Gus Dur dan Seni Merangkul Papua

Oleh Rima Widya, Sarjana Hubungan Internasional, UPN “Veteran” Yogyakarta

Gus Dur dan Seni Merangkul Papua
Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ketika diwawancarai di Jakarta pada tahun 2008. (Foto: Reuters)
6 minute read

Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dikenal dengan pendekatannya yang diplomatis dalam merangkul masyarakat Papua. Mungkin, pendekatan ala Gus Dur ini bisa menjadi pelajaran bagi pemerintahan sekarang.


PinterPolitik.com

“Kita tidak punya orang-orang yang mendalami persoalan Papua dan melahirkan narasi yang bisa merangkul orang Papua. Narasi yang seperti Gus Dur” -Simon Patrice Morin, Anggota DPR periode 2004-2009 asal Papua Barat

Setelah tindakan persekusi dan diskriminasi mahasiswa Papua di Malang dan Surabaya, serta kericuhan besar yang pecah di Wamena, Nduga, dan sejumlah daerah lain di Papua, artikel-artikel soal Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan diplomasinya dalam menyelesaikan persoalan Papua kembali bermunculan. Bagaimana tidak? Tak sampai enam bulan pasca dilantik sebagai presiden, Gus Dur mengubah nama Irian Jaya menjadi Papua. Bagi orang Papua, mengembalikan nama Papua adalah mengembalikan kehormatan orang Papua di tanahnya sendiri.

Para pemangku kebijakan di Kabinet Indonesia Maju kali ini hendaknya memang perlu menengok kembali cara-cara Gus Dur dalam upaya resolusi konflik di Papua dan Papua Barat. Pendekatan kultural dan psikososial ditampakkan dengan membuka ruang dialog dengan pimpinan-pimpinan gerakan Papua dan membangun kedekatan emosional dengan masyarakat Papua. Gus Dur juga mefasilitasi Kongres Rakyat Papua II yang membahas isu-isu penting seputar penyelesaian berbagai kisruh pelanggaran HAM dan hak-hak dasar masyarakat Papua – diikuti sekitar 400-an pemuda Papua Barat.

Dalam suatu wawancara yang dikutip Suadey dalam bukunya yang berjudul Gus Dur, Islam Nusantara, dan Kewarganegaraan Bineka, Gus Dur mengatakan, “Saya akan sumbang kalian untuk kongres sebanyak satu miliar. Ini bukan uang saya, tetapi uang Anda sendiri. Maaf, Indonesia baru bisa sumbang segitu. Moga-moga di waktu lain akan bisa mengembalikan lebih banyak kepada masyarakat Papua.” Gus Dur mengutarakan pesan demokrasi dengan cara yang begitu disederhanakan.

Gus Dur secara tegas menolak segala bentuk pendekatan represif dan militaristis yang pernah dijalankan di masa orde baru. Fleksibilitas Gus Dur dalam merespons isu juga tercermin dalam kebijakannya membiarkan bendera Bintang Kejora berkibar di bumi Cendrawasih sebagai lambang kedaerahan tanpa berpikir bahwa hal ini dipolitisir lebih jauh.


Baca juga :  Taktik Belanda Jokowi di Trans Papua?

Menurutnya, arti pengibaran Bintang Kejora sebagai simbol daerah ataupun simbol separatis bergantung pada perspektif masing-masing pihak yang tidak perlu diributkan, selama syarat untuk tetap terintegrasi dengan Indonesia tetap terjaga. Atas segala kerja keras dan upayanya untuk Papua, Gus Dur dijuluki juru damai Papua.

Dalam meresapi persoalan Papua, pemerintah harus berhenti memandang Papua dari sudut pandang Jakarta. Menyelesaikan persoalan Papua memang agaknya tak akan pernah cukup hanya dengan meneken proyek-proyek infrastruktur atau membuka keran investasi semata.

Salah satu sumber konflik yang terus mengundang bentrokan antara aparat keamanan dengan warga sipil adalah eksplorasi pertambangan emas terbesar di dunia milik Freeport McMoran Copper & Gold Inc. Dalam proses perundingan terkait status kontrak perusahaan antara pemerintah dengan PT Freeport McMoran Cooper & Gold Inc, Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme (LEMASA) meminta agar negosiasi tidak hanya berputar pada pembahasan soal divestasi saham tetapi juga mengenai sistem keamanan dan kerusakan lingkungan. Isu kerusakan lingkungan merupakan salah satu masalah krusial bagi masyarakat setempat, mengingat dampak limbah tambang (tailing) telah mencemari air dan menyebabkan kerusakan hutan.

Eksploitasi sumber daya alam yang terus menerus dilakukan dengan mengatasnamakan pembangunan dan kas daerah menuai sentimen di benak warga Papua. Hal ini dikarenakan masyarakat lokal masih bertumpu pada alam dalam membangun kesejahteraannya sehingga urgensi mengenai isu lingkungan seperti keseimbangan ekosistem hutan dan laut, serta kerusakan lingkungan menjadi lebih besar ketimbang pembangunan infrastruktur fisik.

Alih-alih menyejahterakan, pembukaan lahan dan eksploitasi sumber daya alam dalam rangka percepatan ekonomi oleh investor dan korporasi asing justru mempersempit ruang gerak masyarakat lokal untuk berdikari secara ekonomi. Merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS), Papua merupakan provinsi dengan penduduk miskin terbanyak – per Maret 2018 dengan persentase mencapai 21,2% di wilayah tersebut.

Baca juga :  Manuver Jokowi Gandeng Didi Kempot

Pendekatan kesejahteraan (prosperity approach) yang terus digencarkan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) pada periode 2014-2019 sebenarnya cukup membantu tetapi belum mampu menjawab utuh akar persoalan yang kian akut dan menumpuk. Keputusan pemerintah untuk melakukan pemblokiran internet beberapa waktu lalu, serta menambah jumlah aparat dengan dalih keamanan, nyatanya belum mampu mencapai stabilitas yang benar-benar diharapkan. Membaca kondisi keamanan yang cenderung inkonsisten, pemerintah harus berbesar hati untuk mengakui bahwa memang ada kekeliruan dalam pendekatan yang selama ini dilakukan.

Apabila ditinjau dari sudut pandang teoretis, dalam buku berjudul From Confrontation to Cooperation, Rothman menyebutkan setidaknya terdapat empat komponen utama dalam pendekatan penyelesaian konflik. Pertama, terdapat legitimasi dari masing-masing pihak untuk saling terbuka dalam komunikasi tingkat awal. Kedua, ada validasi informasi antar pihak yang berkonflik mengenai sebab, dampak, hambatan resolusi yang dialami. Ketiga, bersama-sama mencari pola yang sesuai untuk mengkomunikasikan perdamaian. Keempat, menciptakan suasana yang kondusif selama proses menemukan titik tengah.

Proposal yang mendorong perdamaian di Papua hendaknya masuk dalam prioritas pemerintahan Jokowi ke depan, terlebih Indonesia telah kembali dipercaya menduduki kursi komisi Dewan HAM PBB 2020-2022 dengan memperoleh 174 dukungan dari 192 negara anggota PBB. Setidaknya, ada tiga prioritas yang dibawa Indonesia dalam kewenangannya di komisi dewan HAM PBB.

Pertama, konsisten dalam mendorong pemajuan dan perlindungan HAM. Kedua, mendorong peran negara dalam kerjasama internasional dalam hal penghormatan, pemajuan dan perlindungan HAM. Ketiga, mengimplementasikan Rencana Aksi Nasional bidang HAM periode 2020-2024 melalui penguatan kemitraan untuk periode 2020-2024.

Kepercayaan dunia internasional terhadap kapabilitas Indonesia dalam mengelola isu HAM hendaknya perlu dibuktikan dengan meninggalkan seutuhnya cara-cara represif agar tidak menjadi bumerang bagi Indonesia di kancah internasional, serta menjadi faktor pencetus yang membuat isu referendum kembali mencuat.

Baca juga :  Makin Kuat, Jokowi Andalkan Luhut?

Luasnya wilayah, majemuknya suku bangsa, dan berbagai faktor lainnya membuat penerapan kebijakan tidak mampu memuaskan semua pihak sehingga rentan menimbulkan gesekan antar pihak dan potensi disintegrasi. Meski begitu, negosiasi politik dan seni Gus Dur dalam merangkul Papua tentu masih sangat relevan untuk diadopsi pemerintah dibawah komando Menteri Koordinator Bidang Hukum, Politik, dan Keamanan (Menko Polhukam) yang baru, Prof. Mahfud MD.

Negara harus mampu memberikan kejelasan hukum mengenai berbagai kasus pelanggaran HAM, diskriminasi, dan rasisme yang terjadi, serta menyesuaikan orientasi pembangunan yang sejalan dengan nilai-nilai kearifan masyarakat setempat. Ekosistem demokrasi dan narasi tentang Bhineka Tunggal Ika harus terus dipelihara dalam proses politik yang proaktif, bukan reaktif apalagi represif.

Sejarah panjang masa lalu Papua seharusnya menjadi pelajaran yang cukup berharga bagi pemerintah bahwa sebenarnya segala konflik Papua yang kembali hangat bukanlah sebuah kejadian yang didasari spontanitas maupun kecemburuan sosial belaka. Lebih jauh dari itu, konflik yang terjadi adalah akumulasi pengalaman diskriminatif dan trauma politik atas kegagalan pemerintahan Orde Baru dalam merangkul masyarakat Papua.

Seharusnya ini cukup untuk menjadi pertimbangan penting dalam mengambil langkah-langkah baru dengan pendekatan yang lebih menyentuh tatanan kehidupan setempat sehingga pemerintah tidak gagap dalam menyelesaikan persoalan Papua.

Tulisan milik Rima Widya, Sarjana Hubungan Internasional, UPN “Veteran” Yogyakarta.

“Disclaimer: Opini adalah kiriman dari penulis. Isi opini adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi PinterPolitik.com.”

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.