“Jangan bicara soal idealisme. Mari bicara berapa banyak uang di kantong kita,” – Iwan Fals, Jangan Bicara
Pinterpolitik.com
Gelombang untuk kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) KPK tampak semakin membesar. Banyak orang menilai kegentingan yang jadi syarat penerbitan peraturan itu sudah terpenuhi karena sudah jatuh korban akibat demonstrasi.
Pak Jokowi sendiri sepertinya sudah mulai mempertimbangkan opsi Perppu tersebut. Mungkin Pak Jokowi sudah mulai terbuka ya setelah melihat berbagai gelombang demonstrasi beberapa waktu terakhir ini.
Sayangnya, kayaknya tidak semua orang di lingkar kekuasaan Pak Jokowi ini setuju dengan wacana Perppu tersebut. Mulai dari partai-partai pengusung hingga Wapres Jusuf Kalla punya suara agar Perppu ini tidak terbit.
Nah, di antara orang-orang tersebut, ada pula nama Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan yang melontarkan pernyataan terkait Perppu KPK. Menurut Pak Luhut, Pak Jokowi ini tidak bisa menerbitkan Perppu karena sudah masuk ke ranah yudikatif. Ia menilai bahwa Pak Jokowi lagi boleh mencampuri proses tersebut.
Wah, kalau Pak Luhut sudah bicara, mungkin aja wacana Perppu KPK ini betulan batal Click To TweetWah, kalau sudah begini, sepertinya masyarakat dan tokoh-tokoh senior harus kecewa. Pasalnya, kalau kita ingat persona publik Pak Luhut, bisa jadi ini adalah gambaran sikap dari pemerintahan Pak Jokowi.
Kita tuh udah sering banget disuguhkan dengan penampilan Pak Luhut yang mengurusi berbagai hal di pemerintahan Pak Jokowi. Dari perkara urus pernikahan anak presiden sampai penyelanggaraan pertemuan IMF-Bank Dunia semua ada Pak Luhutnya. Pokoknya, serba diandalkan deh Pak Luhut ini.
Nah, sikap ini kadang-kadang membuat Pak Luhut kerap dianggap sebagai super minister atau bahkan ada yang menganggapnya sebagai prime minister atau perdana menteri. Berdasarkan perumpamaan itu, orang kadang suka bercanda kalau Pak Luhut inilah kepala pemerintahan di kabinet saat ini.
Di situlah letak potensi kekecewaan masyarakat terkait Perppu. Kan Pak Luhut ini kerap mewakili sikap pemerintahan Pak Jokowi untuk segala urusan. Kalau Pak Luhut sudah bilang Pak Jokowi tak bisa ikut terbitkan Perppu, maka bisa aja itu menggambarkan hal sebenarnya karena Pak Luhut adalah menteri yang kerap jadi wajah pemerintah.
Wah, gimana dong, kalau menteri serba bisa sekelas Pak Luhut sudah bicara, masyarakat bisa apa lagi? Mungkin, masyarakat hanya bisa berdoa bahwa untuk kali ini, Pak Luhut sedang mewakili dirinya sendiri, bukan sikap pemerintahan Pak Jokowi secara umum.
Selain itu, masyarakat juga jelas berharap, Pak Jokowi punya sikap sendiri terkait Perppu ini, tidak harus diwakili oleh Pak Luhut, Pak JK, atau partai-partai pengusungnya. Kan, Pak Jokowi sudah mempertimbangkan Perppu toh? (H33)
► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik
Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.
