Support Us

Available for Everyone, funded by readers

Contribute
E-Book
Home > Belajar Politik > Ganjar ‘Semprot’ Bawaslu

Ganjar ‘Semprot’ Bawaslu


G42 - Wednesday, February 27, 2019 13:47
385340_05410604092018_images-650x320

0 min read

“Semua orang bertanya, seolah-olah hari ini saya melanggar. Hari ini, Bawaslu offside.” ~ Ganjar Pranowo






PinterPolitik.com

[dropcap]J[/dropcap]adi pejabat publik itu tidak mudah seperti membalikkan telapak tangan atau menolehkan wajah saat menduduki jabatan sebagai pemimpin. Contohnya seperti isu yang baru saja terjadi pada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, yang harus bergesekan sama Badan pengawas pemilu (Bawaslu) soal etika pejabat publik.

Bawaslu yang mengatakan Ganjar kurang beretika bukan tanpa alasan. Ganjar dinilai melanggar aturan Bawaslu soal etika pejabat publik di masa kampanye karena turut dalam deklarasi pemenangan nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf di Solo beberapa waktu lalu.

Menurut Bawaslu, Ganjar memang tidak melanggar aturan kampanye, melainkan netralitas sebagai kepala daerah dalam Undang Pemda.

Menurut Bawaslu, Ganjar dan kepala daerah lain haruslah menunjukkan sikap netral di tengah masyarakat. Sebab jabatan kepala daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan di daerah. Bukan malah jadi bagian dari tim pemenangan didaerah. Weleh-weleh.

Menurut kalian gimana bro? Bawaslu yang lebay, pembuat aturannya yang kaku, atau Ganjarnya aja yang kebangetan? Pak Ganjar kan dari PDIP, jadi ya deklarasi dukungan kemarin memang sejalan dengan kebijakan partainya. Masak, sudah jadi pejabat publik masih mendahulukan kepentingan partainya dibandingkan kepentingan masyarakat?

Eh, tapi kalau kalian katakan “Ganjar aja yang nggak tahu malu, sepertinya harus hati-hati deh. Soalnya Bawaslu yang bilang Ganjar lupa sama etika langsung kena semprot loh. Memang kalian mau ikutan disemprot?

[bctt tweet="Ganjar salahi aturan?" username="pinterpolitik"]

Ganjar yang merespons Bawaslu, sampai bilang sebenarnya Bawaslu tidak punya wewenang untuk memutus pelanggaran etika sesuai UU Pemda. Seharusnya Bawaslu cukup menangani apakah deklarasi mendukung Jokowi-Ma'ruf yang digelar di Solo melanggar ketentuan UU Pemilu atau tidak.

Bagi Ganjar masalah etika, tidak ada yang berhak menentukan dirinya itu melanggar atau tidak. Wadaw ngeri coy! Dan yang gokil-nya lagi dalam kasus ini Ganjar dibelain loh sama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. Katanya, Ganjar dan beberapa kepala daerah lainnya sudah mengikuti aturan kok.

Waduh, kalau sudah begini yang bener yang mana nih jadi bingung kan? Kok bisa ya, Ganjar yang dibilang melanggar etika justru malah lebih galak, sudah begitu dibela pula oleh Mendagri. Eh, tapi Mendagri-nya memang satu partai sih sama Ganjar. Jadi ya…(G42)

https://www.youtube.com/watch?v=IE6Vf85pWJg&t=159s

Berita Terkait