Gibran vs Purnomo: Battle Ground PDIP

Gibran vs Purnomo: Battle Ground PDIP
Gibran berharap tuah dukungan PDIP di Solo (Foto: Istimewa)
7 minute read

Pilwakot Solo akan menjadi panggung pertaruhan PDIP. Di tengah munculnya sosok putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wali kota, muncul gejolak dari pengurus di daerah yang tampaknya enggan mendukung pemilik brand martabak Markobar itu. Pasalnya telah ada nama Achmad Purnomo dan Tegoh Prakosa sebagai pasangan calon yang diinginkan. Tak heran, banyak pihak yang menyebutkan bahwa pertarungan di kota Solo sebetulnya akan dimenangkan oleh siapa saja yang didukung oleh PDIP. Namun, konteksnya akan punya implikasi besar dalam politik nasional, mengingat Solo sering disebut sebagai salah satu center of gravity di selatan Pulau Jawa.


PinterPolitik.com

“Man is by nature a political animal”.

:: Aristoteles ::

Mantan Perdana Menteri Inggris, Winston S. Churchill pernah berujar: “When there is no enemy within, the enemies outside cannot hurt you”. Kurang lebih kata-kata tersebut bisa diartikan bahwa ketika tidak ada musuh atau gejolak di dalam, maka musuh dan gejolak dari luar tak akan bisa “menyakitimu”.

Konteks kata-kata Churchill ini ia sampaikan ketika Inggris sedang terlibat dalam Perang Dunia II dan menghadapi ancaman dari Nazi Jerman. Sementara pada saat yang sama ada gejolak politik yang terjadi di internal negara tersebut, salah satunya The May 1940 War Cabinet Crisis akibat perbedaan sikap faksi-faksi politik internal terkait bagaimana menyikapi serangan Nazi.

Konteks persinggungan di internal inilah yang mirip dengan kasus yang terjadi pada PDIP, khususnya dalam konteks Pemilihan Wali Kota (Pilwakot) Solo yang sedianya akan berlangsung pada tahun 2020 ini. Bagaimana tidak, di tengah digdaya partai tersebut di wilayah ini, muncul gesekan di partai terkait siapa yang akan disodorkan sebagai calon wali kota.

Sebelumnya, diberitakan bahwa ketidakhadiran Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP beberapa hari lalu menjadi pergunjingan hangat. Bukan tanpa alasan, posisinya sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Solo memang menjadi kunci siapa yang akan menjadi ujung tombak di Pilkada kota tersebut di tahun 2020 ini.

Hal ini mendapatkan resonansi pemberitaan yang besar mengingat ada putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka yang telah menyatakan niatnya untuk maju dalam gelaran kontestasi elektoral lokal ini.

Sementara, pada saat yang sama DPC PDIP Solo yang dipimpin oleh Rudy justru telah jauh-jauh hari mengusung nama Achmad Purnomo yang saat ini menjabat sebagai Wakil Wali Kota Solo, didampingi Teguh Prakosa sebagai pasangan calon. Nama terakhir adalah Sekretaris DPC PDIP Solo.

Konteks inilah yang membuat muncul klaim dukungan pengurus di daerah hingga ke akar rumput yang makin kuat pada dua tokoh tersebut.

Akibatnya, ketika nama Gibran mencuat dan mendapatkan dukungan dari beberapa pihak – bahkan kemudian melakukan pendaftaran lewat PDIP – hal tersebut menimbulkan gesekan di tingkat akar rumput PDIP kota Solo.

Rudy memang menampik bahwa ketidakhadirannya di Rakernas adalah karena persoalan Pilkada dan menunjuk konteks cuaca ekstrem dan potensi bencana yang beberapa waktu terakhir ini melanda Indonesia sebagai alasan utama dirinya tak menghadiri acara tersebut.

Namun, jika merujuk pada pernyataan Sekjen PDIP – yang kini tengah disoroti terkait kasus suap komisioner KPU – Hasto Kristiyanto yang sempat menyebut akan memberikan teguran pada pengurus yang enggan mendukung Gibran, bisa dipastikan ada gesekan yang terjadi antara pengurus pusat dan daerah PDIP.

Apalagi, menurut Hasto, keputusan siapa yang akan dicalonkan di Pilkada harus mendapatkan arahan dari pengurus pusat partai, yang artinya juga akan melibatkan sang Ketua Umum, Megawati Soekarnoputri.

Dari pernyataan Hasto terebut, terbersit bahwa nama Gibran masih dilihat elite PDIP lebih menguntungkan secara politik. Konteks ini juga berhubungan erat dengan sentralnya posisi Solo sebagai salah satu center of gravity alias pusat gravitasi politik di kawasan selatan Jawa.

Tak heran ada yang menyebutkan bahwa pertempuran politik sebetulnya tak akan terjadi di hari pemungutan suara – sebab kans kemenangan PDIP jelas sangat besar, jika tidak ingin disebut mutlak – tetapi terjadi di saat-saat penentuan siapa yang akan menjadi calon yang diusung partai tersebut. Lalu, mungkinkah Gibran menyingkirkan Achmad Pramono dalam perebutan kursi calon dari PDIP?

Benteng Banteng di Solo

Bagi banyak orang, menyeruaknya Gibran masuk ke dalam politik adalah hal yang sangat menarik. Pasalnya, putra Jokowi ini awalnya tak banyak terlihat gelagatnya tertarik untuk terjun ke dunia politik.

Namun, setahun terakhir, perubahan drastis terjadi. Gibran mulai mengukur langkah dan menghitung peluangnya dalam politik. Ia diketahui telah mendaftar untuk menjadi kader PDIP. Tak tanggung-tanggung, setelah mendapatkan Kartu Tanda Anggota (KTA), ia langsung mendaftarkan diri sebagai calon wali kota, mengikuti jejak sang ayah.

Posisi Gibran sendiri sebenarnya jauh lebih menguntungkan. Statusnya sebagai putra presiden saja sudah lebih dari cukup untuk membuat popularitasnya tak tertandingi. Hasil survei yang dilakukan oleh Universitas Slamet Riyadi (Unsri) menempatkan popularitasnya di atas Achmad Purnomo.

Ia juga telah bertemu dengan Megawati Soekarnoputri pada Oktober 2019 lalu. Pertemuan ini punya signifikansi, apalagi jika melihat pernyataan Hasto yang memberikan teguran untuk pengurus DPC PDIP yang tidak “mengakomodasi” pencalonan Gibran.

Bagi PDIP, menempatkan calon yang tepat di kota Solo sangat penting. Solo adalah kota ketiga terbesar di selatan Jawa setelah Bandung dan Malang, terutama dari sisi jumlah penduduk. Walaupun dari sisi Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Solo ada di urutan 65 dari 514 kabupaten/kota, namun signifikansi kota ini secara politik besar bagi Indonesia secara keseluruhan.

Selain menjadi sentral pluralisme dan pergolakan budaya kejawaan – katakanlah seperti yang ditulis oleh Soejatno dan Benedict Anderson – Solo juga beberapa tahun terakhir cukup disorot dalam konteks gerakan konservatisme berbasis agama. Pada tahun 2016, investigasi kantor berita DW menyebutkan bahwa Solo menjadi basis perekrutan dan pelatihan simpatisan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS).

Konteksnya juga penting dalam hal politik nasional dari sudut pandang kekuasaan saat ini, utamanya dalam diri Jokowi sendiri. Artinya, memastikan tak ada pergolakan berarti di wilayah ini adalah hal yang penting bagi PDIP sebagai partai politik.

Persoalannya, indetiknya Jokowi dengan PDIP yang menguntungkan partai tersebut hampir 10 tahun terakhir, akan punya resonansi yang berbeda jika katakanlah dalam kasus ini, Gibran tidak dipilih sebagai calon wali kota oleh partai banteng tersebut. Lebih buruk lagi, jika ia dipinang oleh partai lain.

Hitung-hitungan ini memang membuat Pilwakot Solo menjadi battle ground untuk PDIP sendiri. Partai tersebut harus menghadapi fakta bahwa jika tetap mengikuti suara kader lokal dan mengesampingkan dampak politik Jokowi – dalam hal ini pada diri Gibran – maka bukan tidak mungkin perubahan peta politik di Solo bisa saja terjadi.

Trah Jokowi vs Kader Struktural

Kondisi ini memang mempertegas fakta bahwa PDIP yang digaung-gaungkan sebagai partai kader, nyatanya masih kuat konteks politik elite-nya.

Dalam teori elite, situasi dan kebijakan politik sangat ditentukan oleh segelintir elite yang berkuasa secara ekonomi-politik dan punya kekuasaan untuk mengambil kebijakan besar. Pemikir klasik teori ini, misalnya Vilfredo Pareto, hingga tokoh kontemporer macam Thomas Ferguson, memandang posisi elite punya kemampuan untuk membelokkan kebijakan politik tertentu.

Kekuasaan kelompok elite ini mempengaruhi arah politik, bahkan menentukan siapa yang akan dipilih oleh masyarakat. Dalam konteks PDIP, sosok Megawati memang adalah elite utamanya. Namun, DPP partai tersebut – misalnya Hasto – bisa juga dianggap sebagai penentu kebijakan utama.

Jokowi sendiri bisa dianggap sebagai elite dalam konteks posisinya saat ini sebagai penguasa. Sementara Gibran mendapatkan efek turunan dari status tersebut, sekalipun Jokowi tak pernah secara terbuka menyatakan suara atau katakanlah endorsement politik untuk putranya tersebut.

Persoalan yang akan dihadapi oleh PDIP juga akan berasal dari kadernya sendiri di tingkat daerah. Pengurus partai harus bisa memastikan tidak akan ada gejolak berlebihan di daerah yang bisa merugikan partai banteng tersebut. Ketidakhadiran Hadi Rudyatmo dalam Rakernas PDIP adalah indikator yang harus diperhatikan secara lebih serius oleh petinggi partai.

Bagaimanapun juga pencalonan Gibran yang baru beberapa bulan menjadi anggota partai adalah gesekan yang besar terhadap mereka yang puluhan tahun telah mengikuti proses pengkaderan di partai. Yang jelas, seperti kisah Churchill di awal tulisan, jangan sampai benturan internal ini mempengaruhi hasil akhir Pilwakot Solo untuk PDIP sendiri. Menarik ditunggu kelanjutannya. (S13)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.