Chaos Lockdown India Hantui Indonesia?

Meskipun akhirnya tidak menerapkan lockdown, implementasi pembatasan sosial berskala besar di Indonesia dinilai masih dihantui bayang-bayang chaos seperti yang terjadi di India pekan lalu.
Meskipun akhirnya tidak menerapkan lockdown, implementasi pembatasan sosial berskala besar di Indonesia dinilai masih dihantui bayang-bayang chaos seperti yang terjadi di India pekan lalu. (Foto: The Jakarta Post)
8 minute read

Wacana karantina wilayah atau lockdown semakin berhembus kencang paska peningkatan dan persebaran Covid-19 di Indonesia yang dinilai telah sangat mengkhawatirkan. Namun jika benar-benar diterapkan, apakah Indonesia telah siap dengan seluruh konsekuensi terburuk yang berpotensi terjadi termasuk chaos?


PinterPolitik.com

Pekan lalu, India mengalami situasi yang bisa dikategorikan sebagai kekacauan atau chaos setelah implementasi lockdown baru bergulir kurang dari satu minggu. Kalangan yang rentan seperti buruh migran mengalami PHK massal, sementara kaum ekonomi bawah mengalami kelaparan, hingga terjadinya eksodus besar-besaran. Sebuah konsekuensi logis dari implementasi kebijakan dengan fundamental yang rapuh.

Beberapa negara di dunia belakangan telah mengambil langkah lockdown untuk meminimalisir sekaligus menghentikan penyebaran Covid-19. Terminologi lockdown yang telah diimplementasikan negara-negara tersebut dapat dikategorikan kepada dua jenis yaitu total lockdown dan partial lockdown.

Total lockdown sebagai protokol kedaruratan sendiri telah diterapkan di Tiongkok yang merupakan episentrum Covid-19. Di sana, karantina diterapkan dengan cakupan wilayah yang besar serta melarang seluruh aktivitas warganya tanpa terkecuali. Tercatat 14 kota selain Wuhan, dan sekitar 60 juta penduduk terdampak lockdown ini.

Selain itu, Italia dan Perancis sebagai negara yang juga terdampak parah pandemi inipun menerapkan jenis lockdown yang sama, bahkan menerapkan karantina total negara.


Sementara partial lockdown merupakan karantina wilayah dengan pembatasan aktivitas masyarakat yang potensial bagi penyebaran virus seperti sekolah dan perkantoran, perkumpulan publik, dan penagguhan penerbangan keluar dan masuk negara. Namun, beberapa aktivitas masih dapat dilakukan dengan tetap menjaga jarak antar satu dengan yang lain seperti berbelanja kebutuhan hingga olahraga luar ruangan. Malaysia dan Filipina telah menerapkan lockdown jenis ini.

Namun, definisi dan penerapan lockdown sendiri cenderung variatif di berbagai negara sesuai dengan situasi serta kebijakan pemerintah masing-masing. Hal ini dapat diinterpretasikan pula sebagai perbedaan pertimbangan teknis hingga kemampuan setiap negara dalam menilai seluruh konsekuensi dari penerapan lockdown.

Ketika pandemi terjadi dan opsi lockdown diterapkan oleh sebuah negara atau wilayah, tentu akan berdampak langsung kepada seluruh masyarakatnya tanpa terkecuali.

Antoine Flahault, kepala unit epidemiologi populasi Geneva University Hospitals Swiss mengatakan bahwa wilayah Lombardy di Italia adalah salah satu wilayah terkaya di Eropa dengan segala fasilitas yang sangat baik, sumber daya manusia dan perawatan kesehatan yang juga sangat baik. Namun, saat ini penduduknya justru harus berjuang untuk bertahan dalam kesulitan terburuk di tengah total lockdown dan terus meningkatnya kasus Covid-19 di Italia.

Fakta tersebut menunjukkan, ketika situasi sudah diluar prediksi, berbagai kalangan dapat terdampak dan menderita dengan kombinasi situasi pandemi dan lockdown. Wilayah dengan tingkat masyarakat kalangan atas serta ekonomi yang tinggipun dapat turut terpuruk ketika pandemi berujung penerapan lockdown.

Jika wilayah dengan tingkat ekonomi penduduk serta fasilitas yang sangat baik turut terguncang cukup hebat ketika lockdown diterapkan dalam upaya penanganan pandemi Covid-19, bagaimana dengan konsekuensi terhadap penduduk di wilayah atau negara dengan tingkat ekonomi, ketahanan serta fasilitas yang rendah?

Mengenai konteks konsekuensi lockdown sendiri sangat beragam di berbagai negara di dunia. Dan jika berbicara mengenai konsekuensi, tentu tidak lagi hanya terkait dengan penanggulangan virus itu sendiri saja, namun juga merambah ke persoalan yang jauh lebih kompleks seperti potensi krisis ekonomi, krisis kemanusiaan, hingga kekacauan (chaos) horizontal maupun vertikal.

Berkaca Chaos di India

Jika ditelaah secara mendalam, pandemi Covid-19 saat ini telah mempengaruhi aspek psikis hampir seluruh masyarakat di dunia. Terutama jika kita kaitkan dengan terus memuburuknya atmosfer perekonomian dan turunannya yang terkait erat dengan kelangsungan hidup masyarakat.

Efek lockdown akibat Covid-19 yang dapat dipahami terjadi di masyarakat saat ini adalah kecemasan massal atau collective anxiety. Eyal Winter dalam “Collective Anxiety: Why Bad News Turns Us on and Good News Bores Us” mengungkapkan bahwa dalam situasi sulit akibat Covid-19 ini, kecemasan massal di masyarakat cenderung meningkat ke level yang tidak bisa diprediksi. Selain ketiadaan pilihan lain dalam situasi sulit, kecemasan massal juga mempengaruhi kualitas pengambilan keputusan rasional serta perlakuan kita terhadap sesama.

Konteks yang disebutkan oleh Winter terlihat jelas di India, di mana meskipun baru berjalan lima hari sejak diterapkan, India langsung terhantam telak akibat efek lockdown yang diterapkan di negara tersebut untuk menekan terus bertambahnya kasus Covid-19. Di Delhi khususnya, kekacauan terjadi pada saat warga yang kebanyakan berprofesi sebagai buruh mulai dilanda kepanikan akibat kehilangan pekerjaan dan penghasilan sehingga tidak punya cukup uang untuk bertahan hidup. Jutaan pekerja migran itu kemudian berbondong-bondong memadati terminal bus untuk eksodus ke kampung halaman atau wilayah lainnya.

Dibatasinya akses transportasi kemudian memicu penumpukan masif ribuan orang di terminal-terminal bus dan otomatis tidak ada physical distacing sebagai salah satu upaya paling efektif saat ini untuk mencegah penyebaran Covid-19. Bahkan banyak di antaranya yang memilih eksodus dengan berjalan kaki dalam kondisi kehausan dan kelaparan. Situasi memprihatinkan tersebut sampai saat ini telah menewaskan puluhan orang.

Problematika itu menjadi semakin ironis ketika mereka mau tidak mau harus membawa keluarga mereka eksodus dengan kondisi memprihatinkan, namun justru dipukul mundur ketika sampai perbatasan antar negara bagian.

Tidak hanya mengakibatkan terjadinya eksodus, kepanikan massal juga mengakibatkan terjadinya fenomena pembelian masif atau panic buying seluruh kebutuhan pokok oleh masyarakat di India. Hal ini dikhawatirkan oleh para pedagang akan menimbulkan peningkatan harga dan kelangkaan yang parah, setidaknya hal tersebut dinilai telah mulai terasa saat ini.

Berdasarkan karakteristiknya, India dan Indonesia sebenarnya memiliki kesamaan sebagai sebuah negara dalam beberapa aspek di antaranya kepadatan penduduk yang terkonsentrasi di Ibu Kota, sama-sama mengalami pertumbuhan ekonomi namun ketimpangan masih jamak terjadi, hingga pada banyaknya pekerja yang masih mengandalkan upah harian.

Kemudian apakah dengan adanya kesamaan beberapa aspek dengan India, apakah penerapan lockdown di Indonesia nantinya juga akan berbuntut kekacauan?

Ujian Ketahanan Bangsa

Penanganan Covid-19 di India dan Indonesia menampilkan beberapa kesamaan, namun sayangnya dengan kecenderungan negatif. Pemerintah India di bawah Perdana Menteri Narendra Modi dianggap mentolerir pemikiran tidak ilmiah serta telah meremehkan para ahli dan pakar, dan merusak upaya kementerian kesehatan untuk memerangi informasi yang salah.

Serupa, pemerintah Indonesia di awal cenderung mengabaikan rekomedasi dan peringatan para ahli akan potensi Covid-19 yang telah masuk beserta dampaknya jika tidak segera terdeteksi. Nirtransparansi juga menjadi isu yang dinilai acapkali diperagakan pemerintahan Jokowi. Akibatnya, hingga saat ini deteksi serta penanganan Covid-19 di Indonesia belum maksimal.

Berdasarkan beberapa similaritas tersebut, tentu wacana lockdown oleh pemerintah Indonesia harus merefleksikannya dengan kekacauan yang terjadi di India. Ketahanan atau resilience secara konkret dari setiap komponen bangsa, mulai dari masyarakat hingga seluruh pihak terkait yang terlibat selama lockdown diterapkan, harus benar-benar kuat jika tidak ingin kekacauan terjadi.

Mengutip Trenton A. Williams dalam “Organizational Response to Adversity: Fusing Crisis Management and Resilience Research Streams”, ketahanan umumnya digunakan untuk menggambarkan organisasi, sistem, ataupun individu yang mampu bereaksi dan pulih dari tekanan atau gangguan dengan efek minimal serta stabilitas yang baik.

Di Indonesia sendiri, konsep ketahanan nasional telah secara komprehensif dikaji oleh Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) untuk diimplementasikan ketika dibutuhkan. Astagatra sebagai model ketahanan nasional yang dimiliki Indonesia sangat relevan dan dapat diterapkan di saat-saat genting di mana mengatur aspek-aspek fundamental seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya, serta pertahanan dan keamanan.

Dari aspek ekonomi misalnya, Indonesia harus cermat merealokasi anggaran sebelum melakukan lockdown, baik total maupun partial, yang belum diputuskan hingga kini, dan justru dinilai menimbulkan kesan lamban. Membandingkan dengan India, khusus demi lockdown, pemerintah di bawah kepemimpinan Modi menggagarkan Rp 353 triliun dari jumlah penduduk yang mencapai 1,3 miliar orang.

Sementara dari sisi pertahanan dan keamanan, India cenderung semakin menerapkan upaya represif di bidang ketertiban di masa-masa lockdown yang kian berdampak buruk. Dan jika lockdown diterapkan di Indonesia kemudian terjadi turbulensi, komponen keamanan yang kita miliki harus difungsikan agar seminimal mungkin melakukan tindakan represif dalam menegakkan kondusifitas lockdown. Hal inilah yang sampai saat ini juga belum terlihat perencanaannya.

Tentu dari fakta itu kita bisa melihat bagaimana India dengan anggaran besar yang sudah disiapkan masih mengalami serangkaian kekacauan ketika lockdown diterapkan. Dengan kondisi yang ada saat ini, Indonesia sebenarnya dinilai belum siap menerima potensi guncangan serta kekacauan yang mungkin timbul dari penerapan lockdown.

Terbaru, Presiden Jokowi menyatakan bahwa lockdown tidak akan dilakukan, yang ada adalah kombinasi social dan physical distancing atau disampaikan dengan sebutan “pembatasan sosial berskala besar” disertai kebijakan darurat sipil. Hal itu tentu dinilai membingungkan dan berpotensi memunculkan ambiguitas pada saat penerapannya, terutama momok istilah darurat sipil di masa lalu.

Dari sisi masyarakat, pengelolaan kesadaran dan aspek psikis untuk tetap berada di titik rasional menjadi sangat penting agar ketika kebijakan lockdown akhirnya diterapkan. Itu tentunya untuk menjamin agar lockdown ala Indonesia ini dapat berjalan optimal serta dapat terhindar dari potensi kekacauan atau chaos yang destruktif. Tentu kekuatan itu harus kita implemetasikan bersama. (J61)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.