HomeBelajar PolitikIran Kecam Kebijakan Trump Terkait Pelarangan Imigran

Iran Kecam Kebijakan Trump Terkait Pelarangan Imigran

Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, baru-baru ini membuat kebijakan yang menuai kecaman banyak negara. Sesuai dengan janji kampanyenya, Trump mulai membatasi jumlah imigran dan larangan masuk bagi tujuh negara bermayoritas penduduk muslim, yaitu Suriah, Irak, Iran, Libya, Somalia, Sudan, dan Yaman.


pinterpolitik.comSenin, 30 Januari 2017

TEHERAN – Kebijakan kontroversial ini kontan membuat Presiden Iran, Hassan Rouhanni, mengeluarkan kecaman melalui surat protes yang diberikan Direktur Jenderal Urusan Amerika di Kementerian Luar Negeri Iran, Mohammad Kashavarz-Zadeh melalui Duta Besar Swiss untuk Teheran, Giulio Haas yang mana merupakan wakil bagi kepentingan Teheran.

“Instruksi tersebut bertentangan dengan konvensi hak asasi manusia dan kesepakatan hukum serta konsuler yang pernah ditandatangani antara Teheran dan Washington pada 15 Agustus 1955,” jelas Kashavarz-Zadeh.

Larangan yang dikenal sebagai Keputusan Eksekutif (executive order) ini sendiri menurut Presiden Trump ditujukan untuk menjaga keamanan Amerika dari serangan teroris dari luar (foreign terror), serta meminimalisir kemungkinan masuknya teroris dari negara-negara mayoritas muslim ke AS.

Keberatan akan pelarangan ini menguak karena negara-negara yang terkena larangan masuk tersebut bukan negara yang terkenal berbahaya atas aksi terorisme. Sebaliknya, Afganistan dan Pakistan yang dianggap lebih sering melakukan teror malah tidak masuk dalam daftar negara yang dilarang. Sehingga banyak yang menganggap Trump telah bersikap diskriminatif dan subyektif.

Mendapat perlakuan diskriminatif, Iran tidak tinggal diam dan membalasnya dengan melakukan penghentian izin bagi warga negara AS yang ingin memasuki negara tersebut. “Untuk menghormati Amerika dan membedakannya dari yang lain, terutama kebijakannya yang bermusuhan. Iran akan menerapkan prinsip timbal balik sampai pembatasan masuk tersebut dibatalkan,” demikian bunyi pernyataan Kementerian Luar Negeri Iran yang dikeluarkan Minggu (29/1). Iran menganggap kebijakan Trump merupakan penghinaan bagi negara mereka. (berbagai sumber/ A15)

spot_imgspot_img

#Trending Article

Anomali PSI: Gagal Karena Kuasa Jeffrie Geovanie?

Kegagalan PSI untuk lolos ke parlemen pusat dalam dua gelaran Pemilu berturut-turut memang menimbulkan pertanyaan besar.

Puan-Mega, Ada ‘Perang Sipil’ PDIP? 

Berbeda dari Megawati Soekarnoputri, Puan Maharani belakangan tunjukkan gestur yang lebih lembut kepada pemerintah dan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Mengapa demikian?

Ketua DPR, Golkar Lebih Pantas? 

Persaingan dua partai politik (parpol) legendaris di antara Partai Golkar dan PDIP dalam memperebutkan kursi Ketua DPR RI mulai “memanas”. Meskipun secara aturan PDIP paling berhak, tapi beberapa pihak menilai Partai Golkar lebih pantas untuk posisi itu. Mengapa demikian?

The Tale of Two Sons

Jokowi dan SBY bisa dibilang jadi presiden-presiden yang berhasil melakukan regenerasi politik dan sukses mendorong anak-anak mereka untuk terlibat di dunia politik.

Lolos “Seleksi Alam”, PKS-PKB Seteru Abadi?

Berkaca pada hasil Pileg 2024, PKB dan PKS agaknya akan menjadi dua entitas politik yang akan terlibat dalam persaingan ceruk suara pemilih Islam ke depan. Terlebih di saat PAN seakan telah melepaskan diri dari karakter Islam dan PPP harus “terdegradasi” dari kancah legislatif nasional.

Jokowi Makin Tak Terbendung?

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dirumorkan meminta jatah menteri dari pemerintahan Prabowo Subianto. Apakah Jokowi makin tak terbendung?

Elon Musk dan Dimulainya Era Feudalisme Teknologi 

Perusahaan teknologi raksasa seperti Apple dan Starlink semakin memiliki keterikatan dengan dinamika politik. Jika pola ini terjaga, akan seperti apa pengaruhnya terhadap dunia politik di masa depan? 

Prabowonomics: Jurus ‘Lompatan Katak’?

Program makan siang dan susu gratis ala Prabowo merupakan jenis school feeding program. Mungkinkah ini jadi kunci penting Prabowonomics?

More Stories

Bukti Indonesia “Bhineka Tunggal Ika”

PinterPolitik.com mengucapkan Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia ke 72 Tahun, mari kita usung kerja bersama untuk memajukan bangsa ini  

Sejarah Mega Korupsi BLBI

KPK kembali membuka kasus BLBI yang merugikan negara sebanyak 640 Triliun Rupiah setelah lama tidak terdengar kabarnya. Lalu, bagaimana sebetulnya awal mula kasus BLBI...

Mempertanyakan Komnas HAM?

Komnas HAM akan berusia 24 tahun pada bulan Juli 2017. Namun, kinerja lembaga ini masih sangat jauh dari harapan. Bahkan desakan untuk membubarkan lembaga...