Prabowo menyindir Cak Imin: dulu berpisah, kini bersama lagi. Kenapa ada politisi yang seolah selalu bertahan di sisi pemenang? 

PinterPolitik.com

“Arya Wiraraja (ayah Nambi) adalah seorang politikus ulung yang selalu bisa jeli membaca situasi, dan cepat-tepat mengambil tindak-lanjut untuk memanfaatkannya.” – Pranoedjoe Poespaningrat, Kisah Para Leluhur dan yang Diluhurkan: dari Mataram Kuno sampai Mataram Baru (2008)

Cupin menonton potongan video itu berulang kali di layar ponselnya. Di panggung peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79, Presiden Prabowo Subianto tampak santai memakai perumpamaan yang akrab di telinga siapa pun.

Persaingan politik, kata Presiden, seperti sepak bola. Selalu ada yang menang dan yang kalah, dan tidak ada gunanya memukuli wasit.

Presiden lalu menunjuk satu contoh hidup, yaitu Muhaimin Iskandar. Sosok yang pernah bersamanya, lalu berpisah jalan, dan kini kembali seiring di dalam pemerintahan.

Cupin tersenyum kecil membaca pesan di balik guyon itu. Bagi Presiden, momen tersebut adalah perayaan atas kedewasaan berdemokrasi, sebuah pesan tulus bahwa bertanding boleh keras, tetapi sesudahnya semua bersatu bekerja untuk rakyat.

Namun Cupin, yang gemar menelusuri sejarah, menangkap sesuatu yang lebih dalam. Sosok yang berdiri di samping Presiden hari itu bukan sekadar mantan lawan yang kembali.

Cupin membuka catatannya yang penuh coretan. Cak Imin, gumamnya, adalah salah satu politisi paling konsisten dalam sejarah Reformasi, konsisten pada satu hal yang sangat spesifik, yakni berada di dalam kekuasaan.

Sejak Reformasi bergulir, kata Cupin, jumlah tahun ketika Cak Imin berada sungguh-sungguh di kursi oposisi nyaris bisa dihitung dengan jari sebelah tangan. Ini bukan kebetulan, melainkan sebuah pola yang terlalu rapi untuk diabaikan begitu saja.

Sebagian pengamat, kata Cupin dalam hati, menjuluki Cak Imin dengan istilah penuh warna, si paling hijrah. Sebutan itu bernada guyon, sebab hijrah dalam maknanya yang asali adalah perpindahan mulia yang sarat tujuan.

Cupin menyalakan lampu meja dan mulai berpikir serius. Ketika idiom itu ditempelkan pada rekam jejak Cak Imin, yang muncul bukan gambaran perpindahan menuju satu tujuan tetap, melainkan pola perpindahan yang selalu bermuara ke titik yang sama.

Titik itu adalah pusat kekuasaan. Pola semacam ini, pikir Cupin, terasa sangat tua dan sangat khas Nusantara.

Dua pertanyaan pun menggantung di benak Cupin sebelum ia melanjutkan penelusurannya. Adakah arketipe atau pola dasar yang menjelaskan sosok politisi yang selalu bertahan di sisi pemenang seperti ini?

Dan jika arketipe itu memang ada, apakah ia hanya milik Indonesia, atau justru bergema di panggung politik seluruh dunia? Cupin membalik halaman catatannya untuk mencari jawaban.

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Silsilah Sang Kancil

Cupin memulai dari dunia fiksi yang paling ia gemari. Ia teringat pada Petyr Baelish, tokoh berjuluk Littlefinger dalam serial Game of Thrones, seorang bangsawan kecil tanpa pasukan besar yang bertahan melewati pergantian demi pergantian penguasa.

Bagi Baelish, kekacauan adalah sebuah tangga. Setiap perebutan kekuasaan bukan ancaman, melainkan peluang untuk memanjat satu anak tangga lebih tinggi, renung Cupin sambil mengangguk.

Arketipe sang penyintas cerdik ini, sadar Cupin, muncul di hampir setiap kebudayaan. Ia hadir dalam fabel Kancil, dalam figur punakawan seperti Semar di pewayangan, hingga drama politik Barat yang paling mutakhir.

Cupin lalu teringat akademisi yang pernah ia baca. Dalam buku Policy, Office, or Votes?, Kaare Strom dan Wolfgang Muller memetakan tiga motivasi dasar partai, yaitu mengejar kebijakan, mengejar suara, atau mengejar jabatan.

Sang pemburu jabatan, atau office seeker, menempatkan akses terhadap kekuasaan eksekutif sebagai prioritas tertinggi. Cupin merasa kerangka ini seperti pisau bedah yang pas untuk sosok yang sedang ia telusuri.

Namun Cupin tidak ingin berhenti di teori Barat. Ia yakin arketipe ini punya akar yang jauh lebih tua di tanah sendiri.

Ingatannya melayang ke abad ke-13, kepada Arya Wiraraja, penguasa Sumenep. Menurut tradisi babad seperti Pararaton, Wiraraja adalah ahli siasat yang menjaga hubungan baik dengan Jayakatwang sambil pada saat yang sama melindungi Raden Wijaya.

Wiraraja bermain di dua meja sekaligus, kata Cupin takjub. Ia berakhir sebagai arsitek di balik layar bagi berdirinya Majapahit, kerajaan terbesar dalam sejarah Nusantara.

Cupin lalu melompat ke abad ke-20 dan tersenyum menemukan padanannya. Adam Malik, sang diplomat berjuluk Si Kancil, berawal dari Partai Murba yang berhaluan kiri bersama Tan Malaka, lalu berpindah ke Golkar ketika angin berubah.

Adam Malik menjadi tokoh penting di era Soekarno, lalu justru semakin bersinar di era Soeharto hingga menjadi Wakil Presiden. Falsafahnya yang termasyhur, semua bisa diatur, terekam Cupin sebagai ringkasan sempurna seni bertahan lintas rezim.

Pola ini bahkan mendunia, pikir Cupin. Di Jerman, Hans-Dietrich Genscher bertahan sebagai Menteri Luar Negeri selama hampir dua dekade meski partainya berpindah dari koalisi kiri ke kanan, sementara Italia mengenal tradisi trasformismo, kebiasaan elite berganti aliansi demi tetap memerintah.

Dua pertanyaan baru kini muncul di kepala Cupin. Jika arketipe sang kancil ini universal, seberapa presisi ia menjelaskan sosok Cak Imin secara khusus?

Dan apa sesungguhnya yang membuat seorang kancil politik bisa bertahan begitu lama, bahkan tanpa selalu memenangkan pertandingan? Cupin menyeruput kopinya dan mulai membedah rekam jejak.

Titisan Wiraraja Termutakhir?

Cupin membentangkan rekam jejak Cak Imin di atas meja. Sejak PKB lahir pada 1998, Cak Imin telah melewati lima kepresidenan, dari Abdurrahman Wahid, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono, Joko Widodo, hingga Prabowo.

Yang membuat Cupin terkesan bukan kemenangannya, melainkan ketahanannya. Setelah era Gus Dur, PKB tidak pernah lagi finis di tiga besar, tetapi posisinya di lingkar kekuasaan nyaris tak tergoyahkan.

Cupin mencatat titik terendah pada 2009, ketika kursi PKB anjlok drastis. Menariknya, di tahun sulit itu Cak Imin justru duduk sebagai menteri di kabinet Susilo Bambang Yudhoyono.

Inilah bukti tesis sang office seeker, simpul Cupin. Ketahanan jabatan Cak Imin tidak berbanding lurus dengan naik turunnya perolehan suara.

Cupin lalu teringat kerangka dari Dan Slater soal lanskap kepartaian kita. Dalam berbagai tulisannya, Slater menyebut fenomena party cartelization, kondisi ketika hampir semua partai bersedia berbagi kekuasaan eksekutif terlepas dari afiliasi kampanye.

Slater juga memakai istilah promiscuous powersharing, pembagian kekuasaan yang cair dan mudah berpindah pasangan. Bagi seorang kancil, kata Cupin, sistem semacam ini adalah habitat yang ideal.

Ketika norma bersama adalah bahwa pihak yang kalah pun akhirnya diundang masuk, maka kekalahan tidak pernah benar-benar menutup pintu. Kekalahan hanya menjadi ruang tunggu, bukan pintu keluar, tulis Cupin dengan huruf tebal.

Cupin membandingkannya dengan sosok seperti Genscher di Jerman tadi. Perbedaannya, Cak Imin memadukan kelenturan koalisi dengan basis massa Nahdlatul Ulama yang solid, sebuah kombinasi yang membuat posisinya semakin lestari.

Contoh serupa juga terlihat di Jepang, catat Cupin, tempat sejumlah faksi dalam partai yang lama berkuasa mampu bertahan melintasi banyak kabinet. Di sana, seperti di sini, kunci ketahanan bukanlah selalu menang, melainkan selalu berada di dalam barisan yang memerintah.

Cupin menutup catatannya dengan renungan yang tenang. Sindiran Presiden Prabowo di panggung koperasi itu, pikirnya, sesungguhnya adalah artikulasi elegan dari kedewasaan sebuah bangsa yang memilih bersatu setelah bersaing.

Namun bagi Cupin, kisah Cak Imin menyimpan pelajaran struktural yang lebih besar tentang cara kerja demokrasi kita. Dari Wiraraja di abad ke-13 hingga hari ini, Nusantara selalu mengenal sosok penyintas yang cerdik membaca arah angin.

Kelincahan semacam itu, catat Cupin, terbukti menjadi modal politik yang jauh lebih awet ketimbang kemenangan elektoral itu sendiri. Ia bukan cacat, melainkan cermin dari sistem yang memberinya ruang untuk tumbuh dan lestari.

Pertanyaan yang tersisa, gumam Cupin sambil mematikan lampu meja, bukanlah tentang seorang tokoh semata. Melainkan tentang sistem politik yang terus melahirkan para titisan sang kancil dari satu generasi ke generasi berikutnya. (A43)

Julukannya Sang Komandan Korea, ia naik jabatan tapi kehilangan arena. Seperti dipenjara tetapi dalam konteks politik. Yang menarik bukan nasibnya, melainkan cara dia melawan nasib itu.

PinterPolitik.com

Oktober 2024. Bambang Pacul dilantik sebagai Wakil Ketua I MPR RI. Megawati menandatangani surat penugasannya. Puan memujinya sebagai kader yang mumpuni. Ahmad Basarah menyebutnya sebagai “tour of duty” yang wajar bagi senior partai. Dari luar, semua terlihat seperti penghargaan.

Tapi ada yang berbeda dari promosi biasa. Pacul sendiri berkata “saya juga tidak tahu, tiba-tiba ditugaskan.” Kalimat itu mengandung dua hal sekaligus: kejutan yang tulus, dan ketidakmampuan untuk menolak tanpa terlihat tidak tahu diri.

Yang sesungguhnya terjadi jauh lebih kompleks dari sekadar rotasi. Pemilu 2024 meruntuhkan tiga kaki kekuasaan Pacul hampir bersamaan. Di Dapil Jateng IV, suaranya kalah dari Pinka Haprani, putri Puan Maharani yang baru pertama kali nyaleg. Di level provinsi, PDIP kalah Pilgub Jawa Tengah untuk pertama kalinya sejak reformasi.

Pacul sendiri mengakui: “Baru di era ini kalah. Di era ketika Bambang Pacul jadi Ketua DPD PDIP Jateng. Itu catatan buruk saya.” Dan di tingkat partai, jabatan Ketua Komisi III yang pernah menjadi arena kekuasaannya yang paling tajam diserahkan kepada generasi berikutnya. Tiga kehilangan sekaligus. Jabatan MPR adalah apa yang tersisa setelah fortuna itu pergi.

Pertanyaan yang lebih penting bukan apakah Pacul masih relevan. Pertanyaannya adalah ketika seorang politisi kehilangan arena kekuasaannya, apakah yang dia lakukan itu upaya kebangkitan yang sah, atau sekadar ilusi gerak yang justru mempercepat pelupaan?

Alkisah sang Komandan Korea

Pacul tidak diam. Dalam beberapa bulan terakhir, dia rajin merespons isu-isu besar dari pelataran Kompleks Parlemen. Ketika Forum Purnawirawan TNI mengirimkan surat usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran pada Juni 2025, Pacul merespons bahwa belum ada rapat pimpinan dan prosedur diserahkan kepada Ketua MPR Ahmad Muzani.

Ketika Papua kembali memanas Juli 2026, Pacul mengingatkan bahwa isu itu adalah tanggung jawab Wakil Presiden sesuai UU Otsus. Ketika Muzani mengaku diutus Presiden Prabowo menghadiri pemakaman Ayatollah Khamenei, Pacul langsung mengoreksi bahwa tata beracara antarlembaga tinggi negara bersifat konsultatif, bukan komando.

Pernyataan-pernyataan itu terdengar tajam. Tapi perhatikan polanya. Soal pemakzulan Gibran, dia menutup dengan “kau tanya ke Pak Muzani.” Soal Papua, dia menutup dengan “sebaiknya itu ditanyakan pada Wapres.” Soal Iran, dia menutup dengan “aku belum dapat undangan rapat.” Tiga isu berbeda. Satu pola yang sama. Suara nyaring yang berakhir di tangan orang lain.

Ini bukan kelemahan Pacul sebagai politisi. Ini konsekuensi struktural dari kursi yang dia duduki. Di Komisi III dulu, Pacul bisa memblokir RUU, memanggil Kapolri, menjadi titik negosiasi yang didatangi berbagai pihak. Di MPR, dia menunggu sidang tahunan yang agendanya sudah ditetapkan orang lain.

Mark Granovetter dalam The Strength of Weak Ties menunjukkan bahwa nilai jaringan politik ditentukan bukan oleh kualitas hubungan personal, melainkan oleh posisi struktural si pemilik dalam aliran sumber daya.

Ketika Pacul adalah Ketua Komisi III, pernyataannya bisa menggerakkan agenda. Ketika Pacul menjadi Wakil Ketua I MPR, pernyataannya hanya bisa meramaikan berita.

Aktor Politik Lain Yang Diasingkan, Sekarang Pacul Bagaimana?

Sejarah menyediakan cermin yang berbeda-beda, dan tidak semuanya menunjukkan bayangan yang sama.

Leon Trotsky memilih melawan kerangka exile secara total. Setelah Stalin memindahkannya dari Komisaris Perang yang perkasa ke jabatan-jabatan yang semakin tidak berpengaruh, Trotsky tidak menerima kerangka permainan itu. Dari pengasingan di Meksiko, dia menulis The Revolution Betrayed (1937) dan membangun Internasionale Keempat.

Relevansinya tidak bergantung pada jabatan, melainkan pada ide yang cukup mengancam hingga Stalin merasa perlu membunuhnya pada 1940. Trotsky berhasil shining karena mengubah ide menjadi arena pengganti yang sepenuhnya otonom. Tapi harganya adalah nyawa, dan arena itu dia bangun dari nol di luar sistem yang pernah membesarkannya.

Akbar Tanjung memilih jalan yang berbeda dan hasilnya jauh lebih suram. Setelah kehilangan Ketua Umum Golkar kepada Jusuf Kalla pada 2004, dia ditempatkan sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Partai, jabatan yang terdengar senior tapi tidak punya kekuatan eksekutif apapun. Dari sana dia terus berbicara, terus menawarkan diri sebagai penengah setiap kali Golkar pecah.

Hasilnya sama setiap kali yaitu ditolak satu kubu, diabaikan kubu lain. Kubu Agung Laksono bahkan secara terbuka menyebutnya sebagai orang yang “ngomong pagi tahu, sore tempe.” Suara yang makin keras itu justru memperjelas satu hal. Dia sudah tidak berada di dalam ruangan tempat keputusan dibuat.

Jusuf Kalla berdiri di ujung yang berlawanan. Rahasianya sederhana tapi sulit ditiru. Modalnya tidak pernah sepenuhnya terikat pada posisi formal. Jaringan bisnisnya hidup secara otonom. Brand personal melampaui jabatan apapun.

Ketika tidak lagi menjabat, JK tetap didatangi dan dimintai pendapat bukan karena dia punya kursi, melainkan karena dia punya sesuatu yang tidak bergantung pada kursi itu.

Pacul berdiri paling dekat dengan Akbar, bukan Trotsky atau JK. Seperti Akbar, modalnya sangat terikat pada posisi formal yang pernah dia pegang. Seperti Akbar, dia mencoba mempertahankan relevansi lewat komentar dari jabatan kehormatan yang tidak punya tuas. Dan seperti Akbar, semakin sering dia bersuara dari posisi itu, semakin jelas jaraknya dari pusat keputusan yang sesungguhnya.

Gaya Politik Pacul Tidak Sesuai di “Penjara” Politiknya?

Di sinilah masalah yang lebih dalam muncul. Gaya politik Pacul selama dua dekade terbentuk dari satu ekosistem yang sangat spesifik. Ruang rapat penuh taruhan, negosiasi di bawah tekanan, konfrontasi yang produktif. Dia paling hidup ketika ada sesuatu yang bisa diblokir, dipercepat, atau dinegosiasikan. Itu bukan kekurangan, di Komisi III itu adalah kekuatan paling murninya.

Ekosistem MPR bekerja secara terbalik. Lembaga ini dirancang untuk konsensus, bukan konfrontasi. Sidang tahunan bukan arena, melainkan ritual. Jabatan Wakil Ketua I bukan tuas, melainkan simbol. Harold Lasswell dalam Power and Personality menyebutnya displacement activity, aktivitas pengganti yang terasa seperti kekuasaan tapi tidak menghasilkan output kekuasaan riil. Menulis buku. Aktif di seminar. Merespons isu dari pelataran Senayan. Semua itu adalah gerak. Tapi gerak tanpa arena tidak menghasilkan kekuasaan.

Pacul tidak sedang bersinar. Dia sedang menghangatkan diri di dekat api yang sudah tidak lagi miliknya.

Yang paling ironis adalah Pacul pernah dengan bangga mendeklarasikan bahwa kekuasaan di republik ini bergantung pada ketua partai, bahwa setiap anggota dewan adalah “korea” yang patuh pada juragannya masing-masing.

Sistem nilai yang pernah membuatnya naik kini menjadi sistem yang memenjarakannya. Untuk bersinar kembali secara substantif, dia membutuhkan restu dari satu perempuan yang sudah secara terbuka memarahi kekalahan Jawa Tengah di bawah kepemimpinannya.

Maka nasib Pacul tidak ditentukan oleh seberapa aktif dia merespons isu pemakzulan, Papua, atau Iran dari pelataran Senayan. Nasibnya ditentukan oleh satu variabel yang tidak bisa dia kontrol sendiri.

Pertanyaan sebenarnya bukan apakah Pacul bisa bersinar di MPR, melainkan apakah cahaya yang dia hasilkan dari sana cukup kuat untuk dilihat oleh orang yang paling penting. Satu perempuan di Jalan Teuku Umar. (A99)

Piala Dunia 2026 mengungkap pola berulang. FIFA menyelidiki dugaan pelecehan rasis terhadap YouTuber IShowSpeed oleh fans Argentina di Miami. Fans Argentina juga melempar bir ke pendukung Mesir dan mengibarkan bendera Israel ke pelatih Hassan yang pro-Palestina. Bahkan sesama negara Amerika Latin, dari Meksiko hingga Brasil, kerap mencap Argentina “sok Eropa” dan terkesan membenci tetangganya sendiri.

PinterPolitik.com

Dalam mitologi Yunani, Narcissus adalah pemuda yang begitu terpukau pada pantulan wajahnya sendiri di permukaan air hingga ia tak lagi mampu berpaling. Ia jatuh cinta pada gambar yang diciptakannya sendiri, bukan pada kenyataan, dan pada akhirnya tenggelam sambil mencoba memeluk bayangan wajahnya yang tak pernah nyata.

Argentina, dalam banyak hal, adalah Narcissus dari Amerika Latin. Sejak pertengahan abad ke-19, negara ini menatap cermin yang ia buat sendiri dan melihat wajah Eropa di sana, meski air yang dipantulkannya sebenarnya jauh lebih gelap dan lebih kompleks dari yang ingin diakuinya.

Pada 1878, Jenderal Julio Argentino Roca memimpin apa yang disebut Conquista del Desierto, kampanye militer yang membersihkan tanah-tanah selatan Argentina dari penduduk asli untuk membuka ruang bagi imigran Eropa. Ribuan orang asli Amerika – bangsa Indian dll – tewas atau terpaksa minggat dari tanah mereka. Ini bukan efek samping dari pembangunan bangsa Argentina modern. Ini adalah fondasinya.

147 tahun kemudian, di stadion-stadion Piala Dunia 2026, bayangan yang sama muncul kembali, kali ini dalam bentuk botol bir yang dilempar ke fans Mesir dan bendera Israel yang dikibarkan ke pelatih yang berduka atas Palestina.

Ketika Stadion Menjadi Cermin

Piala Dunia 2026 menghadirkan rangkaian insiden yang, jika dilihat sendiri-sendiri, mungkin bisa dianggap ulah oknum. Namun jika dilihat sebagai rangkaian, kejadian-kejadian itu membentuk pola. FIFA membuka investigasi atas dugaan pelecehan rasis terhadap YouTuber IShowSpeed – nama aslinya Darren Watkins Jr. – yang diduga dilakukan fans Argentina di Miami.

Beberapa hari kemudian, fans Mesir melaporkan bir dilempar ke arah mereka setiap kali Argentina kebobolan gol. Aksi itu jelas tak sopan dan tak menghargai karena alkohol dan bir adalah hal yang haram bagi warga Mesir yang mayoritas Muslim.

Di Atlanta, fans Argentina mengibarkan bendera Israel ke arah pelatih Hassan, yang dikenal luas membela Palestina, sebuah simbol yang dipilih bukan sebagai pernyataan politik yang tulus, melainkan sebagai alat untuk menyakiti secara spesifik.

Pola ini bukan baru. Pada Copa América 2024, video gelandang Enzo Fernández menyanyikan yel-yel rasis menargetkan pemain Prancis berkulit hitam menjadi viral. Wesley Fofana, rekan setimnya di Chelsea, menyebut aksi itu rasisme yang tak terkendali. Yang lebih mengejutkan, setelah Fernández meminta maaf, yel-yel itu justru semakin populer dinyanyikan di berbagai pertandingan di seluruh Argentina.

“Orang Meksiko datang dari suku Indian, orang Brasil dari hutan, tapi kami orang Argentina datang dari kapal. Dan kapal-kapal itu datang dari Eropa.” Ucapan Presiden Alberto Fernández pada 2021 itu bukan sekadar kesalahan diplomatik yang memicu kecaman dari seluruh Amerika Latin, melainkan pernyataan jujur, meski tidak disengaja, tentang bagaimana Argentina memosisikan dirinya di atas tetangga-tetangganya sendiri: sebagai yang lebih Eropa, yang bukan seperti yang lain.

Proyek “Memutihkan Bangsa”

Fondasi dari semua ini tertulis hitam di atas putih dalam Konstitusi Argentina tahun 1853. Pasal 25, yang dirancang oleh pemikir Juan Bautista Alberdi, secara eksplisit mewajibkan negara mendorong imigrasi dari Eropa. Alberdi merangkumnya dalam frasa yang menjadi doktrin nasional: “Gobernar es poblar”, sebuah doktrin yang artinya “memerintah adalah menghuni”, yang dalam praktiknya berarti mengisi tanah Argentina dengan orang Eropa untuk menggantikan penduduk asli dan keturunan Afrika yang sudah ada di sana. Pasal ini tidak pernah dicabut, bahkan setelah reformasi konstitusi 1949 dan 1994.

Proyek ini turut menyingkirkan jejak Afrika dari Argentina. Peneliti Alex Borucki dari UC Irvine, melalui basis data SlaveVoyages, menemukan bahwa jumlah budak Afrika yang tiba di kawasan La Plata hampir setengah dari jumlah yang tiba di Amerika Serikat. Fakta besar ini nyaris tak diketahui, bahkan oleh orang Argentina sendiri, karena negara secara sistematis menghapus keberadaan mereka dari sensus, dari kurikulum sekolah, dari narasi kebangsaan. Perang Triple Alliance pada 1860-an turut menghabisi banyak komunitas indigenous dan Afro-Argentina, membuat populasi yang tersisa semakin homogen secara rasial.

Argentina bukan satu-satunya negara yang pernah merancang komposisi rasnya secara hukum. Australia menjalankan White Australia Policy dari 1901 hingga awal 1970an, secara resmi membatasi imigrasi non-Eropa demi menjaga karakter rasial bangsa. Perbedaannya, Australia mencabut kebijakan itu. Sedangkan Pasal 25 Konstitusi Argentina, hingga Piala Dunia 2026 ini, masih kokoh bertahan.

Hasilnya, data INDEC 2006 mencatat lebih dari 95 persen orang Argentina kini mengidentifikasi diri sebagai keturunan Eropa, sebuah angka yang menurut studi genetik dari National Center for Biotechnology Information tidak sepenuhnya mencerminkan realitas biologis penduduknya. Argentina memutihkan dirinya dalam imajinasi jauh lebih berhasil dari yang terjadi dalam kenyataan.

Membaca Rasisme

Untuk memahami mengapa fans yang melempar bir ke pendukung Mesir bukan sekadar oknum mabuk, ada tiga kerangka teori yang saling melengkapi.

Dalam Cultural Identity and Diaspora (1990), Stuart Hall menulis bahwa identitas bukan sesuatu yang ditemukan, melainkan produksi yang terus dikonstruksi melalui narasi. Argentina tidak menjadi bangsa Eropa karena secara biologis demikian adanya, melainkan mendefinisikan dirinya sebagai bangsa Eropa melalui dua abad kebijakan, sensus, dan pendidikan, lalu menginternalisasi konstruksi itu sebagai kebenaran alami. Ketika seorang fans melempar bir ke pendukung Mesir, ia sedang mempertahankan narasi identitas itu, sebuah cara untuk berkata: kami berbeda, kami bukan seperti mereka.

Dalam Black Skin, White Masks (1952), Frantz Fanon, psikiater kelahiran Martinik, menganalisis bagaimana kolonialisme menanamkan hasrat pada sebagian penduduk terjajah untuk menjadi seperti penjajahnya, meninggalkan identitas asli demi status simbolis kulit putih. Argentina adalah kasus Fanonian – meminjam nama Fanon – yang ekstrem, bekas koloni Spanyol yang justru berusaha menjadi lebih Eropa dari penjajahnya sendiri. Fanon juga mencatat sesuatu yang relevan untuk kasus ini: mereka yang paling gigih mempertahankan hierarki rasial biasanya adalah mereka yang posisinya paling tidak aman dalam hierarki itu. Argentina, yang secara genetik jauh lebih beragam dari yang diakuinya, membutuhkan mitos “keputihan” justru karena “keputihan” itu sendiri rapuh.

Dalam The Origins of Totalitarianism (1951), Hannah Arendt menulis bahwa ideologi rasial yang paling berbahaya bukan yang diteriakkan di jalanan, melainkan yang tertanam diam-diam dalam institusi dan hukum. Pasal 25 Konstitusi Argentina yang berumur hampir 170 tahun adalah contoh nyata dari kebanalan rasisme semacam itu, sebuah preferensi rasial yang sudah begitu lama menjadi hukum dasar negara sehingga tidak lagi terlihat sebagai rasis, melainkan hanya dianggap kebijakan imigrasi biasa.

Kontinuitas ini masih hidup hari ini. Pada 2026 ini juga, pemerintahan Presiden Argentina Javier Milei memilih menentang resolusi PBB tentang pengakuan warisan perbudakan dan hak pemulihan bagi komunitas keturunan Afrika, menjadikan Argentina satu dari segelintir negara yang bersuara menentang konsensus internasional yang berkembang. Dari Pasal 25 tahun 1853 hingga meja perundingan PBB tahun 2026, pilihannya konsisten: tidak melihat, tidak mengakui, tidak mempertanggungjawabkan.

Pada akhirnya, ironi terbesar dari semua ini adalah sang mega bintang Lionel Messi sendiri. Ia keturunan imigran Italia, bermain di Barcelona, dan menjadi simbol kebanggaan seluruh Amerika Latin, terlepas dari warna kulit siapa pun yang mengaguminya. Kejeniusannya di lapangan adalah bukti bahwa sepak bola bisa melampaui batas etnis dan geografis. Namun keindahan di lapangan tidak otomatis membawa keindahan di luar lapangan.

Sepak bola sering disebut cermin paling jujur bagi sebuah bangsa. Yang dipantulkan Argentina di Atlanta dan Miami bukan cermin yang nyaman untuk dilihat, tapi seperti Narcissus yang menolak berpaling dari airnya sendiri.

Seperti kata Nelson Mandela: “No one is born hating another person because of the color of his skin”, rasisme adalah sebuah kontruksi sosial dan tentu saja politik. (S13)

Audio dibuatAudio dibuat menggunakan AI.

Dr. Wim Tangkilisan, S.H., M.Sc.
Pemimpin Redaksi PinterPolitik.com
Chairman, PinterPolitik Center for Strategic Policy Analysis

KATA PEMRED #51
PinterPolitik.com

Tiga jet tempur mengawal pesawat Narendra Modi memasuki langit Indonesia, Senin sore itu. Di landasan Halim, Prabowo menyambutnya sendiri. Keesokan harinya, di Istana Merdeka, kamera merekam yang paling mudah dibaca. Kontrak sistem rudal jelajah BrahMos. Senjata supersonik, hasil patungan India dan Rusia, kini akan dimiliki Indonesia.

Itulah judul yang berkeliling dunia. Reuters, Washington Post, kantor berita India, semua menautkan kata Modi, Prabowo, dan rudal dalam satu tarikan napas.

Tetapi tanda tangan yang paling penting hari itu bukan pada rudal.

Di antara sejumlah perjanjian dan nota kesepahaman, ada satu yang nyaris tak dieja pers domestik. Kesepakatan membentuk usaha patungan pemrosesan mineral kritis di Indonesia. Termasuk nikel.

Kalimat itu pendek. Konsekuensinya panjang.

Bertahun-tahun hilirisasi nikel kita tumbuh di bawah satu bayangan besar. Modal dan teknologi pemroses datang, dalam porsi paling dominan, dari Tiongkok. Smelter berdiri di Sulawesi dan Maluku Utara. Angka ekspor melonjak. Jepang dan Korea sudah lama membeli olahan kita, jauh sebelum ledakan investasi itu. Tetapi struktur hilirnya menyimpan kerentanan yang jarang disebut. Konsentrasi yang tinggi pada satu ekosistem pemroses.

Angkanya keras. Satu ekosistem industri menguasai sekitar 68 persen pemurnian nikel dunia. Itu bukan monopsoni murni. Masih ada beberapa pembeli. Namun ketika satu ekosistem menentukan harga, teknologi, dan irama pasar sekaligus, posisi tawar penjual selalu lebih tipis dari yang tampak di angka ekspor.

Yang terjadi 7 Juli adalah salah satu retakan paling penting pada bayangan itu.

Pertanyaan yang jarang diajukan justru yang paling menjelaskan. Mengapa India sekarang, bukan lima tahun lalu? Jawabannya bukan Modi. India sedang menggenjot kebijakan industrinya sendiri dan membangun rantai pasok kendaraan listrik. India kekurangan mineral kritis. Indonesia memilikinya. Basis smelter hasil hilirisasi kita, yang beberapa tahun lalu belum ada, kini sudah berdiri. Baru kombinasi itu membuat patungan seperti ini masuk akal hari ini.

Lembaga pemeringkat global S&P Global mencatat pangsa Indonesia dalam produksi nikel dunia melonjak dari sekitar 31 persen pada 2020 menjadi di atas 60 persen pada 2024, dan diperkirakan menembus 74 persen pada 2035. Dengan kendali sebesar itu, Indonesia menjadi produsen penentu, pihak yang gerak-geriknya menetapkan arah harga dunia. Para pemroses global kini harus berebut bijih yang sama. Dari sinilah kekeliruan baca perlu diluruskan. Indonesia tidak sedang sekadar mendiversifikasi pembeli. Diversifikasi itu pasif. Yang dikerjakan jauh lebih tajam. Indonesia sedang menciptakan lelang di antara para pembeli.

Dua hal berbeda. Yang satu menyebar risiko. Yang lain mengubah siapa yang memegang kendali harga.

Ada satu hal yang akan dibaca Beijing, tetapi hampir luput dari pers kita. Menurut NITI Aayog, lembaga perencana pemerintah India sendiri, negeri itu kini bergantung sepenuhnya pada impor untuk nikel, litium, dan kobalt. Pasar baterainya diproyeksikan melonjak hampir 15 kali lipat menjelang 2030, dari 10,8 menjadi 160,3 gigawatt-jam. Tagihan impor mineral kritisnya lebih dari dua kali lipat hanya dalam tiga tahun. Dalam persekutuan ini, India membutuhkan Indonesia lebih besar daripada Indonesia membutuhkan India. Patungan itu bukan hadiah dari Jakarta. Ia bagian dari strategi bertahan hidup industri New Delhi.

Ada satu cara membaca seluruh manuver ini. Para pemikir punya istilah untuk ketergantungan yang dipersenjatai, ketika negara besar mencekik yang kecil lewat jalur pasokan. Yang kita saksikan justru pembalikannya, dari kursi penjual. Menolak bergantung pada satu pihak dengan cara menciptakan pilihan. Sebut saja opsi strategis. Ia bukan sekadar taktik dagang, melainkan doktrin. Kekuatannya tidak terletak pada satu kesepakatan, tetapi pada adanya banyak kesepakatan yang mungkin. Posisi seperti itu jauh lebih sulit dipatahkan daripada sekadar tawar-menawar harga.

Di sinilah rudal itu kembali masuk hitungan, bukan sebagai rel yang berjalan sendiri. Perdagangan membuka pintu, pertahanan menahannya tetap terbuka. Kontrak BrahMos memberi kredibilitas pada kesepakatan nikel. Ia menandakan kemitraan ini cukup dalam untuk menyentuh senjata, bukan hanya komoditas. Sebaliknya, akses ke sumber daya membuat penjualan rudal itu masuk akal bagi kedua pihak. Yang satu menjelaskan yang lain.

Lalu apa langkah balasan Tiongkok yang paling mungkin? Justru di situ taruhan sebenarnya. Responsnya barangkali bukan sekadar menurunkan harga atau mengunci kontrak. Yang lebih mungkin adalah gelontoran investasi baru, diskon teknologi, penyertaan modal yang lebih besar, dan pengikatan pasokan jangka panjang. Persaingan babak berikutnya bukan lagi soal membeli nikel Indonesia. Ia soal membeli kesetiaan industri Indonesia.

Di titik itulah opsi strategis membuktikan dirinya. Siapa pun yang memenangi perlombaan, Indonesia yang diuntungkan. Bila India berhasil membangun, kita punya mitra baru. Bila Tiongkok membalas dengan modal dan teknologi yang lebih besar untuk mempertahankan tempatnya, kita tetap yang menuai. Perlombaan itu sendiri adalah kemenangan, terlepas dari siapa yang menang.

Apa artinya bagi pembaca yang tak pernah menyentuh bijih nikel?

Ketika pembeli berlomba, harga transfer nikel olahan kita punya pembanding. Selama ini nilai sebenarnya kerap kabur di dalam pembukuan korporasi yang terpadu dari hulu ke hilir dalam satu bendera. Pembanding menaikkan posisi tawar, dan posisi tawar menentukan berapa banyak nilai tambah yang tinggal di republik ini. Bukan sekadar berapa banyak yang bekerja di smelter, tetapi lapisan mana yang kita pegang. Merakit, atau merancang.

Semua ini bermuara pada angka yang menyentuh dapur. Neraca dagang kita baru mencatat defisit pertama setelah 72 bulan surplus. Transaksi berjalan tertekan. Setiap dolar nikel yang benar-benar menetes ke penerimaan negara, bukan menguap ke rekening luar negeri, adalah selisih antara rupiah yang tegak dan rupiah yang goyah. Dan rupiah yang goyah, pada ujungnya, adalah harga barang di rak toko yang kita datangi tiap pekan.

Tentu, tanda tangan belum tentu eksekusi. Patungan bisa berhenti sebagai simbol jika kapital dan kapasitas pemrosesan tak menyusul. India harus membuktikan sanggup membangun apa yang selama ini dibangun modal Tiongkok. Indonesia harus memastikan diversifikasi ini tidak sekadar menukar satu ketergantungan dengan ketergantungan lain berbendera berbeda. Struktur kepemilikannya belum dibuka ke publik. Di situlah ujian sesungguhnya. Opsi strategis hanya berarti bila angkanya nyata, dan hanya menguntungkan bila negara sanggup mengelola persaingan yang ia ciptakan. Opsi yang tak terkelola berubah menjadi rebutan yang melelahkan.

Karena yang sebenarnya diperebutkan sudah bukan lagi nikel Indonesia. Yang diperebutkan adalah hak menjadi mitra industri utama republik ini untuk tiga dekade transisi energi berikutnya. Dan yang dipertaruhkan lebih besar dari Indonesia. Selama tiga puluh tahun, globalisasi bertanya, negara mana yang paling murah dan efisien. Kini pertanyaannya berganti: negara mana yang paling tak tergantikan. Negara menengah yang memegang banyak opsi tidak perlu memilih kubu. Ia justru membuat kubu-kubu besar bersaing menawar dirinya. Itu mengubah ceritanya. Dari jual beli komoditas, menjadi perebutan siapa yang ikut merancang arsitektur industri kita.

Ada detail kecil yang mudah terlewat. Modi dijadwalkan ke Yogyakarta, kemungkinan mengumumkan pemugaran Candi Prambanan yang didukung India. Kedua pemimpin menetapkan 2026 hingga 2027 sebagai tahun Tagore dan Dewantara. Sebuah candi tua dipugar, sementara di meja perundingan nikel berpindah tangan. Ikatan peradaban yang lama membungkus tawar-menawar yang sangat kini.

Barangkali di situlah seni bernegara yang sesungguhnya. Membuat perhitungan yang paling dingin terdengar seperti persahabatan yang paling hangat. Yang kita saksikan pekan ini bukan penjualan logam. Ia pelajaran tentang bagaimana sebuah republik belajar membuat banyak pihak memperebutkan tangannya, dan menyebut mereka semua sahabat.

Dan di balik setiap rudal yang berkilau di landasan, ada bijih yang jauh lebih menentukan nasib kita.

**********************

Tentang Penulis

Dr. Wim Tangkilisan, S.H., M.Sc.
Pemimpin Redaksi PinterPolitik.com
Chairman, PinterPolitik Center for Strategic Policy Analysis

Hak cipta dilindungi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penggandaan, pengutipan, atau penyebaran sebagian atau seluruh tulisan ini tanpa izin tertulis dapat dikenai ketentuan pidana Pasal 113.

Audio dibuatAudio dibuat menggunakan AI.

Dr. Wim Tangkilisan, S.H., M.Sc.
Pemimpin Redaksi PinterPolitik.com
Chairman, PinterPolitik Center for Strategic Policy Analysis

KATA PEMRED #50
PinterPolitik.com

Pada Oktober 2026, negara akan mulai melihat.

Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan meluncurkan Government Technology nasional. Sejak hari itu, 43 kabupaten/kota yang selama ini menjadi ruang uji coba berhenti menjadi uji coba. Mereka menjadi pola yang akan ditiru seluruh negeri.

Selama ini negara cukup mengenali warganya dari satu hal: sebuah nama dalam daftar. Mulai Oktober, ia ingin tahu 4 hal sekaligus, dalam satu tarikan napas. Siapa seseorang. Apa yang menjadi haknya. Apa yang menjadi kewajibannya. Dan apakah wajahnya cocok dengan datanya.

Itu bukan pembaruan aplikasi. Itu perubahan hubungan antara negara dan warganya.

Negara sudah lama melakukan ini. Jauh sebelum ada komputer, ia mencatat panen dan menghitung kepala keluarga. Yang berganti hanyalah alatnya.

Ilmuwan politik James C. Scott menyebut kemampuan sebuah negara bermula dari kesanggupannya membuat rakyat terbaca: disederhanakan, diberi nama, diberi nomor, dipetakan, agar negara dapat menata, melindungi, sekaligus memungut pajaknya. Sensus mengajarinya menghitung. Pendaftaran tanah mengajarinya membaca kepemilikan. Akta kelahiran, nomor induk kependudukan, dan kini identitas digital adalah kelanjutan kisah yang sama. Dulu negara mengenali rakyatnya lewat sensus. Kini ia mengenali mereka lewat login.

Yang membuat babak ini mendesak bukan kecerdasan buatan, melainkan biaya. Semakin banyak yang dijanjikan negara, semakin mahal ketidaktahuannya: yang tak tahu persis siapa yang berhak akan membayar untuk setiap kekeliruan. Maka mengetahui menjadi kepentingan fiskal.

Dari kebutuhan itulah lahir perintah untuk menyatukan. Selama bertahun-tahun, sekitar 27.000 aplikasi pemerintah bekerja sendiri-sendiri, tak saling mengenal, keadaan yang memang tidak layak dipertahankan. Perpres 82/2023 memerintahkan agar semuanya terhubung: tidak boleh lagi ada lembaga yang memperlakukan data warga sebagai miliknya sendiri. Lahirlah INA Digital, dikelola Peruri sebagai GovTech Indonesia, dengan 3 produk. INApas untuk identitas, INAku untuk layanan, INAgov untuk administrasi. Pemerintah menyebutnya jalan tol digital: ia mempercepat, tetapi juga menentukan siapa boleh masuk, di gerbang mana, dan dengan tarif berapa.

Jantung semuanya bukan portal. Ia pengenalan.

INApas bukan sekadar kartu tanda penduduk yang dipindai. Ia dompet identitas: autentikasi, sidik jari, dan pengenalan wajah dalam satu lapisan. Di Banyuwangi, yang menjadi model awal, identitas digital sudah dipakai memverifikasi penerima bantuan sosial dan mencegah penerima ganda lewat wajah. Identitas digital di republik ini bukan lagi wacana. Ia sudah menyentuh titik paling peka dalam hidup seseorang: layak atau tidaknya ia menerima bantuan.

Dan di sinilah wajah menjadi kata sandi. Secara harfiah.

Kunci yang sama membuka 3 ruangan. Yang pertama layanan publik. Yang kedua bantuan sosial. Yang ketiga, yang paling jarang disebut dalam satu tarikan napas dengan keduanya, adalah pajak. Sejak 1 Januari 2025, saat sistem Coretax mulai berlaku, Nomor Induk Kependudukan resmi menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak dalam 16 digit yang sama. Satu nomor kini menjadi penghubung ke data kependudukan, keuangan, dan ekonomi seseorang sekaligus. Dewan Ekonomi Nasional menyatakannya tanpa sungkan: GovTech akan memperluas basis pajak hingga pelaku usaha kecil.

Perhatikan yang sesungguhnya terjadi. GovTech tidak menciptakan uang. Ia menciptakan penglihatan. Dan sepanjang sejarah, penglihatan selalu mendahului pemungutan. Nomor yang membuka pintu bantuan sosial adalah nomor yang membuka pintu tagihan pajak. Tangan yang memberi dan tangan yang menagih kini memakai kunci yang sama.

Harus diakui, logika di baliknya kuat, bahkan brilian.

Luhut Binsar Pandjaitan, yang memimpin Dewan Ekonomi Nasional sekaligus Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, menyebut potensi penghematan hingga Rp 1.500 triliun. Bank Dunia memperkirakan sistem seperti Coretax dapat menambah penerimaan 0,7 hingga 1,2 persen produk domestik bruto, setara Rp 150 hingga 200 triliun setahun, tanpa menaikkan satu tarif pun. 8 kementerian dan lembaga telah menyatukan datanya.

Inilah yang menjelaskan mengapa dorongan itu datang sekarang. Hampir seluruh agenda Prabowo, dari makan bergizi gratis hingga hilirisasi, bertumpu pada kapasitas fiskal, sedangkan menaikkan pajak selalu lebih sulit secara politik daripada memperbaiki kepatuhan. GovTech membiayai republik tanpa meminta lebih, cukup dengan mengetahui lebih: bukan sekadar proyek teknologi, melainkan tulang punggung fiskal seluruh pemerintahan, dan reformasi kapasitas negara terbesar sejak e-KTP.

Negara abad ke-20 dibangun di atas kemampuannya memungut pajak. Negara abad ke-21 dibangun di atas kemampuannya mempercayai identitas warganya. Tetapi kepercayaan, bila ia benar-benar kepercayaan, tidak pernah berjalan satu arah.

Di sinilah pertanyaan paling sederhana muncul. Negara sudah membangun pintu masuknya. Di mana pintu banding bagi warganya?

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi memerintahkan pembentukan lembaga pengawas independen. Pasal 58 memberi tenggat 2 tahun, yang telah lewat pada 17 Oktober 2024. Hingga pertengahan 2026, lembaga itu belum ada, dan peraturan pelaksananya tertahan bertahun-tahun. Untuk sementara, pengawasan dijalankan Komdigi, padahal pemerintah sendiri pengendali data publik terbesar di negeri ini. Wasit dan pemain adalah orang yang sama.

Keadaan itu kini digugat ke Mahkamah Konstitusi, antara lain dalam perkara 153/PUU-XXIV/2026, dengan dalil bahwa keterlambatan itu melanggar konstitusi. Pemohon menyertakan daftar yang membuat gelisah: dugaan kebocoran data BPJS Kesehatan sekitar 279 juta, data pemilih KPU sekitar 204 juta, Tokopedia sekitar 91 juta. Angka-angka itu lebih besar dari jumlah penduduk. Sebagian dari kita sudah bocor lebih dari sekali, bahkan sebelum sistem yang jauh lebih terpusat ini menyala.

Persoalannya lebih dalam dari kebocoran. Sistem seperti ini dibangun berlapis: identitas di lapisan pertama, data tepercaya di lapisan kedua, kecerdasan buatan di lapisan ketiga. Bila 2 lapisan pertama keliru, kecerdasan buatan tak memperbaiki apa pun. Ia malah mempercepat kesalahan dan menyebarkannya ke seluruh negeri dalam sekejap. Maka pertanyaannya bukan hanya siapa yang mengaudit kecerdasan buatan, melainkan siapa yang mengaudit model penilaian risiko yang bekerja sebelum ia memutuskan, ketika sebuah skor diam-diam menetapkan seseorang layak atau tidak. Ini bukan lagi soal teknologi, melainkan konstitusi: kekuasaan yang dulu dibatasi ketika negara menahan dan menyita kini harus dibatasi ketika negara melihat dan menilai.

Di ujung sistem sebesar ini, selalu ada manusia. Target pendaftaran di wilayah percontohan 60 hingga 70 persen penduduk sebelum peluncuran nasional, tetapi hingga akhir Juni 2026 baru Surabaya yang menuntaskannya. Selalu ada yang tertinggal: warga lanjut usia, mereka yang tinggal di wilayah 3T, mereka yang tak punya telepon pintar atau sinyal stabil. Sistem yang dijanjikan lebih tepat sasaran menyimpan bahaya lama: yang paling membutuhkan kerap paling sulit didaftarkan.

Di sinilah paradoks yang paling halus. Semakin efisien sebuah negara, semakin mahal harga satu kesalahan datanya. Dahulu salah ketik hanya urusan satu kantor. Kini satu data keliru mengalir ke bantuan sosial, pajak, dan layanan sekaligus. Ketika daftar menjadi digital, tercecer dari daftar berarti tercecer dari negara.

Para pembela sistem ini punya jawaban yang tak bisa diabaikan. Setiap negara modern membangun infrastruktur semacam ini, dari Estonia hingga India. Peraturan dan lembaga pengawasnya, kata mereka, sedang disiapkan, dan kepatuhan bisa dimulai lebih dahulu. Efisiensinya nyata, kebocorannya bisa diperbaiki. Semua itu benar.

Tetapi ada urutan yang tidak boleh dibalik. Dinding penyangga dituang sebelum orang menempati gedungnya, bukan sesudah. GovTech adalah gedung yang megah. Yang belum dituang justru penyangganya: lembaga pengawas yang independen, audit yang mengikat atas model dan algoritma, dan hak warga mengoreksi datanya sendiri. Selama 3 hal itu belum berdiri, kecepatan bukan kekuatan, melainkan kerentanan yang belum tertagih. Sebab GovTech lebih dari kontrak teknologi. Ia kontrak sosial baru: data yang lebih banyak semestinya ditukar dengan kekuasaan yang lebih terkendali, bukan yang lebih longgar.

Di sinilah ujian sejati bagi seorang arsitek negara. Karena Presiden Prabowo bersungguh-sungguh membangun kapasitas negara, memasang pintu banding bagi warga sebelum Oktober bukan hambatan bagi reformasi ini. Itulah penyempurnaannya.

Oktober akan datang. Negara akan mulai melihat. Pertanyaannya bukan apakah ia akan mengenali kita. Ia sudah hampir bisa.

Pertanyaannya adalah apakah kita masih punya cara untuk menjawab, ketika ia salah mengenali kita.

**********************

Tentang Penulis

Dr. Wim Tangkilisan, S.H., M.Sc.
Pemimpin Redaksi PinterPolitik.com
Chairman, PinterPolitik Center for Strategic Policy Analysis

Hak cipta dilindungi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penggandaan, pengutipan, atau penyebaran sebagian atau seluruh tulisan ini tanpa izin tertulis dapat dikenai ketentuan pidana Pasal 113.

Prabowo menjamu PM Lawrence Wong dalam Leaders’ Retreat kedua pada 6 Juli 2026. Namun, benarkah Singapura selama ini hidup dari getah tetangganya?   

PinterPolitik.com

“Kita sepakat bahwa kalau ada salah paham atau salah persepsi kita akan selesaikan sebagai sahabat, dan terbuka” – Prabowo Subianto, Presiden ke-8 RI (6/7/2026)

Cupin duduk di sudut warung kopi langganannya sambil menatap layar telepon yang menyiarkan foto dari Jakarta. Pada 6 Juli 2026, Presiden Prabowo Subianto menjabat tangan Perdana Menteri sekaligus Menteri Keuangan Singapura, Lawrence Wong, dalam Leaders’ Retreat kedua mereka.

Bagi Cupin, ritual tahunan itu terlihat biasa saja di permukaan. Siaran pers kedua kantor kepala pemerintahan berbunyi nyaris sama dengan tahun lalu, yakni deep and enduring ties dan komitmen memperdalam kerja sama.

Namun, Cupin merasa ada arsitektur ekonomi yang bergerak di balik jabat tangan itu. Ia teringat statistik yang selalu diulang, bahwa Singapura menjadi sumber investasi asing langsung terbesar bagi Indonesia selama lebih dari sepuluh tahun, dengan nilai sekitar 17,4 miliar dolar AS pada 2025.

Cupin tahu ada pembacaan yang lebih tajam soal angka itu. Sebagian besar modal tersebut bukan modal Singapura, melainkan modal dunia dan modal Indonesia sendiri yang singgah, dikemas ulang, lalu dipantulkan kembali.

Dalam pembacaan itu, kata Cupin pada dirinya sendiri, Singapura sesungguhnya adalah sebuah cermin. Tetapi cermin hanyalah setengah cerita, sebab pertanyaan yang jarang diajukan bukan milik siapa modal yang dipantulkan.

Pertanyaan yang lebih strategis, menurut Cupin, adalah apa yang sedang dibangun Indonesia agar tidak selamanya bergantung pada pantulan orang lain. Ia menduga jawabannya bukan sekadar koridor industri di Batam, melainkan sebuah mesin kelembagaan yang meniru fungsi inti Singapura.

Cupin lalu teringat istilah lama yang belakangan kembali ramai di ruang publik, yaitu benalu complex. Istilah itu menggambarkan kegelisahan sebuah negara yang khawatir modal di wilayahnya justru dihidupi dan dinikmati pihak lain.

Cupin pun menutup layar teleponnya dengan dua pertanyaan menggantung. Sejak kapan hubungan yang kini dibungkus bahasa manis itu pernah disebut benalu, dan alat apa yang kini dipakai Indonesia untuk menjawab kegelisahan tersebut?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Singapura dan Akar ‘Benalu’ Complex

Cupin membuka catatan lamanya dan menyadari bahwa sebelum dibungkus frasa deep and enduring ties, hubungan ekonomi kedua negara pernah dibaca dengan kosakata jauh lebih tajam. Sejak era kolonial, Singapura tumbuh sebagai entrepot yang menyerap hasil bumi Sumatra dan Kepulauan Riau.

Pola transhipment itu, kata Cupin, membuat nilai tambah dagang Nusantara tercatat sebagai statistik ekspor Singapura, bukan Hindia Belanda maupun Indonesia. Pola itu tidak berhenti setelah kemerdekaan.

Cupin teringat bahwa sepanjang dekade 1970-an hingga 1990-an, penyelundupan kayu, timah, dan hasil tambang dari Riau serta Kalimantan lewat pelabuhan kecil ke Singapura menjadi keluhan berulang Jakarta. Krisis 1997-1998 menambah babak baru, ketika dana talangan bank dan hasil korupsi diperkirakan mengalir deras ke rekening dan properti di sana.

Pola itu, catat Cupin, membuat Presiden ketiga RI, B.J. Habibie, pernah menyebut negeri jiran itu sebagai titik merah kecil yang tidak bersahabat. Dari sinilah, menurut Cupin, kosakata benalu itu mendapatkan bentuknya yang paling emosional.

Cupin memahami mengapa banyak orang menggambarkan Singapura sebagai benalu, yakni tumbuhan yang subur menghisap getah pohon induk tanpa pernah berdiri di atas akarnya sendiri. Pemerintahan Megawati bahkan melarang ekspor pasir laut pada 2003 dan mempertegasnya pada 2007.

Larangan itu, ingat Cupin, muncul setelah pengerukan pasir Kepulauan Riau untuk reklamasi Singapura dituding menenggelamkan Pulau Nipah. Bagi banyak pihak, episode itu adalah bukti paling harfiah dari narasi benalu tersebut.

Cupin lalu mencari kerangka yang bisa menjelaskan pola ini secara jernih, dan ia menemukannya pada pemikiran Douglass North dalam bukunya Institutions, Institutional Change and Economic Performance. North menegaskan bahwa institusi adalah aturan main yang menentukan mengapa sebagian bangsa makmur dan sebagian lain tidak.

Dengan lensa itu, Cupin melihat Singapura kaya bukan semata karena posisi geografis, melainkan karena ia membangun institusi yang membuat modal betah. Salah satunya Temasek Holdings, perusahaan investasi negara yang berdiri sejak 1974 dan memiliki saham pengendali di hampir seluruh raksasa nasionalnya.

Cupin menambahkan lapisan penjelasan dari John Dunning lewat kerangka yang dikenal sebagai OLI Paradigm. Dunning mengajarkan bahwa modal menetap ketika sebuah negara menawarkan keunggulan lokasi sekaligus mampu menginternalisasi nilai, bukan sekadar menjadi tempat transit.

Cupin menyimpulkan bahwa Indonesia selama ini unggul di lokasi, tetapi lemah di internalisasi. Kemarahan struktural terhadap benalu selalu berhenti di podium dan tajuk media, tanpa kendaraan yang cukup besar untuk membalikkan arah pantulan.

Cupin menutup catatannya dengan dua pertanyaan baru. Alat seperti apa yang akhirnya dimiliki Indonesia untuk berhenti menjadi inang, dan bagaimana pemerintahan Prabowo membaca posisi Singapura dalam skema besar ini?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Jawaban Indonesia atas ‘Benalu’ Complex?

Cupin menyadari bahwa yang membedakan hari ini dari masa Habibie bukanlah berhentinya sifat benalu, melainkan lahirnya alat untuk melawannya. Alat itu bernama Danantara, dana kekayaan negara yang diluncurkan pada Februari 2025.

Cupin mencatat bahwa Danantara secara eksplisit dimodelkan pada Temasek. Presiden Prabowo sendiri menyebut fund ini bertujuan meniru keberhasilan perusahaan investasi global tersebut, sehingga langkah ini adalah peminjaman arsitektur, bukan sekadar peminjaman uang.

Skala Danantara, kata Cupin, menjelaskan ambisinya. Fund ini dirancang mengonsolidasikan aset lebih dari seribu badan usaha milik negara, dengan aset kelolaan yang disebut menembus 900 miliar dolar AS, termasuk tujuh BUMN inti seperti Pertamina, PLN, dan Telkom.

Cupin memahami logika di baliknya sebagai upaya menahan getah di dalam negeri. Model pendanaannya khas, yakni dividen BUMN yang sebelumnya masuk kas negara kini diputar kembali sebagai modal investasi.

Cupin lalu melihat bagaimana strategi ini bekerja secara konkret di lapangan. Danantara dan Temasek dilaporkan menjajaki kerja sama energi bersih dan investasi yang lebih luas, termasuk pengembangan surya skala besar di Batam, Bintan, dan Sumatra, dengan potensi nilai proyek hingga sekitar 30 miliar dolar AS.

Dalam skema lama, kata Cupin, Indonesia hanya menjadi penyedia lahan sementara nilai tambahnya dipantulkan keluar. Dalam skema baru, Danantara masuk sebagai pemegang saham dan pelaksana, sehingga sebagian nilai tambah tertahan di dalam negeri.

Cupin mengaitkan langkah ini dengan tradisi negara pembangunan yang ditulis Chalmers Johnson dalam bukunya MITI and the Japanese Miracle. Johnson menunjukkan bagaimana negara Asia Timur memakai lembaga negara untuk mengarahkan modal ke sektor strategis secara sengaja.

Gagasan itu diperkuat, dalam ingatan Cupin, oleh Mariana Mazzucato lewat bukunya The Entrepreneurial State. Mazzucato menegaskan bahwa negara bisa menjadi investor aktif yang berani menanggung risiko awal, bukan sekadar wasit pasar.

Cupin memahami bahwa pemerintahan Prabowo tampaknya membaca Singapura bukan sebagai musuh yang harus dilawan, melainkan sebagai standar yang harus diimbangi. Persepsi ancaman itu bersifat struktural, yaitu kekhawatiran nilai terus dipantulkan keluar, bukan permusuhan personal.

Cupin melihat bahwa justru di sinilah hubungan dengan Singapura menjadi aset yang melampaui angka investasi. Temasek bukan hanya calon ko-investor, tetapi juga rujukan tata kelola paling dekat secara geografis dan kultural.

Cupin juga mencatat pelajaran dari negara lain agar tidak terlena. Ia teringat Khazanah Malaysia yang menjaga aset strategis dengan disiplin, sementara 1MDB di negara yang sama menjadi contoh kegagalan ketika ambisi besar tidak dijaga tata kelola yang kuat.

Cupin menyimpulkan bahwa keberhasilan Danantara pada akhirnya bertumpu pada satu variabel, yaitu institusi. Ukuran aset tidak pernah bisa menggantikan disiplin kelembagaan, sebab modal global hanya betah mengendap pada lembaga yang bisa diprediksi.

Pada akhirnya, Cupin menutup renungannya dengan pandangan yang tenang. Ia menyimpulkan bahwa benalu complex bukanlah takdir yang harus ditakuti selamanya, melainkan tantangan lama yang kini untuk pertama kalinya dijawab dengan membangun kapasitas sendiri, sehingga jabat tangan Prabowo dan Wong di Juli 2026 bisa dibaca sebagai babak ketika Indonesia perlahan berhenti menjadi cermin dan mulai belajar menyalakan cahayanya sendiri. (A43)

Audio dibuatAudio dibuat menggunakan AI.

Dr. Wim Tangkilisan, S.H., M.Sc.
Pemimpin Redaksi PinterPolitik.com
Chairman, PinterPolitik Center for Strategic Policy Analysis

KATA PEMRED #49
PinterPolitik.com

Pada 2 Juli, sehelai naskah berpindah tangan di Kompleks Parlemen. Purbaya Yudhi Sadewa menyerahkan kepada Komisi XI naskah akademik Rancangan Undang-Undang Pusat Finansial Internasional Indonesia, sebuah kawasan keuangan khusus untuk menampung modal global. Dari penyerahan itu sebuah jam mulai berdetak. Pengesahan tingkat pertama dijadwalkan 20 Juli, pengetukan palu di paripurna 21 Juli. Sebulan kemudian, di podium kenegaraan 17 Agustus, naskah ini disebut-sebut akan dibacakan Presiden Prabowo Subianto.

Bayangkan sebuah kamar. Kita diminta menandatangani sewanya minggu depan. Denah lantainya belum dicetak. Kita tahu kamar itu dijanjikan semegah Dubai. Kita tidak tahu hukum siapa yang berlaku di dalamnya. Itulah posisi republik pada awal Juli ini.

Yang kita punya sejauh ini baru narasi resmi, dan ia terdengar bersih. PFII, singkatan pusat finansial itu, kawasan khusus untuk industri jasa keuangan global: menarik investasi, menciptakan kerja, menaikkan daya saing. Tolok ukurnya Dubai International Financial Center dan Abu Dhabi Global Market. Rancangan ini mengatur pengadilan PFII sendiri, dengan kewenangan khusus memutus sengketa di dalam kawasan. Insentif pajaknya dirancang serendah mungkin, hingga muncul wacana nol persen.

Perhatikan apa yang sebetulnya dipagari di dalam kamar itu. Pengadilannya, kata para perancang, akan menganut common law, tradisi hukum Anglo-Saxon, bukan hukum perdata yang kita warisi dan pakai di seluruh negeri. Pengawasan lembaga keuangan di dalamnya dikeluarkan dari kewenangan Otoritas Jasa Keuangan. Pajak, imigrasi, perizinan, semua diberi rezim tersendiri. Maka yang berpindah bukan sekadar lokasi, melainkan seluruh sistem. Di sepetak tanah itu, hukum yang berlaku bukan hukum yang berlaku di rumah kita sendiri. Sebuah negara kecil di dalam negara, dengan aturan main yang lahir dari tempat lain, dirancang dengan sengaja agar modal global merasa seperti sedang berada di rumahnya sendiri.

Mudah membaca semua ini sebagai kedaulatan yang menyusut. Tetapi ada pertanyaan yang lebih besar: mengapa negara berdaulat abad ke-21 kini bersaing dengan menawarkan rezim hukum. Yang berlomba bukan lagi produk domestik bruto. Yang berlomba adalah yurisdiksi melawan yurisdiksi. Modal global tidak lagi memilih negara. Ia memilih sistem hukum, sistem pajak, sistem arbitrase. Dan negara, satu per satu, mulai mengemas ulang hukumnya sendiri agar layak dipilih.

Mengapa hukum yang dikemas ulang begitu memikat modal. Katharina Pistor, guru besar hukum Columbia, menyebut kekayaan tidak lahir dari pasar semata, melainkan ketika hukum memberi sesuatu kode istimewa. Maka yang dibeli investor bukan pajak rendah. Yang dibeli adalah kepastian. Bila kepastian tinggi, pajak tinggi pun rela dibayar. Bila kepastian rendah, nol persen sekalipun tak menarik. PFII adalah pengakuan bahwa modal global menilai kepastian hukum umum kita belum cukup teguh. Maka sepetak kamar ditembok, tempat kepastian bisa dijanjikan. Kedaulatan mulai dijual bukan borongan, melainkan modular, sepotong demi sepotong. PFII bukan sekadar cara menarik modal. Ia pertanda bahwa kepastian hukum kini sebuah infrastruktur, sama pentingnya dengan pelabuhan, listrik, dan jalan tol.

Kalimat itu tulang punggung seluruh persoalan, dan ia punya silsilah. Dari City of London yang menjadi kota di dalam kota, menurun ke Dubai dan Abu Dhabi, lalu ke Astana di Kazakhstan, masing-masing dengan hukum dan pengadilan sendiri, dan kini sampai ke negeri kita. Sejarah menyimpan pendahulunya yang jauh lebih pahit. Pada abad ke-19, di pesisir Tiongkok, berdiri kawasan-kawasan tempat hukum bangsa asing berlaku di atas tanah tuan rumah. Shanghai mengenangnya sebagai bagian dari abad yang penuh luka. Bedanya perlu kita akui terang-terangan. Dulu enklave dipaksakan lewat meriam. Kini kita merancangnya sendiri. Itu tidak membuatnya lebih ringan, melainkan lebih berat, sebab lahir dari pilihan.

Dan pilihan selalu punya waktunya. Mengapa sekarang, dan bukan sepuluh tahun lalu. Karena geografi modal sedang bergeser. Uang global menghindari perang, sanksi, dan risiko mata uang, lalu mencari kamar yang tenang. Langkah ini tak berdiri sendiri. Danantara menghimpun aset negara ke dalam satu neraca. PFII membuka pintu hukum bagi modal dari luar. Satu sisi menghimpun apa yang kita punya, satu sisi mengundang apa yang belum. Keduanya membangun lapisan ekonomi yang berjalan di samping negara biasa.

Lapisan itu, dari jauh, tampak domestik. Didekati, ia sebuah tawaran menjadi yurisdiksi keuangan netral: bila Swiss untuk Eropa dan Singapura untuk Asia Tenggara, PFII ingin menjadi apa. Ia bukan hendak menggantikan Singapura, melainkan merebut sebagian rente yurisdiksi yang selama ini dinikmati tetangga. Beijing akan membacanya sebagai kemungkinan koridor modal netral di tengah rivalitasnya dengan Washington. Purbaya menyebut Jepang bukan tanpa alasan: Jepang negeri tabungan yang menua, kelebihan modal dan kekurangan pertumbuhan, yang uangnya harus mencari imbal hasil di luar. Yang datang ke kamar ini adalah dana kekayaan negara, dana pensiun, dan kantor pengelola kekayaan keluarga-keluarga terkaya dunia (family office).

Kembali ke rumah kita sendiri. Pada pekan yang sama saat enklave nol persen dirancang, Direktorat Jenderal Pajak mengakui: mereka belum mampu menghapus pajak atas pencairan Jaminan Hari Tua. Ruang fiskal sempit, belanja sekitar 3.800 triliun rupiah, penerimaan sekitar 3.200 triliun, sisanya utang. Beberapa pekan sebelumnya rupiah sempat menembus kisaran 18.000 per dolar, dan pada awal Juli ia masih bertahan dekat level itu. Sandingkan keduanya. Warga biasa tetap tunduk pada hukum umum yang dinilai kurang pasti, sekaligus pajak atas tabungan tuanya. Modal global ditawari kamar yang pasti sekaligus pajak nol. Dua kelas warga, bukan hanya dalam pajak, melainkan dalam kepastian hukum itu sendiri.

Di belakang dua kelas warga itu ada sebuah keputusan, dan di belakang keputusan ada yang memutuskan. Presiden Prabowo bukan tokoh yang sekadar bereaksi. Ia penerjemah: mengambil permintaan modal dunia akan kamar aman, menuangkannya ke bentuk kelembagaan Indonesia, dan berencana membacakannya 17 Agustus sebagai capaian. Menyebutnya penjual kedaulatan terlalu mudah. Ia lebih tepat disebut arsitek sebuah pilihan sulit: menarik modal dunia tanpa membuat hukum negara sendiri bertingkat. Pertanyaannya bukan apakah ia bertindak, melainkan apa yang sedang ia bangun, dan atas dasar apa kita menyetujuinya sebelum membacanya.

Sebab yang paling menekan justru yang tak hadir. Teks pasalnya belum terbit. Lokasinya belum pasti. Siapa yang diundang dalam partisipasi publik baru akan ditentukan Panja. Dan kata kedaulatan, yang paling sering diucap untuk menenangkan, diulang justru karena erosinya yang jadi kecemasan.

Satu pertanyaan menentukan artinya. Apakah PFII sebuah pengecualian, atau sebuah cetakan. Bila pengecualian, ia hanya sepetak tanah yang istimewa. Bila cetakan, kita sedang mengubah cara sebuah negara bekerja, satu kamar setiap kali.

Panggungnya sudah disiapkan: akan ada bendera, akan ada kata Dubai, akan ada kebanggaan sebuah bangsa yang akhirnya memiliki pusat finansial sendiri. Arsitekturnya belum, masih berupa pasal yang belum kita baca. Kita diminta bertepuk sebelum melihat cetak biru. Bahaya sesungguhnya bukan gedung itu berdiri, sebab gedung bisa dirobohkan dan preseden tidak. Bila tiap negara mulai menyewakan hukumnya untuk merebut modal dunia, yang bersaing bukan lagi ekonomi melawan ekonomi, melainkan makna negara itu sendiri. Dan yang paling mudah tergadai justru asas yang paling mendasar dari sebuah republik: bahwa hukum berlaku sama, bagi pekerja yang kehilangan pekerjaannya maupun bagi modal yang terbang dari benua lain.

Bagian pertama dari trilogi Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII)

**********************

Tentang Penulis

Dr. Wim Tangkilisan, S.H., M.Sc.
Pemimpin Redaksi PinterPolitik.com
Chairman, PinterPolitik Center for Strategic Policy Analysis

Hak cipta dilindungi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penggandaan, pengutipan, atau penyebaran sebagian atau seluruh tulisan ini tanpa izin tertulis dapat dikenai ketentuan pidana Pasal 113.

Tiga aliran musik baru dari Indonesia kini merajai tangga lagu. Mungkinkah trisula ini diam-diam sedang melawan dominasi musik dunia? 

PinterPolitik.com

“Selamat datang di liga baru” – Tenxi, “ANTHEM JAWIR” (2026)

Cupin sedang memutar tangga lagu digital ketika ia menyadari sesuatu yang ganjil. Tiga jenis bunyi yang selama ini terpisah kini duduk berdampingan di puncak.

Yang pertama adalah hip-dut, persilangan antara hip-hop dan dangdut yang tumbuh dari skena koplo digital. Cupin menyebutnya bahasa massa, sebab genre ini menyatukan pendengar lintas kelas seperti yang jarang bisa dilakukan aliran lain di negeri ini.

Ia teringat trio Tenxi, Naykilla, dan Jemsii yang meledakkan lagu “Garam dan Madu” hingga merajai tangga lagu digital. Ketiganya bukan musisi dangdut tulen, tetapi justru dari tangan generasi muda itulah dangdut menemukan wajah barunya yang segar dan digemari lintas usia.

Yang kedua adalah gelombang girl group, dengan no na sebagai penandanya. Kuartet asal Jakarta, Lombok, dan Bali besutan 88rising itu membawa identitas “Nona” ke panggung yang selama ini dikuasai format Korea.

Yang ketiga, dan menurut Cupin paling mengejutkan, adalah gelombang musik Indonesia Timur. Nama seperti Silet Open Up, Toton Caribo, dan Ecko Show membawa dialek Flores, Kupang, dan Papua dari pesta rakyat menuju arus utama nasional.

Cupin ingat betul momen ketika lagu “Tabola Bale” milik Silet Open Up dinyanyikan di Istana Merdeka pada perayaan kemerdekaan ke-80. Bunyi dari timur yang dahulu dianggap lokal itu kini menggema di jantung protokoler kenegaraan.

Ia juga memperhatikan bahwa ketiga arus ini tumbuh di era yang sama, yakni era ketika platform digital meruntuhkan sekat antara pusat dan daerah. Sebuah lagu dari Ngada atau sebuah tarian dari Kupang kini bisa menjangkau jutaan telinga tanpa harus melewati studio besar di ibu kota.

Baginya, ini bukan tiga tren yang kebetulan naik bersamaan. Ini menyerupai sebuah trisula, tiga ujung tombak yang muncul dari geografi budaya yang berbeda tetapi mengarah ke satu titik.

Cupin lantas termenung memikirkan implikasi yang lebih besar. Jika tiga arus ini benar sebuah trisula, maka pertanyaannya bukan lagi soal selera, melainkan soal kekuatan.

Dua pertanyaan menggantung di benaknya. Apakah masing-masing ujung ini sebenarnya sedang menantang satu kekuatan musik asing yang selama ini mendominasi telinga bangsa? Dan jika benar, aliran apa yang mereka lawan?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Tiga Ujung Trisula dan Hegemon yang Ditantang

Cupin mulai memilah sifat tiap aliran dan menemukan pola yang rapi. Setiap ujung trisula ternyata berhadapan dengan satu hegemon sonik global yang berbeda.

Hip-dut baginya adalah benteng pasar dalam negeri. Genre ini tidak menolak hip-hop global, melainkan menyerapnya lalu menambatkannya pada akar dangdut yang telah mendarah daging.

Cupin teringat gagasan Joseph Nye dalam bukunya Soft Power: The Means to Success in World Politics. Nye menegaskan bahwa daya tarik budaya adalah bentuk kekuasaan, tetapi ia mengingatkan bahwa daya tarik tanpa mekanisme konversi hanya melahirkan kekaguman, bukan pengaruh.

no na, di ujung kedua, bertanding di lapangan yang sama dengan K-pop. Alih-alih meniru mentah-mentah, kelompok ini meminjam tata bahasa format global sambil mengibarkan identitas Nusantara sebagai pembeda di pasar yang oleh media disebut SEA-Pop.

Cupin melihat relevansi tesis Michael Porter dalam karyanya “The Competitive Advantage of Nations”. Porter menjelaskan bahwa keunggulan sebuah bangsa lahir dari faktor yang sulit ditiru pesaing, dan identitas lokal no na adalah faktor semacam itu.

Ujung ketiga, gelombang timur, menurut Cupin justru yang paling tidak tergantikan. Vokal, harmoni, dan ritme dari Flores hingga Papua adalah aset bunyi yang tidak bisa direplikasi oleh pabrik musik Korea maupun Barat.

Silet Open Up, Toton Caribo, dan Ecko Show membawa dialek timur sebagai padanan atas reggaeton dan Afrobeats yang kini menguasai tangga lagu dunia. Cupin menyebutnya kelangkaan yang bernilai, sebab dalam pasar yang kelebihan pasokan produk seragam, justru yang langkalah yang dicari.

Ia mengamati bahwa musik timur memiliki sifat komunal yang khas. Repetisi frasa pendek dan ajakan menari bersama membuatnya mudah menyebar di lintas generasi, sebuah karakter yang justru sulit direkayasa oleh industri.

Ia lalu teringat konsep cultural capital yang dirumuskan Pierre Bourdieu dalam esainya “The Forms of Capital”. Bourdieu menjelaskan bahwa selera dan bentuk seni adalah modal yang dapat dikonversi menjadi modal ekonomi, dan trisula ini adalah stok modal budaya yang belum sepenuhnya dicairkan.

Cupin menyadari bahwa perlawanan ini tidak bersifat menutup pintu. Ketiga ujung menang bukan dengan menghadang genre asing, melainkan dengan menumbuhkan alternatif yang cukup kuat untuk merebut waktu dengar secara sukarela.

Dua pertanyaan baru muncul di kepalanya. Jika trisula ini memang sanggup menandingi para hegemon, bagaimana caranya agar ia menjadi kekuatan ekonomi, bukan sekadar kebanggaan sesaat? Dan pelajaran apa yang bisa dipetik dari negara lain yang lebih dahulu berhasil?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Menempa Trisula Menjadi Kedaulatan

Cupin memahami bahwa sebuah trisula tanpa gagang hanyalah tiga tombak yang tercecer. Peran negara adalah menempa gagang yang menyatukan ketiga ujung itu.

Ia belajar dari empat model dunia. Korea Selatan membuktikan bahwa keterlibatan negara yang koheren melalui subsidi ekspor budaya dan pelatihan sistematis mampu mempercepat penetrasi pasar.

Nigeria menunjukkan hal berbeda melalui Afrobeats. Di sana diaspora dan platform digital menggantikan peran negara sebagai kanal distribusi ke seluruh dunia.

Kolombia dan Puerto Riko menjadikan reggaeton sebagai bahasa lintas negara di Amerika Latin. Cupin mencatat bahwa genre lokal bisa menjadi identitas seluruh kawasan bila dirawat dengan kolaborasi.

Jepang justru menjadi peringatan bagi Cupin. Pasar domestik J-pop yang terlalu nyaman membuat industrinya terkunci di dalam negeri dan berhenti mengekspor.

Dari perbandingan itu, Cupin menyimpulkan bahwa Indonesia memiliki bahan baku ala Nigeria, kedalaman pasar ala Jepang, dan potensi format ala Korea. Yang belum ada hanyalah gagang yang menyatukan ketiganya.

Cupin membayangkan empat pilar gagang tersebut. Pilar pertama adalah royalti melalui penegakan hak cipta digital, dan pilar kedua adalah talenta melalui akademi pelatihan lintas daerah.

Pilar ketiga adalah distribusi dengan mengaktifkan jaringan diaspora Indonesia di berbagai negara. Pilar keempat adalah diplomasi, yakni menjadikan musik sebagai bagian resmi dari agenda politik luar negeri.

Ia menyadari bahwa logika trisula bukanlah penjumlahan, melainkan perkalian. Ketika hip-dut membiayai infrastruktur industri, no na membuka pintu kawasan, dan gelombang timur mengangkat citra premium, ketiganya saling menopang dalam sebuah efek aglomerasi.

Ia melihat logika hilirisasi yang selama ini identik dengan nikel dapat berlaku pula untuk budaya. Alih-alih mengekspor bahan mentah berupa talenta yang lari ke luar negeri atau lagu yang dibajak tanpa royalti, negara dapat mendorong ekspor produk jadi yang bernilai tambah.

Cupin teringat kerangka David Throsby dalam bukunya Economics and Culture. Throsby membedakan nilai budaya dari nilai ekonomi, tetapi menegaskan bahwa keduanya saling memperkuat bila ada kebijakan yang menjembatani.

Bagi Cupin, di sinilah relevansi lama gagasan import substitution yang pernah dirumuskan Raul Prebisch bagi ekonomi kawasan berkembang. Substitusi ini bukan proteksi yang menutup akses, melainkan penumbuhan produk domestik yang cukup kompetitif untuk dipilih orang atas kehendak sendiri.

Cupin menutup renungannya dengan satu keyakinan yang tenang. Trisula sonik ini bukan soal menang atau kalah melawan bunyi dari luar, melainkan soal apakah bangsa ini cukup jeli mengubah kekayaan bunyinya yang tumbuh sendiri menjadi kekuatan ekonomi dan diplomasi yang terukur. Momentum sudah tersedia dan bahan bakunya berlimpah, sehingga yang tersisa hanyalah kemauan untuk menggenggam ketiga ujung itu dalam satu gagang kebijakan yang sabar dan berkelanjutan. (A43)

Setelah empat tahun diam, Tulus rilis “Teh Hijau” tanpa gembar-gembor. Mengapa justru keheningan yang membuatnya makin dinanti? 

PinterPolitik.com

“Mungkin ini siklusnya. Sudah garis jalannya” – Tulus, “Teh Hijau” (2026)

Cupin membuka ponselnya pada suatu pagi akhir Juni dan mendapati lini masanya riuh oleh satu nama. Tulus, musisi yang empat tahun tidak merilis karya baru, tiba-tiba mengumumkan lagu berjudul “Teh Hijau”.

Yang membuat Cupin terpaku bukan lagunya, melainkan caranya hadir. Pengumuman itu datang hanya sehari sebelum rilis, tanpa gempuran promosi yang biasanya mengiringi peluncuran seorang bintang.

Satu potong sampul berwarna hijau dan sebaris kalimat teaser sudah cukup menggerakkan publik. Cupin melihat warganet berbondong menyambut, sebagian bahkan menuliskan istilah yang menggelitik, yaitu “sungkem suhu”.

Cupin merenung sejenak tentang paradoks yang ada di hadapannya. Di era ketika algoritma menghukum keheningan dan menuntut kehadiran tanpa henti, Tulus justru melakukan kebalikannya dan tetap menang.

Empat tahun absen ternyata bukan kelemahan bagi sang musisi. Bagi Cupin, keheningan panjang itu tampak seperti kelangkaan yang justru menaikkan nilai sebuah karya.

Ia teringat bahwa fenomena serupa tidak hanya milik dunia musik. Sosok publik mana pun yang bersandar pada persepsi orang banyak menghadapi persoalan yang sama, yakni bagaimana menjaga daya tarik agar tidak lekas pudar.

Cupin membayangkan betapa sulitnya menahan godaan untuk selalu terlihat di era serba cepat ini. Menghilang terlalu lama berisiko dilupakan, sedangkan tampil terus-menerus berisiko kehilangan bobot.

Cupin lalu berpikir bahwa persoalan ini sesungguhnya adalah persoalan klasik tentang kekuasaan dan kharisma. Ia menduga bahwa apa yang dilakukan Tulus punya cerminannya di panggung politik Indonesia.

Ia membayangkan bahwa jalan menjaga pamor ternyata tidak tunggal. Ada figur yang bertahan dengan cara menghilang, dan ada pula yang bertahan justru dengan cara selalu hadir.

Dua pertanyaan menggantung di benak Cupin sebelum ia melangkah lebih jauh. Mengapa keheningan justru bisa menjadi sumber kekuatan bagi sebagian figur? Lalu, apakah cara Tulus merawat pamornya punya padanan di sosok publik lain yang sehari-hari terlihat berlawanan dengannya?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Rutinisasi Kharisma dan Dua Wajah Ketenaran

Cupin menelusuri gagasan sosiolog Jerman, Max Weber, yang jauh hari sudah membedah watak kharisma. Dalam pemikiran Weber, kharisma adalah otoritas yang lahir dari kepercayaan orang banyak pada kualitas luar biasa seorang figur.

Weber mengingatkan bahwa kharisma adalah kekuasaan yang paling memikat sekaligus paling rapuh. Ia menyebut proses pemudaran itu sebagai rutinisasi kharisma, yaitu ketika pesona yang istimewa perlahan luruh menjadi hal yang biasa dan hambar.

Bagi Cupin, di sinilah letak kecerdikan Tulus dalam menahan diri. Sang musisi seolah paham bahwa kharisma harus dirawat dengan disiplin, bukan diumbar sampai kehilangan aura.

Cupin menemukan penjelasan tambahan dari filsuf Georg Simmel dalam bukunya, The Philosophy of Money. Simmel berargumen bahwa nilai tidak lahir dari benda itu sendiri, melainkan dari jarak yang harus ditempuh untuk memperolehnya.

Empat tahun keheningan Tulus, dalam kacamata Cupin, adalah jarak yang membuat satu lagu terasa bagai peristiwa besar. Sesuatu yang selalu tersedia kehilangan pesonanya, sedangkan sesuatu yang langka justru terasa berharga.

Cupin juga teringat gagasan filsuf Prancis, Guy Debord, dalam karyanya, The Society of the Spectacle. Debord menggambarkan masyarakat modern sebagai banjir tontonan yang tidak pernah berhenti mengalir.

Dalam lautan konten yang tak henti itu, justru keheningan yang paling mencolok mata. Cupin menyimpulkan bahwa ketika semua orang berteriak, figur yang memilih diam berubah menjadi tontonan yang paling kuat.

Untuk menguji gagasannya, Cupin mencari sosok yang berdiri di kutub berlawanan dari Tulus. Ia menemukannya pada figur Raffi Ahmad, seorang bintang yang kharismanya justru dibangun dari kehadiran maksimal.

Raffi tampil di banyak layar, banyak acara, dan banyak peran sekaligus. Bagi Cupin, nilai Raffi bukan terletak pada kelangkaan, melainkan pada kehadiran yang nyaris tanpa jeda dan persona yang mudah ditebak.

Cupin menyadari bahwa model Raffi sama sahnya dengan model Tulus, hanya saja bekerja lewat logika yang bertolak belakang. Publik menyukai Raffi justru karena tahu persis sosok yang akan mereka temui setiap kali ia muncul.

Pola semacam ini, dalam pengamatan Cupin, juga hidup di panggung dunia. Aktor Dwayne Johnson yang dijuluki The Rock merawat pamornya lewat rangkaian film beruntun dan kehadiran harian di media sosial dengan persona yang selalu konsisten.

Cupin lalu menimbang bahwa dua kutub ini ibarat dua jenis merek yang berbeda. Kelangkaan barang mewah yang sesekali hadir berhadapan dengan keandalan barang harian yang selalu tersedia dan tepercaya.

Ia merasa kerangka ini terlalu berharga untuk berhenti di dunia hiburan saja. Cupin curiga bahwa pasangan kutub yang serupa bisa ditemukan pada dua sosok besar dalam politik Indonesia.

Dua pertanyaan kembali menggantung sebelum Cupin melanjutkan penelusurannya. Apakah kelangkaan dan ketersediaan itu juga menjelaskan cara para pemimpin politik bertahan? Lalu, siapakah dua sosok yang paling jernih mewakili masing-masing kutub itu di ranah kekuasaan?

Dua Presiden dan Seni Bertahan yang Berbeda

Cupin mengarahkan perhatiannya kepada Susilo Bambang Yudhoyono sebagai wakil dari kutub kelangkaan. Setelah tidak lagi memegang jabatan eksekutif, SBY jarang membanjiri ruang publik dengan pernyataan.

Ketika SBY memilih bersuara, bobotnya terasa besar justru karena kelangkaannya. Cupin melihat bahwa sang figur merawat citra sebagai negarawan yang berada di atas hiruk-pikuk, dengan memilih momen alih-alih memenuhi setiap ruang.

Dalam pandangan Cupin, cara SBY sangat menyerupai cara Tulus menahan diri. Keduanya menjadikan keheningan sebagai semacam tabungan yang bunganya adalah perhatian publik saat mereka akhirnya berbicara.

Cupin teringat pula pada ekonom Sherwin Rosen lewat tulisannya yang termuat dalam jurnal “The American Economic Review” dengan judul “The Economics of Superstars”. Rosen menjelaskan bahwa segelintir bintang mampu menyerap sebagian besar perhatian pasar ketika reputasi mereka telah mapan, sehingga keheningan sekalipun tidak menggeser posisi mereka di puncak.

Di kutub yang berlawanan, Cupin menempatkan Joko Widodo sebagai wakil dari ketersediaan. Kharisma Jokowi sejak awal dibangun di atas kedekatan, dengan citra merakyat dan gaya blusukan yang menuntut kehadiran terus-menerus.

Cupin memahami bahwa model Jokowi tidak bersandar pada jarak, melainkan pada konsistensi persona yang stabil dari waktu ke waktu. Kekuatannya terletak pada keterdugaan, sebab publik tahu persis sosok yang akan mereka temui.

Bagi Cupin, simetri ini terasa rapi dan memikat. Tulus berbanding Raffi, seperti SBY berbanding Jokowi, yaitu dua pasang yang mewakili kutub yang sama di ranah yang berbeda.

Cupin pun menegaskan kepada dirinya sendiri bahwa ini bukan soal kutub mana yang lebih unggul. Kelangkaan cocok bagi figur yang otoritasnya bersandar pada keahlian dan bobot, sedangkan ketersediaan cocok bagi figur yang otoritasnya bersandar pada kedekatan sehari-hari.

Ia mencatat bahwa memaksakan strategi yang keliru justru bisa merusak fondasi seorang figur. Menghilang lama akan menggerus sosok yang mengandalkan kedekatan, sedangkan tampil terlalu sering dapat memicu apa yang Cupin sebut sebagai inflasi kharisma.

Cupin menutup renungannya dengan sebuah kesimpulan yang tenang dan tidak berpihak. Ia menyadari bahwa yang membedakan figur yang bertahan lama dari yang lekas meredup bukanlah besarnya kharisma yang mereka miliki di awal, melainkan kejernihan mereka dalam memilih cara merawatnya. 

Empat tahun Tulus memilih diam, SBY memilih momen dengan cermat, dan Jokowi memilih menjaga personanya tetap konsisten, dan ketiganya menempuh jalan berbeda menuju tujuan yang sama, yaitu membuat kehadiran mereka tetap terasa berharga di mata orang banyak. (A43)

Audio dibuatAudio dibuat menggunakan AI.

Dr. Wim Tangkilisan, S.H., M.Sc.
Pemimpin Redaksi PinterPolitik.com
Chairman, PinterPolitik Center for Strategic Policy Analysis

KATA PEMRED #48
PinterPolitik.com

Di sebuah lantai data center di Jakarta, sistem Nvidia GB200 mendengung nyaris tanpa suara. Ia didinginkan cairan, menyala sepanjang malam, melatih kecerdasan yang kelak menjawab pertanyaan jutaan orang. 2.000 kilometer ke timur, di sebuah pulau di gugusan Nusa Tenggara, sebuah genset diesel menggeram menyalakan lampu sampai tengah malam, lalu berhenti. Sisa malam diserahkan pada gelap.

Dua bunyi itu milik satu negara yang sama. Yang pertama, masa depan yang kita beli. Yang kedua, fondasi yang seharusnya menopangnya. Jarak di antara keduanya bukan sekadar 2.000 kilometer. Ia jarak antara ambisi dan daya, dan itulah pokok opini ini.

Selama dua tahun, percakapan dunia tentang kecerdasan buatan berputar pada satu poros: siapa menguasai chip tercanggih, Amerika Serikat atau Tiongkok. Tahun 2026 menunjukkan poros itu sudah tidak cukup. Washington melunakkan kontrol dan memberi izin terbatas atas chip H200 ke Tiongkok, sementara Beijing justru menahan diri demi mempercepat chip buatannya sendiri. Ketika yang membendung dan yang dibendung bertukar posisi, jelas bahwa perang chip bukan lagi kunci untuk membaca perlombaan ini.

Sebab panggung sesungguhnya telah bergeser. Belanja modal empat raksasa teknologi Amerika, yaitu Microsoft, Alphabet, Amazon, dan Meta, menembus 725 miliar dolar AS tahun ini, naik 77 persen dalam setahun. Bila digabung dengan pemain lain, belanja infrastruktur compute global mendekati 1 triliun dolar. Uang sebesar itu tidak mengalir ke algoritma. Ia mengalir ke beton, tembaga, dan gardu. Perlombaan model telah berubah menjadi perang infrastruktur.

Dan di titik itulah sang hegemon tersandung, bukan oleh kekurangan chip, melainkan oleh kekurangan listrik. Di Ashburn, Virginia, jantung data center dunia, harga kapasitas jaringan melonjak lebih dari sepuluh kali lipat sejak 2024, dan tagihan rumah tangga di sekitarnya ikut naik belasan persen. Antrean untuk menyambung ke jaringan membentang bertahun-tahun, sampai sejumlah perusahaan memilih membangun pembangkit sendiri dan memintas jaringan publik.

Maknanya jelas. Jaringan listrik paling matang di dunia, di negara terkaya di dunia, megap-megap menahan beban kecerdasan buatan. Kesenjangan daya bukan aib khas satu bangsa. Ia adalah ciri universal dari tumbukan antara AI dan energi. Setiap negara yang ingin menyalakan kecerdasan akan bertemu tembok yang sama, hanya pada ketinggian yang berbeda.

Titik langka itu diam-diam berpindah. Selama ini semua mata tertuju pada chip sebagai sumber daya yang diperebutkan. Kini yang justru sulit didapat adalah transformator, switchgear, kabel tegangan tinggi, turbin, sistem pendingin, izin transmisi, dan tenaga listrik terampil. Chip bisa dipesan dalam hitungan pekan. Sebuah gardu induk baru bisa memakan waktu bertahun-tahun. Perlombaan telah berpindah dari silikon ke tembaga, dan tembaga jauh lebih lambat.

Indonesia sudah membangun lantai atas gedung ini dengan cepat dan mengesankan. Indosat lewat Lintasarta, menurut pengumuman perusahaan, mengoperasikan AI Factory berdaulat pertama di Asia Tenggara dengan sistem GB200 mutakhir. Firmus menggandeng Nvidia membangun pusat data baru pada pertengahan tahun ini. Sahabat-AI, GPU Merdeka, dan Pusat Unggulan Kecerdasan Buatan bersama Komdigi telah berdiri. Kita memasang lapisan mahkota kedaulatan digital, satu demi satu, dengan bangga.

Namun seluruh lapisan mahkota itu bertumpu pada satu fondasi yang jarang disebut dalam pidato peluncuran: jaringan listrik nasional. Di wilayah 3T, jaringan itu masih bersandar pada mesin diesel, tanpa gardu induk transmisi, dengan biaya pokok penyediaan yang timpang. Ini bukan kelalaian satu perusahaan. Ini beban sistemik sebuah negara kepulauan yang jaringannya memang tidak pernah dirancang untuk memikul kelas beban seperti ini. Permintaan listrik pusat data di Asia Tenggara diperkirakan lebih dari dua kali lipat menjelang 2030. Pertanyaannya menjadi konkret. Bukan seberapa canggih mesin yang kita pasang, melainkan seberapa kokoh jaringan yang menyalakannya.

Sebuah kapal peti kemas merapat di Tanjung Priok membawa chip yang harganya setara satu pulau kecil. Derek mengangkatnya, truk membawanya, dan dalam beberapa pekan ia sudah berdengung di sebuah pusat data. Hampir segala hal untuk kedaulatan kecerdasan bisa masuk lewat pelabuhan ini. Chip bisa diimpor. Kerangka model bisa diunduh. Tenaga ahli bisa dilatih. Kecuali satu hal. Elektron yang stabil, murah, dan bersih tidak pernah datang dalam peti kemas. Ia harus lahir di tanah sendiri, atau ia tidak akan ada.

Di sinilah kesadaran yang sering luput itu mengeras. Di lapisan model, kita menumpang. Di lapisan chip, kita mengimpor. Hanya di lapisan energi sebuah kekuatan menengah masih bisa benar-benar berdaulat, sebab elektron bersifat lokal secara hakiki dan tidak bisa dikirim dari Silicon Valley maupun Shenzhen. Ironinya tajam. Justru di lapisan yang paling berdaulat itu fondasi kita paling rapuh, dan justru di lapisan itu pula endowment kita paling kaya: matahari yang melimpah, panas bumi yang dalam, air yang deras di wilayah yang sama yang kini gelap selepas tengah malam. Makna elektron pun bergeser. Ia tidak lagi sekadar komoditas utilitas yang mengalir ke lampu dan mesin. Ia telah menjadi bahan baku kecerdasan.

Ini membalik arah percakapan kedaulatan AI kita. Selama ini AI diperlakukan sebagai urusan digital, seolah cukup ditangani satu kementerian digital. Padahal sejak ia berhenti menjadi perangkat lunak dan menjelma menjadi bangunan fisik, AI telah menjadi urusan ESDM, PUPR, ATR, Bappenas, PLN, dan Danantara sekaligus. Negara yang masih menempatkan AI di satu meja kementerian akan tertinggal dari negara yang memperlakukannya sebagai proyek infrastruktur lintas sektor. Listrik terbarukan bukan lagi sekadar agenda transisi iklim. Ia substrat kedaulatan kecerdasan itu sendiri. Program surya nasional yang selama ini dibingkai sebagai dekarbonisasi sebenarnya adalah pembangunan infrastruktur kecerdasan.

Beban sebesar ini tidak dirancang untuk dipikul sendiri oleh utilitas mana pun di dunia. Jaringan Amerika membuktikannya. Maka jalan keluarnya bukan menuntut satu perusahaan menanggung yang mustahil, melainkan memberi jaringan itu mandat fiskal yang setara dengan bebannya. Melalui Undang-Undang 1 Tahun 2025 dan Peraturan Pemerintah 15 Tahun 2025, saham Seri B PLN telah beralih ke BKI sebagai induk operasional Danantara. Danantara kini memegang saham negara di PLN. Pertanyaan yang layak diuji bukan lagi dari mana dana transmisi datang, melainkan apakah struktur yang sudah ada ini dapat menjadi instrumen pembiayaan jangka panjang untuk gelombang belanja modal kedua, yaitu jaringan dan pembangkit setelah chip dan pusat data. Beban compute bukan risiko yang harus ditakuti, melainkan kelas aset yang menjustifikasi pembiayaan transmisi.

Neraca yang menyala, dalam Kata Pemred “Diesel yang Padam, Neraca yang Menyala”, kini menghadapi tagihan berikutnya. Kecerdasan buatan bukan sekadar pelanggan besar. Ia ujian apakah kedaulatan digital yang kita rakit di lantai atas punya fondasi yang berdaulat pula di lantai dasar.

Kembali ke dua bunyi tadi. Dengungan mesin di Jakarta dan geraman diesel yang berhenti di timur bukan dipisahkan oleh jarak. Mereka dipisahkan oleh sebuah jaringan yang belum dirancang untuk menyatukan keduanya. Bangsa yang sanggup mempertemukan dua bunyi itu, sehingga elektron yang sama mengalir dari tanahnya sendiri untuk menyalakan lampu di pulau dan otak digital di ibu kota, adalah bangsa yang benar-benar berdaulat atas kecerdasannya. Sisanya hanya menyewa masa depan, dan membayarnya dengan mata uang orang lain.

**********************

Tentang Penulis

Dr. Wim Tangkilisan, S.H., M.Sc.
Pemimpin Redaksi PinterPolitik.com
Chairman, PinterPolitik Center for Strategic Policy Analysis

Hak cipta dilindungi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penggandaan, pengutipan, atau penyebaran sebagian atau seluruh tulisan ini tanpa izin tertulis dapat dikenai ketentuan pidana Pasal 113.