Di Balik NU dan “Kemarahan” Jokowi

Di Balik NU dan “Kemarahan” Jokowi
Jokowi tunjukkan kekesalan atas wacana amendemen UUD 1945 dan pengembalian Pilpres ke MPR - hal yang salah satunya ikut diwacanakan oleh NU (Foto: istimewa)
7 minute read

NU dalam salah satu keterangannya menyebutkan mendukung wacana menjadikan kembali MPR sebagai lembaga tinggi negara. Bahkan, Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj menyebutkan bahwa Pilpres akan lebih tinggi kemaslahatannya jika dikembalikan ke MPR. Pernyataan tersebut tak heran menimbulkan perdebatan terkait makin kuatnya arah politik NU, mengingat fakta pada tahun 1990-an justru tokoh dan intelektual NU-lah yang ingin agar Pilpres dilakukan langsung oleh rakyat. Perdebatan kian menarik setelah Presiden Jokowi juga mengeluarkan pernyataan keras bahwa dirinya tak setuju pada satu pun narasi yang dibuat di sekitaran amendemen UUD 1945, termasuk soal Pilpres oleh MPR.


PinterPolitik.com

“In a democracy the poor will have more power than the rich, because there are more of them, and the will of the majority is supreme”.

:: Aristoteles ::

“Sesama orang Islam itu bersaudara. Kenyataan ini harus dipahami bahwa tindakan kekerasan tidak menyelesaikan persoalan. Jika banyak warga NU ke Jakarta, kemudian membuat gegeran malah akan menambah keributan di Jakarta”.

Demikianlah potongan kata-kata almarhum Abdurrahman Wahid alias Gus Dur kala meminta para kiai, ulama dan santri di lingkungan Nahdlatul Ulama (NU) untuk menahan diri, menyusul pemakzulan dirinya dari pucuk kekuasaannya sebagai presiden oleh MPR.

Gus Dur memang menjadi salah satu simpul politik NU di tingkat nasional yang dipilih oleh MPR, namun juga akhirnya harus dijatuhkan oleh lembaga tersebut. Ini seolah menjadi luka masa lalu antara NU dan MPR sebagai institusi negara, walaupun surut setelah pada akhirnya Indonesia memasuki era pemilihan langsung.

Kini, 18 tahun kemudian, perbincangan dalam konteks NU dan MPR ini kembali mengemuka. Namun, konteksnya bertolak belakang dengan luka lama yang terjadi antara dua entitas tersebut.


Pasalnya, NU lewat pimpinannya telah mengeluarkan pernyataan mendukung upaya mengembalikan kewenangan pemilihan presiden kepada MPR. Ketua Pengurus Besar NU (PBNU) KH Said Aqil Siroj menyebutkan bahwa wacana ini dikemukakan olehnya atas dasar keprihatinan melihat kondisi yang terjadi pada Pilpres 2019 lalu, di mana gesekan politik yang terjadi telah berpotensi melahirkan konflik.

Said Aqil juga menyinggung rekomendasi hasil Munas NU tahun 2012 yang disebutnya mendorong agar Pilpres dikembalikan ke MPR.

Adapun wacana ini juga bergulir seiring manuver Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) melakukan safari politik menggalang dukungan ke banyak tokoh politik dan ketum parpol untuk memuluskan rencana amendemen UUD 1945.

Pengembalian Pilpres ke tangan MPR ini juga menjadi bola panas di sekitaran isu amendemen tersebut yang belakangan memang melebar ke mana-mana. Presiden Joko Widodo (Jokowi) misalnya, telah secara terbuka dan cukup keras menyatakan ketidaksetujuannya terhadap wacana amendemen tersebut lewat postingan terbarunya di media sosial.

Isu seperti perpanjangan masa jabatan presiden hingga 3 periode, pengembalian Pilpres ke MPR, serta pengembalian Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) adalah pertautan narasi di sekitaran amendemen UUD 1945 tersebut.

Terkait wacana NU yang mendukung Pilpres oleh MPR, tentu pertanyaannya adalah mengapa ormas Islam ini melakukan manuver politik tersebut? Apakah luka lama NU dengan MPR seperti yang terjadi di era Gus Dur belum cukup untuk membuat ormas ini memandang negatif Pilpres oleh MPR?

Terjebak NU

Akibat pernyataan Said Aqil tersebut, kritik pun berdatangan kepada NU. Partai Demokrat misalnya, mengkritik dan menyebutkan bahwa narasi NU ini sangat bertolak belakang dengan apa yang diinginkan oleh para kiai NU di tahun 1990-an yang ingin agar Pilpres dilakukan langsung oleh masyarakat.

Wakil Sekjen Partai Demokrat Andi Arief bahkan menyebutkan tak menemukan rekomendasi Pilpres oleh MPR dalam dokumen Munas NU 2012 seperti yang diklaim oleh Said Aqil.

Konteks ini memang menggambarkan makin politisnya NU, setidaknya pasca era Gus Dur. Profesor Greg Fealy dari Australian National University (ANU) dalam salah satu tulisannya di portal New Mandala menyorot tentang peran ormas independen terbesar di dunia ini yang disebutnya makin terlihat partisan dan keluar dari cita-cita para pendirinya.

NU kini makin jelas terlibat dalam proses politik praktis, yang pada tataran tertentu justru sebenarnya adalah wacana yang dibuat oleh oligarki dan elite politik semata.

Dalam tulisannya tersebut, Fealy juga menyoroti tantangan-tantangan terbesar yang kini dihadapi oleh NU sebagai ormas sosial-religius untuk membawa cita-cita gerakan masyarakat sipil berbasis agama – tujuan yang seolah berganti dengan manuver-manuver politik praktis belakangan ini.

Sebenarnya, pertalian politik ini bisa terjadi seiring makin kuatnya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam beberapa waktu terakhir ini, yang oleh Fealy justru dianggap “menjebak” NU sebagai entitas ormas keagamaan yang punya relasi dengannya.

Pasalnya, pasca reformasi 1998 dan berdirinya PKB sebagai salah satu saluran politik NU, para pendiri partai tersebut dan para kiai utamanya secara hati-hati memisahkan NU dari jalan kepartaian PKB, sekalipun PKB salah satunya didirikan oleh Gus Dur yang saat itu menjabat sebagai  yang Ketua Umum Tanfidziyah (Dewan Pelaksana) NU.

Kini pasang surut dukungan politik antara dua entitas ini kemudian memasuki dimensi yang berbeda, bahkan menurut Fealy sedang ada proses yang disebutnya sebagai “PKB-isasi” NU. Hal yang disorot adalah terkait makin banyaknya posisi penting di PBNU yang kini punya pertautan politik dengan jabatan di PKB.

Hal ini memang berkaitan dengan endorsement NU ke PKB. Jelang Pemilu 2014 lalu, Ketum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin memutar otak bagaimana caranya mendongkrak endorsement NU agar menaikkan perolehan suara PKB dan membuat partai tersebut tetap lolos ke parlemen.

Salah satu strateginya misalnya adalah merekrut pengusaha seperti Rusdi Kirana – pendiri maskapai Lion Air – untuk menjadi bagian dari PKB, sehingga partai tersebut bisa punya anggaran untuk membantu program-program NU. Singkatnya, manuver itu membuat PKB mendapatkan dukungan dari para kiai NU.

Hubungan dekat itu juga makin kuat setelah KH Ma’aruf Amin – yang kini menjadi Wakil Presiden RI – terpilih menjadi Rais Aam atau Ketua Dewan Penasehat NU pada 2015, mengingat ia juga menjabat sebagai Ketua Dewan Syuro pertama PKB.

Maka, bisa dipastikan variabel tersebut membuat makin kuatnya endorsement NU terhadap PKB. Sementara itu puteri KH Said Aqil Siroj juga menikah dengan saudara dari politisi PKB Helmy Faisal Zaini. Nama terakhir kini menjabat sebagai Sekjen PBNU.

Selain itu, putri Katib Aam NU, KH Yahya Cholil Staquf kini menjadi anggota legislatif dari PKB, serta tokoh penting NU macam Saifullah Yusuf yang kini menjabat sebagai salah satu ketua di PBNU juga bergantung pada PKB secara politik, terakhir saat Pilkada Jawa Timur pada 2018 lalu.

Makin kuatnya pertautan politik PKB dengan NU akan sangat berdampak pada perjalanan ormas tersebut selanjutnya. Sangat mungkin NU akan kembali ke fase ketika secara politik menjadi lebih aktif.

Masa Depan NU Setelah 2020

Sejak pertama kali didirikan pada 31 Januari 1926, NU telah menjadi wadah gerakan Islam tradisional di tengah menguatnya gerakan reformasi Islam. Saat itu, para ulama memang tengah berdebat tentang akankah Islam di Indonesia harus direformasi dan kembali ke kemurniannya, atau mempertahankan sinkretisme dengan budaya lokal.

Saifuddin Zuhri dalam buku Sejarah Kebangkitan Islam dan Perkembangannya di Indonesia menyebut NU memiliki 5 fase sejak berdiri hingga saat ini. Fase pertama terjadi antara tahun 1926-1945 ketika NU menjadi ormas sosial-keagamaan, lalu fase kedua antara tahun 1945-1952 ketika NU bergabung ke Partai Masyumi.

Kemudian antara 1952-1973 NU menjadi partai politik independen, fase keempat antara 1973-1984 NU berfusi ke Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan terakhir sejak 1984-hingga sekarang NU kembali ke cita-cita awal para pendirinya sebagai organisasi sosial-keagamaan yang membatasi diri dari politik.

Dukungan agar Pilpres dikembalikan kepada MPR memang menyiratkan bahwa NU boleh jadi telah memasuki fase berikutnya dalam perjalan ormas Islam ini. Said Aqil dan Ma’ruf Amin jelas menjadi dua pucuk kekuasaan yang melihat politik sebagai hal yang penting bagi NU.

Tantangannya akan ada di Muktamar NU 2020, di mana akan ada pertarungan kembali untuk menentukan ke mana arah ormas ini. Jika Said Aqil kembali terpilih, bukan tidak mungkin NU akan makin terlibat dalam politik praktis. Usulan Pilpres oleh MPR jadi salah satu indikasinya saja.

Yang jelas, luka lama Gus Dur dan MPR tak lagi dianggap menyakitkan bagi NU. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (S13)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.