HomeCelotehPDIP Hilang Dari Bansos?

PDIP Hilang Dari Bansos?

“ICW mempertanyakan kenapa dalam dakwaan Juliari kembali dihilangkan nama-nama politisi yang diduga memperoleh paket besar dalam pengadaan bansos sembako di Kemensos, seperti Herman Hery dan Ihsan Yunus”. – Kurnia Ramadhana, Peneliti ICW


PinterPolitik.com

Tahun-tahun 1990-an hingga 2000-an adalah masa ketika film dan series kolosal merajai televisi serta bioskop di Indonesia. Kisah-kisah yang diambil dari sejarah maupun mitologi Indonesia menjadi penghias utamanya.

Angling Dharma, Mahabharata, Karmaphala, dan masih banyak yang lainnya lagi adalah beberapa contoh di antaranya. Naik daunnya series-series yang demikian ini juga membuat masyarakat Indonesia familiar dengan istilah-istilah mitologi, salah satunya siluman.

Siluman memang dikisahkan sebagai makhluk halus yang tinggal dalam komunitas dan menempati suatu tempat. Mereka bisa terlihat sebagai manusia biasa, namun punya wujud asli yang berupa hewan tertentu atau makhluk lainnya.

Baca Juga: Ada Agenda Penenggelaman Ma’ruf Amin?

Salah satu ciri khas siluman adalah kemampuan mereka untuk menghilang atau pergi dengan cepat. Mungkin nggak mirip dengan jurus Kamui milik Obito di serial Naruto, tapi prinsip kerjanya sama kayak gitulah kira-kira.

Nah, ngomongin soal berpindah tempat atau hilang-menghilang, ternyata ini juga disoroti oleh Indonesian Corruption Watch alias ICW loh. Ini terkait kasus korupsi bantuan sosisal yang emang lagi ditangani KPK.

Sorotan ICW ini terkait hilangnya nama 2 politikus PDIP, Herman Hery dan Ihsan Yunus, di dakwaan jaksa KPK terhadap mantan Mensos Juliari Batubara. Padahal, nama Herman dan Ihsan sempat muncul dalam persidangan dengan terdakwa 2 penyuap Juliari.

Adapun Herman Hery merupakan Ketua Komisi III DPR. Sementara Ihsan Yunus merupakan mantan Wakil Ketua Komisi VIII DPR yang kini menjadi anggota Komisi II DPR usai kasus bansos terungkap.

Baca juga :  Prabowo-Megawati Bersatu, Golkar Tentukan Nasib Jokowi?

Dalam perkara ini, Ihsan Yunus pernah diperiksa KPK. Kediamannya pun sempat digeledah meski penyidik tak menemukan bukti. Sementara Herman Hery belum pernah diperiksa dalam kasus bansos ini.

KPK sendiri udah buka suara mengenai tak adanya nama Herman dan Ihsan di dakwaan Juliari. KPK menyebutkan bahwa surat dakwaan sudah disusun berdasarkan pemeriksaan saksi pada tahap penyidikan. Artinya, kalau namanya tidak ada, berarti buktinya belum cukup kuat.

Wih, hilang-menghilang berasa siluman atau gimana nih? Uppps. Padahal, seperti diulas oleh Tempo, perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan Herman misalnya, disebut-sebut mendapat kuota pengadaan bansos sebanyak 7,6 juta paket senilai Rp 2,1 triliun. Iyess, Rp 2,1 triliun cuy.  

Hmm, apa emang tradisi “hilang-menghilang” ini udah jadi bagian dari sejarah PDIP ya? Lha, ada tuh kasus Harun Masiku yang sampai sekarang belum jelas masih hidup atau udah mati. Uppps.

Semoga nggak makin parah. Tau-tau nanti malah nama Juliari yang tiba-tiba hilang dari kasus ini. Kan bakal ribut kita nanti. Ah, syudahlah, mungkin kita terlalu banyak nonton series tentang siluman. Uppps. (S13)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

#Trending Article

More Stories

Siasat Megawati Pengaruhi Para Hakim MK

Megawati mengirimkan pengajuan diri menjadi amicus curiae atau “sahabat pengadilan” yang merupakan pendapat hukumnya kepada para Hakim MK terkait sengketa Pilpres 2024.

Diskualifikasi Gibran: Putusan Terbaik atau Terburuk MK?

Opsi mendiskualifikasi Gibran sebagai cawapres, tetapi tetap mengesahkan kemenangan Prabowo adalah pilihan yang tengah didiskusikan oleh banyak pihak menuju pembacaan putusan MK terkait sengketa Pilpres 2024.

MK Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran, Tapi Sahkan Prabowo?

Pendapat menarik diungkapkan oleh Denny Indrayana yang menyebut Mahkamah Konstitusi (MK) bisa saja hanya mendiskualifikasi Gibran dan tetap mensahkan kemenangan Prabowo sebagai presiden.