Julukannya Sang Komandan Korea, ia naik jabatan tapi kehilangan arena. Seperti dipenjara tetapi dalam konteks politik. Yang menarik bukan nasibnya, melainkan cara dia melawan nasib itu.

PinterPolitik.com

Oktober 2024. Bambang Pacul dilantik sebagai Wakil Ketua I MPR RI. Megawati menandatangani surat penugasannya. Puan memujinya sebagai kader yang mumpuni. Ahmad Basarah menyebutnya sebagai “tour of duty” yang wajar bagi senior partai. Dari luar, semua terlihat seperti penghargaan.

Tapi ada yang berbeda dari promosi biasa. Pacul sendiri berkata “saya juga tidak tahu, tiba-tiba ditugaskan.” Kalimat itu mengandung dua hal sekaligus: kejutan yang tulus, dan ketidakmampuan untuk menolak tanpa terlihat tidak tahu diri.

Yang sesungguhnya terjadi jauh lebih kompleks dari sekadar rotasi. Pemilu 2024 meruntuhkan tiga kaki kekuasaan Pacul hampir bersamaan. Di Dapil Jateng IV, suaranya kalah dari Pinka Haprani, putri Puan Maharani yang baru pertama kali nyaleg. Di level provinsi, PDIP kalah Pilgub Jawa Tengah untuk pertama kalinya sejak reformasi.

Pacul sendiri mengakui: “Baru di era ini kalah. Di era ketika Bambang Pacul jadi Ketua DPD PDIP Jateng. Itu catatan buruk saya.” Dan di tingkat partai, jabatan Ketua Komisi III yang pernah menjadi arena kekuasaannya yang paling tajam diserahkan kepada generasi berikutnya. Tiga kehilangan sekaligus. Jabatan MPR adalah apa yang tersisa setelah fortuna itu pergi.

Pertanyaan yang lebih penting bukan apakah Pacul masih relevan. Pertanyaannya adalah ketika seorang politisi kehilangan arena kekuasaannya, apakah yang dia lakukan itu upaya kebangkitan yang sah, atau sekadar ilusi gerak yang justru mempercepat pelupaan?

Alkisah sang Komandan Korea

Pacul tidak diam. Dalam beberapa bulan terakhir, dia rajin merespons isu-isu besar dari pelataran Kompleks Parlemen. Ketika Forum Purnawirawan TNI mengirimkan surat usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran pada Juni 2025, Pacul merespons bahwa belum ada rapat pimpinan dan prosedur diserahkan kepada Ketua MPR Ahmad Muzani.

Ketika Papua kembali memanas Juli 2026, Pacul mengingatkan bahwa isu itu adalah tanggung jawab Wakil Presiden sesuai UU Otsus. Ketika Muzani mengaku diutus Presiden Prabowo menghadiri pemakaman Ayatollah Khamenei, Pacul langsung mengoreksi bahwa tata beracara antarlembaga tinggi negara bersifat konsultatif, bukan komando.

Pernyataan-pernyataan itu terdengar tajam. Tapi perhatikan polanya. Soal pemakzulan Gibran, dia menutup dengan “kau tanya ke Pak Muzani.” Soal Papua, dia menutup dengan “sebaiknya itu ditanyakan pada Wapres.” Soal Iran, dia menutup dengan “aku belum dapat undangan rapat.” Tiga isu berbeda. Satu pola yang sama. Suara nyaring yang berakhir di tangan orang lain.

Ini bukan kelemahan Pacul sebagai politisi. Ini konsekuensi struktural dari kursi yang dia duduki. Di Komisi III dulu, Pacul bisa memblokir RUU, memanggil Kapolri, menjadi titik negosiasi yang didatangi berbagai pihak. Di MPR, dia menunggu sidang tahunan yang agendanya sudah ditetapkan orang lain.

Mark Granovetter dalam The Strength of Weak Ties menunjukkan bahwa nilai jaringan politik ditentukan bukan oleh kualitas hubungan personal, melainkan oleh posisi struktural si pemilik dalam aliran sumber daya.

Ketika Pacul adalah Ketua Komisi III, pernyataannya bisa menggerakkan agenda. Ketika Pacul menjadi Wakil Ketua I MPR, pernyataannya hanya bisa meramaikan berita.

Aktor Politik Lain Yang Diasingkan, Sekarang Pacul Bagaimana?

Sejarah menyediakan cermin yang berbeda-beda, dan tidak semuanya menunjukkan bayangan yang sama.

Leon Trotsky memilih melawan kerangka exile secara total. Setelah Stalin memindahkannya dari Komisaris Perang yang perkasa ke jabatan-jabatan yang semakin tidak berpengaruh, Trotsky tidak menerima kerangka permainan itu. Dari pengasingan di Meksiko, dia menulis The Revolution Betrayed (1937) dan membangun Internasionale Keempat.

Relevansinya tidak bergantung pada jabatan, melainkan pada ide yang cukup mengancam hingga Stalin merasa perlu membunuhnya pada 1940. Trotsky berhasil shining karena mengubah ide menjadi arena pengganti yang sepenuhnya otonom. Tapi harganya adalah nyawa, dan arena itu dia bangun dari nol di luar sistem yang pernah membesarkannya.

Akbar Tanjung memilih jalan yang berbeda dan hasilnya jauh lebih suram. Setelah kehilangan Ketua Umum Golkar kepada Jusuf Kalla pada 2004, dia ditempatkan sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Partai, jabatan yang terdengar senior tapi tidak punya kekuatan eksekutif apapun. Dari sana dia terus berbicara, terus menawarkan diri sebagai penengah setiap kali Golkar pecah.

Hasilnya sama setiap kali yaitu ditolak satu kubu, diabaikan kubu lain. Kubu Agung Laksono bahkan secara terbuka menyebutnya sebagai orang yang “ngomong pagi tahu, sore tempe.” Suara yang makin keras itu justru memperjelas satu hal. Dia sudah tidak berada di dalam ruangan tempat keputusan dibuat.

Jusuf Kalla berdiri di ujung yang berlawanan. Rahasianya sederhana tapi sulit ditiru. Modalnya tidak pernah sepenuhnya terikat pada posisi formal. Jaringan bisnisnya hidup secara otonom. Brand personal melampaui jabatan apapun.

Ketika tidak lagi menjabat, JK tetap didatangi dan dimintai pendapat bukan karena dia punya kursi, melainkan karena dia punya sesuatu yang tidak bergantung pada kursi itu.

Pacul berdiri paling dekat dengan Akbar, bukan Trotsky atau JK. Seperti Akbar, modalnya sangat terikat pada posisi formal yang pernah dia pegang. Seperti Akbar, dia mencoba mempertahankan relevansi lewat komentar dari jabatan kehormatan yang tidak punya tuas. Dan seperti Akbar, semakin sering dia bersuara dari posisi itu, semakin jelas jaraknya dari pusat keputusan yang sesungguhnya.

Gaya Politik Pacul Tidak Sesuai di “Penjara” Politiknya?

Di sinilah masalah yang lebih dalam muncul. Gaya politik Pacul selama dua dekade terbentuk dari satu ekosistem yang sangat spesifik. Ruang rapat penuh taruhan, negosiasi di bawah tekanan, konfrontasi yang produktif. Dia paling hidup ketika ada sesuatu yang bisa diblokir, dipercepat, atau dinegosiasikan. Itu bukan kekurangan, di Komisi III itu adalah kekuatan paling murninya.

Ekosistem MPR bekerja secara terbalik. Lembaga ini dirancang untuk konsensus, bukan konfrontasi. Sidang tahunan bukan arena, melainkan ritual. Jabatan Wakil Ketua I bukan tuas, melainkan simbol. Harold Lasswell dalam Power and Personality menyebutnya displacement activity, aktivitas pengganti yang terasa seperti kekuasaan tapi tidak menghasilkan output kekuasaan riil. Menulis buku. Aktif di seminar. Merespons isu dari pelataran Senayan. Semua itu adalah gerak. Tapi gerak tanpa arena tidak menghasilkan kekuasaan.

Pacul tidak sedang bersinar. Dia sedang menghangatkan diri di dekat api yang sudah tidak lagi miliknya.

Yang paling ironis adalah Pacul pernah dengan bangga mendeklarasikan bahwa kekuasaan di republik ini bergantung pada ketua partai, bahwa setiap anggota dewan adalah “korea” yang patuh pada juragannya masing-masing.

Sistem nilai yang pernah membuatnya naik kini menjadi sistem yang memenjarakannya. Untuk bersinar kembali secara substantif, dia membutuhkan restu dari satu perempuan yang sudah secara terbuka memarahi kekalahan Jawa Tengah di bawah kepemimpinannya.

Maka nasib Pacul tidak ditentukan oleh seberapa aktif dia merespons isu pemakzulan, Papua, atau Iran dari pelataran Senayan. Nasibnya ditentukan oleh satu variabel yang tidak bisa dia kontrol sendiri.

Pertanyaan sebenarnya bukan apakah Pacul bisa bersinar di MPR, melainkan apakah cahaya yang dia hasilkan dari sana cukup kuat untuk dilihat oleh orang yang paling penting. Satu perempuan di Jalan Teuku Umar. (A99)

Audio ini dibuat dengan teknologi AI.

20 tahun berlalu, satu nama besar masih tak lepas dari lumpur Sidoarjo. Akankah persepsi ini terus menjadi warisannya?

PinterPolitik.com

Tanggul lumpur Lapindo di Sidoarjo kembali disorot tahun ini. Sejumlah titik penahan dilaporkan retak, memaksa petugas melakukan peninggian dan penguatan struktur secara maraton demi mencegah luapan meluas ke permukiman warga. Dua dekade telah berlalu sejak semburan pertama muncul pada 29 Mei 2006, namun lumpur itu belum sepenuhnya berhenti. Ironisnya, sorotan publik tahun ini datang di momen yang hampir bersamaan dengan kabar besar lain: ekspansi bisnis Grup Bakrie ke sektor kendaraan listrik dan pusat data, dua industri yang menjadi wajah baru ekonomi Indonesia.

Dua kabar yang berjalan beriringan ini — satu soal warisan lama yang belum tuntas, satu lagi soal masa depan yang tengah dibangun — mengundang pertanyaan yang lebih dalam dari sekadar ironi permukaan. Sejauh mana sebenarnya nama Lapindo masih melekat pada Bakrie secara hukum? Dan mengapa, terlepas dari jawaban hukum itu, publik tampaknya tak pernah benar-benar bisa memisahkan keduanya?

Ketika Satu Nama Menjadi Rujukan Otomatis

Setiap kali nama Lapindo disebut dalam pemberitaan atau obrolan publik, ingatan kolektif nyaris otomatis tertuju pada satu sosok: Aburizal Bakrie. Ini wajar secara struktural — PT Lapindo Brantas dan PT Minarak Lapindo Jaya, dua entitas yang mengelola sumur eksplorasi sekaligus proses penanganan dampak sosialnya, berada di bawah naungan bisnis keluarga Bakrie. Selama hampir dua puluh tahun, keterkaitan ini menjadi salah satu asosiasi nama-peristiwa paling kuat dalam sejarah bencana industri di Indonesia.

Namun posisi hukum Bakrie dalam kasus ini sebenarnya lebih berlapis dari sekadar “yang bertanggung jawab” atau “yang lepas tangan”. Mahkamah Agung pada 2007 memutuskan bahwa semburan lumpur ini dikategorikan sebagai fenomena bencana alam — bukan kelalaian korporasi — sehingga membebaskan Lapindo dari jerat pidana maupun gugatan ganti rugi berbasis kesalahan. Status ini final dan tak pernah dibalik hingga kini.

Meski demikian, status bebas dari kesalahan itu tidak serta-merta menghapus seluruh kewajiban finansial. Yang tersisa kemudian murni berjalan di ranah perdata: skema jual-beli aset di area terdampak, serta dana talangan negara senilai sekitar Rp700 miliar yang sempat dikucurkan pemerintah untuk menuntaskan sisa pembayaran kepada warga — dengan skema pengembalian bertahap dari pihak Lapindo. Dengan kata lain, pertanyaan “siapa yang bersalah” dan “siapa yang masih punya kewajiban membayar” ternyata dua pertanyaan yang berbeda, dengan jawaban yang tidak selalu sejalan.

Di balik dinamika hukum ini, ada pula babak politik yang tak kalah menarik. Sri Mulyani Indrawati, yang menjabat Menteri Keuangan di era SBY, disebut sempat berseteru dengan Aburizal Bakrie — salah satunya diduga terkait keengganannya melabeli tragedi ini sebagai bencana alam, di tengah tekanan politik yang berujung pada pengunduran dirinya pada 2010. Menariknya, ketika kembali menjabat Menteri Keuangan di era Presiden Joko Widodo, Sri Mulyani justru dikenal getol menagih penyelesaian utang Lapindo ke negara. Babak ini menunjukkan bahwa kasus Lapindo bukan sekadar isu teknis-administratif, melainkan juga panggung tempat dinamika kekuasaan dan relasi personal ikut membentuk arah penyelesaiannya.

Nama yang Menyatu dengan Sejarah

Namun di luar seluruh kerumitan hukum dan politik itu, ada fenomena yang justru lebih menarik untuk direnungkan: mengapa nama “Lapindo” — dan melalui asosiasinya, nama Bakrie — tetap melekat kuat pada tragedi ini, terlepas dari bagaimana pun babak hukumnya berakhir?

Sosiolog Pierre Bourdieu pernah mengemukakan konsep kekuasaan simbolik (symbolic power) — gagasan bahwa kemampuan memberi nama pada sebuah realitas sosial adalah bentuk kekuasaan tersendiri, karena nama itulah yang kemudian membentuk cara orang melihat, mengingat, dan menilai suatu peristiwa. Ketika media dan publik sejak awal memilih menyebut tragedi ini “Lumpur Lapindo” — bukan “Bencana Lumpur Sidoarjo” seperti yang kadang dipakai kalangan yang meyakini penyebabnya murni gejala geologis alami — pilihan penamaan itu sendiri sudah menjadi semacam putusan sosial: menautkan peristiwa ini secara permanen pada entitas korporasi tertentu, bukan pada wilayah geografis yang netral.

Fenomena ini bukan hal baru dalam sejarah. Bencana nuklir 1986 di Ukraina akan selalu disebut “Chernobyl”, terlepas dari perdebatan teknis mana pun soal siapa sebenarnya yang bertanggung jawab dalam rantai komando Uni Soviet saat itu. Sejarah kolektif, meminjam istilah sosiolog Maurice Halbwachs, bekerja dengan logika yang berbeda dari sejarah hukum: ingatan publik tidak menyimpan detail putusan pengadilan atau klausul perjanjian perdata, melainkan menyimpan asosiasi yang paling mudah diingat dan diceritakan ulang. Nama yang singkat, konkret, dan terhubung dengan tokoh yang dikenal luas — seperti “Lapindo” dan “Bakrie” — jauh lebih mudah bertahan dalam ingatan kolektif dibanding rincian teknis semacam “Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007” atau “dana antisipasi penanggulangan lumpur Sidoarjo”.

Yang membedakan kasus Lapindo dari sekadar nama tempat seperti Chernobyl adalah bahwa “nama” yang melekat di sini bukan toponimi netral, melainkan nama korporasi yang terafiliasi langsung dengan sebuah keluarga yang masih aktif dan berpengaruh hingga hari ini. Artinya, setiap kali nama itu disebut kembali — untuk konteks apa pun, termasuk soal ekspansi bisnis baru sekalipun — ingatan kolektif akan tragedi lama itu turut terbawa serta, tanpa perlu ada tuduhan atau klaim hukum baru apa pun. Inilah yang bisa disebut sebagai fenomena “keabadian lewat penamaan” — sebuah bentuk keterikatan yang tidak memerlukan proses hukum apa pun untuk terus hidup, karena mekanismenya bekerja di ranah bahasa dan memori, bukan di ranah litigasi.

Inilah yang membuat relasi Bakrie-Lapindo berbeda dari sekadar catatan hukum yang bisa dianggap “selesai” begitu proses administratifnya tuntas. Selama nama itu masih menjadi rujukan otomatis publik, keterkaitannya akan terus hidup sebagai bagian dari ingatan kolektif — sesuatu yang jauh lebih sulit “dilunasi” dibanding kewajiban finansial itu sendiri.

Pelajaran dari Seberang Lautan

Di titik inilah pengalaman sejarah bisnis Amerika bisa memberi perspektif yang berguna. Para taipan Zaman Keemasan Amerika abad ke-19 — Cornelius Vanderbilt, John D. Rockefeller, hingga J.P. Morgan — juga membangun kekayaan mereka lewat cara-cara yang di masanya menuai kritik dari publik dan pemerintah. Namun sejarah mengingat mereka bukan sebagai figur kontroversial, melainkan juga sebagai pembangun institusi publik lewat filantropi skala besar: universitas, yayasan riset, hingga infrastruktur yang masih berdiri hingga kini.

Yang penting dicatat, kontribusi mereka itu tidak lahir dari kewajiban hukum. Tidak ada pengadilan yang memerintahkan Rockefeller mendirikan yayasan risetnya, atau memaksa Carnegie membangun ribuan perpustakaan umum di seantero Amerika. Langkah-langkah itu murni pilihan pribadi — sebuah keputusan untuk menjawab ingatan kolektif publik dengan kontribusi nyata, bukan sekadar argumen hukum bahwa mereka sudah “tidak wajib” melakukan apa pun lagi.

Momentum semacam ini mungkin terasa relevan bagi Grup Bakrie hari ini. Perusahaan tengah tancap gas melebarkan sayap ke sektor-sektor yang menjadi wajah baru ekonomi Indonesia — mulai dari kendaraan listrik lewat lini bisnis otomotifnya, hingga pusat data yang tengah dibangun di kawasan Jabodetabek. Ekspansi ini menunjukkan bahwa dari sisi kapasitas finansial maupun kelembagaan, Grup Bakrie sesungguhnya berada dalam fase paling leluasa untuk turut memikirkan babak lanjutan Sidoarjo — bukan karena ada kewajiban hukum baru yang mengharuskannya, melainkan karena kapasitas untuk itu kini benar-benar tersedia.

Terlepas dari status hukum yang sudah final terkait Lapindo, ruang untuk kontribusi lanjutan terhadap Sidoarjo tetap terbuka — bukan sebagai konsekuensi hukum, melainkan sebagai pilihan yang bisa membentuk ulang bagaimana nama besar ini pada akhirnya dikenang. Sebab pada akhirnya, sejarah cenderung lebih mengingat apa yang dibangun seseorang setelah tragedi, dibanding sekadar bagaimana ia lolos darinya. Sementara data center dan kendaraan listrik terus dibangun sebagai wajah masa depan Grup Bakrie, satu pertanyaan tetap menggantung: apakah masa depan itu akan turut membawa serta penyelesaian tuntas atas warisan masa lalunya sendiri? (D74)

Pada tahun 2014, belantara partai politik Indonesia kedatangan satu anggota baru yang tampil dengan gaya yang belum pernah ada sebelumnya. Sebuah partai berwarna merah dengan logo tangan memegang bunga — simpel, modern, progresif dan namanya pun terasa segar: Partai Solidaritas Indonesia. Kini, partai tersebut sudah berusia lebih dari satu dekade, dan tampak tengah alami perubahan politik yang cukup besar

Di pertengahan tahun 1997, situasi ekonomi Indonesia mulai memanas. Krisis keuangan Asia tengah melanda kawasan. Di tengah tekanan hebat, Gubernur Bank Indonesia, Soedrajad Djiwandono mengambil keputusan berani: menutup 16 bank bermasalah. Keputusan ini mengejutkan banyak pihak, termasuk Presiden Soeharto. Yess, karena ada 3 bank yang ditutup ternyata terafiliasi dengan keluarga dan kroni penguasa

Setiap pagi, 4,5 juta orang melintas tanpa peduli batas provinsi. Tapi tagihan subsidi mereka hanya jatuh ke satu meja, milik Pramono Anung, gubernur yang tidak punya satupun instrumen untuk memaksa siapa pun ikut membayar.

PinterPolitik.com

Pada 17 Juni 2025, tiga gubernur duduk satu meja di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat. Satu meminta, dua tidak memberi.

Pramono Anung memaparkan bahwa setiap penumpang Transjabodetabek disubsidi Rp11.500 dari APBD DKI, sementara Jawa Barat dan Banten tidak mengeluarkan satu rupiah pun. Dedi Mulyadi menjawab dengan satu kata yang terasa lebih besar dari sekadar jawaban fiskal: urgensi.

Kata itu layak ditelusuri lebih jauh. Di balik “urgensi” ada struktur kepentingan, kalkulasi elektoral, dan kegagalan arsitektur tata kelola yang membuat semua aktor berperilaku rasional dalam sistem yang irasional.

Seberapa jauh sebenarnya Pramono bisa memaksa tetangganya untuk berbagi beban?

Sesama Gerindra, Beda Sikap ke Pramono?

Partai Gerindra memenangkan tiga kursi gubernur sekaligus di Pilkada 2024, Dedi Mulyadi di Jawa Barat, Andra Soni di Banten, ditambah Prabowo Subianto yang sudah lebih dulu menjadi Presiden. Dari luar, struktur ini tampak seperti kondisi sempurna untuk sinergi lintas daerah.

Yang terjadi adalah sebaliknya, setidaknya separuhnya. Andra Soni, Ketua DPD Gerindra Banten, hadir langsung dalam peluncuran rute Transjabodetabek Alam Sutera–Blok M pada April 2025.

Ia bahkan naik busnya, mencatat waktu tempuh 95 menit, dan berulang kali menyebut Jakarta dan Banten sebagai satu ekosistem yang tidak bisa dipisahkan.

Dedi Mulyadi mengucapkan sesuatu yang berbeda secara struktural, bukan hanya berbeda secara nada. KDM memposisikan Jawa Barat sebagai entitas yang setara dengan Jakarta, bukan penyangga yang berutang jasa.

“Kalau di Jakarta kita bicara Transjakarta, tetapi kita harus juga bicara Jawa Barat itu adalah desa,” ujarnya. Ini adalah pernyataan geopolitik internal Jawa Barat punya 50 juta jiwa, 27 kabupaten dan kota, dan agenda pembangunannya sendiri yang tidak dimulai dari terminal bus di Blok M.

Pierre Bourdieu, dalam Language and Symbolic Power, menulis bahwa pemimpin populis tidak sekadar mewakili konstituennya, ia juga menciptakan identitas kolektif mereka melalui setiap tindakan simbolis yang ia ambil.

Bagi KDM, menolak patungan bukan hanya keputusan fiskal. Ia adalah pernyataan tentang siapa Jawa Barat, bukan appendix Jakarta, melainkan entitas yang mendefinisikan dirinya sendiri. Menerima permintaan Pramono akan meruntuhkan satu lapisan dari narasi itu.

Perbedaan antara dua gubernur Gerindra ini bukan soal loyalitas partai. Ini soal geografi kepentingan yang berbeda menciptakan logika politik yang berbeda pula.

Tangerang adalah paru-paru barat Jakarta, banjirnya mengalir dari DAS yang sama, kendaraannya memacetkan jalan yang sama, warganya bekerja di gedung-gedung yang sama. 

Berkolaborasi dengan Pramono bagi Andra Soni bukan konsesi, melainkan pelayanan konstituen dalam bentuk yang paling konkret.

Bekasi dan Bogor, meski sama-sama penyangga Jakarta, hanya sebagian kecil dari wilayah Jawa Barat yang lebih luas.

KDM tidak bisa membangun narasi kepemimpinan di atas kepentingan segelintir warga perkotaan, sementara ratusan desa di Cianjur selatan dan Pangandaran masih menunggu angkutan pedesaan pertama mereka.

Dilema Pramono?

Ekonom Mancur Olson, dalam The Logic of Collective Action, merumuskan sesuatu yang sudah lama kita rasakan tapi jarang kita namakan dengan tepat: dalam kelompok besar, individu yang rasional tidak punya insentif untuk berkontribusi pada barang publik, karena manfaatnya bisa dinikmati tanpa ikut membayar.

Olson menyebut ini free rider problem. Transjabodetabek adalah contoh paling harfiah dari masalah itu yang bekerja di antara pemerintah daerah.

Per 2026, subsidi Transjabodetabek dari APBD DKI mencapai Rp401 miliar, menambal selisih antara tarif Rp3.500 yang dibayar penumpang dan biaya operasional Rp15.000 per perjalanan. Tidak ada satu rupiah pun dari Bogor, Bekasi, Depok, Tangerang, atau Banten yang ikut menutup selisih itu.

Pramono tahu ini tidak adil. Ia mengatakannya langsung di forum yang sama, “Ini kebutuhan bersama sebagai aglomerasi.”

Tapi pernyataan itu terbentur tembok yang tidak terlihat. Sistem otonomi daerah Indonesia, yang lahir dari UU Nomor 23 Tahun 2014, memberikan setiap gubernur kedaulatan fiskal atas wilayahnya sendiri.

Tidak ada mekanisme yang secara hukum bisa memaksa Jawa Barat atau Banten untuk berkontribusi pada subsidi yang diinisiasi Jakarta.

Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama, ajang di mana ketiga gubernur bertemu di Hotel Borobudur itu, tidak punya otoritas fiskal apapun. Ia adalah forum negosiasi tanpa gigi.

Celakanya, sistem ini memiliki logika internal yang justru melanggengkan masalahnya. Charles Tiebout, dalam makalah klasiknya A Pure Theory of Local Expenditures, berargumen bahwa kompetisi antardaerah mendorong efisiensi layanan publik karena warga bisa “memilih dengan kaki”, pindah ke yurisdiksi yang menawarkan layanan terbaik dengan pajak terendah. 

Tapi Tiebout mengandaikan warga yang mobile. Komuter Bekasi yang naik Transjabodetabek setiap hari ke Jakarta tidak bisa seenaknya pindah ke Jakartahanya karena subsidinya lebih baik. Mereka terjebak di antara dua yurisdiksi: menikmati layanan satu provinsi, membayar pajak di provinsi lain.

Pramono bisa membuka rute baru, menegosiasikan kerja sama, dan mempermalukan tetangganya di depan publik. Yang tidak bisa ia lakukan adalah memaksa.

Gubernur bisa berkoordinasi dan menyuarakan setiap hari. Tapi ketika tagihan datang, yang bisa ia lakukan hanyalah berharap ada yang mau patungan, atau menaikkan tarif.

Patungan TJ Sama Pramono?

Ada yang bergerak, meski lambat. Dedi Mulyadi pada Juni 2026 membuka peluang: “Kalau itu menjadi kewajiban Pemprov Jabar, kami tidak ada masalah.” Pernyataan ini berbeda secara substantif dari penolakan Juni 2025.

Tapi pergeseran itu datang bukan dari tekanan institusional, melainkan dari tekanan publik yang mencuat ketika DTKJ mengusulkan tarif Transjabodetabek naik tiga kali lipat ke Rp10.000.

Di sinilah paradoks terdalam dari drama ini terlihat. Pramono, gubernur PDIP yang memimpin kota dengan APBD terbesar di luar pusat, tersandera oleh kebaikannya sendiri. Selama Jakarta bersedia menanggung sendirian, tidak ada insentif bagi provinsi lain untuk ikut membayar.

Begitu Jakarta hendak menaikkan tarif, Pramono yang menjadi wajah “mencabut subsidi rakyat kecil.” Padahal rakyat kecil yang dimaksud adalah warga Bogor dan Bekasi yang APBD provinsinya tidak berkontribusi satu rupiah pun.

Elinor Ostrom, pemenang Nobel Ekonomi 2009, menemukan dalam Governing the Commons bahwa komunitas-komunitas kecil mampu mengelola sumber daya bersama tanpa paksaan dari atas, tapi hanya ketika ada aturan yang diakui bersama, ada mekanisme pemantauan, dan ada sanksi bagi yang melanggar.

Kawasan Jabodetabek tidak memiliki satu pun dari ketiganya dalam urusan transportasi publik. Yang ada hanyalah forum sukarela dan harapan bahwa kepentingan bersama cukup kuat untuk mendorong kontribusi. Ostrom sudah memperingatkan: itu tidak pernah cukup.

Masih ada dua ruang yang bisa dimanfaatkan dalam batas kewenangan yang ada. Pertama, mengubah skema negosiasi dari permintaan moral menjadi pertukaran manfaat terukur: jika Jabar dan Banten ikut menanggung subsidi, Jakarta membuka akses lebih banyak rute atau mengintegrasikan bus sekolah Jabar dalam ekosistem yang sama. 

Kedua, mendorong pemerintah pusat menetapkan standar minimum cost-sharing untuk layanan publik aglomerasi melalui Perpres atau regulasi Kemendagri.

Tapi ada batas yang lebih keras dari sekadar kemauan, dan perlu disebut dengan jujur. Selama tidak ada lembaga metropolitan dengan otoritas fiskal lintas provinsi, semua negosiasi ini akan tetap bergantung pada kerelaan masing-masing gubernur.

Drama patungan ini bukan tentang KDM yang pelit atau Pramono yang lemah. Ini cermin dari sistem yang dirancang untuk melayani batas-batas administratif, sementara kehidupan 30 juta orang sudah lama tidak peduli di mana batas itu.

Dan selama sistem itu tidak berubah, tagihan mungkin akan terus jatuh ke satu meja yang sama. (A99)

Jika melihat gerak politik Bahlil, hampir sama dengan karakter Loid Forger dari Anime Spy X Family. Loid bisa berperan sebagai apapun di situasi manapun karena dia adalah seorang mata-mata. Tetapi, Bahlil melakukan itu untuk tetap relevan di kedua poros kekuasaan politik yang berbeda.

PinterPolitik.com

Dalam anime Spy x Family, Loid Forger adalah agen rahasia yang bisa menjadi ayah keluarga yang hangat, psikolog yang empatik, atau pembunuh dingin, tergantung siapa yang ada di ruangan. 

Bukan karena ia punya banyak kepribadian. Justru sebaliknya: ia hanya punya satu tujuan, dan semua peran itu adalah instrumen menuju tujuan itu. Yang membuat Loid tak tergantikan bukan kemampuan bertarungnya, melainkan kemampuannya membaca konteks lebih cepat dari orang lain bisa mengedipkan mata.

Bahlil Lahadalia adalah versi politiknya.Satu orang ini tiga kali dilantik oleh Jokowi,: dari Kepala BKPM, Menteri Investasi, hingga Menteri ESDM. Lalu bertahan sepenuhnya di kabinet Prabowo dengan jabatan yang sama. 

Di antara dua momen pelantikan itu, ia melobi pengurus daerah Golkar dari Sabang sampai Merauke untuk “melangkahi” seniornya sendiri, Airlangga Hartarto, dan menjadi ketua umum partai beringin sebelum masa jabatan Jokowi berakhir. 

Di sela-sela itu semua, ia membisiki Gibran Rakabuming saat jeda debat cawapres, mendampinginya kampanye ke Papua pada hari kerja, dan secara terbuka mengklaim bahwa perpanjangan masa jabatan Jokowi hingga 2027 adalah idenya sendiri. 

Pertanyaan yang publik ramai ajukan adalah apakah Bahlil loyalis Jokowi atau Prabowo. Pertanyaan yang lebih penting adalah mengapa pertanyaan itu salah sejak awal.

Apa yang membuat satu orang tetap tak tergantikan ketika seluruh konfigurasi kekuasaan di sekitarnya berganti?

Terminal sebagai Sekolah Pertama Bahlil

Robert Jay Lifton, psikiater Harvard yang menulis The Protean Self, berargumen bahwa manusia yang berhasil bertahan dalam dunia yang terus berubah bukan mereka yang memiliki identitas kaku dan konsisten, melainkan mereka yang punya “protean self”: kepribadian lentur seperti Proteus, dewa laut Yunani yang bisa berubah wujud sesuai ancaman yang datang. 

Lifton tidak bicara tentang kepalsuan atau oportunisme. Ia bicara tentang kapasitas adaptasi yang hanya bisa tumbuh dari pengalaman hidup yang keras dan tidak homogen.

Bahlil punya dua sekolah yang tidak pernah dimasuki oleh hampir semua pesaingnya di Jakarta. Sekolah pertama adalah terminal angkot Fakfak dan jalanan Jayapura di akhir 1980-an hingga 1990-an. 

Di sana ia belajar satu kurikulum yang tidak ada di fakultas ilmu politik mana pun: membaca watak manusia dalam hitungan detik, memahami bahwa kepercayaan adalah modal yang lebih tahan lama dari uang tunai, dan tahu kapan harus keras sebelum situasi berubah menjadi bencana. 

Sekolah kedua adalah HMI dan HIPMI, dua organisasi yang secara historis menjadi inkubator elite nasional. Di sana ia belajar bahasa yang berbeda: konsolidasi jaringan, manajemen patron-klien, dan cara membuat orang merasa bahwa mendukungmu adalah kepentingan mereka juga.

Sebagian besar politisi Indonesia hanya melewati satu sekolah. Itulah yang membatasi repertoar respons mereka. Bahlil melewati keduanya, dan celah antara dua sekolah itu adalah persis tempat keahliannya tinggal.

Manuver Sang Kanda Politik?

Agustus 2024, Airlangga Hartarto adalah Ketua Umum Golkar, Menko Perekonomian, dan salah satu wajah paling senior di kabinet. Ia seharusnya tidak bisa digeser dari luar.

Tidak ada mekanisme formal yang memungkinkan seseorang yang bukan pengurus aktif Golkar untuk masuk dan mendongkelnya. 

Jusuf Kalla secara terbuka menyebut Bahlil tidak memenuhi syarat kader. Namun pada 10 Agustus 2024, Airlangga mengumumkan pengunduran diri melalui video Instagram dengan nada seorang pria yang tidak punya pilihan.

Sebelas hari kemudian, Bahlil berdiri di podium JCC Senayan sebagai Ketua Umum Golkar yang dipilih aklamasi oleh 37 dari 38 DPD provinsi.

Yang terjadi di antara dua tanggal itu adalah pelajaran tentang apa yang ilmuwan politik James Scott dalam Domination and the Arts of Resistance sebut sebagai “infrastruktur tersembunyi kekuasaan”, jaringan lobi, tekanan tidak langsung, dan konsolidasi senyap yang bekerja jauh di bawah permukaan sebelum hasilnya tiba-tiba menjadi fakta. 

Majalah Tempo melaporkan bahwa manuver Bahlil mendapat restu Presiden Jokowi, dengan skenario di mana Jokowi sendiri berpeluang masuk sebagai Ketua Dewan Pembina.

Airlangga, yang bersamaan itu menghadapi tekanan hukum dari Kejaksaan Agung soal kasus ekspor minyak sawit, tidak memiliki ruang untuk bertahan.

Bahlil tidak merebut Golkar dengan konfrontasi. Ia menunggu medan terbuka, lalu mengisi kekosongan yang sudah ia persiapkan sebelumnya. 

Para psikolog perilaku menyebut ini sebagai political timing intelligence: kemampuan membaca kapan sebuah sistem paling rentan terhadap perubahan, lalu bergerak tepat di titik itu sebelum orang lain sadar bahwa ruang itu ada.

Bahlil tidak setia kepada Jokowi. Bahlil tidak setia kepada Prabowo. Ia setia kepada satu hal saja: relevansi. 

Dan relevansi itu ia jaga bukan dengan cara mengikuti arus, melainkan dengan cara selalu menjadi orang yang paling berguna bagi siapa pun yang sedang berkuasa, sebelum transisi itu bahkan terjadi

Bahlil Lentur ke Semua Poros Politik

Di sinilah pertanyaan yang sebenarnya muncul: bagaimana caranya satu orang bisa tetap relevan di dua poros politik yang berbeda, bahkan ketika dua poros itu pernah berdiri di sisi yang berseberangan?

Jawabannya bukan pada kesetiaan ganda. Jawabannya ada pada struktur dari apa yang ia tawarkan kepada masing-masing poros itu.

Kepada Jokowi, Bahlil menawarkan kombinasi yang langka: loyalitas tanpa ambisi yang mengancam. 

Ia bukan tipe politisi yang bermain di balik punggung patron. Ia bekerja keras, mau menjadi wajah kebijakan tidak populer, dan cukup kuat untuk menjalankan tugas-tugas yang membutuhkan keberanian

Tiga kali dilantik dalam satu periode presiden bukan karena Jokowi tidak punya pilihan lain, melainkan karena Bahlil adalah jenis eksekutor yang semakin sulit ditemukan. Tahu batas, tapi tidak mudah diintimidasi dari luar.

Kepada Prabowo, Bahlil menawarkan sesuatu yang berbeda. Ia datang bukan dengan tangan kosong, melainkan membawa Golkar dan membawa bukti: selama kampanye 2024, ia duduk di barisan paling depan tim Prabowo-Gibran, membisiki Gibran setiap kali jeda iklan debat cawapres, mendampinginya kampanye ke Papua, dan secara terbuka menyatakan keyakinannya bahwa Gibran “akan menguasai debat.” Semua ini dilakukan saat ia masih berstatus Menteri Investasi aktif.

 Artinya ketika Prabowo menang, Bahlil sudah lama berdiri di pihak yang benar, dengan rekam jejak yang tidak perlu diklaim, karena sudah tercatat oleh puluhan kamera.

Erving Goffman dalam The Presentation of Self in Everyday Life menulis bahwa individu yang cerdas secara sosial tidak mengelola satu penampilan, melainkan beberapa “front stage” yang berbeda untuk audiens yang berbeda, sementara “back stage” yang sesungguhnya tetap tidak terlihat.

 Bahlil setidaknya menjalankan tiga front stage secara bersamaan: eksekutor keras di hadapan bawahan dan investor, loyalis yang tahu adab di hadapan patron, dan figur humoris yang merangkul parodi dirinya sendiri di hadapan publik digital. Ketiganya tidak saling bertabrakan karena ia tahu persis kapan menyalakan yang mana, dan kepada siapa.

Ketika lagu “MBG Mas Bahlil Ganteng” viral di TikTok, ia tidak marah. Ia justru mengaku penasaran dan ingin mengundang pembuatnya makan siang. Ketika kadernya melaporkan pembuat meme ke Bareskrim, ia yang meminta laporan itu ditarik. 

Ini bukan kerendahan hati spontan. Ini adalah kalkulasi: orang yang bisa menertawakan dirinya sendiri di ruang publik tidak bisa dijatuhkan dengan serangan yang sama. Ia sudah lebih dulu mengambil alih narasi itu.

Di atas semua itu ada satu hal yang membuat model Bahlil bekerja di dua poros sekaligus: ia tidak membawa ideologi yang bisa menjadi beban. Dalam sistem politik Indonesia yang berjalan di atas kepentingan, bukan gagasan, tidak punya ideologi yang kaku bukan kelemahan.

Itu adalah aset. Ia bisa masuk ke konfigurasi mana pun selama ia membawa nilai yang dibutuhkan. Dan nilai itu selalu ia pastikan sudah tersedia sebelum ada yang sempat memintanya.

Bahwa per Juni 2026 beberapa pengamat sudah menyebut skenario Gibran-Bahlil untuk Pilpres 2029 bukan sesuatu yang muncul dari langit. 

Itu adalah panen dari benih yang ditanam dua tahun sebelumnya, di jeda iklan debat cawapres, di kaos TKS yang ia kenakan saat mendampingi Gibran di Papua, dan di setiap momen di mana ia memilih untuk hadir sebelum ada yang memintanya.

Pertanyaan yang sesungguhnya bukan apakah Bahlil bisa bertahan di bawah presiden ketiga. Tapi apakah sistem yang membuat ia tak bisa diganti itu sehat bagi siapa pun selain dirinya sendiri. (A99)

Piala Dunia 2026 mengungkap pola berulang. FIFA menyelidiki dugaan pelecehan rasis terhadap YouTuber IShowSpeed oleh fans Argentina di Miami. Fans Argentina juga melempar bir ke pendukung Mesir dan mengibarkan bendera Israel ke pelatih Hassan yang pro-Palestina. Bahkan sesama negara Amerika Latin, dari Meksiko hingga Brasil, kerap mencap Argentina “sok Eropa” dan terkesan membenci tetangganya sendiri.

PinterPolitik.com

Dalam mitologi Yunani, Narcissus adalah pemuda yang begitu terpukau pada pantulan wajahnya sendiri di permukaan air hingga ia tak lagi mampu berpaling. Ia jatuh cinta pada gambar yang diciptakannya sendiri, bukan pada kenyataan, dan pada akhirnya tenggelam sambil mencoba memeluk bayangan wajahnya yang tak pernah nyata.

Argentina, dalam banyak hal, adalah Narcissus dari Amerika Latin. Sejak pertengahan abad ke-19, negara ini menatap cermin yang ia buat sendiri dan melihat wajah Eropa di sana, meski air yang dipantulkannya sebenarnya jauh lebih gelap dan lebih kompleks dari yang ingin diakuinya.

Pada 1878, Jenderal Julio Argentino Roca memimpin apa yang disebut Conquista del Desierto, kampanye militer yang membersihkan tanah-tanah selatan Argentina dari penduduk asli untuk membuka ruang bagi imigran Eropa. Ribuan orang asli Amerika – bangsa Indian dll – tewas atau terpaksa minggat dari tanah mereka. Ini bukan efek samping dari pembangunan bangsa Argentina modern. Ini adalah fondasinya.

147 tahun kemudian, di stadion-stadion Piala Dunia 2026, bayangan yang sama muncul kembali, kali ini dalam bentuk botol bir yang dilempar ke fans Mesir dan bendera Israel yang dikibarkan ke pelatih yang berduka atas Palestina.

Ketika Stadion Menjadi Cermin

Piala Dunia 2026 menghadirkan rangkaian insiden yang, jika dilihat sendiri-sendiri, mungkin bisa dianggap ulah oknum. Namun jika dilihat sebagai rangkaian, kejadian-kejadian itu membentuk pola. FIFA membuka investigasi atas dugaan pelecehan rasis terhadap YouTuber IShowSpeed – nama aslinya Darren Watkins Jr. – yang diduga dilakukan fans Argentina di Miami.

Beberapa hari kemudian, fans Mesir melaporkan bir dilempar ke arah mereka setiap kali Argentina kebobolan gol. Aksi itu jelas tak sopan dan tak menghargai karena alkohol dan bir adalah hal yang haram bagi warga Mesir yang mayoritas Muslim.

Di Atlanta, fans Argentina mengibarkan bendera Israel ke arah pelatih Hassan, yang dikenal luas membela Palestina, sebuah simbol yang dipilih bukan sebagai pernyataan politik yang tulus, melainkan sebagai alat untuk menyakiti secara spesifik.

Pola ini bukan baru. Pada Copa América 2024, video gelandang Enzo Fernández menyanyikan yel-yel rasis menargetkan pemain Prancis berkulit hitam menjadi viral. Wesley Fofana, rekan setimnya di Chelsea, menyebut aksi itu rasisme yang tak terkendali. Yang lebih mengejutkan, setelah Fernández meminta maaf, yel-yel itu justru semakin populer dinyanyikan di berbagai pertandingan di seluruh Argentina.

“Orang Meksiko datang dari suku Indian, orang Brasil dari hutan, tapi kami orang Argentina datang dari kapal. Dan kapal-kapal itu datang dari Eropa.” Ucapan Presiden Alberto Fernández pada 2021 itu bukan sekadar kesalahan diplomatik yang memicu kecaman dari seluruh Amerika Latin, melainkan pernyataan jujur, meski tidak disengaja, tentang bagaimana Argentina memosisikan dirinya di atas tetangga-tetangganya sendiri: sebagai yang lebih Eropa, yang bukan seperti yang lain.

Proyek “Memutihkan Bangsa”

Fondasi dari semua ini tertulis hitam di atas putih dalam Konstitusi Argentina tahun 1853. Pasal 25, yang dirancang oleh pemikir Juan Bautista Alberdi, secara eksplisit mewajibkan negara mendorong imigrasi dari Eropa. Alberdi merangkumnya dalam frasa yang menjadi doktrin nasional: “Gobernar es poblar”, sebuah doktrin yang artinya “memerintah adalah menghuni”, yang dalam praktiknya berarti mengisi tanah Argentina dengan orang Eropa untuk menggantikan penduduk asli dan keturunan Afrika yang sudah ada di sana. Pasal ini tidak pernah dicabut, bahkan setelah reformasi konstitusi 1949 dan 1994.

Proyek ini turut menyingkirkan jejak Afrika dari Argentina. Peneliti Alex Borucki dari UC Irvine, melalui basis data SlaveVoyages, menemukan bahwa jumlah budak Afrika yang tiba di kawasan La Plata hampir setengah dari jumlah yang tiba di Amerika Serikat. Fakta besar ini nyaris tak diketahui, bahkan oleh orang Argentina sendiri, karena negara secara sistematis menghapus keberadaan mereka dari sensus, dari kurikulum sekolah, dari narasi kebangsaan. Perang Triple Alliance pada 1860-an turut menghabisi banyak komunitas indigenous dan Afro-Argentina, membuat populasi yang tersisa semakin homogen secara rasial.

Argentina bukan satu-satunya negara yang pernah merancang komposisi rasnya secara hukum. Australia menjalankan White Australia Policy dari 1901 hingga awal 1970an, secara resmi membatasi imigrasi non-Eropa demi menjaga karakter rasial bangsa. Perbedaannya, Australia mencabut kebijakan itu. Sedangkan Pasal 25 Konstitusi Argentina, hingga Piala Dunia 2026 ini, masih kokoh bertahan.

Hasilnya, data INDEC 2006 mencatat lebih dari 95 persen orang Argentina kini mengidentifikasi diri sebagai keturunan Eropa, sebuah angka yang menurut studi genetik dari National Center for Biotechnology Information tidak sepenuhnya mencerminkan realitas biologis penduduknya. Argentina memutihkan dirinya dalam imajinasi jauh lebih berhasil dari yang terjadi dalam kenyataan.

Membaca Rasisme

Untuk memahami mengapa fans yang melempar bir ke pendukung Mesir bukan sekadar oknum mabuk, ada tiga kerangka teori yang saling melengkapi.

Dalam Cultural Identity and Diaspora (1990), Stuart Hall menulis bahwa identitas bukan sesuatu yang ditemukan, melainkan produksi yang terus dikonstruksi melalui narasi. Argentina tidak menjadi bangsa Eropa karena secara biologis demikian adanya, melainkan mendefinisikan dirinya sebagai bangsa Eropa melalui dua abad kebijakan, sensus, dan pendidikan, lalu menginternalisasi konstruksi itu sebagai kebenaran alami. Ketika seorang fans melempar bir ke pendukung Mesir, ia sedang mempertahankan narasi identitas itu, sebuah cara untuk berkata: kami berbeda, kami bukan seperti mereka.

Dalam Black Skin, White Masks (1952), Frantz Fanon, psikiater kelahiran Martinik, menganalisis bagaimana kolonialisme menanamkan hasrat pada sebagian penduduk terjajah untuk menjadi seperti penjajahnya, meninggalkan identitas asli demi status simbolis kulit putih. Argentina adalah kasus Fanonian – meminjam nama Fanon – yang ekstrem, bekas koloni Spanyol yang justru berusaha menjadi lebih Eropa dari penjajahnya sendiri. Fanon juga mencatat sesuatu yang relevan untuk kasus ini: mereka yang paling gigih mempertahankan hierarki rasial biasanya adalah mereka yang posisinya paling tidak aman dalam hierarki itu. Argentina, yang secara genetik jauh lebih beragam dari yang diakuinya, membutuhkan mitos “keputihan” justru karena “keputihan” itu sendiri rapuh.

Dalam The Origins of Totalitarianism (1951), Hannah Arendt menulis bahwa ideologi rasial yang paling berbahaya bukan yang diteriakkan di jalanan, melainkan yang tertanam diam-diam dalam institusi dan hukum. Pasal 25 Konstitusi Argentina yang berumur hampir 170 tahun adalah contoh nyata dari kebanalan rasisme semacam itu, sebuah preferensi rasial yang sudah begitu lama menjadi hukum dasar negara sehingga tidak lagi terlihat sebagai rasis, melainkan hanya dianggap kebijakan imigrasi biasa.

Kontinuitas ini masih hidup hari ini. Pada 2026 ini juga, pemerintahan Presiden Argentina Javier Milei memilih menentang resolusi PBB tentang pengakuan warisan perbudakan dan hak pemulihan bagi komunitas keturunan Afrika, menjadikan Argentina satu dari segelintir negara yang bersuara menentang konsensus internasional yang berkembang. Dari Pasal 25 tahun 1853 hingga meja perundingan PBB tahun 2026, pilihannya konsisten: tidak melihat, tidak mengakui, tidak mempertanggungjawabkan.

Pada akhirnya, ironi terbesar dari semua ini adalah sang mega bintang Lionel Messi sendiri. Ia keturunan imigran Italia, bermain di Barcelona, dan menjadi simbol kebanggaan seluruh Amerika Latin, terlepas dari warna kulit siapa pun yang mengaguminya. Kejeniusannya di lapangan adalah bukti bahwa sepak bola bisa melampaui batas etnis dan geografis. Namun keindahan di lapangan tidak otomatis membawa keindahan di luar lapangan.

Sepak bola sering disebut cermin paling jujur bagi sebuah bangsa. Yang dipantulkan Argentina di Atlanta dan Miami bukan cermin yang nyaman untuk dilihat, tapi seperti Narcissus yang menolak berpaling dari airnya sendiri.

Seperti kata Nelson Mandela: “No one is born hating another person because of the color of his skin”, rasisme adalah sebuah kontruksi sosial dan tentu saja politik. (S13)

Dengarkan artikel berikut.

Audio ini dibuat dengan teknologi AI.

Dua institusi hukum saling bongkar kelemahan di depan publik — ternyata, sejak zaman Romawi, kegaduhan semacam ini justru menjadi tanda sistem sedang bekerja.

PinterPolitik.com

Ada satu fenomena yang belakangan makin sering muncul dalam pemberitaan hukum kita: institusi-institusi penegak hukum, yang semestinya bekerja dalam koridor yang sama demi tujuan yang sama, mulai terlihat saling menyoroti kelemahan satu sama lain secara terbuka di ruang publik. Bagi sebagian orang, pemandangan ini dilihat secara pesimistis, institusi yang idealnya saling melengkapi kini tampak berhadapan.

Tapi benarkah kegaduhan semacam ini selalu berarti kemunduran? Pertanyaan itu layak diajukan justru karena jawabannya tidak sesederhana yang dibayangkan. Ada kemungkinan lain yang jarang dipikirkan publik dalam suasana panas seperti ini: bahwa institusi yang saling mengawasi secara terbuka, sepanjang dilakukan dengan cara yang benar, justru merupakan tanda sebuah sistem hukum sedang bekerja. Untuk memahami kemungkinan ini, ada baiknya kita menengok bukan hanya kondisi hari ini, tapi juga perdebatan panjang dalam sejarah pemikiran politik tentang kapan pertikaian kekuasaan itu sehat, dan kapan ia berubah menjadi racun.

Bahkan, ada satu suara yang belakangan justru karena terdengar tidak sesuai dengan nada kepanikan itu: mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD. Alih-alih ikut cemas, ia justru tampak santai menanggapi fenomena serupa. Sikap itu, pada awalnya, terdengar seperti guyonan orang senior yang sudah kenyang makan asam garam politik. Tapi ternyata, di baliknya ada argumen yang jauh lebih tua dari yang kita kira.

Dua Ribu Tahun Argumen yang Sama

Argumen itu berbunyi begini. Ketika ditanya soal dua pihak yang berseberangan dan saling membongkar kelemahan satu sama lain, Mahfud mengaku senang melihatnya. Biar saja, katanya, saling bongkar saja, asal semua dilakukan secara profesional dan tanpa pandang bulu, tanpa ada lobi-lobi ke pihak yang lebih berkuasa untuk menghentikan proses hukum. Kalimat itu terdengar seperti komentar iseng seorang purnawirawan pejabat. Tapi kalau ditelusuri, ia sebenarnya sedang mengulang kembali salah satu perdebatan tertua dalam ilmu politik: apakah sebuah negara lebih aman di tangan institusi yang harmonis, atau institusi yang saling curiga?

Dalam ilmu politik modern, ada konsep bernama horizontal accountability: gagasan bahwa akuntabilitas negara tidak melulu datang dari atas ke bawah, atau dari rakyat lewat pemilu, tapi juga secara mendatar antar-lembaga negara yang sejajar kedudukannya. Lembaga negara saling mengawasi lembaga lain tanpa menunggu perintah presiden atau desakan publik. Ini bukan gagasan baru. Sejarawan Yunani kuno, Polybius, sudah menulisnya dua abad sebelum masehi: Republik Romawi tetap stabil justru karena konsul, senat, dan majelis rakyat saling mengunci kekuasaan, sehingga tak satu pun bisa bergerak sendirian. Marcus Tullius Cicero, satu generasi setelahnya, meminjam kerangka itu dalam risalahnya, De Re Publica, dan menyimpulkan bahwa pemerintahan yang mencampur ketiga unsur kekuasaan itu adalah bentuk paling stabil yang bisa dibayangkan manusia, sebab elemen-elemen di dalamnya saling menahan satu sama lain.

Filsuf Niccolò Machiavelli, hidup seribu lima ratus tahun kemudian, membawa argumen ini ke titik yang lebih berani. Ia menantang semua orang yang menuduh Republik Romawi penuh kekacauan karena rakyat dan kaum bangsawan kerap bertikai terbuka. Menurutnya, merekalah yang keliru membaca sejarah. Dalam karyanya Discourses on Livy, Machiavelli menyebut pertikaian terbuka itu sebagai tumulti, dan menyimpulkan bahwa semua hukum yang melindungi kebebasan Romawi justru lahir dari pertikaian tersebut, bukan meski adanya pertikaian, melainkan karena adanya pertikaian itu sendiri.

Yang membuat argumen Machiavelli tetap relevan adalah syaratnya, bukan sekadar kesimpulannya. Tumulti yang ia puji berlangsung lewat jalur yang disepakati bersama: rakyat mogok kerja dan keluar kota, bukan mengangkat senjata. Hasilnya lembaga baru seperti jabatan tribun rakyat dan kodifikasi hukum tertulis pertama. Selama pertikaian berjalan di dalam pagar institusi, ia produktif. Sejarah panjang Romawi kuno membuktikan itu; kestabilan panjangnya justru dibangun di atas fondasi kegaduhan yang terus-menerus diperbarui lewat forum dan undang-undang, bukan lewat kekerasan.

James Madison, dua ribu tahun setelah Polybius, merumuskan intuisi yang sama untuk generasi modern. Dalam Federalist No. 51, ia menulis bahwa cara paling andal menjaga kekuasaan tetap jinak bukan berharap pada kebajikan pribadi para pejabat, melainkan merancang sistem di mana ambisi dilawan dengan ambisi, membiarkan kepentingan yang berbeda saling mengawasi karena tak seorang pun bisa dipercaya sepenuhnya mengawasi dirinya sendiri. Empat nama, dua milenium, satu kesimpulan: kegaduhan antar-kekuasaan bukan gejala penyakit sebuah negara, melainkan obatnya, asal diberikan dalam dosis dan bentuk yang tepat.

Pertanyaannya sekarang, dikembalikan ke konteks kita hari ini: apakah kegaduhan yang sedang berlangsung di ruang publik kita ini masih berada di dalam pagar tersebut? Sejauh yang bisa dilihat publik, prosesnya masih berjalan lewat jalur hukum acara yang berlaku, bukan lewat kekuatan bersenjata atau ancaman fisik. Selama itu terjaga, argumen Mahfud punya pijakan yang jauh lebih kokoh dari sekadar sikap santai seorang purnawirawan pejabat. Ia sesungguhnya sedang menyuarakan intuisi yang sama dengan para pemikir besar itu, hanya dengan bahasa yang jauh lebih sederhana dan mudah dicerna publik awam.

Berkah yang Bersyarat

Namun sejarah yang sama juga menyimpan peringatan yang lebih kelam, dan di sinilah kita perlu berhenti sejenak sebelum ikut mengangguk setuju sepenuhnya. Kestabilan panjang Romawi kuno tidak berlangsung selamanya dengan cara yang sama. Begitu para elite mulai merekrut kekuatan bersenjata sebagai alat pribadi untuk memenangkan pertikaian, bukan lagi berkelahi lewat forum dan undang-undang, tumulti berhenti melahirkan hukum. Ia mulai melahirkan perang saudara. Kestabilan panjang yang datang setelahnya, yang dikenang sejarah sebagai masa keemasan Romawi, justru lahir dari matinya kompetisi itu sendiri, ketika satu kekuatan akhirnya memonopoli kekuasaan dan mengakhiri seluruh persaingan. Harganya adalah kebebasan yang selama itu dijaga oleh kegaduhan tadi.

Di sinilah kebijaksanaan lama dari Lord Acton, negarawan Inggris abad kesembilan belas, tetap relevan diingat: kekuasaan cenderung korup, dan kekuasaan absolut korup secara absolut. Kalimat itu biasa dipakai mengingatkan bahaya satu tangan yang menggenggam terlalu banyak kekuasaan. Tapi ia juga berlaku terbalik. Dua pihak yang sama-sama punya kepentingan tersembunyi, yang saling mengancam membongkar aib satu sama lain, tidak otomatis menghasilkan kebersihan. Bisa jadi yang mereka hasilkan hanyalah negosiasi ulang tentang siapa yang lebih dulu berhak berkuasa, bukan pembersihan yang sesungguhnya.

Maka ukuran sejati dari fenomena ini bukan seberapa ramai dua pihak saling membongkar kelemahan, melainkan ke mana proses itu bermuara. Apakah ia berakhir pada sesuatu yang bisa dihitung publik, seperti proses hukum yang tuntas dan tata kelola yang diperbaiki, atau justru berakhir pada gencatan senjata diam-diam, ketika kedua pihak sepakat berhenti saling membongkar sebelum kartu terakhir dibuka, lalu kembali berdamai seperti sedia kala tanpa ada yang benar-benar berubah. Yang patut dikhawatirkan bukanlah pertikaiannya. Yang patut dikhawatirkan adalah keheningan yang datang sesudahnya, sebab keheningan itu bisa berarti dua hal yang sangat berbeda: masalah telah selesai, atau justru telah bersembunyi lebih dalam.

Dua ribu tahun sejarah pemikiran politik, dari Polybius hingga Madison, sepakat bahwa kekuasaan yang saling curiga lebih aman ketimbang kekuasaan yang bersatu tanpa pengawasan. Barangkali di situlah letak “berkah” yang sesungguhnya dari kegaduhan hari ini: bukan pada dramanya, melainkan pada kesempatan yang ia buka, sepanjang semua pihak cukup dewasa untuk menjaga pertikaian ini tetap di dalam pagar hukum, dan publik cukup jeli untuk tidak berhenti mengawasi begitu suasana kembali tenang. (D74)

Sejumlah kebijakan Gubernur Pramono Anung tampak pantulkan program pemerintah pusat. Kebetulan teknokratis atau ada logika yang sengaja dipasang? 

PinterPolitik.com

“Di pemerintah pusat juga ada yang namanya INA Funding. Saya adalah orang yang masuk ke dalamnya” – Pramono Anung, Gubernur Jakarta (27/5/2025)

Jari Cupin sibuk menata pulaunya di layar sore itu. Ia sedang tenggelam dalam Tropico, memerankan El Presidente yang mengatur ekonomi, membangun sekolah, dan menyusun kebijakan bagi rakyat pulaunya.

Di sela permainan, ponselnya menyala dengan sederet berita kebijakan Gubernur Jakarta Pramono Anung. Ada rasa deja vu yang tak bisa ia abaikan, seolah layar game dan layar berita sedang memantulkan hal yang sama.

Yang pertama menyita perhatiannya adalah rencana beasiswa daerah. Program itu akan menyekolahkan 50 hingga 75 anak berprestasi dari keluarga tidak mampu ke luar negeri, dan Pramono sendiri menyebutnya sebagai LPDP versi Jakarta.

Cupin tahu betul apa itu LPDP. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan adalah instrumen dana abadi milik pemerintah pusat, dan kini bayangannya muncul di tingkat provinsi.

Ia lalu teringat ide Sarapan Bergizi Gratis yang sempat digulirkan Pemprov Jakarta. Gagasan itu terdengar seperti gema dari Makan Bergizi Gratis, program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, meski akhirnya rencana versi Jakarta itu batal berjalan.

Cupin justru menganggap pembatalan itu menarik. Sebuah kota rupanya sempat merasa perlu memiliki versinya sendiri dari program andalan negara, sekalipun akhirnya urung.

Namun, bukan hanya soal sosial. Cupin membaca soal Jakarta Collaboration Fund, sebuah wadah pendanaan kolaboratif yang oleh Pramono secara terbuka dibandingkan dengan Indonesia Investment Authority dan Danantara.

Bagi Cupin, perbandingan itu bukan basa-basi. Menyandingkan dana milik kota dengan lembaga sekelas Danantara adalah cara Pramono menaikkan kelas ambisi fiskal Jakarta.

Di situ Cupin mulai menangkap sebuah pola. Beasiswa mencerminkan LPDP, program gizi mencerminkan MBG, dan dana kolaborasi mencerminkan sovereign wealth fund milik negara.

Cupin menyandarkan punggungnya. Seolah-olah, pikirnya, Balai Kota sedang memasang cermin yang memantulkan wajah Istana dalam ukuran yang lebih kecil.

Bagi Cupin, pola ini terlalu rapi untuk disebut kebetulan. Ia menduga ada logika yang bekerja di baliknya, entah logika administratif, entah logika politik.

Maka, dua pertanyaan menggantung di benak Cupin. Apakah kemiripan kebijakan ini sekadar gejala teknokratis yang lumrah, ataukah ia menandakan sesuatu yang lebih dalam?

Pertanyaan kedua terasa lebih menggoda lagi. Jika memang ada pola yang disengaja, konsep apa yang bisa menjelaskannya secara jernih?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Pramono dan ‘Pantulan Pusat’

Cupin membuka kembali catatan lamanya tentang sosiologi organisasi. Ia menemukan satu konsep yang terasa pas, yaitu institutional isomorphism atau isomorfisme institusional.

Konsep itu diperkenalkan dua sosiolog Amerika, Paul DiMaggio dan Walter Powell, dalam makalah klasik mereka yang terbit pada 1983 di jurnal “American Sociological Review”. Inti tesisnya sederhana, yaitu organisasi dalam satu lingkungan cenderung menjadi makin serupa satu sama lain.

Cupin mencatat bahwa DiMaggio dan Powell membagi peniruan ini menjadi tiga jenis. Ada yang bersifat memaksa, ada yang meniru sukarela, dan ada yang mengalir dari norma profesional.

Peniruan yang memaksa terlihat pada penyelarasan program gizi. Ketika pusat menjadikan Makan Bergizi Gratis sebagai agenda unggulan, daerah terdorong menghadirkan padanannya, seperti ide Sarapan Bergizi Gratis yang sempat digulirkan Jakarta.

Peniruan sukarela tampak pada Jakarta Collaboration Fund. Tidak ada yang mewajibkan sebuah provinsi memiliki dana kolaboratif, tetapi Pramono memilih meniru desain yang ia anggap kredibel.

Peniruan normatif, kata Cupin dalam hati, adalah yang paling menarik. Penamaan beasiswa daerah sebagai LPDP versi Jakarta menunjukkan bagaimana kosakata negara menjadi bahasa yang alamiah bagi Pramono.

Cupin lalu bertanya-tanya, apakah gejala ini khas Indonesia. Setelah menelusuri, ia justru menemukan bahwa pola kota meniru negara adalah salah satu cerita paling berulang dalam tata kelola urban global.

Singapura menjadi contoh yang paling menggugah baginya. Negara-kota itu membangun Temasek dan GIC, dua pengelola dana yang justru kemudian ditiru oleh negara-negara besar, termasuk Indonesia lewat Danantara.

Cupin juga mencatat London dengan obligasi Transport for London untuk mendanai Crossrail. Ada pula Tokyo dengan obligasi metropolitannya dan ratusan kota Amerika Serikat yang lama mengandalkan municipal bonds.

Ia teringat argumen mendiang ilmuwan politik Benjamin Barber dalam bukunya If Mayors Ruled the World. Barber menilai kota kerap lebih pragmatis dan efektif ketimbang negara-bangsa dalam menuntaskan persoalan warga.

Sosiolog Saskia Sassen melengkapi gambaran itu lewat konsep global city. Menurut Sassen, kota besar kini menjadi simpul ekonomi yang beroperasi dengan logika globalnya sendiri.

Cupin merasa potongan-potongan itu mulai membentuk mozaik yang utuh. Peniruan Jakarta bukan anomali, melainkan bagian dari arus besar bagaimana kota modern memposisikan diri.

Ia teringat pula peringatan dari ekonom peraih Nobel, Elinor Ostrom, bahwa kelembagaan yang berhasil harus dirancang partisipatif, bukan sekadar dipasang dari atas. Ekonom Harvard, Dani Rodrik, menambahkan bahwa intervensi yang efektif menuntut penyesuaian dengan konteks lokal, bukan salinan mentah.

Namun, teori hanya menjelaskan mekanisme, bukan motif. Dua pertanyaan baru pun muncul di kepala Cupin.

Jika peniruan ini wajar secara teoretis, adakah dorongan personal dan politik yang turut menggerakkannya? Dan mengapa justru Pramono, dari sekian banyak kepala daerah, yang tampak begitu fasih memantulkan wajah negara?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Ambisi Pramono di Balik Layar?

Cupin menyadari bahwa untuk menjawab itu, ia harus menengok rekam jejak sang gubernur. Karier Pramono, pikirnya, adalah kunci untuk memahami gayanya memerintah.

Pramono menghabiskan waktu bertahun-tahun sebagai kader dan pengurus penting PDI Perjuangan di bawah Megawati Soekarnoputri. Dari sana ia belajar disiplin partai dan seni menerjemahkan garis politik menjadi tindakan.

Puncak kariernya di birokrasi datang ketika ia menjabat Sekretaris Kabinet selama dua periode pemerintahan Presiden Joko Widodo. Posisi itu menempatkannya persis di pusat mesin kebijakan nasional.

Bagi Cupin, latar itu menjelaskan banyak hal. Seorang Sekretaris Kabinet adalah pelaksana par excellence, yaitu orang yang tugasnya memastikan gagasan besar berjalan mulus menjadi program.

Maka, Cupin melihat Pramono sebagai arketipe politik sang pelaksana. Ia bukan tipe yang gemar menantang arus, melainkan tipe yang piawai mengelola dan mengeksekusi.

Cupin membandingkannya dengan tradisi panjang para teknokrat yang naik justru karena keandalan, bukan karena retorika. Sosok seperti ini kerap menjadi tulang punggung sebuah rezim, sebab merekalah yang mengubah janji menjadi capaian.

Dalam kerangka itu, meniru arsitektur kebijakan pusat menjadi langkah yang sangat masuk akal. Ia memperoleh legitimasi instan sekaligus keselarasan dengan agenda nasional tanpa perlu menemukan formula dari nol.

Cupin juga menimbang dimensi politik yang lebih jauh. Jakarta selalu menjadi etalase, dan keberhasilan mengelola ibu kota kerap dibaca sebagai modal menuju panggung yang lebih tinggi.

Dengan menyelaraskan program Jakarta dan agenda Presiden Prabowo, Pramono menempatkan diri sebagai mitra yang loyal dan kompeten. Ia merawat hubungan baik dengan pusat sembari membangun rekam jejak kepemimpinan yang solid.

Namun, Cupin mencatat satu nuansa penting agar tidak salah baca. Sebagian pantulan itu, terutama di ranah fiskal, sebetulnya adalah upaya kota untuk memperluas kemandiriannya, bukan sekadar tunduk.

Ketika Dana Bagi Hasil dipangkas dan ruang fiskal menyempit, Pramono justru mencari pendanaan kreatif. Jakarta Collaboration Fund dan rencana obligasi daerah adalah cerminan sekaligus deklarasi bahwa kota ingin berdiri di atas kakinya sendiri.

Cupin melirik kembali layar Tropico yang sedari tadi ter-paused. Ia tersenyum kecil, sadar bahwa memerintah pulau dalam game jauh lebih sederhana ketimbang mengelola kota sungguhan.

Cupin pun sampai pada satu simpul renungan. Menyebut Pramono sedang main presiden-presidenan terasa terlalu ringan, sebab yang ia lakukan lebih menyerupai seni menerjemahkan arsitektur sebuah negara ke dalam bahasa sebuah kota, sehingga cermin yang dipasang di Balai Kota itu memantulkan dua hal sekaligus, yaitu kesetiaan pada agenda nasional dan hasrat sebuah kota untuk menemukan wajahnya sendiri, dan hanya waktu yang akan menilai seberapa jernih pantulan itu bekerja bagi warga Jakarta. (A43)

Audio dibuatAudio dibuat menggunakan AI.

Dr. Wim Tangkilisan, S.H., M.Sc.
Pemimpin Redaksi PinterPolitik.com
Chairman, PinterPolitik Center for Strategic Policy Analysis

KATA PEMRED #51
PinterPolitik.com

Tiga jet tempur mengawal pesawat Narendra Modi memasuki langit Indonesia, Senin sore itu. Di landasan Halim, Prabowo menyambutnya sendiri. Keesokan harinya, di Istana Merdeka, kamera merekam yang paling mudah dibaca. Kontrak sistem rudal jelajah BrahMos. Senjata supersonik, hasil patungan India dan Rusia, kini akan dimiliki Indonesia.

Itulah judul yang berkeliling dunia. Reuters, Washington Post, kantor berita India, semua menautkan kata Modi, Prabowo, dan rudal dalam satu tarikan napas.

Tetapi tanda tangan yang paling penting hari itu bukan pada rudal.

Di antara sejumlah perjanjian dan nota kesepahaman, ada satu yang nyaris tak dieja pers domestik. Kesepakatan membentuk usaha patungan pemrosesan mineral kritis di Indonesia. Termasuk nikel.

Kalimat itu pendek. Konsekuensinya panjang.

Bertahun-tahun hilirisasi nikel kita tumbuh di bawah satu bayangan besar. Modal dan teknologi pemroses datang, dalam porsi paling dominan, dari Tiongkok. Smelter berdiri di Sulawesi dan Maluku Utara. Angka ekspor melonjak. Jepang dan Korea sudah lama membeli olahan kita, jauh sebelum ledakan investasi itu. Tetapi struktur hilirnya menyimpan kerentanan yang jarang disebut. Konsentrasi yang tinggi pada satu ekosistem pemroses.

Angkanya keras. Satu ekosistem industri menguasai sekitar 68 persen pemurnian nikel dunia. Itu bukan monopsoni murni. Masih ada beberapa pembeli. Namun ketika satu ekosistem menentukan harga, teknologi, dan irama pasar sekaligus, posisi tawar penjual selalu lebih tipis dari yang tampak di angka ekspor.

Yang terjadi 7 Juli adalah salah satu retakan paling penting pada bayangan itu.

Pertanyaan yang jarang diajukan justru yang paling menjelaskan. Mengapa India sekarang, bukan lima tahun lalu? Jawabannya bukan Modi. India sedang menggenjot kebijakan industrinya sendiri dan membangun rantai pasok kendaraan listrik. India kekurangan mineral kritis. Indonesia memilikinya. Basis smelter hasil hilirisasi kita, yang beberapa tahun lalu belum ada, kini sudah berdiri. Baru kombinasi itu membuat patungan seperti ini masuk akal hari ini.

Lembaga pemeringkat global S&P Global mencatat pangsa Indonesia dalam produksi nikel dunia melonjak dari sekitar 31 persen pada 2020 menjadi di atas 60 persen pada 2024, dan diperkirakan menembus 74 persen pada 2035. Dengan kendali sebesar itu, Indonesia menjadi produsen penentu, pihak yang gerak-geriknya menetapkan arah harga dunia. Para pemroses global kini harus berebut bijih yang sama. Dari sinilah kekeliruan baca perlu diluruskan. Indonesia tidak sedang sekadar mendiversifikasi pembeli. Diversifikasi itu pasif. Yang dikerjakan jauh lebih tajam. Indonesia sedang menciptakan lelang di antara para pembeli.

Dua hal berbeda. Yang satu menyebar risiko. Yang lain mengubah siapa yang memegang kendali harga.

Ada satu hal yang akan dibaca Beijing, tetapi hampir luput dari pers kita. Menurut NITI Aayog, lembaga perencana pemerintah India sendiri, negeri itu kini bergantung sepenuhnya pada impor untuk nikel, litium, dan kobalt. Pasar baterainya diproyeksikan melonjak hampir 15 kali lipat menjelang 2030, dari 10,8 menjadi 160,3 gigawatt-jam. Tagihan impor mineral kritisnya lebih dari dua kali lipat hanya dalam tiga tahun. Dalam persekutuan ini, India membutuhkan Indonesia lebih besar daripada Indonesia membutuhkan India. Patungan itu bukan hadiah dari Jakarta. Ia bagian dari strategi bertahan hidup industri New Delhi.

Ada satu cara membaca seluruh manuver ini. Para pemikir punya istilah untuk ketergantungan yang dipersenjatai, ketika negara besar mencekik yang kecil lewat jalur pasokan. Yang kita saksikan justru pembalikannya, dari kursi penjual. Menolak bergantung pada satu pihak dengan cara menciptakan pilihan. Sebut saja opsi strategis. Ia bukan sekadar taktik dagang, melainkan doktrin. Kekuatannya tidak terletak pada satu kesepakatan, tetapi pada adanya banyak kesepakatan yang mungkin. Posisi seperti itu jauh lebih sulit dipatahkan daripada sekadar tawar-menawar harga.

Di sinilah rudal itu kembali masuk hitungan, bukan sebagai rel yang berjalan sendiri. Perdagangan membuka pintu, pertahanan menahannya tetap terbuka. Kontrak BrahMos memberi kredibilitas pada kesepakatan nikel. Ia menandakan kemitraan ini cukup dalam untuk menyentuh senjata, bukan hanya komoditas. Sebaliknya, akses ke sumber daya membuat penjualan rudal itu masuk akal bagi kedua pihak. Yang satu menjelaskan yang lain.

Lalu apa langkah balasan Tiongkok yang paling mungkin? Justru di situ taruhan sebenarnya. Responsnya barangkali bukan sekadar menurunkan harga atau mengunci kontrak. Yang lebih mungkin adalah gelontoran investasi baru, diskon teknologi, penyertaan modal yang lebih besar, dan pengikatan pasokan jangka panjang. Persaingan babak berikutnya bukan lagi soal membeli nikel Indonesia. Ia soal membeli kesetiaan industri Indonesia.

Di titik itulah opsi strategis membuktikan dirinya. Siapa pun yang memenangi perlombaan, Indonesia yang diuntungkan. Bila India berhasil membangun, kita punya mitra baru. Bila Tiongkok membalas dengan modal dan teknologi yang lebih besar untuk mempertahankan tempatnya, kita tetap yang menuai. Perlombaan itu sendiri adalah kemenangan, terlepas dari siapa yang menang.

Apa artinya bagi pembaca yang tak pernah menyentuh bijih nikel?

Ketika pembeli berlomba, harga transfer nikel olahan kita punya pembanding. Selama ini nilai sebenarnya kerap kabur di dalam pembukuan korporasi yang terpadu dari hulu ke hilir dalam satu bendera. Pembanding menaikkan posisi tawar, dan posisi tawar menentukan berapa banyak nilai tambah yang tinggal di republik ini. Bukan sekadar berapa banyak yang bekerja di smelter, tetapi lapisan mana yang kita pegang. Merakit, atau merancang.

Semua ini bermuara pada angka yang menyentuh dapur. Neraca dagang kita baru mencatat defisit pertama setelah 72 bulan surplus. Transaksi berjalan tertekan. Setiap dolar nikel yang benar-benar menetes ke penerimaan negara, bukan menguap ke rekening luar negeri, adalah selisih antara rupiah yang tegak dan rupiah yang goyah. Dan rupiah yang goyah, pada ujungnya, adalah harga barang di rak toko yang kita datangi tiap pekan.

Tentu, tanda tangan belum tentu eksekusi. Patungan bisa berhenti sebagai simbol jika kapital dan kapasitas pemrosesan tak menyusul. India harus membuktikan sanggup membangun apa yang selama ini dibangun modal Tiongkok. Indonesia harus memastikan diversifikasi ini tidak sekadar menukar satu ketergantungan dengan ketergantungan lain berbendera berbeda. Struktur kepemilikannya belum dibuka ke publik. Di situlah ujian sesungguhnya. Opsi strategis hanya berarti bila angkanya nyata, dan hanya menguntungkan bila negara sanggup mengelola persaingan yang ia ciptakan. Opsi yang tak terkelola berubah menjadi rebutan yang melelahkan.

Karena yang sebenarnya diperebutkan sudah bukan lagi nikel Indonesia. Yang diperebutkan adalah hak menjadi mitra industri utama republik ini untuk tiga dekade transisi energi berikutnya. Dan yang dipertaruhkan lebih besar dari Indonesia. Selama tiga puluh tahun, globalisasi bertanya, negara mana yang paling murah dan efisien. Kini pertanyaannya berganti: negara mana yang paling tak tergantikan. Negara menengah yang memegang banyak opsi tidak perlu memilih kubu. Ia justru membuat kubu-kubu besar bersaing menawar dirinya. Itu mengubah ceritanya. Dari jual beli komoditas, menjadi perebutan siapa yang ikut merancang arsitektur industri kita.

Ada detail kecil yang mudah terlewat. Modi dijadwalkan ke Yogyakarta, kemungkinan mengumumkan pemugaran Candi Prambanan yang didukung India. Kedua pemimpin menetapkan 2026 hingga 2027 sebagai tahun Tagore dan Dewantara. Sebuah candi tua dipugar, sementara di meja perundingan nikel berpindah tangan. Ikatan peradaban yang lama membungkus tawar-menawar yang sangat kini.

Barangkali di situlah seni bernegara yang sesungguhnya. Membuat perhitungan yang paling dingin terdengar seperti persahabatan yang paling hangat. Yang kita saksikan pekan ini bukan penjualan logam. Ia pelajaran tentang bagaimana sebuah republik belajar membuat banyak pihak memperebutkan tangannya, dan menyebut mereka semua sahabat.

Dan di balik setiap rudal yang berkilau di landasan, ada bijih yang jauh lebih menentukan nasib kita.

**********************

Tentang Penulis

Dr. Wim Tangkilisan, S.H., M.Sc.
Pemimpin Redaksi PinterPolitik.com
Chairman, PinterPolitik Center for Strategic Policy Analysis

Hak cipta dilindungi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penggandaan, pengutipan, atau penyebaran sebagian atau seluruh tulisan ini tanpa izin tertulis dapat dikenai ketentuan pidana Pasal 113.