HomeDuniaPenentang Kebijakan Trump Dipecat

Penentang Kebijakan Trump Dipecat

Perintah eksekutif yang ditentang khususnya mengenai penerapan larangan pemberian visa bagi imigran dari tujuh negara, yakni Iran, Irak, Suriah, Yaman, Somalia, Sudan, dan Libya.

pinterpolitik.comRabu, 1 Februari 2017

WASHINGTON DC – Salah seorang pejabat di pemerintahan Amerika Serikat, yang ikut menentang kebijakan imigran Presiden Donald Trump, dipecat, Senin (30/2017).

Sally Yates, Pelaksana Tugas Jaksa Agung, yang diangkat Barack Obama pada masa pemerintahannya, dipecat Donald Trump, karena memerintahkan para jaksa di Departemen Kehakiman untuk tidak membela perintah eksekutif atau instruksi presiden yang terkait keimigrasian.

Perintah eksekutif yang ditentang khususnya mengenai penerapan larangan pemberian visa bagi imigran dari tujuh negara, yakni Iran, Irak, Suriah, Yaman, Somalia, Sudan, dan Libya.

Dalam sebuah pernyataan, Selasa (31/1), Gedung Putih menyebutkan, Sally Yates telah mengkhianati Departemen Kehakiman dengan menolak untuk menegakkan hukum untuk melindungi warga AS.

Dikemukakan, Presiden Trump membebaskan Yates dari tugasnya dan kemudian mengangkat Dana Boente, jaksa AS di Distrik Timur Virginia, menjadi PLT Jaksa Agung sampai Senator Jeff Sessions (kandidat Jaksa Agung) akhirnya disetujui Senat.

Yates, semula menjabat Wakil Jaksa Agung AS, mengatakan kepada Departemen Kehakiman, dia tak akan membela perintah eksekutif Trump terkait dengan larangan pemberian visa untuk warga tujuh negara dan imigran masuk AS.

Sally Yates, pejabat yang diangkat Obama menjelang berakhirnya masa jabatannya, mengatakan dia tidak yakin perintah eksekutif Trump sesuai hukum atau tidak.

Seperti diberitakan, jaksa agung dari 16 negara bagian di Amerika Serikat, termasuk California dan New York, Minggu (29/1), mengeluarkan kecaman terhadap kebijakan imigran Trump.

Mereka menyebutkan kebijakan Presiden AS, yang diusung Partai Republik, melawan konstitusi. Mereka berjanji akan melawan perintah Trump tersebut.

Jaksa Agung Negara Bagian Illinois, Lisa Madigan, adalah yang menginisiasi pernyataan bersama itu. Ia bergabung dengan koleganya di California, Connecticut, the District of Columbia (lokasi ibu kota AS), Hawaii, Iowa, Maine, Maryland, Massachusetts, New Mexico, New York, Oregon, Pennsylvania, Vermont, Virginia, dan Washington. (Kps/E19)

spot_imgspot_img

#Trending Article

Anomali PSI: Gagal Karena Kuasa Jeffrie Geovanie?

Kegagalan PSI untuk lolos ke parlemen pusat dalam dua gelaran Pemilu berturut-turut memang menimbulkan pertanyaan besar.

Puan-Mega, Ada ‘Perang Sipil’ PDIP? 

Berbeda dari Megawati Soekarnoputri, Puan Maharani belakangan tunjukkan gestur yang lebih lembut kepada pemerintah dan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Mengapa demikian?

Ketua DPR, Golkar Lebih Pantas? 

Persaingan dua partai politik (parpol) legendaris di antara Partai Golkar dan PDIP dalam memperebutkan kursi Ketua DPR RI mulai “memanas”. Meskipun secara aturan PDIP paling berhak, tapi beberapa pihak menilai Partai Golkar lebih pantas untuk posisi itu. Mengapa demikian?

The Tale of Two Sons

Jokowi dan SBY bisa dibilang jadi presiden-presiden yang berhasil melakukan regenerasi politik dan sukses mendorong anak-anak mereka untuk terlibat di dunia politik.

Lolos “Seleksi Alam”, PKS-PKB Seteru Abadi?

Berkaca pada hasil Pileg 2024, PKB dan PKS agaknya akan menjadi dua entitas politik yang akan terlibat dalam persaingan ceruk suara pemilih Islam ke depan. Terlebih di saat PAN seakan telah melepaskan diri dari karakter Islam dan PPP harus “terdegradasi” dari kancah legislatif nasional.

Jokowi Makin Tak Terbendung?

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dirumorkan meminta jatah menteri dari pemerintahan Prabowo Subianto. Apakah Jokowi makin tak terbendung?

Elon Musk dan Dimulainya Era Feudalisme Teknologi 

Perusahaan teknologi raksasa seperti Apple dan Starlink semakin memiliki keterikatan dengan dinamika politik. Jika pola ini terjaga, akan seperti apa pengaruhnya terhadap dunia politik di masa depan? 

Prabowonomics: Jurus ‘Lompatan Katak’?

Program makan siang dan susu gratis ala Prabowo merupakan jenis school feeding program. Mungkinkah ini jadi kunci penting Prabowonomics?

More Stories

Infrastruktur Ala Jokowi

Presiden juga menjelaskan mengenai pembangunan tol. Mengapa dibangun?. Supaya nanti logistic cost, transportation cost bisa turun, karena lalu lintas sudah  bebas hambatan. Pada akhirnya,...

Banjir, Bencana Laten Ibukota

Menurut pengamat tata ruang, Yayat Supriatna, banjir di Jakarta disebabkan  semakin berkurangnya wilayah resapan air. Banyak bangunan yang menutup tempat resapan air, sehingga memaksa...

E-KTP, Dampaknya pada Politik

Wiranto mengatakan, kegaduhan pasti ada, hanya skalanya jangan sampai berlebihan, sehingga mengganggu aktivitas kita sebagai bangsa. Jangan juga mengganggu mekanisme kerja yang  sudah terjalin...