Bukit Algoritma yang disebut akan menjadi Silicon Valley ala Indonesia akan dibangun di Sukabumi, Jawa Barat (Jabar). Apakah pembangunan kompleks perusahaan teknologi ini menjadi kesempatan strategis bagi pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)?
“Silicon Valley, new venture is tits up” – Frank Ocean, “U-N-I-T-Y” (2016)
Bagi para penggemar drama Korea Selatan (drakor) pasti tidak asing lagi dengan sebuah seri yang berjudul Start-Up (2020). Seri satu ini kurang lebih menceritakan drama yang berpusar pada beberapa orang yang bekerja di perusahaan-perusahaan teknologi.
Beberapa nama tokoh tersebut di antaranya adalah Seo Dal-mi, Han Ji-pyeong, dan Nam Do-san. Mereka semua ini terlibat dalam sebuah inkubasi perusahaan-perusahaan startup yang bernama Sandbox.
Mereka yang berpartisipasi dalam Sandbox ini memiliki mimpi yang besar, yakni mendirikan sebuah perusahaan startup yang berbasis teknologi. Ini mungkin sejalan dengan tren bisnis dunia yang mulai banyak menggunakan teknologi-teknologi 4.0.
Baca Juga: Ekonomi Digital Jokowi, Mungkinkah?
Kurang lebih, latar belakang drama ini mirip-mirip dengan apa yang terjadi di Silicon Valley, Amerika Serikat (AS) – di mana perusahaan-perusahaan teknologi besar mulai tumbuh. Di sana, terdapat banyak perusahaan startup yang kini telah merajai dunia, mulai dari perusahaan yang menawarkan berbagai layanan daring seperti Google hingga perusahaan media sosial seperti Twitter.
Mungkin, mimpi yang dimiliki oleh Seo Dal-mi dan kawan-kawan ini juga dimiliki Indonesia. Pasalnya, beberapa waktu lalu, sebuah wacana untuk membangun Silicon Valley ala Indonesia di Sukabumi, Jawa Barat (Jabar) mencuat. Kawasan itu akan disebut sebagai Bukit Algoritma.
Bukan tidak mungkin, ambisi ini dapat memenuhi aspirasi Indonesia untuk menjadi power house bagi perusahaan-perusahaan teknologi di Asia Tenggara. Namun, sepertinya, masyarakat tampaknya tidak sepenuhnya setuju.
Beberapa warganet bahkan menyayangkan ambisi yang terlalu besar tersebut. Apalagi, banyak persoalan dalam negeri yang disebut belum kunjung diselesaikan – mulai dari insentif tenaga kesehatan (nakes) di tengah pandemi Covid-19 hingga Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) yang masih difotokopi.
Selain persoalan-persoalan yang masih banyak menghantui masyarakat Indonesia, berbagai persoalan yang berhubungan dengan infrastruktur internet pun masih membayangi. Kegiatan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) di tengah pandemi, misalnya, memiliki banyak tantangan seperti tidak meratanya akses siswa-siswi kepada jejaring internet.
Lantas, bila infrastruktur internet saja belum memadai, mengapa akhirnya rencana pembangunan Bukit Algoritma mulai diusung saat ini? Lantas, apakah ada kepentingan strategis di balik rencana pembangunan ini?
Perang Dingin Baru
Kemunculan wacana Bukit Algoritma ini bukan tidak mungkin berkaitan dengan situasi dan dinamika politik internasional terkini. Pasalnya, Perang Dingin baru disebut-sebut tengah terjadi di antara dua negara adidaya, yakni Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan Amerika Serikat (AS).
Seperti yang pernah dijelaskan oleh John J. Mearsheimer dalam bukunya yang berjudul The Tragedy of Great Power Politics, negara-negara akan bersaing satu sama lain guna mencapai status hegemoni (paling mendominasi). Dengan menjadi hegemoni dalam suatu kawasan, negara-negara akan menjadi lebih bebas dalam bermanuver di tengah anarki politik dunia – di mana tidak ada entitas yang superior sepenuhnya.
Guna mewujudkan hegemoni tersebut, negara-negara akan bersaing satu sama lain – khususnya negara-negara yang memiliki kekuatan (power) yang besar. Inilah yang mungkin tengah terjadi di abad ke-21 kini.
Bahkan, Mearsheimer telah memprediksi soal kebangkitan Tiongkok ini. Profesor politik di University of Chicago tersebut menilai bahwa kebangkitan negara Tirai Bambu itu di bidang ekonomi akan memunculkan rivalitas (rivalry) dengan AS.
Baca Juga: Jokowi, Biden, dan Perang Dingin Baruhttps://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?creatorScreenName=pinterpolitik&dnt=false&embedId=twitter-widget-1&features=eyJ0ZndfZXhwZXJpbWVudHNfY29va2llX2V4cGlyYXRpb24iOnsiYnVja2V0IjoxMjA5NjAwLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfSwidGZ3X2hvcml6b25fdHdlZXRfZW1iZWRfOTU1NSI6eyJidWNrZXQiOiJodGUiLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfSwidGZ3X3NwYWNlX2NhcmQiOnsiYnVja2V0Ijoib2ZmIiwidmVyc2lvbiI6bnVsbH19&frame=false&hideCard=false&hideThread=false&id=1381163112259223555&lang=id&origin=https%3A%2F%2Fwww.pinterpolitik.com%2Fin-depth%2Fbukit-algoritma-jokowi-hadapi-techno-hegemony&sessionId=99592bb6940dce7fc61e9d79dba6f8b1c98e801a&siteScreenName=pinterpolitik&theme=light&widgetsVersion=2582c61%3A1645036219416&width=550px
Persaingan ini pun mulai terlihat dari adu kekuatan yang terjadi di kawasan Asia-Pasifik. AS, misalnya, mulai menggandeng negara-negara sekutunya dan membentuk aliansi militer, seperti dengan Filipina, India, Australia, dan Jepang. Bahkan, Mearsheimer sempat menyebut perang terbuka bisa saja terjadi di Asia-Pasifik.
Meski begitu, persaingan yang terjadi antara AS dan Tiongkok ini juga bisa terjadi di berbagai bidang lainnya. Salah satunya adalah bidang teknologi dan informasi.
Perang teknologi dan informasi ini bisa jadi fitur baru di Perang Dingin kali ini. Pasalnya, ruang teknologi dan informasi kini banyak dikuasai oleh perusahaan-perusahaan media-media sosial dan teknologi, seperti Google, Facebook, Twitter, dan sebagainya.
Bukan tidak mungkin, Perang Dingin di bidang teknologi ini dapat menjadi penentu di dunia serba digital kini. Inilah mengapa AS dan Tiongkok beberapa tahun lalu banyak berebut pengaruh melalui pion-pion perusahaan teknologi, seperti pemblokiran terhadap Huawei dan ByteDance (atau TikTok).
Guna mewujudkan supremasi teknologi ini, AS disebut-sebut juga mengerahkan sekutu-sekutunya. Salah satunya adalah dengan meyakinkan negara-negara sahabatnya untuk menimbang ulang menggunakan teknologi-teknologi Huawei.
Lantas, bila benar persaingan teknologi ini akan menjadi fitur utama dalam Perang Dingin baru antara AS dan Tiongkok, apa hubungannya dengan rencana pembangunan Bukit Algoritma? Mungkinkah proyek ini berkaitan dengan persaingan besar tersebut?
Hadapi Techno-hegemony?
Di tengah persaingan teknologi ini, bisa jadi muncul jenis kekuatan (power) baru dalam dinamika politik internasional, yakni kekuatan teknologi (technological power). Meski tidak terletak dalam kelompok kekuatan konvensional, teknologi dapat menjadi penentu.
Madeline Carr dalam tulisannya yang berjudul International Relations Meets Technology Theory menjelaskan bahwa teknologi dapat termasuk dalam salah satu jenis kekuatan. Dengan mengacu pada pemikiran-pemikiran Hans Morgenthau, kekuatan teknologi ini bisa digolongkan dalam kekuatan material (material power).
Penggolongan kekuatan teknologi sebagai kekuatan material ini dikarenakan teknologi memiliki faktor-faktor sosial di dalamnya. Teknologi informasi, misalnya, disebut dapat memengaruhi perubahan sosial dalam suatu masyarakat – dengan memengaruhi narasi dan diskursus yang ada.
Menariknya lagi, Mearsheimer juga menganggap kekuatan teknologi semacam ini penting. Kapabilitas-kapabilitas material seperti teknologi dapat menjadi indikator atas negara mana saja yang akan bertahan dalam suatu konflik.
Baca Juga: Manuver Budiman di Bukit Algoritma
Apa yang dijelaskan Mearsheimer ini sejalan dengan pemikiran Yakushiji Taizō – seorang profesor di Keio University. Dengan teknologi, suatu negara dapat lebih cepat mencapai status hegemoni. Taizō pun menyebutnya sebagai techno-hegemony.
Bukan tidak mungkin, persaingan inilah yang menjadi latar belakang bagi mimpi teknologi di balik Bukit Algoritma. Pasalnya, dengan mewadahi derasnya arus percepatan teknologi antara AS dan Tiongkok, Indonesia bisa saja “kecipratan” dengan persaingan ini.
Lagipula, seperti yang telah dijelaskan Mearsheimer, setiap negara akan berusaha memaksimalkan kekuatannya di tengah anarki politik internasional. Boleh jadi, pemerintahan Jokowi akan bertindak serupa dengan kemunculan Perang Dingin baru ini.
Menariknya lagi, di balik rencana pembangunan Bukit Algoritma ini, terdapat sejumlah investor yang – mengacu pada Ketua Pelaksana Kiniku Bintang Raya KSO Budiman Sudjatmiko – berasal dari salah satu negara Amerika Utara mengatakan kesiapannya. Selain itu, sejumlah perusahaan teknologi asal AS – Google dan Facebook – juga akan memasang kabel-kabel internet bawah laut yang akan menghubungkan Amerika Utara dengan Indonesia dan Singapura.
Bukan tidak mungkin, berbagai upaya ini juga menjadi salah satu cara negara-negara Amerika Utara yang notabene bersekutu dengan AS guna menghalau pembangunan kekuatan teknologi Tiongkok.
Tsuchiya Motohiro dalam tulisannya yang berjudul America, China, and the Battle for Techno-Hegemony menjelaskan bahwa AS berusaha menekan laju teknologi negara Tirai Bambu tersebut. Di sisi lain, Tiongkok juga mengejar waktu untuk mencapai supremasi teknologi dengan bonus demografi yang kini tengah dinikmatinya.
Mungkin, inilah mengapa Indonesia juga memiliki kesempatan yang sama. Pasalnya, Indonesia disebut juga tengah menikmati bonus demografi pada rentang waktu tahun 2020-2035.
Namun, ini kembali menjadi pertanyaan karena angkatan tenaga kerja dinilai masih belum memiliki kemampuan yang sejalan dengan permintaan pasar. Laporan McKinsey & Company yang berjudul The Digital Archipelago juga menyebutkan bahwa Indonesia perlu mengatasi persoalan sumber daya manusia untuk dapat menuju ekonomi digital – belum lagi persoalan infrastruktur internet.
Mungkin, inilah mengapa banyak orang bilang rencana pembangunan Bukit Algoritma ini hanya semacam latah dari pemerintah. Bagaimana tidak? Selain bukit ini, banyak juga gagasan-gagasan akan Silicon Valley ala Indonesia lainnya – mulai dari Bekraf Creative District (BCD), Papuan Youth Creative Hub, Bandung Teknopolis, hingga Techno Park Singhasari.
Bila memang Perang Dingin baru ini dapat menjadi kesempatan bagi Indonesia, bukan tidak mungkin pemerintahan Jokowi harus bergerak dari hanya sekadar “latah” membuat konsep ala Silicon Valley. Semua pun kembali pada komitmen dan rencana pemerintah yang terarah. Bukan begitu? (A43)
Baca Juga: Bukit Algoritma, Cita-Cita Semu?
► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik
Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.
