HomeCelotehAnies Berani Lawan Ojek Online?

Anies Berani Lawan Ojek Online?

“(Aturan ganjil-genap sepeda motor) termasuk yang kami diskusikan. Tentu kita akan kaji lebih lanjut ya bagaimana dengan sepeda motor. Karena sekarang berdasarkan data, dari hasil implementasi ganjil-genap selama enam bulan kemarin, itu sepeda motor itu 72 persen lebih”. – Syafrin Lupito, Kepala Dinas Pergubungan DKI Jakarta


PinterPolitik.com

Jadi pemimpin di Indonesia memang butuh nyali, kudu bisa menghadapi berbagai nyinyiran dan komentar negatif dari masyarakat. Pemimpin juga harus siap menghadapi serangan dari berbagai penjuru, apalagi jika itu berhubungan dengan tugas-tugas yang harus dilaksanakannya.

Mungkin itulah yang kini sedang dihadapi oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Pasalnya, Anies saat ini lagi dapat serangan dari berbagai penjuru.

Belum selesai polemik Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di pulau-pulau reklamasi, ia sudah diserang lagi soal kunjungan-kunjungannya ke luar negeri yang disebut terlalu banyak jumlahnya.

Masalah terakhir belum selesai, eh doi diserang lagi soal Jakarta yang kini jadi kota paling polusi di dunia. Belum selesai soal polusi, Anies diserang lagi soal pengelolaan sampah Jakarta yang mulai mengkhawatirkan.

Hadeh. Ini mah kayak dapat serangan Kamehameha dari Son Goku di serial Dragon Ball, ditambah jurus Rasengan dan Chidori dari masing-masing Naruto dan Sasuke di serial Naruto Shippuden, dan diakhiri dengan pukulan Gomu Gomu No Bazooka dari Luffy di serial One Piece. Pasti Anies bonyok-bonyok dan babak belur diserang bertubi-tubi.

Nah, gara-gara itu, Anies kemudian mulai memikirkan cara mengatasi berbagai persoalan tersebut. Untuk persoalan polusi misalnya, Anies berencana mengeluarkan berbagai macam jurus kebijakan, mulai dari wacana perluasan kawasan ganjil-genap, menaikkan tarif parkir, perbaikan kualitas transportasi umum, hingga aturan uji emisi.

Selain itu, ada satu program lain yang penerapannya bakal melahirkan kontroversi. Dinas Perhubungan DKI Jakarta sedang memikirkan untuk menerapkan aturan ganjil-genap untuk sepeda motor!

Benar gengs, sepeda motor. Jadi alasannya, aturan ganjil genap bikin para pengguna kendaraan roda empat justru malah menggunakan sepeda motor. Akibatnya, tujuan agar orang-orang menggunakan kendaraan umum jadi tidak tercapai.

Iya sih, tapi yakin nih bakal siap diterapkan? Soalnya, aturan ini bakal terdampak sama abang-abang ojek online loh. Mereka kan jadi nggak bisa bebas nganterin penumpang ke wilayah-wilayah yang kena aturan ganjil genap. Berkuranglah rejeki mereka pula.

Lagian dulu bukannya Pak Anies yang menghapus pelarangan sepeda motor di wilayah Sudirman-Thamrin? Hayooo. Kenapa sekarang malah mau bikin aturan yang serupa lagi?

Sebenarnya, apa pun programnya, yang penting sosialisasinya baik, dan tujuannya jelas, pasti didukung masyarakat. Asalkan perencanaannya juga memikirkan nasib orang-orang yang mendapat penghasilan dari aktivitas di jalan raya.

Kalau perlu diundang juga abang-abang ojek online-nya untuk berdiskusi. Toh soal polusi, mereka juga yang ngerasain karena sepanjang hari ada di jalan.

Apalagi nih, bicara mobil vs sepeda motor itu sama aja bicara benturan kelas sosial di masyarakat antara orang-orang yang berpunya vs orang-orang yang nggak berpunya. Kayak yang dibilang sama filsuf Jean-Paul Sartre, bahwa hampir semua persoalan manusia adalah variasi dari benturan kelas itu.

Pak Anies nggak mau kan nanti bakal didemo sama abang-abang ojek online dan para pengguna sepeda motor? (S13)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Mari lawan polusi udara Jakarta melalui tulisanmu. Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Baca juga :  Mustahil Megawati-Paloh Gunakan Hak Angket? 
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

#Trending Article

More Stories

Siasat Megawati Pengaruhi Para Hakim MK

Megawati mengirimkan pengajuan diri menjadi amicus curiae atau “sahabat pengadilan” yang merupakan pendapat hukumnya kepada para Hakim MK terkait sengketa Pilpres 2024.

Diskualifikasi Gibran: Putusan Terbaik atau Terburuk MK?

Opsi mendiskualifikasi Gibran sebagai cawapres, tetapi tetap mengesahkan kemenangan Prabowo adalah pilihan yang tengah didiskusikan oleh banyak pihak menuju pembacaan putusan MK terkait sengketa Pilpres 2024.

MK Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran, Tapi Sahkan Prabowo?

Pendapat menarik diungkapkan oleh Denny Indrayana yang menyebut Mahkamah Konstitusi (MK) bisa saja hanya mendiskualifikasi Gibran dan tetap mensahkan kemenangan Prabowo sebagai presiden.