PinterPolitik.com

Mosi tidak percaya yang dinyatakan mahasiswa kepada DPR ditengarai karena pengesahan Revisi Undang-Undang (UU) KPK dan rencana pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan RUU lain yang berpotensi merugikan banyak pihak. Dengan kata lain, DPR sebagai lembaga legislatif telah gagal dalam meramu kebijakan publik yang diharapkan oleh masyarakat.

Kegagalan DPR ini tidak hanya terjadi karena minimnya pelibatan masyarakat dalam merumuskan kebijakan, melainkan juga karena pemerintah belum menerapkan metode yang tepat dalam menghimpun dan menganalisis aspirasi masyarakat.

Alasan metodis ini sebenarnya sangat masuk akal. Anggota DPR merupakan pemenang di setiap daerah pemilihan yang kemudian secara normatif akan sebagai penyalur suara.

Persoalannya, secara normatif, para anggota DPR terpilih seharusnya mengetahui apa saja aspirasi dan merumuskan mana aspirasi yang harus diperjuangkan. Namun, dalam praktiknya, hal tersebut benar-benar tidak terjadi.

Imbasnya, kebijakan publik yang dibahas di rapat-rapat DPR hanya berkutat pada pandangan masing-masing anggota mengenai apa yang seharusnya dilakukan. Terlebih lagi, para anggota DPR adalah kader-kader yang harus menyuarakan kepentingan partainya masing-masing.

Artinya, masalah yang dihadapi adalah persoalan metodis dan integritas dari para anggota DPR. Mengenai hal ini, jawabannya sederhana, yaitu menggunakan teknologi yang disebut dengan Big Data.

Di Indonesia, Big Data sebenarnya telah diterapkan dalam politik oleh Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin pada Pilpres 2019. Menggunakan empat mesin Big Data, sentimen-sentimen positif dan negatif dalam masyarakat dikumpulkan dan dianalisis oleh algoritma. Efeknya, strategi kampanye yang tepat dapat dirumuskan. Hasilnya terbukti, Jokowi terpilih kembali sebagai presiden.

Pertanyaannya adalah, jika Big Data berhasil diterapkan dalam Pilpres 2019, mengapa tidak juga dalam merumuskan kebijakan publik, sehingga setiap aspirasi rakyat dapat diserap?

Mengenal Big Data

Untuk mempermudah memahami Big Data, bisakah kita membayangkan berapa tera byte data yang setiap hari berlalu lalang di internet? Atau, apakah kita dapat membayangkan berapa besar sistem penyimpanan untuk menampung data yang terus diproduksi setiap hari?

Tentu sangat banyak bukan. Lalu, apakah kita dapat membayangkan mengapa internet tidak error padahal diakses oleh seluruh orang di dunia ini?

Poinnya adalah, terdapat suatu hal yang menampung dan mengolah data yang sangat banyak itu untuk kita nikmati setiap hari, itulah yang disebut dengan Big Data.

Big Data dapat dirumuskan sebagai aset informasi bervolume tinggi (high-volume), berkecepatan tinggi (high-velocity), dan beraneka ragam (high-variety) yang menuntut bentuk pemrosesan informasi inovatif yang hemat biaya untuk peningkatan wawasan dan pengambilan keputusan.

Big Data inilah yang digunakan oleh berbagai media sosial ataupun industri untuk menyimpan dan mengolah data.

Pada perkembangannya, Big Data juga digunakan untuk kepentingan politik. Caranya dengan mengumpulkan like, shared, ataupun status yang kita update untuk melihat preferensi politik. Singkatnya, segala bentuk aktivitas kita di media sosial dikumpulukan dan dianalsisis untuk melihat preferensi politik kita.

Nantinya, itu digunakan sebagai referensi dalam membuat strategi kampanye. Strategi ini yang digunakan oleh Presiden Donald Trump di Amerika Serikat pada Pilpres 2016, dan keberhasilan Brexit di Inggris.

Tidak hanya untuk kepentingan politik, Big Data juga digunakan untuk merumuskan kebijakan publik. Untuk membuat kebijakan publik tentu memperhitungkan banyak variabel. Dengan adanya Big Data, variabel yang sangat banyak itu dapat dikumpulkan dan dianalisis dengan algoritma.

View this post on Instagram

Kemenangan Jokowi di Pilpres 2019 disebut karena Big Data. Baca artikel selengkapnya di pinterpolitik.com #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Sep 26, 2019 at 2:00am PDT

Penggunaan Big Data dalam Kebijakan Publik

Giovanni Azzone dalam tulisannya Big Data and Public Policies: Opportunities and Challenges (2018) memaparkan contoh keberhasilan Big Data dalam merumuskan kebijakan publik, yaitu proyek Casa Italia dan pembangunan infstruktur pengisian daya listrik untuk kendaraan listrik di Italia.

Proyek Casa Italia adalah kebijakan pencegahan risiko yang bertujuan mengurangi kerusakan bangunan jika terjadi gempa bumi di Italia.

Pada awalnya kebijakan penguatan bangunan di Italia didasarkan pada insentif pemerintah yang diberikan kepada masyarakat yang ingin memperkuat bangunan rumah mereka.

Akan tetapi, kebijakan ini justru membebani keuangan negara karena masyarakat banyak meminta insentif untuk penguatan rumah, dan harga material yang variatif di setiap daerah membuat insentif menjadi tidak merata.

Tidak hanya itu, masyarakat yang telah menguatkan bangunannya justru menjualnya dengan harga yang tinggi. Dengan kata lain, insentif dari pemerintah Italia hanya dijadikan sebagai modal ekonomi.

Big Data kemudian digunakan untuk menganalisis 18 juta bangunan di Italia. Hasilnya ternyata bangunan yang memiliki risiko kerusakan tinggi berjumlah 550.000. Berdasarkan data ini, pemerintah Italia dapat mendistribusikan anggaran mereka untuk bangunan yang memang benar-benar membutuhkan dan mengurangi beban anggaran.

Proyek berikutnya yang menggunakan teknologi ini adalah pembuatan infrastruktur pengisian daya listrik untuk kendaraan listrik.

Pada awalnya, proyek tersebut diperkirakan memakan biaya investasi sebesar € 1 juta atau sekitar Rp 15 miliar dalam kurs sekarang. Akan tetapi, perkiraan ini ditentang oleh para pengusaha swasta dengan alasan jumlah kendaraan listrik yang beredar tidak banyak. Di sisi lain, untuk menyukseskan penjualan kendaraan listrik, harus adanya tempat mengisi daya ketika kendaraan akan atau telah kehabisan daya.

Untuk menyelesaikan masalah tersebut, Big Data digunakan untuk menganalisis 8.000 kota di Italia dan kebiasaan mobilisasi masyarakat. Hasilnya, ternyata anggaran yang dibutuhkan hanya sekitar 20 persen dari anggaran awal, yaitu € 200 ribu – sekitar Rp 3 miliar dalam kurs sekarang.

Butuh Big Data?

Pada proyek Casa Italia dan pembangunan infrastruktur pengisian daya listrik terlihat empat manfaat dari penggunaan Big Data dalam merumuskan kebijakan publik, yakni bersifat objektif atau tanpa kepentingan, meningkatkan efektivitas dan efisiensi, menghasilkan perumusan kebijakan yang tepat, dan menghemat anggaran.

Keempat manfaat tersebut sebenarnya tidak hanya dirasakan dalam perumusan kebijakan publik, tapi juga dalam strategi politik.

Pengakuan Ketua TKN Jokowi-Ma’ruf, Erick Thohir yang menyebutkan bahwa dengan Big Data mereka dapat mengetahui preferensi pemilih dan dapat menentukan kebijakan apa yang harus dilakukan untuk merebut hati pemilih, adalah salah satu contoh bagaimana penggunaan metode ini bisa mencapai tujuan yang diinginkan.

Hal ini karena sentimen-sentimen masyarakat dalam media sosial dapat terekam secara keseluruhan, yang kemudian dianalisis dengan algoritma untuk menentukan kebijakan apa yang harus dilakukan.

Melihat keberhasilan penggunaan Big Data dalam perumusan kebijakan publik di Italia dan Pilpres 2019, timbul pertanyaan, mengapa pemerintah tidak menerapkan Big Data dalam merumuskan kebijakan publik di Indonesia?

Padahal, jika diterapkan, keempat manfaat tersebut dapat dinikmati. Di sisi lain, pemerintah akan memiliki posisi yang baik di dalam masyarakat karena menerapkan kebijakan yang benar-benar dibutuhkan.

Terdapat dua alasan utama atas hal tersebut, dan keduanya terkesan sangat politis.

Pertama, mark up anggaran tidak dapat lagi dilakukan jika ada Big Data.

Kedua, pemaksaan kepentingan partai politik sulit untuk dilakukan. Sudah menjadi rahasia publik, bahwa pembuatan kebijakan publik sarat akan nuansa bagi-bagi kepentingan dan bagi-bagi ekonomi.

Penerapan Big Data dalam merumuskan kebijakan publik akan membuat pemerintah terhindar dari pembuatan kebijakan yang berseberangan dengan aspirasi masyarakat seperti UU KPK, RKUHP, ataupun RUU bermasalah lainnya.

Akan tetapi, penerapan Big Data oleh DPR sepertinya belum menemukan titik cerahnya di Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari pergulatan kepentingan para anggota DPR yang merupakan kader-kader partai. Namun, tidak ada salahnya untuk berharap, mari menanti. (R53)

Mau tulisanmu terbit di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

[dropcap]G[/dropcap]ubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan menghadiri Konferensi Nasional Partai Gerindra di Sentul Internasional Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat. Saat berpidato, ia berharap kemenangannya di Jakarta bisa dirasakan oleh pasangan capres-cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno pada Pilpres 2019 nanti.

Wasli, eyke speechless. Kok bisa? Iya bisa lah cuy! Soalnya kan kalau Anies berharap seperti itu, sama saja dia lagi berharap keajaiban bisa terjadi untuk yang kedua kalinya. Selain itu, secara tidak langsung Anies mengatakan Jokowi lebih unggul dibanding Prabowo dan saat ini petahana memang sedang berada di atas angin. Ahahaha.

Sebab, pada Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu kan banyak orang yang mengunggulkan dan mengakui kinerja pasangan Ahok-Djarot. Namun, hasil berkata lain pada putaran kedua mereka harus bertekuk lutut di hadapan pasangan Anies-Sandi. Wkwkwk.

Memang tidak salah sih gengs jikalau Anies berharap hal itu terulang lagi. Tapi, apa kalian yakin keajaiban yang diharapkan itu akan kembali terjadi? Hmmm, kalau menurut eyke sih nanti dulu  gengs. Soalnya Jokowi sampai hari ini masih dapat dikatakan belum melakukan kesalahan dalam bertutur atau bertindak yang fatal seperti yang dilakukan Ahok dulu. Betul apa betul?

Tetapi gengs, kalau menurut pendangan kalian sendiri gimana nih? Apa mungkin Jokowi akan dengan mudah ditundukkan oleh Prabowo-Sandi? Atau malah Prabowo-Sandi yang akan nunduk terus saat berhadapan dengan Jokowi? Wkwkwk.

Intinya mah gengs, dalam kesempatan berpidato di depan ribuan kader Partai Gerindra itu Anies optimis sekali apa yang terjadi di Jakarta akan terulang di level nasional.

Ia pun menceritakan pengalaman di Pilkada Jakarta 2017 ketika elektabilitasnya dan Sandiaga sempat diremehkan. Akan tetapi, ia bersyukur karena kerja keras yang tuntas dan ikhlas dari para pendukungnya berhasil mengantarkannya merebut kursi DKI-1.

Anies juga berpesan agar para kader dan pendukung jangan pernah menganggap enteng pemilihan itu dan jangan pernah menganggap sepele proses politik karena di situlah arah perjalanan bangsa ini akan ditentukan.

Ea ea ea, manis banget bang.
Share on X

Gengs, sebenarnya Anies ngomong apa sih? Dia bilang arah perjalanan bangsa ini akan ditentukan. Tapi kok sampai hari ini bangsa kita begini-begini saja ya? Padahal nih eyke sudah serius banget loh menyikapi politik Indonesia. Tapi aduh aduh aduh. Sudahlah gengs, malas jadinya. Semoga saja deh para poltisi kita bisa memberikan yang terbaik untuk nasib bangsa ini  ke depannya nanti. (G35)

PinterPolitik.com

[dropcap size=big]K[/dropcap]alau tak ada aral melintang pabrik semen Rembang kiranya di bulan ini akan resmi dioperasikan PT Semen Indonesia (SI). Sudah terbayang target produksi di 2017 sebesar 1,9 juta ton semen dari kapasitas produksi sebesar 3 juta ton per tahun tercapai. Namun apa boleh dikata, nasib SI Rembang kini hanya menunggu keluarnya Kajian lingkungan hidup Strategis (KLHS) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Terbayang, seandainya polemik tidak terjadi, tentu kesejahteraan bersama yang dirasakan. Namun memikatnya kawasan pegunungan batu kapur di Rembang, yang berada di gugusan pegunungan Kendeng, dan terbentang di utara Jawa Tengah tak ayal menarik mata para pemburu kalsit (bahan baku semen). Jadi lumrah bila kawasan ini menjadi rebutan, negara dan swasta.

Di wilayah pegunungan Kendeng sendiri dari tahun 1995 sudah banyak dihuni oleh penambang swasta berbekal izin galian C yang dikeluarkan Pemprov setempat kala itu.

Tak ketinnggalan pabrik semen Rembang pun sudah berdiri megah di atas lahan seluas 50 hektare milik SI. Pembangunannya juga baru rampung pada 2016 kemarin. Namun sayang, kegiatan belum boleh dilakukan lantaran terkendala isu pelestarian lingkungan.

Bulan Maret kemarin sejumlah masyarakat Kendeng yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) datang ke Jakarta untuk unjuk rasa.

Mereka melakukan aksi nekat mengecor kaki dengan semen sebagai bentuk protes sekaligus menolak kehadiran pabrik semen Rembang.

Aksi puluhan warga tersebut sontak mendapat perhatian banyak pihak apalagi salah seorang demonstran, Patmi gugur setelah melakukan aksi. Patmi, menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit St Carolus, Jakarta lantaran penyakit jantung yang dideritanya.

Kematian Patmi itu juga menyedot perhatian pemerintah. Akhirnya, pihak istana mengimbau para demonstran untuk bersabar menunggu hasil KLHS dan meminta SI menghentikan kegiatannya.

JMPPK diinisiasi oleh seorang warga Pati, Gunretno. Lembaga swadaya masyarakat ini meyakini pabrik semen Rembang dan kegiatan pertambangannya bakal merusak sistem sungai bawah tanah Pegunungan Kendeng yang menjadi penanda kawasan bentang alam karst (KBAK) di area cekungan air tanah (CAT) Watuputih.

Benarkah begitu? Budi Sulistijo, pengamat AMDAL, menangkis opini tersebut. Menurutnya, penambangan di daerah CAT tetap boleh dilakukan secara hati-hati jika memang terbukti memiliki sumber air.

Sebaliknya, pelarangan pembangunan di wilayah CAT justru akan mematikan industri mineral nasional. “Kalau CAT dilarang ditambang, lalu bagaimana nasib industri mineral kita? Mati industri mineral nasional kita,” ujarnya pada April Lalu.

Menurutnya, salah satu contoh pembangunan infrastruktur di wilayah CAT adalah pembangunan Mass Rapid Transportation (MRT) di Jakarta. Selain itu, juga pembangunan tambang migas dan batu-bara yang semuanya juga berada di atas wilayah CAT.

Katanya juga tercatat saat ini ada sekitar 15 perusahaan semen yang beroperasi di atas wilayah CAT. Perusahaan tersebut antara lain Indocement Pati yang terletak di Kudus, Holcim Cibinong di daerah Bekasi dan Bogor, Indocement Cibinong (Bekasi dan Bogor). Kemudian Garuda Karawang (Bekasi), Indocement Palimanan (Cirebon), Semen Bima (Cilacap), Semen Tuban (Tuban), Holcim Tuban (Tuban dan Lasem).

Indocement Tarjun (Pagatan), Semen Rembang (Watu Putih), Semen Tonasa (Pangkajene Kepulauan), Semen Bosowa (Pangkajene Kepulauan). Dan juga Semen Padang (Solok), Semen CONCH (Palangkaraya-Banjarmasin), hingga Semen Baturaja (Baturaja).

Senada dengan Budi, Pakar Geologi dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Agus Hendratno mengatakan, penambangan karst atau batu gamping sebagai bahan baku semen di Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih, Rembang, Jawa Tengah, secara kualitas tidak bermasalah terhadap lingkungan.

Terkait penentangan, ini bukanlah hal baru bagi PT SI. Sebelumnya, pada 2014, perusahaan plat merah ini juga sempat mengajukan izin pendirian pabrik dan penambangan di Kabupaten Pati, namun rencana itu gagal. Sebabnya, JMPPK berhasil merangkul warga Pati untuk menolaknya. Maka itulah kemudian BUMN ini melirik Rembang.

Di tahun yang sama, penolakan serupa dialami perusahaan semen lainnya, yakni PT Sahabat Mulia Sakti (PT SMS) yang merupakan anak perusahaan PT Indocement. Namun belakangan, pada 2016, di tengah ramainya pro-kontra Semen Indonesia di Rembang, PT Asia Cement Pati (Semen Pati), yang juga anak perusahaan Indocement, berhasil mendapatkan izin kawasan tersebut. Saat ini Semen Pati tengah bersiap untuk melakukan investasi yang diperkirakan bernilai Rp7 triliun untuk pembangunan pabrik berkapasitas 4,4 juta ton di sana.

Kondisi inilah yang membuat sejumlah pihak menjadi bertanya-tanya, mengapa JMPPK sangat gencar menyerang SI, sementara perusahaan lain dibiarkan melenggang. Baik perusahaan yang sudah dua puluhan tahun menambang di Rembang, maupun grup lain yang siap membangun pabriknya di Pati.

Senada dengan Budi dan Agus, pertanyaan juga datang dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. “Pabrik yang di Rembang didemo, sementara yang di Pati dengan Indocement saya tidak melihat ada orang menentangnya. Ketika itu mulai saya pertanyakan kepada publik, kelompok kontra sinis lagi dan bilang bahwa kami juga menolak pabrik lain kok. Tapi, mana? Saya tanya, mana? Nggak pernah saya lihat itu muncul. kelompok penolak, yang orang-orang tahu, ya hanya ada di situ (Rembang),” kata Ganjar pada 30 Maret 2017.

Menangkis semua serangan yang tertuju kearahnya, Gunretno sontak menjawab. “Jangankan di Rembang, saya konsisten mengawal penolakan pabrik semen di manapun di Jawa Tengah,” kata Gun beberapa waktu lalu.

Hadir di acara Mata Najwa di Metro TV, Jakarta, Rabu 21 Desember 2016, Gun akhirnya mengaku penolakannya tersebut merupakan sikap yang lahir dari pengamatan terhadap dampak kehadiran pabrik semen di berbagai tempat. Ia menilai sepak terjang SI patut dicemaskan lantaran selalu menambang tanpa peduli dampaknya terhadap kehidupan masyarakat petani.

Pertarungan di Gunung Kendeng

Sebagai serangan pamungkas pihak SI pun angkat bicara, Sekretaris Perusahaan, Agung Wiharto mengatakan, pro-kontra pabrik semen di Rembang merupakan turunan dari persaingan bisnis industri semen di Indonesia. Dia menyiratkan bahwa BUMN tengah dikepung gempuran perusahaan semen asing, termasuk swasta nasional yang saham mayoritasnya dimiliki asing.

Bila ditotal, tahun 2017 ini kapasitas produksi Semen Indonesia (Semen Gresik, Semen Padang, dan Semen Tonasa) hanya 35%, sementara perusahaan semen asing maupun swasta sebesar 65%. Raksasanya adalah Indocement dan Holcim, sisanya pabrikan baru asal Tiongkok dan Thailand.

Indocement sendiri merupakan pemain lama, gabungan antara swasta nasional di bawah bendera Grup Salim dengan Heidelberg Cement Group, Jerman sebagai pemegang saham mayoritasnya. Sementara Holcim Indonesia, yang awalnya bernama Semen Cibinong, saham terbesarnya dimiliki Holcim Swiss.

Soal penguasaan pasar, Semen Indonesia kini memegang market share 42%. Angka yang menggiurkan untuk diincar dan diperebutkan, baik oleh pemain baru maupun pabrikan lama yang telah mapan.

Sementara Holcim, misalnya, telah membangun dua pabrik di Kabupaten Tuban yang notabene markas besar SI. Di sana, SI memiliki empat pabrik berbendera Semen Gresik, yang kapasitas produksinya lebih dari 12 juta ton per tahun. Sementara Indocement bersiap membangun pabrik di Pati dengan kapasitas produksi 4 juta ton, di lokasi yang sama saat SI ditolak.

Mungkin inilah yang membuat SI ngotot melanjutkan pembangunan pabrik semen di Rembang kendati menghadapi banyak gugatan hukum. Selain itu, investasi Rp5 triliun pun terlanjur diguyur.

Akhirnya, program pembangunan infrastruktur yang dicanangkan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerlukan kebutuhan bahan baku penunjang guna mewujudkan visi tersebut. Saat ini, sebanyak 35-40% bahan baku utama pendukung pembangunan infrastruktur ditopang oleh semen dan baja.

Saat ini dirasa sangat mendesak merealisasikan tercapainya kemandirian produksi semen nasional untuk mencukupi kebutuhan pembangunan infrastruktur. Jika    Pemerintah gagal mendorong hal ini dikhawatirkan terjadi gejolak harga semen di pasar.

Gejolak harga itu otomatis berpengaruh terhadap pembangunan infrastruktur. Harga semen milik pemain asing dan swasta akan menjadi lebih mahal dibanding produksi nasional.

Inilah pertarungan yang tengah terjadi. Pertarungan di gunung Kendeng boleh dibilang telah memunculkan timbulnya kontradiksi di tengah masyarakat, khususnya warga desa, LSM dan pemerintah setempat. Persoalan ekologi memang penting. Namun tidak elok rasanya bila hanya dijadikan sampul pertarungan di gunung kapur? (Berbagai Sumber/T29)

PinterPolitik.com

“Maju di Pilgub Sumut? Wah, kalau aku maju, kalian milih gak?”

Demikian pertanyaan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad), Letnan Jenderal (Letjen) TNI Edy Rahmayadi, kepada wartawan seusai kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-98 tahun 2017 di Stabat, Sumatera Utara (Sumut), Kamis (4/5).

Ditanya pertanyaan seperti itu, para wartawan yang hadir pada kegiatan tersebut serentak menjawab, “Kami akan pilih jenderal!”

Pembicaraan yang awalnya kelakar itu pun berlanjut ungkapan serius dari Letjen Edy. Pria yang juga Ketua Umum PSSI itu ingin mencari petunjuk Yang Maha Kuasa terlebih dahulu sebelum memutuskan kemungkinan dirinya maju menjadi kandidat di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sumut tahun depan.

“Ya, harus istiqoroh dulu. Karena semuanya sudah diatur sesuai ketentuan yang digariskan Allah SWT,” ungkap Edy.

Meski Edy belum secara tegas mendeklarasikan diri untuk maju sebagai kandidat, bukan berarti dia tidak punya modal dukungan massa. Februari lalu, Organisasi Masyarakat Satuan Tugas (Satgas) Joko Tingkir, melalui ketua umumnya, Sukirmanto, menegaskan dukungannya pada Letjen Edy.

“Joko Tingkir adalah paguyuban warga Jawa di Sumatera Utara yang telah terbentuk di 30 kabupaten/kota dan saat ini mempunyai sebanyak 900 ribu kader, dan kami siap mendukung Pak Edy Rahmayadi untuk maju menjadi calon Gubsu (Gubernur Sumut),” ungkap Sukirmanto, Senin (27/2), seperti dilansir dari Waspada.

Mimpi Dua Bupati Petinggi Partai

Tidak hanya Edy sejumlah nama lain juga hangat diperbincangkan bakal maju dalam Pilkada Sumut 2018 yang pencoblosannya akan digelar 28 Juni 2018. Setidaknya dua orang bupati di Sumut telah menyatakan diri siap menjadi kandidat calon gubernur. Mereka adalah Bupati Simalungun, JR Saragih, dan Bupati Langkat Ngogesa Sitepu.

Lain dengan Edy yang masih malu-malu, Februari lalu, JR Saragih yang juga Ketua DPD Partai Demokrat Sumut, menyatakan terang-terangan bahwa dia siap maju di pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumut mendatang.

“Karena dorongan dari teman-teman juga. Saya percaya, kalau teman-teman mendukung, saya akan maju. Karena niat saya adalah bukan merebut jabatan, tetapi untuk membangun daerah, pasti siap,” kata JR Saragih, Senin (2/2) seperti dilansir dari Sumut Pos.

Bak gayung bersambut, dua bulan setelah JR Saragih menyatakan niatnya, dukungan datang dari organisasi United Evangelical Mission (UEM), sebuah organisasi himpunan gereja Kristen Protestan. Di Sumatera Utara beberapa gereja yang masuk perhimpunan ini antara lain  BNKP, HKBP, GKPA, HKI, GKPI, GKPS, GBKP, GKPPD, dan GKI.

“Kami yang tergabung di United Evangelical Mission (UEM) mendukung Bapak JR Saragih untuk dapat memimpin Sumatera Utara dengan semangat yang baru sehingga dengan terpilihnya Bapak JR Saragih nantinya bukan hanya di wilayah Simalungun saja melainkan Provinsi Sumatera Utara,” ujar Pimpinan Huria Kristen Indonesia (HKI), Majalo Pahala Hutabarat, Senin (17/4), seperti dilansir dari Tribun Medan.

Seolah tidak ingin tertinggal gerbong kereta, menyusul akhir Maret silam, Ngogesa Sitepu, yang juga Ketua DPD Partai Golkar Sumut, dikabarkan akan turut meramaikan bursa calon gubernur di Pilkada Sumut 2018.

“Sebagai partai pemenang Pemilu 2014 di Sumut, Golkar tak mungkin melirik calon gubernur dari partai atau tokoh lain. Sudah hampir dipastikan Partai Golkar usung calon sendiri untuk Pilgubsu 2018, yakni Ngogesa Sitepu,” ujar Sekretaris DPD I Golkar Sumut, Irham Buana Nasution, Kamis (30/3), seperti dilansir Metro24jam.

Pencalonan ini bukannya tidak terduga, pada bulan Februari lalu, organisasi sayap karyawan Golkar Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) sudah terlebih dahulu menyatakan dukungannya kepada Ngogesa.

“Pada kesempatan ini Depicab (Dewan Pimpinan Cabang) SOKSI se-Sumut mengusung Ngogesa Sitepu, Bupati Langkat yang juga Ketua DPD Partai Golkar Sumut untuk maju ke pencalonan Pilgubsu 2018-2022. Kegiatan ini untuk penguatan pengkaderan SOKSI, yang juga perjalanan misi untuk mendukung calon Gubsu dari Partai Golkar,” ucap Ketua Dewan Pimpinan Daerah SOKSI Sumut, Indra Alamsyah, Kamis (23/2), seperti dilansir dari Jurnal Asia.

Siap-siap Mencari Koalisi

Selain mereka bertiga, sejumlah nama juga dikabarkan bakal merangkak maju di Pilkada Sumut 2018. Nama Maruarar Sirait atau yang akrab dipanggil Bang Ara kabarnya santer bakal diusung PDIP. Nama bang Ara melesat setelah menjadi pimpinan tim pemenangan Jokowi-Jusuf Kalla di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014. Bang Ara juga sempat disebut akan diangkat jadi menteri di Kabinet Kerja. Namun Jokowi urung melaksanakannya.

Saat ini PDIP belum mendeklarasikan siapa tokoh yang akan mereka usung di Pilkada Sumut 2018. Si moncong putih itu mengumumkan bahwa mereka hanya baru membuka bursa calon gubernur. Meski demikian Wakil ketua DPD Partai Golkar Sumut, Rolel Harahap, berharap Golkar dan PDIP Perjuangan bisa berkoalisi. Menurut Rolel, koalisi tersebut sangat mungkin terjadi karena saat ini relasi Golkar dan PDIP cukup mesra. Keduanya menjadi partai utama pendukung pemerintah Jokowi-Jusuf Kalla. Menurutnya juga, relasi itu akan menjadi lebih kuat lagi  apabila paslon usungan bersama di Pilkada Sumut 2018 nanti terpilih.

“Cukuplah Pilgubsu 2008 dan 2013 jadi pelajaran, kedua partai ini kalah mengusung paslon masing-masing. Golkar sudah ada tokohnya, yaitu pak Ngogesa Sitepu, tinggal PDI Perjuangan kan juga banyak figur yang pantas,” ujar Rolel, Minggu (16/4), seperti dilansir dari Tribun Medan.

Di sisi lain, nasib petahana gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi masih belum jelas juntrungannya. Hingga saat ini partai Nasdem belum memastikan apakah mereka akan mengusung Tengku Erry Nuradi yang juga Ketua DPW Nasdem Sumut tersebut. Sementara itu, partai Gerindra dikabarkan ingin mengusung Gus Irawan Pasaribu yang juga Ketua DPD partai Gerindra Sumut.

“Sampai hari ini kami (Gerindra) masih terus mengenalkan sosok Pak Gus ditengah-tengah masyarakat Sumut, khususnya Kota Medan. Di internal DPD mencalonkan Pak Gus sebagai Cagubsu. Kita optimis sosok beliau masih akan diusung oleh partai,” kata Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerindra Kota Medan, Bobby O. Zulkarnain, seperti dilansir dari Sumut Pos, Rabu (15/3).

Ramai. Satu kata yang cukup menggambarkan situasi menjelang diselenggarakan Pilkada Sumut mendatang. Jika pemilihan berjalan lancar, paslon terpilih akan menjadi gubernur dan wakil gubernur ke-19 Sumut.

Awas Korupsi!

“The struggle of man against power is the struggle of memory against forgetting”

Terlepas dari hiruk-pikuk yang terjadi, tampaknya perkataan penulis kelahiran Ceko, Milan Kundera, tersebut yang sedang diperjuangkan warga Sumut demi meredam keramaian elit di ‘atas’ yang seolah melupakan sejarah pimpinan provinsi Sumut yang kerap diselimuti korupsi.

Pada Rabu (25/4) silam, puluhan guru honorer di Simalungun melancarkan demonstrasi untuk memprotes kebijakan JR Saragih yang menunda penggajian mereka selama enam bulan. Selain itu, menurut mereka, JR Saragih juga kerap melakukan pemecatan sepihak terhadap para guru.

Di depan kantor DPRD Sumut, salah seorang guru peserta demonstasi mengatakan, “Jadi Bupati saja sudah kejam seperti ini. Kalau nanti jadi calon Gubernur Sumut, mau gimana lagi. Gak usah lah kita pilih.”

Ratusan Guru Honorer Gelar Demo di Gedung DPRD Sumut https://t.co/BIuIz9lLHk pic.twitter.com/ccqQNTaYaN

— METRO TV (@Metro_TV) April 28, 2017

Usut punya usut, protes dari para guru tersebut masih terkait dengan kasus dugaan korupsi yang menimpa JR Saragih yang menjadi Bupati Simalungun sejak April 2016 lalu. JR Saragih diduga terlibat kasus dugaan korupsi penyalahgunaan dana kesejahteraan guru swasta dan honorer senilai Rp 1,27 miliar. Sementara itu, JR Saragih sudah menghadapi tiga laporan dugaan korupsi dan dua dugaan suap yang masuk ke meja pengaduan KPK.

Ketua KPK, Agus Rahardjo, saat ditemui wartawan seusai mengisi acara di Universitas Sumatera Utara (USU), Medan, Jumat (7/4), mengatakan bahwa kasus yang menimpa JR Saragih adalah kasus mangkrak.

“KPK perlu berkoordinasi dengan pihak Kepolisian dan Kejaksaan. Saya baru mengetahui ada kasus yang mangkrak terkait Bupati Simalungun JR Saragih,” kata Agus, seperti dilansir dari Bareskrim.com.

Ngogesa Sitepu juga bukannya tak bercelah. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI menyebutkan, terdapat temuan dan pelanggaran terhadap penggunaan keuangan di Kabupaten Langkat yang pelaksanaannya dilakukan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Menurut Ketua DPD LSM Perjuangan Keadilan Sumatera Utara (Sumut), Agustinus Riza Kaban, Ngogesa diduga tidak memahami tugas pokok dan fungsinya sebagai bupati. Riza juga menganggap Ngogesa tidak tegas terhadap pimpinan SKPD. Tiap tahun anggaran (TA), selalu ada temuan dan pelanggaran pada LHP BPK–RI.

Riza menyebutkan, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA 2016, anggaran yang dikucurkan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat sebesar Rp 234.224.830.027, yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 96.334.187.500, diperuntukan membayar belanja pegawai yaitu Belanja Gaji dan Tunjangan serta Belanja Langsung sebesar Rp137.880.642.527.

Namun, menurut Riza, pada Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Langkat TA 2016 pada Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin, anggaran yang dihabiskan sebesar Rp 350.920.500, sedangkan pencapaian kinerjanya sebesar hanya sebesar 46 persen.

“Sangat jelas pada Tahun Anggaran 2016 Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat diduga membuat dan melaksanakan program kerja yang asal -asalan serta dapat diduga terjadinya konspirasi yang merugikan terhadap anggaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat yang dapat mengarah kepada tindak pidana korupsi,” ujar Riza, seperti dilansir Metro24jam.com.

Jika melihat sederetan kasus dugaan korupsi yang menimpa kedua kandidat calon gubernur tersebut – dan tidak menutup kemungkinan kandidat lainnya juga memiliki kasus serupa, publik seolah dibawa kembali melihat mantan gubernur Sumut sebelum-sebelumnya. Setidaknya dua dari enam gubernur Sumut pasca Reformasi 1998 terbukti melakukan tindak pidana korupsi, yakni Syamsul Arifin dan Gatot Pujo Nugroho.

Korupsi APBD, Presiden Resmi Copot Gubernur Sumut Syamsul Arifin http://t.co/QT4EMn8b

— Sekretariat Kabinet (@setkabgoid) November 2, 2012

Syamsul Arifin merupakan Gubernur Sumut pertama yang dipilih secara langsung. Dia mulai menjabat tahun 2008 didampingi oleh Gatot Pujo Nugroho sebagai wakil gubernurnya. Namun belum sampai habis masa jabatannya, pada tahun 21 Maret 2011, Syamsul diturunkan dari kursi kuasa Sumut akibat tersandung korupsi yang dia lakukan saat dia menjabat bupati Langkat periode 2000-2007.

KPK menyatakan, korupsi tersebut dilakukan Syamsul bersama-sama dengan sejumlah pejabat Kabupaten Langkat bagian keuangan, seperti Buyung Ritonga, Surya Djahisa, Aswan Sufri dan Taufik. Atas ulah mereka tersebut, negara mengalami kerugian sebesar Rp 98,7 Miliar.

Karena itu, Mahkamah Agung (MA) menjatuhkan vonis pidana penjara selama 5 tahun dan denda sejumlah Rp. 500 juta subsidair 6 bulan kurungan.

Saat Syamsul mendekam di penjara, Gatot pun naik menjadi Gubernur Sumut hingga akhir jabatannya tahun 2013. Gatot mujur, pada Pilkada Sumut 2013, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut bersama Tengku Erry Nuradi sebagai wakilnya berhasil menyabet perolehan suara tertinggi. Tahun 2013 Gatot-Erry naik jabatan, namun lagi-lagi, gubernur Sumut tersandung korupsi, dan harus diberhentikan dari jabatannya.

Menurut keterangan KPK, Gatot disandung empat perkara.

Pertama, Gatot menyuap 3 hakim dan 1 panitera PTUN Medan yang melibatkan 2 pengacara. Kedua, Gatot dan istri keduanya, Evy Susanti, menyuap anggota DPR Patrice Rio Capella yang juga Sekjen Partai Nasdem. Ketiga, Gatot tidak memverifikasi penerima dana hibah. Dalam hal ini negara merugi sekitar Rp 2,2, miliar. Keempat, Gatot menyuap 5 anggota DPRD Sumut untuk melancarkan beberapa urusan.

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 161/Pid.Sus/TPK/2015/PN.JKT.PST Gatot dipidana penjara 3  tahun dikurangi masa tahanan, denda Rp 150 juta, dan subsidair 3 bulan kurungan, ditambah biaya Perkara Rp 10 ribu.

Masih satu rantai dengan kasus Gatot, pada Rabu (1/3) lalu, Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis 4 sampai 4,5 tahun penjara kepada 7 anggota DPRD Sumut. Mereka terbukti bersama-sama menerima suap Gatot terkait dengan pengesahan APBD hingga pembatalan pengajuan hak interpelasi.

Selengkapnya tentang #JejakKasus Gatot Pujo Nugroho dapat dibaca langsung di ACCH https://t.co/FbUMdFNpgm pic.twitter.com/Ugigoj8M10

— KPK (@KPK_RI) April 5, 2017

Perkara Korupsi Kepala Daerah

Kasus Syamsul dan Gatot ‘hanya’ dua contoh kasus korupsi yang dilakukan pejabat daerah. Berdasarkan data yang dihimpun KPK, hingga saat ini sudah ada 17 gubernur yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Sementara itu, dari sepuluh wilayah provinsi di sumatera, tujuh gubernurnya terkena kasus korupsi. Bahkan, pada tahun 2016, sebanyak 10 kepala daerah menjadi tersangka korupsi.

Sosiolog Selo Soemardjan jauh hari sudah memprediksi hal ini dengan membaca situasi politik pasca Reformasi 1998 dimana Indonesia menerapkan prinsip otonomi daerah. Menurutnya, melalui kebijakan tersebut kekuasaan menjadi terdesentralisasi namun hal tersebut juga menimbulkan efek samping: korupsi tidak saja akan berjalan secara konvensional ke atas atau hierarkis, namun akan merambat juga ke daerah-daerah secara ‘horizontal’.

Karena korupsi terlihat terjadi begitu masif dan menyebar, beberapa pihak menyebutkan bahwa korupsi di Indonesia telah menjadi budaya. Dalam hal ini, Selo tegas menolak anggapan itu. Pria yang dikenal sebagai Bapak Sosiologi Indonesia  lebih memandang korupsi sebagai suatu penyakit ganas yang menggerogoti kesehatan masyarakat.

Dia mengibaratkan korupsi seperti kanker yang setapak demi setapak menghabisi daya hidup manusia. Karena itu, yang harus dilakukan, adalah mencari obatnya. Balik lagi ke Sumut, memang Pilkada Sumut nanti bakal ramai, tapi akankah kursi kuasa di Sumut akan bebas dari penyakit korupsi?

(H31)

PinterPolitik.com

[dropcap size=big]S[/dropcap]aya sebetulnya sudah dari tahun lalu pingin pensiun, karena tidak mudah, apalagi seorang wanita menjadi ketua umum partai di republik ini. Pernyataan Megawati Soekarnoputri (Mega) yang dilontarkan di kantor DPP Banteng Muda Indonesia, Kamis (30/3) lalu, menghasilkan tanggapan dari berbagai pihak. Keinginannya ini, dinilai sebagai sinyal kuat akan mundurnya ketua umum PDIP yang telah 18 tahun memimpin.

Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menilai, sebagai tokoh politik, karir Megawati Soekarnoputri sudah mencapai puncak. Sehingga wajar bila Mega ingin pensiun dari dunia politik. Menurutnya, Mega telah memiliki ilmu yang paripurna di dunia politik. Karena itu, kini saatnya bagi Mega untuk masuk tataran yang lebih luas yaitu tataran kebangsaan. “Bagaimana menjalankan kehidupan bernegara, bagaimana berpolitik, itu semua bisa mengacu kepada beliau,” terangnya.

Tanggapan positif juga datang dari Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Ia mengapresiasi hak pribadi Mega yang sudah jenuh berpolitik. Tapi JK juga mengingatkan bahwa seorang ketua tidak ditentukan dirinya sendiri, melainkan oleh anggotanya. “Walaupun anggota itu anak-anak beliau atau (kader) sendiri. Jadi, kita tunggu saja keputusan Ibu (Mega) dengan pimpinan PDIP sendiri,” katanya di kantor Wapres, April lalu.

“Success without a successor is failure. Your legacy should not be in buildings, programs, and projects, your legacy must be in people.” ~ Myles Munroe

Di sisi lain, pengamat politik yang juga Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) Said Salahudin, tidak yakin kalau Megawati akan pensiun dalam waktu dekat, apalagi mendekati Pemilu Presiden (Pilpres) 2019. “Saya tidak yakin Ibu Mega akan pensiun  sebelum Pilpres,” katanya. Ia melihat, Mega sebagai tokoh sentral partai masih sangat dibutuhkan, sebab hanya dia yang mampu menyatukan faksi-faksi.

Komentar yang cukup pedas juga datang dari Permadi, mantan politikus senior PDIP ini menyangsikan niat Megawati untuk mundur dari jabatannya. Menurutnya, keinginan mundur Mega hanya sopan santun belaka. Apalagi, dari trah Soekarno belum ada sosok yang bisa menyamai kewibawaannya. Termasuk kedua anaknya, Puan Maharani dan Prananda Prabowo. Sementara Puti Guruh Soekarno, keponakan Megawati, tak pernah diberi kesempatan muncul.

Siapkah Kader PDI Perjuangan?

Menurut Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, keinginan mundur Mega sebelumnya memang tidak diterima oleh internal PDIP yang masih menginginkan kepemimpinannya, terutama untuk mengawal ideologi partai. “”Suasana kebatinan internal PDIP berharap Megawati tetap memimpin PDIP, sehingga jalan ideologi yang ditempuh mendapat pengawalan yang baik,” ungkapnya.

Meski begitu, Ketua Badan Pemenangan Pemilihan Umum (Bapilu) DPD PDIP Jawa Timur, Sonny T. Danaparamita mengatakan, pernyataan Mega untuk mundur ini tentu akan ditanggapi positif oleh pengurus partai. Ia juga memastikan keputusan itu tidak akan mempengaruhi kinerja partai yang telah solid hingga di akar rumput. “Saya memaknai pernyataan ketua umum sebagai motivasi kepada kader, bahwa segala hal memiliki dimensi ruang dan waktu,” katanya, Rabu (5/4).

Ia juga berpendapat, keinginan Mega untuk mengundurkan diri adalah perwujudan PDIP sebagai partai ideologis yang meletakkan kaderisasi dan regenerasi sebagai hal utama. Mantan Sekjen Presidium Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) ini, tak membantah jika kondisi obyektif di internal partai masih menempatkan Mega sebagai figur utama. Apalagi kongres partai sendiri yang secara aklamasi memilih Mega sebagai ketua umum.

“The greatest act of true leaders is what happens in their absence. True leaders make themselves unnecessary.” ~Myles Munroe

Hal yang sama dikatakan Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno, baginya keinginan pensiun juga sudah pernah disampaikan oleh Mega sebelumnya. “Seingat saya beberapa kali Ketum menyampaikan hal yang sama. Pernyataan tersebut dipahami kader sebagai upaya untuk memotivasi kader bekerja dan berkontribusi lebih besar kepada partai,” katanya.

Ucapan itu dimaknai kader PDIP kalau bukan kader yang hidup dari partai, melainkan kader yang menghidupi partai. Ada juga sinyal regenerasi yang disampaikan oleh Megawati. “Pernyataan tersebut dimaknai sebagai upaya mendorong proses regenerasi yang wajar, yang alami, dan mengingatkan kader bahwa segala sesuatu ada masanya. Ada waktunya di mana regenerasi adalah keniscayaan sejarah.

Menurutnya, kader PDIP kini menghadapi dua tantangan, yaitu menciptakan integrasi ke dalam dan melakukan adaptasi ke luar. Di matanya, Mega adalah sosok pemersatu PDIP. “Bagi kami, Bu Mega dan trah Soekarno berperan sebagai unsur pemersatu, perekat kebersamaan. Sedang jajaran pengurus adalah organ dinamis dengan berbagai kompetensi untuk menjawab berbagai tantangan yang muncul.”

Haruskah Trah Soekarno?

Walau beberapa pihak di eksternal partai, menyebut Jokowi cukup handal untuk menggantikan posisi Mega. Namun dari internal partai sendiri berpendapat bahwa pengganti yang pantas untuk menjabat sebagai ketua umum, harus juga berasal dari trah atau keturunan Soekarno. Menurut Hasto, PDI Perjuangan tidak bisa lepas dari ideologi Bung Karno, sosok proklamator yang juga ayah Megawati.

Dari hasil survei internal partai yang pernah dilakukan, Hasto mengungkapkan ada 84 persen kader yang menyatakan bergabung ke PDIP karena ingin menyatukan diri dengan ide, gagasan, dan cita-cita Bung Karno. “Sehingga Bung Karno dan Bu Mega sebagai perekat kesadaran dan motif, kenapa mereka mau bergabung dengan PDIP,” ujarnya di acara Satu Meja, Kompas TV.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang juga pengurus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Puan Maharani, menilai keturunan presiden pertama, Soekarno, adalah yang paling pantas memimpin partai banteng. Menurutnya, PDIP tak bisa dilepaskan dari kakeknya itu.

“The worst thing you can say about a leader is that on the day he or she left, the organization collapsed. When that happens, it means the so-called leader has sucked the place dry. He or she hasn’t built.” ~ Peter Drucker

“Buat kami, ini bukan masalah harus atau tidak harus. Tapi memang kulturnya sebagai partai ideologis, yang asalnya dari PNI Bung Karno. Tanyakan pada rakyat PDIP. Kalau yang ditanya bukan rakyat PDIP, pantas saja jawabannya tidak sesuai dengan yang menjadi kultur partai,” kata Puan dalam sebuah wawancara khusus.

Menurut Puan, kalaupun ia disebut sebagai calon penerus Megawati, proses tersebut tidak instan. Ia mengatakan telah berpengalaman sebagai Ketua Fraksi PDIP di Dewan Perwakilan Rakyat dan Ketua Badan Pemenangan Pemilu yang memenangkan PDIP dan Jokowi. “Kerja saya dalam 15 tahun ini diapresiasilah, dan ada buktinya. Jangan mengatakan cuma karena cucunya Bung Karno dan anak Megawati,” katanya.

Puan menyadari, ada keturunan Soekarno lain yang juga layak dijadikan penerus, yakni kakaknya, Prananda Prabowo dan sepupunya, Puti Guntur Soekarno. Saat ini, Prananda menjabat Kepala Ruang Pengendali dan Analisis Situasi PDIP. Adapun Puti duduk sebagai wakil rakyat di DPR. “Kakak saya lebih suka behind the scene, bukan orang yang mau tampil dan lebih introvert. Kalau Mbak Puti sebagai anggota DPR, jadi kami berharap sekarang fokus di DPR,” katanya.

Kandidat Putra Mahkota

Sebelumnya, nama Puan memang menjadi kandidat paling dijagokan, karena selama ini ia menjadi sosok sentral dalam PDIP. Namun belakangan, banyak kader yang meragukan kapasitas Puan bila tidak lagi mendapat perlindungan dari ibunya. Perlu diketahui, saat ini PDI Perjuangan banyak diisi oleh kader yang terkenal lantang bersuara. Jika salah sedikit saja, Puan akan menjadi sasaran tembak para kader tersebut.

Memudarnya nama Puan, diikuti dengan naiknya pamor anak kedua Mega dari suami pertama, yaitu Prananda Prabowo. Walau Puan mengatakan kakak tirinya ini lebih suka di belakang layar, namun pengaruhnya di dalam tubuh PDIP tidak bisa dianggap remeh. Bagi sejumlah kaum Marhaen, sosoknya dianggap sebagai keturunan ideologis Bung Karno yang ideal karena memahami pemikiran dan ideologi kakeknya.

Kandidat yang tak kalah kuat dengan Prananda, adalah Puti Guntur Soekarno. Cucu semata wayang dari putra sulung Soekarno ini sempat menjadi salah satu kandidat calon ketua DPD PDIP DKI Jakarta periode 2015-2020. Menurut Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo, tampilnya Puti mendapat apresiasi dari berbagai khalayak dan dinilai akan mampu memikat suara rakyat.

“Dari segi kemampuan, Puti merupakan salah satu kader muda potensial yang dimiliki PDIP. Dia tidak hanya salah satu cucu Soekarno, presiden pertama RI yang masih dicintai rakyat, tetapi juga sudah memiliki pengalaman di partai dan kini terpilih kembali menjadi DPR RI untuk kedua kalinya,” tukas Karyono, di Jakarta.

“Kita sekarang harus berani. Berani mengambil keputusan meninggalkan apa yang lama, berani memasuki apa yang baru.” ~ Ir. Soekarno

Tampilnya Puti juga menjadi obat kerinduan atas absennya sosok putra sulung Bung Karno, Guntur Soekarnoputra, di perpolitikan Indonesia. Menurut Puti, masuknya ia di dunia politik juga atas restu ayahnya. “Dari ketika saya dibesarkan, dengan banyak fase yang sudah saya lalui, tapi hanya ketika saya minta izin berkecimpung di dunia politik, wajah papa terlihat lebih bersinar,” akunya.

Menurut Puti, ayahnya rajin memberi masukan politik. Sepanjang hidupnya, Guntur memang tidak terjun ke dunia politik praktis, tetapi bukan berarti ia buta politik. “Saya memang tidak masuk ke politik praktis, tetapi saya menjadi pengamat politik yang aktif. Sebagai pengamat politik, saya tidak ketinggalan informasi soal perkembangan politik, dan saya bisa bergaul dengan siapa saja dari partai politik mana saja,” kata Guntur.

Walau saat ini PDI Perjuangan memiliki tiga pilihan putra mahkota yang sama-sama pewaris darah Bung Karno, namun Walikota Solo yang juga kader PDIP, F.X. Hadi Rudyatmo mengatakan, tak ada persaingan di antara keturunan Soekarno untuk mengisi jabatan tertentu di partai. “Tak ada yang berebut posisi, semuanya hak prerogatif Mbak Mega. Beliau yang menentukan.”

Hasto juga mengungkapkan, ada kesepakatan yang terjadi pada Kongres PDIP di Bali tahun 2015 lalu, bahwa Megawati akan mengusulkan penggantinya dan kongres yang akan menyatakan setuju atau tidak, terhadap calon yang diusulkannya itu. “Kongres yang lalu menetapkan, Ibu Megawati lah yang nantinya mengusulkan ketumnya, untuk ditetapkan di dalam kongres. Itu mekanismenya,” tegasnya. Jadi, siapa yang kira-kira akan dipilih Mega, apakah Puan, Prananda, atau Puti? Ketiganya sama-sama keturunan Bung Karno dan Bu Fatmawati, siapa yang lebih layak menurutmu?

(Berbagai sumber/R24)

PinterPolitik.com

[dropcap size=big]W[/dropcap]acana pemindahan ibukota negara kembali muncul ke permukaan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro sedang mengkaji kemungkinan ibukota Indonesia dipindahkan ke wilayah baru diluar pulau Jawa. Presiden Jokowi menargetkan ibukota akan dipindahkan ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Proyek pemindahan ini akan segera dijadikan proyek jangka panjang di pemerintahan Jokowi – JK.

Pengkajian tentang pemindahan ibukota ini akan ditargetkan selesai tahun ini, Bambang menyebut ada beberapa kota kandidat yang dinilai berpotensi untuk menjadi ibukota baru Indonesia, namun Bambang belum menyebutkan kota mana saja itu, hanya kota Palangkaraya saja yang baru diumumkan.

“Pokoknya harus di luar Jawa (untuk kandidat lainnya). Sudah, nanti malah munculin spekulan lagi,” kata Bambang usai menghadiri Regional Workshop on Country Safeguard System bersama Bank Pembangunan Asia atau Asian Development Bank (ADB) di Nusa Dua, Badung, Bali.

Dalam pandangan Bambang, kemungkinan yang paling realistis adalah hanya memindahkan pusat pemerintahan saja ke ibukota yang baru, sementara pusat bisnis sepertinya tidak mungkin untuk ikut dipindahkan karena lokasi bisnis ini tergantung permintaan pasar. Jika pusat pemerintahan saja yang dipindahkan, maka akan menumbuhkan pusat ekonomi baru jadi pusat ekonomi yang sekarang berjalan di Jakarta akan terus berkembang dan tidak ikut pindah ke ibukota baru.

Mendengar kabar tentang terpilihnya kota Palangkaraya sebagai calon kota yang akan dijadikan ibukota baru Indonesia, Gubernur Kalimantan Tengah, Sugianto Sabran menyatakan kesiapan Kalteng menjadi ibu kota negara.  Sugianto pun menyebutkan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah menyiapkan lahan seluas 500 ribu hektare (ha) untuk memfasilitasi wacana tersebut. Hal ini diungkapkannya saat bertemu dengan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro di Kantor Bappenas, Selasa (12/4) kemarin.

Bambang mengatakan tim Bappenas sedang menganalisis kriteria wilayah, kemudian kesiapan dan ketersediaan lahan, hingga sumber pendanaan untuk pembangunan ibu kota baru tersebut. Terkait munculnya nama Palangkaraya, sebagai kandidat ibu kota baru, Bambang mengatakan karena hal tersebut sebelumnya juga pernah digagas oleh Presiden pertama Indonesia, Soekarno.

Sejarah Pemindahan Ibukota Indonesia

Pada tahun 2015 lalu wacana pemindahan ibukota Indonesia sempat mencuat, namun kota Palangkaraya dikabarkan gagal menjadi pilihan. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) saat itu, Andrinof Chaniago mengatakan Palangkaraya dinilai sudah tidak layak karena daya dukung lahan yang tidak memadai.

Adrinof malah merekomendasikan kota lain di Kalimantan Tengah yakni Sampit (ibu kota Kabupaten Kotawaringin Timur) dan Pangkalan Bun (ibu kota Kabupaten Kotawaringin Barat) sebagai wilayah yang cocok menjadi sasaran pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan karena jaraknya yang lebih dekat dari Pulau Jawa sehingga tidak akan sulit untuk menjaga kesinambungan.

Pada tahun 1950-an Presiden Indonesia pertama, Soekarno, selalu bermimpi untuk menjadikan kota Palangkaraya sebagai ibukota Indonesia. Terpilihnya Palangkaraya menurutnya karena ertama Kalimantan adalah pulau terbesar di Indonesia dan letaknya di tengah – tengah gugus pulau Indonesia. Kedua, untuk menghilangkan sentralistik Jawa.

Selain itu, Soekarno menilai bahwa pembangunan di Jakarta dan Jawa adalah peninggalan bangsa Belanda. Terkait hak tersebut, Soekarno ingin membuat ibukota Indonesia itu dengan konsepnya sendiri, konsep yang lebih orisini Indonesia bukan peninggalan bangsa Belanda, hal tersebut bertujuan agar Indonesia dilihat sebagai negara yang mampu berdiri sendiri tanpa adanya pengaruh bangsa asing.

Desas desus Pemerintah Indonesia ingin memindahkan ibukota negara bukan hal baru bagi Indonesia, jika kembali melihat sejarah tercatat bahwa ibukota Indonesia sudah beberapa kali dipindahkan sejak kemerdekaan Indonesia diproklamirkan. Kemana sajakah lokasinya?

Yogyakarta, Jawa Tengah

Sejarah pindahnya Jakarta ke Yogyakarta terjadi setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Pakualam VIII mengirimkan surat ucapan selamat atas kemerdekaan itu. Tanggal 5 September 1945 Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Pakualam VIII menyatakan bergabung dalam NKRI. Keduanya merupakan penguasa lokal pertama yang menyatakan bergabung dengan Negara Kesatuan RI (NKRI).

Keamanan Jakarta sebagai ibukota terancam saat Belanda kembali datang ke Indonesia membonceng sekutu. Bahkan pada 29 September 1945, Belanda menduduki Jakarta. Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Pakualam VIII mengirim kurir ke Jakarta dan menyarankan agar ibukota pindah ke Yogyakarta pada 2 Januari 1946. Tawaran Sultan diterima dengan oleh Bung Karno. Lalu pada 4 Januari 1946 ibukota NKRI resmi pindah ke Yogyakarta.

Bukittinggi, Sumatera Barat

Bukittinggi pernah menjadi ibukota negara Indonesia. Pada tanggal 19 Desember 1948 kota Bukittinggi ini ditunjuk sebagai ibukota negara Indonesia setelah Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda atau dikenal dengan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI). Pemilihan daerah ini bukan tanpa alasan atau hanya asal – asalan. Kepindahan ibukota ini karena adanya Sjafrudin Prawiranegara yang pada masa itu memang disiapkan untuk memimpin pemerintahan darurat jika para pemimpin tertangkap.

Bireun, Aceh

Walau hanya seminggu, tahun 1948 Bireuen pernah menjadi ibukota negara Indonesia yang ketiga setelah Yogyakarta dan Bukittinggi jatuh ke tangan Belanda dalam agresi kedua Belanda. Soekarno hanya berada seminggu di Bireuen dan seluruh aktivitas pemerintahan Indonesia waktu itu dipusatkan di jantung kota. Pada waktu itu Soekarno menginap dan mengendalikan pusat pemerintahan RI di kediaman Kolonel Hussein Joesoef di Bireun. Presiden Soekarno terpaksa mengasingkan diri ke Aceh. Tepatnya di Bireuen, yang relatif aman. Secara geografis, Bireuen terletak di daerah perbukitan.

Memilih sebuah kota untuk dijadikan ibukota baru tidaklah mudah, sebuah kota harus memenuhi beberapa syarat agar bisa dinilai layak untuk dijadikan sebuah ibukota negara. Ada empat syarat untuk sebuah kota bisa dinilai layak menjadi sebuah ibukota negara, yaitu memiliki wilayah cukup luas untuk pengembangan pembangunan, tidak rawan bencana, memiliki infrastruktur memadai terutama jalanan yang luas, bandara dan stasiun kereta api yang berpotensi untuk mendorong secara cepat untuk pembangunan universitas yang dapat menjadi pusat kekuatan sosial dalam masyarakat mengontrol kekuasaan.

Namun apakah Presiden Jokowi benar – benar akan pindahkan pusat pemerintahan ke Palangkaraya? Seperti yang kita ketahui, Presiden Jokowi selama menjadi Presiden RI bertempat tinggal di Istana Bogor bukan di Istana Negara seperti Presiden – Presiden RI sebelumnya. Apabila pusat pemerintahan tidak di Jakarta lagi kemungkinan besar Jakarta juga banyak ditinggalkan para birokrat yang banyak berdomisili di sana.

Jika ternyata Presiden Jokowi nyaman di Istana Bogor, apakah Bogor juga kemungkinan menjadi salah satu kandidat kota yang akan dijadikan ibukota negara yang baru?

Ada apa dengan Jakarta?

Dengan ramainya wacana pemindahan ibukota, ada apa dengan Jakarta? Kenapa Jakarta tidak layak lagi menjadi sebuah ibukota negara?

Mungkin tagline Enjoy Jakarta! yang menjadi jargon andalan pemerintah Daerah Ibukota Jakarta untuk mempromosikan Jakarta hanyalah sebuah jargon iklan. Bagaimana bisa menikmati Jakarta? Karena pada kenyataannya yang sering ditemukan adalah macet di mana – mana, penuh sesak. Kota Jakarta dinilai sudah tidak layak lagi menjadi sebuah ibukota negara.

Problematika Jakarta selain macet adalah banjir, jumlah penduduk yang menetap dan sekedar bekerja di Jakarta tidak terkontrol, karena banyaknya penduduk baik yang memang itu penduduk Jakarta maupun penduduk kota tetangga yang mencari nafkah di Jakarta sehingga membuat lingkungan menjadi kumuh dan sesak. Selain itu juga sarana transportasi masih buruk pengelolaannya, belum lagi kejahatan yang masih merajalela.

Jakarta juga tidak memiliki tata ruang yang ideal layaknya sebuah ibukota negara, gedung – gedung dan pembangunan serta tata kelolanya tidak beraturan. Kacaunya sistem tersebut sepertinya berasal dari akar permasalahan di mana Jakarta memang tidak dirancang untuk menjadi sebuah ibukota negara. JP Coen dan Daendles memang tidak pernah mempersiapkan Jakarta sebagai megapolitan, apalagi menjadi sebuah Ibu Kota Negara.

Dari fakta sejarah kita bisa menilai, Jakarta hanyalah pusat dagang rempah rempah, di mana gudang transit ditempatkan dan ditimbun untuk sementara. Jakarta hanyalah pos sementara sebelum rempah rempah dari Maluku dikirimkan kembali menuju Eropa melalui tempo pelayaran berbulan-bulan lamanya.

Bahkan sepertinya keadaan Jakarta sekarang ini sudah diramalkan para Presiden Indonesia terdahulu. Mereka seperti sudah mengetahui bahwa akan tiba saatnya Jakarta menjadi tidak ideal lagi menjadi ibukota negara. Misalnya, Soekarno punya ide memindahkan ibukota ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah tahun 1957. Sementara Soeharto pernah menggagas pusat pemerintahan digeser ke sekitar Jonggol, Kabupaten Bogor.  Tapi niatan kedua Presiden tersebut tidak terealisasi.

Menurut Pakar Tata Kota Institut Teknologi Bandung (ITB), Denny Zulkaidi, Jakarta jadi semrawut dan padat sebenarnya bukan karena status ibukota yang melekat padanya. Tapi kegiatan – kegiatan perdagangan dan bisnis yang menjadikan Jakarta seperti ini. Kendati pun ibukota dipindah, Denny berpendapat bahwa tidak serta merta akan mengurangi beban berat di Jakarta. Karena sejatinya, bukan dari sisi pemerintahan lah yang membuat Jakarta padat dan semrawut.

Negara lain yang memindahkan ibukota negaranya

Pemindahan ibukota bukan hal yang aneh saat ini, bahkan ada beberapa negara yang sukses memindahkan ibukota negaranya. Contohnya Brazil, dalam kurun waktu 1763 hingga 1960, Rio de Janeiro menjadi ibu kota dan pusat negara Brasil. Namun predikat itu sudah berpindah ke Brasilia. Lalu Australia, selama berdirinya negara Australia, Melbourne menjadi ibu kota pertama sebelum akhirnya dipindahkan ke Canberra pada 1927 dan masih banyak negara lainnya.

Salah satu negara terdekat Indonesia juga sempat memindahkan ibukotanya, yaitu Malaysia. Malaysia memindahkan ibukotanya dari Kuala Lumpr ke Putrajaya sejak tahun 1999. Pemindahan ini dikarenakan Kuala Lumpur dinilai sudah tidak layak menjadi sebuah ibukota negara.

Belajar dari Malaysia dan negara – negara lain yang sukses memindahkan ibukotanya, apakah Indonesia juga bisa mengikuti jejak Malaysia? Atau pemindahan ibukota ini hanyalah tetap menjadi sebuah wacana? (A15)

PinterPolitik.com

[dropcap size=big]S[/dropcap]idang paripurna Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang membahas putusan Mahkamah Agung  (MA) mengenai pergantian pimpinan DPD, dilaksanakan April lalu. Seharusnya dalam sidang ini juga diagendakan pemilihan ketua DPD baru, namun merujuk putusan MA Nomor 38 P/HUM/2016 yang mencabut Peraturan DPD mengenai pemotongan jabatan, agenda pemilihan ketua DPD pun urung dilakukan.

Namun saat sidang yang dipimpin Wakil Ketua DPD Farouk Muhammad dan Gusti Kanjeng Ratu Hemas sedang berlangsung, tiba-tiba seorang anggota DPD asal Jawa Timur, Ahmad Nawardi, naik ke atas mimbar dan berteriak lantang, “Pimpinan sidang ini sudah demisioner. Tidak sah untuk memimpin sidang!” teriaknya. Kontan saja sidang menjadi ramai dan kacau balau. Aksi saling caci dan dorong antaranggota untuk mengambil alih podium pun terjadi, bahkan ada yang sampai terjatuh.

Protes Nawardi ini sebenarnya mengacu pada aturan tata tertib DPD No.1 tahun 2016 dan 2017, tentang tata tertib yang mengatur masa jabatan pimpinan DPD selama 2,5 tahun yang telah dibatalkan MA. Rabu, 29 Maret lalu, MA akhirnya mengeluarkan putusan yang mengabulkan permohonan uji materi Peraturan DPD No 1/2016 dan No 1/2017, terkait pemotongan masa jabatan pimpinan DPD dan pemberlakuan surut kepada pimpinan DPD yang menjabat.

Melalui putusan No 20P/HUM/2017 itu, MA memutuskan masa jabatan pimpinan DPD tetap lima tahun sesuai dengan masa jabatan keanggotaan. Pemberlakuan surut terhadap ketentuan itu bertentangan dengan UU No 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Akibat putusan yang tumpang tindih inilah, anggota DPD yang pro maupun kontra dengan putusan MA, menjadi adu mulut. Bahkan ada yang sampai melemparkan mikrofon. Akibat kekacauan tersebut, sidang paripurna di skors selama 30 menit dan secara aklamasi memutuskan Oesman Sapta Odang (Oso) sebagai Ketua DPD RI dan Nono Sampono serta Damayanti Lubis sebagai Wakil Ketua DPD RI.

Pentingkah Kinerja DPD?

Direktur Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi), Sebastian Salang, menyayangkan keributan yang dilakukan oleh para senator dihadapan publik. Menurutnya, kinerja DPD baru terdengar publik jika ada berita negatif saja, sementara masyarakat tidak mendengar satu pun kabar mengenai keberhasilan yang sudah dicapai DPD sejak didirikan tahun 2004.

Hal yang sama juga dikatakan oleh salah satu peneliti Formappi, Lucius Karus. Ia mengomentari kisruh yang terjadi di DPD sebagai akibat dari banyaknya anggota DPD yang juga bergabung dalam partai politik. Sehingga, DPD menjadi medan pertempuran untuk kepentingan partai, bukan kepentingan rakyat.

Padahal, awal terbentuknya DPD sebenarnya ditujukan untuk meningkatkan agregasi dan akomodasi aspirasi, serta kepentingan daerah-daerah dalam perumusan kebijakan nasional yang berkaitan dengan negara dan daerah. Selain itu, DPD juga diharapkan bisa memperkuat ikatan daerah-daerah dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan memperteguh persatuan kebangsaan seluruh daerah.

Namun dalam kenyataannya, keberadaan DPD ini seakan ada dan tiada. Sebab lebih banyak memperjuangkan kepentingan sendiri, bahkan hampir tidak ada sumbangan yang signifikan dalam menggairahkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi wajar bila banyak yang mulai mempertanyakan mengenai seberapa penting fungsi dan kinerja DPD bagi Indonesia?

Berdasarkan situs resmi DPD RI, ada tiga fungsi lembaga ini dalam pemerintahan, yaitu legislasi, pertimbangan, dan pengawasan pada bidang-bidang terkait. Sesuai dengan Pasal 22C dan 22D UUD 1945, DPD merupakan salah satu lembaga negara (lembaga legislatif) mempunyai tugas dan wewenang, sebegai berikut:

Mengajukan rancangan undang-undang ke DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah (pasal 22D ayat [1] dan [2]).

Mengawasi pelaksanaan UU yang berkaitan dengan otonomi daerah (pasal 22D ayat [3]).

Melakukan persidangan sedikitnya sekali dalam setahun.

Memberi pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN dan RUU yang terkait dengan pajak, pendidikan, dan agama.

Menerima hasil pemeriksaan keuangan negara dari BPK serta memberi pertimbangan kepada DPR tentang pemilihan anggota BPK (pasal 23E ayat [2]).

Dengan keberadaannya yang ‘tidak jelas’ serta hasil kerja yang tidak kelihatan, apakah sebanding dengan gaji yang mereka dapatkan? Berikut rincian gaji beserta tunjangan ketua dan anggota DPD:

Dari rincian gaji di atas, terlihat bahwa gaji dan tunjangan ketua serta wakil ketua alat kelengkapan DPD lebih besar, dibanding penghasilan ketua dan wakil ketua DPD. Ini dikarenakan, ketua dan wakil ketua DPD tidak memiliki tunjangan akomodasi dan penggantian biaya penggunaan telepon, seperti ketua dan wakil ketua alat kelengkapan. Ketua dan wakil ketua kelengkapan tersebut, bertugas sebagai panitia perancang UU yang menindaklanjuti maladministrasi dalam pelayanan publik, sehingga dianggap layak mendapat tunjangan lebih besar.

Pengamat komunikasi politik Universitas Indonesia Lely Aryani mengatakan, di dalam UU MD3 yang mengatur ketentuan MPR/DPR/DPD/DPRD, meskipun memiliki posisi yang sama dengan lembaga lain, namun peranan DPD tidak sekuat DPR. Pembatasan wewenang tersebut membuat DPD terkesan terpinggirkan dalam proses legislasi di parlemen.

Padahal sebagai perwakilan daerah di pusat, peran DPD seharusnya lebih luas dibanding DPR. “DPD tidak mempunyai kewenangan yang balance karena dibatasi, jadi mereka harus memperjuangkannya,” kata Lely di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Posisi DPD pun seakan tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan DPR, akibatnya peran DPD tidak jelas kewenangannya.

Bila DPR merupakan lembaga perwakilan berdasarkan aspirasi dan paham politik rakyat sebagai pemegang kedaulatan rakyat secara keseluruhan, sedangkan DPD merupakan penyalur keanekaragaman aspirasi daerah/wilayah saja. Dalam konstitusi, dikatakan kalau DPD ‘hanya dapat’ mengajukan RUU, ‘ikut membahas’ RUU, dan ‘dapat’ melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU.

Namun kewenangan tersebut memiliki catatan, yaitu hanya terbatas pada UU yang berkaitan dengan otonomi daerah (Pasal 22D UUD). Anehnya, semua kewenangan tersebut dilakukan sebelum pembahasan di DPR. Artinya, keputusan mengenai UU sepenuhnya ada di tangan DPR dan pemerintah, DPD tidak punya hak untuk memutuskan RUU apapun. Kesenjangan itu yang menjadi salah satu faktor hubungan DPD dan DPR tidak berjalan harmonis.

DPD Di Era Irman Gusman

Irman Gusman adalah mantan Ketua DPD yang juga salah satu tokoh pendiri lahirnya lembaga legislator daerah di Republik Indonesia. Sosok kharismatik ini pernah tercatat sebagai tokoh termuda penerima anugrah Bintang Mahaputra Adipradana, penghargaan sipil tertinggi di Indonesia atas jasa dan pengabdiannya yang luar biasa kepada bangsa dan negara Republik Indonesia.

Irman sempat memiliki prestasi yang gemilang di masanya menjabat. Di tangannya, kinerja DPD terbilang optimal. Di periode keduanya menjabat, DPD makin giat mengawal kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah untuk kemajuan nasional. Pada periode 2009-2014,  DPD menghasilkan 91 produk usulan RUU, pandangan dan pendapat, pertimbangan, hasil pengawasan, dan usulan terkait Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

Saat itu, DPD juga menghasilkan 418 buah keputusan, terdiri dari 39 usul Rancangan Undang-Undang (RUU), 188 pandangan dan pendapat, 14 pertimbangan, 52 pertimbangan terkait anggaran, 116 hasil pengawasan, 4 usulan Prolegnas dan 5 hasil rekomendasi DPD RI.

Namun, masa jabatannya ini harus berakhir dengan mencederai lembaganya sendiri, karena tertangkap tangan ketika sedang melakukan transaksi suap dalam pengurusan kuota gula impor di Sumatera Barat, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Atas kejahatannya ini, Jaksa Penuntut Umum KPK menuntut majelis hakim untuk menjatuhi hukuman selama tujuh tahun penjara dan pidana denda Rp. 200 juta, subsider lima bulan kurungan. Tapi Pengadilan Tipikor Jakarta, pada 20 Februari lalu,  akhirnya memvonis Irman Gusman hanya selama 4,5 tahun penjara serta denda sebesar Rp. 200 juta rupiah, subsider tiga bulan penjara.

Perbandingan DPD dengan Senat di AS

Negara yang sistem pemerintahannya hampir mirip dengan Indonesia, adalah Amerika Serikat. Negara Paman Sam ini juga menggunakan sistem presidensial, walaupun terdapat variasi yang disesuaikan dengan perkembangan ketatanegaraan masing-masing, sehingga penerapannya tidak sama persis. Secara umum, faktor-faktor yang mempengaruhi sistem pemerintahan adalah faktor sejarah, ideologi, dan lainnya.

Untuk menampung aspirasi rakyat, Indonesia mempunyai lembaga perwakilan daerah, yaitu DPD. Sedang di AS, perwakilan daerahnya disebut sebagai Senat. Namun karena AS tidak mengenal provinsi, maka senat di AS  berasal dari tiap negara bagian yang masing-masing diwakili oleh dua orang senat.

Senat di AS kedudukannya setara dengan DPR. Sedangkan di Indonesia, DPD kedudukannya di bawah DPR. Sehingga kewenangan DPD di Indonesia sangatlah terbatas dan membuat posisinya menjadi lemah, karena hanya menjadi bayang-bayang DPR saja. Akibatnya, suara DPD sebagai wakil rakyat di daerah tidak banyak terdengar.

Hasil kinerjanya pun akhirnya mulai dipertanyakan, begitu juga dengan keberadaannya yang seolah-olah hanya menambah pengeluaran negara saja, karena harus menggaji anggotanya yang jumlahnya cukup banyak. Ditambah lagi dengan kisruh kekanak-kanakan yang sering dilakukan, membuat DPD menjadi dipertanyakan kelayakannya sebagai wakil rakyat. Jadi, pentingkah DPD untuk dipertahankan? (A15)

PinterPolitik.com

[dropcap size=big]N[/dropcap]amun, mengapa industri perbankan khususnya syariah di tanah air belum ‘tergiur’ menopang sektor ini?

Sampai saat ini, baru anak usaha Bank BNI yaitu BNI Syariah yang sudah memiliki program pengembangan pariwisata halal. Sedangkan anak usaha bank BUMN lainnya masih sebatas pada ketertarikan semata.

Bicara soal pesona wisata halal di tanah air, sejumlah destinasi yang kita miliki saat ini boleh dikatakan harusnya bisa ‘memanjakan’ para wisatawan. Hal ini juga disadari oleh pemerintah. Namun sayangnya, pemerintah pun menyadari bahwa potensi besar yang dimiliki itu belum dimanfaatkan dengan maksimal.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pernah mengatakan potensi pengembangan ekonomi syariah di dalam negeri masih besar. Untuk sektor pangsa pasar perbankan syariah saja baru mencapai 5%.

“Indonesia memiliki ruang yang sangat besar dalam ekonomi syariah, karena dari 250 juta jiwa penduduknya, 216 diantaranya adalah Muslim. Ini sebuah peluang untuk mendorong ekonomi syariah berkembang di Indonesia. Sekarang baru 5% dari potensi yang ada, sehingga ada peluang 95% yang bisa dikembangkan,” papar Jokowi di Hotel Fairmont, Jakarta.

Selanjutnya Jokowi mengatakan, regulasi pun sudah dipersiapkan pemerintah dengan matang. Selain itu telah diterbitkan pula Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia yang memberikan arah strategis pengembangan keuangan syariah Indonesia ke depan serta dibentuknya Komite Nasional Keuangan Syariah.

Disamping itu banyak sektor yang bisa dioptimalkan oleh industri syariah, mulai dari perbankan, asuransi, pariwisata juga industri lainnya, seperti kosmetik, makanan dan sebagainya.

Sebaliknya, wisata halal di tanah air masih dipandang sebagai sebuah ‘tren’ saja. Padahal, konsep wisata jenis ini kini sudah menjadi gaya hidup. Bahkan di beberapa negara, jenis wisata halal sudah mulai menjadi ladang bisnis yang menggiurkan.

Contohnya, promosikan konsep wisata halal Taiwan kini tengah gencar incar turis Indonesia untuk genjot industri pariwisatanya.

“Muslim tidak perlu khawatir ke Taiwan. Kami punya banyak fasilitas untuk wisatawan muslim,” ungkap Tony Wu, Director of Taiwan Tourism Bureau di Jakarta Maret Lalu.

Menurut Tony, penduduk muslim di Taiwan saat ini berjumlah lebih dari 50.000 jiwa dari total jumlah penduduknya yang mencapai 23 juta jiwa.

Ada tujuh masjid besar yang tersebar di seluruh Taiwan. Selain itu, hampir di setiap destinasi wisata disiapkan musholla termasuk di bandara.

Begitu pula dengan makanan halal. Untuk penyediaan makanan halal, pemerintah Taiwan telah bekerjasama dengan lembaga sertifikasi halal bernama Chinese Muslim Association. Bahkan saat ini Taiwan sudah memiliki lebih dari 100 hotel dan restoran yang bersertifikat halal.

Adapun alasan Taiwan mulai menggarap wisata halalnya, lantaran mereka melihat meningkatnya pertumbuhan wisatawan asal negara mayoritas muslim terutama dari Indonesia setiap tahun.

Untuk diketahui, pemerintah Taiwan mulai mengembangkan wisata halalnya sejak lima tahun terakhir. Pada 2016 lalu Taiwan menempati urutan 7 destinasi wisata dunia yang disukai wisatawan muslim berdasarkan Global Muslim Travel Index (GMTI) yang dirilis mastercard.

Pada lingkup yang lebih luas, Indonesia pun masih di bawah Malaysia, Turki, dan Uni Emirat Arab di posisi keempat dalam GMTI. Entah faktor apa yang menyebabkan pengelolaan wisata halal di tanah air serasa masih kurang maksimal dan serius digarap.

Dapat di maklum, sepanjang tahun 2016 lalu bisnis industri perbankan terutama syariah Indonesia banyak mengalami kendala. Diwarnai oleh tingkat kompetisi bisnis jasa keuangan yang semakin ketat, karena mulai berlakunya masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) dimana untuk industri perbankan hal ini tertuang dalam ASEAN Banking Integration Framework (ABIF).

Semakin sengitnya persaingan di industri jasa keuangan dinilaiberdampak terhadap kinerja di perbankan syariah karena masih terkendala beberapa masalah seperti keterbatasan modal, sumber dana, SDM dan TI yang belum mumpuni.

Selain itu adanya kasus pembobolan sejumlah bank termasuk dua bank BUMN yang terungkap pada tahun 2016 lalu, ikut pula menyumbang terhadap minat perbankan dalam menggarap bisnis sektor pariwisata halal.

Kembali jika kita sedikit bandingkan antara Taiwan dengan Indonesia, sebenarnya Indonesia jauh lebih baik dibanding Taiwan. Indonesia dari Sabang sampai Marauke memiliki sumber daya yang tak kalah hebatnya.

Indonesia juga negara dengan mayoritas penduduk muslim yang besar. Modal ini seharusnya sudah cukup bagi kita untuk mengelola potensi wisata halal di tanah air. Apalagi, kita sebetulnya memiliki pasar yang sudah pasti dan jelas, yakni konsumen muslim domestik. Jadi pasar luar hanya sebagai pelengkap bukan menjadi tujuan utama.

Hal ini seperti dikatakan mantan Direktur Utama BNI Syariah Dinno Indiano yang mengatakan, berbicara persaingan bisnis tidak harus mencari bisnis ke luar negara. Tapi yang utama adalah bagaimana bisa mempertahankan semua sektor di industri perbankan khususnya syariah. Sebab, semua negara pasti berfikir untuk bisa masuk ke Indonesia.

“Jangan malah kita berfikir sebaliknya, misal bagaimana caranya kita buka cabang di negara lain karena market terbesar ada disini. Saya setuju Global, sejauh kita telah kuasai dulu pasar kita 100 persen. Kita beruntung dengan faktor mayoritas rakyat dan demografi pasar Indonesia yang luas sekali dari Sabang sampai Merauke, bukan hanya di pulau Jawa saja,” ujar Dinno.

“Jangan sampai nanti kita sibuk dan terlena memikirkan bagaimana bisa global, tidak membenahi pasar sendiri, akhirnya pasar kita direbut mereka dan kita gelagapan,” tambahnya.

Pendapat tersebut ada benarnya, karena melihat potensi Indonesia yang sedemikian besar itu sebenarnya sudah menjadi incaran bisnis dunia. Pada akhir Desember 2016 lalu, Indonesia untuk kali pertama menjadi juara umum World Halal Tourism Award (WHTA) di Dubai, Arab.

Di ajang tersebut Indonesia berhasil menyapu bersih 12 dari 16 kategori yang dilombakan. Keberhasilan ini tak ayal membuat Indonesia semakin percaya diri untuk mengembangkan bisnis wisata halalnya.

Adapun 12 kategori yang dimenangkan Indonesia dalam ajang tersebut:

• World’s best airline for halal travellers: diraih oleh Garuda Indonesia
• World’s best airport for halal travellers: Sultan Iskandar Muda International Airport (Aceh)
• World’s best family friendly hotel: the Rhadana Kuta, Bali
• World’s most luxurious family friendly hotel: the Trans Luxury Hotel, Bandung
• World’s best halal beach resort: Novotel Lombok Resort & Villas
• World’s best halal tour operator: Ero Tour, Sumatera Barat
• World’s best halal travel website : www.wonderfullomboksumbawa.com
• World’s best halal honeymoon destination : Sembalun Valley Region, Nusa Tenggara Barat
• World’s best hajj & umrah operator: esq Tours & Travel
• World’s best halal destination: Sumatera Barat
• World’s best halal culinary destination: Sumatera Barat
• World’s best halal cultural destination: Aceh

Melihat hal ini, Menteri Pariwisata Arief Yahya saat itu mengungkapkan, Indonesia memiliki potensi pariwisata halal yang tinggi, sayangnya selama ini tidak dimanfaatkan dengan maksimal.

“Kita sangat kaya potensi wisata halal dan ini semata-mata lifestyle atau bisnis. Jadi konyol sekali kalau ada pengusaha yang tidak garap potensi yang sedemikian besarnya,” katanya di Jakarta.

Tercatat dari hasil studi yang dilakukan mastercard-crescentrating GMTI tahun 2016, total kunjungan wisatawan muslim global mencapai 117 juta pada 2015. Dari jumlah itu, pangsa pasar Indonesia diperkirakan masih di bawah 2%. Sementara itu, jumlah wisatawan muslim rata-rata tumbuh 4,5% per tahun dan diperkirakan mencapai 168 juta pada 2020.

Masih sangat besarnya potensi yang ada dan momentum pertumbuhan wisata halal tersebut, tak elok kiranya jika itu tidak dimanfaatkan sesegera mungkin.

Peran BUMN Pariwisata

Saat ini pemerintah telah memulai dengan penetapan tiga daerah sebagai fokus wisata halal, yakni Nusa Tenggara Barat, Aceh, dan Sumatera Barat. Selanjutnya rencananya akan dikembangkan lagi ke destinasi lainnya, seperti Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Riau dan Jawa Tengah.

Agustus tahun lalu, tim percepatan pengembangan pariwisata halal juga telah memulai sebuah langkah sigap dengan menyusun satu roadmap pengembangan pariwisata halal. Diharapkan peta jalan tersebut dapat menjamin arah, konsep dan pengembangan wisata halal ke depannya.

Terkait hal itu, Kementerian BUMN meresponnya dengan merencanakan pembangunan wisata di Sumatera Barat. Salah satunya dengan rencana untuk menghidupkan kembali (reaktivasi) jalur kereta di Sumatera Barat (Sumbar) dengan trayek Kayu Tanam-Padang Panjang- Bukittinggi yang akan dilakukan oleh PT KAI.

Kementerian BUMN juga meminta bantuan dari sinergi usaha BUMN untuk merevitalisasi pedagang di kawasan Panorama, Padang, dan Kelok Sembilan sehingga bisa lebih rapi. Nantinya direncanakan pula PT Patrajasa akan membangun hotel di Bukittinggi.

Sebelumnya di tahun 2016, lima perusahaan BUMN dan dua anak usaha BUMN telah melakukan penandatangan perjanjian kerjasama sinergi pengembangan bisnis bidang pariwisata dan sinergi hotel milik perusahaan BUMN. Sinergi ini juga dilakukan dalam rangka mengembangkan industri pariwisata terutama untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

Perusahaan BUMN dan anak usaha yang melakukan sinergi tersebut diantaranya, PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko, PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero), PT Hotel Indonesia Natour, PT Kereta Api Indonesia (KAI), PT Garuda Indonesia Tbk, PT Patra Jasa dan PT Aero Wisata.

Sebagai realisasi sinergi tersebut Kementerian BUMN juga telah membentuk Satuan Tugas dimana sinergi yang dilakukan berupa pembuatan portal bersama bernama exploreIndonesia. Web online tersebut sudah diluncurkan pada 12 Desember 2016 dan dikelola PT Patra Jasa bekerjasama dengan PT PPI.

Selanjutnya, sinergi BUMN tersebut juga dikomandoi PT Hotel Indonesia Natour, BUMN tersebut bersinergi dengan PT Aero Wisata dan Patra Jasa, untuk memperkuat dan meningkatkan jaringan perhotelan.

Sedangkan PT Taman Wisata Candi Borobudur (TWC), Prambanan dan Ratu Boko berkontribusi dalam melakukan sinergi BUMN pariwisata untuk memperkuat kerjasama di Koridor Yogyakarta, Solo dan Semarang.

Sebagai pengelola di kawasan Borobudur PT TWC benar-benar serius mempersiapkan segala sesuatunya. Salah satunya dengan membangun home stay di setiap desa yang ada di sekitar Borobudur.

Satu desa dibangun 20 kamar homestay. Di sekitar kawasan Borobudur ada 20 desa, akan dibangun 400 kamar baru. Bulan Maret ini tiga desa sudah memiliki home stay baru. Berarti sudah ada tambahan 60 kamar. Diharapkan tahun 2017 ini, pembangunan home stay untuk 20 desa akan tuntas.

Home stay dibangun di lahan desa atau tanah milik warga, oleh sinergi BUMN dengan menelan biaya sebesar Rp 70 juta per kamar. Jika satu desa 20 kamar, maka dana yang dikucurkan sebesar Rp 1,5 miliar per desa.

Tak mau ketinggalan, tiga BUMN penyedia jasa transportasi juga melakukan sinergi demi mendukung pengembangan sektor pariwisata. PT Garuda Indonesia, PT Kereta Api Indonesia dan PT Angkasa Pura I sudah bersepakat mengintegrasikan antar moda transportasi dan serta pengembangan jaringan secara berkelanjutan.

Pengintegrasian antar moda transportasi tersebut akan diterapkan pada Bandara Internasional Juanda Surabaya, Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar, Bandara Internasional Kulonprogo Yogyakarta, dan Bandara Internasional Adi Soemarmo Solo.

Akhirnya, keseriusan semua pihak terkait terhadap hal ini dinantikan. Pemerintah maupun pelaku usaha dari berbagai sektor harus bersama-sama mulai membangun industri tersebut.Dibutuhkan tidak hanya sinergi yang cukup kuat di antara berbagai sektor, tapi juga keseriusan untuk mereguk potensi yang lebih besar.

Sejalan dengan itu, promosi untuk destinasi wisata halal Indonesia juga harus dilakukan secara serius. Sebab, dampak dari branding yang kuat, bisa mendongkrak kinerja industri pariwisata. Ada empat hal kunci yang paling dicari wisatawan muslim dalam bepergian yaitu; makanan halal, tempat ibadah, pelayanan dan akomodasi. Ini harus menjadi perhatian, jangan sampai tiga hal tersebut terlewat atau bahkan tidak ada.

Sumber : https://www.bumnwatchdog.com/industri-syariah-bangkit/

PinterPolitik.com

[dropcap size=big]H[/dropcap]asil dari kericuhan pada sidang paripurna DPD yang berjalan alot selama 10 jam akhirnya memutuskan Oesman Sapta Odang atau yang akrab di sapa OSO sebagai ketua baru DPD RI secara aklamasi pada April 2017 lalu. Ia terpilih bersama Nono Sampono dan Damayanti Lubis yang menjadi wakil ketua DPD.

Terpilihnya OSO ini disambut dengan gembira oleh para pengikutnya, namun di sisi lain malah memancing komentar negatif yang berasal dari kubu pendukung calon lain dan dari para pengamat politik. Menurut anggota DPD Benny Ramdani, DPD membutuhkan sosok OSO sebagai pemimpin. Hal tersebut dikarenakan kuatnya pengaruh dan jaringan seorang OSO di daerah, selain itu dengan kekayaan yang dimilikinya, potensi OSO melakukan korupsi sangatlah kecil.

“Bukan OSO yang butuh DPD, tapi DPD yang membutuhkan kepemimpinan OSO yang kuat guna memperkuat peran DPD,” ujar Benny.

Proses terpilihnya senator asal Kalimantan Barat ini diawali dengan pemilihan DPD terlebih dahulu yang mencalonkan tiga calon. Dari hasil pemilihan pimpinan maka terpilihlah tiga kandidat pimpinan baru DPD. Selain OSO, juga ada Nono Sampono yang mewakili daerah timur, dan Darmayanti Lubis yang mewakili daerah barat. Namun pada saat pemilihan, ternyata Nono Sampono dan Darmayanti Lubis sepakat menyerahkan kekuasaan ketua DPD sepenuhnya kepada OSO.

Setelah terpilih, Oesman mengucapkan terima kasih kepada para senator lainnya di Indonesia. Oesman berjanji akan menjaga daerah dan menjalin hubungan baik dengan pemerintah bukan hanya di daerah tapi juga di pusat. Selain itu, ia juga akan membahas hasil putusan Mahkamah Agung mengenai masa jabatan Ketua DPD.

“Harapan di masa mendatang bagaimana membangun sistem yang bekerja sama dengan pemerintah, baik pusat maupun daerah, harapan saya adalah semua pihak dapat memahami apa arti senator yang ditugaskan di pusat,” ucap OSO.

Siapakah OSO?

Nama OSO sempat menjadi pembicaraan masyarakat ketika dirinya menggantikan Wiranto sebagai Ketua Umum Partai Hanura. Selain itu, iya juga disebut-sebut sebagai politikus yang dekat dengan beberapa orang penting di pemerintahan dan kenal baik dengan Presiden, selain itu ia juga memiliki banyak jet pribadi dan mempunyai beberapa pertambangan di Indonesia. Bisa dikatakan bahwa OSO adalah salah satu orang terkaya di Indonesia. Jadi, mari kita telisik “siapakah sebenarnya OSO?”

Oesman Sapta Odang atau yang dikenal dengan nama OSO ini adalah pengusaha dan politisi yang lahir dari pasangan Odang dan Asnah Hamid 67 tahun lalu di Sukadana, Kalimantan Barat. Pada tahun 2003 ia dikukuhkan sebagai pemangku adat Minangkabau dengan gelar Datuk Bandaro Sutan Nan Kayo.

OSO kecil tidak hidup bermewah-mewahan seperti saat ini, di usia 8 tahun ia ditinggal sang ayah yang telah meninggal dunia. Demi menyambung hidup ia pun memulai berdagang rokok di pelabuhan Pontianak selepas sekolah. Di usia umur 14 tahun dia berhenti berjualan rokok dan beralih sebagai kuli panggul di pelabuhan. Memikul karet dari gudang ke kapal seberat 50 kilogram (kg), ia lakukan setiap hari sepulang sekolah.

Pengalaman berdagang itu makin membentuk jiwa wirausaha di dalam dirinya. Ia pun makin jeli menangkap peluang bisnis. Saat usianya masih 22 tahun, Oesman terjun menjadi seorang kontraktor rumah. Dari situ, bisnisnya berkembang hingga merambah jasa kontraktor jalan, jembatan, dan pelabuhan.

Meskipun hidup dalam keterbatasan ekonomi, sejak kecil Oesman sudah aktif di berbagai kegiatan olahraga. Bahkan dia menjuarai balap mobil tingkat nasional dan internasional pada tahun 1984. Pendidikannya bisa dibilang tidak seberuntung dengan prestasinya dalam dunia olahraga, karena keterbatasan ekonomi juga sehingga OSO hanya bisa bersekolah hingga jenjang SMA yang ijazahnya ditempuh melalui jalur paket C. Namun berkat karya-karyanya saat dewasa, dia mendapatkan gelar doktor kehormatan (HC) dari Senior University International, USA pada tahun 1999.

Walaupun masa lalunya bisa dibilang sangat pahit, namun kini ia telah sukses membangun jaringan OSO Group –nya. OSO group miliknya ini menggeluti usaha perhotelan, properti, telekomunikasi, percetakan, pertambangan dan lini bisnis lainnya. Lewat dunia bisnisnya ini lah karakter dan kharisma OSO terbentuk. Selain menjadi CEO OSO Group, OSO juga pernah menjadi Komisaris maskapai penerbangan Lion Air

Karena kerja kerasnya tersebut, pada tahun 2016 majalah Globe Asia, menempatkannya ke dalam salah satu dari 150 orang terkaya di Indonesia. kekayaannya diperkirakan mencapai USD 350 juta.

Selain itu ia pun dipercaya untuk menduduki beberapa jabatan penting di provinsinya. Di Kalimantan Barat, ia sempat memimpin berbagai organisasi bisnis seperti Asosiasi Perdagangan Jeruk, KADIN, dan HIPMI.

OSO, Miliader dengan tiga kekuasaan penting

Sukses menjadi seorang pengusaha, perjalanan seorang OSO pun berlanjut merambah dunia politik. Di awal karir politiknya ia menjabat sebagai Ketua Forum Utusan Daerah MPR RI. Lalu pada tahun 1999 ia terpilih menjadi Wakil Ketua MPR RI. Jejak karirnya di dunia politiknya berlanjut dengan mendirikan Partai Persatuan Daerah pada tahun 2002.

Perlahan namun pasti, nama OSO pun mulai diperhitungkan di lingkup politisi nasional. Kepiawaiannya mulai terasah dan teruji dalam berbagai dinamika politik pasca reformasi. Partai yang ia dirikan meredup di percaturan nasional, namun tidak bagi OSO, perjalanan karirnya teruslah menanjak. Di tahun 2014 ia pun kembali terpilih untuk menjadi Wakil Ketua MPR hingga masa bakti 2019, lalu pada Desember 2016 lalu dirinya dipercaya untuk menjadi ketua umum Partai Hanura menggantikan Wiranto.

Awal pertemuan OSO dan Wiranto adalah ketika sama-sama menjadi tim karate Indonesia di kejuaraan ASEAN. Wiranto memimpin cabang olahraga karate dan OSO saat itu menjadi bendahara Wiranto. Pada saat dirinya ingin fokus sebagai menkopolhukam, Wiranto pun menunjuk OSO untuk menggantikannya. Wiranto menyebut Oso memiliki kapasitas kepemimpinan yang bisa diandalkan di Hanura. Apalagi Oso di kepengurusan menjabat sebagai wakil ketua dewan penasihat. “Kenapa tidak kalau ada kader luar daerah yang bagus?” imbuhnya.

Kini ia pun menjabat sebagai ketua DPD setelah dilantik pada Selasa 4 April 2017. Pada akhirnya OSO menjabat tiga jabatan sekaligus, dua sebagai pimpinan lembaga negara, dan satu jadi orang nomor satu di partai.

Jabatan OSO sebagai ketua DPD ini masih menjadi polemik. Sebab, pada aturan DPD nomor 1 tahun 2017 tentang tata tertib telah dibatalkan MA. Dalam putusannya, MA menilai bahwa jabatan pimpinan DPD harusnya lima tahun, seperti DPR, MPR dan DPRD. Ketua MPR Zulkifli Hasan menanggapi dengan diplomatis terkait terpilihnya OSO sebagai ketua DPD. Dia tak mau menanggapi lebih dalam soal rangkap tiga jabatan OSO ini.

Pro kontra terpilihnya OSO menjadi ketua DPD

Terpilihnya OSO menjadi ketua DPD menimbulkan polemik, mengingat saat ini ia masih menjabat sebagai Wakil Ketua MPR dan Ketua Umum Partai Hanura. Untuk jabatannya di MPR, Wakil Ketua MPR Mahyudin, memastikan bahwa posisi Ketua Umum Partai Hanura itu akan segera diganti di MPR. Pembahasan soal pergantian OSO dibahas dalam rapat pimpinan MPR yang rencananya digelar April 2017 lalu.

Gusti Kanjeng Ratu Hemas, Wakil Ketua DPD periode periode 2014-2019, sebelumnya menyebut bahwa pemilihan Ketua DPD yang ricuh adalah ilegal. proses pemilihan OSO menjadi Ketua DPD mengabaikan putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan bahwa masa jabatan pimpinan DPD harus 5 tahun. Namun hanya baru 2,5 tahun DPD sudah berganti pimpinan, lantaran tata tertib tersebut telah disetujui oleh anggota DPD pada sidang paripurna.

Menanggapi hal tersebut, OSO mengatakan dirinya belum mengetahui mekanisme penunjukan sebagai ketua DPD. Ia tidak ambil pusing soal dirinya dianggap sebagai ketua ilegal.

“Ini Ibarat pengantin saya nggak tahu mekanisme, saya kan baru menjadi ketua DPD. Kedua, perbedaan pendapat sudahlah, jangan lagi menjadi polemik dalam pemerintahan karena itukan merugikan anak bangsa,” ujar OSO di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat.

OSO akhirnya dilantik menjadi ketua DPD oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Suwardi. Walaupun jika merujuk putusan MA bernomor 20 P/HUM/2017 DPD yang seharusnya tidak melakukan pemilihan ketua baru, akhirnya melanggar dan tetap melakukan pemilihan

Pelantikan itu berdasarkan keputusan DPD nomor: 45/DPDRI/III/2016-2017 tentang pimpinan DPD RI periode April 2017 – September 2019. Keputusan itu mencabut keputusan sebelumnya tentang pimpinan DPD bernomor 02/DPD/I/2014-2105 dan nomor 09/DPD/I/2016-2019.

Mampukah OSO menaikkan martabat DPD di mata masyarakat Indonesia? Atau terpilihnya ia malah akan membuat nama DPD semakin hancur? (A15)

PinterPolitik.com

“If you have something to give, give it now.”

[dropcap size=big]J[/dropcap]ika punya sesuatu untuk diberikan pada orang lain, berikan sekarang juga’. Kata-kata tersebut diucapkan oleh Mark Bezos – seorang aktivis dan relawan pemadam kebakaran dari New York City, Amerika Serikat – untuk mengajak orang agar saling berbagi satu sama lain, ketika memberikan ceramah di TED Talk pada Maret 2011 lalu. Apa yang dikatakan oleh Mark Bezos ini sepertinya benar-benar dijalankan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Indonesia: jika punya sesuatu untuk diberikan pada orang lain, berikan saat itu juga – walaupun yang dijalankan oleh Presiden Jokowi adalah versi yang berbeda.

Berkaitan dengan hal tersebut, beberapa hari yang lalu publik dihebohkan oleh aksi bagi-bagi bingkisan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi di Sumatera Utara. Video aktivitas Presiden Jokowi tersebut menjadi viral di media sosial. Hanya saja, aksi kali ini mendatangkan kecaman dari banyak orang. Bingkisan-bingkisan yang diberikan oleh Jokowi tidak dibagi-bagikan secara teratur, tetapi dilempar-lemparkan dari dalam mobil. Berikut isi video tersebut selengkapnya.

Maksud Jokowi untuk memberikan hadiah – kalau meminjam istilahnya Mark Bezos, ‘berikan saat ini juga’ – memang baik. Namun, caranya yang melempar-lemparkan bingkisan tersebut dari dalam mobil mendatangkan reaksi dari banyak orang. Tidak sedikit yang mengecam aksi Jokowi tersebut.

Nangis, sedih lihat video Jokowi lempar hadiah ke warga dari balik pintu mobil. Rakyat diperlakukan seperti di kebun binatang. Tega!

— Pribumi Nusantara (@TPK_RI) March 25, 2017

Ada yang bahkan membandingkan aksi Jokowi tersebut dengan aktivitasnya memberi makan kodok-kodok di istana.

@jokowi ngasih makan kodok aja di deketin, ngasih rakyatnya di lempar dari mobil ? Apa itu yg di maksud etika ? https://t.co/yTjsSsr31n

— PURWANTO (@sh255360) March 27, 2017

Bahkan, kritikan juga datang dari beberapa politisi. Politisi Partai Gerindra, Permadi, bahkan mengatakan bahwa dalam adat Jawa, melemparkan sesuatu adalah bentuk penghinaan. Apakah itu berarti Jokowi melakukan penghinaan?

Jokowi Lempar Hadiah ke Warga, Permadi: Kalau di Jawa, melempar itu penghinaan https://t.co/qCUDR7Mqn3 pic.twitter.com/nvLv8GYk1w

— Warta?Politik™ (@wartapolitik) March 26, 2017

Sebetulnya, apa yang dilakukan oleh Jokowi ini bukan pertama kalinya terjadi. Pada Januari lalu misalnya, saat mengunjungi kota Pekalongan, Jokowi juga sempat melempar-lemparkan hadiah payung dari dalam mobil ke arah kerumunan siswa-siswi SD yang menantinya di pinggir jalan.

Hal yang sama juga terjadi ketika Jokowi berkunjung ke Maluku beberapa waktu lalu. Di Maluku City Mall, pada 8 Februari 2017, Jokowi juga melakukan aksi serupa dengan melempar-lemparkan bingkisan dari dalam mobil. Hadiah yang dilempar-lemparkan oleh Jokowi biasanya berupa kaos, buku, ataupun payung.

Bagi-bagi Hadiah ala Jokowi

Bagi kebanyakan orang, tentu saja apa yang dilakukan oleh Jokowi ini kurang etis. Dengan melempar-lemparkan bingkisan, Jokowi dianggap kurang menghormati masyarakat. Namun, bisa jadi juga saat itu Jokowi dan rombongan sedang buru-buru dan tidak sempat untuk berhenti di jalan. Hanya Jokowi dan rombongan yang tahu. Yang jelas, dari sisi cara pemberian hadiah Jokowi mungkin tidak sopan, walaupun bagi masyarakat yang menerimanya tetap merasa senang mendapatkan bingkisan dari orang nomor satu di republik ini.

Aksi Jokowi ini merupakan salah satu bagian dari kebiasaannya yang suka memberikan kuis berhadiah sepeda, dan bingkisan-bingkisan lainnya setiap kali berkunjung ke daerah. Tentu masyarakat banyak merasa senang dengan hal-hal semacam ini. Aksi-aksi kuisnya juga seringkali menjadi hiburan bagi masyarakat di seluruh Indonesia, apalagi Jokowi adalah salah satu presiden yang melek media sosial dan masyarakat Indonesia saat ini adalah generasi yang juga melek media sosial.

Tidak heran, dokumentasi setiap aksi-aksi kunjungannya selalu tersebar di media sosial. Maka, aksi-aksinya tersebut selalu sukses menyedot perhatian masyarakat dan membuat politik ‘dekat rakyat’ yang dijalankan oleh Jokowi dapat berhasil dengan baik. (Baca: Jokowi-isme: Politik-isme Presiden Part 1)

Terkait kuis-kuis berhadiah sepeda – termasuk juga bingkisan-bingkisan yang sering dibagi-bagikan Jokowi – tentu banyak yang bertanya-tanya: dari mana dana untuk hadiah kuis-kuis tersebut berasal?

Beberapa waktu lalu, Kepala Sekretariat Presiden, Darmansyah Djumala pernah mengatakan bahwa sepeda yang dibagikan Jokowi berasal dari anggaran bantuan sosial untuk Presiden. Dana tersebut ada di dalam APBN.

Terkait pemberian sepeda, biasanya pihak Istana menyiapkan 5-7 sepeda setiap kali Jokowi akan menghadiri acara yang diikuti masyarakat. Namun, jumlahnya bisa bertambah tergantung berapa banyak masyarakat yang hadir. Kalau jumlah masyarakat yang hadir sampai 3.000 orang, maka pihak Istana akan menyiapkan 10-12 sepeda.

Dengan asumsi rata-rata harga sepeda tersebut 4 juta rupiah per sepeda, maka ada sekitar 20 sampai 48 juta rupiah yang harus dikeluarkan setiap kali ada kuis sepeda. Jika minimal dalam satu minggu Presiden Jokowi melakukan 1 kali kunjungan, maka dalam satu tahun ada 52 kali kunjungan dengan total pengeluaran untuk kuis sepeda antara 1,04 sampai 2,4 miliar. Wow, jumlah yang cukup besar tentunya. Tetapi, apakah itu sepadan dengan kebahagiaan yang dirasakan oleh masyarakat? The Beatles mungkin akan bilang: “Money can’t buy me love”, tetapi semua orang punya penilaian yang berbeda-beda.

Jokowi bagi 10 Sepeda di Barus, Tapanuli Tengah https://t.co/6O8zsHao0I pic.twitter.com/3qO53tGZ3u

— Dian utamanews (@DianUtamanews) March 24, 2017

Yang jelas, kuis dan bingkisan yang diberikan oleh Jokowi membuatnya dekat dengan masyarakat. Bahkan, tidak sedikit masyarakat yang rela menunggu berjam-jam hanya untuk menyaksikan orang nomor satu di Indonesia ini lewat dengan mobil di jalan, mungkin sekedar mendapatkan lambaian tangan atau lemparan bingkisan payung cantik?

Jokowi mungkin memberikan hadiah sepeda atau bingkisan kaos dan payung secara gratis, tetapi apa mungkin tidak ada maksud di balik semua itu?

Gift Economy Theory

Ada sebuah teori tentang resiprositas atau hukum timbal balik dalam sebuah pemberian. Teori ini – kalau mau – bisa disebut gift economy theory. Gift economy secara sederhana bisa diartikan sebagai sebuah keadaan ketika seseorang memberikan sesuatu (barang atau hadiah) kepada orang lain tanpa meminta imbalan ekonomi (uang atau barter) atasnya secara langsung. Namun, gift economy memiliki makna resiprositas. Artinya, walaupun saat ini tidak ada pertukaran ekonomi yang terjadi, namun di masa depan – berdasarkan  kesepakatan yang implisit – ada sesuatu yang harus dibalaskan pada orang yang memberi tersebut. Dalam bahasa yang lebih sederhana, ada ungkapan bahasa Latin: quid pro quo, yang secara sederhana bisa diartikan sebagai ‘ini untuk itu’.

Contoh paling sederhana teori ini adalah ketika kita memberikan hadiah ulang tahun pada seseorang. Saat itu tidak ada transaksi ekonomi yang terjadi, namun di masa depan kita tentu berharap orang tersebut akan memberikan kita hadiah saat kita merayakan ulang tahun. Artinya ada harapan akan sebuah hubungan timbal balik. Saat ini kita berbaik hati pada orang, harapannya suatu saat di masa depan orang tersebut juga akan berbaik hati pada kita. Budaya resiprositas atau gift economy theory ini merupakan sesuatu yang melekat dalam pribadi dan bahkan budaya masyarakat secara keseluruhan.

Tampaknya, gift economy theory ini sangat dipahami oleh Jokowi, tetapi apakah hal itu juga dilakukan olehnya? Saat ini mungkin masih terlalu dini untuk menilainya. Namun, argumentasi ini sangat rasional, apalagi jika dikalkulasikan secara politik. Bisa jadi kuis-kuis dan bingkisan yang sering diadakan oleh Jokowi ini merupakan bagian dari investasi politik Jokowi untuk proses politik di tahun 2019 nanti. Ada resiprositas yang diharapkan dalam aktivitas-aktivitas Jokowi – bukan mengharapkan untuk kembali diberi sepeda atau bingkisan, tetapi tentu saja ‘suara’ di bilik-bilik suara.

Terkait gift economy ini, Niccolo Machiavelli pernah menuliskannya dalam kisah tentang Spurius Melius (meninggal 439 SM) seorang plebeian – istilah untuk warga biasa di Romawi yang sering digunakan untuk membedakannya dengan patrician atau bangsawan yang memiliki hak istimewa – yang kaya raya. Saat krisis terjadi dan harga pangan menjadi mahal, Spurius Melius membagi-bagikan gandum secara murah dan cuma-cuma kepada masyarakat. Apa yang dilakukannya ini dianggap sebagai gift economy oleh penguasa saat itu. Spurius Melius dituduh sedang menggalang dukungan untuk menjadi penguasa. Ia pun dibunuh di rumahnya.

Mungkin terlalu sarkastis membandingkan kisah Spurius Melius dengan Jokowi. Apalagi pertanyaan ‘apakah Jokowi menerapkan gift economy atau tidak’ tentu menjadi pertanyaan yang masih harus ditunggu pembuktian kebenarannya. Mungkin terlalu naif menilai gift economy dalam aksi-aksi kuis Jokowi. Tetapi, satu hal yang perlu dicatat: bagi politisi tidak ada hal yang mustahil.

Politik Bingkisan Presiden

Aksi-aksi Jokowi memang selalu menarik perhatian. Selalu ada pro kontra di balik semua yang dilakukan oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia ini. Sebagai media darling, Jokowi tentu akan menjadi sorot utama kamera ke mana pun ia pergi. Jokowi dan ‘politik bingkisan’ – entah untuk tujuan apa pun itu – akan selalu mendatangkan pujian dari yang menyanjungnya, namun juga akan mendatangkan kritik dari pihak-pihak yang tidak menyukainya. Yang jelas, untuk tujuan apa pun itu, Jokowi tetap akan menjadi Jokowi – presiden yang dekat dengan rakyat.

Winston Churchill (1874-1965) – mantan Perdana Menteri Inggris saat Perang Dunia II – pernah berkata: “We make a living by what we get, but we make a life by what we give.” Memberikan sesuatu pada orang lain adalah sebuah keindahan. Pertanyaannya adalah sampai kapan Presiden Jokowi akan setia dengan politik bingkisannya ini? (S13)