HomeCelotehPemerintah Tak Ingin Covid-19 Berakhir?

Pemerintah Tak Ingin Covid-19 Berakhir?

“Saya kemarin rapat dengan Kemenhub datanya sudah 900 ribu orang sudah mudik. Persoalannya adalah dia bisa jadi orang dalam pemantauan (ODP) bisa saja tersebar virus ke daerah”. – Agus Taufik Mulyono, Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI)


PinterPolitik.com

Jelang masa puasa dan Hari Raya Idul Fitri, angka orang pulang kampung emang selalu meningkat. Pada 2019 lalu, jumlah orang yang mudik diperkirakan mencapai 23 juta orang.

Nah, tahun ini, gara-gara ada Covid-19 yang ngeri-ngeri nggak pakai sedap, angka orang mudik diperkirakan menurun drastis.

Tapi, itu bukan berarti nggak ada yang mudik loh. Padahal kan sebenarnya bahaya banget mudik di tengah kondisi wabah yang parah kayak gini. Soalnya bisa bikin penyebaran virus menjadi semakin nggak terkendali ke wilayah-wilayah pelosok.

Sayangnya, pemerintah nggak secara tegas mengeluarkan aturan larangan mudik. Hingga kini bahasa yang dipakai adalah “menganjurkan” atau “sebaiknya” atau “adalah lebih baik”. Nggak ada produk hukum yang tegas buat ngebatasin mudik.

Untuk orang Indonesia mah bakal nggak diturutin kata-kata yang kayak gitu.

Buktinya, data dari Kementerian Perhubungan aja sudah menunjukkan ada sekitar 900 ribu orang yang nyuri start mudik. Iyess, 900 ratus ribu!

Bayangin tuh, sekitar 2 persen dari mereka aja jadi carrier Covid-19, udah berapa banyak yang bakal tersebar ke penjuru negeri.

Emang sih, di daerah-daerah juga ada kebijakan karantina dan penetapa status Orang Dalam Pantauan (ODP) yang diterapkan oleh para pemimpin daerah bagi para pemudik. Tapi ya tetap aja bakal sulit mantau semua orang itu pernah berinteraksi dengan siapa saja di jalan atau sebelum menuju rumah mereka.

Apalagi, diperkirakan masih akan ada 1,3 juta orang lagi yang bakal mudik di Lebaran tahun ini. Jumlah itu sudah dikurangi dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pegawai BUMN yang sudah ada aturan jelas bahwa tahun ini mereka nggak boleh mudik.

Terlepas dari adanya larangan untuk ASN agar nggak mudik, pemerintah emang seharusnya perlu membuat aturan yang lebih tegas buat perkara mudik ini. Misalnya, orang yang nggak perlu mudik dan masih bisa bertahan hidup di Jabodetabek dilarang banget buat mudik.

Sementara yang benar-benar nggak memungkinkan untuk ditunda mudiknya barulah dikasih izin pulang dengan aturan yang ketat juga.

Dengan masih terbukanya semua orang buat mudik kayak sekarang ini, terkesan kayak pemerintah seolah nggak pengen Covid-19 segera berakhir. Lha kalau mobilitas orang ke daerah nggak dibatasi, sampai kapan coba virus ini akan berhenti tersebar? (S13)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

#Trending Article

More Stories

Diskualifikasi Gibran: Putusan Terbaik atau Terburuk MK?

Opsi mendiskualifikasi Gibran sebagai cawapres, tetapi tetap mengesahkan kemenangan Prabowo adalah pilihan yang tengah didiskusikan oleh banyak pihak menuju pembacaan putusan MK terkait sengketa Pilpres 2024.

MK Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran, Tapi Sahkan Prabowo?

Pendapat menarik diungkapkan oleh Denny Indrayana yang menyebut Mahkamah Konstitusi (MK) bisa saja hanya mendiskualifikasi Gibran dan tetap mensahkan kemenangan Prabowo sebagai presiden.

Puan x Prabowo: Operasi Rahasia Singkirkan Pengaruh Jokowi?

Megawati disebut menugaskan sang putri, Puan Maharani, untuk melakukan lobi dan pendekatan ke kubu Prabowo sebagai pemenang Pemilu.