Audio dibuat menggunakan AI.
Dr. Wim Tangkilisan, S.H., M.Sc.
Pemimpin Redaksi PinterPolitik.com
Chairman, PinterPolitik Center for Strategic Policy Analysis
KATA PEMRED #42
PinterPolitik.com
Senja turun pelan di sebuah kantor yang mulai dikosongkan. Para pegawai pulang satu per satu. Sebuah lampu meja di sudut ruangan lupa dimatikan, dan cahayanya yang kuning jatuh ke atas setumpuk kertas. Kertas itu tidak disentuh siapa pun. Ia hanya menunggu.
Ada uang yang dititipkan dan memilih diam. Ia mengendap di satu rekening, tidak berbelanja, tidak membangun apa-apa, hanya menunggu. Saldo itu besar, dan justru karena besar ia terasa seperti air yang ditahan sebuah bendungan: tenang di permukaan, menekan di dasar. Setiap orang yang lewat mengira air itu cadangan. Sedikit yang bertanya untuk siapa pintu air akan dibuka, dan kapan.
Pada bulan yang sama sebuah undang-undang baru, disahkan pada 4 Juni, menuliskan kata “lapangan kerja” sebagai tugas resmi bank sentral, bank sentral itu justru menaikkan suku bunga. Bukan sekali. Dalam waktu kurang dari sebulan, bunga acuan naik 100 basis poin lewat tiga keputusan beruntun, satu di antaranya di luar jadwal dan disebut sendiri luar biasa. Pedal yang diinjak bukan gas. Itu rem.
Urutannya layak dicatat, karena urutan itu bercerita. Pada 20 Mei bunga naik 50 basis poin. Belum genap 3 pekan, pada 9 Juni, naik lagi 25 basis poin lewat rapat mingguan yang biasanya hanya mengevaluasi, bukan memutuskan. Lalu hari ini, 18 Juni, naik 25 basis poin lagi menjadi 5,75 persen. Mandat yang baru lahir berkata: tumbuhlah, ciptakan pekerjaan. Instrumen pertama yang dipakai membela rupiah justru menaikkan biaya kredit, menahan ekspansi usaha, dan menunda lowongan yang dijanjikan mandat itu sendiri. Di atas kertas, sinergi. Di lapangan, tarik-menarik.
Thomas Sargent, peraih Nobel ekonomi, bersama Neil Wallace pernah menamai keadaan ini dengan dingin: ketika fiskal yang memimpin dan moneter yang mengikuti, pada akhirnya moneter yang membayar tagihannya. Mandat baru itu, dibaca dari sudut ini, bukan tambahan kekuasaan bagi bank sentral. Ia tambahan tagihan. Pertumbuhan dan lapangan kerja adalah janji politik yang mahal, dan kini janji itu diselipkan ke dalam neraca lembaga yang selama ini bekerja paling sunyi.
Buktinya tidak perlu dicari jauh. Pemerintah kini memegang saldo anggaran lebih sekitar Rp420 triliun, dan arah alirannya bercerita lebih banyak daripada jumlahnya. Sekitar Rp300 triliun sudah dipindahkan dari rekening di bank sentral ke bank-bank negara untuk menekan bunga dan mendorong kredit, satu instrumen fiskal yang dipakai mengerjakan tugas moneter. Sisanya, Rp120 triliun, mengendap di bank sentral sebagai bantalan, dan pada 6 Juni menteri keuangan serta gubernur bank sentral menegaskan kas pemerintah memang tetap diparkir di sana. Cadangan devisa terkuras belasan miliar dolar menahan kurs, dan imbal hasil surat bank sentral kini melampaui surat utang negara. Carmen Reinhart, mantan kepala ekonom Bank Dunia, menyebutnya represi finansial: negara membiayai dirinya lewat instrumen yang tidak terlihat, bukan lewat pajak yang diperdebatkan.
Mengapa jalan ini yang dipilih? Karena alternatifnya mahal secara politik. Defisit dipatok sekitar 2,9 persen, sejengkal dari batas 3 persen yang, bila dilewati, menuntut revisi undang-undang. Memindahkan saldo yang mengendap, atau menitipkan beban pada bank sentral, jauh lebih senyap daripada menaikkan harga bahan bakar bersubsidi atau memangkas program populer. Itu sebabnya bank sentral selalu menggoda. Namun pertanyaan yang jarang diajukan justru paling penting: mekanisme apa yang mencegahnya membiayai defisit ketika saldo itu habis dan pasar gelisah? Undang-undang baru memperluas tugasnya. Ia tidak menuliskan rem itu.
Ada yang merayakan ini sebagai pulangnya bank sentral ke peran pertumbuhan ala Orde Baru. Mereka lupa bagaimana cerita itu berakhir pada 1998: bukan dengan pertumbuhan yang merata, melainkan dengan tagihan penyelamatan yang dipikul anak-anak yang belum lahir saat keputusannya dibuat. Garis pisah fiskal dan moneter setelah krisis itu bukan kerewelan teknokrat, melainkan pagar yang didirikan justru karena republik ini pernah tahu apa yang terjadi tanpanya. Setiap kali pembiayaan darurat diulang tanpa menyebut namanya, pelajaran yang dulu mahal dibayar ikut terlupakan.
Maka pergeserannya bukan soal teknis, melainkan soal posisi. Yang menguat adalah eksekutif, kini dengan dua narasi sekaligus: pertumbuhan diklaim buah sinergi ketika ekonomi tenang, beban dialamatkan ke gejolak global ketika bunga terpaksa naik. Yang melemah adalah independensi teknokratis bank sentral, sebab undang-undang yang sama memberi parlemen wewenang menilai kinerjanya dan menyetujui anggarannya. Penjaga garis batas berubah menjadi yang dinilai. Yang paling rentan adalah kelas menengah, kelompok yang terus menyusut, yang tabungan, cicilan, dan peluang kerja anaknya bergantung pada satu lembaga yang diminta mengejar dua tujuan berlawanan arah.
Bank sentral pun perlahan berhenti menjadi sekadar penjaga rupiah. Ia menjadi semacam polis asuransi politik, dipanggil setiap kali kepercayaan retak, preminya dibayar diam-diam oleh pemegang rupiah biasa. Titik lemah sistem berpindah, dari ruang fiskal yang sempit di Senayan ke kredibilitas moneter yang selama ini jadi penyangga terakhir. Yang menekan kini bukan inflasi, yang sudah mereda, melainkan keyakinan, dan keyakinan jauh lebih mahal dipulihkan daripada dipertahankan.
Bagi sebuah rumah tangga, semua ini bukan teori. Ia turun menjadi pertanyaan kecil yang menentukan satu dekade: mengunci bunga KPR sekarang atau membiarkannya mengambang, menunda membuka usaha atau memaksakannya dengan cicilan lebih berat, menyimpan tabungan dalam rupiah atau memindahkannya ke aset yang terasa lebih aman. Kelas menengah Indonesia sudah menyusut 9,48 juta jiwa sejak 2019, dan kelompok yang sama inilah yang menanggung sekitar separuh penerimaan pajak negara. Setiap kali bank sentral menaikkan bunga untuk memulihkan kepercayaan yang dikikis kebijakan bernama sinergi, merekalah yang membayar selisihnya. Mereka tidak duduk di meja koordinasi. Tetapi nama merekalah yang tertulis di tagihan.
Pembelaannya kuat, dan harus disebut jujur. Bank sentral yang menutup mata pada lapangan kerja kehilangan legitimasi politik, dan lembaga ini pun lama ingin lebih relevan di sektor riil, bukan sekadar penjaga harga. Koordinasi di tengah badai global masuk akal. Dan lihatlah: justru hari ini bank sentral menaikkan bunga untuk ketiga kalinya, memilih stabilitas secara terbuka, melawan tekanan untuk melonggarkan kebijakan. Itu bukan tanda independensi runtuh. Itu bukti rem masih bekerja. Prabowo membangun arsitektur menuju pertumbuhan tinggi, dan setiap pilar memang dirancang menanggung beban. Ini pilihan yang disengaja, bukan improvisasi panik.
Maka pertanyaannya bergeser, dan di situ ia menjadi lebih tajam. Bukan apakah rem masih bekerja, sebab hari ini ia bekerja, melainkan ke mana rem itu kini dipasang. Sejak pandemi, banyak negara memperluas tugas bank sentralnya, dari iklim sampai lapangan kerja. Indonesia termasuk yang paling terang melakukannya, sambil bersikeras tidak ada yang berubah. Revisi ini tidak menghapus rem. Ia memindahkannya. Dulu rem berada di luar mesin politik, dijaga lembaga yang anggarannya tak bisa disentuh dan kinerjanya tak dinilai oleh mereka yang ingin melaju. Kini ia dipindahkan ke dalam kendaraan yang sama yang ingin melaju kencang, dipegang tangan yang juga memegang gas. Garis pemisah itu digambar ulang di ruang koordinasi, jauh dari sorotan Dewan Perwakilan Rakyat dan publik yang kelak memikul bebannya.
Sore ini bank sentral menjawabnya sendiri: bunga naik lagi menjadi 5,75 persen, kenaikan ketiga dalam sebulan, dengan alasan menjaga stabilitas, dibungkus kata sinergi. Tetapi keputusan satu sore hanyalah panggung. Yang sedang dibangun bukan angka hari ini, melainkan kebiasaan satu dekade: memindahkan rem, sedikit demi sedikit, lebih dekat ke kursi pengemudi.
Air di bendungan itu masih tenang. Saldo masih mengendap, menunggu pintu dibuka untuk program yang dijanjikan. Tetapi bendungan yang sama, bila terlalu sering diandalkan, akhirnya bukan lagi penampung air, melainkan titik paling rapuh dari seluruh aliran.
Sinergi dan tekanan memakai kata yang sama. Bedanya hanya satu: siapa yang memegang rem ketika pasar kehilangan kesabaran, dan apakah rem itu masih berada di kendaraan yang sama.
**********************
Tentang Penulis
Dr. Wim Tangkilisan, S.H., M.Sc.
Pemimpin Redaksi PinterPolitik.com
Chairman, PinterPolitik Center for Strategic Policy Analysis
Hak cipta dilindungi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penggandaan, pengutipan, atau penyebaran sebagian atau seluruh tulisan ini tanpa izin tertulis dapat dikenai ketentuan pidana Pasal 113.