Ekonomi Stagnan, Mengapa Jokowi Berkilah?

Ekonomi Stagnan, Mengapa Jokowi Berkilah?
Presiden Jokowi tegaskan agar masyarakat tak “kufur nikmat” dalam menanggapi PDB 2019 (Foto: Okezone)
6 minute read

Presiden Jokowi kembali memberikan pernyataan yang sama dalam menanggapi PDB 2019 yang masih stagnan di kisaran 5 persen dengan menyebutnya harus disyukuri dan masyarakat jangan “kufur nikmat”. Berbagai pihak menanggapi dengan menyebut hal tersebut hanyalah dalih dari mantan Wali Kota Solo tersebut dalam menutupi stagnasi pertumbuhan ekonomi, bahkan mungkin juga untuk menutupi kegagalan pemerintah. Melihat polanya yang menggunakan terminologi dalam agama sebagai pembenaran, beberapa pihak menyebut pernyataan Jokowi tersebut sebagai apa yang disebut oleh Nietzsche sebagai slave morality. Benarkah demikian?


PinterPolitik.com

Sangat menarik untuk merefleksikan larangan Sekretaris Kabinet (Seskab), Pramono Anung agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak berkunjung ke Kediri. Namun, ini bukan persoalan klenik terkait adanya kepercayaan bahwa presiden yang berkuasa akan lengser jika berkunjung ke kota tersebut.

Hal yang menarik untuk disorot adalah seperti yang diungkapkan oleh Ketua Aliansi Anak Bangsa (AAB), Damai Hari Lubis, bahwasanya kekhawatiran Pramono nampaknya terjadi karena ia “menyadari” bahwa Presiden Jokowi dapat lengser karena berbagai janji politiknya tidak terealisasi.

Menariknya, pengamat politik Rocky Gerung juga pernah menyatakan pesimismenya bahwa Presiden Jokowi dapat bertahan sampai 2024.

Sama halnya dengan faktor yang membuat Presiden Soeharto lengser, Presiden Jokowi nampaknya juga berpotensi lengser karena persoalan ekonomi.

Bagaimana tidak, di tengah janjinya yang optimis bahwa pertumbuhan ekonomi yang umumnya diukur dari produk domestik bruto (PDB) dapat tumbuh sampai 7 persen, nyatanya justru stagnan di angka 5 persen.


Namun, alih-alih mengevaluasi berbagai kebijakan ekonomi ataupun kebijakan pembangunan yang terus membuat defisit keuangan negara, seperti pembangunan infrastruktur ataupun pertambahan utang luar negeri, Presiden Jokowi justru menekankan agar masyarakat bersyukur dan jangan “kufur nikmat”.

Menurut Jokowi, PDB 2019 yang sebesar 5,02 persen masih lebih baik dari negara-negara tetangga, yang disebut mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi, bahkan ekonominya anjlok.

Menariknya, pernyataan serupa, yakni menekankan agar jangan kufur nikmat dan menyebut pertumbuhan ekonomi negara lain mengalami penurunan, juga dikeluarkan dalam menanggapi PDB 2018 yang sebesar 5,17 persen.

Atas kesamaan tanggapan tersebut, mungkin patut diduga bahwa Presiden Jokowi telah membaca teks pidato yang sama, atau mungkin, seperti yang diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedy Kurnia Syah, pernyataan tersebut boleh jadi adalah dalih pemerintah karena tidak dapat berupaya lebih tinggi lagi dalam menaikkan pertumbuhan ekonomi.

Lebih frontal, Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Din Syamsuddin bahkan menyebutkan bahwa pemerintahlah yang sesungguhnya telah kufur nikmat karena tidak dapat mengelola dengan baik sumber daya alam (SDA) melimpah yang dianugerahkan Tuhan.

Bukan hanya persoalan kufur nikmat atau tidak, seperti yang disorot oleh Direktur Eksekutif Riset Core Indonesia, Piter Abdullah, stagnasi PDB di kisaran 5 persen sebenarnya adalah persoalan serius bagi pemerintah.

Menurutnya, PDB sebesar 5 persen tidak cukup untuk menyerap tenaga kerja yang bertambah 3 juta jiwa setiap tahunnya. Dengan asumsi 1 persen PDB menyerap 250 ribu tenaga kerja, maka 5 persen PDB hanya dapat menyerap 1,25 juta tenaga kerja.

Artinya terdapat sekitar 1,75 juta pengangguran baru setiap tahunnya. Imbasnya, jika terus dibiarkan, tentu akan terjadi penumpukan pengangguran yang dapat memicu gejolak sosial, bahkan politik dan ekonomi.

Jika segenting itu persoalan yang mengikuti stagnasi PDB, lantas mengapa Presiden Jokowi hanya memberikan dalih jangan “kufur nikmat” atas persoalan seserius itu?

Kufur Nikmat dan Slave Morality

Dalam memaknai pernyataan “jangan kufur nikmat” yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi, menarik untuk melihat konsep slave morality atau moralitas budak dari filsuf Jerman, Friedrich Nietzsche.

Moralitas budak adalah konsep yang cukup menohok dari Nietzsche. Konsep tersebut berasal dari pergulatan dengan master morality atau moralitas tuan.

Moralitas budak adalah devaluasi dari moralitas tuan. Seperti namanya, moralitas tuan adalah moralitas mereka yang berkuasa, mereka yang memiliki keinginan kuat dan mandiri. Atas hal tersebut, mereka yang memiliki moralitas tuan memiliki semangat juang dan etos kerja yang sangat baik.

Sedangkan moralitas budak adalah mereka sebenarnya ingin menjadi tuan-tuan baru, akan tetapi kesadaran akan ketidakmampuan ataupun kelemahannya, justru tidak dijadikan sebagai motivasi untuk menjadi individu yang berkemauan kuat, melainkan dijadikan sebagai alasan untuk merasionalisasi upaya menyalahkan hal lain untuk melakukan pembenaran diri.

Setuju atau tidak, agaknya moralitas budak nampaknya telah terlihat dari pernyataan Presiden Jokowi yang justru menekankan masyarakat agar jangan kufur nikmat ataupun membandingkan dengan pertumbuhan ekonomi negara lain, alih-alih melakukan evaluasi kebijakan ekonomi.

Namun, sebagai dalih untuk menolak terjadinya kegagalan dalam menaikkan pertumbuhan ekonomi, strategi dengan menggunakan istilah agama semacam itu memang terbilang tepat.

Selain karena adanya fakta bahwa mayoritas masyarakat Indonesia percaya pada konsep agama, dosen psikologi dari Cardiff Metropolitan University, Nick Perham memberikan penjelasan neurologis mengapa strategi tersebut efektif.

Menurutnya, ritual dan konsep agama dapat meningkatkan kadar serotonin, dopamin, dan oksitosin di otak – hormon yang membuat kita merasa bahagia dan nyaman.

Dengan kata lain, selain memiliki fungsi sebagai doktrin, seperti tidak mungkinnya konsep kufur nikmat untuk dibantah, konsep semacam itu juga dapat menciptakan efek nyaman bagi mereka yang mempercayainya.

Pernyataan Jokowi Kontraproduktif?

Pada titik ini, mungkin dapat dipahami bahwa pernyataan Presiden Jokowi tersebut dimaksudkan agar tidak terjadi kepanikan di tengah masyarakat. Akan tetapi, mengacu pada jargon mantan Wali Kota Solo tersebut yang kerap menyebut “Kerja, Kerja, Kerja”, ataupun menginginkan adanya pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen, penegasan agar jangan kufur nikmat justru menyimpan dimensi kontraproduktif.

Dimensi kontraproduktif tersebut dapat ditemukan dalam penjelasan sosiolog Jerman, Max Weber terkait hubungan kepercayaan agama dengan kapitalisme. Dalam simpulannya, Weber misalnya menyebutkan bahwa kepercayaan dalam agama Protestan memiliki pengaruh yang besar dalam perkembangan kapitalisme yang berujung pada transformasi ekonomi yang pesat.

Hal ini karena etika Protestan mendorong untuk mengadopsi sikap yang sejalan dengan prinsip-prinsip kapitalisme, misalnya lebih terlibat dalam pekerjaan, mengembangkan perusahaan, dan terlibat dalam perdagangan serta akumulasi kekayaan untuk investasi. Fokus yang lebih kepada individu dalam etika Protestanisme juga sejalan dengan kapitalisme.

Hal ini berbeda dengan Katolikisme misalnya,yang lebih konservatif serta cenderung lebih komunal ketimbang individual. Doktrin agamanya yang cenderung lebih komunal juga terjadi karena adanya struktur yang top-down atau hierarki.

Singkat kata, pernyataan Presiden Jokowi yang menggunakan dalih jangan kufur nikmat pada dasarnya dapat menurunkan etos kerja, yang tentunya dapat berimbas pada penurunan produksi dan lain sebagainya.

Konteks tersebut sama dengan pernyataan revolusioner Jerman, Karl Marx yang menyebut “agama adalah candu”. Pernyataan tersebut tidak menekankan bahwa agama harus dihilangkan, melainkan menyebutkan bahwa sering kali kepercayaan agama menjadi ganjalan bagi suatu pergerakan sosial dan ekonomi karena adanya dalih-dalih seperti harus bersyukur dan jangan kufur nikmat.

Oleh karenanya, tentu sangat disayangkan apabila Presiden Jokowi terus menggunakan pernyataan semacam itu dalam menanggapi stagnasi pertumbuhan ekonomi.

Dengan besarnya potensi masalah yang bersembunyi di balik stagnasi ekonomi, tentu kita mengharapkan mantan Wali Kota Solo tersebut dapat mengevaluasi kebijakan ekonomi dan memberikan terobosan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Jangan sampai masalah tersebut menjadi semacam “bom waktu” yang dapat meledak sewaktu-waktu dan berdampak buruk bagi kekuasaan Presiden Jokowi. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (R53)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.