HomeDuniaMyanmar Janji Selidiki Pelanggaran HAM di Rakhine

Myanmar Janji Selidiki Pelanggaran HAM di Rakhine

Pemerintah Myanmar menghentikan operasi pembersihan di negara bagian Rakhine, setelah situasi dan keamanan wilayah tersebut dinyatakan stabil. Berkat kecaman yang kuat dari dunia Internasional, otoritas Myanmar berjanji akan menyelidiki laporan PBB mengenai pelanggaran HAM yang terjadi di wilayah itu.


pinterpolitik.com

MYANMAR – Otoritas Myanmar menyatakan operasi pembersihan di Rakhine telah berakhir. Rakhine adalah negara bagian Myanmar tempat bermukim suku Rohingya,  kaum minoritas Muslim yang hingga kini kewarganegaraannya tidak diakui Myanmar. Bentrokan dan kekerasan juga kerap terjadi di tempat ini, antara mayoritas penganut Buddha dan Rohingya.

“Situasi di Rakhine kini telah stabil. Operasi pembersihan yang dilakukan militer telah dihentikan, jam malam telah dicabut dan hanya tinggal kepolisian yang menjaga perdamaian,” kata Penasihat Keamanan Nasional Myanmar, Thaung Tun, Kamis (16/2).

Operasi militer ini berawal dari insiden penyerangan kelompok bersenjata di tiga wilayah pos pengamanan perbatasan Myanmar di Rakhine, pada 9 Oktober 2016. Untuk mencari pelakunya, tentara militer memperketat pengawasan di wilayah tersebut dan menyerang etnis Rohingya secara membabi-buta hingga menewaskan sedikitnya 80 orang.

Akibatnya, sedikitnya 70 ribu kaum Rohingya melarikan diri dan tak sedikit yang hingga kini nasibnya masih terkatung-katung, akibat ditolak masuk oleh sejumlah negara.

Di Rohingya sendiri, pelanggaran HAM seperti pemerkosaan, pembunuhan dan pembakaran juga berlangsung selama empat bulan masa operasi militer. Sayangnya, fakta ini disangkal pemimpin negara yang juga peraih Nobel Perdamaian, Aung San Suu Kyi.  Ia malah mengatakan operasi militer di negara bagian tersebut dilakukan secara sah.

Pendiriannya ini kemudian goyah, saat PBB memberikan bukti atas laporan pelanggaran HAM tersebut. Ia berjanji akan memulai penyelidikan. Pemerintahnya juga membentuk ‘departemen penyelidikan’ untuk mencari tahu dugaan kekejaman yang dilakukan aparat keamanan negaranya.

Baca juga :  TGB Lompat Lagi

“Laporan PBB memberikan banyak rincian yang menguatkan dugaan pelanggaran HAM yang terjadi. Karena itu, komite investigasi ini dibentuk untuk menanggapi laporan dengan bukti,” ungkap Kolonel Kepolisian, Myo Thu Soe.

- Advertisement -

Menurutnya, laporan PBB mengenai pelanggaran HAM, termasuk pemerkosaan, adalah tuduhan yang sangat serius terhadap kepolisian Myanmar. “Tapi seperti yang kita tahu, itu tidak terjadi,” katanya menambahkan.

Sikap Myanmar yang terkesan kurang percaya dengan laporan PBB ini sangat disesalkan, karena terlihat keengganannya untuk melakukan investigasi atas pelanggaran yang telah menelan korban jiwa dan menyengsarakan lebih dari satu juta warga Rohingya. Masih pantaskan Aung San Suu Kyi disematkan Nobel Perdamaian, bila menutup mata dengan tindakan pelanggaran HAM di negara yang dipimpinnya sendiri? (Berbagai sumber/R24)

#Trending Article

Capres 2024 Hanya Omong Kosong?

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) menyebut pembahasan capres bisa di sejam terakhir. Lantas, mungkinkah beredarnya nama capres sejak akhir 2019 hanya untuk konten...

Tinggalkan Megawati, Jokowi Dirikan Partai?

Musra Relawan Joko Widodo (Jokowi) akan memberikan rekomendasi nama capres kepada Presiden Jokowi secara tertutup. Rekomendasi itu akan diumumkan pada pertengahan 2023. Sama dengan...

Menguak Dunia Gelap Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung bahwa kondisi pada tahun 2023 mendatang diibaratkan gelap. Ini bukan pertama kalinya RI-1 menyampaikan “aura negatif” ke hadapan publik....

Prabowo Pasti Gagal di 2024?

Nama Prabowo Subianto dirumorkan bakal jadi sosok yang didukung Presiden Jokowi di 2024. Mengapa hal itu sebenarnya mustahil?

GoTo Bisa Kendalikan Pemilu 2024?

Sebagai perusahaan yang memegang banyak informasi masyarakat, GoTo berpotensi menjadi sebuah alat politik yang kuat untuk Pemilihan Umum 2024 (Pemilu 2024). Apa saja yang perlu kita waspadai dari perusahaan decacorn ini?

Jaksa Agung ST Burhanuddin Capres PDIP?

Kejaksaan Agung di bawah kepemimpinan ST Burhanuddin belakangan cukup kesohor berkat kesuksesan mengungkap kasus korupsi kelas kakap. Dengan afiliasi tidak langsungnya dengan PDIP, mungkinkah...

Luhut “Sembunyikan” Utang Indonesia?

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim Indonesia adalah salah satu negara dengan jumlah utang luar negeri terkecil. Benarkah hal tersebut? Dan yang lebih penting, kenapa Luhut berkata demikian?

Ma’ruf Amin Dukung Anies 2024?

Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin tetap ingin netral di 2024. Namun, beberapa waktu lalu, sambut kunjungan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

More Stories

Informasi Bias, Pilpres Membosankan

Jelang kampanye, pernyataan-pernyataan yang dilontarkan oposisi cenderung kurang bervarisi. Benarkah oposisi kekurangan bahan serangan? PinterPolitik.com Jelang dimulainya masa kampanye Pemilihan Presiden 2019 yang akan dimulai tanggal...

Galang Avengers, Jokowi Lawan Thanos

Di pertemuan World Economic Forum, Jokowi mengibaratkan krisis global layaknya serangan Thanos di film Avengers: Infinity Wars. Mampukah ASEAN menjadi Avengers? PinterPolitik.com Pidato Presiden Joko Widodo...

Jokowi Rebut Millenial Influencer

Besarnya jumlah pemilih millenial di Pilpres 2019, diantisipasi Jokowi tak hanya melalui citra pemimpin muda, tapi juga pendekatan ke tokoh-tokoh muda berpengaruh. PinterPolitik.com Lawatan Presiden Joko...