Banjir Jakarta, Antara Anies dan Soeharto

Banjir Jakarta, Antara Anies dan Soeharto
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan tinjau lokasi banjir (Foto: Liputan 6)
7 minute read

Kendati telah menjadi bencana musiman, banjir selalu menjadi topik yang hangat dibicarakan masyarakat Jakarta. Terlebih lagi, banjir yang terjadi awal tahun 2020 ini memberikan shock tersendiri karena terdapat beberapa daerah yang sebelumnya tidak terdampak, namun justru kini mengalami genangan air besar tersebut. Tentu pertanyaannya, apakah Gubernur Anies Baswedan harus disalahkan dalam bencana musiman tersebut? Atau bencana ini memang punya sebab yang bisa ditarik sejak ke era kekuasaan Soeharto?


PinterPoitik.com

Pada tahun 1967, dilakukan sebuah eksperimen di Duke University yang hasil temuannya menjadi salah satu bukti akan adanya bias kognitif yang disebut sebagai fundamental attribution error.

Bias kognitif ini sendiri adalah tendensi psikologis manusia untuk percaya bahwa faktor individu atau kelompok kecil orang sangat berpengaruh besar terhadap suatu kejadian, baik positif maupun negatif.

Menurut Rolf Dobelli, bias kognitif tersebut adalah alat yang begitu berguna untuk menyalahkan seseorang terhadap terjadinya suatu fenomena yang buruk – atau yang dapat kita sebut dengan “kambing hitam”.

Bias kognitif tersebut, disetujui ataupun tidak, nampaknya telah terjadi pada kasus banjir di Jakarta awal tahun 2020 ini. Hal ini misalnya terlihat dari berbagai tagar bertendensi menyalahkan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang menjadi trending topik di Twitter. Sebut saja #JakartaBanjir4niesDimana dan #AniesGabisakerja.


Suka tidak suka, membuat pemerintah, yang dalam konteks ini adalah Gubernur DKI Jakarta menjadi kambing hitam adalah bentuk menyalahkan (blame) yang paling instan.

Pada hakikatnya, dalam psikologi, menyalahkan disebut sebagai defense mechanism yang paling sempurna. Bagaimanapun juga, ini akan membuat seseorang untuk melimpahkan kekesalan, kemarahan, ataupun rasa bersalahnya kepada pihak lain – singkat kata, ini adalah stress relief atau pembebasan stres yang mumpuni.

Tidak hanya terkait bias kognitif, masyarakat yang menyalahkan Anies atas bencana alam musiman tersebut nampaknya memiliki alasan yang cukup kuat. Pasalnya, seperti yang diakui juga oleh Anies sendiri, dalam banjir kali ini telah terjadi penambahan titik genangan air. Artinya, bukannya menurun, banjir justru dapat dikatakan mengalami peningkatan.

Apalagi, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono ikut menimpali dan menyebutkan bahwa normalisasi Sungai Ciliwung baru terlaksana sepanjang 16 km dari 33 km. Setidaknya, pernyataan Basuki tersebut tentu saja dapat menimbulkan kesan bahwa Pemprov DKI “tidak becus” dalam melakukan tindakan preventif, sehingga terjadilah banjir besar seperti sekarang.

Mengafirmasi pernyataan tersebut, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC), Bambang Hidayah juga mengutarakan hal serupa. Tidak hanya itu, dirinya juga menyebutkan bahwa sejak 2018 tidak lagi dilakukan normalisasi Sungai Ciliwung.

Lantas, selaku sosok yang kerap digadang-gadang sebagai calon kuat pada Pilpres 2024, apakah bencana banjir yang terjadi baru-baru ini dapat menjadi preseden buruk bagi karir politik Anies? Lalu, benarkah peristiwa banjir kali ini sesungguhnya berakar sejak era kekuasaan Presiden Soeharto?

Bencana Alam Diskreditkan Institusi Demokrasi

Terkait bencana alam, sebuah tulisan dari Alejandro Quiroz Flores yang berjudul Indonesia’s Disaster Politics, memberikan ulasan yang sangat menarik. Menurut Flores, bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, banjir, dan lain sebagainya tidak hanya memberikan kerusakan fisik ataupun ekonomi, namun juga dapat merusak institusi demokrasi – alias dapat memberikan kerusakan secara politik.

Menurut Flores suatu bencana alam yang tentunya dapat memberikan daya rusak yang besar, apabila tidak dapat ditanggulangi dengan baik oleh pemerintah terkait, maka akan dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Imbasnya, ini dapat menjadi preseden buruk seperti mendiskreditkan institusi demokrasi.

Pasalnya, menurut Flores, dalam negara demokrasi, seorang pemimpin akan dapat menjaga kekuasaannya apabila dapat menjaga kepercayaan dari masyarakat.

Dalam tulisannya, Flores mencotohkan negara Haiti di Karibia yang mengalami gempa bumi pada 2010. Haiti, seperti halnya Indonesia yang tengah mengalami transisi menuju negara demokrasi, pada saat itu tidak mampu menyediakan bantuan bencana secara memadai. Akibatnya, terjadi penjarahan massal dan sebagian besar masyarakat mendiskreditkan institusi demokrasi.

Dalam kasus terburuk, katakanlah jika Pemprov DKI Jakarta tidak dapat berbuat banyak terhadap bencana banjir yang kini terjadi, sepertinya dapat menjadi preseden bahwa masyarakat akan mendiskreditkan institusi demokrasi terkait.

Christine Franciska dalam tulisannya The Heroes and Politics of Jakarta’s Floods juga menyebutkan bahwa banjir di Jakarta adalah “komoditas politik” yang dapat menjadi tunggangan untuk meraih popularitas.

Terlebih lagi, dengan masif dan cepatnya penyebaran informasi dan berita di media massa ataupun media sosial saat ini, memainkan suatu komoditas politik benar-benar dapat menjadi tunggangan popularitas yang sangat mumpuni.

Sudah sejak lama media massa telah memainkan peran penting dalam membentuk realitas politik di Indonesia. Kesimpulan tersebut setidaknya dikemukakan oleh Ibnu Hamad dalam tulisannya Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa.

Menurut Hamad, pada tahun 1999, media massa telah menjadikan partai politik ibarat grup musik, dan para tokohnya seperti selebriti. Dan saat ini, seperti yang dikemukakan oleh Riki Arswendi dalam tulisannya Media Massa dan Tahun Politik, media massa benar-benar menjadi aspek penting karena kapabilitasnya dalam menyebarluaskan informasi dan peristiwa.

Artinya, jika kasus terburuk di mana Anies gagal menanggulangi banjir di Jakarta terjadi, tentu saja itu akan membuat pemberitaan di media massa dan media sosial untuk mengkritik ataupun mendiskreditkannya menjadi begitu masif terjadi. Alhasil, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut mestilah akan menghadapi penurunan elektabilitas yang tidak terhindarkan.

Akan tetapi, apabila Anies mampu melakukan hal sebaliknya, tentu saja itu akan menjadi pemberitaan yang sangat melambungkan elektabilitas dan namanya. Singkat kata, itu akan menjadi modal dan daya tawarnya dalam kontestasi Pemilu berikutnya.

Banjir adalah Salah Anies?

Di luar persoalan apakah Anies mampu memanfaatkan banjir tersebut sebagai tunggangan popularitas atau tidak, menjadi pertanyaan tersendiri mengapa banjir terus menghantui Jakarta?

Dalam penelitian Imelda Simanjuntak, dan kawan-kawan yang berjudul Evaluating Jakarta’s Flood Defence Governance: The Impact of Political and Institutional Reforms, disebutkan sebuah fakta menarik terkait mengapa banjir terus menghantui ibu kota.

Penelitian tersebut menemukan bahwa telah terjadi diskoneksi master plan pengontrol banjir dan saluran air di Jakarta sejak tahun 1999 karena kejatuhan Soeharto. Seperti yang diketahui, jatuhnya pemimpin bertangan besi tersebut tidak hanya menandakan bergantinya pucuk pimpinan tertinggi yang tidak terjadi selama 32 tahun, melainkan juga mengubah tatanan institusi negara itu sendiri.

Melihat sejarahnya, master plan pengontrol banjir di Jakarta pada dasarnya telah digagas sejak tahun 1918 oleh arsitek asal Belanda, Van der Beer yang memiliki ide untuk mengontrol volume air di Jakarta melalui 13 sungai dengan mengalihkan aliran sungai-sungai tersebut melalui kanal-kanal di sisi timur dan barat kota menuju laut.

Ide tersebut kemudian diadopsi oleh NEDECO, sebuah konsultan arsitek asal Belanda yang bekerjasama dengan pemerintah Indonesia pada tahun 1970-an.

Pada era Soekarno dan Soeharto, ketika pemerintahan dijalankan secara sentralistik, ini mengakibatkan mudahnya membangun keselarasan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam membangun infrastruktur pengontrol banjir di Jakarta, yang salah satunya adalah East Flood Canal (EFC) atau Kanal Banjir Timur.

Dalam reformasi tatanan pemerintahan yang terjadi pada 1998, telah terjadi perpindahan ke pemerintahan yang dijalankan secara desentralistik yang ditandai dengan diberikannya hak otonomi kepada pemerintah daerah. Imbasnya, ini membuat sulitnya terjadi keselarasan pembangunan infrastruktur antara pemerintah pusat dengan daerah.

Hal ini misalnya terlihat dari tidak selarasnya pendapat Anies dengan Menteri Basuki. Anies misalnya menilai normalisasi Sungai Ciliwung bukanlah jawaban atas banjir, melainkan dengan membuat bendungan untuk menahan air dari Selatan untuk masuk ke Jakarta.

Dengan kata lain, merujuk pada temuan tersebut, Pemprov DKI Jakarta mestilah membangun keselarasan dengan pemerintah pusat untuk menangai masalah banjir yang telah menjadi bencana musiman tersebut. Terlebih lagi, seperti yang ditulis oleh Flores, Jakarta akan menjadi ibu kota negara yang paling cepat tenggelam di dunia.

Pada akhirnya, mungkin dapat dipahami bahwa banjir di Jakarta harus diselesaikan dengan menjalin keselarasan komunikasi setiap pihak. Tidak hanya itu, jika Anies memang ingin memanfaatkan momentum banjir ini untuk mendulang elektabilitas maupun popularitas, tentunya ia harus bergerak cepat dan efisien dalam menanggulangi genangan air besar tersebut. (R53)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.