“Kalau sistem itu tak bisa diperiksa kebenarannya dan tak bisa dikritik, maka matilah Ilmu Pasti itu.” ~Tan Malak
PinterPolitik.com
[dropcap]S[/dropcap]ejumlah anak menemukan kepingan-kepingan e-KTP yang tercecer di daerah Jalan Bojong Rangkong, Pondok Kopi, Duren Sawit, Jakarta Timur. Mendagri Tjahjo Kumolo sudah memastikan kalau e-KTP yang tercecer tersebut tidak aktif. Meski begitu, kasus ini tetap saja membuat gaduh. Hadehh, nambah-nambahin isu politik aja.
Bukan apa-apa gaes. Soalnya kasus ini nggak berhenti sampai di Jaktim kemarin aja, belakangan warga Kota Pariaman, Sumatera Barat juga menemukan ribuan keping e-KTP yang sudah habis masa berlakunya di sekitar pemukiman warga.
Hmm, kalau tiba-tiba bermunculan gini bukannya kita harus khawatir? Apa lagi sekarang itu tahun politik ya. Tahun depan sudah Pilpres. Kan jadi khawatir, ini gimana deh kerja Kemendagri. Katanya e-KTP yang sudah nggak aktif harus dihancurkan, ini malah berserakan. Kalau disalahgunakan gimana dongs?
DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria mengatakan, tercecernya e-KTP ini bisa berpotensi mengganggu jalannya Pilpres tahun depan. Masyarakat bisa curiga terhadap pembuatan e-KTP jika tidak ada pengawasan terhadap pemerintah.
Nah itu, eik juga mulai curiga nih, kok bisa Mendagri kecolongan?
Kemendagri nggak bisa lebih canggih lagi ya mengurus masalah daftar kependudukan? Instagram aja udah bisa ngirim voicenote segala... Edededeh... Click To TweetGerindra pun meminta Kemendagri sejak awal melakukan audit internal secara menyeluruh termasuk terhadap tenaga-tenaga internal. Begitu juga terkait prosedur tetapnya harus dipastikan, tidak sekadar perintah.
Selain itu, Gerindra juga meminta Mendagri untuk membangun sistem IT untuk melakukan audit tersebut. Konon biaya yang dikeluarkan murah kok. Lagian zaman sekarang udah canggih kok, ada teknologi yang bisa digunakan untuk meminimalisir kesalahan.
Kalau pemerintah nggak bersedia, Riza bilang Gerindra siap membiayai sistem IT Kemendagri jika diperlukan. Karena menurutnya hal tersebut penting dilakukan untuk mekanisme pengawasan dan penyebaran e-KTP.
Dengan sistem IT tersebut, kata Riza, masyarakat dapat mengetahui jumlah e-KTP yang telah dicetak hingga kedaluwarsa secara aktual. Sistem tersebut juga diyakini akan mengantisipasi kasus e-KTP tercecer yang sebelumnya terjadi di Bogor, Serang, dan kota lain.
Wadaw, enelan nih? Tapi moon maap, bukannya kemarin-kemarin Gerindra curhat kekurangan dana kampanye? Kok sekarang malah bilang berani ngasih uang ke pemerintah? Hehehehe. (E36)
