Audio ini dibuat menggunakan AI.

“The Komeng Way” menampilkan gaya Komeng di DPD RI yang cair, humoris, tapi tetap mengandung kritik substansial. Dari plesetan “KemenHUT” hingga kijang masuk tol, ia hadirkan warna baru komunikasi politik. Lalu, mungkinkah model ini jadi wajah parlemen masa depan Indonesia dalam berbagai sisi esensi?

PinterPolitik.com

Awal pekan ini, suasana rapat Komite II DPD RI bersama Kementerian Kehutanan (Kemenhut) tampak berbeda. Penyebabnya bukan agenda formal yang kaku, melainkan gaya khas seorang anggota DPD, Alfiansyah Bustami—lebih dikenal publik dengan nama panggungnya, Komeng.

Dengan enteng, ia melontarkan humor di awal penyampaian gagasannya dengan menyebut kementerian “yang selalu ulang tahun” karena akronim “KemenHUT” yang dahulu dikenal sebagai Kemenhut, sampai berceloteh soal “kijang masuk tol” yang diasosiasikan dengan Kijang Innova.

Sepintas, gaya ini tampak remeh. Namun, jika ditilik lebih dalam, humor Komeng dalam forum resmi memperlihatkan dua lapisan. Pertama, wajah baru komunikasi politik yang tidak kaku, dan kedua refleksi terhadap fenomena “kerja rasa bercanda” yang selama ini menjadi stigma bagi lembaga legislatif.

Publik sering mencibir anggota DPR maupun DPD sebagai “panggung lawak politik”, dari kasus anggota dewan yang tidak ikut rapat, tertidur saat rapat, berjoget di forum resmi, hingga pernyataan-pernyataan yang kerap dinilai dangkal di ruang publik.

Di sinilah pentingnya menelaah satu istilah “The Komeng Way” sebagai fenomena komunikasi politik kontemporer. Dalam kajian komunikasi politik, humor memiliki peran ambivalen: ia bisa menjadi soft power untuk membuka ruang dialog dengan publik, tetapi juga bisa menimbulkan risiko dianggap menyepelekan isu serius.

Sebagaimana aktualisasi simbol, gestur, dan performativitas seringkali lebih berdampak dalam membentuk persepsi publik ketimbang argumen substantif yang disampaikan secara teknis.

Dengan demikian, latar fenomena ini bukan sekadar soal “lawakan Komeng” di forum DPD, melainkan representasi dari pertarungan gaya komunikasi politik di era demokrasi digital, yakni bagaimana politisi membangun keluwesan komunikasi tanpa kehilangan substansi dan etika.

Ngeri-Ngeri Pinggir Jurang?

Dalam literatur komunikasi politik, gaya yang ditempuh Komeng dapat dipahami melalui kerangka performative politics. Politik bukan hanya arena penyusunan regulasi, tetapi juga ruang teater simbolik tempat representasi dipertontonkan.

Di era media sosial, performativitas ini semakin menonjol, cuplikan video, meme, hingga potongan pernyataan lebih cepat menyebar ketimbang laporan panjang atau naskah akademik.

Komeng kiranya memahami logika ini secara intuitif. Sebagai komedian yang kini bertransformasi menjadi senator, ia membawa modal simbolik berupa humor yang akrab dengan khalayak

 Namun, yang menarik, di balik kelakar itu terselip substansi. Misalnya, dengan “kijang masuk tol”—kelakar yang sekaligus menyinggung soal tata kelola lingkungan, ekspansi jalan tol, dan potensi konflik ekologi dengan satwa liar.

Pendekatan ini berbeda dengan politisi yang hanya menghadirkan hiburan kosong, misalnya berjoget tanpa konteks dalam forum resmi. Komeng justru memadukan keluwesan komunikasi dengan substansi kebijakan.

Secara teoretis, ia boleh jadi sedang menggeser persepsi publik tentang apa artinya menjadi anggota parlemen, yaitu bukan hanya bicara kaku dengan jargon teknokratis, tetapi menghadirkan kritik dan gagasan melalui medium humor yang relatable.

Jika ditarik lebih jauh, fenomena ini juga dapat dipahami dalam kerangka populisme kultural. Menurut Ernesto Laclau, populisme bekerja bukan hanya lewat agenda ekonomi, tetapi juga lewat bahasa, simbol, dan identitas yang mendekatkan elite dengan rakyat.

“The Komeng Way” bisa dipandang sebagai varian populisme kultural yang khas Indonesia, dengan menghadirkan bahasa rakyat (humor, guyonan, plesetan) dalam forum resmi negara. Dengan cara ini, rakyat merasa terhubung karena bahasa politik yang biasanya elitis kini diturunkan ke ranah keseharian.

Namun, tantangan besarnya terletak pada garis tipis “pinggir jurang” antara humor produktif dan humor destruktif. Humor produktif memperkaya diskursus, membuka ruang refleksi, dan tetap membawa isu serius ke meja publik.

Sebaliknya, humor destruktif berisiko mereduksi agenda politik menjadi sekadar tontonan, mengikis wibawa lembaga, dan memicu persepsi “politik hanya panggung lawakan”.

Di titik inilah, integritas dan konsistensi seorang Komeng dan para pejabat yang suka nge-jokes diuji, apakah gaya komunikasinya sekadar hiburan, atau menjadi metode baru yang membawa substansi kebijakan ke ruang publik dengan cara yang cair dan dekat?

Etika Tak Boleh Hilang

Fenomena Komeng perlu dibaca dalam lanskap politik era media sosial. Publik kini tidak hanya menilai apa isi kebijakan, tetapi juga bagaimana politisi menyampaikannya.

Di tengah banjir informasi, gaya komunikasi yang kaku seringkali tenggelam, sementara yang unik, lucu, atau emosional cepat viral. Dalam konteks ini, humor bisa menjadi jembatan demokratisasi komunikasi.

Namun, demokrasi tidak boleh jatuh pada jebakan performativitas kosong. Kritik publik terhadap anggota dewan yang berjoget-joget di forum resmi adalah cermin bahwa rakyat tidak menolak ekspresi kultural, tetapi menuntut proporsionalitas antara gaya dan substansi.

Joget, bercanda, atau melucu bukan masalah selama tidak melupakan tanggung jawab utama, yakni menghadirkan kebijakan yang berdampak pada kehidupan rakyat.

Dengan demikian, “The Komeng Way” bisa menjadi model komunikasi politik alternatif: fleksibel, penuh humor, namun tetap substansial. Komeng memperlihatkan bahwa politik tidak harus kaku, tetapi juga tidak boleh jatuh ke ruang hiburan murahan.

Jika gaya ini bisa dijaga, humor sebagai pintu masuk, substansi sebagai isi, dan etika sebagai pagar, maka ia berpotensi menjadi style baru yang merepresentasikan wajah parlemen yang lebih dekat dengan rakyat.

Di era digital, bentuk deliberasi ini tidak hanya lewat forum resmi, tetapi juga lewat representasi simbolik di media sosial. Humor Komeng, jika diarahkan pada penyadaran publik terhadap isu nyata, bisa memperluas ruang deliberasi, , rakyat yang biasanya enggan mengikuti rapat-rapat dewan kini ikut terhubung karena ada pintu masuk humor yang familiar.

Namun, syaratnya jelas. Sekali lagi, substansi dan etika tidak boleh dikorbankan. Humor harus menjadi medium, bukan tujuan.

Kerja politik harus tetap konkret dan berdampak nyata, khususnya pada kondisi sosial-ekonomi rakyat. Sebab, di balik tawa publik, terdapat kegelisahan mendalam, harga pangan yang naik, lapangan kerja yang terbatas, hingga krisis lingkungan yang terus mengancam.

Anggota parlemen, baik DPR maupun DPD, tidak boleh kehilangan kepekaan terhadap “batin rakyat” yang sedang berjuang.

Dengan kata lain, “The Komeng Way” mengajarkan bahwa gaya politik bercanda bukanlah antitesis dari politik serius, melainkan bisa menjadi jalan tengah, yaitu politik yang komunikatif, dekat dengan rakyat, namun tetap berlandaskan substansi dan etika.

Jika berhasil, ia bisa menjadi prototipe komunikasi politik Indonesia di era baru—era ketika kehangatan dan kejenakaan dipadukan dengan tanggung jawab kebijakan yang nyata. (J61)

Pameran kemewahan pejabat, seperti kasus pengawalan mobil dinas Raffi Ahmad, memperdalam ketimpangan sosial dan memicu kecemburuan rakyat. Mengapa ini perlu menjadi perhatian pemerintahan Prabowo Subianto?

PinterPolitik.com

“There was a time, then it all went wrong” – Anna Hathaway, “I Dreamed a Dream” (2012)

Kenny baru saja keluar dari bioskop dengan perasaan campur aduk. Ia baru saja menonton Les Misérables, film musikal yang penuh bintang besar dan lagu-lagu yang begitu memukau. Suara Anne Hathaway saat menyanyikan I Dreamed a Dream benar-benar menghantui pikirannya. Hugh Jackman sebagai Jean Valjean juga tampil luar biasa. “Gila, ini mah bukan sekadar film, ini pengalaman,” gumamnya dalam hati.

Namun, ada satu hal yang terus mengusik pikirannya. Film itu menggambarkan kehidupan rakyat jelata di Prancis abad ke-19 dengan begitu getir—kesulitan mencari makan, kerja keras yang tak pernah cukup, dan ketidakadilan yang menggurita. 

Di sisi lain, para elite hidup dalam kemewahan, seolah dunia mereka berbeda. Kenny mendadak merasa realitas ini bukan hanya milik Prancis masa lalu, tapi juga terasa begitu dekat dengan situasi di Indonesia.

Di perjalanan pulang, Kenny membuka media sosial. Ia melihat berita tentang harga kebutuhan pokok yang semakin tinggi, sementara para pejabat mendapatkan fasilitas mewah. Ia teringat adegan pemberontakan dalam film, bagaimana rakyat yang lelah akhirnya memilih untuk melawan. “Apakah kita juga akan sampai pada titik itu?” pikirnya.

Sesampainya di rumah, Kenny merebahkan diri di kasur, menatap langit-langit kamar dengan pikiran yang semakin berkecamuk. Les Misérables bukan sekadar tontonan, tapi pengingat akan ketimpangan yang terus berulang dalam sejarah. 

Ia bertanya-tanya, apakah ini tanda bahwa masyarakat Indonesia perlu belajar dari dinamika politik Prancis kala itu? Dan yang lebih penting, mengapa hal ini perlu menjadi perhatian pemerintahan Prabowo Subianto?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Belajar dari Prancis?

Kenny menatap layar ponselnya dengan napas berat. Berita tentang penggunaan mobil dinas yang ugal-ugalan kembali mencuat. Kali ini, pengawalan polisi yang arogan menjadi sorotan setelah insiden yang melibatkan Raffi Ahmad. “Lagi-lagi cerita yang sama,” gumamnya. Rasanya tak ada yang baru, hanya perulangan ketimpangan yang semakin terasa nyata.

Ia masih ingat betul adegan-adegan di Les Misérables, film yang baru saja ia tonton. Gambaran kehidupan rakyat jelata yang sengsara dan kaum elite yang berpesta pora terasa begitu nyata. Itu bukan sekadar cerita fiksi, melainkan refleksi dari sejarah Prancis yang sesungguhnya.

Dalam bukunya The Old Regime and the Revolution, Alexis de Tocqueville menjelaskan bagaimana struktur masyarakat Prancis sebelum revolusi didominasi oleh sistem feodal yang memberikan hak istimewa kepada kaum bangsawan, sementara rakyat jelata dibiarkan berjuang sendiri. Ketidakpuasan ini memuncak dalam Revolusi Prancis, yang menjadi simbol perlawanan terhadap ketidakadilan sosial. 

Selain itu, kondisi ekonomi Prancis kala itu juga semakin memburuk akibat utang negara yang menumpuk, pajak yang memberatkan rakyat kecil, serta kegagalan panen yang membuat harga bahan pokok melambung tinggi. Rakyat tidak hanya menghadapi ketimpangan sosial, tetapi juga krisis ekonomi yang semakin memperparah penderitaan mereka.

Kenny menarik napas panjang. Ia merasa seperti melihat cerminan sejarah yang berulang, hanya saja latarnya kini adalah Indonesia. 

Mobil dinas melaju dengan angkuh di jalanan, rakyat dipaksa menepi, dan kesenjangan semakin menganga. Ia bertanya-tanya, apakah sejarah Prancis kala itu perlu menjadi pelajaran bagi Indonesia? Apakah mungkin ini terjadi juga di Indonesia di masa kontemporer?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Pelajaran untuk Pemerintahan Prabowo?

Kenny kemudian memutuskan untuk pergi ke warung kopi sambil menggulir berita di ponselnya. Ia melihat laporan tentang daya beli masyarakat yang semakin melemah, menyebabkan banyak usaha gulung tikar.

Ia teringat teman-temannya yang dulunya bagian dari kelas menengah, kini harus berhemat lebih ketat. Kenaikan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup yang semakin tinggi membuat mereka terjebak dalam kesulitan ekonomi.

Di sisi lain, media sosial dipenuhi oleh tampilan gaya hidup mewah para pejabat dan orang-orang berkuasa. Kemewahan yang dipertontonkan tanpa rasa empati bisa menambah kecemburuan sosial dan memperbesar jurang ketimpangan.

Dalam bukunya Why Nations Fail, Daron Acemoglu dan James A. Robinson menjelaskan bahwa ketidaksetaraan yang semakin melebar dapat memicu ketidakstabilan politik. Ketika masyarakat merasa tidak memiliki kesempatan yang adil, mereka bisa kehilangan kepercayaan pada pemerintah dan sistem yang ada.

Kenny mulai bertanya-tanya, apakah Indonesia tengah menuju arah yang sama? Apakah semua ini adalah tanda-tanda bahwa ketidakpuasan rakyat bisa meledak kapan saja?

Jika tidak ada perbaikan nyata, ketimpangan ini bisa menjadi ancaman besar bagi stabilitas negara. Pemerintahan Prabowo harus belajar dari sejarah dan memastikan bahwa kebijakan ekonomi yang diambil dapat mengurangi kesenjangan sosial.

Stabilitas politik dan ekonomi harus berjalan seiring agar negara bisa berkembang dengan baik. Jika ketimpangan terus dibiarkan, bukan tidak mungkin Indonesia menghadapi krisis yang lebih besar di masa depan. (A43)

PinterPolitik.com

[dropcap size=big]S[/dropcap]ambil meninggalkan kursi pesakitan, Mas Mul, begitu ia akrab disapa, berkata jika dirinya akan melakukan banding terhadap putusan tersebut. “Saya akan banding. Saya tak bersalah. Semua ini ada permainan mafia pengadilan. Akan saya pecat semua pengacara saya,” selorohnya sembari didampingi petugas.

Dalam menjalani proses hukum yang mengikatnya, ia didampingi tiga kuasa hukum sekaligus, yakni Ahmad Hadi Prayitno, Hendri Listiyawan Nugroho, dan Firda Novita. Tak hanya Mas Mul, salah satu pengacara yang membuatnya kecewa pun merasakan hal yang sama dengan kliennya. “Keputusan hakim terlalu berat. Ada pertimbangan lain yang seharusnya bisa lebih ringan hukumannya. Upaya banding nantinya menjadi urusan Pak Bambang. Tidak benar itu jika kami ada main. Kami sudah berusaha sepenuhnya,” sahut Hendri Listiyawan, salah satu kuasa hukumnya.

Terbukti Sebar Kebencian

Ketua Majelis Hakim yang menjatuhkan vonis kepada Mas Mul, Makmurin Kusumastuti, menjelaskan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menyebarkan informasi palsu ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Badan Reserse Badan Reserse Kriminal Polri menjerat Bambang Mulyono dengan tiga pasal, yakni Pasal 45 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Pasal 4 Juncto Pasal 16 UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras, dan Etnis, serta pasal 207 KUHP tentang Penghinaan terhadap Penguasa.

Pelanggaran-pelanggaran tersebut, didasarkan pada buku yang ditulisnya berjudul, Jokowi Undercover.

Dalam buku itu, ia menuduh Jokowi memalsukan data saat menjadi calon presiden pada Pemilu 2014. Ia juga menuduh Jokowi memiliki hubungan dengan Partai Komunis Indonesia. Ia juga menyebut dukungan yang diperoleh Jokowi pada saat Pilpres akaibat menyebar kebohongan melalui media massa.

Namun dirinya tak memiliki dokumen pendukung sama sekali terkait tuduhan-tuudhan itu, dan analisis yang dilakkan hanya diambil dari media sosial berasarkan sangkaan pribadinya. Analisa fotometrik yang dilakukan kepolisian, mengungkap jika penulisannya tak didasarkan atas keahlian apapun, namun hanya persepsi dan perkiraan secara pribadi.

Akibatnya, sejak akhir tahun 2016 lalu, Mas Mul, menjadi buah bibir sekaligus target pencarian kepolisian dan istana, akibat menelurkan karya, yang menurut Brigjen Rikwanto, ‘luar biasa bohong’ dan ‘tendensius’.

Akhirnya, ia menjadi buronan kepolisian dan Istana Negara, hingga akhirnya dijatuhi hukuman tiga tahun.

Pelanggaran Hak Asasi?

Pada awal tahun 2017 lalu, Presiden Jokowi menunjukkan sikap ‘tak peduli’ pada kasus ini, bahkan dirinya menolak berkomentar mengenai buku Jokowi Undercover itu. “Kalau data-datanya tidak ilmiah, sumbernya tidak jelas, ya kenapa saya harus baca, kenapa saya harus mengomentari?” ucap Presiden seperti yang dikuti Antara.

Komnas HAM sendiri juga telah mengeluarkan reaksi terkait penahanan ‘Mas Mul’ ini. Natalius Pigai, Komisioner Komnas HAM menyatakan jika penahanan Bambang Mulyanto telah melukai kebebasan hak berpendapat dan bersuara. Menurutnya, alih-alih menangkap Bambang Mulyanto, pemerintah seharusnya membentuk tim independen dan klarifikasi secara resmi untuk mengembalikan citra Jokowi beserta keluarganya secara resmi.

“Tim independen tersebut harus terdiri dari berbagai ahli termasuk pihak universitas, ahli sejarah, pihak kesehatan, kepolisian, kejaksaan, komunitas intelijen (BIN, BAIS) untuk melakukan klarifikasi secara resmi,” Lebih lanjut Natalius Pigai menambahkan, tim yang dibentuk tersebut bertugas menelusuri fakta sejarah, mengumpulkan dokumen, termasuk rahasia negara sebagai data sekunder, pengambilan data primer, serta melakukan penyelidikan ilmiah (scientific investigation) melalui tes DNA. Nantinya, hasil itulah yang dipublikasikan kepada publik. “Di saat proses berlangsung, Presiden Jokowi harus ditempatkan sebagai warga negara Indonesia yang diduga difitnah,” kata Natalius.

Di sisi lain, apresiasi juga patut diberikan kepada kepolisian karena telah sigap melindungi kepala negara. Namun, kasus ini tetap harus mendapatkan perhatian masyarakat luas. Sebab, tak dipungkiri tercium aroma penyalahgunaan kewenangan (abuse of power) melalui pengekangan kebebasan berpendapat, pikiran, bersuara dan perasaan kepada Bambang Mulyono.

“Negara sebaiknya tak memasuki ruang hak asasi invidu yang telah melekat secara alamiah. Namun, harus melakukan sesuatu yang progresif dan professional untuk menyatakan buku Jokowi Undercover adalah salah,” jelas Natalius.

Bagaimana menurutmu? (Berbagai Sumber/A27)

PinterPolitik.com

“If you have something to give, give it now.”

[dropcap size=big]J[/dropcap]ika punya sesuatu untuk diberikan pada orang lain, berikan sekarang juga’. Kata-kata tersebut diucapkan oleh Mark Bezos – seorang aktivis dan relawan pemadam kebakaran dari New York City, Amerika Serikat – untuk mengajak orang agar saling berbagi satu sama lain, ketika memberikan ceramah di TED Talk pada Maret 2011 lalu. Apa yang dikatakan oleh Mark Bezos ini sepertinya benar-benar dijalankan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Indonesia: jika punya sesuatu untuk diberikan pada orang lain, berikan saat itu juga – walaupun yang dijalankan oleh Presiden Jokowi adalah versi yang berbeda.

Berkaitan dengan hal tersebut, beberapa hari yang lalu publik dihebohkan oleh aksi bagi-bagi bingkisan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi di Sumatera Utara. Video aktivitas Presiden Jokowi tersebut menjadi viral di media sosial. Hanya saja, aksi kali ini mendatangkan kecaman dari banyak orang. Bingkisan-bingkisan yang diberikan oleh Jokowi tidak dibagi-bagikan secara teratur, tetapi dilempar-lemparkan dari dalam mobil. Berikut isi video tersebut selengkapnya.

Maksud Jokowi untuk memberikan hadiah – kalau meminjam istilahnya Mark Bezos, ‘berikan saat ini juga’ – memang baik. Namun, caranya yang melempar-lemparkan bingkisan tersebut dari dalam mobil mendatangkan reaksi dari banyak orang. Tidak sedikit yang mengecam aksi Jokowi tersebut.

Nangis, sedih lihat video Jokowi lempar hadiah ke warga dari balik pintu mobil. Rakyat diperlakukan seperti di kebun binatang. Tega!

— Pribumi Nusantara (@TPK_RI) March 25, 2017

Ada yang bahkan membandingkan aksi Jokowi tersebut dengan aktivitasnya memberi makan kodok-kodok di istana.

@jokowi ngasih makan kodok aja di deketin, ngasih rakyatnya di lempar dari mobil ? Apa itu yg di maksud etika ? https://t.co/yTjsSsr31n

— PURWANTO (@sh255360) March 27, 2017

Bahkan, kritikan juga datang dari beberapa politisi. Politisi Partai Gerindra, Permadi, bahkan mengatakan bahwa dalam adat Jawa, melemparkan sesuatu adalah bentuk penghinaan. Apakah itu berarti Jokowi melakukan penghinaan?

Jokowi Lempar Hadiah ke Warga, Permadi: Kalau di Jawa, melempar itu penghinaan https://t.co/qCUDR7Mqn3 pic.twitter.com/nvLv8GYk1w

— Warta?Politik™ (@wartapolitik) March 26, 2017

Sebetulnya, apa yang dilakukan oleh Jokowi ini bukan pertama kalinya terjadi. Pada Januari lalu misalnya, saat mengunjungi kota Pekalongan, Jokowi juga sempat melempar-lemparkan hadiah payung dari dalam mobil ke arah kerumunan siswa-siswi SD yang menantinya di pinggir jalan.

Hal yang sama juga terjadi ketika Jokowi berkunjung ke Maluku beberapa waktu lalu. Di Maluku City Mall, pada 8 Februari 2017, Jokowi juga melakukan aksi serupa dengan melempar-lemparkan bingkisan dari dalam mobil. Hadiah yang dilempar-lemparkan oleh Jokowi biasanya berupa kaos, buku, ataupun payung.

Bagi-bagi Hadiah ala Jokowi

Bagi kebanyakan orang, tentu saja apa yang dilakukan oleh Jokowi ini kurang etis. Dengan melempar-lemparkan bingkisan, Jokowi dianggap kurang menghormati masyarakat. Namun, bisa jadi juga saat itu Jokowi dan rombongan sedang buru-buru dan tidak sempat untuk berhenti di jalan. Hanya Jokowi dan rombongan yang tahu. Yang jelas, dari sisi cara pemberian hadiah Jokowi mungkin tidak sopan, walaupun bagi masyarakat yang menerimanya tetap merasa senang mendapatkan bingkisan dari orang nomor satu di republik ini.

Aksi Jokowi ini merupakan salah satu bagian dari kebiasaannya yang suka memberikan kuis berhadiah sepeda, dan bingkisan-bingkisan lainnya setiap kali berkunjung ke daerah. Tentu masyarakat banyak merasa senang dengan hal-hal semacam ini. Aksi-aksi kuisnya juga seringkali menjadi hiburan bagi masyarakat di seluruh Indonesia, apalagi Jokowi adalah salah satu presiden yang melek media sosial dan masyarakat Indonesia saat ini adalah generasi yang juga melek media sosial.

Tidak heran, dokumentasi setiap aksi-aksi kunjungannya selalu tersebar di media sosial. Maka, aksi-aksinya tersebut selalu sukses menyedot perhatian masyarakat dan membuat politik ‘dekat rakyat’ yang dijalankan oleh Jokowi dapat berhasil dengan baik. (Baca: Jokowi-isme: Politik-isme Presiden Part 1)

Terkait kuis-kuis berhadiah sepeda – termasuk juga bingkisan-bingkisan yang sering dibagi-bagikan Jokowi – tentu banyak yang bertanya-tanya: dari mana dana untuk hadiah kuis-kuis tersebut berasal?

Beberapa waktu lalu, Kepala Sekretariat Presiden, Darmansyah Djumala pernah mengatakan bahwa sepeda yang dibagikan Jokowi berasal dari anggaran bantuan sosial untuk Presiden. Dana tersebut ada di dalam APBN.

Terkait pemberian sepeda, biasanya pihak Istana menyiapkan 5-7 sepeda setiap kali Jokowi akan menghadiri acara yang diikuti masyarakat. Namun, jumlahnya bisa bertambah tergantung berapa banyak masyarakat yang hadir. Kalau jumlah masyarakat yang hadir sampai 3.000 orang, maka pihak Istana akan menyiapkan 10-12 sepeda.

Dengan asumsi rata-rata harga sepeda tersebut 4 juta rupiah per sepeda, maka ada sekitar 20 sampai 48 juta rupiah yang harus dikeluarkan setiap kali ada kuis sepeda. Jika minimal dalam satu minggu Presiden Jokowi melakukan 1 kali kunjungan, maka dalam satu tahun ada 52 kali kunjungan dengan total pengeluaran untuk kuis sepeda antara 1,04 sampai 2,4 miliar. Wow, jumlah yang cukup besar tentunya. Tetapi, apakah itu sepadan dengan kebahagiaan yang dirasakan oleh masyarakat? The Beatles mungkin akan bilang: “Money can’t buy me love”, tetapi semua orang punya penilaian yang berbeda-beda.

Jokowi bagi 10 Sepeda di Barus, Tapanuli Tengah https://t.co/6O8zsHao0I pic.twitter.com/3qO53tGZ3u

— Dian utamanews (@DianUtamanews) March 24, 2017

Yang jelas, kuis dan bingkisan yang diberikan oleh Jokowi membuatnya dekat dengan masyarakat. Bahkan, tidak sedikit masyarakat yang rela menunggu berjam-jam hanya untuk menyaksikan orang nomor satu di Indonesia ini lewat dengan mobil di jalan, mungkin sekedar mendapatkan lambaian tangan atau lemparan bingkisan payung cantik?

Jokowi mungkin memberikan hadiah sepeda atau bingkisan kaos dan payung secara gratis, tetapi apa mungkin tidak ada maksud di balik semua itu?

Gift Economy Theory

Ada sebuah teori tentang resiprositas atau hukum timbal balik dalam sebuah pemberian. Teori ini – kalau mau – bisa disebut gift economy theory. Gift economy secara sederhana bisa diartikan sebagai sebuah keadaan ketika seseorang memberikan sesuatu (barang atau hadiah) kepada orang lain tanpa meminta imbalan ekonomi (uang atau barter) atasnya secara langsung. Namun, gift economy memiliki makna resiprositas. Artinya, walaupun saat ini tidak ada pertukaran ekonomi yang terjadi, namun di masa depan – berdasarkan  kesepakatan yang implisit – ada sesuatu yang harus dibalaskan pada orang yang memberi tersebut. Dalam bahasa yang lebih sederhana, ada ungkapan bahasa Latin: quid pro quo, yang secara sederhana bisa diartikan sebagai ‘ini untuk itu’.

Contoh paling sederhana teori ini adalah ketika kita memberikan hadiah ulang tahun pada seseorang. Saat itu tidak ada transaksi ekonomi yang terjadi, namun di masa depan kita tentu berharap orang tersebut akan memberikan kita hadiah saat kita merayakan ulang tahun. Artinya ada harapan akan sebuah hubungan timbal balik. Saat ini kita berbaik hati pada orang, harapannya suatu saat di masa depan orang tersebut juga akan berbaik hati pada kita. Budaya resiprositas atau gift economy theory ini merupakan sesuatu yang melekat dalam pribadi dan bahkan budaya masyarakat secara keseluruhan.

Tampaknya, gift economy theory ini sangat dipahami oleh Jokowi, tetapi apakah hal itu juga dilakukan olehnya? Saat ini mungkin masih terlalu dini untuk menilainya. Namun, argumentasi ini sangat rasional, apalagi jika dikalkulasikan secara politik. Bisa jadi kuis-kuis dan bingkisan yang sering diadakan oleh Jokowi ini merupakan bagian dari investasi politik Jokowi untuk proses politik di tahun 2019 nanti. Ada resiprositas yang diharapkan dalam aktivitas-aktivitas Jokowi – bukan mengharapkan untuk kembali diberi sepeda atau bingkisan, tetapi tentu saja ‘suara’ di bilik-bilik suara.

Terkait gift economy ini, Niccolo Machiavelli pernah menuliskannya dalam kisah tentang Spurius Melius (meninggal 439 SM) seorang plebeian – istilah untuk warga biasa di Romawi yang sering digunakan untuk membedakannya dengan patrician atau bangsawan yang memiliki hak istimewa – yang kaya raya. Saat krisis terjadi dan harga pangan menjadi mahal, Spurius Melius membagi-bagikan gandum secara murah dan cuma-cuma kepada masyarakat. Apa yang dilakukannya ini dianggap sebagai gift economy oleh penguasa saat itu. Spurius Melius dituduh sedang menggalang dukungan untuk menjadi penguasa. Ia pun dibunuh di rumahnya.

Mungkin terlalu sarkastis membandingkan kisah Spurius Melius dengan Jokowi. Apalagi pertanyaan ‘apakah Jokowi menerapkan gift economy atau tidak’ tentu menjadi pertanyaan yang masih harus ditunggu pembuktian kebenarannya. Mungkin terlalu naif menilai gift economy dalam aksi-aksi kuis Jokowi. Tetapi, satu hal yang perlu dicatat: bagi politisi tidak ada hal yang mustahil.

Politik Bingkisan Presiden

Aksi-aksi Jokowi memang selalu menarik perhatian. Selalu ada pro kontra di balik semua yang dilakukan oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia ini. Sebagai media darling, Jokowi tentu akan menjadi sorot utama kamera ke mana pun ia pergi. Jokowi dan ‘politik bingkisan’ – entah untuk tujuan apa pun itu – akan selalu mendatangkan pujian dari yang menyanjungnya, namun juga akan mendatangkan kritik dari pihak-pihak yang tidak menyukainya. Yang jelas, untuk tujuan apa pun itu, Jokowi tetap akan menjadi Jokowi – presiden yang dekat dengan rakyat.

Winston Churchill (1874-1965) – mantan Perdana Menteri Inggris saat Perang Dunia II – pernah berkata: “We make a living by what we get, but we make a life by what we give.” Memberikan sesuatu pada orang lain adalah sebuah keindahan. Pertanyaannya adalah sampai kapan Presiden Jokowi akan setia dengan politik bingkisannya ini? (S13)

Usai memberi pembekalan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih pada Pilkada serentak 2017, di Jakarta, 22 Mei 2017. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo tanpa menyebut nama menyatakan, ada salah satu tokoh nasional yang berkeinginan mengubah Pancasila menjadi Syariat Islam.

“Bayangkan, ada tokoh nasional, mantan Menteri, Komisaris BUMN besar berteriak-teriak ingin mengganti Pancasila dengan syariat Islam,” tuturnya.

Seperti memberi teka-teki yang jawabannya sudah diketahui, Tjahjo kembali mengatakan bahwa si pelaku tersebut kini masih aktif menjabat sebagai Komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dia juga mengklaim memiliki bukti-bukti kuat terkait sosok dimaksud.

“Pak Wiranto (Menkopolhukam) menyebut ada data berupa rekaman visualnya, ada rekaman tertulisnya, ada foto, di mana, jam berapa ada semua,” beber Tjahjo.

Tjahjo kembali mengatakan akan menindaklanjuti hal ini karena orang tersebut, kini masih menjabat sebagai komisaris di perusahaan BUMN. Lebih lanjut, dia mengatakan akan mengusulkan kementerian BUMN untuk mencopot orang yang bersangkutan dari jabatan Komisaris.

“Ya harus (pecat) dong. Ini sudah membawa warna (anti-Pancasila). Misal, Anda pengurus PWI teriak (anti-Pancasila), ya yang kena PWI-nya,” kata Tjahjo.

Akan tetapi soal pencopotan tersebut, politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyerahkan sepenuhnya kepada Menteri BUMN, Rini M. Soemarno.

Ditempat terpisah, menanggapi hal itu, Menteri BUMN Rini Soemarno mengaku tidak mengetahui hal tersebut dan akan melakukan pengecekan terhadap tudingan Tjahjo.

“Saya belum tahu yang diomongin. Kalau Pak Mendagri bilang begitu, saya enggak tahu siapa. Tolong dikasih tahu,” ujar Rini di Kompleks Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada 22 Mei 2017.

Selanjutnya, Rini juga berjanji akan mengecek semua bawahannya terkait pernyataan Tjahjo mengenai adanya komisaris BUMN yang anti Pancasila. Dikatakan, setiap pejabat di Kementerian BUMN harus mengikuti Ideologi Pancasila. “Pancasila adalah dasar negara, ya semua harus ikut Pancasila,” pungkasnya.

Teka-Teki Terjawab

Tak lebih dari 24 jam setelah Tjahjo memberikan kuis teka-teki di media, sosok yang diduga anti NKRI dan Pancasila akhirnya muncul.

Ternyata, sang mantan Menteri yang dimaksud Tjahjo tersebut adalah Adhyaksa Dault. Selain mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam Kabinet Indonesia bersatu Jilid 1 periode 2004 – 2009. Adhyaksa saat ini juga tercatat masih aktif menjabat sebagai Komisaris Independen di PT Bank BRI.

https://www.youtube.com/watch?v=Vc662mKGWq8

Menurut Adhyaksa, dia merasa tudingan yang dilontarkan Mendagri Tjahjo itu menyasar dirinya. Pasalnya dari apa yang pernah diucapkan pada 2013 silam, karena sempat menjadi viral di media sosial. Padahal hal itu, menurutnya, konteksnya berbeda antara ketika itu dan sekarang.

Untuk mengklarifikasinya, Adhyaksa pun mengaku langsung menghubungi Mendagri Tjahjo Kumolo. Dalam keterangannya, Adhyaksa menjelaskan tentang video kehadirannya di acara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) tahun 2013. Ia menyebut video itu disebarluaskan oleh orang yang tak menyukai dirinya karena dianggap terlalu kental Islam-nya.

Ketua Kwartir Nasional Pramuka ini juga menegaskan, dalam video yang beredar ia sempat berbicara tentang khilafah islamiyah, tapi bukan khilafah versi HTI. “Itu ada hadistnya, tapi khilafah yang saya maksud adalah khilafah islamiyah yang rosyidah,” jelasnya.

Demi mengklarifikasi hal itu, lanjut Adhyaksa, Mendagri menyarankan agar dia bertemu dengan MenkoPolhukam Wiranto untuk membuat klarifikasi lengkap.

“Biar dia klarifikasi sendiri. Saya sebut biar dia melakukan klarifikasi sendiri. Bukan ke saya, biar ke MenkoPolhukam, ke Polri dan ke Kejaksaan Agung,” kata Tjahjo di Kompleks Istana Kepresidenan Bogor, pada 23 Mei 2017.

Siapa Adhyaksa Dault?

Seperti diketahui, Adhyaksa Dault adalah mantan Menpora di era SBY periode (2004–2009). Pria kelahiran Donggala, Sulawesi Tengah, 7 juni 1963 ini juga pernah bekerja sebagai penasehat hukum.

Ia adalah lulusan Universitas Trisakti, Fakultas Hukum, tahun 1984-1989 dan mengambil Program S2 Magister Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI). Selanjutnya, ia meraih gelar Doktor (S3) di Jurusan Teknik Kelautan Institut Pertanian Bogor (IPB) tahun 2007.

Suami dari Drg. Mira Arismunandar ini juga dikenal aktif berorganisasi. Mulai dari menjadi Ketua Senat Mahasiswa semasa kuliah tahun 1987-1988 hingga menjabat Ketua Lembaga Pengkajian Keadilan dan Demokrasi Indonesia (LPKDI) tahun 1999-2002, dan Ketua Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI) Jakarta periode 1999-2004.

Selanjutnya, dia pernah juga menjadi Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) tahun 1999 sampai 2002. Kemudian menjadi Ketua Umum Majelis Pemuda Indonesia (MPI) tahun 2003 sampai 2006. Di samping itu, ia juga dipercaya sebagai Ketua Badan Pengawas YPI Al Azhar periode 2007-2012.

Setelah menjabat Menpora, Adhyaksa mengabdikan diri dengan kembali ke dunia pendidikan. Ia mengajar sebagai Dosen Program Doktor di Universitas Diponegoro. Selain mengajar, tugas baru yang diemban berikutnya adalah menjadi Komisaris Independen di PT BRI Tbk, sejak 2010 sampai sekarang. Di sela-sela kesibukannya, Adhyaksa Dault juga beraktivitas sebagai Ketua Umum VANAPRASTHA, wadah dari para Penggiat Alam Terbuka dan Aktivis Lingkungan.

Selain berkarir di lingkup pemerintahan, Ayah dari Umar Adiputra Adhyaksa dan Fakhira Putri Maryam Adhyaksa ini juga terlihat berkarir di dunia politik nasional. Walau tak terlalu dalam terjun ke dunia politik, pasca meninggalkan jabatan Menpora, Adhyaksa sempat dinyatakan sebagai anggota baru Partai Hanura oleh Ketua Umum Partai Hanura (saat itu), Wiranto. Padahal, saat itu Adhyaksa masih merupakan kader Partai PKS.

“Tidak perlu malu lagi Bung Adhyaksa Dault, karena sudah menjadi anggota Partai Hanura,” ujar Wiranto pada 8 Januari 2010. Namun, pria berkumis tebal ini membantah hal tersebut. “Belum pernah mendapat tawaran,” tegasnya.

Usai diisukan masuk Hanura, sepanjang tahun 2011 hingga 2014 Adhyaksa terlihat hadir di beberapa acara yang digelar oleh PPP dan PAN. Bahkan pada Juni 2013, ia juga terlihat hadir di acara HTI yang belakangan menjadi polemik di media sosial hingga saat ini.

Seperti diketahui, Ormas HTI beberapa waktu lalu oleh pemerintah  – melalui Menkopolhukam Wiranto – telah dibubarkan. Pembubaran tersebut dikarenakan kegiatan yang selama ini dijalankan oleh HTI berpotensi mengancam kedaulatan politik negara.

Selain itu, Ideologi khilafah yang selama ini diusung oleh HTI, juga dianggap bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 karena bertujuan untuk meniadakan bangsa dan negara. HTI juga disinyalir berupaya mendirikan Negara Islam dalam konteks luas, sehingga negara dan bangsa dianggap absurd.

Wiranto juga menyatakan bahwa ideologi khilafah HTI dilarang di 20 negara yang berpenduduk mayoritas muslim. “Turki, Arab Saudi, Pakistan, Mesir, Yordania dan Malaysia, mereka sudah lebih dulu melarang Hizbut Tahrir di negara mereka. Sebab mereka sadar jika pemahaman khilafah diizinkan, keberadaannya akan mengancam nation state,” tegas Wiranto.

Keputusan pemerintah membubarkan HTI memang menuai pro-kontra, lantaran dilakukan setelah melihat kondisi negara pasca Pilkada serentak 2017, khususnya di DKI Jakarta.

Energi masyarakat banyak terkuras habis dalam pertarungan dua partai besar pendukung pasangan di Pilkada DKI Jakarta. Dalam pertarungan tersebut, sentimen SARA pun dijadikan kendaraan politik, hasilnya banyak masyarakat menjadi korban dari kedua belah pihak. Yang lebih parah lagi, persatuan dan kesatuan yang dibungkus dengan Kebhinekaan yang selama ini diamanahkan, dijaga dan diwariskan oleh para pendahulu, terancam retak.

Terkait dugaan anti Pancasila yang dialamatkan ke salah satu Komisaris Independen PT Bank BRI, Adhyaksa Dault, menuai pertanyaan. Apakah benar sang Komisaris di Bank BUMN ini memang mendukung gerakan anti Pancasila, sehingga harus ikut dibersihkan? Atau apakah Adhyaksa hanya sebagai korban politik, sama seperti korban-korban politik sebelumnya yang kini telah merasakan dinginnya penjara? Kita tunggu kelanjutannya. (T29)

(Sumber : https://www.bumnwatchdog.com/komisaris-bumn-anti-pancasila/)

PinterPolitik.com

[dropcap size=big]P[/dropcap]emerintahan Presiden Donald Trump memenuhi janjinya pada masa kampanye, yakni menyiapkan pengganti undang-undang yang mengatur asuransi kesehatan masyarakat AS, yang disebut Obamacare. Rancangan undang-undang itu pun disosialisasikan. Pada saat kampanye tahun lalu, Trump berjanji akan menghapus Obamacare, karena dinilai tarif premi terus naik dan kurang variatif.

Tetapi, Rancangan Undang-Undang (RUU) yang diajukan Partai Republik dan didukung oleh Presiden Trump itu ditentang oleh Asosiasi Rumah Sakit Amerika Serikat (AHA). Mereka khawatir, jka RUU itu diberlakukan, kaum miskin akan kehilangan asuransi.

Merujuk berita media, Ketua AHA, Rick Pollack, yang asosiasinya mewakili 5.000 rumah sakit, dalam suratnya ke Kongres AS menyampaikan bahwa upaya mengkaji isi RUU Layanan Kesehatan AS itu “sangat terhambat” oleh tidak adanya perkiraan anggaran yang jelas dari Badan Anggaran Kongres. Perkiraan berapa besar biaya yang harus ditanggung warga AS untuk layanan kesehatan, sesuai dengan yang tertera dalam RUU, belum dirilis.

Menurut Pollack, rencana itu “akan mengakibatkan pengurangan besar-besaran terhadap program-program yang menyediakan layanan untuk kalangan penduduk paling rentan.”

Selain AHA, para dokter yang tergabung dalam Asosiasi Medis AS juga mendesak Kongres untuk mempertimbangkan ulang langkah pengurangan asuransi bagi kaum miskin.

Akan halnya Asosiasi Kaum Pensiunan AS (AARP), sebuah kelompok lobi untuk kalangan manula, menyatakan, program asuransi Medicare yang diajukan Partai Republik akan memangkas anggaran kesehatan untuk kaum jompo.

Mengenai pokok-pokok rencana dalam RUU Layanan Kesehatan, yang  kita sebut saja “Trumpcare”, adalah pembatasan anggaran federal untuk layanan kesehatan bagi  kalangan berpendapatan rendah; penghapusan persyaratan yang mewajibkan semua orang harus memiliki asuransi; dan penghapusan subsidi dengan kredit pajak.

Pandangan berbeda dikemukakan oleh Ketua DPR AS, Paul Ryan. Ia menyanjung RUU tersebut dan menyebutnya sebagai “daftar keinginan kalangan konservatif” dan “reformasi konservatif yang menarik dan monumental” Ia berkata: “ Inilah yang selama ini kami impikan.”

Rancangan Undang-undang ini  harus mendapat dukungan penuh kubu Republik di parlemen supaya lolos. Namun, belum jelas apakah semua figur Partai Republik menyokong RUU tersebut.

Mendesak Partai Demokrat

Untuk menggolkan RUU Layanan Kesehatan itu, Presiden Donald Trump juga  mendesak Partai Demokrat untuk bekerja bersama Partai Republik di Kongres guna menggantikan program kesehatan Affordable Care Act (ACA), nama asli untuk Obamacare.

Berkali-kali Trump menyebutkan bahwa Obamacare sebagai warisan “bencana” dari pendahulunya, Barack Obama. Untuk itu, dia meminta para pejabat di Kongres mengadopsi lima poin utama untuk menggantikan Obamacare.

Pada Pidato Kenegaraan di Kongres di Washington DC, 28 Februari 2017, Trump meminta Kongres menggantikan Obamacare dengan reformasi yang akan memperluas pilihan, peningkatan akses, pengurangan biaya dan pada  waktu yang bersamaan menyediakan layanan kesehatan yang lebih baik.

“Obamacare mulai runtuh – kita harus bergerak cepat unuk melindungi semua warga Amerika. Aksi nyata bukan pilihan – itu adalah keharusan,” kata Trump, seperti dikutip CNBC.

Bertitik tolak dari itulah dia meminta semua pejabat Demokrat dan Republik di Kongres untuk bekerja bersama pemerintah untuk menyelamatkan Amerika dari bencana Obamacare.

Berikut lima poin utama yang diungkapkan Trump untuk program pengganti Obamacare.

Pertama, memastikan orang dengan pre-exiting condition (sudah mengidap penyakit tertentu sebelum ikut asuransi) mendapatkan jaminan “akses” asuransi kesehatan, dan proses transisi stabil bagi orang-orang yang sudah memiliki jaminan kesehatan.

Kedua, memberikan kredit kepada orang-orang yang sudah membeli asuransi kesehatan secara mandiri dan memperluas tabungan kesehatannya untuk membantu membayar biaya perlindungannya, dan juga fleksibilitas mengenai rancangan asuransi mereka.

Ketiga, memberikan negara “sumber daya dan fleksibilitas” dalam program Medicaid “untuk memastikan tidak ada orang yang terlewat.” Medicaid diprioritaskan untuk orang-orang tak mampu.

Keempat, reformasi sistem hukum untuk melindungi dokter dan pasien “dari biaya-biaya tak perlu”, yang menaikkan biaya asuransi, dan juga menurunkan harga obat-obatan mahal.

Kelima, menciptakan pasar asuransi nasional yang dapat membuat perusahaan asuransi menjual produk mereka ke seantero negara bagian.

Berbeda dari Obamacare, jika UU layanan kesehatan yang baru diberlakukan, maka setiap warga AS harus membeli polis asuransi agar mendapatkan jaminan kesehatan sesuai  kemampuan masing-masing.

Perbedaan itu menuai kritik dari kubu Partai Demokrat, apalagi akan diberlakukannya penalti jika ada warga yang menolak untuk membeli asuransi layanan kesehatan tersebut.

Sebelumnya, Obamacare amat populer di banyak negara bagian, termasuk yang banyak pendukung dari Partai Republik. Obamacare berhasil memberi jaminan asuransi kesehatan bagi sekitar 20 juta warga AS yang tak memiliki asuransi kesehatan berkat subsidi dari pemerintah.  Jika Obamacare dihapuskan, hilang pula jaminan kesehatan yang sempat mereka nikmati. Namun, pada sisi lain, jika Obamacare dihapuskan, beban anggaran pengeluaran pemerintah bisa ditekan.

Dikukuhkan 2012

Apa Obamacare? Obamacare adalah Undang Undang Layanan Kesehatan yang lolos di Kongres Amerika dan ditandatangani oleh Presiden Obama pada 2010 dan dikukuhkan  Mahkamah Agung AS, pada 2012.

Resminya bernama “The Patient Protection and Affordable Care Act of 2010” (ACA atau Undang Undang Perlindungan Pasien dan Layanan Kesehatan yang Terjangkau). Nama Obamacare diciptakan oleh pengkritik Presiden Obama dalam usahanya mereformasi sistem layanan kesehatan itu.

Pokok-pokok terpenting dari Obamacare adalah setiap warga legal di Amerika wajib memiliki asuransi kesehatan mulai 1 Januari 2014 atau kena denda saat membayar pajak tahunan dengan IRS pada  2015. Jika Anda sudah punya asuransi kesehatan, anda bisa saja mempertahankannya. Atau, Anda bisa membandingkan asuransi kesehatan lain yang mulai membuka pendaftaran 1 Oktober 2013.

Di bawah Obamacare, semua asuransi kesehatan harus menawarkan 10 manfaat kesehatan utama, berupa perawatan, pencegahan. Juga, orang-orang dengan “pre-existing condition” tidak boleh ditolak ketika membeli asuransi kesehatan. (anak-anak tahun 2010, dewasa 2014).

Pendeknya, perusahaan asuransi kesehatan di Amerika tidak bisa menolak orang sakit yang mau membeli asuransi kesehatan. Orang tua bisa memasukkan anaknya yang maksimum berumur 26 tahun di asuransi kesehatan mereka.

Keuntungan Obamacare adalah mengurangi harga layanan kesehatan secara keseluruhan dengan membuat harga asuransi kesehatan terjangkau untuk lebih banyak orang di Amerika. Ini karena asuransi kesehatan bisa menjangkau dua kelompok yang sebelumnya tidak punya jaminan kesehatan.

Pertama, anak-anak muda yang umumnya sehat. Ini mengurangi ongkos secara keseluruhan. Karena mereka membayar asuransi, tapi jarang ke dokter.

Kedua, asuransi kesehatan akan menjangkau orang-orang yang biasanya menjadi “langganan” UGD (Unit Gawat Darurat). Sebelum UU Kesehatan, hanya sejumlah orang dengan kategori berikut yang bisa mendapatkan layanan kesehatan terjangkau:

Kekurangan utama Obamacare, naiknya ongkos layanan kesehatan dalam jangka pendek. Ini karena untuk pertama kalinya banyak orang akan memperoleh perawatan untuk pencegahan penyakit. Ini bisa mengarah pada perawatan penyakit yang tidak ketahuan dan bisa menaikkan biaya Obamacare pada permulaan. Ini menurut Study on Preventive Health Care, CBO.

Kekurangan lain adalah terhadap individu dan bisnis yang harus membayar pajak lebih tinggi. Juga, sekitar 3-5 juta pekerja bisa kehilangan asuransi kesehatan yang sekarang disediakan perusahaannya. Itu karena sejumlah perusahaan menganggap lebih hemat jika pegawainya membeli asuransi kesehatan sendiri dan membayar denda.

Bekerja Cepat

Dengan disosialisasikannya RUU Layanan Kesehatan AS dapat pula dipetik salah satu kesimpulan bahwa tim Presiden Trump cepat bertindak dan menawarkan  rancangan yang sesuai dengan keiginan presiden. Sedang menyangkut mana yang lebih cocok untuk Amerika, apakah “Obamacare” atau “Trumpcare” tentu harus diuji oleh waktu.

Yang dapat kita perkirakan adalah tim penyusun rancangan undang-undang sudah mengkaji “plus-minus” poin-poin pelayanan yang baru, terutama dalam upaya memperingan beban rakyat berpenghasilan rendah.

Fenomena ganti pimpinan ganti pula kebijakan memang tidak dapat dihindarkan, karena setiap era kepemimpinan tentu akan mengedepankan programnya agar tercapai visi dan misi. Tetapi, dalam konteks ini hendaknya yang menjadi pedoman adalah manfaat dari kebijakan itu untuk kepentingan orang banyak, bukan untuk kelompok atau partai politiknya. (Berbagai sumber/E19)

PinterPolitik.com

“Pintu menuju kemerdekaan sudah terbuka dan kami berharap kalian mengabarkannya kepada seluruh kawan dan kenalan. Kami semua punya satu tujuan. Memperjuangkan hak kami, yakni membentuk Indonesia yang merdeka dan bebas dari jajahan asing.”  ~ HR Rasuna Said

Bandung, 18 Maret 1958. Pagi itu suasana kota bunga Bandung bagaikan kembali menjadi lautan api, karena Ir. Soekarno akan menyampaikan pidatonya yang berjudul “Tidak Ada Kontra Revolusi Bisa Bertahan”. Namun sebelum memulai, Presiden Indonesia pertama yang akrab disapa Bung Karno ini, menyampaikan pujiannya kepada Hajjah Rangkayo (HR) Rasuna Said.

Menurutnya, Rasuna Said pantas disebut sebagai Srikandi Indonesia karena kegigihannya ikut berjuang menentang penjajahan. Bung Karno juga memuji ketangguhan Rasuna karena pernah dijebloskan ke penjara oleh Belanda, dan walau berasal dari Sumatera Barat, ia tetap loyal pada Bung Karno dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Rasuna Said merupakan salah satu tokoh pejuang yang sengaja diundang di acara tersebut, serta dikenal sebagai orator yang hebat. Banyak yang beranggapan, permintaan Bung Karno agar ia memberikan orasi pun karena adanya alasan politis. Sebab pada masa itu, pemerintah pusat tengah diguncang oleh gerakan separatis, salah satunya gerakan makar oleh PRRI (Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia).

Pemberontakan PRRI yang dipimpin Achmad Husein dan Sjafruddin Prawiranegara ini, puncaknya terjadi pada 15 Februari 1958, yaitu melalui ultimatum Dewan Perjuangan PRRI di Padang, Sumatera Barat. Situasi yang memanas kala itu, menjadikan strategi Bung Karno mengundang Rasuna untuk berorasi merupakan langkah jitu, karena ia dikenal sebagai tokoh wanita pergerakan yang lahir dan berasal dari Sumatera Barat.

Dengan tegas, Bung Karno mengatakan kalau tokoh pahlawan sekaliber HR Rasuna Said saja mendukung dan membantu jalannya revolusi, menegakkan Republik Indonesia yang telah diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Dalam orasinya, Rasuna juga meyakinkan massa bahwa gerakan makar PRRI tidak akan berhasil, karena setiap gerakan kontra revolusi, pasti berujung pada kegagalan. Sejarah mencatat, memang tidak satu pun gerakan makar di Indonesia yang berhasil menggulingkan NKRI hingga kini.

Rasuna Kecil, Si Cabe Rawit

Rasuna Said pada 15 September 1910 di Desa Panyinggahan, Maninjau, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Ia dibesarkan di keluarga yang cukup berada, karena ayah Rasuna – Muhammad Said, dikenal sebagai seorang pengusaha yang sukses dan bekas aktivis pergerakan di daerahnya.

Setamat sekolah dasar, Rasuna yang akrab dipanggil Kak Una, dikirim ayahnya untuk melanjutkan pendidikan di Pesantren Ar-Rasyidiyah. Selain sebagai satu-satunya murid perempuan di pesantren itu, di kelas 5 pun Kak Una pun sudah bisa ikut mengajar untuk anak-anak di kelas yang lebih rendah.

Sejak kecil, Kak Una dikenal sebagai siswa yang cerdas, tangkas, dan juga pemberani. Di usia yang masih sangat muda, ia dikabarkan mendalami agama pada Haji Rasul atau Dr. H. Abdul Karim Amrullah mengenai pentingnya pembaharuan pemikiran Islam dan kebebasan berpikir yang kelak mempengaruhi pandangannya.

Lepas dari pesantren, ia kembali dikirim untuk bersekolah di Sekolah Diniyah Putri, Padang Panjang. Di sekolah asuhan Zainuddin Labai el-Yunusi inilah, ia bertemu dengan Rahmah El-Yunusiah. Putri Zainuddin yang namanya juga dikenal sebagai tokoh pejuang hak-hak perempuan dan pejuang pendidikan dari Sumatera Barat.

Di sekolah ini pula, Kak Una mendapatkan pengetahuan mengenai gerakan Thawalib dari Zainuddin yang tak lain merupakan salah satu tokoh gerakan tersebut. Gerakan Thawalib adalah gerakan yang dibangun kaum reformis Islam di Sumatera Barat. Banyak pemimpin gerakan ini dipengaruhi oleh pemikiran Nasionalis-Islam Turki, Mustafa Kamal  atau Kamal Attaturk.

Bisa dibilang, gurunya inilah yang membuat Kak Una tumbuh besar di lingkungan gerakan nasionalis, kiri, dan Islam modernis di Sumatera Barat. Apalagi pada masa itu, batasan antara aktivis kiri, nasionalis, dan Islam tidaklah terlalu tebal. Jamaluddin Tamin misalnya, dikenal sebagai tokoh gerakan Thawalib tetapi juga pendiri Sarekat Rakyat (SI-Merah).

Menjelang tahun 1926, Kak Una bergabung dengan salah satu organisasi Partai Komunis Indonesia (PKI), yaitu Sarekat Rakyat. Namun keikutsertaannya ini tidak berlangsung lama, karena paska pemberontakan PKI di Silungkang, Sumatera Barat, polisi rahasia Belanda dikabarkan mengejar para aktivis kiri tersebut.

Di tahun 1932, sebagian tokoh-tokoh gerakan Thawalib mendirikan organisasi baru bernama Persatuan Muslimin Indonesia (PERMI). Kak Una bergabung dengan PERMI yang mengambil garis politik sangat anti-kolonialisme. Di organisasi ini, ia ditempatkan di seksi propaganda, tempatnya belajar jurnalisme dan orasi politik, hingga dikenal sebagai orator ulung. Tokoh Islam, H. Hasymi bahkan pernah mengatakan, “pidato-pidato Rasuna laksana petir di siang hari. Kata-katanya tajam membahana.”

Menikah Dengan Perjuangan

Walau aktif di berbagai kegiatan pergerakan, namun Kak Una tetaplah perempuan yang tidak lepas dengan kisah asmara dengan pria yang menjadi pujaannya. Kegiatannya di organisasi Thawalib pula yang kemudian mempertemukan Kak Una dengan pria bernama Dusky Samad yang saat itu berprofesi sebagai guru di Sekolah Thawalib dan juga seorang aktivis politik.

Kisah cintanya dengan Dusky Samad tidak bisa dibilang lancar, karena hubungan mereka sempat ditentang keluarga Kak Una akibat perbedaan status sosial-ekonomi yang cukup besar. Meski begitu, Kak Una tetap gigih dengan pilihannya tersebut sehingga keduanya pun menikah di tahun 1929.

Dari hasil perkawinan ini, mereka kemudian memiliki seorang putri bernama Auda Zaschkya Dusky yang kelak memberinya enam orang cucu, yaitu Kurnia Tiara Agusta, Anugerah Mutia Rusda, Moh Ibrahim, Moh Yusuf, Rommel Abdillah, dan Natasha Quratul’Ain. Akibat kesibukan masing-masing, Kak Una dan Dusky jarang bertemu satu sama lain sehingga mereka memutuskan untuk bercerai.

Kegiatannya yang lebih banyak bersinggungan dengan para aktivis pergerakan, pada akhirnya juga membuat Kak Una memilih menikah dengan pria yang peduli dengan perjuangan kemerdekaan. Di tahun 1946, ia bergabung dengan Persatuan Perjuangan pimpinan Tan Malaka.

Di organisasi tersebut, ia kemudian berkenalan dengan Bariun AS dan Chatib Sulaiman. Benih-benih cinta yang bermula dari seringnya bersama-sama, membuat Kak Una memutuskan untuk menikah kembali dengan rekan seperjuangannya, Bariun AS. Namun, pernikahannya dengan orang Medan tersebut pun tidak berumur panjang. Ia kembali bercerai dan memilih fokus menjalani hidup di alam pergerakan.

Kesungguhannya untuk fokus dikehidupan pergerakan ini, diakui sendiri oleh Bariun. “Kak Una memang istri saya, tapi sebenarnya, ia telah menikah dengan perjuangan,” katanya kala itu. Bagi Kak Una, perjuangannya menggapai kemerdekaan adalah tujuan hidup yang tidak bisa ditawar-tawar. “Betapapun perlunya Bang Bariun bagi saya, perjuangan jauh lebih penting,” tegasnya. Belakangan diketahui bahwa Kak Una dan Bariun memiliki pandangan politik yang berbeda.

Terjerat Hukuman Spreekdelict

Di era tahun 1930-an PERMI menjadi partai yang populer, karena menggabungkan politik dan agama. Kak Una termasuk tokoh yang paling menonjol di sini, secara terang-terangan ia mengajak rakyat untuk berjuang meraih kemerdekaan Indonesia. Pada era ini, ia sudah tidak lagi berbicara mengenai emansipasi perempuan, tapi sudah masuk ke ranah politik kebangsaan.

Lewat berbagai mimbar dan forum, ia tidak hanya memprotes kolonialisme, tapi juga menyerukan kepada bangsanya untuk berjuang merebut kemerdekaan yang telah direnggut penjajah. Orasi-orasi yang begitu tajam, menggugat ketidakadilan pemerintah penjajah Belanda terhadap pribumi, pada akhirnya mendapatkan perhatian dari Pemerintah Belanda dan menganggapnya bertujuan makar.

‘Salam Putri dan Putra yang belum merdeka, tetapi yang akan merdeka,’ itulah salah satu kalimat dalam orasi Kak Una yang berjudul “Langkah-langkah Menuju Kemerdekaan Indonesia” dan membuatnya dibawa ke meja hijau. Sejarah mencatat nama Rasuna Said sebagai perempuan pertama di Indonesia yang dihukum melalui Pasal Spreekdelict atau delik mimbar yang dikeluarkan Pemerintah Kolonial Belanda untuk memberangus kebebasan berbicara di tanah air.

Berbagai bujuk rayu serta cuci otak, sebenarnya juga telah dilancarkan Belanda melalui Dr. Daniel van der Meulen. “Rasuna, karena perbuatan anda sendiri, anda akan dihukum. Saya akan mengajukan hal-hal yang meringankan, usia anda masih muda, berbakat pidato, wajah elok, tetapi semua itu tidak mencegah penghukuman. Pakailah waktu anda berpikir mengenai kegagalan-kegagalan anda. Usahakan berbuat sesuatu yang baik dan janganlah kembali ke jalan politik,” rayunya.

Namun semua kata manis ini tidak menggoyahkan Kak Una, perempuan Minang yang garang itu tidak bisa ditundukkan. Rasuna Said yang ditangkap bersama teman seperjuangannya, Rasimah Ismail, akhirnya dijatuhi hukuman penjara selama 14 bulan di Semarang pada tahun 1932.

Penangkapan Kak Una ini, mendapat perhatian besar dari aktivis pergerakan lainnya. Jalannya sidang pengadilannya di Payakumbuh, bahkan dimuat secara berseri di Koran Pemberita Makassar edisi 11-16 Januari 1933. Salah satu yang mengagumi keberaniannya, adalah insinyur muda Soekarno yang kala itu menjabat sebagai Pemimpin Redaksi Majalah Fikiran Ra’jat.

Sebagai dukungan dari kegigihan Kak Una, Bung Karno bahkan membuat sebuah gambar sebagai protes ke Belanda atas penindasan yang dilakukan pada gadis muda yang saat itu baru berusia 22 tahun, sekaligus sebagai apresiasi atas keberanian dan perjuangan Kak Una. Belakangan, keduanya pun menjadi sahabat, terutama setelah Indonesia berhasil memperjuangkan kemerdekaannya.

Berjuang Hingga Akhir

Setelah keluar dari penjara, menjelang Perang Dunia Kedua, Kak Una kembali ke Sumatera Barat dan memilih meneruskan pendidikan di Islamic College yang dipimpin K.H. Mochtar Jahja dan Dr. Kusuma Atmaja. Di tahun 1935, ia menjadi pemimpin redaksi ‘Majalah Raya’ namun koran ini mendapatkan tekanan yang kuat dari Pemerintah Belanda yang ternyata masih dianggap dirinya berbahaya.

Menghindari tekanan Belanda, Kak Una akhirnya pindah ke Medan dan mendirikan sekolah pendidikan khusus perempuan, yaitu Perguruan Putri. Untuk menyiarkan gagasan-gagasannya, Kak Una pun menerbitkan Majalah Menara Putri yang membahas mengenai perempuan dengan segala permasalahannya. Ia yakin, perempuan juga punya peran yang sama dalam perjuangan kemerdekaan. Tak beda halnya dengan hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki.

Melalui tulisan-tulisannya di majalah itu, Kak Una mengobarkan semangat perjuangan perempuan untuk mendapatkan hak pendidikan, jaminan ekonomi, dan posisi di dunia politik yang sama dengan laki-laki. Salah satu yang menjadi keprihatinannya adalah masalah poligami yang menurutnya suatu tindakan yang tidak adil bagi perempuan.

Pada masa pendudukan Jepang, Kak Una ikut membidani berdirinya organisasi pemuda Nippon Raya di Padang yang kemudian dibubarkan oleh Pemerintah Jepang. Lalu ketika Indonesia meraih kemerdekaannya, setelah dibacakannya Proklamasi oleh Bung Karno pada 17 Agustus 1945, ia aktif di Badan Penerangan Pemuda Indonesia.

Pada sidang pleno pertama Presiden Soekarno di tahun 1947, Kak Una terpilih sebagai salah satu dari 15 orang anggota yang mewakili Sumatera untuk duduk di dalam KNIP Pusat. Ia juga pernah diutus sebagai perwakilan pada Sidang KNIP di Malang yang saat itu ketetapannya dikenal sebagai Perjanjian Linggar Jati.

Beberapa jabatan lainnya yang pernah ia raih semasa kemerdekaan adalah sebagai anggota Pengurus Seksi Wanita di Front Pertahanan Nasional, Badan Pekerja KNIP di Yogyakarta, dan saat terbentuknya Republik Indonesia Serikat yang merupakan hasil dari Konferensi Meja Bundar, Kak Una ditunjuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Serikat, dan para 17 Agustus 1950 didapuk menjadi anggota DPR.

Pandangan politik HR Rasuna Said kukuh mengenai emansipasi perempuan, yaitu perempuan harus memiliki kemandirian dalam sikap berpolitik. Ia juga kerap mengecam anggota parlemen yang tidak berani bersuara berbeda dengan partai dan organisasinya. Hingga akhir hayatnya, ia masih aktif berkiprah sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung  setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

Bahkan saat kemerdekaan telah diraih, dalam kehidupan, Kak Una masih harus terus berjuang. Kali ini ia harus bertarung dengan penyakit paling mematikan, yaitu kanker. Namun Allah Ta’ala memintanya untuk menyerah dan beristirahat pada 2 November 1965, di Jakarta. Nama HR Rasuna Said kemudian diangkat sebagai Pahlawan Nasional berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 084/TK/Tahun 1974 pada 13 Desember 1974 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan.

Dikeluarkannya surat keputusan yang ditandatangani Presiden Soeharto di tahun yang sama itu, juga menjadi pertanda diresmikannya penggunaan nama HR Rasuna Said sebagai nama jalan yang berada di kawasan segitiga emas Kuningan, Jakarta Selatan. Dari 140 orang yang diberi gelar Pahlawan Nasional, hanya ada sekitar 10 Pahlawan Perempuan yang terdapat didaftarnya. Ini menunjukkan pengakuan yang tinggi dari pemerintah atas jasa perjuangan beliau.

Tapi sayangnya, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan Portal Berita Kartini yang terangkum di video di bawah ini, diketahui bahwa hampir 98 persen warga DKI Jakarta tidak mengenal siapa itu HR Rasuna Said. Bahkan dari namanya saja, banyak yang menyangka kalau HR Rasuna Said adalah seorang pria. Lebih ironis lagi, dari sekian banyak tulisan beliau di majalah dan koran, tidak satupun yang dapat ditemui di internet. Seakan keberadaan karya-karya beliau tersebut terpendam entah di mana, untuk kemudian terlupakan. Benar-benar kenyataan yang miris! (Berbagai sumber/R24)

PinterPolitik.com

Pariwisata  sektor yang sangat strategis. Sektor Ini paling tahan banting dan tahan terhadap krisis. Bahkan, ketika mata uang rupiah melemah, turis mancanegara  berbondong-bondong datang. Terkait itu, Jakarta akan dijadikan fokus pariwisata 2017.

Dony Oskaria, Ketua Pokja Pariwisata Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN), dalam siaran pers di Jakarta, mengatakan, sektor pariwisata Indonesia sangat strategis sebagai penggenjot pertumbuhan ekonomi nasional. Ia menilai Indonesia memiliki potensi pariwisata yang sangat besar.

Ia mengatakan, KEIN membentuk kelompok kerja (pokja) untuk menyusun Roadmap Pariwisata Nasional 2045. Hal itu untuk menanggapi keseriusan pemerintah dalam menggenjot sektor pariwisata pada 2017.

Dony, yang juga menjabat Komisaris Garuda Indonesia, mengapresiasi besarnya perhatian Presiden Joko Widodo terhadap kemajuan pariwisata Indonesia.

Ia berpendapat Presiden tidak main-main untuk memperkuat pariwisata. Presiden sadar betul banyak manfaat yang akan diterima langsung oleh masyarakat dari pariwisata. “Makanya, kami juga serius untuk mengerjakan roadmap ini sebagai penerjemahan dari gagasan dan harapan Pak Jokowi,” kata Dony.

Terkait dengan itu, dalam  rapat Koordinasi Percepatan Pariwisata Jakarta di Gedung Menko Perekonomian, Selasa, KEIN mengundang Dinas Pariwisata Provinsi DKI Jakarta, Dinas Pariwisata Kabupaten Kepulauan Seribu, dan beberapa asosiasi pengusaha dalam bidang pariwisata.

Dalam kesempatan tersebut, KEIN, setelah berdiskusi dengan sejumlah pemangku kepentingan pariwisata,  sepakat untuk mengangkat Jakarta sebagai fokus pariwisata  2017.

Menurut Dony, gerbang Indonesia ada di Jakarta. Kita belajar dari Prancis yang bisa membuat ibu kotanya sebagai ikon yang dikenal dunia. “Di Jakarta, semuanya ada. Untuk itu, kami undang Pemprov DKI agar koordinasi antar-stakeholder semakin diperkuat,” kata Dony.

Akankah Jakarta mampu mewujudkan impian wisatawan seperti lagu Mendiang Andi Meriem Matallata diatas ataukah sebaliknya ?

(Kps/E19)

Diklat, pada umumnya dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan dan pembentukan wawasan kebangsaan, kepribadian serta etika kepada anggota baru. Namun kali ini, lagi-lagi Diklat disalahgunakan, disalahfungsikan, hingga akhirnya jatuh korban.

Peristiwa tersebut terjadi dalam kegiatan Tingkat Dasar Mahasiswa Pecinta Alam Universitas Islam Indonesia (Diksar Mapala UII) yang seharusnya berakhir dengan kebersamaan, persaudaraan dan keharuan lantaran berhasil melewati kegiatan alam yang berat.

Ada tiga mahasiswa yang meninggal dunia setelah mengikuti kegiatan Diksar Mapala UII di Gunung Lawu, Lereng Selatan, Tawangmangu, pada 13-20 Januari 2017 silam. Salah satunya Ilham Nurfadmi Listia Adi (20), mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang meninggal dunia mengaku sempat dipukuli saat mengikuti kegiatan Great Camping Pendidikan Dasar Unit Kegiatan Mahasiswa Pencinta Alam tersebut.

Ilham sempat menceritakan hal itu kepada pamannya, Bambang Supringgo (50), setelah korban pingsan dan dibawa ke Rumah Sakit Bethesda, Yogyakarta. Lalu, korban menghembuskan napas terakhir sekitar pukul 00.00 WIB.

Terus ditelusuri, ternyata beberapa fakta-fakta mengejutkan muncul dari informasi beberapa reporter yang didapatkan melalui berbagai sumber dan media. Selain tiga orang dinyatakan tewas, Diksar Mapala Unisi The Great Camping yang menjalani rawat inap menjadi 10 orang.

Bukannya dilatih mental, peningkatan rasa percaya diri atau nilai-nilai kepemimpinan hingga bagaimana mencintai alam lewat pelestarian dan perlindungan tapi berdasarkan fakta yang ada justru penyiksaan. Kegiatan itu digelar Mapala Unisi UII Yogyakarta di Hutan Tlogodringo, Desa Gondosuli, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar.

Sebagai bentuk tanggung jawab moral, Harsoyo selaku Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) mundur dari kursi jabatannya. Dirinya menyampaikan permintaan maaf kepada semua pihak atas tewasnya tiga mahasiswa dari UII yang menjadi tanggung jawabnya.

Harsoyo mengundurkan diri di hadapan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristek) RI Muhammad Nasir dalam rapat tertutup dengan Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) wilayah V Yogyakarta.

“Sebagai pimpinan dan tanggung jawab moral, saya mengundurkan diri. Kesalahan mutlak pada pimpinan. Saya memohon maaf sebesar-besarnya karena telah mencoreng nama baik pendidikan Indonesia,” ujar Harsoyo.

Apa saja fakta-fakta mengerikan yang membuat kasus ini menjadi banyak menjadi banyak sorotan?

1. Jempol kaki Ilham hampir copot dan BAB Darah.

Datang dalam keadaan sadar, Ilham Nurfadmi Listia Adi diketahui sempat terjatuh dan tidak sadarkan diri saat berada di kos. Dari situ kemudian Tim medis Rumah Sakit Bethesda, Yogyakarta melakukan cek hingga ditemukan luka di tangan, kaki, dan jempol kaki kanan hampir copot.

Bahkan saat dalam penanganan intensif, Ilham mengalami buang air besar darah sekitar pukul 15.00 WIB. Kondisinya terus menurun hingga harus mendapat transfusi darah. Ilham dirawat di ICU, dan akhirnya meninggal.

Informasi yang dihimpun dari sejumlah saksi terdekat dengan almarhum, Ilham sempat berada di indekos selama dua hari sebelum dibawa ke Rumah Sakit Bethesda.

2. Kesaksian korban bernama Syaits Asyam sebelum meninggal

Sri Handayani ibu dari Syaits Asyam yang juga merupakan korban, harus mengalami peristiwa yang memilukan, mendapati kondisi anaknya yang mengenaskan sebelum akhirnya embuskan nafas terakhir.

“Hari Sabtu, saya mendapat kabar kalau Asyam masuk Rumah Sakit Bethesda itu jam 10.30 WIB. Saya langsung ke rumah sakit dan tiba sekitar pukul 11.30 WIB,” ujar Sri saat ditemui di rumahnya di Jetis RT 13/RW 13, Caturharjo, Sleman.

Sesampainya di Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta, Sri langsung menuju ke ruangan tempat putranya dirawat. Dia pun kaget dengan kondisi putranya yang sulit bernafas serta kedua lengan dan punggungnya mengalami luka.

“Saya shock, kaget, melihat kondisi Asyam. Bernafas saja susah. Lalu saya dipertemukan dengan dokter dan menceritakan kondisi Asyam,” ucapnya.

Dokter lantas menyarankan agar Sri mengajak putranya berbicara semampunya menceritakan apa yang dialami. Dokter juga meminta agar apa yang disampaikan oleh Asyam dicatat. Ia mengaku dipukuli menggunakan rotan di bagian punggung, diinjak kakinya dan disuruh mengangkut beban air. Kesaksian ini ditulis oleh ibunya menggunakan kertas memo.

“Dokternya bilang, ibu mumpung anaknya masih bisa ngomong semampunya dia tolong ditanya. Ambil kertas dan pena,” kata Sri.

Saat itulah, Asyam menceritakan kejadian penyiksaan tersebut. Asyam juga mengeluhkan sakit pada bagian leher karena membawa air terlalu banyak.

3. Korban 10 peserta rawat inap

Hasil pemeriksaan menyebutkan, mayoritas peserta mengalami luka lecet di seluruh badan. Direktur Utama RS JIH, dr Mulyo Hartana SpPD membenarkan RS telah merawat 10 peserta The Great.

Namun RS JIH hanya menerima 32 peserta untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium yakni darah lengkap, urin, radiologi USG, CT-Scan dan rontgen thorax.

“Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan bahwa kondisi organ dalam pasien dalam keadaan sehat dan tidak ada masalah,” ujar dr Mulyo.

Beberapa di antaranya telah terinfeksi, nafsu makan turun, diare, infeksi saluran nafas, lemas, dan pandangan kabur.

“10 orang memerlukan perawatan untuk observasi lebih lanjut yakni rawat inap, sedang sisanya boleh pulang dengan diminta kontrol secara periodik.

4. Tidak logis, panitia justru ‘dendam’ karena anggota ingin mengundurkan diri?

Ilham Nur Fadmy Listia Adi, Syaits Asyam dan Muhammad Fadli yang merupakan tiga korban meninggal dunia ternyata berniat mengundurkan diri dari acara Diksar tiga hari sebelum acara selesai. Namun keinginan ini justru menjadi awal masalah.

Mengapa? Karena senior pembina di Mapala justru ditengarai mengambil tindakan aneh dan tidak logis, para panitia justru menaruh dendam terhadap mereka yang ingin mengundurkan padahal fisik ketiga korban sudah tidak kuat. Alhasil mereka tetap melanjutkan Diksar hingga hari terakhir.

Sungguh janggal rasanya indvidu yang seharusnya bertanggung jawab dan memperhatikan dari mulai perlengkapan hingga kondisi para anggota justru bertingkah dan menaruh dendam.

Setelah itu panitia melakukan kesengajaan menaruh dua mahasiswa Ilham Nurpadmy Listia Adi dan Syaits Asyam di satu kelompok yang diasuh oleh senior bernama Yudi. Sementara satu mahasiswa tewas lainnya, yaitu Muhammad Fadli berbeda kelompok. (kmps/A11)

PinterPolitik.com

[dropcap size=big]S[/dropcap]elasa pagi (21/03/2017) pukul 02.55, Ibu Patmi (48) salah satu Kartini Kendeng yang melakukan aksi cor kaki dengan semen sejak Senin (13/3/2017) menghembuskan nafas terakhir di Rumah Sakit St. Carolus. Kejadian bermula saat pukul 02.30 pagi, setelah keluar dari kamar mandi, Bu Patmi merasakan nyeri di dadanya dan mengeluh tidak nyaman. Beberapa menit kemudian, beliau mengalami kejang dan muntah-muntah. Dokter yang siaga di markas LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Jakarta, langsung mendampingi dan membawanya ke RS. Carolus.

Pukul 02.55, Bu Patmi dinyatakan meninggal dunia oleh pihak Rumah Sakit dengan dugaan serangan jantung. Selanjutnya, pukul 08.30 pagi jenazah Bu Patmi dibawa melalui jalur darat dengan mobil ambulan ke Pati, Jawa Tengah untuk dimakamkan. Sebelumnya, keadaan kesehatan Bu Patmi dinyatakan sehat oleh Dokter Lina, yang sealu mendampingi para relawan dan peserta aksi di LBH Namun, keadaan berbalik drastis kemudian.

Tahun lalu, Bu Patmi juga melakukan aksi mengecor kaki di depan Istana Negara bersama dengan 8 perempuan dari Kendeng, yang dijuluki Kartini Kendeng. Sejak awal, beliau aktif dalam gerakan penyelamatan lingkungan Kendeng. Bu Patmi meningalkan dua orang anak bernama Sri Utami dan Muhamadun Da’iman. Sri Utami, anak sulung Bu Patmi, memberi komentar terkait almarhumah ibunya menjawab,

“Nggih, wanci ndek wingi niku mak’e mangkat (ke Jakarta) niku nggih mboten wonten paksaan. Nggih mpun pamit kaleh keluarga. Iku saking keluarga lah nggih mpun ngizini, wong sanjange nike pamit kangge berjuang mbelani anak-putu, mbelani tanah air dewe. Umpami wonten nopo-nopo nggih niku mpun westine seng ndamel urip, westine Gusti Allah. Kulo nggih, insya Allah nggit saget nampi. La pripun maleh? Garise semonten. Ngonten. Nggih mugi-mugi wae seng ditliler niki, keluargane nggih diparingi ketabahan. Iku mawon.”

(Ya, memang ibu berangkat tidak ada paksaan, juga sudah berpamitan dengan keluarga, dari  keluarga juga sudah mengizinkan. Ibu menyampaikan bahwa pamit untuk berjuang membela anak-cucu, membela tanah air sendiri. Seumpama ada apa-apa, itu sudah menjadi kehendak Yang Membuat Hidup, kehendak Gusti Allah. Saya ya, insya Allah bisa menerima. Mau bagaimana lagi, takdirnya begitu. Ya, semoga saja keluarga yang ditinggal ini diberikan ketabahan).

Juru bicara Koalisi Untuk Kendeng Lestari (KUKL) M. Sobirin mengungkapkan, pada Senin siang (21/03/2017), telah menyepakati untuk hanya akan menurunkan 9 peserta di tiap aksi. Peserta tersebut juga bergantian setiap 3 hari. Hal ini dilakukan terkait menjaga kondisi tubuh dan stamina para peserta aksi. Di LBH (Lembaga Bantuan Hukum), tempat para peserta aksi beristirahat, pada Selasa malam (21/03/2017), diadakan tahlilan bersama para elemen masyarakat untuk mengenang, bersolidaritas, dan mendoakan almarhumah.

Sobirin juga menambahkan bahwa pada Senin (20/03/2016) sore, pihak Kepresidenan yang diwakili Teten Masduki mengundang perwakilan warga berdialog di KSP (Kantor Staff Presiden). Dalam dialog, perwakilan warga menolak skema penyelesaian konflik yang hendak menggantungkan pencabutan izin lingkungan mengingat hasil laporan KLHS tertutup dan tidak meyertakan warga yang menolak pendirian pabrik semen.  Pihak kepresidenan yang diwakili oleh Teten Masduki juga telah merespon kabar meninggalnya Bu Patmi. Menurutnya, pihaknya akan memberikan kompensasi untuk keluarga Bu Patmi.

Pegiat Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPKK), Eko Arifianto menyatakan, bahwa aksi menolak pabrik semen akan terus berlanjut. Eko berharap, wafatnya Bu Patmi akan menjadi momentum untuk menumbuhkan bunga-bunga perlawanan masyarakat terhadap kesewenangan pemerintah yang tak mengindahkan rakyat dalam merancang pembangunan.

Protes Kartini Kendeng

Para petani Kendeng melakukan aksi cor menyemen kaki sebagai bentuk penolakan terhadap pembangunan pabrik semen di Rembang. Aksi memasung kaki dengan semen ini merupakan simbol keterbelengguan mereka akibat berdirinya pabrik semen yang mengakibakan hilangnya mata pencaharian bertani dan ancaman terkena polusi lingkungan.

Petani-petani yang terlibat aksi pengecoran kaki atau aksi Dipasung Semen 2 sejak Senin (13/03) antara lain, Sudiri (Rembang), Jumika (Rembang), Sukamdi (Rembang), Sukinah (Rembang), Patmi (Pati), Giyem (Pati), Darto (Pati), Sariman (Pati), Kumari (Blora), Darto (Grobogan). Sampai saat ini peserta aksi bertambah hingga 50 orang lebih.

Para peserta aksi Dipasung Semen 2 yang telah dicor kakinya sejak Senin(13/03/2017), tersebut sebagian besar membuka cor di kakinya pada Senin (23/03/2017) sore dan bersiap untuk pulang keesokan paginya. Aksi cor kaki dilakukan setiap pukul 13.00 WIB sampai 17.00 di depan pelataran Monas yang bersebrangan dengan Istana Negara. Aksi ini masih akan terus berlanjut sampai tuntutan mereka agar Presiden Jokowi mencabut Izin Lingkungan yang diterbitkan Ganjar Prabowo pada 23 Februari 2017 dan pembangunan pabrik semen di Rembang, diberlakukan dan dihentikan sama sekali.

Segala upaya sudah dilakukan oleh para warga petani Rembang untuk menolak pendirian pabrik. Mulai dari mendirikan tenda perlawanan di lokasi pendirian pabrik, melayangkan gugatan, meluaskan bentuk solidaritas, berjalan kaki lebih dari 100 kilometer, hingga mengecor kaki menggunakan semen. Namun, pendirian pabrik semen masih terus berlanjut dan kokoh berdiri, bahkan sudah hampir rampung sepenuhnya.

Pada Sabtu (18/03/2017) perwakilan Pegunungan Kendeng mencoba mendatangi kediaman Megawati Soekarno Putri yang beralaman di Jl. Teuku Umar selaku pempinan teringgi partai PDI-P. Perwakilan tersebut dipimpin oleh Gunarti, tokoh Sedulur Sikep, beserta sembilan perempuan lain. Sebelumnya, mereka juga telah mengirimkan surat pada 14 Februari 2017 untuk sowan. Seminggu tidak mendapat jawaban, Gunarti mendatangi langsung kediaman Megawati. Di tempat tujuan, surat mereka ditolak oleh petugas keamanan dan disarankan untuk mengirimkannya ke kantor DPP PDI-P.

Pertanyaan Gunarti apakah Megawati bersedia menemui perwakilan warga Kendeng juga tak mendapat jawaban. Gunarti malah diminta untuk datang ke kantor DPP PDI-P untuk menemui Sekretaris jenderal DPP PDI-P, Hasto Kristianto.

Determinasi Sedulur Sikep

(Dokumenter Samin VS Semen oleh: Dandhy Laksono)

Aksi para petani Kendeng melakukan berbagai cara untuk menolak pembangunan pabrik semen dengan melukai diri, mayoritas tidak dimengerti oleh warga urban kota. Sama halnya seperti masyarakat Molo di Maluku yang memandang air seperti darah, daging seperi tanah, hutan seperti kulit, serta kerangka badan seperti batuan, Sedulur Sikep berjuang dengan tangguh demi menjaga eksistensinya sebagai petani.

Andre Barahamin, sebagai penulis dan peneliti menyatakan, bagi Sedulur Sikep, membiarkan alam rusak berarti mengabaikan eksisitensinya sebagai petani. Tidak hanya menjadi petani, mereka memperjuangkan takdirnya menjadi petani dengan tubuhnya sendiri.

Lebih lanjut, Andre menambahkan sikap para petani dan Sedulur Sikep merupakan bentuk pengejawantahan Amor Fati atau love of one’s fate, mencintai takdir yang murni. Mereka adalah orang-orang luar biasa yang tidak mudah menyerah, pesimistis, dan membenci harapan yang belum tampak. Di saat yang bersamaan, mereka dapat menjaga rasionalitas dengan rendah hati dan sederhana.

Oleh kita, masyarakat urban perkotaan, tentu pandangan tersebut sulit diterima. Di tengah lipitan hidup yang menegasikan impian dan diliputi kemiskinan imajinasi, apa yang dilakukan para petani Kendeng kita anggap tak masuk akal dan hanya menyakiti diri sendiri. Sebagai penghuni gua fatalisme dan kerap menyebut diri sebagi pemuja realitas, paling tidak kita bisa ikut bersolidaritas terhadap perjuangan mereka dan memberi tahu bahwa mereka tidak sendiri berjuang. Atau setidaknya, perjuangan liat dan ketat mereka memperlihatkan kita satu pilihan sikap, mau bertani atau menjadi karyawan pabrik?

We must always take sides. Neutrality helps the oppressor, never the victim. Silence encourages the tormentor, never the tormented.” ― Elie Wiesel

(Berbagai Sumber/A27)