Banjir, Antara Anies dan Warga

Banjir, Antara Anies dan Warga
Potret banjir di ibu kota Jakarta (foto: Pikiran-Rakyat)
8 minute read

Dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dilaporkan banjir pada 2020 merendam 308 kelurahan dengan ketinggian air maksimum mencapai enam meter. Sementara, jumlah korban mencapai 67 orang dan warga yang mengungsi sebanyak 92.621 jiwa yang tersebar di 264 titik pengungsian. Selain sorotan terhadap peran pemerintah, tak sedikit juga yang mengaitkan dengan pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan banjir yang belum maksimal dilakukan. Benarkah demikian?


PinterPolitik.com

Hampir setiap musim hujan tiba, warga ibu kota Jakarta dihantui masalah yang sama: banjir. Saking seringnya banjir membuat masyarakat kesulitan menghilangkan kata ‘banjir’ dalam kamus keseharian mereka.

Seperti diketahui, memasuki awal tahun baru 2020, wilayah Jabodetabek – sebutan untuk kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi – tengah dilanda banjir dengan intensitas lebat. Akibat bencana tersebut, sejumlah bangunan ambruk total disertai korban jiwa.

Menurut Peneliti Pusat Penelitian Limnologi LIPI, M. Fakhrudin, sejak 31 Desember 2019 hingga 1 Januari 2020, curah hujan kategori ekstrem atau lebih dari 150 mm per hari telah terjadi di wilayah DKI Jakarta dan belum pernah terjadi sebelumnya sejak tahun 1990-an.

Sedangkan, merujuk pada data Stasiun BMKG TNI AU Halim, intensitas curah hujan per 1 Januari 2020 tercatat 377 mm per hari. Angka tersebut mengalahkan rekor banjir terbesar sebelumnya yakni pada 2007 yang hanya mencatatkan 340 mm per hari.


Sebetulnya, fenomena banjir di Jakarta bukan sesuatu yang baru. Publik di tanah air bahkan sudah biasa ketika mendengar banjir di Jakarta dan sekitarnya. Namun, banyak pihak menunjuk kurangnya pelibatan masyarakat untuk mencegah banjir sebagai salah satu sebab banjir terus terjadi. Benarkah demikian?

Mengapa Jakarta Kerap Dilanda Banjir?

Dalam rangka mengurai benang merah banjir di Jakarta, berbagai kalangan mulai dari ahli geografi, akademisi hingga birokrat mencoba memetakan hulu dari masalah tersebut. Ada yang mengaitkannya dengan kondisi geografis, curah hujan yang tinggi, banjir kiriman dari Bogor dan Depok, hingga kebiasaan warga yang membuang sampah sembarangan.

Belakangan, polemik juga menyasar pada wacana mandeknya normalisasi aliran sungai, terutama Sungai Ciliwung yang diduga menjadi penyebab genangan banjir di Jakarta. Perdebatan kemudian mengerucut pada isu ketidaksinergisan kebijakan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam hal pencegahan banjir.

Menariknya, di antara diskursus tersebut, terdapat sebuah konsensus yang meyakini bahwa penyebab utama terjadinya banjir di Jakarta dikarenakan letak geografisnya yang berada di dataran banjir dengan 13 sungai yang mengalir ke kawasan tersebut.

Posisi tersebut diperparah oleh kondisi penurunan permukaan tanah (land subsidence) dari waktu ke waktu. Bahkan menurut hasil penelitian konsorsium Jakarta Coastal Defence Strategy (JCDS) – sebuah studi persiapan untuk membuat tanggul atau bendungan raksasa di pantai utara Jakarta – menyebutkan sekitar 40 persen wilayah Jakarta berada di bawah permukaan laut.

Akibat dari rendahnya dataran Jakarta, setidaknya menurut beberapa pendapat, membuat aliran air sungai saat terjadi hujan dengan intensitas tinggi tidak bisa dialirkan ke laut. Implikasinya, aliran air tersebut kemudian meluber dan menggenangi sejumlah wilayah tidak hanya di kawasan Jakarta, tetapi juga di wilayah sekitarnya.

Jika merunut ke belakang, fenomena banjir di Jakarta telah terjadi bahkan sejak era kolonial Belanda. Pemerintah kolonial Belanda saat itu bahkan dibuat pusing oleh banjir Jakarta yang datang secara berkala.

Akhirnya, pada 1619, mereka membangun Batavia (sebutan Jakarta kala itu) lengkap dengan sistem kanalnya. Sayangnya, 2 tahun kemudian, kota ini dilanda banjir dahsyat. Menurut catatan, banjir terparah Jakarta yang sempat terjadi di era kolonial Belanda antara lain pada tahun 1654, 1872, 1909 dan 1918.

Banjir besar kembali melanda Jakarta pada tahun-tahun berikutnya. Tahun 1996, 2002, 2007 dan 2013 merupakan tahun bencana banjir terdahsyat yang menimpa Jakarta setelah Indonesia merdeka. Siklus bencana serupa kembali terulang pada 2020.

Pertanyaannya, apa yang bisa dimaknai dari riwayat banjir tersebut?

Bertolak pada siklus bencana banjir tersebut, semestinya membuat para pengambil kebijakan lebih matang dalam menyusun formulasi pencegahannya. Kesalahan terbesar pemerintah yang sampai sekarang masih gagal menanggulangi banjir Jakarta terletak pada minimnya perhatian dan kesadaran untuk menyiasati bencana alam.

Mestinya, dengan riwayat (siklus) banjir yang telah terjadi hampir ratusan tahun itu menjadikan pemerintah lebih siap untuk melakukan pencegahan dini. Tidakkah pengalaman adalah guru yang paling bijak?   

Terkait kasus banjir, pemerintah semestinya bisa belajar banyak dari cara Jepang menangani bencana tsunami. Seperti Indonesia, Jepang juga terkenal dengan fenomena tsunami yang datang silih berganti. Bedanya, Jepang sangat sukses mengatasi bencana, sementara pemerintah Indonesia terus mengulang kesalahannya.

Tentu membandingkan Indonesia dan Jepang tidaklah apple to apple, menimbang adaptasi teknologi dan budaya sosial yang berbeda di kedua negara. Akan tetapi, tidak ada salahnya bagi pemerintah untuk menduplikasi cara Jepang melakukan rekayasa mitigasi bencana alam di negaranya.

Mitigasi Bencana Berbasis Warga

Kalau boleh jujur, duduk perkara di balik gagalnya pemerintah menghadirkan solusi banjir yang selama ini menjadi momok bagi masyarakat ialah terletak pada kebijakan mitigasinya.    

Kevin M. Simmons dalam Disaster Mitigation mengatakan hal paling prinsipil dari kegiatan mitigasi adalah menyusun perencanaan sekaligus langkah-langkah yang matang sebelum maupun sesudah bencana. Mitigasi dimaksudkan untuk mencegah sekaligus mengurangi dampak jika sewaktu-waktu bencana melanda.

Lalu, apa yang keliru dari program mitigasi banjir yang sejauh ini dilakukan pemeritah?

Rupanya pemerintah sejauh ini masih terjebak dengan pola lama penanggulangan banjir. Hal itu terlihat dari proses formulasi mitigasi bencana yang masih berpusat pada pemerintah (government based approach).

Padahal, pola konvensional itu belakangan telah banyak ditinggalkan sejumlah negara di dunia. Kekurangan paling mendasar dari model klasik itu cenderung menitikberatkan pada skema penanganan top-down. Kerangka demikian menjadikan masyarakat sekadar objek, konsekuensinya masyarakat menjadi pasif.

Sebagai pengganti, pendekatan yang lebih mutakhir coba diperkenalkan sejumlah pakar mitigasi di berbagai belahan dunia. Program terbaru itu kini dikenal sebagai pendekatan mitigasi berbasis masyarakat (community based approach).

Andrew Maskrey dalam Disaster Mitigation A Community Based Approach, menyebutkan program mitigasi bencana berbasis masyarakat sangat sukses diterapkan di berbagai negara. Ia mencontohkan penerapan program tersebut di Peru dengan mengubah pola lama (top-down) yang kemudian berdampak positif terhadap penanganan bencana di negara itu.

Terkait pentingnya pelibatan warga dalam program mitigasi banjir juga dinyatakan T. Tingsanchali dalam Urban Flood Disaster Management, bahwa partisipasi publik memiliki peran penting dalam proses mitigasi. Ia membagi proses mitigasi ke dalam dua aspek, meliputi: aspek struktural, termasuk di dalamnya pembangunan bendungan, tanggul, sumur resapan, dan sebagainya, serta aspek non-struktural, yakni pengumuman banjir, manajemen risiko serta keterlibatan masyarakat.

Berkaca dari kasus banjir Jakarta, tampak pemerintah sangat minim melibatkan warga dalam pencegahan dini terhadap banjir. Hal ini sempat dikritik pakar lingkungan, Arif Zulkifli Nasution dalam Public Participation In Handling Flood, bahwa pemerintah jarang melibatkan warga dalam program pencegahan banjir Jakarta.

Akibat kekeliruan itu membuat pemerintah DKI merasa puas ketika telah membangun sejumlah sumur resapan yang tersebar di sejumlah titik. Pemerintah tampaknya lupa, bahwa kesadaran warga, pengetahuan tentang banjir, budaya menjaga kebersihan, keterlibatan warga dan sumber daya sosial lainnya dalam rangka mencegah terjadinya banjir, justru memainkan peran penting dalam pencegahan banjir sejak dini.

Sebagaimana ditegaskan Arif, hal paling sederhana yang mungkin dapat dilakukan pemerintah dalam hal mendorong partisipasi publik itu bisa dalam bentuk perlombaan kampung cantik, bersih dan asri. Perlombaan itu, kata dia, akan melibatkan masyarakat tidak hanya sebagai pelaku, tetapi juga perumus dan pengawas perlombaan. 

Sekilas ide tersebut terkesan sederhana, namun jika itu dijalankan lambat laun kesadaran masyarakat akan tumbuh dengan sendirinya. Dari hal kecil itu pula akan mengubah perilaku masyarakat mencintai lingkungan sekitar, tidak membuang sampah sembarangan, ikut menjaga kebersihan saluran air dan sungai, hingga pada derajat tertentu mereka akan peduli terhadap bencana alam.

Selain itu, pembiasaan masyarakat terlibat dalam program mitigasi bencana juga akan mendorong mereka bereaksi dengan cepat, efisien, dan praktis, sehingga sumber daya masyarakat dapat digunakan secara secara maksimal untuk menyiasati terjadinya banjir.

Negara selain Peru yang berhasil mengatasi banjir melalui pendekatan mitigasi berbasis masyarakat, termasuk Thailand. Ramesh Tripathi dalam Community-based Approaches to Flood Management in Thailand and Lao People’s Democratic Republic, mengulas terkait kesuksesan penerapan konsep tersebut di kedua negara.

Seperti diketahui, Thailand selain berhasil menekan kemacetan dengan pengembangan kereta bawah tanah, juga telah lama berhasil mengendalikan banjir. Seperti Jakarta, ibu kota Thailand, Bangkok, telah berpengalaman puluhan tahun dalam menghadapi banjir yang menimpa daerahnya. Namun, warganya tidak lagi cemas kala datang banjir parah sebab Bangkok mempunyai sistem pencegahan banjir yang disebut “pipi monyet”.

Selain itu, kesadaran masyarakat Thailand dalam upaya mitigasi banjir juga telah mengalami perkembangan luar biasa setelah warga dilibatkan dalam program mitigasi bencana. Kisah suskses serupa juga terjadi di Bangladesh, seperti diulas Arif dalam Belajar Dari Negara Lain Menangani Banjir. Bahwa filosofi “kesadaran kolektif” yang dimiliki masyarakat setempat mendorong warga terlibat secara kolektif dalam menangani masalah banjir di negaranya.

Alhasil, melalui program mitigasi bencana berbasis komunitas atau masyarakat, Thailand, Peru dan Bangladesh berhasil keluar dari musibah banjir yang selama ini menjadi momok bagi warga. Pertanyaannya, Indonesia kapan? (H57)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.