Audio ini dibuat menggunakan AI.

Sekolah kedinasan kerap dipandang sebagai pusat meritokrasi, namun mobilitas alumninya ke jabatan lintas-instansi memicu perdebatan tentang konflik kepentingan, profesionalisme, “garis tangan”, hingga faktor politis.

PinterPolitik.com

Sekolah kedinasan—seperti Akmil, Akpol, AAU, AAL, IPDN, STAN, STIN, STIS, Poltekip, dan institusi sejenis—menempati posisi tersendiri dalam lanskap pendidikan dan birokrasi Indonesia.

Berbeda dari universitas umum, sekolah kedinasan dibangun sebagai jalur kaderisasi formal yang terhubung langsung dengan institusi negara tertentu.

Sejak awal, lembaga-lembaga ini dirancang bukan hanya untuk menghasilkan tenaga teknis, melainkan membentuk karakter, identitas korps, serta kapasitas kepemimpinan yang kompatibel dengan kebutuhan negara.

Konsekuensinya, sekolah kedinasan menjadi pusat reproduksi elit birokrasi yang sangat signifikan. Banyak figur penting—mulai dari menteri, kepala lembaga, birokrat unggulan, hingga presiden—merupakan produk dari jalur pendidikan kedinasan.

Dalam perspektif sosiologi politik, sekolah kedinasan memainkan fungsi sebagai elite incubator yang memproduksi dan memelihara kontinuitas kelompok strategis dalam negara.

Namun, posisi prestisius tersebut juga menghadirkan kerentanan. Dalam beberapa tahun terakhir, kritik publik mengemuka terkait penempatan alumni sekolah kedinasan pada jabatan-jabatan di luar domain organisasinya, termasuk jabatan sipil atau posisi yang secara substantif tidak sejalan dengan kompetensi awalnya.

Isu yang berkembang bukan semata tentang mobilitas karier individual, melainkan tentang sejauh mana praktik tersebut selaras dengan prinsip meritokrasi, etika birokrasi, dan profesionalisme lembaga negara.

Lalu, mengapa persoalan sekolah kedinasan ini menjadi krusial dalam diskursus birokrasi pemerintahan terkini?

Mobilitas Elite & Pengaruh “Garis Tangan”?

Kerangka konseptual Weber tentang birokrasi rasional-legal dapat digunakan untuk membaca persoalan ini. Weber menekankan pentingnya diferensiasi peran, kejelasan hierarki, serta pemisahan yang tegas antara ranah teknis dan ranah politik.

Sementara itu, teori elite circulation dari Mosca dan Pareto membantu menjelaskan bagaimana pergerakan elit terjadi, baik secara alami maupun karena intervensi kekuasaan.

Dua pendekatan ini memberikan landasan untuk memahami dinamika penempatan pejabat lintas-instansi yang sedang menjadi sorotan publik.

Dalam idealisasi meritokrasi, setiap jabatan seharusnya diberikan kepada individu yang memiliki kompetensi terbaik melalui mekanisme seleksi yang transparan dan objektif.

Sekolah kedinasan, secara normatif, telah dibangun di atas fondasi meritokrasi tersebut melalui proses rekrutmen yang ketat dan kurikulum yang dirancang untuk melahirkan profesional berkualitas.

Namun, dunia birokrasi tidak semata diatur oleh logika teknokratis. Pada titik inilah muncul fenomena yang dikenal dalam diskursus publik sebagai “garis tangan”, sebuah istilah yang merujuk pada sesuatu yang bahkan melampaui namun tetap berkaitan dengan pengaruh-pengaruh informal—baik patronase politik, jejaring kekuasaan, ataupun preferensi korps—yang bekerja di balik penunjukan pejabat tertentu.

Fenomena ini tidak selalu identik dengan konotasi negatif. “Garis tangan” dapat berupa preferensi institusional yang terbentuk secara historis atau berupa jejaring pribadi yang memiliki daya dorong signifikan dalam rotasi jabatan.

Meskipun demikian, keberadaannya dapat mengaburkan batas antara pertimbangan teknis dan pertimbangan politis, terutama ketika pejabat aktif dari lembaga tertentu ditempatkan pada jabatan yang berada di luar habitat organisasinya.

Penempatan seperti ini sering memunculkan kekhawatiran mengenai konflik kepentingan, terutama jika pejabat tersebut masih memiliki status keaktifan dalam korps asalnya serta terikat pada rantai komando internal.

Dari perspektif birokrasi rasional-legal, praktik ini berpotensi melemahkan konsistensi profesionalisme karena mengurangi ruang bagi aparatur sipil yang telah meniti karier panjang di lembaga penerima.

Keluhan serupa muncul dari kalangan ASN yang merasa bahwa struktur karier mereka terhambat oleh kehadiran figur eksternal yang didatangkan melalui mekanisme penugasan atau penempatan khusus.

Situasi ini menciptakan ketegangan antara prinsip meritokrasi—yang menjanjikan peluang karier berdasarkan kinerja—dengan praktik patronase elit yang cenderung memprioritaskan kedekatan, afiliasi korps, atau kebutuhan politik jangka pendek.

Meski demikian, perspektif lain menilai bahwa mobilitas lintas-instansi kerap diperlukan untuk memenuhi kebutuhan organisasi yang memerlukan kompetensi tertentu.

Dalam beberapa kasus, alumni sekolah kedinasan memiliki pengalaman teknis yang tidak dimiliki pejabat internal sehingga keberadaannya justru meningkatkan efektivitas lembaga.

Kendati demikian, mobilitas semacam ini hanya akan dianggap wajar apabila terjadi berdasarkan kebutuhan objektif, penilaian kompetensi yang jelas, serta mekanisme penugasan yang menjaga independensi pejabat dari konflik kepentingan.

Masalah muncul ketika publik melihat bahwa mobilitas tersebut lebih sering didorong oleh faktor non-teknis.

Ketika sebuah penempatan dipersepsikan sebagai hasil preferensi politik atau patronase, maka legitimasi birokrasi ikut tergerus, dan istilah “garis tangan” menjadi narasi dominan yang akhirnya juga mewakili kekecewaan masyarakat terhadap tidak konsistennya meritokrasi.

Meritokrasi yang Konsisten, Mungkinkah?

Untuk memastikan meritokrasi berjalan secara konsisten, negara dan kemauan politik perlu memperkuat mekanisme seleksi lintas-instansi yang berbasis kompetensi dan dilakukan secara terbuka.

Model seperti senior executive service di berbagai negara dapat dijadikan acuan, di mana proses seleksi dilakukan secara transparan dengan ukuran kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian, publik dapat melihat bahwa penempatan pejabat bukan merupakan produk dari intervensi informal, melainkan hasil penilaian profesional yang berlandaskan kebutuhan lembaga.

Selain itu, kejelasan status keaktifan bagi pejabat yang ditugaskan di luar instansinya menjadi prasyarat penting untuk menghindari konflik kepentingan.

Proses penugasan yang menonaktifkan hubungan komando, atau mekanisme pengalihan status melalui pensiun struktural sebelum menerima jabatan sipil, akan memperkuat independensi pejabat dan menjamin bahwa lembaga penerima tidak berada dalam pengaruh institusi lain.

Langkah ini tidak hanya mendukung profesionalisme, tetapi juga sejalan dengan etika birokrasi yang menuntut loyalitas tunggal kepada organisasi tempat mereka bertugas.

Etika korps juga perlu diletakkan dalam perspektif yang lebih luas. Identitas korps seharusnya menjadi fondasi moral yang mendorong setiap anggotanya menjaga batasan peran, tidak memanfaatkan jejaring kekuasaan secara oportunistik, dan tidak masuk ke wilayah yang tidak relevan dengan kompetensinya.

Jika etika ini dijaga dengan baik, mobilitas antar-lembaga dapat terjadi secara sehat sebagai bagian dari perputaran elit yang konstruktif, bukan sebagai manifestasi patronase.

Pada akhirnya, transparansi dan akuntabilitas merupakan penyangga utama agar meritokrasi tidak sekadar menjadi jargon administrasi publik. Pemerintah perlu memastikan bahwa seluruh proses seleksi pejabat, evaluasi kinerja, serta mekanisme pengawasan dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan tingkat keterbukaan yang tinggi, ruang bagi intervensi informal akan semakin sempit, dan keyakinan publik terhadap profesionalisme birokrasi dapat pulih.

Sekolah kedinasan adalah salah satu pilar strategis dalam arsitektur negara, tempat di mana profesionalisme, kapasitas teknis, dan identitas korps dibentuk.

Namun, ketika alumni sekolah kedinasan tertentu memasuki wilayah lintas-lembaga tanpa mekanisme merit yang jelas, situasi tersebut dapat menimbulkan kecurigaan mengenai konflik kepentingan dan politisasi birokrasi.

Praktik semacam ini akan selalu memunculkan pertanyaan tentang keberlanjutan meritokrasi dan konsistensi etika birokrasi nasional.

Mobilitas lintas-instansi pada dasarnya dapat berfungsi positif apabila dijalankan melalui mekanisme seleksi yang objektif dan diperkuat oleh struktur akuntabilitas yang transparan.

Tantangan sesungguhnya bukanlah pergerakan individu antar-lembaga, tetapi memastikan bahwa mobilitas itu berlangsung berdasarkan kompetensi, bukan “garis tangan”.

Dengan reformasi kelembagaan yang tepat dan dukungan politik yang konstruktif, etika profesional yang kuat, dan sistem pengawasan yang ketat, meritokrasi dapat berkembang secara konsisten dan sekolah kedinasan dapat terus menjadi pusat unggulan yang menjaga integritas birokrasi negara. (J61)

“2019 dia masukin (harta kekayaan) Rp1,6 miliar, 2020 dia masukin persis angkanya sama. Jadi lagi kita lihat nih jangan-jangan copas,” ujar Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan di Gedung ACLC, Kavling C1, Jakarta Selatan, Selasa (5/9/2023).

Pahala menduga Sarjono Turin tak jujur dalam melaporkan LHKPN kepada KPK. Ditambah, Pahala menyebut Sarjono tak menyampaikan LHKPN pada 2021. Kemudian di tahun 2022 Sarjono melaporkan namun dirasa Pahala ada yang kurang.

“2021 dia enggak masukin (laporan), 2022 dia masukin tapi kurang surat kuasa anak. Minggu lalu kita sudah dapat surat kuasanya dan sudah tayang, (di laman elhkpn.kpk.go.id) hartanya Rp2 miliar,” kata Pahala.

Dari LHKPN terbaru yang dilaporkan Sarjono, menurut Pahala ada yang aneh soal pemilikan tanah seluas 77 meter namun harganya hanya Rp2 jutaan di Tangerang. Selain itu, ada juga tanah seluas 123 meter seharga Rp4 juta.

“Nah yang ditanya kok ada 77 meter tapi harganya Rp 2 jutaan. Itu beliau naruh pembelian tanah di Tangerang tahun 2008. Jadi dia tanah Rp2 juta berapa, dan tidak pernah diupdate sama sekali berapa NJOP nya, berapa nilai wajarnya,” kata Pahala.

Menurut Pahala, ada kemungkinan pihaknya akan memanggil dan memeriksa langsung Sarjono di KPK untuk klarifikasi berkaitan hal tersebut.

“Baru kita cek dulu di dalam. Nanti akan kita putuskan juga apakah akan kita undang untuk klarifikasi untuk jelasin ini kenapa ini nilainya segini,” kata Pahala.

Rincian LHKPN Sarjono

Dikutip dari laman elhkpn.kpk.go.id yang diakses pada Selasa (5/9/2023), Sarjono tercatat memiliki harta sebesar Rp2.107.555.082. Harta itu dia laporkan pada Maret 2023 untuk tahun periodik 2022.

Sarjono tercatat melaporkan memiliki 14 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Jambi, Tangerang, dan Bogor senilai Rp1.061.791.000.

Berikut rinciannya:

Tanah Seluas 410 m2 di Jambi Rp15 juta
Tanah Seluas 354 m2 di Jambi Rp12 juta
Tanah Seluas 123 m2 di Tangerang Rp4 juta
Tanah Seluas 77 m2 di Tangerang Rp2.079.000
Tanah Seluas 202 m2 di Tangerang Rp9.696.000
Tanah Seluas 100 m2 di Tangerang Rp4.800.000
Tanah Seluas 192 m2 di Tangerang Rp9.216.000
Tanah Seluas 432 m2 di Jambi Rp30 juta
Tanah dan Bangunan Seluas 500 m2/300 m2 di Tangerang Rp400 juta
Tanah dan Bangunan Seluas 130 m2/100 m2 di Jambi Rp40 juta
Tanah Seluas 600 m2 di Bogor Rp125 juta
Tanah Seluas 600 m2 di Bogor Rp125 juta 125.000.000
Tanah Seluas 650 m2 di Bogor Rp135 juta
Tanah Seluas 700 m2 di Bogor Rp150 juta

Sementara alat transportasi Sarjono melaporkan memiliki tiga mobil dan dua motor senilai Rp895 juta. Harta bergerak lainnya senilai Rp10.800.000. Kas dan setara kas sebesar Rp139.964.082. Jadi total harta yang dia laporkan senilai Rp2.107.555.082.

Keberadaan situs-situs penyebar berita bohong atau hoax sudah semakin meresahkan. Terutama karena berita yang disiarkan dapat menyebabkan perpecahan dalam masyarakat. Diperparah dengan begitu cepatnya penyebaran situs hoax ini di media-media sosial, sehingga semakin sulit untuk dibendung dan diklarifikasi.

PinterPolitik.com

JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi Informasi dan Komunikasi (Kemkominfo) telah melakukan berbagai upaya untuk memerangi meluasnya penyebaran informasi bohong dari situs-situs ini. Salah satunya dengan membuka kanal Turn Back Hoax yang berusaha menyaring situs-situs palsu tersebut.

Menurut informasi dari Kemkominfo, telah banyak situs-situs yang diblokir karena dianggap dapat membuat resah masyarakat. Jumlahnya tak hanya puluhan, tapi mencapai ratusan situs yang sudah tayang dan hilir mudik di dunia maya.

Terutama pada situasi yang mulai memanas, karena sudah semakin dekatnya masa-masa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di beberapa daerah, situs-situs ini sebagian besar seakan memanfaatkan momen untuk menciptakan keresahan dan perpecahan pada para pendukung maupun calon pemilih.

Berdasarkan informasi seorang sumber  yang bekerja di Kemkominfo, ternyata situs-situs yang kerap menyebarkan berita hoax itu banyak dimiliki oleh orang yang sama. “Setelah diteliti, ternyata pemilik situs-situs yang diblokir pemerintah itu adalah orang yang sama. Orangnya itu-itu juga,” terang sumber  tersebut.

Kemkominfo sendiri sudah pernah memanggil para pemilik situs yang diblokir untuk diberikan penjelasan dan klarifikasi mengenai berita-berita yang ditayangkan. Pada awalnya para pemilik ini bersedia hadir, tapi saat dipanggil kembali untuk diklarifikasi mengenai situs yang lainnya, mereka tidak mau datang lagi. “Mungkin takut ketahuan kalau mereka juga pemilik situs-situs tersebut.

Informasi yang agak mengejutkan adalah, ternyata tak sedikit juga situs-situs hoax itu pemiliknya berada di luar negeri. Bisa jadi orang-orang asing ini berusaha memanfaatkan situasi politik yang memanas di Indonesia agar menjadi semakin ricuh, sehingga mudah untuk dimanfaatkan.

Kondisi sosial, politik, dan ekonomi Indonesia yang tengah memanas ini, memang sangat mudah untuk dimanfaatkan dan disusupi oleh kepentingan-kepentingan bangsa lain. “Oleh karena itu, kita harus berhati-hati, jangan mudah terpancing dan ikut menyebarkan berita-berita yang belum pasti kebenarannya. Setiap informasi harus dicek dulu kebenarannya,” saran sumber tersebut. (Suara Pembaruan/R24)

pinterpolitik.com

JAKARTA – Surat usulan hak angket oleh sejumlah anggota DPR dari Fraksi PAN, PKS, Partai Demokrat, dan Partai Gerindra yang mempertanyakan pengaktifan kembali Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), telah dibacakan di rapat paripurna pekan lalu. Usulan hak angket yang kemudian dikenal dengan sebutan “Ahok Gate” ini, rencananya juga akan dibahas pada awal Maret ini.

Saat ini, para fraksi pengusul hak angket ini sudah mulai bergerilya dengan melakukan lobi pada anggota-anggota lainnya, agar aksi yang menjadi salah satu hak DPR ini dapat segera dilanjutkan. Pendekatan personal ini dilakukan, karena beberapa fraksi partai pendukung pemerintah, seperti PDIP, PKB, Partai Nasdem, Partai Hanura, PPP, dan Partai Golkar sudah menyatakan menolak usulan itu.

Salah seorang sumber di parlemen, Rabu lalu menyatakan, ada kemungkinan pengajuan hak angket ini akan kandas di tengah jalan. Pasalnya, jumlah anggota DPR yang telah menyatakan penolakan untuk mengajukan hak angket ini jumlahnya lebih banyak dibanding yang setuju dengan pengajuan Ahok Gate ini.

Di samping itu, fraksi partai yang mengusung pun tidak semua anggotanya kompak menyetujui pengajuan angket tersebut. “Pengusulan hak angket itu akan kandas. Kita lihat saja nanti, seperti tidak ada lagi yang perlu dibahas DPR kalau angket itu sempat berlanjut. Akal-akalan saja pengajuan angket itu,” kata sumber yang juga merupakan anggota Dewan di Jakarta ini.

Menurutnya, saat ini Ahok Gate sudah tidak relevan lagi untuk dilanjutkan. Apalagi saat ini, kasus penodaan agama yang menjerat Ahok masih dalam proses persidangan. Di samping itu, banyak anggota Dewan yang melihat adanya maksud politis dibalik pengajuan angket tersebut. Niat politis untuk menjatuhkan Ahok, sangat kental dirasakan dibalik aksi tersebut.

“Saya yakin upaya hak angket ini hanya untuk bertujuan untuk mengintervensi proses peradilan agar cepat menjatuhkan hukuman bagi Ahok. Kelihatan sekali hubungannya dengan pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta putaran kedua bulan depan. Strategi ini tentu sangat tidak baik bagi demokrasi,” kata sumber itu lagi.

Menurutnya, tidak ada yang salah dengan keputusan Menteri Dalam Negeri untuk mengaktifkan kembali Ahok sebagai gubernur DKI Jakarta, karena sampai sekarang pun sidang masih dalam proses pemeriksaan saksi-saksi. “Kalau jaksa sudah mengajukan tuntutan, baru jelas permasalahannya. Seharusnya kalau mengerti hukum, orang yang mengusulkan hak angket ini tidak terus memaksakan kehendaknya,” tandas si sumber. (Suara Pembaruan)

pinterpolitik.com

JAKARTA – Berbagai cara dilakukan oleh partai politik demi menggapai kemenangan untuk meraih kekuasaan. Salah satunya adalah dalam kasus hak angket, terkait status Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang menjadi terdakwa kasus dugaan penodaan agama.

Tidaklah mengherankan jika ada partai politik (parpol) yang sudah menyatakan mendukung pemerintah, anggotanya turut menandatangani hak angket karena sikap pemerintah yang tak kunjung menonaktifkan sang Gubernur Ahok.

Menurut sebuah sumber, masalah ini tidak terlepas dari pengaruh seorang tokoh senior politik. Meski tokoh ini sudah lama lengser dari kepengurusan, tetapi masih memiliki pengaruh yang sangat besar pada keputusan partai. Bahkan sang tokoh tersebut bisa mengalahkan kewenangan pengurus aktif yang ada saat ini.

Menurutnya, seorang ketua umum definitif pun akan tetap kalah pengaruh dengan sang tokoh senior tersebut. Sebab posisi ketua umum dalam partai tersebut, tidak memiliki otoritas penuh dalam menentukan kebijakan partai.

Jadi, sebagian besar anggota Dewan yang menandatangani hak angket kabarnya adalah karena pengaruh yang sangat kuat sang tokoh senior tersebut di internal partai. Sumber ini juga mengatakan, “Dalam situasi seperti ini, sangat terlihat kalau dialah (tokoh senior) yang sejatinya the real ketua umum,” pungkas sumber tersebut.

Dalam sebuah partai politik, kadang posisi hirarkis sering terkikis dengan kekuasaan tokoh senior maupun pendiri partai. Sehingga pada akhirnya, kekuasaan hirarkis hanya semacam jabatan palsu belaka karena kekuasaan terbesar akan selalu ada di tangan “sang tokoh” ini. Begitulah partai politik, sungguh penuh misteri. (Suara Pembaruan/Fit)

Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta yang akan diselenggarakan dalam beberapa hari lagi, sejumlah partai politik (parpol) mulai melakukan berbagai manuver dengan memberikan dukungan pada pasangan calon (paslon) yang mereka anggap lebih unggul dan kemungkinan besar maju sebagai gubernur DKI Jakarta.

pinterpolitik.com

DKI JAKARTA – Bila dilihat dari ketiga paslon yang diusung oleh parpol terbesar saat ini, masing-masing juga mendapatkan dukungan dari parpol lain. Pasangan nomor satu, Agus-Silvy dari Demokrat juga mendapat dukungan dari PKB, PAN, dan PPP. Pasangan nomor dua, Ahok-Djarot, selain diusung PDI Perjuangan, juga ada Nasdem, Hanura, dan Golkar. Sementara paslon nomor tiga, Anies-Sandi, dibelakangnya terdapat Gerindra dan PKS.

PKB yang awalnya sempat mendukung paslon nomor dua, berangsur-angsur berubah sikap dengan membelot ke paslon nomor satu, bahkan menyatakan sebagai pendukung utama paslon itu. Salah satu penyebabnya, disinyalir akibat kericuhan yang terjadi saat sidang Ahok, di mana Gubernur DKI non aktif dan pengacaranya tersebut, dituding tidak menghormati Ketua Rais PBNU KH Ma’ruf Amin.

Walaupun Ma’ruf Amin sendiri sudah memaafkan Ahok, namun mereka ternyata lebih memilih pindah haluan ke paslon lain. Berdasarkan informasi yang diperoleh, masalah dukung mendukung ini juga bisa diartikan sebagai manuver politik PKB. Isu perombakan kabinet memungkinkan jumlah kursi yang didapat PKB akan dikurangi oleh Presiden Joko Widodo.

Menurut sumber tersebut, para elit partai sudah mengetahui rencana itu, sehingga dimainkanlah manuver dalam Pilgub DKI sehingga partai punya posisi tawar. “Posisi tawar ini yang paling memungkinkan bila kadernya sebagai menteri dikurangi, sehingga mereka bisa beralih ke koalisi Cikeas. Bila tidak, maka partai siap mendukung Ahok-Djarot diputaran kedua,” kata sumber tersebut, Jumat (10/2). (Suara Pembaruan/R24)

Sindiran soal Fitsa Hats menjadi viral di media sosial. Sejumlah netizen bahkan membuat meme tulisan Fitsa Hats dengan logo yang menyerupai restoran aslinya, Pizza Hut.

pinterpolitik.com – Selasa, 10 Januari 2017

JAKARTA -Ada keanehan di mesin pencarian Google ketika kita mencari alamat Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Front Pembela Islam (FPI). Saat menelusuri alamat DPP FPI di Jakarta Pusat, justru alamat dan peta lokasi yang muncul di Google Maps tidak lagi tertulis DPP FPI melainkan “Mabes Fitsa Hats”.

Sindiran soal Fitsa Hats menjadi viral di media sosial. Sejumlah netizen bahkan membuat meme tulisan Fitsa Hats dengan logo yang menyerupai restoran aslinya, Pizza Hut.

Fitsa Hats sendiri adalah pelesetan kata yang pertama kali meluncur dari mulut Ahok usai sidang kasus dugaan penistaan agama di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Selasa (3/1). Ahok menyindir Habib Novel yang diperkirakan dengan sengaja memelesetkan Pizza Hut menjadi Fitsa Hats dalam daftar riwayat hidup yang tercantum di Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Bisa diduga bahwa informasi lokasi tersebut telah diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Parahnya, di bagian bawah keterangan yang biasanya menunjukkan penjelasan yang dicari, malah menuliskan ‘Animal Protection Organization’. Bukan itu aja, alamat url link nya juga berubah menjadi fentungvarokah.or.id

Sampai saat ini belum ada pihak FPI yang memberikan keterangan perihal informasi ini. (detikcom/A15)

pinterpolitik.com — Jumat, 16 Desember 2016. Pemanggilan terhadap angota DPR Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio dilakukan untuk mengklarifikasi pemberitaan di media terkait pengungkapan aksi terorime, demikian penjelasan Kapolri Jenderal Tito Karnavian kepada media di Satpas Daan Mogot, Jakarta Barat, Jumat (16/12/2016).

Menurut Tito, jika Eko mengeluarkan pernyataan tersebut, maka ia harus membuktikan isi pernyataannya. Kalau pun Eko tidak pernah mengeluarkan pernyataan tersebut, maka ia pun harus memberikan klarifikasi.

Menurut Tito, jika memang betul rekayasa, maka penindakan tegas di internal juga akan dilakukan. Bahkan, Tito mengaku siap mundur dari jabatannya bila pengungkapan jaringan teroris merupakan rekayasa. Kalau memang itu ternyata betul ada rekayasa, Tito memerintahkan anggotanya untuk melakukan pemeriksaan secara internal, kalau perlu memecat anggota yang terlibat. Ia pun mengatakan tidak akan segan-segan menindak tegas karena ia juga pernah menjadi Kadensus, sehingga tahu jiwa Densus. Untuk itu, Tito meminta masyarakat apalagi pejabat negara untuk tidak berbicara sembarangan.

Sebelumnya, Tim Densus 88 Antiteror menangkap keempat terduga teroris di sejumlah tempat terpisah pada Sabtu (10/12). Di rumah kos yang dihuni Dian, tim Densus menemukan bom panci seberat 3 kg dengan daya rusak ledakan mencapai radius 300 meter.

Sekretaris Fraksi PAN, Yandri Susanto, mengatakan pihaknya mengetahui bahwa kepolisian sudah memanggil Eko. Surat itu dikirimkan oleh Bareskrim. Masalahnya menyangkut adanya pernyataan Eko di sebuah portal media online. Dia menyebut tindakan kepolisian membongkar kasus terorisme belakangan ini adalah sebuah pengalihan isu atas kasus yang melanda Gubernur Jakarta nonaktif, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Setelah di periksa pada hari ini, Jumat 16 Desember 2016, pihak Eko Patrio mensomasi pihak yang memuat pernyataan karangan soal kasus terorisme pengalihan isu. Eko memberi tenggat waktu bagi 7 media yang mengutip namanya meski wawancara tidak pernah dilakukan.

Pengacara Eko, Ferry Firman Nurwahyu mengatakan bahwa Eko tidak pernah diwawancarai oleh 7 media online dan pihaknya akan memberikan jangka waktu 1×24 jam kepada 7 media online tersebut untuk melakukan klarifikasi sehubungan dengan pernyataan kliennya tersebut.
Eko datang ke Bareskrim untuk mengklarifikasi isu terkait penyebutan kasus terorisme sebagai pengalihan isu. Soal tudingan ini, Kapolri Jenderal Tito Karnavian berulang kali menegaskan pengungkapan jaringan bom Bekasi berkat hasil kerja keras tim Densus 88 Antiteror.

Karena itu Eko, menurut Ferry, merasa difitnah gara-gara media mengutip pernyataan tanpa ada proses wawancara. Direktur Tindak Pidana Umum Brigjen Agus Andrianto menegaskan akan mengusut pihak yang membuat resah masyarakat dengan adanya pemberitaan tersebut. Namun pihaknya masih menunggu waktu 1×24 jam yang diberikan Eko kepada 7 media untuk memberikan klarifikasi.

Agus mengatakan, pengusutan akan dilakukan setelah selesai tenggat waktu yang diberikan Eko terhadap pihak pencatut. Pengusutan ini dilakukan berdasarkan aduan yang disampaikan Eko kepada polisi. (Dtkcom/S13)