HomeCelotehDi Balik Anies vs Bos Djarum

Di Balik Anies vs Bos Djarum

“Jadi jangan karena membesarnya jumlah kasus terinfeksi Covid-19, kemudian Gubernur mengambil satu keputusan jalan pintas yang tidak menyelesaikan permasalahan sebenarnya”. – Budi Hartono, Pemilik Group Djarum


PinterPolitik.com

Pembatasan sosial berskala besar alias PSBB total yang sudah diputuskan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sepertinya masih meninggalkan berjuta perdebatan. Selain beberapa menteri di kabinet presiden Jokowi – misalnya Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan – ada pula pengusaha dan masyarakat kecil yang ikut menyoroti kebijakan ini.

Salah satu pengusaha yang terbuka mengkritik kebijakan Anies adalah pemilik Djarum Group, Robert Budi Hartono. Buat yang belum tahu, doi adalah orang terkaya di Indonesia! Beh, ini level kritiknya udah beda nih kalau datang dari orang sekaliber doi.

Apalagi, jarang banget kritikan seperti ini datang dari seorang Budi Hartono. Sampai lewat surat resmi pula loh pandangannya itu ia kirimkan ke Presiden Jokowi.

Menurut Pak Budi, kebijakan PSBB total kurang tepat untuk dilakukan karena tidak menjamin angka pasien Covid-19 bisa menurun. Langkah yang paling tepat menurutnya adalah memberikan sanksi yang tegas bagi para pelanggar protokol kesehatan.

Ia juga meminta pemerintah meniru apa yang dilakukan oleh Singapura yang membuat tempat darurat isolasi pasien Covid-19 dari kontainer ber-AC di tanah kosong. Hmmm, mantap juga ya masukannya.

Masuk akal juga sih kalau dilihat pandangannya Pak Budi. Soalnya, kalau masyarakatnya nggak disiplin, PSBB sampai jungkir balik pun nggak ada hasilnya. Negara-negara seperti Tiongkok dan Italia misalnya, menerapkan sanksi tegas bagi para pelanggar protokol kesehatan. Di Inggris, jika para pemain sepak bola kedapatan melanggar aturan protokol kesehatan, mereka juga bisa diskors.

Baca juga :  The Tale of Two Sons

Intinya, semua pihak memang berkontribusi pada penerapan sanksi yang tegas dari upaya menjalankan protokol kesehatan tersebut. Nah di Indonesia, hal yang demikian ini memang belum begitu ditegakkan.

Emang sih, kelihatan memaksa masyarakat banget. Tapi, jika tidak demikian, angka peningkatan pasien Covid-19 ini nggak akan pernah selesai-selesai juga.

Selain itu, kritikan ini sebetulnya juga menggambarkan titik teratas dalam hubungan antara pengusaha dengan pemerintah. Udah pastilah Pak Budi punya kepentingan bisnis di dalam kritikannya tersebut, misalnya terkait anjloknya pasar saham, dan lain sebagainya.

Tetapi, preseden ini bisa buruk untuk karier politik Pak Anies sendiri. Soalnya ekonomi dan politik itu dua hal yang nggak bisa dipisahkan. Well, kita tahu seorang Bruce Wayne yang kaya raya akhirnya jadi Batman karena secara struktur pengambilan kebijakan pemerintah Kota Gotham memang tidak mungkin menyelesaikan persoalan yang ada pada dirinya sendiri.

Makanya, doi menjadi seorang outsider yang berupaya menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada dan menyelamatkan kotanya.

Hmmm, semoga aja Pak Budi nggak sampai pada level pengen jadi Batman ya. Kalau nggak bisa bahaya. Uppps. (S13)

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

#Trending Article

More Stories

Siasat Megawati Pengaruhi Para Hakim MK

Megawati mengirimkan pengajuan diri menjadi amicus curiae atau “sahabat pengadilan” yang merupakan pendapat hukumnya kepada para Hakim MK terkait sengketa Pilpres 2024.

Diskualifikasi Gibran: Putusan Terbaik atau Terburuk MK?

Opsi mendiskualifikasi Gibran sebagai cawapres, tetapi tetap mengesahkan kemenangan Prabowo adalah pilihan yang tengah didiskusikan oleh banyak pihak menuju pembacaan putusan MK terkait sengketa Pilpres 2024.

MK Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran, Tapi Sahkan Prabowo?

Pendapat menarik diungkapkan oleh Denny Indrayana yang menyebut Mahkamah Konstitusi (MK) bisa saja hanya mendiskualifikasi Gibran dan tetap mensahkan kemenangan Prabowo sebagai presiden.