Support Us

Available for Everyone, funded by readers

Contribute
E-Book
Home > Data Politik > Ketimpangan Ekonomi Picu Radikalisme

Ketimpangan Ekonomi Picu Radikalisme


S13 - Sunday, May 14, 2017 10:00
Faisal-Basri-15-1-2017-32||2465521311_4d20375189_b

0 min read

Menurut Faisal, kelompok miliarder di Indonesia mampu meraup dua pertiga kekayaannya dari praktek bisnis di sektor kroni (crony sectors), yang dimungkinkan karena kedekatan dengan kekuasaan. Oleh karena itu tidak mengejutkan jika crony-capitalism index Indonesia bertengger di peringkat ketujuh di dunia. Posisi Indonesia pada tahun 2016 itu memburuk dibandingkan tahun 2007 dan 2014.






PinterPolitik.com

Radikalisme dan diskriminasi sosial akhir-akhir ini kembali merebak di Indonesia. Ekonom Universitas Indonesia Faisal Basri berpendapat bahwa hal itu merupakan akibat kegagalan pemerintah mempersempit ketimpangan ekonomi antara si kaya dan si miskin. Menurut Faisal Basri, pertumbuhan ekonomi yang bisa dijaga di atas 5 persen sepanjang tahun lalu, dinilai tidak berkualitas karena rasio gini yang semakin buruk.

Faisal Basri mengungkapkan hal tersebut melalui hasil riset yang dipublikasikan melalui blog-nya. Faisal Basri menyebut pemerintahan Jokowi mengklaim berhasil mengurangi tingkat ketimpangan sebagaimana tercermin dari penurunan rasio gini. Bahkan pada Maret 2016, rasio atau nisbah gini sudah turun di bawah 0,4, yang berarti tingkat ketimpangan tergolong baik.

"Namun perlu diingat, nisbah gini yang dihitung oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tidak mengukur tingkat ketimpangan pendapatan (income inequality) maupun ketimpangan kekayaan (wealth inequality)," kata Faisal.

Faisal mengatakan bahwa BPS menghitung rasio gini berdasarkan data pengeluaran yang diperoleh dari Survei Sosial Ekonomi Nasional. Survei tersebut dipastikan menyajikan ketimpangan pengeluaran yang sudah tentu lebih rendah ketimbang ketimpangan pendapatan maupun ketimpangan kekayaan. Karena perbedaan konsumsi orang terkaya dibandingkan konsumsi orang termiskin cenderung jauh lebih kecil dibandingkan perbedaan pendapatan dan kekayaannya.

Faisal yang pernah menjabat sebagai Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi (Migas) menuturkan, peraga yang paling tepat digunakan pemerintah untuk melihat ketimpangan secara lebih riil adalah Data Pengeluaran yang juga dirilis BPS.

Ia menyebutkan bahwa berdasarkan data tersebut kelompok 20 persen terkaya menyumbang 47 persen pengeluaran, sedangkan kelompok 40 persen termiskin hanya 17 persen dengan kecenderungan menurun dan stagnan dalam enam tahun terakhir.

Faisal kemudian membandingkan dengan data kekayaan yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan Swiss, Credit Suisse. Credit Suisse menyebut bahwa 1 persen orang terkaya di Indonesia menguasai 49,3 persen kekayaan nasional.

"Konsentrasi kekayaan pada 1 persen terkaya di Indonesia terburuk keempat di dunia setelah Rusia, India, dan Thailand. Jika dinaikkan menjadi 10 persen terkaya, penguasaannya mencapai 75,7 persen," jelasnya.

Menurut Faisal, kelompok miliarder di Indonesia mampu meraup dua pertiga kekayaannya dari praktek bisnis di sektor kroni (crony sectors), yang dimungkinkan karena kedekatan dengan kekuasaan. Oleh karena itu tidak mengejutkan jika crony-capitalism index Indonesia bertengger di peringkat ketujuh di dunia. Posisi Indonesia pada tahun 2016 itu memburuk dibandingkan tahun 2007 dan 2014.

Faisal kemudian mengutip Ibnu Khaldun bahwa pembangunan berkualitas tak dapat dicapai kecuali melalui keadilan. Kemampuan untuk menciptakan keadilan tersebut merupakan standar penilaian keberhasilan kepemimpinan. Jika rasa keadilan semakin terusik, maka harmoni sosial akan terganggu, yang berpotensi meningkatkan ketegangan sosial dan politik seperti yang terjadi saat ini.

Persoalan yang kemudian digarisbawahi Faisal adalah masalah pendapatan kerja. Kenaikan upah minimum setiap tahun, dinilai Faisal tidak mampu meningkatkan kesejahteraan pekerja. Lantas, bagaimana kaum pekerja menyiasati hidup dalam tekanan yang semakin berat menurut Faisal?

Menurut Faisal, hal pertama adalah akan lebih banyak anggota keluarga yang masuk pasar kerja.

"Sangat boleh jadi itu termasuk anak-anak yang terpaksa drop out dari sekolahnya untuk menopang kehidupan keluarga. Maka tak heran tingkat partisipasi angkatan kerja naik cukup tajam sejak 2014," katanya.

Hal kedua adalah bahwa pekerja harus mencari pekerjaan tambahan atau menambah jam kerja. Lebih dari seperempat pekerja Indonesia bekerja lebih dari 49 jam seminggu. Faisal mencatat jumlah pekerja keras Indonesia hanya kalah dengan Korea Selatan dan Hongkong.

"Terlalu miskin bagi mereka untuk menganggur alias too poor to be unemployed. Ditambah lagi mencari pekerjaan semakin sulit. Jika sebelum tahun 2010 mencari pekerjaan tidak sampai enam bulan, sejak tahun 2010 bertambah menjadi satu tahun atau lebih," jelas Faisal.

Faisal melanjutkan bahwa yang juga perlu diwaspadai adalah relatif tingginya penganggur di kalangan usia muda. Negara-negara di Timur Tengah yang mengalami gejolak politik pada umumnya ditandai oleh tingginya penganggur belia.

Hal inilah yang menyebabkan banyak dari orang-orang tersebut yang kemudian menerima ‘tawaran’  dari kelompok-kelompok radikal yang memberikan ‘tawaran’ bagi mereka. Dengan kata lain, kita bisa mengatakan bahwa masalah ‘perut’ adalah hal utama yang melahirkan konflik. Jika perut lapar, maka orang akan lebih mudah bertengkar.

Apa yang diungkapkan oleh Faisal Basri ini merupakan sebuah fenomena yang terjadi di masyarakat sekitar kita. Jika ketimpangan ekonomi dan jarak antara yang kaya dan miskin tidak diperkecil, maka tidak perlu diragukan bahwa radikalisme dan diskriminasi akan makin sering terjadi. Sampai kapan hal tersebut akhirnya bisa diselesaikan? Tentu saja kalau ketimpangan ekonomi kita dapat diperbaiki. Apakah bisa? Tentu saja kalau ada keinginan dan kerja keras, tidak ada hal yang mustahil. (CNN/S13)

Berita Terkait