Support Us

Available for Everyone, funded by readers

Contribute
E-Book
Home > Celoteh > “Tantangan” Demokrat untuk Jokowi

“Tantangan” Demokrat untuk Jokowi


F46 - Monday, September 21, 2020 12:30
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Demokrat Jansen Sitindaon. (Foto: Istimewa)

0 min read

“Membuat publik melek informasi, agar tak mudah termakan fitnah dan caci maki” – Najwa Shihab, Jurnalis asal Indonesia


PinterPolitik.com

Gengs, kalian ada yang paham tentang keterbukaan informasi publik nggak? Kalau paham, pasti sudah bisa memperkirakan arah tulisan ini toh. Baru-baru ini soal keterbukaan tersebut kembali menyeruak lho. Muasalnya banyak, terutama akibat omongan Bung Jansen Sitindaon yang lempar kritik ke pemerintahan Jokowi.

Sebelumnya juga pemerintah kena semprot lho saat Indonesia Corruption Watch (ICW) nggak dikasih berkas soal prakerja oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto. Wah, pemerintah ini gimana sih kok kena senggol babagan keterbukaan?

Baiklah, coba mimin fokus pada kasus kritikannya Bung Jansen aja ya. Selain gaya bicaranya sangat menarik, juga apa yang disampaikan oleh Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Demokrat itu kontekstual banget di tengah kondisi Covid-19 yang semakin bikin nafas kita kempas-kempis.

For your information aja nih sebelumnya, jadi lewat akun Twitter pribadinya, Bung Jansen bilang begini, "Sesekali rapat Covid-19 ini dibuat terbuka untuk umum Pak @jokowi. Agar publik bisa ikut menilai dan tahu ke mana arah penanganannya." Keren nggak tuh statement doi yang berani mention Presiden.

Tapi bukan itu poinnya, sob. Poinnya adalah pada isu yang disemprotkan oleh Bung Jansen, yaitu tentang pentingnya keterbukaan. Sebagaimana yang kita tahu, sejak pemerintah menangani si biang kerok Covid-19 ini, tampaknya kita nggak pernah tahu lho isi rapat-rapat tersebut.

Padahal, di tengah penyebaran yang ganas dan penanganan yang harus 'cespleng', seyogianya masyarakat juga diperlihatkan isi rapatnya. Ya, minimal biar masyarakat tuh tahu perkembangan, penanganan, dan langkah lainnya.

Nggak asal terima terus dipaksa menjalankan aturan tanpa tahu rasionalisasinya. Ingat lho, negara punya kewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi, kalau main tutup-tutupan begini tanpa masyarakat dikasih ruang buat menyimak kan sama aja mendudukkan nalar toh.

Kalau sudah begini, mumpung ada yang sudah speak up, mbok ya negara atau pemerintah menindaklanjuti lewat membuka rapat-rapat seputar Covid-19. Mimin sih setuju banget kalau benar-benar dibuka tuh rapatnya.

Secara, ini amanah UU tentang keterbukaan informasi publik juga lho, gengs. Lagian juga, bobot kontennya nggak bersifat rahasia kok, seperti halnya soal keamanan dan pertahanan.

Beda lagi kalau memang konten rapatnya berkaitan sama dua hal riskan tersebut, maka mimin dan warga sepatutnya nggak tahu aja daripada kaget dan datanya bocor kan, cuy, seperti yang pernah ditegaskan oleh Pak Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto.

Tapi, ngomong-ngomong, ini Bung Jansen bicara lantang apakah juga mewakili sikap Partai Demokrat, ya? Jadi, kira-kira Presiden Jokowi berani nggak nih terima tantangan dari Demokrat? Kali ini sih, mimin sepakat banget ya dengan Bung Jansen sebagai perwakilan Demokrat. Hehehe. (F46)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Berita Terkait