Support Us

Available for Everyone, funded by readers

Contribute
E-Book
Home > In-Depth > Authoritarian Style Jokowi Yang Diharapkan

Authoritarian Style Jokowi Yang Diharapkan


J61 - Tuesday, June 23, 2020 17:21
Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. (Foto: Bloomberg)

0 min read

Transisi menuju new normal atau normal baru masih diliputi ketidakpatuhan dan rendahnya kesadaran masyarakat akan protokol dan mekanisme kesehatan yang seharusnya dilakukan di tengah pandemi Covid-19 yang masih mengancam. Apakah yang sebenarnya terjadi? Dan, lebih dalam, bagaimana sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang sesungguhnya diharapkan dalam menyikapi hal tersebut?


PinterPolitik.com

Cukup sulit sepertinya menyelaraskan persepsi dan kesadaran masyarakat Indonesia untuk bahu-membahu dalam upaya pencegahan dan penanganan Covid-19 yang masih terus memunculkan kasus berjumlah masif setiap harinya.

Ketika Presiden Joko Widodo (Jokowi) merespon keluh kesah atas kebosanan dan kemerosotan ekonomi akibat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan gagasan new normal atau normal baru, tak lantas diiringi kesadaran masyarakat akan protokol dan mekanisme kesehatan yang baik.

New normal jamak disikapi dengan perspektif keliru dan tak jarang upaya “meluruskan” protokol serta mekanisme kesehatan yang ada justru ditanggapi dengan kesalahpahaman, bahkan tak sedikit berujung keributan yang tak perlu.

Contohnya seperti fenomena cukup ironis yang beberapa waktu terakhir terjadi hampir serempak di berbagai kota di Indonesia saat warga menolak tes gratis Covid-19 yang diselenggarakan pemerintah dalam rangka antisipasi penyebaran virus saat berlangsungnya new normal.

Di Bogor, para pedagang pasar mengusir petugas yang akan melaksanakan tes. Sementara di Ambon, warga memblokade jalan sebagai bentuk penolakan akan kehadiran tenaga medis untuk melakukan tes. Bahkan di DKI Jakarta, penolakan warga diekspersikan dengan ramai-ramai menggeruduk kantor kelurahan.

Masih banyak lagi contoh penolakan masyarakat yang bahkan jauh lebih ekstrem dan dinilai justru memperkeruh upaya pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19 secara menyeluruh.

Fenomena tersebut berbanding terbalik dengan apa yang terjadi di Tiongkok. Dalam acara Fareed Zakaria GPS di stasiun televisi CNN yang bertajuk Best Practice for Beating Covid-19, Vivian Wang, koresponden The New York Times di negeri Tirai Bambu mengatakan bahwa sebagian besar masyarakat Tiongkok justru menyambut baik dan sangat senang dengan adanya tes masif dan mendukung berbagai langkah pemerintah.

Tidak hanya berpotensi mengaburkan pemetaan persebaran Covid-19, lebih jauh lagi fenomena penolakan tes gratis ini akan berdampak secara langsung dan tidak langsung pada kemungkinan persebaran virus yang tak terdeteksi dan menyebabkan aktivitas kembali dibatasi, hingga berpotensi menambah beban tenaga medis yang saat ini semakin kewalahan.

Lalu, fenomena apa yang sebenarnya sedang terjadi di balik masifnya penolakan tes Covid-19 yang diberikan secara cuma-cuma itu? Serta dengan kecederungan tersebut, langkah tegas seperti apa yang dapat Presiden Jokowi lakukan agar tak memperparah pandemi beserta dampak turunannya?

Bias Yang Belum “Sembuh”?

Martie Haselton, seorang Profesor psikologi asal University of California Los Angeles, dalam tulisannya yang berjudul The Evolution of Cognitive Bias menjelaskan bias kognitif sebagai sebuah kesalahan secara sistematis dalam pola pikir yang berimplikasi pada tak rasionalnya penilaian serta keputusan yang dibuat oleh individu.

Bias kognitif seperti yang dijelaskan Haselton tersebut dinilai masih merajalela dalam pola pikir sebagian masyarakat Indonesia terhadap pandemi Covid-19 yang kemudian salah satunya terealisasi pada fenomena berupa penolakan tes massal secara serempak di beberapa kota belakangan ini.

Secara lebih spesifik, bias kognitif berupa confirmation bias atau bias konfirmasi dijelaskan oleh Raymond S. Nickerson dalam Confirmation Bias: A Ubiquitous Phenomenon in Many Guises sebagai kecenderungan untuk menafsirkan informasi yang hanya mendukung kebenaran serta keyakinan pribadi yang ia anggap paling benar, bahkan meskipun faktanya berkebalikan.

Bias konfirmasi inilah yang jamak terjadi di tengah-tengah masyarakat selama pandemi Covid-19. Selain berupa penolakan tes massal, fenomena sebelumnya seperti kepercayaan diri berlebihan akan kemampuan menjaga diri dari transmisi virus, hingga anggapan Covid-19 tidak seberbahaya itu atau bahkan tidak mempercayainya, menjadi representasi bahwa bias dalam pola pikir masyarakat masih belum hilang meski pandemi telah merenggut ribuan nyawa di tanah air.

Yang menjadi persoalan, bias tersebut seolah berlomba dengan Sars-CoV-2 dalam “menginfeksi” pola pikir sebagian masyarakat Indonesia. Nicekrson lebih lanjut menjelaskan bahwa satu pembenaran atas bias konfirmasi selalu diikuti pembenaran berikutnya namun tidak berlandaskan informasi akurat yang simultan.

Hal inilah yang kemudian menggelitik seorang Sri Mulyani ketika berkomentar bernada satire bahwa penolakan tes massal Covid-19 sebagai bentuk bagaimana lucunya orang-orang Indonesia.

Tentu bukan tanpa alasan seorang Menteri Keuangan (Menkeu) turut berkomentar atas fenomena bias kognitif berjamaah tersebut. Salah satu makna tersirat yang dinilai dapat ditelaah ialah Sri Mulyani tentu menyayangkan adanya fenomena itu ketika jajarannya telah mengalokasikan anggaran yang besar demi memutus mata rantai penyebaran Covid-19, salah satunya dengan melakukan tes massal secara gratis.

Lebih dalam lagi, dapat diterjemahkan pula bahwa nada satire Menkeu juga menggambarkan sinergi antara pemerintah dan masyarakat yang masih juga tak selaras dalam penanganan pandemi Covid-19, bahkan setelah tiga bulan pandemi berlangsung di Indonesia.

Sebagai pembuat keputusan tertinggi, bentuk langkah efektif seperti apa yang dapat ditempuh Presiden Jokowi guna memberangus pola pikir bias yang masih terjadi di masyarakat dan menghambat percepatan penanganan Covid-19 di tengah new normal?

Otoritarian Jadi Opsi Terbaik?

Bukan hal tabu untuk mengatakan bahwa penanganan pandemi Covid-19 Presiden Jokowi di awal terasa cukup membingungkan dengan jamaknya gestur ketidakseriusan di berbagai level elite. Hal ini pula dinilai menjadi salah satu faktor signifikan akan maraknya bias pola pikir masyarakat seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Jonathan Schwartz dalam publikasi ilmiahnya yang berjudul Compensating for the ‘Authoritarian Advantage’ in Crisis Response: A Comparative Case Study of SARS Pandemic Responses in China and Taiwan menemukan bahwa Tiongkok dengan authoritarian style-nya jauh lebih baik dalam penanganan krisis akibat pandemi SARS tahun 2003 dibandingkan Taiwan yang tak menganut style serupa.

Komparasi dua negara dengan sistem pemerintahan berbeda dalam penelitian Schwartz itu bertujuan untuk mempromosikan authoritarian style atau cara-cara otoritarian yang dapat diadopsi secara temporer berkaca pada keunggulan konkretnya tersendiri dalam merespon pandemi.

Schwartz menekankan bahwa authoritarian style yang dikemukakan tersebut paling tidak berupa tiga hal esensial. Pertama, implementasi fundamental kebijakan yang tegas. Kedua, kendali dan distribusi informasi yang kuat terkait seluruh dinamika pandemi dari pemerintah. Terakhir, surveillance atau pengawasan yang ketat terhadap satus kesehatan tiap individu beserta mobilitasnya.

Jika dua hal ini dapat diartikulasikan dengan baik pada sebuah kerangka kebijakan komprehensif, apa yang disampaikan Vivian Wang sebelumnya tak bisa dipungkiri memang merupakan buah keberhasilan yang diraih pemerintah Tiongkok dengan authoritarian style mereka.

Realitanya, dua hal esensial dari authoritarian style saat ini dinilai telah dan sukses diterapkan oleh dua negara demokratis, Taiwan serta Malaysia. Belajar dari SARS 2003, negara yang dipimpin Tsai Ing Wen memiliki kendali informasi begitu kuat dipegang pemerintah dan dapat diresap dengan baik oleh tiap individu. Dan dengan teknologinya, surveillance Taiwan juga sangat ketat terhadap masyarakatnya untuk menekan penyebaran virus.

Sementara Malaysia sendiri sukses dengan pendekatan lockdown, dengan dilengkapi regulasi dan sanksi tegas, bernama Movement Control Order (MCO) yang bahkan masih berlangsung hingga 31 Agustus mendatang. Selain itu, Malaysia juga mengerahkan surveillance digital untuk memonitor setiap orang selama pandemi Covid-19.

Akumulasi dari authoritarian style di tiga sampel negara di atas cukup serupa, yakni dukungan konstruktif serta kepatuhan rakyatnya terhadap setiap langkah yang pemerintahnya tempuh dalam penanganan Covid-19. Lebih lanjut, langkah tersebut membuat penanganan aspek terdampak pandemi lainnya juga menjadi jauh lebih efektif.

Authoritarian style inilah yang diharapkan dapat segera diadopsi oleh Presiden Jokowi untuk membangun kembali sinergi dan kepatuhan masyarakat akan protokol kesehatan yang justru telah menjadi bias tersendiri belakangan ini.

Di samping itu, pendekatan tersebut juga dinilai dapat memaksimalkan anggaran besar yang pemerintah keluarkan dibanding menelurkan berbagai program kontraproduktif nan timbulkan polemik seperti Kartu PraKerja hingga lomba video new normal.

Tentu ada pihak yang menilai mustahil dan sudah terlambat bagi Presiden Jokowi untuk merubah kebijakannya jika melihat tindak tanduk kebijakan pemerintah sejauh ini.

Namun di sudut lain, tak sedikit juga yang masih mengharapkan ada perubahan dan realisasi ketegasan mantan Gubernur DKI Jakarta itu ketika pandemi masih belum pasti kapan berakhir. Akankah Presiden Jokowi mengadopsi authoritarian style? Tentu menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (J61)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Berita Terkait