Support Us

Available for Everyone, funded by readers

Contribute
E-Book
Home > In-Depth > Darurat Demokrasi, Haruskah Jokowi Disalahkan?

Darurat Demokrasi, Haruskah Jokowi Disalahkan?


R53 - Monday, June 22, 2020 10:00
Presiden Joko Widodo (Foto: Warta Ekonomi)

0 min read

Kasus Bintang Emon dan yang terbaru terkait pemanggilan pengunggah lelucon Gus Dur telah semakin memperkeruh narasi yang menyebutkan bahwa demokrasi Indonesia telah semakin menurun di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi. Lantas, patutkah mantan Wali Kota Solo tersebut disalahkan atas rentetan kasus kontroversial yang tengah terjadi?


PinterPolitik.com

Bagi para penikmat Warkop DKI, tentu tidak asing dengan guyonan “Tertawalah Sebelum Tertawa Itu Dilarang”. Melihat konteks rezim otoriter Soeharto pada saat itu, boleh jadi guyonan tersebut memiliki pesan politik untuk mengatakan rezim telah begitu otoriter, sehingga candaan saja dapat berujung pada pembungkaman.

Getirnya, tidak sedikit pihak yang menyebutkan bahwa pesan politik tersebut sepertinya tengah terjadi saat ini. Pada kasus komika Bintang Emon misalnya, komentar yang menyebutkan “hukum dibecandain, sedangkan humor diseriusin” berseliweran di berbagai lini masa sosial media.

Sebagaimana diketahui, setelah videonya yang menanggapi satire kasus hukum Novel Baswedan, meme sang komika menggunakan sabu-sabu tiba-tiba tersebar di Twitter. Tidak sedikit kemudian yang menyebutkan Bintang Emon telah diserang buzzer.

Terbaru, seorang warga Kepulauan Sula, Maluku Utara bernama Ismail Ahmad tidak pernah membayangkan dirinya yang menggunggah guyonan Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) tentang polisi yang jujur akan membuatnya didatangi pihak kepolisian.

Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian Alissa Wahid bahkan turut bersuara dengan menyebutnya sebagai bentuk intimidasi institusi negara terhadap warganya.

Sontak saja, peristiwa tersebut kemudian memantik komentar dari berbagai pihak terkait kondisi demokrasi Indonesia saat ini. Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon misalnya, ia menilai kasus ini menunjukkan demokrasi di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) lebih baik dari saat ini.

Ibarat bola salju, kasus tersebut kemudian memicu berbagai tudingan keras yang mempertanyakan komitmen Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap penegakan politik demokrasi. Ini memang bukan tudingan baru. September tahun lalu, mantan Wali Kota Solo tersebut bahkan memberikan penegasan lugas agar komitmennya untuk menjaga demokrasi tidak perlu dipertanyakan.

Namun, rentetan peristiwa seperti kasus Bintang Emon ataupun Ismail Ahmad tentu saja menjadi semacam bantahan atas penegasan tersebut. Akan tetapi, tentu perlu dipertanyakan, tepatkah kita melimpahkan kekesalan atas dua kasus tersebut kepada Presiden Jokowi?

Fundamental Attribution Error

Setiap cerita yang mengejutkan selalu memiliki tokoh utama yang menjadi pusat perhatian. Dalam kesuksesan militer Prancis pada awal tahun 1800-an, kita tentu mengetahui mengenai kisah kehebatan sang pemimpin Napoleon Bonaparte. Pun begitu dengan pencapaian sensasional Real Madrid dalam memenangi gelar liga champion tiga kali beruntun yang disebut sebagai tuah dari sang pelatih Zinedine Zidane.

Namun, pernahkah kita bertanya, tepatkah asosiasi ketokohan semacam itu menjadi jawaban atas kedua cerita gemilang tersebut?

Pada tahun 1967 di Duke University, diadakan sebuah eksperimen, di mana partisipan diminta untuk menyampaikan argumentasi antara memuji atau menyudutkan Fidel Castro.  Yang menarik adalah, kendati para peserta diberitahu bahwa pihak yang mengeluarkan argumentasi ditentukan berdasarkan lemparan koin, hampir sebagian besar menilai bahwa argumentasi yang dikeluarkan memang merupakan pendapat asli pihak terkait.

Temuan dalam eksperimen ini kemudian melahirkan apa yang disebut sebagai fundamental attribution error, yakni adanya kesalahan fundamental dalam melakukan atribusi atas suatu situasi.

Pada eksperimen tersebut terlihat jelas telah terjadi kesalahan atribusi, di mana argumentasi yang dikeluarkan dikaitkan dengan pandangan pribadi penutur. Padahal, sebagaimana diketahui, argumentasi ditentukan berdasarkan lemparan koin.

Pada kasus kesuksesan militer Prancis dan Real Madrid, kita dapat melihat kesalahan semacam itu terjadi. Alih-alih melihat kesuksesan tersebut karena adanya kerja sama yang baik dari semua pihak, atribusi kesuksesan justru dilekatkan pada individu tertentu.

Mengacu pada Rolf Dobelli dalam bukunya The Art of Thinking Clearly, pada kasus-kasus semacam ini,  fundamental attribution error juga disebut sebagai bias dalam menaksir terlalu tinggi peran individu terhadap keberhasilan atau kegagalan suatu peristiwa.

Suka atau tidak, fundamental attribution error sepertinya tengah terjadi akhir-akhir ini di Indonesia. Bagaimana tidak, atas kasus Bintang Emon dan Ismail Ahmad, berbagai pihak mengaitkannya dengan ketidakmampuan Presiden Jokowi dalam menjaga demokrasi. Singkat kata, rentetan peristiwa yang terjadi diatribusi atas mantan Wali Kota Solo tersebut.

Padahal, apabila kita merenung sejenak, apakah mungkin buzzer yang menyerang Bintang Emon mendapatkan komando dari Presiden Jokowi? Jikapun demikian, atas motif apa itu dilakukan? Bukankah Bintang Emon tidak menyinggung sang presiden?

Dengan kata lain, katakanlah serangan buzzer tersebut terkoordinasi, maka itu mestilah dari pihak yang berkorelasi dengan kasus Novel Baswedan.

Kemudian pada kasus Ismail Ahmad, apakah mungkin kepolisian setempat berkoordinasi dengan Presiden Jokowi untuk melakukan pemanggilan? Tentunya tidak mungkin. Singkat kata, itu mestilah tindakan yang diinisiasi oleh aparat setempat.

Dengan demikian, menautkan kasus Bintang Emon dan Ismail Ahmad kepada Presiden Jokowi pada hakikatnya merupakan kesalahan atribusi yang fundamental.

Menerka Posisi Jokowi

Mengacu pada fundamental attribution error, kita tentu dapat menarik kesimpulan bahwa tidaklah bijak dalam menjadikan Presiden Jokowi sebagai pesakitan atas kasus yang terjadi. Akan tetapi, konteksnya dapat menjadi berbeda apabila ditemukan indikasi bahwa memang benar Presiden Jokowi terlibat dalam kedua kasus tersebut.

Konteksnya mungkin tidak pada pengertian keterlibatan secara langsung, yang mana, kemungkinan ini sepertinya sulit dibayangkan untuk terjadi. Kasus yang mungkin terjadi adalah Presiden Jokowi memiliki indikasi untuk melakukan “pembiaran” terhadap pihak-pihak yang melakukan tindakan berlawanan dengan penegakan politik demokrasi.

Jika kasus itu benar terjadi, maka terdapat dua hal yang dapat dimaknai.

Pertama, secara denotatif, Presiden Jokowi memang tidak memiliki komitmen dalam menegakkan politik demokrasi seperti yang pernah diutarakannya.

Kedua, jika mengacu pada Joel Achenbach dalam tulisannya di The Washington Post, presiden sebenarnya tidak memiliki kekuasaan sebesar yang dipikirkan banyak orang selama ini. Tegasnya, terdapat lembaga pemerintahan yang lain, serta birokrasi yang telah membatasi kekuasaan presiden.

Dengan kata lain, Presiden Jokowi pada dasarnya tidak memiliki pengaruh sebesar itu untuk menjaga agar setiap pihak dapat menjaga penegakan demokrasi. Ia misalnya tidak mungkin mengontrol 24 jam aparat kepolisian di Maluku Utara agar pemanggilan Ismail Ahmad tidak terjadi.

Pun begitu dengan tidak mungkin mengontrol penuh Twitter agar meme Bintang Emon menggunakan sabu-sabu tidak terjadi dan menyebar.

Tentu perlu digarisbawahi, atribusi yang tepat akan terjadi apabila Presiden Jokowi melakukan kemungkinan pertama, di mana sang presiden memang melakukan pembiaran. Namun, jika kemungkinan kedua yang terjadi, disalahkannya Presiden Jokowi atas kedua kasus tersebut adalah atribusi yang keliru.

Kembali mengacu pada Rolf Dobelli, simpulan simplifikatif seperti menyalahkan presiden atas kedua kasus tersebut boleh jadi berpangkal atas cara kerja dari otak manusia.

Pada dasarnya otak manusia tidak mampu bereaksi secara proporsional terhadap informasi yang kompleks, abstrak, atau saling bertentangan. Untuk menyiasatinya, otak kemudian memproses informasi tersebut dengan membuatnya menjadi sederhana dan terlihat sistematis.

Pada kasus melimpahkan kesalahan pada Presiden Jokowi, penjelasan Dobelli tersebut kemungkinan telah terjadi. Pasalnya, tentu begitu sulit untuk membayangkan seseorang yang harus mengolah berbagai informasi seperti siapa dalang buzzer di Twitter, siapa aparat kepolisian yang memanggil, ataupun siapa aktor-aktor intelektual di pemerintahan?

Informasi semacam itu tidak hanya kompleks, melainkan juga abstrak. Pasalnya, bagaimana mungkin pihak-pihak di luar sana, yang tidak mengetahui seluk-beluk pemerintahan dapat mengetahui aktor-aktor intelektual pemerintahan? Untuk menyiasatinya, bukankah lebih mudah untuk memikirkan sosok yang pasti dikenal, yakni Presiden Jokowi?

Jika proses tersebut yang terjadi, maka jelas telah terjadi fundamental attribution error.

Di luar perdebatan mengenai kedua kemungkinan yang tengah terjadi, tentu kita berharap bahwa kedua kasus tersebut tidak terulang kembali. Tentunya, ini demi nama baik pemerintahan Presiden Jokowi sendiri. Beliau pasti menginginkan soft landing di akhir pemerintahannya bukan?

Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (R53)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Berita Terkait