HomeFokus BUMNKementerian BUMN Usulkan Cadangan Minerba Masuk Aset Negara

Kementerian BUMN Usulkan Cadangan Minerba Masuk Aset Negara

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengusulkan kandungan mineral dan batu bara (minerba) yang ada di dalam tanah menjadi aset kekayaan negara ke Kementerian Keuangan. Hal ini untuk melindungi cadangan besar batu bara yang seharusnya dikelola pihak BUMN dari penguasaan pihak-pihak lainnya.


PinterPolitik.com

Wakil Menteri BUMN, ‎Budi Gunadi Sadikin mengatakan masih ada kekayaan negara yang tidak tercatat sebagai aset, yaitu cadangan minerba (batu bara) yang terkandung di dalam tanah.

Menurutnya, antara BUMN pertambangan dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dapat bekerjasama untuk menghitung cadangan mineral dan batu bara untuk menjadi aset kekayan negara.

“Ada Ditjen lagi, yang bisa dikerjasamakan namanya. DJKN, saya masuk BUMN membenahi aset, masuk holding melihat aset betebaran di mana-mana sangat pusing,‎” kata Budi, di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (31/1).

Cadangan minerba memang sudah masuk catatan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagai regulator yang membawahi sektor pertambangan, namun cadangan mineral dan batu bara belum tercatat sebagai ‎aset kekayaan negara. “Ada yang tidak dicatat yaitu cadangan batu bara, waktu itu dicatat Kementerian ESDM tapi bisa nggak dicatat DJKN, biar nggak hilang saja,” tuturnya.

Akibat belum tercatatnya cadangan mineral dan batu bara sebagai aset kekayaan negara, cadangan besar batu bara milik PT Bukit Asam (Persero) pun hilang.

“Sebagai contoh, PTBA kehilangan 8 miliar (ton) cadanan batu bara di 2020. Jadi kalau 8 miliar (ton) dikali 50 dolar (harga batu bara per ton) itu USD 400 billon kalau dikasih (per 1 dolar AS per) Rp 14 ribu jadi Rp 5.700 triliun. Ini hilang,” papar Budi.

Menurut Budi, kehilangan cadangan tersebut tidak diketahui pemerintah, sebab tidak ada pencatatan cadangan sebagai aset kekayaan negara.‎

“Hilang ke mana apa dibagi-bagi ke yang lain?, apakah DJKN tau mungkin tidak tau, apakah pemerintah nggak tau mungkin nggak tau,” ujarnya, tanpa menjelaskan pihak mana yang mengambil sumber cadangan batu bara tersebut.

Budi menambahkan, memang sebaiknya cadangan mineral dan batu bara dicatat sebagai aset kekayaan negara.‎ Sebab konstitusi Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan, kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi Indonesia menjadi milik negara.

“Itu baru cadangan belum sumber daya, itu sudah terbukti ada di situ. Kalau boleh itu bagaimana caranya seperti pencatatan Ditjen pajak, cuma lebih susah karena hilangnya sering sekali karena banyak yang nggak suka karena nilainya besar sekali,” pungkasnya. (R58)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

spot_imgspot_img

#Trending Article

Anomali PSI: Gagal Karena Kuasa Jeffrie Geovanie?

Kegagalan PSI untuk lolos ke parlemen pusat dalam dua gelaran Pemilu berturut-turut memang menimbulkan pertanyaan besar.

Puan-Mega, Ada ‘Perang Sipil’ PDIP? 

Berbeda dari Megawati Soekarnoputri, Puan Maharani belakangan tunjukkan gestur yang lebih lembut kepada pemerintah dan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Mengapa demikian?

Ketua DPR, Golkar Lebih Pantas? 

Persaingan dua partai politik (parpol) legendaris di antara Partai Golkar dan PDIP dalam memperebutkan kursi Ketua DPR RI mulai “memanas”. Meskipun secara aturan PDIP paling berhak, tapi beberapa pihak menilai Partai Golkar lebih pantas untuk posisi itu. Mengapa demikian?

The Tale of Two Sons

Jokowi dan SBY bisa dibilang jadi presiden-presiden yang berhasil melakukan regenerasi politik dan sukses mendorong anak-anak mereka untuk terlibat di dunia politik.

Lolos “Seleksi Alam”, PKS-PKB Seteru Abadi?

Berkaca pada hasil Pileg 2024, PKB dan PKS agaknya akan menjadi dua entitas politik yang akan terlibat dalam persaingan ceruk suara pemilih Islam ke depan. Terlebih di saat PAN seakan telah melepaskan diri dari karakter Islam dan PPP harus “terdegradasi” dari kancah legislatif nasional.

Jokowi Makin Tak Terbendung?

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dirumorkan meminta jatah menteri dari pemerintahan Prabowo Subianto. Apakah Jokowi makin tak terbendung?

Elon Musk dan Dimulainya Era Feudalisme Teknologi 

Perusahaan teknologi raksasa seperti Apple dan Starlink semakin memiliki keterikatan dengan dinamika politik. Jika pola ini terjaga, akan seperti apa pengaruhnya terhadap dunia politik di masa depan? 

Prabowonomics: Jurus ‘Lompatan Katak’?

Program makan siang dan susu gratis ala Prabowo merupakan jenis school feeding program. Mungkinkah ini jadi kunci penting Prabowonomics?

More Stories

Erick Thohir Pastikan 4,7 Juta Masker Telah Didistribusikan

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memastikan 4,7 juta masker yang diproduksi oleh perusahaan pelat merah, PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) telah...

BUMN akan Bangun RS Darurat Corona di Daerah

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memerintahkan jajarannya untuk membangun Rumah Sakit Darurat Corona di sejumlah daerah di Indonesia. Hal itu untuk mengantisipasi lonjakan...

BUMN Back Up Sepenuhnya RS Darurat Covid-19

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN),  Erick Thohir  menjamin RS Darurat Penangan Covid-19 siap beroperasi  pada Senin (23/3). BUMN sepenuhnya siap back up kebutuhan...