Support Us

Available for Everyone, funded by readers

Contribute
E-Book
Home > In-Depth > Di Balik Permintaan Fotokopi e-KTP

Di Balik Permintaan Fotokopi e-KTP


H33 - Tuesday, March 23, 2021 18:50
e-KTP (Foto: istimewa)

0 min read

Dari Big data hingga machine learning. Dari revolusi industri 4.0 hingga kecerdasan buatan. Mengapa politisi negeri gemar dengan jargon-jargon ini?


Pinterpolitik.com

Apa, sih, big data 4.0 itu? Wah, ini revolusi industri apa lagi? Ada teknologi baru lagi namanya blockchain? Lalu, kalau artificial intelligence dan machine learning artinya apa?

Mungkin, banyak orang akan bertanya-tanya saat pertama kali mendengar istilah-istilah tersebut. Sepintas, kata-kata tersebut terdengar sangat canggih dan membuat orang yang mengucapnya ikut terlihat keren.

Nah, selama beberapa waktu terakhir, istilah tersebut sendiri tergolong sering terlontar dari pejabat dan politisi negeri. Dari mulai mimbar debat hingga serial cuitan, banyak pesohor politik yang tampak tertarik dengan istilah tersebut.

Baca Juga: Di Balik Puan-Moeldoko vs JK-AHY

Sayangnya, meski terdengar keren, rupanya banyak netizen yang kurang terkesan dengan ucapan-ucapan berbau teknologi dari politisi. Apalagi, jika jargon-jargon teknologi itu disandingkan dengan kondisi terkini di lapangan.

Lihat saja bagaimana beberapa waktu lalu urusan fotokopi KTP sempat menjadi bulan-bulanan netizen. Hal ini kemudian bersanding dengan pemanfaatan data terintegrasi yang bisa membantu penanganan pandemi Covid-19. Kondisi tersebut tentu ironis jika mengingat pemerintah yang kerap mengagungkan big data.

Masih ada lagi, sempat terjadi pula tweet war antara praktisi keamanan data siber Teguh Aprianto dan Komisaris Independen PTPN Budiman Sudjatmiko. Di sana, perkara big data jadi sumber dari perdebatan.

Lantas mengapa para politisi ini kerap sekali mengumbar jargon seperti buzzword-buzzword teknologi tersebut?

Negeri Jargon

Jika pada periode Pemilu 2019 lalu rajin mengikuti debat, mungkin akan akrab dengan berbagai istilah asing berbau teknologi. Boleh dibilang, gelaran tersebut menjadi salah satu gambaran awal bagaimana buzzword terutama yang berbau teknologi mulai ditabur politisi.

Mungkin masih banyak orang yang masih ingat bagaimana Menteri Pertahanan sekarang, Prabowo Subianto harus melayani pertanyaan tentang infrastruktur untuk unicorn dari lawannya, Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Jika masih ingat, Wakil Presiden Ma’ruf Amin juga pernah melontarkan jargon untuk menggambarkan calon kebijakannya nanti. Istilah seperti infrastruktur langit sempat menjadi bahan pembicaraan masyarakat setelah ia melontarkannya dalam debat bersama Sandiaga Uno.

Kalau mau dirunut hingga sekarang, masih ada banyak sekali istilah-istilah teknologi oleh para petinggi negeri. Salah satu yang teranyar adalah ketika Jokowi memberikan imbauan yang masih terkait dengan pandemi Covid-19.

Baca Juga: UU ITE Bukan Akar Masalah Kita

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu sempat menyinggung soal otomatisasi, artificial intelligence, dan big data mengalami percepatan dan semakin dipercepat oleh terjadinya pandemi Covid-19.

Tentu, jika dikaitkan dengan beragam istilah dan jargon lain selama pandemi sekarang ini, akan jadi tambah banyak kata-kata baru yang didengar masyarakat. Selama ini, masyarakat misalnya sudah berkali-kali mendengar seperti PSBB atau PPKM.

Tak hanya itu, sempat terlontar pula ide dari Jokowi untuk menggantikan pejabat-pejabat eselon III dan IV dengan kecerdasan buatan alias artifical intelligence. Jika itu terjadi, idealnya tentu berbagai layanan masyarakat bisa dijalankan dengan jauh lebih cepat.

Sekali lagi, istilah teknologi daribig data hingga artificial intelligence itu memang terdengar sangat menarik. Orang awam mungkin saja terkesima dengan istilah-istilah tersebut. Terlebih, beberapa istilah kerap muncul di film-film fiksi ilmiah. Ketika terlontar dari pejabat, mungkin ada yang terpikir bahwa negeri ini akan tampil seperti teknologi di film-film tersebut.

Memangnya Sudah Ada?

Meski terdengar amat canggih, sayangnya sejauh ini, istilah-istilah asing nan hebat itu masih belum benar-benar tergambar penerapannya. Mungkin saja, sudah ada ikhtiar pemerintah ke arah sana. Meski demikian, sejauh ini rasanya belum banyak masyarakat yang benar-benar menikmati buah dari jargon-jargon tersebut.

Salah satu yang paling kentara mungkin saja soal big data yang kerap dilontarkan dalam berbagai mimbar pidato atau penyataan lain dari pemerintah. Sejauh ini, pengelolaan data dari pemerintah tergolong masih belum berhasil mempermudah layanan untuk masyarakat.

Hal itu tergambar misalnya pada perkara fotokopi KTP yang disinggung netizen beberapa waktu lalu.

Mungkin ada yang bertanya-tanya, jika memang sudah andal dengan data dan gemar dengan istilah big data, mengapa masyarakat masih harus menyertakan fotokopi KTP untuk mengurus dokumen di instansi pemerintahan? Bukankah seharusnya sudah rapi dan terintegrasi dalam satu sistem? Bukankah E-KTP seharusnya mempermudah hal tersebut?

Tentu, hal ini akan jadi tambah panjang jika mengungkit beragam hal yang bisa selesai jika perkara data dan big data itu dibenahi secara serius.

Baca Juga: Menguak Strategi Jokowi di Ciptaker

Beberapa waktu lalu misalnya, banyak anggota masyarakat yang berteriak tidak kebagian bansos COVID-19. Akar masalahnya tentu saja akan dikaitkan dengan perselisihan data dari tingkat terbawah hingga yang lebih tinggi.

Mungkin, akan ada pula yang mengungkit soal kasus mafia tanah yang menimpa mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat Dino Patti Djalal beberapa waktu lalu. Jika perkara data sudah selesai, bukankah hal semacam itu tak perlu terjadi?

Jika mau terus ditelusuri, ada banyak ironi soal buzzword teknologi para pejabat teknologi dengan kondisi riil terkini. Misal, mungkin ada yang bingung, mengapa pemerintah mengungkit-ungkit soal artificial intelligence untuk mempercepat layanan kalau situs instansi pemerintah yang bisa membantu masyarakat masih ditemukan lubang di sana-sini?

Siapa Mengerti?

Tentu, tak ada yang menolak jika berbagai istilah teknologi tersebut benar-benar terlaksana dengan baik dan mampu melayani masyarakat. Pada praktiknya, istilah-istilah itu jika diterapkan akan menjadi teknologi yang mampu membantu masyarakat.

Perkara data misalnya jika diatur dengan baik, tentu bisa membuat masyarakat tak sengsara seperti saat tak kebagian bansos. Kecerdasan buatan juga bisa saja membuat masyarakat lebih cepat mengakses layanan.

Sayangnya, sejauh ini, istilah-istilah itu masih belum benar-benar dirasakan selain dalam bentuk pidato-pidato megah di mimbar-mimbar resmi. Lalu, jika demikian, mengapa big data, machine learning, hingga revolusi industri 4.0 kerap harus kita dengar?

Sebenarnya, penggunaan istilah-istilah yang canggih ini bukan barang baru. Sejak dahulu, para politisi sudah menggunakan istilah-istilah yang terdengar keren untuk berkomunikasi kepada khalayak luas.

Charlie Beckett, direktur Polis, sebuah think tank media di London School of Economics and Political Science, pernah mengungkapkan hal semacam ini di BBC. Ia menyebut kalau bahasa yang berbau korporat sudah mewarnai pemerintahan Inggris sejak kepemimpinan Perdana Menteri Tony Blair.

Baca Juga: Jokowi Justru Butuhkan UU ITE?

Menurutnya, ide awalnya adalah untuk menjual pemerintahan seperti menjual sebuah produk. Tak hanya itu, Beckett juga menyebut kalau istilah itu digunakan untuk menghindari amarah masyarakat dari kebijakan yang kontroversial.

Di luar itu, menurut Hillary Shulman, assistant professor of communication di Ohio State University, penggunaan jargon-jargon itu mengirimkan pesan yang mematahkan semangat kepada para pendengarnya.

Menurut Shulman, dikutip dari Science Daily, penggunaan istilah yang sulit dan khusus adalah sinyal kepada masyarakat bahwa mereka tidak ada di sana.

Jika merujuk pada pendapat-pendapat tersebut, mungkin saja ada yang mengartikan lain kata-kata canggih dari para politisi. Di satu sisi, hal itu bisa menjadi gambaran bahwa mereka melek teknologi dan siap menerapkannya dalam kebijakan.

Di sisi yang lain, bisa juga ada yang mengartikan kalau buzzword itu semacam peredam dari berbagai kondisi kontroversial terkini. Secara khusus, seperti yang dikatakan Shulman, bisa saja ada yang mengartikan atau merasa mereka tak terlibat dalam pelayanan karena tak familier dengan istilah teknologi.

Misalnya, jika menghadapkan fotokopi KTP dan big data, berapa banyak yang akan mengerti? Bukankah akan lebih mudah diterima dan dinikmati masyarakat jika ada kebijakan integrasi data yang konkret ketimbang melempar istilah teknologi?

Tentu, hal-hal semacam itu mungkin hanya dirasakan beberapa orang. Meski demikian, layanan dan kebijakan terbaik pemerintah pasti dinanti dan bisa dinikmati banyak orang. Oleh karena itu, idealnya, agar masyarakat lebih mengerti dan dilibatkan dalam pembuatan kebijakan, perbaikan layanan boleh jadi harus diprioritaskan ketimbang melempar jargon seperti big data. (H33)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Berita Terkait