HomeCelotehMegawati dan Darurat Kaderisasi PDIP

Megawati dan Darurat Kaderisasi PDIP

“Memang ada friksi dalam pencalonan dari PDIP ini, di kalangan partai pecah. Misalnya ada (kelompok) Armuji (anggota DPRD Jatim), ada Wishnu (Wakil Wali Kota Surabaya Wishnu Sakti Buana), tapi Bu Risma sebagai orang PDIP, memang menyiapkan kader Eri (Kepala Bappeko Eri Cahyadi)”. – Suko Widodo, pengamat komunikasi politik Universitas Airlangga


PinterPolitik.com

Situasi internal PDIP beberapa waktu terakhir ini memang tengah banyak disorot. Bukannya gimana-gimana ya, di beberapa daerah isu friksi internal terus mengemuka, seiring makin dekatnya kontestasi elektoral di tingkat daerah pada akhir tahun ini.

Setelah sebelumnya publik disuguhkan dengan pertarungan perebutan kursi calon di Pilwakot Solo yang melibatkan putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dengan kader senior PDIP, Achmad Purnomo, kini publik kembali disuguhkan friksi serupa di Pilwakot Surabaya.

Buat yang belum tahu, PDIP saat ini masih belum mengumumkan siapa calon yang akan diusung untuk menggantikan Bu Risma di kursi Wali Kota Surabaya. Beberapa sumber menyebutkan bahwa hal ini terjadi karena perbedaan keinginan dan dukungan politik di internal partai sendiri. Pengurus partai di pusat ingin sosok tertentu, tetapi Bu Risma sendiri disebut ingin sosok yang lain.

Duh, bisa ribut-ribut besar nih. PDIP sendiri emang membantah soal friksi tersebut dan menyebutkan bahwa pihaknya masih menanti masukan dari masyarakat Surabaya terkait sosok yang cocok untuk menggantikan Risma.

Hmm, tapi ini udah jadi kayak pengulang kebetulan nggak sih? Soalnya baik di Solo maupun di Surabaya, dua-duanya punya pertalian alias kesamaan bahwa ada benturan antara tokoh yang berasal dari kader partai dengan sosok dari luar.

Well, Gibran misalnya, sekalipun sudah resmi menjadi kader PDIP, namun kalau dibandingkan dengan Achmad Purnomo kayaknya jauh banget dari sisi statusnya di partai.

Baca juga :  Operasi “Singkirkan” PDIP dari Ketua DPR?

Tapi, entah karena statusnya sebagai anak presiden atau gimana, Gibran akhirnya yang terpilih.

Sementara di Surabaya, Eri Cahyadi yang adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota justru ikut mendaftar pencalonan lewat PDIP. Kubunya mengklaim mendapatkan dukungan dari Bu Risma. Duh, jadi jelimet kan.

Ini sekaligus juga menggambarkan bahwa PDIP sebagai partai kader terlihat kesulitan untuk membuat pilihan, apakah mengedepankan kadernya sebagai calon atau justru memilih outsider alias orang dari luar yang secara politik dan popularitas lebih baik.

Hmm, berasa kayak ikut ajang America Got Talent gitu nggak sih? Partai berasa nggak punya talenta memadai yang bisa dicalonkan, sehingga harus memilih tokoh dari luar.

Lama-lama emang fungsi kaderisasi di parpol jadi kayak tergusur gitu nggak sih? Mungkin ini juga jadi refleksi untuk parpol itu sendiri yang sudah mulai kesulitan “mendidik” kader bermutu. Kudu berbenah gih, biar nggak friksi mulu tiap mau Pilkada atau Pilpres. Uppps. (S13)

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

#Trending Article

More Stories

Siasat Megawati Pengaruhi Para Hakim MK

Megawati mengirimkan pengajuan diri menjadi amicus curiae atau “sahabat pengadilan” yang merupakan pendapat hukumnya kepada para Hakim MK terkait sengketa Pilpres 2024.

Diskualifikasi Gibran: Putusan Terbaik atau Terburuk MK?

Opsi mendiskualifikasi Gibran sebagai cawapres, tetapi tetap mengesahkan kemenangan Prabowo adalah pilihan yang tengah didiskusikan oleh banyak pihak menuju pembacaan putusan MK terkait sengketa Pilpres 2024.

MK Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran, Tapi Sahkan Prabowo?

Pendapat menarik diungkapkan oleh Denny Indrayana yang menyebut Mahkamah Konstitusi (MK) bisa saja hanya mendiskualifikasi Gibran dan tetap mensahkan kemenangan Prabowo sebagai presiden.