Dahnil Anzar Simanjuntak dikenal vokal mengkritik pemerintah. Bersamaan dengan regenerasi Pemuda Muhammadiyah, pengaruhnya secara politik terlihat berusaha dihilangkan menjelang Pilpres 2019.
PinterPolitik.com
[dropcap]K[/dropcap]asus hukum kini menjerat juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyoal penyelewengan dana dana kemah dan apel pemuda Islam yang dilaksanakan anggaran dari Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) tahun 2017.
Kasus hukum Dahnil initak pelak menimbulkan turbulensi politik, terutama bagi kubu Prabowo-Sandiaga karena menganggap apa yang terjadi pada mantan dosen Ekonomi itu terlalu terkesan dibuat-buat.
Hal ini diungkapkan oleh politisi partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean yang menyebut bahwa proses penyelidikan yang dilakukan kepolisian terkait dugaan kerugian negara, dilakukan tanpa dasar karena belum ada hasil audit dari BPK terkait adanya kerugian negara dari acara itu. Selain itu, ia juga menganggap bahwa upaya pembunuhan karakter tengah dilakukan terhadap Dahnil Anzar.
Lalu benarkah asumsi jubir BPN terkait kondisi Dahnil tersebut? Ataukah ada maksud lain di balik pemeriksaan aparat terhadap ketua umum PP Pemuda Muhammadiyah yang kini sedang melakukan regenerasi kepemimpinan ini?
Pembunuhan Karakter?
Beberapa pengamat melihat kejanggalan atas pencokokan Dahnil dalam pusara kasus dana apel kemah pemuda islam. Ferdinand bahkan secara spesifik menyebutnya sebagai upaya pembunuhan karakter.
Pembunuhan karakter atau character assassination adalah hal yang lazim dalam sebuah pertarungan politik. Dalam politik, pembunuhan karakter adalah bentuk menyerang lawan politik dengan cara mengumpulkan informasi negatif dan digunakan untuk mendiskreditkan mereka atau bisa disebut scandalmongering.
Martijn Icks & Eric Shiraev dalam bukunya berjudul Character Assassination throughout the Ages membagi pembunuhan karakter dalam tiga kategori. Pertama adalah equal attack dan sering terjadi di negara demokrasi, terutama selama pemilihan umum.
Yang kedua adalah serangan top-down attack, di mana sebuah rezim otoriter melakukan serangan karakter terhadap individu. Dan terakhir adalah bottom up attack, atau individu yang menyerang pemimpin otoriter.
Dari semua jenis pembunuhan karakter, yang didorong dan dikendalikan oleh negara merupakan jenis yang paling efektif dalam merusak citra seseorang. Hal ini sejalan dengan pendapat Rafael Rojas dalam bukunya berjudul Ready, Aim, Fire: Character Assassination in Cuba yang menyebut bahwa efek dari pembunuhan karakter yang yang didorong oleh propaganda politik dan mekanisme budaya, dapat memiliki konsekuensi yang jauh lebih luas.
Saya sarankan agar bung @Dahnilanzar untuk mengambil langkah hukum atas pembunuhan karakter yang dilakukan oleh bbrp pihak terkait pemanggilan Polri.
Bung Dahnil dipanggil dimintai keterangan sbg saksi bukan tersangka, tp bbrp pihak mengopinikannya sbg koruptor. Lawan..!
— FERDINAND HUTAHAEAN (@Ferdinand_Haean) November 25, 2018
Salah satu indikasinya adalah kepatuhan masyarakat untuk melonggarkan kendali atas terjadinya kejahatan ketika pemerintah mendukung atau secara langsung mendorong kampanye yang ditujukan untuk menghancurkan martabat dan reputasi musuh-musuh politiknya dan publik cenderung menerima tuduhannya tanpa pertanyaan.
Dalam kasus Dahnil, wajar saja muncul dugaan pembunuhan karakter memang tengah disponsori oleh pemerintah. Dengan mengungkit skandal yang dimiliki oleh Dahnil, siapapun lebih leluasa untuk mempertanyakan kredibilitas Dahnil. Terlebih posisinya kini sentral sebagai juru bicara BPN Prabowo-Sandi.
Hal ini juga terlihat dari adanya kejanggalan yang juga semakin menguatkan sentimen kesengajaan kriminalisasi dimana GP Ansor, sebagai salah satu organisasi otonom Nahdlatul Ulama (NU) dan juga sebagai pihak yang terlibat dalam kasus korupsi dinyatakan lolos dari jeratan perkara.
Padahal, anggaran kegiatan apel dan kemah pemuda Islam 2017 juga diberikan juga kepada GP Ansor. Namun pihak aparat menyebut tidak ada penyimpangan dalam penggunaan dana yang diberikan kepada GP Ansor.
Di samping itu, pemeriksaan kepada Dahnil juga mengundang atensi yang lebih heboh dibanding pihak lain yang terkait.
The Power of Dahnil
Jika memang sedang terjadi pembunuhan karakter, hal yang menjadi menarik untuk didalami adalah mengapa sosok Dahnil ini menjadi pihak yang harus ditundukkan? Mungkinkah Dahnil adalah sosok yang berbahaya bagi petahana?
Melihat track record Pemuda Muhammadiyah yang selalu kontra terhadap pemerintah dibawah kepemimpinan Dahnil, bukan tidak mungkin bahwa mengendalikan organisasi ini menjadi salah satu urgensi bagi pihak yang berkepentingan menjelang… Click To TweetSelain sebagai jubir pemenangan, disinyalir Dahnil memang dikenal sebagai sosok yang lantang menyuarakan kritik terhadap petahana. Namanya memang kian melambung kala ia memutuskan untuk bergabung menjadi juru bicara Badan Pemenangan Nasional atau BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Seperti yang dikutip RMOL, pengaruh Dahnil dalam organisasi Pemuda Muhammadiyah sepertinya memang tidak main-main. Sebagai ketua umum, ia dikenal kerap membawa Pemuda Muhammadiyah berseberangan dengan rezim. Salah satu contohnya adalah penolakan terhadap pembubaran salah satu ormas yang dituding anti Pancasila.
Salah satu pledoi untuk Dahnil hari ini beredar di situs berita RMOL di mana kader Pemuda Muhammadiyah menggambarkan bahwa mantan pengajar di Universitas Sultan Agung Tirtayasa ini adalah sosok yang didukung oleh Pemuda Muhammadiyah.
Dalam pledoi tersebut, akar rumput Pemuda Muhammadiyah mengakui bahwa Dahnil berjasa mengangkat marwah organisasi dan akan mendukung Dahnil melawan upaya kriminalisasi.
Fitnah tidak akan membuat saya surut nyali, untuk terus merawat semangat amar makruf nahi munkar.
— Dahnil A Simanjuntak (@Dahnilanzar) November 25, 2018
Jika melihat peran Dahnil dalam Pemuda Muhammadiyah, bisa jadi sosok kepemimpinannya memang telah terlegitimasi secara kuat dalam tubuh organisasi otonom Muhammadiyah ini.
Hal ini sejalan dengan pendapat Max Weber dalam teori legitimasi yang menyebut bahwa pemimpin akan mendapatkan keabsahan memimpin jika ia memiliki yang disebut sebagai legitimasi karismatik. Legitimasi jenis ini memang terbangun berdasarkan pembangunan karakter kepemimpinan dan kewibawaan seseorang dalam menjalankan sebuah organisasi.
Jika memang benar demikian, sepertinya organisasi ini memang sedang diperhitungkan untuk digenggam menjelang Pilpres 2019 oleh pihak yang merasa terancam dengan pengaruh Dahnil di Pemuda Muhammadiyah. Mungkinkah pengaruh Dahnil di Pemuda Muhammadiyah akan dibabat habis?
Merebut Pemuda Muhammadiyah
Menundukkan ormas sekelas Pemuda Muhammadiyah nampaknya masih menjadi usaha penting bagi pihak yang akan bertarung menuju 2019. Meskipun induk organisasinya sendiri, Muhammadiyah, mengaku menjaga independensi di gelaran Pilpres 2019 mendatang, nampaknya dukungan Pemuda Muhammadiyah perlu untuk menciptakan legitimasi yang kuat dalam kekuasaan politik di Indonesia.
Menpora Bantah Ada Penyelewengan Dana Kemah & Apel Pemuda Islam Indonesia 2017
yg fitnah Bang @Dahnilanzar berani tdk minta maaf, fitnah dosa yg berkaitan dgn manusia, maka dosa tsb tidak bisa gugur kecuali dgn meminta kehalalan dari orang yg telah ia zalimi.#2019GantiPresiden pic.twitter.com/otsjeDt0CV
— CAK KHUM (@CakKhum) November 25, 2018
Dengan kasus yang menjerat Dahnil, terlibatnya Ahmad Fanani selaku salah satu kader Pemuda Muhammadiyah, menakar kait kelindan organisasi Pemuda Muhammadiyah dalam dinamika politik yang terjadi menjadi menarik.
Bersamaan dengan pemanggilan Dahnil dan Fanani sebagai saksi atas kasus dugaan korupsi dana apel pemuda Islam, Pemuda Muhammadiyah juga tengah menghadapi muktamar yang merupakan gelaran untuk menentukan arah kepemimpinan organisasi ini kedepan.
Muktamar Pemuda Muhammadiyah menjadi sorotan banyak kalangan, karena menentukan arah kebijakan organisasi di tahun politik ini. Pertarungan kepentingan ini menjadi pola yang cukup kentara ketika terdapat beberapa nama yang di duga bersinggungan secara politik yang akan menjadi kandidat pengganti Dahnil.
Setidaknya ada 6 kandidat yang tengah bersaing menjadi ketua umum yakni, yakni Ahmad Fanani, Muhammad Sukron, Sunanto, Faisal, Andi Fajar Asti, dan Ahmad Labib.
Jika melihat background dari keenam kandidat tersebut, seperti yang diberitakan RRI beberapa waktu lalu, disebutkan bahwa terjadi friksi dukungan dimana terjadi perpecahan antara kubu Dahnil versus kubu lainnya.
Dahnil telah melabuhkan dukungan pada sosok Ahmad Fanani. Sementara itu, desas-desus yang beredar bahwa kandidat bernama Faisal bersama dengan Sukron mendapat dukungan dari Jaringan Istana. Sedangkan kandidat Sunanto didukung oleh senior dan alumni Pemuda Muhammadiyah.
Dua kandidat lain bahkan terafiliasi pada partai politik dimana Ahmad Labib merupakan salah satu calon legislatif (caleg) dari partai Golkar, sementara Fajar didukung oleh Partai Amanat Nasional (PAN).
Jika memang faktanya benar demikian, tentu kehadiran Wakil Presiden Jusuf Kalla JK di pembukaan muktamar serta upaya penangkapan Dahnil dan Fanani bukan suatu kebetulan semata.
JK seperti diberitakan media telah memberikan ceramah yang cukup membuat publik terbelalak karena sempat menyindir posisi politik Dahnil sebagai jubir BPN Pabowo Sandi.
Ia menyatakan kader Pemuda Muhammadiyah tak perlu mengikuti langkah Ketua Umum-nya, yang memilih masuk ke kubu pasangan calon presiden-wakil presiden nomor urut 02 di Pilpres 2019.
Pimpinan Muhammadiyah Heran Polisi Ngotot 'Kejar' Dahnil Anzar
Busyro Muqoddas yg juga mantan Ketua KPK ini bingung, pihak polisi ngotot kejar kasus Dahnil. Padahal audit BPK menyatakan tidak ada temuan khusus mengenai hal ini. https://t.co/Gq50RGFu2h pic.twitter.com/KYY2wMPV3X
— Mas Piyu ?? (@mas_piyuu) November 27, 2018
Di samping itu, pencokokan Dahnil juga bertepatan dengan akan habisnya masa jabatannya sebagai ketua Pemuda Muhammadiyah.
Pada akhirnya, pencokokan Dahnil bisa saja dimaknai sebagai upaya untuk menghilangkan pengaruhnya di Pemuda Muhammadiyah serta dalam jangka panjang bisa jadi akan menggerus suara pemilih Prabowo.
Melihat track record Pemuda Muhammadiyah yang selalu kontra terhadap pemerintah dibawah kepemimpinan Dahnil, bukan tidak mungkin bahwa mengendalikan organisasi ini menjadi salah satu urgensi bagi pihak yang berkepentingan menjelang Pilpres 2019.
Jika pengaruh Dahnil dan para pengikutnya di tubuh Pemuda Muhammadiyah dapat diredam, boleh jadi akan menguntungkan kubu petahana di 2019. (M39)
