HomeCelotehBuzzer Omnibus Law Bertebaran?

Buzzer Omnibus Law Bertebaran?

“Whole neighborhood buzzin’” – 2Pac, penyanyi rap asal Amerika Serikat


PinterPolitik.com

Masa pemerintahan kedua Joko Widodo (Jokowi) memang baru dimulai pada Oktober 2019 lalu. Namun, tampaknya, Pak Jokowi kini ingin segera memberi gebrakan-gebrakan baru terkait kebijakan ekonomi dan investasi.

Salah satu gebrakan yang dianggap penting adalah Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja (Ciptaker atau Cilaka). Dengan RUU yang menjadi bagian dari rangkaian omnibus law ini, investasi diharapkan dapat melaju lebih kencang di Indonesia.

Tapi nih, ternyata, keinginan Pak Jokowi untuk menuntaskan RUU ini dalam 100 hari tampaknya harus menemui tantangannya. Pasalnya, beberapa elemen masyarakat – seperti buruh dan mahasiswa – menilai RUU omnibus law itu justru banyak merugikan.

Bagaimana nggak? Beberapa aturan yang terkandung dalam draf RUU tersebut menyebutkan bahwa pemerintah bisa melangkahi prosedur konstitusional dengan mengubah ketentuan Undang-Undang (UU) melalui Peraturan Pemerintah (PP).

Belum lagi, banyak juga aturan yang membuat hak dan perlindungan buruh semakin berkurang. Pasal 89 misalnya, banyak merubah ketentuan ketenagakerjaan yang telah berlaku sebelumnya, seperti penentuan upah minimum, penghapusan ketentuan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), dan penghapusan upah minimum nasional.

Alhasil, banyak tuh terjadi aksi protes di beberapa wilayah, seperti Jakarta dan Yogyakarta. Salah satunya adalah aksi #GejayanMemanggilLagi yang dilakukan oleh mahasiswa dan kelompok buruh di Gejayan, Sleman, DI Yogyakarta.

Hmm, jadi ingat dengan gelombang protes yang pernah terjadi pada September 2019 lalu nih. Kalau nggak salah, kala itu, Gejayan juga terkenal lho sebagai salah satu tonggak awal dari gelombang demonstrasi yang menentang revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), RUU Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dan beberapa RUU lain itu.

Eh, tapi, nggak cuma mahasiswanya aja lho yang ngebikin demo omnibus law ini mirip dengan demo September 2019. Kali ini, juga ada tuh pegiat-pegiat media sosial yang biasa disebut dengan buzzer.

Kalau dulu ada banyak yang bilang kalau demo mahasiswa ditunggangi oleh penumpang gelap, kini demo omnibus law juga dituding memiliki kepentingan tertentu untuk memperkeruh suasana tuh. “Apakah betul #GejayanGerakanProvokasi?” cuit akun @kangdede78.

Apalagi nih, ada beberapa dugaan kalau akun-akun pegiat medsos tersebut mendapatkan anggaran dari pemerintah lho. Waduh.

Ya, terlepas dari itu benar atau nggak, kok sepertinya para buzzer ini sering muncul ya di kala-kala tertentu? Masa – dari soal revisi UU KPK dan RKUHP, isu virus Corona, hingga omnibus law – pemerintah jadi selalu mengandalkan buzzer gini?

Padahal, kan, banyak anggaran yang didapatkan oleh pemerintah itu berasal dari masyarakat sendiri. Masa uang rakyat dipakai buat menutupi “keburukan” dari rakyat? (A43)

View this post on Instagram

Angka kekerasan terhadap #perempuan terus meningkat setiap tahun, baik itu kekerasan fisik maupun kekerasan seksual. Saat ini Indonesia bahkan telah ada dalam kondisi darurat kekerasan seksual menurut laporan dari #KomnasPerempuan. Nyatanya, ada persoalan ketidakseimbangan relasi kuasa antara perempuan dan laki-laki di #Indonesia yang menjadi salah satu akar persoalan ini. Ini juga terjadi akibat budaya dominasi laki-laki yang sangat kuat. ⠀ ⠀ Temukan selengkapnya di Talk Show: “Dominasi dan Legacy Male Power terhadap Wanita Indonesia, Kenapa? Dari Mana? Masih Perlu?”⠀ ⠀ Tiket dapat dibeli di: http://bit.ly/TalkShowPinterPolitik ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik #EventPinterPolitik #TalkShowPinterPolitik #komnasperempuan #rockygerung

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on

► Ingin lihat video-video menarik? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Baca juga :  The Tale of Two Sons
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

#Trending Article

More Stories

Jokowi Makin Tak Terbendung?

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dirumorkan meminta jatah menteri dari pemerintahan Prabowo Subianto. Apakah Jokowi makin tak terbendung?

Prabowonomics: Jurus ‘Lompatan Katak’?

Program makan siang dan susu gratis ala Prabowo merupakan jenis school feeding program. Mungkinkah ini jadi kunci penting Prabowonomics?

Jokowi “Akuisisi” Golkar?

Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut ingin menempatkan orangnya menjadi ketum Golkar. Mungkinkah ini cara Jokowi "akuisisi" Golkar?