“Semua terserah padamu, aku begini adanya,” – Broery Marantika dan Dewi Yull, Jangan Ada Dusta di Antara Kita
Pinterpolitik.com
Setelah hari-hari penuh drama, UU KPK baru hasil revisi akhirnya resmi berlaku. Huft, sudah banyak orang berlelah-lelah, regulasi kontroversial itu tetap berjalan meski tanpa adanya tanda tangan dari Presiden Jokowi.
Nah, akibat dari hal itu, masyarakat sepertinya jadi semakin gencar meminta Pak Jokowi untuk segera menerbitkan Perppu. BEM SI misalnya, berencana untuk melakukan demonstrasi, mendesak agar peraturan tersebut segera terbit.
Sayangnya, sepertinya tidak semua orang sepakat dengan wacana penerbitan Perppu tersebut. Orang-orang di sekitar Pak Jokowi mulai dari lingkar Istana hingga elite-elite parpol sepertinya enggan sekali melihat Pak Jokowi memenuhi kemauan rakyatnya sendiri. Huft.
Yang cukup mengagetkan sebenarnya adalah, ternyata ada juga sosok di luar pemerintahan dan dianggap sebagai orang bijak tapi punya suara yang mirip dengan partai. Tidak sama persis sih dengan mereka yang menolak, tapi sosok yang satu ini lebih ke “menyerahkan kepada presiden”.
Orang yang dimaksud adalah mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD. Jadi, kalau kata guru besar Universitas Islam Indonesia ini, Perppu KPK ini menimbulkan dilema buat Pak Jokowi, jadi ya semuanya terserah presiden saja.
Dalam kondisi yang normal, pendapat Pak Mahfud ini sebenarnya sah-sah saja. Meski demikian, dengan rekam jejak Pak Mahfud terdahulu, pendapat seperti ini cukup menimbulkan pertanyaan sih.
Jadi, kan polemik soal revisi UU KPK ini bukan yang terjadi pertama kali, sejak 2015 sudah ada. Nah, dalam konteks tersebut, Pak Mahfud ini berada dalam posisi yang menolak revisi UU KPK. Pak Mahfud waktu itu bilang kalau KPK dibiarkan saja kewenangannya seperti dalam UU KPK yang lama.
Scr politik & hukum UU- KPK itu boleh diubah, boleh jg tak diubah. Itu pilihan politik hukum. Tp demi moralitas bangsa sebaiknya tak diubah.
— Mahfud MD (@mohmahfudmd) October 7, 2015
Secara khusus, beliau ini juga bilang demi moralitas bangsa UU KPK ini sebaiknya memang tidak diubah. Lebih jauh, Pak Mahfud sendiri pernah menyatakan diri sebagai pendukung KPK sejak dulu. Mantap kan?
Tapi itu kan dulu ya, nah sekarang, Pak Mahfud kok jadi gak berani berpihak ke KPK lagi? Sekarang saatnya lebih genting loh, revisi UU KPK ini kan dianggap bisa melemahkan lembaga anti-rasuah itu. Kenapa gak berani bilang posisi tegas untuk mendukung Perppu?
Pak Mahfud kok gak berani tegas ya posisinya sekarang terkait dengan Perppu KPK? Click To TweetBukannya dulu Pak Mahfud bilang UU KPK jangan direvisi karena moralitas bangsa? Ini sudah direvisi beneran, kok kata-kata moralitas bangsa ini gak keluar lagi untuk mendukung Perppu KPK?
Kalau sudah begini, wajar gak sih masyarakat mengait-ngaitkan sikap Pak Mahfud ini dengan posisi politiknya? Sekarang ini kan lagi ramah pembahasan soal menteri baru di kabinet Pak Jokowi. Nama Pak Mahfud sendiri banyak digadang-gadang cocok untuk masuk kabinet Pak Jokowi.
Apa mungkin Pak Mahfud jadi baik begini ke Pak Jokowi karena jabatan menteri tersebut? Ini nanya doang loh.
Semoga aja perubahan sikap itu bukan soal menteri-menterian ya. Kan banyak orang masih menganggap Pak Mahfud sebagai salah satu orang bijak bangsa ini, semoga masih bisa dianggap seperti itu ya. (H33)
► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik
Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.
