PinterPolitik.com

Indonesia merupakan negara ketiga dengan konsumsi rokok terbesar di dunia dengan prevalensi 29 persen. Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 memperlihatkan jumlah perokok di Indonesia terus mengalami kenaikan tiap tahunnya.

Secara ekonomi, kenaikan jumlah perokok ini memiliki dampak yang buruk karena negara harus menyiapkan dana preventif terkait penyakit-penyakit kronis yang disebabkan oleh rokok.

Staf Ahli Menteri bidang Hukum Kesehatan, Tritarayati mengungkapkan bahwa beban biaya – khususnya penyakit tidak menular akibat paparan asap rokok – menyedot lebih dari 70 persen dana yang dikelola Badan Jaminan Kesejahteraan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Di sisi lain, rokok juga menjadi faktor utama penyumbang kemiskinan. Hal ini karena harga rokok yang terus naik setiap tahun berkonsekuensi pada bertambahnya beban belanja para konsumennya.

Sebagai upaya untuk menurunkan konsumsi rokok, pemerintah menaikkan cukai rokok sebesar 23 persen pada tahun 2020. Hal ini selaras dengan laporan yang dikeluarkan Bank Dunia yang berjudul Curbing the Epidemic: Governments and the Economics of Tobacco Control, yang menyatakan bahwa kebijakan menaikkan harga rokok melalui penaikan cukai merupakan strategi utama yang harus dilakukan untuk menurunkan konsumsi tembakau.

Tidak hanya diuntungkan secara ekonomi melalui target penerimaan pajak sebesar Rp 180,5 triliun pada tahun 2020, Indonesia juga diuntungkan secara politik karena dapat mengeratkan hubungannya dengan Bank Dunia terkait implementasi strategi penurunan konsumsi tembakau.

Rekomendasi peningkatan cukai rokok tidak hanya direkomendasikan oleh Bank Dunia, melainkan juga menjadi rekomendasi dar International Monetary Fund (IMF) dan World Health Organization (WHO) memperlihatkan kebijakan ini sebenarnya sarat akan kepentingan politis.

Yang menjadi perdebatan adalah adanya dugaan bahwa di balik rekomendasi untuk menurunkan konsumsi rokok ternyata penyimpan agenda politik tersendiri dari industri farmasi guna untuk menjual obat berhenti merokok. Hal ini berkaitan dengan kampanye  anti-rokok yang terjadi di beberapa negara, yang justru menguntungkan pelaku di industri farmasi.

Pertanyaannya adalah, apakah dugaan tersebut hanya sebatas teori konspirasi, ataukah dapat dibuktikan dengan data, serta mungkinkah terjadi di Indonesia?

Intervensi Farmasi dalam Kampanye Anti-Rokok?

Setelah sebelumnya dikategorikan sebagai kebiasaan (habituating), untuk pertama kalinya pada tahun 1988, Surgeon General US dalam dokumen yang berjudul The Health Consequences of Smoking: Nicotine Addiction mengkategorikan nikotin sebagai zat adiktif.

Menariknya, di dalam dokumen tersebut, Surgeon General US merekomendasikan salah satu pengobatan untuk berhenti merokok, yaitu menggunakan nicotine polacrilex atau nicotine resin complex, yang umumnya disebut nicotine gum atau permen karet nikotin sebagai pengganti nikotin dalam rokok.

Yang lebih menarik lagi adalah pada tahun 2000, empat perusahaan farmasi besar, yaitu Glaxo Wellcome, Novartis, Pharmacia dan SmithKline Beecham, yang semuanya ternyata memproduksi dan/atau memasarkan produk-produk “pengganti nikotin” atau penghenti merokok lainnya, mendanai sebagian besar anggaran World Conference on Tobacco ke-11 di Chicago.

Seperti yang dapat ditebak, perusahaan-perusahaan farmasi di dalam konferensi tersebut mendukung penerapan Nicotine Replacement Therapy (NRT) yang merupakan terapi penggantian nikotin. Bagaimana tidak, NRT adalah barang dagangan mereka.

Rangkaian usaha untuk menurunkan konsumsi rokok benar-benar membuahkan hasil. Di Amerika Serikat misalnya, pada tahun 2000, konsumsi rokok anjlok hingga 2.092 batang per orang per tahun. Pada 2016 jumlahnya kembali telah turun menjadi 1.691 batang rokok per orang per tahun.

Tidak hanya konsumsi rokok, kampanye anti-rokok juga berdampak pada penjualan obat berhenti merokok, yang pada tahun 2000 nilainya mencapai US$ 700 juta atau Rp 9,8 triliun dalam kurs sekarang.

Bahkan pada tahun 2007, Chantix yang merupakan obat berhenti merokok yang diproduksi oleh Pfizer – perusaaan farmasi asal Amerika Serikat – terjual senilai US$ 883 juta atau sekitar Rp 12,4 triliun.

Melacak sejarah, ternyata pada akhir tahun 1990, Pfizer dan Glaxo membiayai secara penuh anggota WHO agar membentuk WHO Tobacco Free Initiative (TFI). Dan pada tahun 1998, Pharmacia Upjohn, Novartis, dan Glaxo-Wellcome – yang semuanya adalah perusahaan farmasi – menjadi sponsor terbentuknya WHO TFI tersebut.

Sponsor itu bukan tanpa alasan yang jelas ataupun hanya sebatas kedermawanan semata, melainkan karena ketiga perusahaan farmasi itu memasarkan produk produk-produk NRT. Dengan kata lain, mereka akan memiliki akses langsung untuk merekomendasikan produknya kepada TFI, bahkan dapat melakukan intervensi agar NRT menjadi rekomendasi untuk menurunkan konsumsi rokok.

Bagaimana dengan Indonesia?

Pengaturan mengenai pajak atas tembakau sebenarnya bukan barang baru. Adam Smith dalam bukunya berjudul An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations (1776) telah membahas mengenai penggunaan pajak tembakau sebagai instrumen kebijakan ekonomi.

Adam Smith mengkategorikan tembakau sebagai barang mewah, yang berarti barang yang sebenarnya bukan merupakan kebutuhan pokok, tapi dikonsumsi secara luas.

David Ricardo kemudian memperluas teori Adam Smith tentang perpajakan dalam bukunya Principles of Political Economy dan Taxation tahun 1817 yang menjelaskan bahwa pajak barang mewah memiliki beberapa keuntungan atas pajak barang kebutuhan pokok karena tidak meningkatkan tingkat upah dan mengurangi keuntungan produsen.

Ricardo juga berpendapat bahwa konsumen akhirnya tetap akan memiliki “batas pajak” atas pengenaan cukai pada komoditas tertentu yang terus meningkat.

Setelah batas pajak tercapai, konsumen akan berhenti atau mengurangi pembeliannya, bukan karena ia tidak bisa lagi membelinya, tapi karena ia harus membayar harga yang lebih tinggi daripada yang menurutnya layak.

Dengan demikian, Ricardo mencapai kesimpulan penting bahwa konsumen akan mencapai batas tertentu atas pengeluaran yang mereka bersedia bayarkan pada item apa pun, terlepas dari berapa banyak kenikmatan yang mereka peroleh darinya.

Dalam Curbing the Epidemic: Governments and the Economics of Tobacco Control, Bank Dunia menyimpulkan 3 strategi untuk mengurangi konsumsi tembakau sebagai berikut:

(1) Meningkatkan pajak terhadap tembakau secara komprehensif, agar konsumsi tembakau menjadi jauh berkurang;

(2) Menerbitkan dan menyebarluaskan hasil-hasil penelitian tentang efek tembakau pada kesehatan, menambahkan label peringatan keras pada rokok, melarang iklan dan promosi (rokok) secara menyeluruh, dan membatasi kegiatan merokok di tempat-tempat kerja atau tempat tempat umum; dan

(3) Memperluas akses pada pengganti nikotin (NRT) dan terapi-terapi penyembuhan ketagihan yang lain.

Berdasarkan ketiga strategi tersebut, sampai saat ini pemerintah Indonesia sudah mengupayakan dua strategi, yaitu peningkatan pajak dan penyebarluasan mengenai bahaya rokok serta pembatasan iklan rokok.

View this post on Instagram

Pemerintah naikkan cukai rokok sebesar 23 persen, harga satu bungkus rokok mencapai kisaran Rp. 30.000-Rp. 35.000. Nantikan artikel selengkapnya di pinterpolitik.com #rokok #cukairokok #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Sep 19, 2019 at 8:00pm PDT

Tahun depan, kenaikan cukai rokok yang mencapai 23 persen akan menaikkan harga eceran rokok sebesar 35 persen, dan tidak hanya itu, kenaikan cukai ini – seperti dalam rekomendasi Bank Dunia – akan naik sebesar 10 persen tiap tahunnya. Dengan kata lain, hanya menunggu waktu sampai masyarakat tidak mampu lagi untuk membeli rokok.

Imbas dari hal tersebut, tentunya adalah akan terdapat kebutuhan untuk melakukan terapi berhenti merokok. Hal ini ditempuh agar terlepas dari pengaruh nikotin rokok yang tidak mampu lagi atau enggan dibeli konsumen.

Mengingat besarnya konsumen rokok di Indonesia, ini akan menjadi peluang pasar yang menjanjikan bagi perusahaan farmasi yang menyediakan obat berhenti merokok.

Yang lebih menarik lagi adalah PT Pfizer, yang merupakan perusahaan farmasi asal Amerika Serikat ternyata telah menjual obat berhenti merokok di Indonesia sejak tahun 2007.

Sudah adanya Pfizer tentu semakin meningkatkan spekulasi bahwa Indonesia akan berlanjut ke strategi ketiga dari Bank Dunia, yakni penerapan NRT ataupun terapi-terapi pengganti nikotin lainnya.

Akan tetapi, pertanyaannya adalah apakah pemerintah akan mengambil risiko sengketa dengan industri rokok yang merupakan penyumbang cukai terbesar? Apalagi industri rokok merupakan penyerap banyak tenaga kerja dan merupakan tumpuan ekonomi bagi para petani tembakau.

Dengan kata lain, untuk sampai pada strategi ketiga, Indonesia harus menjawab mengenai pengganti income cukai dari rokok, menjawab nasib para pekerja industri rokok serta para petani tembakau. Tidak hanya itu, Indonesia juga akan mendapatkan tekanan dari Bank Dunia, IMF, dan WHO terkait komitmen menurunkan konsumsi rokok.

Mengenai hal tersebut, tentu merupakan hal yang menarik untuk dilihat keberlanjutannya. Sejauh ini dugaan keuntungan yang akan didapatkan oleh industri farmasi di Indonesia memang belum begitu terlihat, sekalipun hal tersebut bisa saja terjadi dalam tahun-tahun ke depan. (R53)

Mau tulisanmu terbit di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

“Para milenial berharap menciptakan masa depan yang lebih baik, dengan mengkolaborasikan kekuatan teknologi digital.” ~ Mal Fletcher

[dropcap size=big]S[/dropcap]iapa yang tidak senang bila negaranya dipimpin oleh seorang muda dengan ambisi besar? Begitulah kira-kira perasaan warga Austria saat ini, terhadap Konselor termuda sedunia mereka, Sebastian Kurz. Di usia 31 tahun telah menjadi pemimpin di negara kaya Eropa memang termasuk luar biasa, terpilihnya secara demokratis pula.

Kehadiran Kurz setidaknya menambah daftar kepala negara yang bukan saja muda usia, tapi juga tampan wajahnya. Bahkan, namanya sudah disetarakan para pemimpin ganteng sebelumnya, seperti Justin Trudeau dari Kanada dan Emmanuel Macron dari Prancis. Kehadiran mereka tentu akan menyegarkan foto deretan kepala negara dunia yang biasanya diisi oleh bapak-bapak maupun ibu-ibu di usia menjelang senja.

Di sisi lain, kemenangan Kurz juga membuat girang para generasi Milenial yang usianya sekarang antara 18 hingga 34 tahun. Karena sebelumnya, tampuk kepemimpinan di era ini masih dikuasai oleh para kepala negara dari golongan baby boomers dan beberapa Generasi X, seperti Trudeau dan Macron. Karenanya, kemenangan Kurz dideklarasikan sebagai kebangkitan pemimpin generasi Milenial.

#Kurz is the youngest prime minister. He’s 31. Now #Macron looks old… ? #Austria #AustriaElection #AustrianElections #Kurz2017 #Europe pic.twitter.com/WSJcp4GrWq

— StudentNuggets (@StudentNuggets) October 15, 2017

Di Indonesia sendiri, beberapa kepala daerah juga sudah mulai dikuasai oleh generasi yang melek gadget dan tergantung pada internet ini. Salah satunya Gubernur Lampung Ridho Ficardo dan Gubernur Jambi Zumi Zola, wajah mereka pun enggak kalah ganteng. Dari segi kinerja, keduanya juga tidak meragukan. Minimal, hingga hari ini, mereka masih lepas dari jerat operasi tangkap tangan KPK.

Jadi, sebetulnya para Milenial Indonesia juga sudah memulai gerakannya. Siapa tahu di 2019 nanti, tiba-tiba ada sosok Milenial yang tak kalah hebat dan lebih ganteng dari Jokowi maupun Prabowo yang bisa membawa pembaharuan bagi Indonesia, siapa tahu? Agus Yudhoyono, misalnya. Ups!

Terlepas dari itu semua, dunia yang sarat dengan problema ekonomi dan ancaman perang nuklir ini, memang membutuhkan era kepemimpinan baru. Seseorang yang mampu memberikan perubahan segar dari permasalahan utang dan problema HAM. Seseorang yang mungkin akan kita temukan dari para generasi masa depan, para pemimpin Milenial. (R24)

PinterPolitik.com 

[dropcap size=big]S[/dropcap]eorang aktivis lingkungan sekaligus pembuat film dokumenter, Dandhy Laksono, ramai dilaporkan karena menyamakan sosok Megawati dengan Aung San Suu Kyi. Pihak yang melaporkan Dandhy ke polisi adalah Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) Jawa Timur, organisasi sayap PDIP karena dianggap menghina Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Sebuah status yang membuat Dandhy ditangkap, memang menyitir pelanggaran HAM yang dilakukan Megawati terhadap masyarakat Papua. Kalimat tersebut berbunyi, “Tepat setelah Megawati kembali berkuasa dan lewat kemenangan PDIP terpilihnya Presiden Jokowi, yang disebutnya sebagai “petugas partai”, jumlah penangkapan warga di Papua tembus 1.083”. Apa yang dilakukan Megawati terhadap warga Papua, disamakan oleh pendiri rumah produksi visual Watchdoc itu, dengan sikap Suu Kyi terhadap masyarakat Rohingya. Hal inilah yang dinilai sebagai ujaran kebencian oleh pihak Repdem.

Jika apa yang dikatakan Dandhy benar, apakah ada lagi kesamaan antara Suu Kyi dan Megawati?

Putri Pendiri Negeri 

Sudah jamak diketahui jika Megawati dan Aung San Suu Kyi adalah puteri dari pendiri bangsa. Soekarno, ayahanda Megawtai adalah proklamator Indonesia, Ir. Soekarno. Sosok gagah nan intelek di masanya itu, juga melahirkan konsep Pancasila sebagai dasar negara. Setelah bebas dari penjajahan Belanda dan kependudukan Jepang, Soekarno maju menjadi Presiden Pertama RI dan memerintah selama 22 tahun, mulai dari tahun 1945 hingga tahun 1967.

Akibat peristiwa Gerakan 30 September 1965 atau yang dikenal sebagai G30S PKI, Soekarno secara perlahan namun pasti dilengserkan dan didepak dari kursi presiden dan istana. Ia dijaga ketat dan hanya bisa dikunjungi oleh keluarganya. Menghabiskan hari-hari nan sepi, Soekarno meninggal karena sakit.

Di masa Orde Baru inilah, tak ada satu pun keturunan Soekarno yang ‘berani’ terjun ke dunia politik hingga tahun 1990-an. Kabarnya, anak-anak Soekarno dari pernikahannya dengan Fatmawati, sangat fobia dan trauma atas kudeta yang menimpa ayah mereka. Namun, tepat di ujung rezim Soeharto, Megawati muncul ke permukaan bersama dengan PDI, partai yang juga dikelola dan dibangun oleh ayahnya.

Megawati mendulang popularitas dan dukungan kala mencalonkan diri sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan di tahun 1997. Ia berkompetisi dengan Soerjadi, kader PDI yang juga tangan kanan Soeharto dalam ‘kontes’ tersebut. Di masa itu, memang terdapat dua kubu PDI yang bertahan, yakni PDI yang dipimpin Soerjadi dengan PDI Perjuangan yang dipimpin Megawati.

Berkat sokongan Soeharto, Megawati kalah dan mundur dari panggung politik. Namun nyatanya, rakyat mendukungnya untuk duduk sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan. Terbukti, di bawah Soerjadi, suara pendukung PDI merosot drastis.

Selanjutnya aksi massa tumpah ke jalan demi mendukung putri Soekarno. Peristiwa bernama ‘Cap Jempol Darah’ ini terjadi menuntut naiknya Megawati sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan. Setelah berhasil duduk di pucuk PDI Perjuangan, sepak terjang politik Mega makin mulus menuju istana. Di bawah Megawati, PDIP mendulang suara tertinggi dan berhasil mengungguli partai-partai lama Orde Baru.

Sayangnya, walau meraup angka tertinggi dalam perolehan suara, Megawati tak bisa naik dan dicalonkan sebagai Presiden. Ia harus puas dengan posisi Wakil Presiden di samping KH. Abdurrahman Wahid. Namun, dua tahun kemudian, Megawati berhasil menggeser Presiden Gus Dur dan menjadi presiden perempuan pertama di Indonesia di tahun 2001.

Suu Kyi, Anak Kandung si ‘Bengal’

Tak berbeda dengan Megawati, Suu Kyi juga merupakan anak kandung dari pejuang komunis Myanmar bernama Aung San. Aung San dilahirkan di daerah Natmauk, Burma pada 13 Februari 1915. Lahir dengan nama asli Htien Lin, ia merupakan anak dari keluarga terpandang, ayahnya seorang pengacara dan kakeknya, Bo Min Yaung, seorang pejuang anti kolonial Inggris di tahun 1886.

Sepanjang hidupnya, Aung San mendedikasikan diri pada pergerakan dan pembebasan kolonialisme Inggris. Demi mendukung aspirasi politiknya, ia mendirikan administrasi militer Anti – Fascist Organization (AFO), Anti Fascist People’s Freedom League (AFPFL), dan Patriotic Burmese Forces (PBF). Semua organisasi politiknya berafiliasi pada komunisme dan anti fasisme. Aktivitas politiknya ini, sempat mengundang kecaman Winston Churchill, Perdana Menteri Inggris, yang menyebut Aung San sebagai ‘Si Bengal Penghianat Licik’.

Nahas, detik-detik menjelang kemerdekaan Myanmar, Aung San tewas ditembak oleh pasukan paramiliter yang dipimpin U Saw, yang juga lawan politiknya. Sejak saat itu, kekuasaan beralih ke pihak junta militer dan membuat keluarga besar Suu Kyi, harus melarikan diri ke luar negeri. Secara ironis, keluarga mereka menetap di Inggris.

Namun 28 tahun kemudian, Suu Kyi kembali ke Myanmar untuk menjenguk ibunya yang sakit keras. Kunjungannya itu ternyata disambut krisis politik di Myanmar. Jenderal Ne Win, diktator yang berkuasa selama 26 tahun di Myanmar mengundurkan diri. Sehingga tuntutan demokrasi luber kemana-mana, begitu pun dengan demonstrasi besar-besaran menentang kembalinya rezim militer Myanmar.

Suu Kyi yang sedang pulang kampung itu, langsung saja didaulat rakyat sebagai simbol perlawanan nasional. Memori kepahlawanan sang ayahanda dalam menentang penjajahan Inggris dibangkitkan kembali. Suu Kyi memilih mengiyakan permintaan rakyat dan rela meninggalkan kehidupan nyaman ala bangsawan di luar negeri, untuk memimpin pergerakan perubahan di Myanmar.

Selanjutnya Suu Kyi muncul di tengah demonstrasi pada 26 Agustus 1988 dan berpidato di hadapan 500.000 orang yang berkumpul di halaman Pagoda Shwedagon, menyerukan berdirinya pemerintahan demokratis. Walaupun tampil sebagai ikon, ternyata Suu Kyi masih bisa dikalahkan kekuatan militer Myanmar. Junta militer penerus Ne Win kembali mengambil alih kekuasaan, sehingga Suu Kyi dikenakan hukuman sebagai tahanan rumah atas aktivitas politiknya di waktu yang lama. Di titik inilah publik dan media Barat terus mereproduksi heroisme Suu Kyi dan puncaknya, anak ketiga Aung San itu diganjar Nobel Perdamaian.

Paradoks Sang Putri

Ketika menghadapi musuh politik sang ayah, kedua putri ini sama-sama terkena imbasnya pula. Megawati harus dibungkam Soerjadi, si tangan kanan Soeharto, sementara Suu Kyi terjungkal ke penjara oleh penerus Ne Win. Namun berkat dukungan deras rakyat, keduanya sama-sama berhasil mengukuhkan diri di pucuk pemerintahan negeri.

Megawati berhasil menjadi presiden RI ke-5, sedangkan Suu Kyi, setelah bebas dari penjara, ‘diberi’ jabatan sebagai Konselor Negara. Jabatan Konselor Negara yang diterima Suu Kyi merupakan kompensasi sebab statusnya sebagai istri sejarawan Inggris menghalanginya maju menjadi Presiden Myanmar. Myanmar menganut nasionalisme ‘keras’ yang mengagungkan kemurnian ‘ras’ sebagai pemimpin negara. Namun begitu, jabatan Suu Kyi tak kalah penting dan mendominasi jabatan Presiden Myanmar yang diduduki Htin kyaw saat ini.

Atas dasar negara ‘ultra’ nasionalis pula, banyak pihak menerka sebab diamnya Suu Kyi terhadap penindasan Rohingya. Sebagian masyarakat Myanmar memang tak mengakui keberadaan Rohingya di Myanmar atas dasar identitas. Bahkan menurut Al Jazeera, sebagai pengeras perbedaan, masyarakat Myanmar tak menggunakan kata ‘Rohingya’, namun ‘Bengali’ yang bermakna ‘orang dari Bangladesh atau suku Bengali’. Penyebutan yang dialiri alasan politis ini secara tak langsung semakin mensegregasi atau menajamkan perbedaan antara Myanmar dengan Rohingya secara identitas ras.

Tentu saja sikap Suu Kyi mendatangkan protes dari berbagai negara dan institusi HAM. Sebagai penerima Nobel Perdamaian, Suu Kyi gagal mendamaikan genosida Rohingya yang dilakukan junta militer.

Di pihak Megawati, paradoks juga tak berhenti. Ketika ia berhasil duduk di pucuk pemerintahan sebagai presiden RI, janjinya untuk mendatangkan kedamaian dan kemajuan di Aceh dan Papua hilang ditelan bumi. Seperti yang sudah disebutkan oleh Dandy Laksono dalam tulisannya, Megawati malah mengirim tentara melalui serangkaian operasi militer ke tanah Rencong Aceh. Belum lagi, sederet aktivis HAM, pejuang demokrasi dan warga sipil di Papua tewas selama masa pemerintahannya. Tak lupa kasus BLBI yang juga terus menghantui hingga detik ini.

Memori kepahlawanan sang ayah, memang membantu sepak terjang mereka di dunia politik. Namun soal praksis dan ideologi, baik Suu Kyi dan Megawati, malah berjalan bersebrangan dengannya. Sikap ‘bermusuhan’ Suu Kyi terhadap Rohingya sangat bertolak belakang dengan anti-fasisme yang selau digalakan Aung San sepanjang hidupnya. Sementara pelanggaran HAM yang terjadi di Papua, bertolak belakang dengan usaha Pembebasan Irian Barat yang sudah diusahakan Soekarno di masa perjuangannya.

Keberadaan Suu Kyi dan Megawati di pucuk kepemimpinan, selain sama-sama menjauh dari ideologi sang ayah, juga sama-sama mengkhianati rakyat yang sudah mendukung dan mengangkatnya dalam dunia politik. Khilaf kedua tokoh tersebut ketika berada di puncak kepemimpinan, semakin menaruh persamaan sikap politik dan latar belakang, yang menjadikan Suu Kyi dan Megawati sebagai pusat hujatan. (Berbagai Sumber/A27).

PinterPolitik.com

[dropcap size=big]R[/dropcap]ohingya kembali membara. Gejolak di tanah Arakan seolah tidak ada habisnya. Darah kembali tertumpah di tanah Muslim Myanmar tersebut. Bentrokan bersenjata antara tentara Myanmar dengan Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) membuka kembali luka yang belum kering. Satu lagi kisah pilu tercatat dalam cerita etnis Rohingya.

Sekilas, yang nampak adalah konflik antara kelompok Buddha dengan kelompok Muslim. Kacamata dunia memandang krisis ini sebagai perang antara kelompok Muslim dan kelompok Buddha. Dunia murka dan mengutuk pertentangan atas nama agama tersebut. Tetapi dunia sepertinya luput, ada hal lain yang menjadi bibit krisis ini.

Nurani tersentuh melihat derita mereka, tetapi tidak semua mata tertuju pada krisis ini. Dunia seolah buta kala memandang gejolak di negara bagian Rakhine tersebut. Dunia yang gemar mengobral HAM dan demokrasi seakan bisu jika menyoal Rohingya. Ratu HAM Myanmar, Aung San Suu Kyi, juga seolah gagap HAM saat memandang Rohingya. Sebuah ironi bagi seorang peraih Nobel Perdamaian.

Konflik yang tidak kunjung mereda tentu membuat dunia bertanya-tanya. Nyawa-nyawa yang melayang dan pemukiman yang dibakar tentu memerlukan perhatian dunia. Praktik yang terjadi di Myanmar kini bahkan diindikasikan mengarah pada pembersihan etnis Rohingya. Lalu mengapa begitu sulit mengarahkan pandangan pada konflik ini? Ada apa di Rohingya?

Krisis Panjang Tiada Akhir

Konflik antara kelompok etnis Rohingya dengan pemerintah Myanmar sebenarnya sejak lama. Pemerintah junta militer Myanmar di bawah Ne Win melakukan represi terhadap etnis minoritas termasuk Rohingya. Hal ini diperparah dengan operasi Nagamin yang menyebabkan ratusan ribu etnis Rohingya melarikan diri. Konflik tidak kunjung padam setelah di tahun 1982 Undang-undang Kewarganegaraan yang baru menganggap etnis Rohingya sebagai imigran ilegal.

Letusan konflik yang cukup besar kemudian terjadi pada tahun 2012. Bentrokan antara etnis Rohingya dengan kelompok Buddha di Rakhine menjadi hal yang tidak terhindarkan. Hal ini diduga terjadi karena sekelompok pemuda Muslim Rohingya melakukan kekerasan seksual terhadap seorang perempuan Rakhine beragama Buddha. Pada periode ini, ratusan orang tewas dari kedua belah pihak, tetapi jumlah korban yang lebih besar terjadi pada kelompok Muslim.  Konflik ini juga menyebabkan ratusan ribu orang Rohingya harus tinggal di kamp pengungsian sementara banyak yang lain pergi dari Myanmar.

Pasca konflik tersebut, kelompok Muslim mulai mempersenjatai diri. Sebuah kelompok milisi bernama Harakah al-Yaqin didirikan oleh keturunan Rohingya yang tinggal di Arab Saudi, Ata Ullah. Milisi ini kemudian berganti nama menjadi ARSA. Operasi kelompok ini bermula pada tahun 2016. Kelompok ini diduga bertanggungjawab atas serangan terhadap beberapa kantor polisi di Myanmar.

Kini konflik yang terjadi diduga telah mengarah menjadi pembersihan etnis Rohingya. Sejak 2015, ratusan ribu orang memilih lari menghindari ancaman genosida tersebut dan menyeberang ke negara-negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Konflik ini telah menyebabkan krisis pengungsi di negara-negara tujuan eksodus etnis Rohingya.

Apakah Murni Konflik Agama?

Krisis yang terjadi di tanah Rakhine tersebut kerap ditampakkan sebagai pertentangan antara kelompok Muslim dengan kelompok ekstremis Buddha. Tetapi isu etnis dan agama diduga hanya menjadi bagian kecil dari krisis yang melanda negeri tersebut. Terdapat hal lain yang menjadi pemicu krisis di negara bagian Rakhine. Diduga krisis ini memiliki kaitan dengan komoditas besar: minyak dan gas (migas).

Myanmar merupakan negara dengan kondisi geografis yang cukup strategis. Negara ini berada di antara dua negara dengan potensi ekonomi tinggi, Tiongkok dan India. Negara ini juga menyimpan potensi alam yang cukup tinggi. Negeri ini cukup kaya akan minyak, gas, dan mineral lainnya. Myanmar diperkirakan memiliki cadangan 3,2 miliar barel minyak dan 18 triliun cubic feet gas. Selama ini, pendapatan migas Myanmar ditopang oleh sumur utama mereka yaitu Sumur Yadana yang memiliki lokasi di Laut Andaman. Tetapi kemudian Myanmar mulai melirik sumber lain. Sumber minyak potensial tersebut adalah Shwe Gas yang berada di sekitar Negara Bagian Rakhine. Potensi tersebut juga dilirik oleh negara-negara lainnya.

Bak gayung bersambut, pada tahun 2012 terjadi perubahan hukum yang membuat Myanmar terbuka akan investasi asing. Terdapat regulasi baru yang dapat memberikan kemudahan investasi asing terutama untuk urusan pertambangan. Meski perusahaan asing harus bermitra dengan perusahaan lokal untuk mengelola sumber daya migas Myanmar, tetapi hal ini tentu angin segar bagi negara-negara dunia yang haus akan sumber energi baru.

Tiongkok merupakan negara yang paling banyak berinvestasi di Myanmar. Negeri Tirai Bambu ini membangun pelabuhan di Kyaupyu, Rakhine untuk mengurangi biaya pengiriman jika melalui Selat Malaka. Selain itu Tiongkok juga melalui China National Petroleum Corp (CNPC) membangun pipa minyak yang menghubungkan Pulau Maday di Kyaukpyu dan Provinsi Yunan di Cina. CNPC mengucurkan dana 2,5 miliar dolar untuk berinvestasi di pipa ini.

Masuknya investasi asing membuat kebutuhan akan lahan menjadi amat tinggi. Salah satu cara untuk menyediakan lahan tersebut adalah dengan perebutan lahan. Pada konteks ini persekusi terhadap etnis Rohingya adalah hal yang rasional. Mengusir mereka adalah cara untuk membebaskan lahan dengan mudah. Fokus kepada agama kemudian dapat meningkatkan rasa fanatik terhadap agama alih-alih memberikan tekanan pada pemerintah untuk menghentikan segala jenis kekerasan.

Kebutuhan lahan yang cukup besar dibutuhkan untuk membangun pipa migas Shwe Gas. Secara kebetulan, pasca konflik dan pembukaan investasi asing tahun 2012, setahun setelahnya jalur migas ini resmi dibuka. Pipa ini akan memudahkan arus minyak dari negaran-negara Timur Tengah dan Afrika menuju Tiongkok. Pipa ini melalui negara bagian Rakhine yang banyak dihuni kaum Muslim. Pembersihan etnis Rohingya kemudian memiliki kaitan dengan pembukaan jalur ini. Sebuah laporan juga menyebutkan pembakaran pemukiman dekat dengan area konsesi Daewoo dan CNPC, perusahaan asal Korea Selatan dan Tiongkok. Perampasan lahan ini kemudian dikaburkan dengan konflik seolah-olah ini adalah berdasar agama.

Myanmar juga nampaknya menarik bagi negara-negara Teluk. Arab Saudi menjalin kerja sama dengan Tiongkok dan Myanmar untuk mengindutrialisasi produksi dan distribusi sumber daya alam di Negara Bagian Rakhine. Riyadh dan Beijing telah sepakat mengirimkan 200.000 barel minyak mentah per hari melalui pipa Sino-Burma. Uni Emirat Arab membangun jalan dan hotel untuk melengkapi ledakan minyak di Rakhine. Qatar, salah satu penghasil gas terbesar dunia juga mulai mengirimkan metana ke Tiongkok melalui Myanmar. Keengganan negara-negara Teluk untuk menunjukkan solidaritas kepada Rohingya memiliki kaitan dengan aktivitas bisnis mereka dengan Tiongkok. Negara seperti Qatar enggan mengusik isu Rohingya jika berpotensi menimbulkan tensi dengan Tiongkok.

Kesulitan negara-negara Barat promotor demokrasi seperti Amerika Serikat dan Inggris juga memiliki kaitan dengan investasi asing. Sebuah laporan pemerintah Amerika Serikat menyebutkan Myanmar memiliki potensi migas yang luar biasa. Laporan tersebut alpa menyebut pemerintahan tangan besi junta Myanmar dan menyebut konflik yang terjadi hanya sebagai kekerasan komunal antara Muslim dan Buddha. Hal yang sama juga berlaku pada Inggris yang mengakui pula potensi migas Myanmar. Pada akhirnya sikap bungkam ini dapat dilihat dari kontrak yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan Chevron (AS), Conoco Phillips (AS), BG Group (Inggris), dan Ophir (Inggris).

Perusahaan-perusahaan tersebut melengkapi daftar perusahaan multinasional yang mendapat kontrak dari pemerintahan junta Myanmar. Perusahaan lain yaitu Shell (Inggris-Belanda), Statoil (Norwegia), Woodside (Australia), Eni (Italia) dan Total (Prancis). Banyak dari kontrak tersebut -terutama yang melibatkan Chevron, Ophir, Eni, dan Woodside beroperasi di cekungan Rakhine, dekat dengan lokasi pembantaian etnis Rohingya.

Melihat adanya potensi migas yang luar biasa dari Tanah Arakan tersebut, tidak adil jika melihat krisis hanya dari sisi agama semata. Ada kepentingan ekonomi politik baik dari pemerintahan Myanmar dan juga negara-negara dunia yang seolah “memelihara” konflik tersebut. Potensi migas yang tinggi membuat etnis Rohingya menderita tanpa ada yang mau memandang. (Berbagai sumber/H33)

PinterPolitik.com

[dropcap size=big]P[/dropcap]emberitaan The New York Times 20 Agustus 2017 menimbulkan polemik di dunia maya. Surat kabar terbitan Amerika Serikat tersebut memuat tulisan mengenai keengganan orang Indonesia untuk berjalan kaki dalam versi daringnya. Warganet Indonesia kemudian melancarkan kritik kepada koresponden yang menuturkan cerita tersebut.

In Indonesia’s capital, where only 7% of roads have sidewalks, it’s no surprise that few choose to travel on foot https://t.co/Pk5pC9zsoP

— New York Times World (@nytimesworld) August 21, 2017

Kecaman warganet Indonesia sebenarnya cukup beralasan. Tulisan tersebut seolah hanya menunjukkan stereotip dunia Barat terhadap bangsa Indonesia. Hal ini kemudian membuat tulisan tersebut abai terhadap masalah sebenarnya dari kondisi yang muncul di permukaan.

Alih-alih melakukan koreksi, sang jurnalis justru seolah bersikap arogan. Si empunya tulisan, Joe Cochrane justru sibuk melakukan pembelaan diri dan meladeni cuitan warganet dengan beragam alasan. Beberapa cuitan penulis berita tersebut bahkan terkesan merendahkan lawan bicaranya. Mengapa jurnalis asing dapat begitu arogan di Indonesia?

Bias Media Barat?

Laporan mengenai kebiasaan orang Indonesia yang malas jalan kaki tersebut seolah mempertegas adanya bias dalam pemberitaan media Barat. Media dan jurnalis asing seringkali memiliki persepsi terhadap negara dunia ketiga. Negara-negara yang ditangkap oleh lensa dan pena jurnalis asing tersebut kerap digambarkan memiliki kebiasaan buruk. Pemberitaan tentang Indonesia dan negara-negara dunia ketiga lain acap ditunjukkan dalam bentuk penderitaan, korupsi, manajemen yang kacau, dan korupsi. Indonesia juga kerap digambarkan negara dengan tradisi buruk dibandingkan negara Barat dengan budaya yang modern.

Dalam konteks pemberitaan New York Times teranyar, persepsi yang dimaksud adalah bangsa Indonesia adalah bangsa yang pemalas. Pemberitaan tersebut mencoba membingkai bagaimana keengganan orang Indonesia untuk berjalan kaki. Dalam tulisan tersebut disebutkan bahwa Jakarta menjadi gambaran bagaimana Indonesia merupakan negara yang menjadi neraka bagi pejalan kaki.

Selain memotret kemalasan bangsa Indonesia menggerakkan kaki, berita tersebut juga memotret pandangan ekspatriat terhadap kebiasaan buruk orang Indonesia. Orang Indonesia dinarasikan memiliki kebiasaan buruk untuk berlama-lama menunggu elevator ketimbang berjalan menggunakan tangga. Selain itu, laporan tersebut juga menggambarkan orang Indonesia adalah mereka yang berdiri mematung di bandara sehingga menghalangi jalan orang asing. Laporan tersebut juga membandingkan kebiasaan orang Barat yang membagi jalur di eskalator bagi orang yang berdiri dan berjalan dengan orang Indonesia yang tidak mengenal konsep tersebut.

Laporan tersebut juga menggambarkan bagaimana kondisi jalan di Indonesia. Di sana ditulis bahwa infrastruktur di Indonesia tidak cukup baik untuk pejalan kaki layaknya di negara lain. Indonesia tidak memiliki cukup banyak trotoar untuk dilalui pejalan kaki. Trotoar yang ada digambarkan sebagai jalan yang compang-camping tanpa penutup lubang dan penuh kabel. Belum lagi kebiasaan pemotor Indonesia yang kerap menyerobot jalur trotoar.

Persepsi ala Barat terhadap bangsa Indonesia tersebut kemudian membuat pemberitaan abai terhadap masalah sebenarnya. Laporan tersebut gagal menangkap bahwa terdapat hal yang lebih besar ketimbang kebiasaan-kebiasaan yang tertangkap oleh mata jurnalis asing. Dalam konteks pemberitaan tersebut misalnya, perempuan Indonesia memilih menghindari berjalan kaki karena kerap menjadi sasaran empuk pelecehan seksual.

Laporan-laporan jurnalis asing juga kerapkali bias kota besar. Basis koresponden yang berada di ibukota dapat menutup mata sang jurnalis bahwa fenomena yang terpantau tidak selalu berlaku umum di seluruh Indonesia.  Hal ini kemudian menimbulkan generalisasi terburu-buru oleh koresponden yang berbasis di ibukota tersebut. Pada pemberitaan tersebut misalnya tertulis bahwa Jakarta dapat diambil sebagai gambaran enggannya orang Indonesia secara keseluruhan untuk berjalan kaki.

Media Asing Arogan?

Kebebasan pers merupakan sesuatu yang kerap diagung-agungkan bangsa Barat. Sayangnya, kebebasan tersebut acap menjadi bumerang bagi mereka. Merasa diri sebagai pemberi kabar dan watchdog nomor wahid, mereka kemudian merasa dapat melakukan apapun. Perasaan tersebut kemudian terwujud menjadi sebuah arogansi yang menghiasi karya jurnalistik mereka. Hal ini kemudian membuat berita yang dihasilkan seolah hanya memikirkan sensasi belaka.

Jurnalis asing tersebut juga menikmati kebebasan pers yang terdapat di Indonesia. Indonesia, dibandingkan beberapa lain cenderung lebih demokratis dan terbuka terhadap keberadaan jurnalis asing. Indonesia memberikan lebih banyak kemudahan bagi pekerja media asing dibandingkan dengan negara-negara lain yang lebih tertutup.

If everyone stops calling me a racist bule, I will gladly write a story about street violence against women. This study came from Stanford.

— Joe Cochrane (@datelinejakarta) August 22, 2017

Melalui kebebasan pers tersebut jurnalis asing yang berbasis di Indonesia kemudian berani melakukan pemberitaan apapun terhadap Indonesia. Jurnalis tersebut kerapkali mengabaikan sensitivitas dan juga aktualitas dari suatu fenomena. Sikap tidak peka ini jelas merupakan arogansi terhadap negara yang mereka liput.

Rendahnya sensitivitas dapat berakar dari belum menyeluruhnya pemahaman sang jurnalis terhadap budaya dan kondisi di Indonesia. Terlepas dari berapa lama ia berkiprah, membutuhkan waktu dan interaksi yang panjang untuk benar-benar mendapatkan pemahaman paripurna.

Arogansi juga tergambar dari bagaimana sang jurnalis berinteraksi dengan respons publik. Jurnalis asing kerap gagal menunjukkan sikap gigih tetapi tetap sopan dalam bersikap. Dalam kasus laporan New York Times, Penulis kabar tersebut memilih melakukan perang cuitan alih-alih mendengar respons dengan baik. Beberapa cuitan dari jurnalis tersebut bahkan berisi kata-kata yang bisa membuat darah mendidih. Penulis tersebut juga menolak meminta maaf dan terkesan menahan diri untuk menulis realita lain yang tidak terungkap melalui laporannya.

Polemik yang mengemuka juga bisa saja menjadi penanda bahwa perasaan superior bangsa asing terhadap bangsa Indonesia masih tetap ada. Bangsa asing terutama bangsa Barat acap merasa memiliki status sosial yang lebih tinggi dibandingkan bangsa Indonesia. Beragam penanda keberadaban sepeti demokrasi kerap diklaim bersumber dari budaya Barat. Adakah kaitan arogansi dan pemberitaan jurnalis asing dengan perasaan superior tersebut? Berikan pendapatmu. (H33)

Pinter Politik

[dropcap size=big]K[/dropcap]orea Utara untuk kedua kalinya meluncurkan rudal balistik antarbenua atau rudal ICBM pada Jumat malam, 28 Juli 2017. Peluncuran untuk uji coba  ini dipantau serius oleh Amerika Serikat, Rusia, Jepang, dan Korea Selatan. Sebelumnya pada Jumat (28/7) lalu, Korut sukses menggelar uji coba peluncuran rudal balistik antarbenua (ICBM) untuk kedua kalinya.

Kantor berita resmi Korut, KCNA melaporkan, rudal ICBM tersebut mengudara dengan kecepatan 47 menit, 12 detik. Selain itu, rudal tersebut berhasil mencapai ketinggian maksimum 3.724,9 kilometer dan terbang sejauh 998 kilometer. Uji coba tersebut diawasi langsung oleh pemimpin Korut Kim Jong-Un yang menegaskan, program senjata negeri komunis itu merupakan aset tak ternilai yang tak bisa diambil atau digantikan. Kim juga mengatakan uji coba tersebut membuktikan bahwa wilayah AS berada dalam jangkauan serangan rudal Korut. Melihat situasi ini, mungkinkah wilayah Amerika akan terkena hantaman rudal Korut?

Penghasilan Korut

Bank Sentral Korea Selatan (Korsel) mengatakan Korut memiliki beberapa sumber dana, termasuk dari praktik pemalsuan, penipuan asuransi, penjualan suku cadang rudal ke timur tengah dan terakhir adalah mengirim para pekerja ke luar negeri untuk diperas gajinya. Di Korut juga berkembang perekonomian rakyat melalui perdagangan pribadi yang berkembang sejak kelaparan besar di tahun 1990-an. Orang-orang kaya yang melakukan perdagangan ini kemudian ditarik pajak besar yang merupakan sanksi atau yang dikenal dengan nama “donju”. Dari sinilah salah satu sumber dana program nuklir Korut.

Sebagai tambahan, Korut juga menggenjot ekspor mineral mereka, kebanyakan batu bara, ke China yang merupakan mitra dagang utamanya. Laporan Royal United Services Institute (RUSI) di London menyebutkan bahwa Korut juga menjual persenjataan kecil kepada pembeli dari seluruh dunia. Basis data Center for North Korean Human Rights, lembaga data Korsel di Seoul mengatakan, Korut mengumpulkan US$200-300 juta per tahun dari gaji para pekerja yang mereka kirim ke luar negeri. “Korut juga memiliki “industri obat-obatan terlarang berskala besar,” kata Atlantic Council’s Manning. Selain itu, Korut dilaporkan berada di balik cybertheft dana sebesar US$ 81 juta dari rekening Bangladesh di New York Federal Reserve tahun lalu. Jaksa Penuntut Umum percaya tengkulak China membantu Korea Utara dalam pencurian. Melihat aliran dana Korut, apakah mungkin proyek Korut mampu disandingkan dengan Amerika yang memiliki modal yang jauh lebih besar?

Sesumbar Kim Jong Un

Korea Utara (Korut) sesumbar bisa menghancurkan dunia. Setelah sukses melakukan uji coba rudal terbaru, Presiden Korut, Kim Jong Un menilai AS dan Korea Selatan menjadi khawatir dan ketakutan. Menurut KCNA, Kim Jong Un juga mengungkapkan keinginannya untuk terus mengembangkan persenjataannya lebih ke depan lagi sebagai “hadiah untuk AS” atas provokasi militer AS.

Presiden Korut tersebut juga mengatakan bahwa pengalaman uji coba misil yang dilakukan negaranya telah memberikan kemampuan bagi Korut untuk menyerang pasukan Amerika Serikat (AS) di wilayah Pasifik. Menurut Jong Un, uji coba misil adalah kejadian luar biasa bagi negara komunis itu karena dapat memperkuat kapasitas serangan nuklir. Pernyataan ini kelihatannya terlalu berlebihan karena mengingat Korut dan Amerika layaknya langit dan bumi.

Kekuasaan dan pengaruh Amerika di dunia tak perlu diragukan lagi. Oleh karena itu, aksi dari Korut ini hanyalah sensasi belaka. Korea Utara belum tentu bisa menembus pertahanan militer berlapis Amerika yang juga dilengkapi dengan teknologi anti rudal yang canggih. Maka, Korea di mata Amerika hanya setitik debu yang akan dengan mudah dikibaskan. Akan tetapi, mengapa Amerika ‘seolah-olah’membiarkan Korut menentangnya, padahal dari segi peralatan militer Amerika jauh lebih unggul? Apakah ini hanya sekedar skenario politik yang dilancar Amerika terhadap Korea Utara?

Gembar-gembor Amerika, Korsel dan Jepang

Uji coba rudal yang dilakukan oleh Korut menuai kritik dari Amerika, Korsel dan Jepang. Amerika yang diprediksi menjadi ‘sasaran’ dari rudal balistik Korut menilai tindakan Korut mengancam perdamaian dunia. Pihak Amerika sempat berusaha mendekati Korut dengan jalur damai, namun tidak digubris. Korut malah tetap menjalankan uji coba rudal bahkan sempat menghantam wilayah Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Jepang. Hal ini menyebabkan Jepang protes.

Tak hanya Amerika dan Jepang, pihak Korsel juga turut mengecam aksi Korut ini. Korsel yang letaknya sangat dekat dengan Korut merasa terancam dengan uji coba rudal tersebut. Korsel dan Jepang yang merupakan sekutu dari Amerika mulai menyusun rencana untuk mengantisipasi serangan rudal Korut. Melalui aliansi yang dibangun oleh ketiga negara ini diharapkan mampu meredam aksi dari Korut.

Untuk mengantisipasi aksi Korut sebelum kelewat batas, maka Amerika mengirim peralatan sistem pertahanan rudal tercanggih Korsel. Peralatan tersebut tiba di Seoul pada hari Rabu, 26 April 2017. Radar dan peralatan Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) ditempatkan di wilayah tenggara Korea Selatan. THAAD didesain untuk mencegat dan menghancurkan rudal balistik jarak pendek dan menengah saat rudal itu dalam perjalanan menuju sasaran. Akan tetapi di balik semua itu, apakah kehadiran peralatan anti rudal merupakan solusi bagi Korsel? Atau hanya ‘akal-akalan’ Amerika untuk memanfaatkan momen kecemasan Korsel untuk mengeruk ‘kantong’ Korsel? Lalu bagaimana dengan Jepang?

Selain melindungi Korsel, Amerika juga telah berjanji untuk melindungi Jepang dari ancaman rudal Korut. Kecemasan atas ancaman rudal Korut, justru memberikan keuntungan bagi Perusahan Oribe Seiki Seisakusho yang selama ini menjual bunker yang berfungsi sebagai pelindung terhadap serangan nuklir. Banyak warga Jepang yang cemas terhadap ancaman rudal Korut mulai berlomba-lomba membeli produk tersebut. Harga 1 unit bunker untuk kapasitas 13 orang adalah sekira 25 juta yen atau hampir Rp 3 miliar. Harga bunker yang dijual perusahaan tersebut kendati mahal namun laris manis. Bunker menjadi sebuah bisnis yang sangat menggiurkan. Mungkinkah ada keterlibatan Amerika di balik semua ini? Ataukah ini salah satu tujuan politis-ekonomis Amerika di balik kisruh ancaman rudal Korut yang mencemaskan warga negara Korsel dan Jepang? Lalu bagaimana dengan Indonesia?

Bagaimana Dengan Indonesia?

Indonesia secara terang-terangan mengecam aksi uji coba rudal balistik Korut. Pihak pemerintah Indonesia menilai bahwa tindakan yang dilakukan Korut  tak sejalan dengan misi perdamaian dan stabilitas dunia. Meski begitu, Indonesia meminta semua pihak menahan diri dan mengedepankan upaya-upaya diplomasi serta dialog  untuk menciptakan situasi yang kondusif bagi perdamaian dan stabilitas di kawasan.

Terlepas dari segala perhatian Indonesia terhadap perdamaian dunia, Indonesia sebenarnya menyimpan rahasia tersendiri. Melihat hingga kini Indonesia belum memiliki teknologi nuklir yang canggih dan juga pengaruh Amerika yang masih kuat dalam sistem politik dan perekonomian Indonesia, maka jalan satu-satunya adalah mencari posisi aman. Tentu saja pasti ada kecemasan atas bahaya rudal, maka tidak menutup kemungkinan bila kritik Indonesia atas Korut sebagai bentuk dukungan tak langsung kepada Amerika.

Sama halnya dengan Indonesia, Jepang dan Korsel tak bisa berbuat apa-apa, selain mendukung Amerika sebagai sekutu. Dengan demikian, ucapan sesumbar Kim Jong Un yang ingin berperang dengan Amerika hanya sekedar sensasi, sebab seandainya perang terjadi pun Korut sudah pasti akan kalah karena teknologi militernya belum secanggih Amerika. Oleh karena itu, ada kemungkinan kisruh di semenanjung Korea merupakan kelanjutan proyek militer Amerika di Timur tengah. Bagaimana pendapat anda? (dari berbagai sumber/K-32)

PinterPolitik.com

[dropcap size=big]M[/dropcap]erespon ketegangan yang terjadi Jumat, 14 Juli 2017 lalu, beberapa negara sudah menyatakan sikapnya. Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri, mengecam serangan yang dilakukan pihak Israel di kompleks Al-Aqsa. Sementara Presiden Amerika, Donald Trump, sudah mengirim Jason Greenbatt, sebagai utusan perdamaian ke Israel. Reaksi internasional tersebut, membuat Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, akhirnya mencabut semua detektor logam yang dipasang di kawasan suci kompleks Haram al-Sharif sejak bentrokan 14 Juli 2017 lalu.

Pencabutan detektor logam tersebut ternyata tak serta merta membuat warga Palestina tenang, sebab Netanyahu masih memasang kamera pengintai di Al-Aqsa. “Di atas segalanya, ini adalah masalah kontrol dan kekuasaan. Seolah-olah mereka ingin memantau orang-orang Palestina lewat kamera,” ucap seorang aktivis Palestina, seperti yang dilansir dari Al Jazeera.

Tak hanya aktivis, para ahli dan pengamat menilai, pemasangan kamera pengintai merupakan bentuk ancaman lebih besar kepada  minoritas Palestina yang tinggal di Yerusalem. “Kamera-kamera ini bisa mendeteksi wajah dan identitas, ini berarti bahwa Israel mengontrol penuh atas wilayah al Harm al Sharif. Peran Yordania sebagai ‘penjaga’ Palestina juga telah disingkirkan,” jelas Khalil Shaheen, analis politik Timur Tengah.

Al Aqsa, Kawasan Suci Rawan Konflik

Al Aqsa berdiri di Kota Yerusalem, yang juga disebut sebagai salah satu kota tertua di dunia. Ia terletak di dataran tinggi Pegunungan Yudea, antara Laut Tengah dan Laut Mati. Yerusalem, begitu pula Al Aqsa, menjadi kota suci bagi tiga agama monoteistik, yakni Islam, Kristen, dan Yahudi.

Ketiga agama ini, mempunyai pandangan dan dogma masing-masing terhadap kompleks Haram al Sharif, sebagai lokasi berlangsungnya peristiwa penting bagi ketiga agama tersebut. Bagi umat Islam, Masjid Al-Aqsa merupakan sebuah Tugu Batu yang didirikan Nabi Yaqub AS. Dalam hadis Ahmad dan Abu Darda, jika seorang Muslim shalat di Masjid Al-Aqsa, ia akan diganjar dengan pahala 500 kali lipat.

Bagi orang Yahudi, kompleks yang sama juga mejadi tempat peribadatan kuno nan suci mereka. Ia adalah titik berkumpulnya warga Yahudi sekaligus menjadi simbol kerinduan terhadap tanah air. Sementara bagi umar Kristiani, lokasi yang terletak di Yerusalem itu, adalah saksi sejarah perjalanan Yesus, mulai dari penyaliban, kematian, dan kebangkitannya. Di Yeruslem, Gereja Makam Kudus juga terletak di sana.

Untuk memasuki daerah kedaulatan Israel ini, penjagaan gerbang, sekolah, dan kegiatan peribadatan, diatur oleh panitia independen bernama Waqf. Pengaturan ini selanjutnya menjadi sebuah status quo yang terjewantahkan dalam administrasi dan undang-undang. Ir. Amin, salah satu panitia Waqf menjelaskan, mengontrol gerbang merupakan bentuk adalah satu tugas esensial mereka dalam menjaga status quo selama 50 tahun ini. Sementara itu, pihak Israel hanya bertugas berpatroli saja, tak berhak mengendalikan, apalagi mengubah kompleks beralih menjadi fungsi lain.

Kolonialisme Israel dan ‘Barat’ di Belakangnya

Yerusalem tak hanya menjadi simbol keagamaan saja, namun ia juga bentuk dari keangkuhan pemerintah dan militer Israel untuk menduduki kekuasaan di ‘Tanah yang Dijanjikan’ atau The Promised Land. Pendudukan Israel di Palestina yang sudah dinyatakan ilegal oleh Pengadilan Internasional, tak membuat Israel bergeming. Ppendudukan Israel disebut Al Jazeera sebagai sebuah bentuk kolonialisme.

Lebih jauh, Al Jazeera juga menyebut bahwa dogma agama menjadi kedok untuk membalut wujud kolonialisme yang dilakukan dengan terus mengurangi populasi rakyat Palestina di Yerusalem secara bertahap. Israel, bersama dengan beberapa kelompok politiknya, terus menghalangi rakyat Palestina memperoleh hak-hak kenegaraan dan kemerdekaannya.

Menurut peneliti Timur Tengah, Hanine Hasan,  walaupun Uni Eropa sudah berkali-kali ‘melaknat’ kolonialisme Israel, nyatanya secara diam-diam Uni Eropa memberlakukan sistem pemerintahan yang menguntungkan Israel. Uni Eropa juga telah gagal menetapkan pembatasan perdagangan bagi sang mitra, yaitu Israel.

Selain itu, keadilan tidak nampak ketika berhadapan dengan pelaku kekerasan dan pembunuhan warga Palestina. Tak satu pun pelaku tersebut yang ditangkap, dicari, atau diadili, mulai dari pembunuh Laith Khalidi, Majdi al-Muhtaseb, hingga Einas Khalil.

Tidak ditangkapnya pelaku kejahatan tersebut semakin membuat rakyat Palestina tercerabut dari tubuh, tanah, dan kehidupannya. Kedudukan Israel yang kuat serta semakin masifnya kekerasan yang terjadi pada rakyat Palestina, merupakan perpaduan kekuatan ‘Barat’ yang diwakili oleh Uni Eropa dengan penerapan kebijakan diplomatiknya, serta Amerika Serikat sebagai fasilitator senjata. Mereka memiliki andil dalam tindakan terorisme yang terjadi pada rakyat Palestina yang menyerang orang-orang Israel.

Sengaja Memantik Friksi?

Ketegangan di Al-Aqsa muncul saat kelompok ISIS menemui masa-masa terlemahnya. Kota Mosul di Irak yang diduduki ISIS sejak 2014 lalu, berhasil dibebaskan dan para tentara ISIS satu persatu meninggalkan kota tersebut. Bahkan warga negara lain yang berduyun-duyun datang sebagai anggota ISIS, sudah mulai kembali ke tanah air masing-masing. Hal yang sama juga terjadi pada Aleppo, di Suriah. Aleppo secara perlahan mulai terbangun kembali setelah mengalami kehancuran akibat perang.

The city of Aleppo is rebuilding after suffering some of the worst violence in the Syrian war. pic.twitter.com/Lo6eqcXaR7

— AJ+ (@ajplus) July 28, 2017

Hal ini tentu menimbulkan kecurigaan akan kesengajaan friksi yang dimunculkan di Al-Aqsa menyusul kejatuhan ISIS. Peperangan yang tak habis melanda Timur Tengah, baik yang melanda Irak, Palestina, Suriah, tentu mendatangkan keuntungan besar bagi kelompok tertentu.

Konflik Suriah dan Irak mendatangkan pundi-pundi emas bagi ISIS dan para donaturnya yaitu Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab. Melalui perdagangan minyak, penarikan pajak, perdagangan budak perempuan, hingga penyendaraan wanita, mereka memperoleh keuntungan hingga mencapai 1,5 miliar dolar sampai 2 miliar dolar di tahun 2015. Bisnis konflik ini, tentu saja tak hanya melibatkan negara Timur Tengah, namun juga negara ‘Barat’ lain. ISIS mendapat suplai senjata dari Amerika Serikat, sehingga negara tersebut memperoleh keuntungan tinggi dari penjualan senjata.

Perpecahan yang terjadi di Al-Aqsa, tak menutup kemungkinan membuka peluang bisnis konflik baru yang tak kalah menggiurkan, dengan mengusung jargon lama, yakni agama, sebagai ‘jualannya’. Israel yang secara kasat mata didukung oleh Uni Eropa dan Amerika Serikat, memiliki kekuatan untuk menguras dan mengkooptasi wilayah Palestina. Uni Eropa akan berjalan dengan kebijakan diplomatik yang memudahkan Israel, dan Amerika akan mendukungnya dengan persenjataan.

Dengan demikian, bisa disimpulkan jika Yerusalem sebagai kota suci yang rawan konflik antara Israel dan Palestina, juga memiliki potensi sebagai ladang bisnis konflik yang akan menguntungkan bagi Amerika Serikat, Uni Eropa, serta Israel. Sementara di tengah berlangsungnya bisnis tersebut, baik rakyat kecil Palestina dan Israel, jatuh di tengah-tengah bagai pelanduk. (Berbagai Sumber/A27)

PinterPolitik.com

“Terrorism is a significant threat to peace and security, prosperity and people” – Ban Ki-moon

[dropcap size=big]P[/dropcap]ada 9 Juli 2017 lalu, sebuah cuitan muncul di akun twitter resmi Perdana Menteri Irak, Haider Al-Abadi yang mengabarkan kemenangan tentara Irak atas militan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) dalam pertempuran di kota Mosul. Haider juga menyertakan sebuah foto dirinya berjalan di Mosul bersama tentara Irak. Deklarasi kemenangan tersebut ditanggapi secara beragam. Umumnya media-media internasional masih mempertanyakan apakah ISISbenar-benar telah kalah – kalau secara bisnis bisa disebut bangkrut – atau ini hanya kemunduran sesaat saja?

PM Al-Abadi returns to Baghdad tonight after announcing the liberation of Mosul pic.twitter.com/rtLHL3XwfO

— Haider Al-Abadi (@HaiderAlAbadi) July 10, 2017

Misalkan ISIS benar-benar bangkrut, masalah sesungguhnya ternyata belum berakhir. Terdapat antara 27.000 hingga 30.000 milisi asing yang bergabung ke ISIS. Di antara jumlah tersebut, banyak di antaranya merupakan simpatisan yang tertarik dengan gerakan ISIS dan berangkat dari negaranya masing-masing untuk ikut terlibat dalam pergerakan ISIS mendirikan cita-cita kekhalifahan. Selain itu, ada juga yang tertarik dengan bayaran upah yang ditawarkan ISIS. Kepulangan mantan militan ISIS ini akan menjadi ancaman teror baru di banyak negara. The Guardian menyebut ada 110 negara yang warganya bergabung dengan ISIS. Dari keseluruhan militan asing ISIS diperkirakan 21% datang dari Eropa, 50% dari Afrika Utara dan Barat, dan 29% dari negara lain, termasuk Indonesia.

Sejauh ini, sudah 152 Warga Negara Indonesia (WNI) yang pernah bergabung dengan ISIS dipulangkan ke Indonesia. WNI mantan ISIS tersebut telah menjalani rehabilitasi karena dikhawatirkan akan membawa pengaruh buruk saat kembali bergabung ke masyarakat. Kabarnya, masih ada sejumlah besar WNI yang sedang dalam proses untuk dideportasikan ke Indonesia.

Beda Pandangan Penanganan

Kepulangan militan asing ISIS yang melewati Turki – pintu masuk dan keluar para militan asing – menyebabkan banyak dari mereka yang tertangkap otoritas Turki. Kabarnya, ada sekitar 4.957 militan asing ISIS yang tertangkap di Turki. Dari jumlah tersebut, terdapat 435 warga Indonesia. Ke-435 orang tersebut rencananya akan dipulangkan ke Indonesia.

Kepulangan 435 warga ini mendatangkan reaksi beragam di Indonesia. Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu secara tegas menolak kepulangan para WNI tersebut. Menurutnya, WNI yang bergabung dengan ISIS sudah secara sadar pergi dari Indonesia. Oleh karena itu, tidak perlu merepotkan pemerintah dengan kembali ke Indonesia.

“Nggak usah balik lagi. Ngerepotin! Daripada ngerepotin, biar saja di sana. Nggak usah kemari, kalau mau berjuang, berjuang saja di sana sampai mati,” demikian kata Menhan, seperti dikutip dari detik.com.

Walaupun terdengar keras, pendapat ini ada benarnya. WNI mantan ISIS yang kembali ke Indonesia akan menjadi ancaman bagi keamanan dalam negeri karena tidak ada jaminan mereka tidak akan melakukan teror di Indonesia. Tidak ada jaminan kalau setelah kembali ke Indonesia, WNI tersebut tidak melakukan aksi-aksi teror. Pendapat serupa juga diungkapkan oleh Ketua Umum GP Ansor, Yaqut Cholil Qoumas.

“Kalau menurut saya (mereka) enggak usah diterima. Sudah biarkan saja tidak punya kewarganegaraan,” demikian kata Yaqut seperti dikutip dari Kompas.com. 

Namun, pendapat yang berseberangan datang dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani. Menurut Puan, WNI mantan ISIS harus menjalani proses deradikalisasi  dan diarahkan kembali pada ideologi Pancasila dan karakter ke-Indonesia-an. WNI mantan ISIS perlu dibina agar kembali ke jalan yang benar.

“Sebagian mereka sudah masuk ke balai deradikalisasi miliknya Kemensos. Diberikan pendidikan karakter, Pancasila dan agama yang sesuai di Indonesia,”kata Puan seperti dikutip dari Kompas.com. 

Perbedaan pandangan ini mungkin bisa dimaklumi karena tiap orang tentu punya pemikiran yang berbeda-beda. Namun, dalam kaitan dengan penanganan teror, beda pandangan ini – khususnya antara menteri – menunjukkan bahwa pemerintah masih sering memberlakukan standar ganda. Di satu sisi, pemerintah coba menggunakan cara-cara keras saat berhadapan dengan terorisme. Namun, di sisi lain ada keinginan untuk memperlakukan teroris dengan pendekatan yang lebih lunak, bahkan dengan cara dirangkul. Faktanya, banyak kali dengan pendekatan yang lebih persuasif justru persoalan terorisme bisa diatasi dan tidak melahirkan dendam berkepanjangan. (Baca: Anggap Indonesia Negara Kafir, Teroris Targetkan Polisi)

Cita-cita Deradikalisasi

Deradikalisasi atau upaya ‘cuci otak’ terhadap mantan anggota kelompok radikal dan teroris memang menjadi program yang dilakukan oleh pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Namun, semakin maraknya teror yang terjadi di dalam negeri beberapa waktu terakhir menimbulkan pertanyaan, apakah deradikalisasi memang gagal dilakukan?

Pada tahun 2016 lalu, BNPT menyebut deradikalisasi 60 persen berhasil dilaksanakan. Data pada tahun tersebut juga menunjukkan bahwa para mantan narapidana terorisme yang telah bertobat diidentifikasi berjumlah 530 orang di 17 provinsi. Hingga akhir tahun 2016, masih terdapat 222 narapidana terorisme di lembaga pemasyarakatan yang masih dibina oleh BNPT.

Beberapa mantan teroris yang telah bertobat kini membantu polisi mengungkap jaringan gerakan-gerakan radikal di Indonesia. Salah satunya Ali Fauzi yang merupakan mantan teroris dan adik tersangka kasus Bom Bali, Amrozi. Saat ini, Ali Fauzi berperan membantu kepolisian dan BNPT dalam pengungkapan teror bahkan membantu proses deradikalisasi. Ia mendirikan Yayasan Lingkar Perdamaian yang bertujuan untuk mendidik anak-anak, janda, serta para istri yang suaminya masih dipenjara karena kasus terorisme. Tujuannya adalah untuk menjauhkan anak, janda, maupun istri pelaku terorisme dari sifat-sifat destruktif, termasuk pengebomam.

Hal yang sama juga dilakukan oleh Khairul Ghazali, mantan teroris dan pelaku perampokan. Khairul Ghazali mendirikan pondok pesantren Al Hidayah di Deli Serdang, Sumatera Utara. Fokus pondok pesantren ini adalah untuk melakukan deradikalisasi terhadap paham-paham radikal. Khairul Ghazali berpandangan bahwa terorisme tidak bisa ditindak dengan kekerasan. Menurutnya, salah satu kunci deradikalisasi adalah adanya kedekatan dengan mantan-mantan pelaku teror. Deradikalisasi harus dilakukan dengan hati, bukan argumentasi.

Berkaitan dengan hal tersebut, kepulangan WNI mantan ISIS tentu akan mendatangkan masalah di dalam negeri jika tidak ditangani dengan baik. Apalagi, ada potensi mantan militan ISIS akan menimbulkan kekacauan baru di dalam negeri dan boleh jadi melahirkan sel-sel baru ISIS di Indonesia. Kebijakan pemerintah Indonesia memang tidak seketat negara-negara seperti Inggris yang menerapkan interogasi berlapis bagi warganya yang kembali dari Irak dan Suriah. Namun, keseriusan penanganan eks kombatan ISIS mutlak diperlukan. Pendekatan yang salah bisa menjadi ancaman teror di masa depan.

Lalu, bagaimana sebaiknya pemerintah bersikap? Kewaspadaan otoritas yang mengawasi WNI yang kembali dari Irak dan Suriah memang perlu ditingkatkan. Namun, pendekatan dengan menggunakan hati atau kedekatan yang disebut oleh Khairul Ghazali merupakan hal yang harus diupayakan. Selama ini pemerintah hanya fokus melawan terorisme dengan cara-cara kekerasan dan faktanya sel terorisme masih tetap terus bertumbuh. Pemerintah mungkin perlu melihat fakta dalam konteks global – terlepas dari pandangan bahwa terorisme menjalankan bisnis konflik – perlawanan terhadap gerakan radikal dengan cara-cara kekerasan justru mendatangkan lebih banyak korban jiwa.

Pemerintah bisa memaksimalkan pilihan deradikalisasi dengan kembali meluruskan pemahaman para WNI mantan ISIS tersebut. Strategi melawan teror harus mengedepankan penyelesaian yang tuntas, bukan hanya sekedar membasmi permukaannya saja. Kembalinya WNI mantan ISIS mungkin bisa menjadi jalan bagi pemerintah untuk mencoba pendekatan baru dalam penanganan teror. Jika tidak dicoba tentu tidak akan tahu hasilnya. (S13)

PinterPolitik.com 

[dropcap size=big]I[/dropcap]a duduk tenang diapit oleh kolega dan kerabat kerajaan, menanti peresmian dirinya menjadi putera mahkota Arab Saudi. Pria berusia 31 tahun tersebut, resmi berada di garis selanjutnya untuk memimpin negara penghasil minyak terbesar di dunia, dan menggeser posisi Muhammed bin Nayef, sepupunya, sebagai putera mahkota sebelumnya.

Prince Mohammed bin Naif pledges allegiance to Prince Mohammed bin Salman as the Crown Prince at Al-Safa Palace in Makkah.#SPAGOV pic.twitter.com/cmzGxjwKRh

— SPAENG (@Spa_Eng) June 21, 2017

Muhammad bin Nayef sendiri, ditunjuk pada tahun 2015 lalu oleh Salman dengan melangkahi tradisi. Seharusnya, posisi Nayef saat itu diisi oleh Muqrin bin Abdulaziz, adik Raja Salman, yang diangkat menjadi putra mahkota oleh Raja Abdullah. Namun pergantian bisa terjadi, karena konon Muqrin-lah yang memutuskan untuk melepaskan jabatan sebagai putera mahkota. “Kami memutuskan untuk menanggapi untuk menanggapi permintaan yang mulia dan apa yang telah diungkapkannya tentang keinginannya untuk dibebaskan dari posisi pangeran mahkota,” jelas Istana Kerajaan Saudi.

Namun kini, sebelum melenggang sebagai Raja Arab Saudi, posisi Nayef sudah kembali digantikan oleh anak Raja Salman yang masih sangat muda dan kerap dinilai emosional. Paertanyaan menyeruak, mengapa pergeseran tersebut terjadi?

Keputusan yang Mengejutkan?

Raja Salman awalnya sempat dikabarkan mulai merasa khawatir dan ketar-ketir, pasalnya seiring menua dirinya, banyak pula penyakit mendatangi raja ini. Salah satu yang kerap disebut adalah dementia atau gangguan ingatan. “Raja Salman ini sebenarnya sudah kehilangan kemampuan untuk memerintah karena dia menderita dementia, penyakit hilang ingatan dalam jangka pendek. Penyakitnya ini dan ambisinya untuk menegakkan keluarga dia untuk memerintah Arab Saudi, telah membuatnya kehilangan kepekaan,” Jelas pihak istana.

Namun, hal itu langsung ditangkis oleh Dina Y. Sulaeman direktur Indonesia Center for Middle East Studies (ICMES). Dina memandang, bukanlah dementia yang menyebabkan Salman buru-buru menempatkan anak-anaknya dalam berbagai posisi penting atas alasan keberlangsungan dan penguatan status ekonomi dan politik, “Saya pikir lebih karena dipengaruhi anaknya. Beliau sudah tua dan kelihatannya sudah mengalami insecure, sudah mengalami rasa tidak aman. Apalagi konflik jug sangat banyak. Saya kira tidak (karena dementia),” jelasnya.

Akhirnya, atas dasar tersebut, Salman mulai menempatkan anak-anak lelaki favoritnya memegang posisi penting di pemerintahan. Tak hanya, Muhammed bin Salman, sang raja juga menempatkan Khaled bin Salman sebagai duta besar Saudi untuk Amerika Serikat. Hal ini diamini oleh Smith Al Hadar, pengamat Timur Tengah, “Raja Salman ini sedang berusaha menciptakan dinasti baru melalu garis keturunan Salman ini, yang akan memerintah Saudi Arabia ke depan. Mengingat Muhammed bin Salman masih muda, tentu dia akan berkuasa lama menjadi raja Saudi,” terangnya. Atas pertimbangan itu, pola menggeser Nayef seakan dinilai lebih mendatangkan keuntungan kepada garis keturunan Salman, jika dirinya mengangkat anaknya sendiri.

Muhammed bin Salman, dengan ini resmi menggantikan Salman bin Abdulaziz jika dirinya lengser atau meninggal. Selain itu, ia resmi memegang jabatan penting lainnya, yakni sebagai Menteri Pertahanan Arab Saudi, Wakil Perdana Menteri, serta Ketua Dewan Ekonomi dan Pembangunan yang membawa banyak pengaruh melalui konsep Vision 2030. Muhammed bin Salman, mampu meneropong, mengolah kebijakan, dan membawa wacana mengurangi ketergantungan minyak dengan Aramco, perusahaan minyak terbesar di dunia milik Arab Saudi.

Naiknya Muhammad bin Salman juga dianggap sebagai angin segar bagi kaum muda yang mendambakan dinamisme dalam struktur pemerintahan Arab yang sangat patriarkal dan konservatif.

Pangeran yang Hilang dan Disingkirkan

Namun begitu, bukan berarti Muhammad bin Nayef tak memiliki ‘nilai lebih’ apapun. Nayef sempat dielukan oleh pemerintahan Amerika dengan sikap frontal menentang Al-Qaeda dan ISIS. Ia bahkan sempat menyandang julukan ‘Pangeran Kontra Terorisme’. Dibandingkan dengan Muhammed bin Salman, Nayef lebih banyak berkutat dalam bidang intelijen dan keamanan.

Ini dipengaruhi oleh riwayat pendidikannya yang sempat dihabiskan di Federal Bereau of Investigation (FBI) di tahun 1980, setelah lulus dari Lewis & Clark College di Portland, Oregon. Ia juga menempuh sekolah ‘Anti-Terorime’ di Scotland Yard Unit. Setelah lulus, ia memegang jabatan Menteri Dalam Negeri di Arab Saudi.

Dengan pencopotan status sebagai putera mahkota, Nayef juga harus mundur dari jabatan perdana menteri dan kepala keamanan dalam negeri. Namun begitu dirinya menyatakan kesukarelaannya melepas posisi sebagai putera mahkota. “Saya bahagia. Saya akan beristirahat sekarang, semoga Allah senantiasa menolongmu” ujarnya kepada Muhammad bin Salman.

Naiknya Pangeran Muhammed mengartikan jika dirinya berhasil meredam dan memutus Nayef, sekaligus membawa friksi keluarga dalam tahapan yang lebih jauh. Nayef pernah merasa sangat dikecewakan akibat tidak dilibatkan dalam pembentukan aliansi militer negara-negara Islam untuk memerangi terorisme di bawah Operation North Thunder. Padahal, jika menilik rekam jejak pendidikan Nayef, ia adalah seorang ahli dalam bidang kontra terorisme.

Analis Timur Tengah sekaligus analis CIA, Bruce Riedel mengatakan, upaya menggerogoti karier Nayef memang sudah diusahakan sejak lama. Cara lain Muhammad bin Salman adalah dengan memilih posisi sebagai Menteri Pertahanan untuk mengikis kekuatan militer Nayef di lingkungan militer. Ditambah, setelah adanya perang Yaman, nama Muhammed bin Salman menjadi populer. “Jika Mohammed bin Nayef ingin dipandang sebagai pendukung besar Perang Yaman, dia bisa melakukannya satu setengah tahun lalu, “ kata Riedel.

Nayef sendiri sejak awal memang tidak pernah diberikan peran lebih ketika masih berstatus putera mahkota. Bahkan Riedel menyebut Bayef sebagai ‘Pangeran yang hilang’ karena jarang muncul di depan publik. “Nayef lebih banyak tinggal di Saudi, dia hanya terlihat muncul berkunjung ke Camp David. Sebagai gantinya, Muhammed bin Salman yang mengunjungi Rusia, perancis, Mesir, Yordania, Amerika Serikat, dan terakhir mengunjungi markas besar NATO di Brussels.” Katanya. Selain itu, putra kesayangan Salman jugalah yang membuat kesepakatan antara kerajaan dengan negara lain, termasuk ketika menghadapi perang di Yaman.

Bahkan ketika keadaan sedang memanas, yakni pada kisaran Oktober 2016, Nayef lebih banyak mengasingkan diri ke Aljazair dan sulit dihubungi. Ia menolak pesan dari pejabat Saudi dan rekan dekat di Washington, bahkan direktur CIA, John O. Brennan yang telah lama dikenalnya selama beberapa dekade.

Ketidakhadiran Nayef dalam gejolak tersebut, dibareng pula oleh harga minyak yang rendah, gejolak Timur Tengah dan Perang Yaman, yang menyebabkan beberapa pejabat Amerika menyebut Nayef melarikan diri dan bersitegang dengan sepupunya, Muhammed bin Salman.

Kini, di atas kontroversi melangkahi tradisi yang dilakukan Salman, yakni menggeser Nayef dengan anaknya, maka sama sekali tak berlebihan jika usahanya dianggap sebagai sebuah ‘kudeta halus’ yang berhasil. (Berbagai Sumber/A27)

PinterPolitik.com 

“[dropcap size=big]T[/dropcap]idak ada kata-kata sama sekali. Dua petugas datang dan menepuknya di bahu dan membawanya. Saya pikir itu terkait masalah prosedural rutin dan saya akan bertemu Otto lagi. Tetapi, itu terakhir kalinya saya lihat Otto secara fisik.” Begitulah Danny Gratton, pria asal Inggris yang menjadi teman sekamar Otto Warmbier, menceritakan awal mula kemalangan Warmbier.

Otto Warmbier dibawa oleh petugas bagian imigrasi ketika hendak bertolak ke Cina di bandara internasional Pyongyang, dalam serangkaian tur dari agensi Young Pioneer Tour. Setelah dibawa, ia tak kunjung kembali, hingga membuat pemimpin tur, Charlotte Guttridge berkali-kali mendatangi petugas. Ia akhirnya mendapat info jika Warmbier, “dibawa ke rumah sakit.”

Pendiri agen tur Young Pioneer Tour, Gareth Johnson langsung berinisiatif menjemput Otto. Namun usaha terjegal, dan ia mendapat kabar Warmbier ditahan. “saya memutuskan untuk tetap tinggal (di Korea Utara) ketika mendengar Otto ditahan,” katanya. Johnson sendiri adalah pihak yang rutin melakukan kontak dengan keluarga Warmbier, pejabat AS, dan Kedutaan Besar Swedia di Pyongyang, yang mewakili kepentingan AS di Korea Utara.

Mereka semua tak mendapat kabar apapun mengenai Warmbier, sampai rekaman sidang di pengadilan Korea Utara, yang tak menunjukan lokasi spesifiknya, menampilkan Otto Warmbier memohon ampunan.

Raut penyesalan dan ketakutan luar biasa terpampang jelas dari wajah Otto Warmbier dalam rekaman video. Mahasiswa University of Virginia ini menangis meminta pengampunan warga dan pemerintah Korea Utara atas ulahnya mencuri poster propaganda dari hotel yang ditempatinya selama berlibur, yakni di Yanggakdo International Hotel.

Sejak saat itu, bukanlah kesialan yang menimpa pria berusia 22 tahun asal Ohio tersebut, melainkan tragedi. Kamera pengintai menangkap aksinya dan oleh kantor berita resmi Korea Utara, KCNA, dianggap sebagai tindakan memusuhi negara yang ditoleransi dan dimanipulasi oleh Pemerintah AS. Ia dijatuhi hukuman kerja paksa selama 15 tahun.

Setelah 17 bulan menjalani masa tahanan dan atas usaha Joseph Yun, yang ‘rajin’ meminta pembebasan Warmbier karena alasan kemanusiaan, Pemerintah Korea Utara memulangkan Otto Warmbier ke negara asalnya.

Namun naas, ia dikembalikan dalam kondisi koma dan menyedihkan. Oleh ahli neurologi, Dokter Daniel Kanter, dari University of Cincinnati Health yang menangani Warmbier, pasien diduga mengalami kerusakan otak yang sangat parah. Ia bahkan tak bisa menunjukan tanda-tanda pemahaman bahasa atau kesadaran akan lingkungannya, dan tak mampu membuat gerakan yang terarah. “Dia memiliki gerakan mata spontan saat membuka dan berkedip, (namun) dia tidak menunjukan isyarat memahami kata-ata, merespons instruksi verbal atau menyadari situasi sekelilingnya,” terangnya.

Cedera otak Otto yang parah kemungkinan besar disebabkan oleh penangkapan kardiopulmoner yang memotong suplai darah ke otak. Namun begitu, Otto masih dapat bernapas secara normal tanpa bantuan alat pernapasan.

Hal ini tentu mengundang kecaman dari keluarga Warmbier. Ayahnya, Fred Warmbier berkata, “tidak ada alasan bagi negara beradab untuk merahasiakan kondisinya dan menolaknya untuk perawatan medis terbaik yang lama baginya,” ujarnya penuh emosi.

Belum habis rasa terkejut dan terpukul atas kondisi kesehatan Otto, pada Senin (19/06) pukul 02.20 AM waktu setempat, pihak keluarga Otto Warmbier mengumumkan Otto telah meninggal dunia. Dalam pengumuman kematiannya, pihak keluarga berkata, “pelecehan yang menyiksa, mengerikan, yang diterima putra kami di tangan orang-orang Korea utara memastikan bahwa tak ada hasil lain yang mungkin terjadi,” ucapnya lirih.

Rezim Korea Utara: Keracunan Makanan

Kematian Otto Warmbier saat ini menjadi berita utama di media AS. Berbagai pihak mengutuk penjatuhan hukuman Korea Utara terhadapnya, yang sejak awal dinilai sangat berlebihan, dipaksakan, dan tak sepadan dengan kejahatan yang dilakukan.

Pihak rezim sudah bersuara terkait keadaan Otto Warmbier. Mereka menyatakan, Warmbier mengalami koma setelah dijatuhi hukman tahun lalu. Ia telah menderita botulisme atau keracunan makanan dan diberi pil tidur.

Namun, tes medis yang dilakukan pekan lalu di AS, tak menemukan bukti konklusif mengenai cedera syaraf dan neurologisnya, seperti yang dikatakan pihak rezim Korea Utara. Pihak dokter juga tak menemukan adanya bukti infeksi botulisme.

Washington – Pyongyang Memanas?

Kematian Otto Warmbeir sampai ke telinga Presiden dan Wakil Presiden Amerika Serikat, Donald Trump dan Mike Pence. Trump mengutuk Korea Utara sebagai rezim brutal yang menyiksa.

Lebih lanjut, ia mengeluakan surat pernyataan terkait kematian Otto Warmbier yang berbunyi, “Nasib Otto memperdalam tekad perintahku untuk mencegah tragedi semacam itu menimpa orang-orang tak bersalah di tangan rezim yang tak menghormati hukum atau kesusilaan dasar manusia,” kata Trump dalam sebuah pernyataan langsung.

Sedangkan Mike Pence melalui akun Twitter-nya menyatakan belasungkawa dan turut mendoakan keluarga korban.

Karen & I are so saddened to hear this. We’re praying for Otto’s family tonight. A tragic example of North Korea’s disregard for human life. pic.twitter.com/XtqlCQCMSJ

— Vice President Pence (@VP) June 19, 2017

Sebelumnya, ketegangan antara AS dan Korea Utara sudah meningkat, menyusul serangkaian tes rudal oleh Pyongyang. Menteri Pertahanan AS, Jim Mattis menyebutnya, “bahaya yang nyata dan bahaya bagi semua orang.” Kini setelah kematian Otto, ketegangan disinyalir semakin memanas.

Saat ini, terdapat tiga warga AS lainnya yang ditahan oleh Korea Utara. Dua di antaranya adalah pengajar di Universitas Pyongyang yang didanai oleh kelompok Kristen luar negeri. Dan satu orang merupakan pendeta Korea Selatan – Amerika yang dituduh sebagai spionase Korea Selatan. (Berbagai Sumber/A27)