Di Balik Kontroversi Kepala BPIP

Di Balik Kontroversi Kepala BPIP
Kepala BPIP, Yudian Wahyudi sebut agama adalah musuh terbesar Pancasila (Foto: Pikiran-Rakyat)
6 minute read

Belum genap sebulan menjabat, Kepala BPIP, Yudian Wahyudi sudah memberikan pernyataan yang mengundang reaksi keras publik karena menyebutkan bahwa agama adalah musuh terbesar Pancasila. Di satu sisi, mungkin mudah dipahami bahwa pernyataan tersebut adalah blunder – suatu hal yang lumrah terjadi pada pejabat publik. Namun, di sisi lain, pernyataan tersebut sebenarnya menyimpan dimensi pertentangan historis panjang yang terjadi sejak awal kemerdekaan Indonesia, bahkan mungkin lebih jauh dari itu.


PinterPolitik.com

Setuju atau tidak, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sepertinya tengah banyak diterpa gejolak politik karena berbagai pernyataan pejabat publik yang berada di bawah naungannya. Misalnya, pada isu Natuna waktu itu, Menteri Pertahanan (Menhan), Prabowo Subianto dan Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan justru memberikan pernyataan yang kontras dengan persepsi publik.

Lalu ada pula kasus Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani dan Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (Wamen BUMN), Kartika Wirjoatmodjo yang pernyataannya justru membuat para nasabah Jiwasraya sakit hati di tengah perasaan putus asa mereka akan kejelasan pengembalian uang yang telah dijanjikan.

Terbaru, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Yudian Wahyudi telah begitu menggemparkan publik karena memberikan pernyataan bahwa agama sebenarnya adalah musuh terbesar Pancasila.

Sontak saja berbagai pihak kemudian memberikan reaksi keras, mulai dari menyebut adanya upaya untuk membenturkan agama dengan Pancasila, hingga adanya saran agar Presiden Jokowi memecat Yudian. Atas pernyataan kontroversial itu pula, #BubarkanBPIP menjadi trending topik di Twitter.


Namun, di tengah berbagai reaksi keras tersebut, terdapat pula beberapa pihak yang mencoba untuk mendinginkan suasana. Anggota Komisi VIII DPR, Hasani Bin Zuber misalnya, menekankan agar Kepala BPIP tidak membuat gaduh dengan pernyataannya karena menilai tidak semua masyarakat mengerti dan mudah memahami konteks pernyataan tersebut.

Lalu, ada pula pernyaan Wakil Ketua MPR, Ahmad Basarah yang menyebutkan bahwa Kepala BPIP telah mengalami “keseleo lidah”, sehingga substansi pernyataannya tidak dalam konteks membenturkan agama dengan Pancasila.

Dalam klarifikasinya, Yudian menyebutkan bahwa yang ia maksudkan bukan agama secara keseluruhan, melainkan kelompok agama tertentu yang mempertentangkan Pancasila dengan agama.

Lantas, hal apakah yang dapat kita maknai dari gejolak politik yang diakibatkan oleh pernyataan Yudian tersebut?

Keseleo Lidah, Apa Maknanya?

Dalam pemahaman sehari-hari, keseleo lidah atau slip of tounge mungkin dipahami sebagai semacam salah ucap, di mana hal tersebut lumrah terjadi. Namun, apabila merujuk pada temuan ahli psikoanalisis, Sigmund Freud terhadap apa yang ada di balik keseleo lidah, Ahmad Basarah sepertinya patut berhati-hati menggunakan istilah tersebut dalam melakukan pembelaan terhadap Yudian.

Pasalnya, merujuk pada teori Freudian Slip atau yang dikenal juga dengan parapraxis, keseleo lidah sebenarnya adalah ungkapan hasrat manusia yang terrepresi selama ini. Menurut Freud, keseleo lidah sebenarnya adalah jendela yang dapat digunakan untuk membuka alam bawah sadar seseorang. Kata atau kalimat yang terucap dalam keseleo lidah bukan suatu hal yang keluar secara asal atau tidak bermakna, justru sebaliknya, itu menyimpan makna dan dapat diinterpretasi.

Merujuk pada Basarah, jika benar penggunaan kata “musuh terbesar Pancasila” oleh Yudian adalah keseleo lidah, maka dalam Freudian Slip itu dipahami sebagai suatu kata yang selama ini kemungkinan besar telah terrepresi dalam diri Yudian.

Sebelum viral karena pernyataan tersebut, sebagaimana dicatat oleh Ketua GP Ansor Bangkalan, Hasani Bin Zuber, Yudian juga pernah disorot atas kebijakannya sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Kalijaga Yogyakarta.

Pertama, Yudian pernah melarang mahasiswi memakai cadar dengan alasan demi menjaga ideologi Pancasila.

Kedua, Yudian dan tim penguji meloloskan disertasi berjudul “Konsep Milk Al Yamin Muhammad Syahrur sebagai Keabsahan Hubungan Seksual Nonmarital” karya Abdul Aziz. Disertasi itu sendiri menuai kontroversi karena menyebut ajaran Islam menghalalkan hubungan seksual di luar pernikahan.

Menimbang pada hal tersebut, terdapat indikasi bahwa Yudian sepertinya begitu berseberangan dengan bagian paham tertentu dalam Islam. Lalu, atas kata “musuh terbesar” yang dikemukakannya, boleh jadi itu merujuk pada paham tertentu tersebut.

Konteks hal tersebut juga diperkuat dengan pernyataan Yudian dalam klarifikasinya yang mencontohkan kelompok agama yang dimaksudkannya adalah mereka yang memandang Pancasila sebagai thogut.

Artinya, alih-alih sebagai dalih pembelaan, menyebut pernyataan Yudian sebagai keseleo lidah justru dapat menjadi “bumerang” yang semakin meruncingkan pernyataan tersebut.

Contrast Effect dan Piagam Jakarta

Tidak hanya terdapat persoalan keseleo lidah saja, dengan menggunakan pisau analisis psikologi politik, kita dapat menemukan bahwa terdapat dimensi politik dan pertengkaran sejarah yang bersemayam di balik pernyataan Yudian tersebut.

Jikapun Yudian bermaksud membendung paham Islam tertentu, seperti kelompok yang ingin mendirikan negara Islam untuk terus tumbuh, itu sebenarnya adalah suatu hal yang tidak mungkin. Karena secara sejarah, umat Islam mestilah memiliki bayangan atas kejayaan pemerintah Islam di masa lalu. Ini disebut sebagai “recalling the past” – memanggil kembali ingatan masa lalu – atau bahasa gaulnya “kangen”.

Dalam sejarah kemerdekaan Indonesia, sebelum terkenalnya Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), terdapat pula organisasi Islam lain yang ingin mengangkat kembali ingatan kejayaan tersebut. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno misalnya, pimpinan gerakan Darul Islam sekaligus Imam dan Presiden Negara Islam Indonesia, Kartosuwiryo mengusung gerakan yang ingin menegakkan negara Islam.

Tidak hanya itu, sebagaimana diketahui, Pancasila yang saat ini berada di pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 adalah revisi dari Piagam Jakarta, di mana pada awalnya, sila pertama mengatur mengenai kewajiban penerapan syariat Islam. Artinya, memori akan umat Islam yang pernah berkorban atas terbentuknya Pancasila tentu saja akan tetap tumbuh.

Dalam tesis Imam Besar Front Pembela Islam, Habib Rizieq Shihab yang berjudul “Pengaruh Pancasila terhadap Penerapan Syariat Islam di Indonesia”, memori mengenai adanya kebesaran hati kelompok Islam dalam mengubah sila pertama juga dikupas secara mendalam.

Konteks adanya gerakan ataupun semangat dalam mengangkat kembali kejayaan pemerintahan Islam dan peran kelompok Islam dalam Piagam Jakarta tersebut dapat kita pahami melalui pandangan Taqiyuddin An-Nabhani dalam kitab Daulah Islam dan Mafahim Hizbut Tahrir. Menurutnya, umat Islam saat ini tidak tertarik dengan konsep pemerintahan Islam atau khilafah karena tidak memiliki pengalaman dengan pemerintahan Islam.

Oleh karenanya, berbagai gerakan dan semangat tersebut, sepertinya adalah jawaban atas pandangan Taqiyuddin, bahwa itu adalah upaya untuk kembali mengangkat memori masa lalu, agar umat Islam dapat menerima konsep pemerintahan Islam.

Kemudian, terjadinya recalling the past tersebut dapat kita pahami melalui temuan psikologi empiris, yakni bias kognitif yang disebut dengan contrast effect atau efek kontras. Bias tersebut adalah apa yang memungkinkan kita untuk dapat mengenal dan menilai terkait adanya perbandingan atas sesuatu.

Bias tersebut umumnya terjadi apabila kita menjumpai suatu hal yang kontras, baik dirasa lebih baik ataupun lebih buruk dengan pengalaman atau ingatan sebelumnya.

Singkat kata, tetap munculnya paham pemerintahan Islam, sebenarnya dapat dipahami sebagai suatu bentuk dari ketidakpuasan kelompok masyarakat tertentu atas kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang tengah terjadi saat ini.

Atas itu pula, gagasan untuk mengangkat kembali pemerintahan Islam dihadirkan sebagai solusi alternatif.

Tidak hanya terkait adanya memori ingatan masa lalu yang kembali diangkat, konteks masalah ini juga sebenarnya menunjukkan bahwa pemerintah sampai saat ini telah gagal dalam menarasikan bahwa Pancasila adalah falsafah negara yang dapat mengakomodasi keinginan masyarakat akan kebaikan, keadilan, dan kesejahteraan.

Dengan demikian, jika kegagalan narasi tersebut tidak dievaluasi dan memilih jalan pintas seperti melempar isu radikalisme, maka pernyataan-pernyaatan seperti Yudian nampaknya akan terus berulang di kemudian hari. (R53)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.