Freeport Diambil, Jokowi Tersingkir?

nasionalisasi Freeport
Indonesia menandatangani Head of Agreement dengan Freeport. (Foto; Akurat)
7 minute read

“Alhamdulillah”, kata Jokowi soal nasionalisasi Freeport.


PinterPolitik.com

[dropcap]M[/dropcap]asyarakat begitu gembira ketika pemerintah mengumumkan rencana akuisisi saham mayoritas PT Freeport Indonesia. Bagaimana tidak, perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS) itu dianggap sebagai korporasi yang menghisap begitu banyak kekayaan alam di negeri ini. Banyak yang menganggap Head of Agreement (HoA) yang diteken bisa mengakhiri campur tangan negeri Paman Sam di tanah Papua.

Meski disambut sorak-sorai oleh sebagian masyarakat, beberapa yang lain memandang skeptis kesepakatan pemerintah dengan perusahaan tersebut. Kesepakatan tersebut dianggap masih belum menandakan berakhirnya eksploitasi Freeport di tanah Papua. Beberapa orang bahkan menganggap hal itu adalah tipu daya pemerintah jelang Pilpres 2019.

Sambutan kurang hangat juga disebut-sebut akan hadir dari negara asal Freeport, AS. Hal ini terutama jika melihat langkah negeri adidaya tersebut saat Pemerintah RI berencana mengambil alih saham mayoritas Freeport di 2017.

Dikisahkan bahwa Washington belakangan memang kurang nyaman dengan pemerintahan Indonesia di bawah kendali Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pemerintah dianggap menerapkan kebijakan yang terlampau proteksionis kepada mereka. Upaya nasionalisasi Freeport akan semakin mempertebal cap proteksionisme tersebut.  Jika sudah begitu, adakah pengaruh nasionalisasi Freeport kepada pemerintahan Jokowi?


Upaya Hegemoni AS

Perkara Freeport memang sangat memusingkan negeri ini. Sebagian besar masyarakat amat menginginkan perusahaan multinasional tersebut segera angkat kaki dari negeri ini. Meski begitu, sebagai simbol hegemoni Paman Sam di negeri ini, hal itu tidak mudah untuk diwujudkan.

Freeport mau tidak mau memang menjadi salah satu kepentingan utama AS di negeri ini. Oleh karena itu, sedikit saja isu tentang perusahaan ini mengemuka, Washington hampir pasti akan bereaksi. Tengok saja bagaimana negeri adikuasa tersebut merespons rencana pemerintah untuk mengambil saham mayoritas perusahaan tersebut di 2017.

Beberapa saat setelah pemerintah mengemukakan rencana tersebut, Wapres AS Mike Pence terbang ke Jakarta untuk bertemu dengan pemerintah. Mantan Gubernur Indiana itu disebut-sebut memiliki agenda khusus untuk membahas nasib perusahaan tersebut saat mengunjungi tanah air.

nasionalisasi Freeport

Selain itu, salah satu pemilik saham terbesar perusahaan mulitnasional tersebut, Carl Icahn juga mengeluhkan rencana nasionalisasi Freeport. Ia merasa terhina melalui langkah tersebut. Icahn sendiri tidak bisa dianggap orang sembarangan, ia adalah salah satu penasihat Presiden Donald Trump – walaupun telah meninggalkan jabatannya tersebut beberapa waktu lalu.

Kini, saat kesepakatan antara pemerintah dengan Freeport resmi diteken, ketegangan semacam itu bisa saja kembali mengemuka. Saat ini, memang belum ada transaksi resmi akuisisi saham mayoritas oleh pemerintah melalui PT Inalum. Akan tetapi, langkah ini bisa saja menambah ketegangan baru antara kedua negara.

Terlihat bahwa melalui Freeport, AS berusaha untuk menunjukkan kekuatannya sebagai negara kolonial versi baru. Mereka tidak menunjukkan diri lagi sebagai sebuah negara yang menginvasi wilayah tertentu secara langsung, tetapi melalui kekuatan lain berupa ekonomi dan perusahaan multinasional.

Kondisi tersebut dapat membuat negara ini dianggap tengah melakukan praktik neokolonialisme. Dalam konsep tersebut, ada sejumlah hal yang bisa dilakukan sebuah negara untuk melakukan kolonialisasi terhadap negara lain dalam bentuk baru.

Dari segi sumber daya alam, neokolonialisme AS melalui Freeport dapat dilihat melalui teori sistem dunia. Salah satu pemikir yang terkenal dengan teori ini adalah Immanuel Wallerstein. Dalam pandangan Wallerstein, dunia kini mengarah kepada sistem dunia kapitalisme.

Dalam sistem ini, kekuasaan tidak berbentuk kekuatan militer  yang berkuasa. Penguasaan suatu negara terhadap negara lain lebih banyak dilakukan dalam bentuk ekonomi. Dalam konteks ini, terjadi ekstraksi barang dan jasa dari negara pinggiran kepada negara inti. Ekstraksi barang seperti itu terjadi di Indonesia melalui Freeport.

Dalam konteks tersebut, kolonialisme AS tidak dilakukan melalui senjata, melainkan melalui perusahaan yang mengektraksi hasil alam. Freeport kemudian menjadi semacam simbol ketidakberdayaan menghadapi kekuatan AS sebagai sebuah hegemoni. AS kemudian mampu menanamkan pengaruhnya yang kuat melalui kegiatan ekonomi ekstraktif tersebut.

Upaya nasionalisasi Freeport tidak hanya bisa mengurangi kegiatan ekonomi AS di negeri ini. Lebih dari itu, kekuatan AS sebagai hegemon juga berkurang karena lepasnya kegiatan tersebut.

Proteksi Bikin Tak Nyaman

AS dikabarkan tidak terlalu nyaman dengan pemerintahan Indonesia di bawah kendali Jokowi. Mantan Wali Kota Solo tersebut dianggap terlalu proteksionis terhadap aktivitas-aktivitas ekonomi yang dilakukan negara yang beribukota di Washington DC tersebut. Kondisi ini pernah diungkapkan oleh Duta Besar AS untuk Indonesia, Joseph R. Donovan.

Upaya nasionalisasi Freeport – terlepas dari sudah selesai atau belum transaksinya – dapat menjadi langkah berikut Indonesia dalam melakukan proteksionisme. Kondisi ini jelas tidak menguntungkan AS dan berbagai kepentingan ekonomi-politiknya di Indonesia.

Uniknya, kebijakan proteksionis tersebut seperti hanya berlaku bagi kelompok Barat, terutama AS. Negara-negara lain dari kubu atau kelompok lain justru tetap dapat melakukan impor tanpa hambatan sesulit AS. Washington pantas khawatir jika melihat pola seperti itu.

nasionalisasi Freeport

Salah satu yang disoroti adalah pembelian pesawat Sukhoi dari Rusia. Tahun lalu, Indonesia sepakat mendatangkan 19 pesawat tempur dari Negeri Beruang Merah tersebut. Transaksi dengan negara tersebut memang berbeda dengan negara-negara Barat di mana pertukaran dengan produk-produk alam bisa dilakukan, sedikit berbeda jika perdagangan itu terjadi dengan AS.

Selain terlalu proteksionis, AS juga tampak tidak terlalu nyaman dengan kemesraan Indonesia dan Tiongkok. Sebagaimana diketahui, Indonesia belakangan memang banyak menerima investasi asal Negeri Tirai Bambu untuk pembangunan sejumlah proyek infrastruktur. Mereka mungkin berpikir, bagaimana bisa mereka dipersulit hadir, tetapi Tiongkok diberikan karpet merah?

Langkah awal nasionalisasi Freeport dapat membuat AS tambah gerah setelah Indonesia mulai berpaling ke Tiongkok. Pengaruh mereka akan semakin pudar pasca Freeport dilepas dan kemungkinan besar akan berganti dengan pengaruh Beijing. Padahal, perang pengaruh kedua negara ini tengah memanas di wilayah Asia Tenggara.

AS Cabut Restu?

Masalah Freeport diprediksi dapat menambah rasa enggan Washington memberikan restu mereka kepada pemerintahan Jokowi. Oleh karena itu, bisa saja AS akan mengambil langkah untuk mencegah Jokowi terpilih kembali di Pilpres 2019 nanti.

Pilpres 2019 disebut-sebut bisa menjadi perang pengaruh antara negara-negara kuat di dunia. Di satu sisi, ada Tiongkok – dan Rusia – yang tengah menanamkan kekuatannya di negeri ini. Di sisi lain, ada AS yang tidak ingin kehilangan Indonesia sebagai negara yang dapat mereka “kuasai”.

Negara tetangga Kanada tersebut bisa saja mengalihkan restu mereka kepada kandidat yang lebih ramah kepada mereka dan secara spesifik lebih ramah kepada Freeport. Jika hal ini terjadi, maka harapan Jokowi untuk kembali merengkuh kursi RI-1 dalam ancaman besar.

Salah satu kandidat yang berpotensi dilirik oleh AS tidak lain adalah rival bebuyutan Jokowi, Prabowo Subianto. Dalam beberapa kesempatan, Prabowo memang dianggap tidak terlalu dekat dengan negera adikuasa tersebut. Prabowo misalnya masuk ke dalam daftar jenderal yang ditolak masuk ke negara tersebut. Meski begitu, dalam urusan Freeport dan proteksionisme, mantan Danjen Kopassus tersebut bisa saja bersikap lebih ramah ketimbang Jokowi.

Hal ini terlihat misalnya saat ia ditanya tentang sikapnya tentang Freeport di tahun 2017. Kala itu, Prabowo menyebut bahwa Indonesia  harus menghormati AS sebagai negara yang pernah membantu negeri ini. Ia berharap bisa ada solusi yang menyenangkan semua pihak dari kisruh isu perpanjangan kontrak antara pemerintah dengan perusahaan tersebut.

Hilangnya restu AS memang dapat berpengaruh pada pergantian rezim di suatu negara, termasuk di Indonesia. Kondisi yang hampir mirip seperti kasus Freeport ini sebenarnya pernah terjadi puluhan tahun yang lalu.

Di tahun 1965, terjadi sebuah prakondisi menuju pergantian rezim di negeri ini. Kala itu, peristiwa 1965 disebut-sebut sebagai upaya kudeta yang dilakukan oleh Soeharto terhadap Presiden Soekarno. Dalam berbagai dokumen diberitakan bahwa AS mulai tidak nyaman dengan Soekarno sehingga disebut-sebut terlibat dalam upaya Soeharto merebut kekuasaan.

Uniknya, jelang peristiwa tersebut, Soekarno memaksa melakukan nasionalisasi terhadap sejumlah perusahaan milik AS dan Inggris. Proklamator tersebut memang begitu anti dengan imperialisme, sehingga nasionalisasi perusahaan dilakukan secara masif.

Jika diperhatikan, langkah nasionalisasi Freeport ini mirip dengan nasionalisasi perusahaan asing yang dilakukan Soekarno. Berdasarkan kondisi tersebut, AS bisa saja kembali terlibat dalam pergantian rezim di negeri ini, meski mungkin tidak akan mengambil langkah serupa peristiwa di tahun 1965.

Tentu semua ini masih sekadar kemungkinan, toh hingga saat ini divestasi Freeport masih belum terlaksana. Meski begitu, penting untuk melihat ke mana arah Washington di Pilpres 2019 nanti pasca rencana nasionalisasi Freeport ini digembar-gemborkan. (H33)