Benang Kusut Industri Buzzer Politik

Benang Kusut Industri Buzzer Politik
Foto : Youth Proactive
7 minute read

Kemunculan bisnis buzzer politik adalah salah satu bentuk ekonomi digital. Nyatanya, bisnis ini masih cukup laku di kalangan politisi yang ingin maju menjadi kandidat pemimpin, walaupun konsekuensinya adalah menciderai kualitas demokrasi.  Di permukaan, mereka kerap kali menggembar-gemborkan gerakan melawan hoaks, namun justru mereka-merekalah yang sering menggunakan jasa buzzer untuk membentuk opini publik. Ini adalah bentuk hipokrisi di era digitalisasi ini


PinterPolitik.com

Atta Halilintar baru saja merayakan capaian 10 juta subscribers di channel YouTubenya sekaligus menobatkan dirinya sebagai youtuber dengan subscribers terbanyak se-Asia Tenggara. Tentu hal ini adalah sebuah pencapaian yang luar biasa.

Selain Atta, banyak youtuber lain yang juga tak mau kalah mendulang subscribers demi meraih pemasukan dari Google AdSense alias layanan iklan dari Google. Ya, YouTube kini telah bertransformasi menjadi media sosial pencetak uang bagi banyak orang di berbagai belahan dunia.

Selain uang dari AdSense, mereka pun akan panen ketenaran dan berpeluang mendapatkan dampak ekonomi dari sumber lain.

Dengan kata lain, fenomena ini – menurut Martin Mühleisen -lahir dari adanya digitalisasi yang telah mentransformasi jenis pekerjaan banyak orang hari ini.Namun pekerjaan yang tak biasa juga lahir dari adanya digitalisasi ini, salah satunya adalah fenomena buzzer politik.


Banyak lulusan universitas jadi buzzer? Click To Tweet

Dalam konteks politik Indonesia, fenomena industri buzzer ini masih menghantui jelang Pilpres 2019. Dalam sebuah ulasan di Reuters, disebutkan bahwa media sosial layaknya Twitter, Facebook, hingga Whatsapp masih menjadi wilayah battleground bagi kedua pasangan yang akan bertarung, baik itu Joko Widodo (Jokowi) maupun Prabowo Subianto.

Peperangan yang dimaksud tentu saja adalah peperangan antar-buzzer politik yang dimiliki oleh kedua kubu dalam melancarkan serangan-serangan di media sosial untuk tujuan propaganda politik dan pembentukan opini publik.

Dalam ulasan Reuters tersebut, terdapat fenomena menarik dimana para buzzer ini mendapatkan keuntungan ekonomis yang cukup besar. Salah satunya adalah biaya untuk menyewa jasa mereka yang mencapai angka Rp 200 juta per bulan.Bahkan buzzer junior saja bisa memperoleh penghasilan antara Rp 1 juta hingga Rp 50 juta.

Bahkan menurut pengakuan mereka dalam tulisan tersebut, kedua kubu yang akan bertarung sama-sama menyewa jasa mereka sebagai martir kampanye siber pada gelaran Pilpres 2019 kali ini.

Sebenarnya, keberadaan industri ini sesungguhnya sudah menjadi rahasia umum bagi banyak masyarakat.Ditengah gembar-gembor para politisi yang mewacanakan perlawananan terhadaphoaks dan semburan kebohongan, nyatanya industri buzzer masih tumbuh subur bak jamur di musim hujan.Lalu, bagaimanakah sesungguhnya sengkarut industri ini dalam kacamata ekonomi politik?

Buzzer dan Kemenangan Pilpres

Padatahun 2016, Kamus Oxford memberikan status word of the year kepada kata “post-truth” yang digunakan untuk mendefinisikan situasi dimana keyakinan dan perasaan pribadi lebih berpengaruh dalam pembentukan opini publik, dibandingkan fakta-fakta yang obyektif.

Kondisi ini diyakini sebagai dampak adanya penyebaran hoaks yang begitu masif. Lagi-lagi, media sosial dituduh bertanggung jawab atas fenomena tersebut. Namun, hoaks masih dipercaya ampuh sebagai senjata ampuh bagi kemenangan politik seorang kandidat.

Kemenangan Jair Bolsonaro di Brazil adalah salah satunya yang disebut-sebut terjadi dengan menggunakan hoaks yang disebarkan secara masif melalui pesan WhatsApp.

Selain itu juga ada tuduhan terhadap Presiden Filipina, Rodrigo Duterte yang diduga menggunakan cyber troops untuk menyebarkan berita hoaks melalui Facebook dan membantu kemenangannya.

Selain itu juga ada Pemilu di Malaysia, menurut Ross Tapsell dalam jurnal terbarunya berjudul The Smartphone as the “Weapon of the Weak” mengungkap bahwa WhatsApp dan Facebook juga menjadi fasilitator penyebar berita untuk menyerang pemerintah Najib Razak di Negeri Jiran tersebut pada Pemilu 2018 lalu.

Nyatanya, di balik masifnya penyebaran berita palsu dan propaganda media sebagai strategi politik, terdapat mastermind yang memiliki peran krusial, yakni buzzer politik.

Dalam ranah kerjanya, mereka memainkan peran penting dalam menciptakan semburan-semburan propaganda melalui status, foto, hingga video yang dikemas sedemikian rupa. Tujuannya tentu saja untuk mempengaruhi persepsi pemilih terhadap salah satu kandidat dengan harapan hasil akhirnya adalah menggiring keberpihakan politik.

Realitas ini dibenarkan oleh Samuel Woolley dan Philip Howard Woolley dalam tulisannya berjudul Computational Propaganda Worldwide.

Mereka mengatakan bahwa propaganda komputasi yang mengacu pada penggunaan algoritma dan kurasi manusia yang disebut cyber troops ini pada kadar tertentu akan bekerja efektif untuk membentuk opini publik.

Sehingga, eksistensi buzzer di tahun-tahun politik seolah tak ada matinya. Bahkan kecenderungannya para politisi pun kini bergantung terhadap para buzzer politik ini.

Oleh karenanya, selama kepercayaan bahwa propaganda dan hoaks masih menjadi senjata untuk memenangkan Pemilu, industri buzzer ini akan tetap berjalan, sesuai hukum permintaan dan penawaran dalam ekonomi.

Ekonomi Politik Industri Buzzer

Ada permintaan ada penawaran. Begitulah hukum besi ekonomi yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat kita. Karena manusia adalah homo economicus, maka segala aktivitas manusia tak terlepas dari proses-proses ekonomi.

Dalam politik, prinsip ekonomi pun tak bisa dilepaskan darinya. Salah satunya adalah dalam Pemilu, di mana dampak ekonomi-politik yang ditimbulkan tak bisa dianggap main-main. Fenomena buzzer politik adalah salah satu contohnya.

Dalam sudut pandang ekonomi-politik, adanya industri buzzer ini menunjukkan bahwa telah terjadi kapitalisasi dan komodifikasi penyampaian kebenaran melalui para pelaku media sosial yang juga mengeruk keuntungan dari aktivitas ini.

Tidak hanya berkaca pada ulasan Reuters, nyatanya aktivitas buzzer ini seolah menjadi hal yang tak terpisahkan dalam setiap momentum politik di Indonesia.

Bisa dibilang, industri buzzer kini telah menjelma menjadi bagian dari ekonomi digital alias aktivitas ekonomi yang didasarkan pada teknologi komputasi digital.

Tentu argumentasi tersebut bukan tanpa alasan. Publik pasti tak lupa dengan peristiwa penangkapan jaringan penebar berita hoaks bernama Saracen di tahun 2017 lalu.

Dengan jaringan yang cukup terstruktur, tim buzzer ini bekerja dan mendapatkan bayaran untuk menyebarkan berita-berita hoaks seputar isu-isu SARA.

Portal The Guardian juga pernah mengulas tentang aksi tim buzzer yang terjadi pada Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu.  Jurnalis Kate Lamb  dalam laporannya membuat pengakuan bahwa kampanye pemenangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kala itu menggunakan jasa tim buzzer.

Kelompok ini beroperasi dari sebuah rumah mewah di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, dan disebutkan bahwa mereka dibayar sekitar Rp 4 juta (US$ 280) per bulan.

Sementara itu, laporan koresponden Australia, David Lipson menyebut puluhan buzzer dibayar untuk menyebarkan propaganda yang disewa oleh elite politik untuk berperang di dunia maya dalam upaya untuk mempertahankan kekuasaan.

Menurut Lipson, partai-partai politik bahkan berani menawarkan bayaran sekitar US$ 500 untuk penyebaran satu postingan. Bahkan dalam tulisan Lipson itu, blogger sekaligus komentator politik Denny Siregar mengatakan pernah ditawari bayaran dengan harga sebesar US$ 1.000 per bulan untuk menjadi buzzer profesional.

Jumlah tersebut bahkan hampir tiga kali lipat upah rata-rata kelas pekerja di Indonesia -meskipun Denny kemudian mengaku menolak tawaran tersebut.

Selain itu, secara gamblang Lipson juga menyebut bahwa aktivitas buzzing ini sebagai peluang emas bagi “penipu politik” untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya dari aktivitas ini.

Dalam operasinya, para buzzer ini juga memiliki teknik-teknik yang beragam. Merujuk pada laporan Reuters, para buzzer ini membantah menyebarkan informasi hoaks, namun lebih suka menyebutnya berfokus pada konten yang positif tentang kliennya.

Namun, mereka juga mengakui ikut mencari aib-aib lawan yang disebutnya sebagai bagian dari “paket lengkap” untuk postingan dan video yang mereka jual seharga Rp 200 juta per bulan.

Selain itu, peneliti sosial media dari Universitas Indonesia, Pradipa Rasidi juga mengatakan bahwa sebagian besar buzzer adalah fresh graduates atau lulusan baru dari kampus yang kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan setelah lulus.

Serangkaian realitas tersebut menunjukkan bahwa kemunculan bisnis buzzer sangat berkorelasi dengan dinamika ekonomi-politik yang terjadi dalam sebuah kontestasi politik.

Di satu sisi, realitas bahwa banyak fresh graduates yang terlibat dalam industri ini juga menunjukkan bahwa menjadi buzzer dapat menjadi alternatif pemasukan ekonomi bagi mereka yang sulit mendapatkan sumber ekonomi yang lebih legal -meskipun jumlah keterlibatan lulusan baru ini dalam aktivitas buzzing ini harus dibuktikan lebih lanjut kebenarannya.

Sementara, di sisi lain, ada hipokrisi pemimpin politik hari ini yang begitu nyata terlihat. Mereka secara sadar masih memanfaatkan layanan-layanan industri ini, meskipun kebanyakan dari mereka mengkampanyekan sikap anti hoaks.

Meskipun dalam konteks hukum, aktivitas ini dapat dikatakan illegal – mengingat adanya Undang-Undang ITE – namun adanya industri ini merupakan konsekuensi logis dari berkembangnya ekonomi digital, walaupun konsekuensinya harus mencederai demokrasi.

Pada akhirnya, logika ekonomi nampaknya masih mampu mengalahkan logika berdemokrasi di Indonesia hari ini. Jika sudah demikian, masihkah gelaran Pilpres kali ini bisa disebut sebagai pesta demokrasi? Atau hanya pesta untuk mereka-mereka yang dapat pemasukan lebih dari industri buzzer?(M39)