IKN Diteruskan, Jokowi “Tertular” Xi Jinping?

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo saat bercengkrama dengan Presiden Tiongkok, Xi Jinping.
Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo saat bercengkrama dengan Presiden Tiongkok, Xi Jinping. (Foto: Belt & Road News)
7 minute read

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Men PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan proyek Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan akan masuki fase konstruksi di tahun 2021 mendatang. Di tengah ketidakpastian serta kesulitan rakyat atas dampak pandemi Covid-19, mengapa Presiden Jokowi, sebagai inisiator proyek tersebut, tak tampak sedikitpun berkeinginan menunda atau bahkan membatalkan proyek ambisius berbiaya masif tersebut?


PinterPolitik.com

Anak buah Presiden Joko Widodo (Jokowi), Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Men PUPR) Basuki Hadimuljono seperti mengkhianati pernyataannya sendiri pada April lalu, setelah diketahui terlibat pembahasan proyek kelanjutan Ibu Kota Negara (IKN) baru dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kemarin.

Sekadar mengingatkan, pada April lalu, Pak Bas – sapaan akrabnya – mengatakan bahwa tidak akan ada satu pun kegiatan terkait IKN pada tahun ini di tengah pandemi Covid-19.

Padahal, proyek ini dinilai tak semestinya menjadi urgensi ketika dihadapkan pada pandemi beserta dampak negatifnya terhadap keuangan negara serta berbagai permasalahan rakyat lainnya yang jauh lebih penting dan mendesak.

Keuangan negara sendiri belakangan ini terlihat morat-marit dengan terus membengkaknya anggaran penanganan Covid-19 yang terakhir berada di nominal Rp 905,2 triliun. Hal ini bahkan diproyeksikan akan berdampak multi aspek secara langsung pada perekonomian negara dan masyarakat luas dalam jangka panjang.

Logika masyarakat sangatlah sederhana. Di tengah berbagai kesulitan yang dialami negara dan juga rakyatnya saat ini, melanjutkan proyek pembangunan IKN yang dapat dipastikan membutuhkan energi, termasuk dana yang sangat besar dinilai bukanlah langkah yang bisa diterima akal sehat sedikitpun.

Meskipun tahap konstruksinya baru dimulai tahun depan, ketidakpastian kapan pandemi Covid-19 berakhir, serta bagaimana dampak terburuknya bagi negara semestinya menjadi pertimbangan utama bagi pemerintah. Setidaknya pemerintah dapat menghela napas sejenak dalam mengambil keputusan terkait IKN di tengah sesaknya beban negara saat pandemi yang bahkan “baru” memasuki bulan keempat.

Ekonom senior Faisal Basri sudah mewanti-wanti dengan mengatakan bahwa proyek IKN tidak memberikan keuntungan bagi negara dan justru menambah beban utang negara yang tak berdampak baik.

Sikap yang tampak tergesa-gesa itu tentu menimbulkan tafsir tersendiri bagi masyarakat. Sebagai pembuat keputusan final serta inisiator proyek mercusuar ini, Presiden Jokowi dinilai tidak peka dengan kondisi masyarakat saat ini dengan membiarkan pembangunan IKN terus berjalan.

Lantas, mengapa Presiden Jokowi terkesan sangat bersikukuh untuk melanjutkan perencanaan serta pembangunan IKN di tengah kondisi sulit seperti saat ini?

Overconfidence?

Satu hal yang pasti, Pak Bas menyebut bahwa pemerintah tak bisa sendiri dalam proyek IKN dan akan mendapat dukungan investasi dari dalam dan luar negeri. Dan ketika berbicara investasi, entah mengapa kesan gelontoran dana dari Tiongkok sulit ditanggalkan pada rezim di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi.

Faktanya pun memang demikian. Minister-Counsellor bidang Ekonomi dan Perdagangan, Kedutaan Besar Tiongkok, Wang Liping mengakui bahwa investasi negeri Tirai Bambu tumbuh pesat sejak Jokowi menjabat sebagai presiden serta menempati urutan kedua sebagai investor terbesar di tanah air.

Proyek raksasa IKN juga dinilai tak akan dilewatkan oleh Xi Jinping. Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) yang berbasis di Beijing menjadi yang terdepan sebagai kandidat pendonor dana terbesar di Ibu Kota baru. Opsi pendanaan yang lebih fleksibel disinyalir memuluskan masuknya investasi berupa pinjaman tersebut.

Determinasi tinggi Tiongkok dalam investasi di berbagai negara bukanlah hal baru. Namun demikian, David Bandurski dalam sebuah tulisan di The Diplomat berjudul China’s Crisis of Overconfidence menyebutkan kata kunci favorit “positive energy” yang dianut oleh Presiden Xi Jinping, bahwa dalam determinasinya, Xi menghindari atau tak merefleksikan masalah yang ada dan hanya fokus pada afirmasi.

Positive energy inilah yang Bandurski sebut kemudian bertransformasi menjadi sebuah overconfidence atau kepercayaan diri berlebihan yang berbahaya, baik bagi Tiongkok, maupun bagi mitra investasinya.

Scott Plouse dalam The Psychology of Judgement and Decision Making menjelaskan bahwa tidak ada output yang berujung catastrophy atau bencana dari penilaian serta pengambilan keputusan yang berlandaskan overconfidence.

Overconfidence Xi Jinping yang dijelaskan Bandurski itulah yang dinilai telah menular dalam diri Presiden Jokowi terkait afirmasi dari ambisi proyek IKN yang tetap diteruskan ditengah ketidakpastian dampak multi aspek pandemi Covid-19.

Dan seperti yang diungkapkan Plouse, overconfidence secara historis, cepat atau lambat, bermuara pada berbagai bentuk bencana. Seperti yang bahkan terjadi di Tiongkok sendiri, kala kampanye rekonstruksi sosial dan ekonomi ambisius Mao Zedong yang dikenal sebagai Great Leap Forward pada tahun 1958-1962 berujung bencana multi aspek mulai dari kejatuhan ekonomi, kelaparan, hingga berujung bencana kemanusiaan yang merenggut puluhan juta jiwa.

Selain potensi bencana di atas, mekanisme timbal balik investasi tersebut juga tak diketahui dengan pasti seperti investasi-investasi Tiongkok di Indonesia sebelumnya yang justru baru terlihat ketika ada gesekan yang mengemuka seperti ekspansi masif “buruh” asing di berbagai wilayah Indonesia.

Bencana yang lebih gawat bahkan tak mustahil terjadi ketika berkaca pada Tajikistan yang harus merelakan kedaulatan berupa wilayah seluas 1.158 km persegi kepada Tiongkok sebagai substitusi pinjaman dana investasi yang tak sanggup lagi dikembalikan.

Fareed Zakaria mengatakan bahwa pandemi Covid-19 merupakan deadly dilemma atau dilema yang mematikan bagi negara berkembang. Dengan kata lain, Zakaria mengatakan bahwa di tengah pandemi, negara berkembang tak boleh tergesa-gesa apalagi overconfidence dalam menelurkan suatu kebijakan.

Sebagai seorang negarawan dan pemimpin sejati, belum terlambat bagi Presiden Jokowi untuk memadamkan gelora overconfidence-nya yang berbahaya itu terkait keberlanjutan proyek IKN di tengah pandemi. Bagaimana caranya?

Renungilah, Pak Presiden

Beragam gestur hingga kebijakan Presiden Jokowi selama pandemi yang dinilai tak kunjung merefleksikan adanya pertimbangan kepekaan, nurani, dan empati justru membangkitkan pertanyaan tersendiri.

Dalam meredam overconfidence atas IKN sebagai proyek terbesar bangsa di milenium baru, Presiden Jokowi dinilai perlu untuk meluangkan waktu dan berhenti sejenak merenungi serta menggugah emosi secara personal terhadap berbagai realita yang ratusan juta anak bangsa sedang hadapi saat ini.

George Loewenstein dalam tulisannya yang berjudul Risk as Feeling menyebut bahwa pada situasi krisis, self reflection atau refleksi diri dapat bertindak sebagai sumber pertimbangan informasi dan penilaian dalam pengambilan keputusan.

Self reflection saat ini menjadi penting di tengah krisis akibat pandemi Covid-19 seperti saat ini bagi setiap pemimpin sebelum membuat sebuah keputusan maupun kebijakan, tak terkecuali Presiden Jokowi.

Sangat tepat ketika dalam hal ini Presiden Jokowi melakukan self reflection yang relevan bahwa ia tentu tak ingin membangun sebuah legacy megah berupa Ibu Kota Negara yang berdiri di atas fondasi penderitaan rakyat akibat pandemi Covid-19.

Komparasi pembatalan sebuah mega proyek di tengah pandemi juga nyatanya jamak di berbagai negara dan dapat dijadikan pula sebagai variabel self reflection bagi Presiden Jokowi. Di Mesir misalnya, proyek pembangkit listrik tenaga batu bara terbesar kedua di dunia yang kebetulan juga didanai Tiongkok di Hamrawein dibatalkan.

Sementara, proyek-proyek besar terkait infrastruktur lain yang didanai Tiongkok di Bangladesh, Tanzania, hingga Nigeria juga turut dibatalkan. Tak hanya akibat pandemi, tetapi juga akibat skema investasi yang setelah ditelaah terkesan tak fair.

Self reflection terkait dengan sentimen negatif di dalam negeri terkait tenaga kerja asing asal Tiongkok belakangan ini juga dinilai dapat memiliki proporsi serta relevansinya tersendiri terhadap overconfidence Presiden Jokowi atas proyek IKN yang disinyalir tak akan lepas dari “santapan” negeri Panda.

Selain itu, setelah meresapi potensi berbagai kemudaratan melanjutkan proyek IKN di tengah pandemi, hal esensial lain yang diharapkan rakyat Indonesia ialah Presiden Jokowi tak mudah terpengaruh iming-iming “pembisik” di sekitarnya dalam membuat keputusan rasional.

Keputusan terkait IKN inilah yang dinilai akan cukup signifikan dalam menentukan nasib multi aspek kehidupan bangsa di masa mendatang. Apakah akan mampu membantu keluar dari keterpurukan akibat pandemi Covid-19 atau justru sebaliknya. Keputusan terbaik tentu yang kita harapkan. (J61)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.