PinterPolitik.com

“Reality is often disappointing. Now, reality can be whatever I want.” – Thanos, Avengers: Infinity War (2018)

Kalian sadar nggak, guys? Setiap film yang menceritakan tentang karakter pahlawan super pasti selalu terdapat intrik pertarungan antara sang pahlawan yang berjuang melawan musuh.

Nah, biasanya, dalam film dengan genre tersebut, terdapat hero yang dianggap memiliki sifat pahlawan untuk menegakkan kebenaran dan sebagai pelindung bagi semua orang. Berbeda dengan hero, musuh atau villain lebih dikenal sebagai penjahat untuk membuat kekacauan. 

Sementara, anti-villain dapat diartikan sebagai karakter yang melakukan misi setara seperti villain tapi memiliki maksud seperti hero. Anti-villain dalam film merupakan penjahat yang dikagumi karena tindakan yang dilakukan terdapat makna tersirat dibalik perbuatannya yang dianggap jahat.

Hmm, contoh sosok anti-villain dalam Marvel Universe adalah Thanos. Dia dianggap sebagai sosok yang jahat. Namun, di balik kejahatan yang dia lakukan, terdapat niat baik dengan mengumpulkan infinity stones demi mengembalikan keseimbangan dunia.

Nah, tapi nih, tindakan Thanos cukup ekstrem karena harus mengorbankan setengah populasi dunia. Tentu, hal itulah yang membuat Avenger lain tidak setuju – bahkan menghalangi tindakan Thanos.

Ada lagi lho contoh lain sosok anti-villain yang berasal dari Negara Konoha – tempat asal bagi beberapa shinobi paling popular di dunia Naruto. Sosok anti-villain adalah Nagato Uzumaki alias Pain.

Nagato memang kerap kali melakukan kejahatan seperti menghancurkan Konoha untuk menangkap Naruto – bahkan sempat beberapa kali melakukan pembunuhan.

Namun, sebenarnya, visi Nagato adalah untuk membawa kedamaian di dunia dengan cara memberikan penderitaan yang sama ke semua orang. Tujuannya sih agar tidak akan ada lagi orang yang merasa kehilangan orang tersayang karena peperangan. 

Agaknya, sosok anti-villain tidak muncul di negara non-fiksi aja nih. Soalnya, di negara kita belum lama ini seperti muncul sosok anti-villain yang baru saja dibebaskan.

Mantan Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat Anas Urbaningrum dinyatakan telah resmi bebas dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) kelas I Sukamiskin pada 11 April 2023 sebagai terpidana kasus korupsi proyek Hambalang.

Menariknya, setelah bebas menjalani hukuman selama sembilan tahun tiga bulan, Anas mendapatkan sambutan meriah secara sukacita dari para kerabat dan simpatisan yang mendukungnya. Dukungan tersebut tetap berdatangan meskipun Anas dinyatakan sebagai eks-narapidana koruptor.

Mengacu pada tulisan Soleimanfalah dkk yang berjudul The Political Crime From The Perspective Of Various Models Of Criminal Policy Governing Criminal Systems, political crime (kejahatan politik) merupakan suatu kejahatan yang dilakukan oleh pelaku untuk motivasi politik. Di dalamnya terdapat korupsi yang masuk kategori pelanggaran kejahatan politik tanpa kekerasan.

Dana korupsi yang diterima Anas sebanyak Rp50 miliar disinyalir digunakan untuk kepentingan politik – dalam hal membantu kemenangan dirinya untuk mendapatkan posisi jabatan sebagai Ketum Partai Demokrat pada saat itu.

Tindakan Anas sangat mungkin bisa masuk dalam kategori political crime karena menggunakan kejahatan untuk motivasi politik memperoleh jabatan. Namun, meski sudah dinyatakan sebagai eks-narapidana koruptor, Anas tetap mendapatkan banyak dukungan dari para simpatisannya. 

Mungkin nggak sih kalau Anas dianggap seperti sosok anti-villain yang kerap kali dianggap sebagai musuh dan penjahat tetapi tetap dikagumi? Kan, katanya Anas akan berusaha mengungkap kasus korupsi proyek Hambalang yang belum terungkap? Widih. (S85)

PinterPolitik.com

“Hanya sekejap saja, ku akan kembali lagi, asalkan engkau tetap menanti” – Ello, “Pergi untuk Kembali” (2005)

Kehidupan politik akan selalu ada drama di dalamnya. Terkadang politisi bisa menunjukkan dua sisi yang berbeda – layaknya berada di sebuah panggung pertunjukan. 

Drama panggung politik akan menampilkan panggung depan dan panggung belakang bagi para politisi – di mana para politisi bisa memainkan peran masing-masing ketika sedang di atas panggung politik.

Mengacu pada pandangan Erving Goffman konsep dramaturgi dalam tulisan Dramaturgi Goffman dalam Kehidupan Politik dan Penjara oleh Juariyah, politik diibaratkan sebagai teater yang sedang menampilkan pertunjukan di atas panggung. Aktor politik seperti sedang menampilkan karakter di sebuah pertunjukan drama.

Panggung depan sudah terbentuk berdasarkan realitas yang disortir untuk ditampilkan kepada para audiens. Sementara, panggung belakang merupakan sebuah realitas politik yang belum dibentuk sedemikian rupa.

Jadi, bisa saja selama ini yang hanya diperlihatkan adalah panggung depan tanpa yang sebenarnya terjadi di panggung belakang.

Bisa saja, realitas yang dibentuk pada panggung depan memutuskan adalah untuk pergi dan meninggalkan. Padahal, bisa saja, yang terjadi pada realitas politik panggung belakang adalah kepergian tersebut dilakukan agar tetap bisa kembali.

Sepertinya, saat ini, hal ini sedang dirasakan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno. Pasalnya, usai pamit dari Gerindra, Sandiaga dikabarkan akan segera bergabung ke PPP.

Nah, Partai Gerindra sendiri telah mengusung Ketua Umum (Ketum) Gerindra Prabowo Subianto sebagai calon presiden (capres) 2024. Menariknya, perpindahan Sandiaga ke PPP sangat membuka peluang untuk Sandi supaya bisa diusung sebagai cawapres-nya Pak Prabowo tuh.

Kemungkinan ini sempat diungkapkan tuh oleh Juru Bicara (Jubir) Partai Demokrat Herzaky Putra Mahendra – mengingat kini ada wacana koalisi besar antara Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) yang terdiri atas Gerindra dan PKB serta Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) antara Partai Golkar, PAN, dan PPP. 

“Jangan-jangan pamit ke PPP tapi ujung-ujungnya Prabowo-Sandi nih koalisi besar,” ujar Herzaky. Waduuh, mungkinkah ada Prabowo-Sandi jilid kedua? Hehe. 

Hmm, kalau jadi beneran, konteksnya jadi mirip dengan “balikan” dengan mantan tuh – sejalan dengan potongan lirik lagu “Pergi untuk Kembali” (2005) dari Ello. Mungkin, Sandi pergi dari Gerindra hanya sekejap dan akan kembali lagi untuk Prabowo – asalkan Prabowo tetap menanti. (S85)

PinterPolitik.com

“Sembari jalan, saya dan Pak Jokowi tebak-tebakan apa saja yang dikenal orang dari Boyolali. Susu sapi, Gunung Merbabu, soto seger, apa lagi ya?” – Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah (Jateng)

Kalian pernah nggak mencoba berbagai aktivitas yang dilakukan secara bersamaan dengan pasangan kalian? Biasanya sih, aktivitas yang dilakukan bersama dengan pasangan sering disebut dengan kata “nge–date” alias kencan.

Nah, aktivitas date yang dilakukan bersama dengan pasangan kalian sebenarnya memiliki berbagai macam sebutan lho. Macam-macam date yang bisa dilakukan dengan pasangan kalian bisa jadi adalah movie date, museum date, library date, dan lain sebagainya.

Berbagai macam istilah date tersebut digunakan sebagai sebutan untuk melakukan aktivitas kencan bersama pasangan. Hmm, ngomongin salah satu macam-macam date ada istilah work date – diperuntukkan untuk pasangan yang menjadi rekan kerja. Jadi, bisa melakukan pekerjaan bersama dengan pasangan.

Rasanya, kalau ngomongin soal work date, mungkin terlintas pasangan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo. Ya nggak tuh?

Gimana nggak? Kedekatan mereka sedang terlihat jelas ketika Pak Jokowi dan Pak Ganjar duduk dalam satu mobil yang sama saat kunjungan kerja ke Boyolali, Jateng, pada beberapa waktu lalu. Ya, walaupun Pak Jokowi dan Pak Ganjar bukan pasangan, setidaknya mereka rekan satu PDIP – apalagi Pak Ganjar udah dideklarasikan jadi calon presiden (capres) PDIP juga itu.

Pak Ganjar menemani berbagai aktivitas yang dilakukan Pak Jokowi saat sedang melakukan kunjungan kerja. Bahkan, aktivitas tersebut dibagikan secara terang-terangan melalui akun Instagram pribadi Ganjar (@ganjar_pranowo) lho.

Jika mengacu pada buku Strategi Politik dari Sahea, dkk, untuk memenangkan suatu kompetisi politik, para kandidat perlu strategi supaya berhasil mendapatkan kemenangan politik. Calon kandidat harus bisa menonjolkan keunggulan tertentu dibandingkan dengan para pesaing-pesaing mereka

Mungkin. Pak Ganjar sedang ingin menunjukkan keunggulan kalau dia dekat dengan Jokowi. Hal itu yang dijadikan sebagai strategi pemasaran politik buat di Pemilu 2024. Sepertinya, ini sekaligus menepis kabar keretakan karena Piala Dunia U-20.

Tidak tanggung-tanggung, aktivitas yang dibagikan Pak Ganjar di Instagram pribadinya beragam. Postingan pertama pada saat melakukan pengecekan di Pasar Selo untuk meninjau harga sembako jelang lebaran.

Postingan berikutnya saat Pak Ganjar mendampingi Pak Jokowi untuk meninjau cadangan beras di Kartasura, Kab Sukoharjo. Kemudian, Pak Ganjar membagikan aktivitas bersama Pak Jokowi saat sedang ngabuburit dengan Jan Ethes di Pasar Legi. 

Dan, postingan terakhir saat melakukan salat bersama dengan Dubes Uni Emirat Arab. Wih, banyak juga ya aktivitas bersama yang dilakukan oleh mereka berdua – seakan-akan sedang melakukan work date untuk menunjukkan kedekatan dan kemesraan mereka.

Work date yang dilakukan oleh Pak Ganjar bisa dijadikan sebagai bentuk strategi politik melalui Pak Jokowi sekaligus untuk menepis keretakan hubungannya dengan Pak Jokowi akibat batalnya Piala Dunia U-20. Mungkinkah Pak Ganjar-lah yang dipilih Jokowi untuk jadi penerusnya setelah dideklarasikan jadi capres PDIP? (S85)

PinterPolitik.com

“Morals today are corrupted by our worship of riches.” – Marcus Tullius Cicero

Marcus Tullius Cicero merupakan filsuf era demokrasi Romawi yang terkenal pada masa itu sebagai negarawan dan orator Romawi yang unggul. 

Era Romawi sempat mengalami kemunduran demokrasi karena berbagai macam kasus merajalela seperti korupsi, perebutan kekuasaan, dan intrik politik. Pandangan Cicero terhadap kemunduran demokrasi bisa ditandai ketika terdapat pemimpin yang korup lebih mengutamakan kepentingan pribadi dan mengesampingkan hak rakyatnya. 

Cicero sebagai negarawan sekaligus pengacara cenderung dikenal sebagai politikus yang berusaha menegakkan prinsip-prinsip optimal demokrasi selama krisis politik yang terjadi di kekaisaran Romawi.

Kasus korupsi yang sudah terjadi dari zaman Romawi tidak berhenti sampai situ saja. Sampai saat inipun, korupsi masih merajalela ditemukan. 

Bahkan nih, kasus korupsi yang terjadi di dunia nyata sangat sering digambarkan pada film.  Film Crypto (2019), misalnya, berceritakan tentang korupsi di dunia hitam keuangan. 

Di film ini, Martin Sr. yang merupakan analis Anti-Money Laundering (AML) atau anti-pencucian uang menemukan banyak kejanggalan kasus korupsi dengan skala besar. Tentu saja, temuan yang berhasil diungkap membuat Martin dalam bahaya karena berujung pada ancaman dari kelompok pelaku kejahatan yang berupaya ingin membunuh Martin.

Hmm, agaknya ambisi yang diperlihatkan Cicero terhadap kebusukan suatu negeri berada di puncak pemimpin yang korup dan juga kasus korupsi skala besar yang ditemukan oleh Martin di film Crypto saat ini sedang ditunjukan oleh seorang politikus dan pengacara yang saat ini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.

Gimana nggak? Statusnya sekaligus sebagai Ketua Komite Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Mahfud saat ini sedang memperlihatkan adanya transaksi janggal dengan nilai lebih dari Rp300 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). 

Bahkan, Mahfud menambahkan kalau laporan transaksi janggal tersebut sudah terendus sejak tahun 2013. Namun, karena kasus tersebut tidak kunjung dilanjuti akhirnya Mahfud mengungkapkan adanya transaksi janggal yang ditemukan senilai Rp349 triliun ke publik.

Karena hal itu, nama Mahfud menjadi ramai di publik. Mahfud berhasil menampilkan dirinya sebagai sosok konfrontatif dengan membongkar kasus kejanggalan korupsi yang dia temukan untuk berjuang melawan pemimpin yang korup.

Mengacu tulisan Rebel with a Cause: Ahok and Charismatic Leadership in Indonesia oleh Michael Hatherell dan Alistair Welsh, charismatic leadership (kepemimpinan karismatik) bisa muncul pada seorang pemimpin yang memiliki kepribadian unik untuk memunculkan kekaguman melalui bentuk khas gaya komunikasi yang konfrontatif.

Gaya komunikasi konfrontatif sudah dilakukan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok, dengan menghadirkan narasi yang berpusat pada perjuangan melawan pemimpin yang korup. 

Bisa saja, saat ini Mahfud ingin menunjukkan gaya komunikasi yang menonjol seperti yang sudah dilakukan oleh Ahok dengan menghadirkan narasi sebagai pembersih politik dengan membongkar kasus korupsi yang terjadi. 

Tentunya, masyarakat akan menaruh ekspektasi yang besar terhadap Pak Mahfud sebagai buntut akibat kasus harta kekayaan yang tidak masuk akal oleh para pejabat publik akhir-akhir ini yang membuat keresahan di masyarakat.

Hmm, kalau gitu, mungkinkah Pak Mahfud akan menjadi the next Cicero sebagai negarawan yang sama-sama sebagai pengacara ahli memberantas kebusukan pemimpin yang korup? 

Atau mungkin sama seperti Ahok yang memiliki gaya konfrontatif membongkar kasus korupsi? Atau malah seperti Martin dalam film Crypto yang terancam dibunuh karena berhasil membongkar kasus korupsi dalam skala yang besar? (S85)

PinterPolitik.com

“Koalisi kan makin besar makin bagus” – Ketua Umum (Ketum) Golkar Airlangga Hartarto

Setuju nggak, guys, sebelum menjalin sebuah hubungan yang serius harus melewati fase PDKT – alias pendekatan – terlebih dahulu? Fase PDKT memiliki tujuan awal untuk bisa saling mengenal lebih dalam sebelum memutuskan menjalin hubungan yang serius. 

Memang sih, tujuan dari PDKT adalah untuk menemukan kecocokan dalam melanjutkan ke hubungan yang serius. Upaya menunjukkan komitmen membuat sebuah hubungan harusnya bisa terjalin secara pasti ke depannya.

Hmm, ngomongin soal PDKT, sangat bisa terjadi kalau sebuah hubungan yang akan dijalin kandas begitu saja. Bahkan, bisa juga lho, fase PDKT berubah menjadi HTS (hubungan tanpa status). 

Mungkin, para penikmat HTS akan lebih senang kalau menjalin hubungan dengan kebebasan tanpa harus terikat dalam sebuah hubungan yang serius. Wah, istilah-istilah tersebut pasti tidak asing lagi didengar atau malah pernah dirasakan sebagian generasi milenial dan Generasi Z nih. 

Eits, agaknya, soal PDKT dan HTS nggak cuma dirasakan oleh generasi muda aja, tapi juga sedang relatable dengan keadaan Partai Golkar saat ini. Pasalnya, Ketua Umum (Ketum) Golkar Airlangga Hartarto melemparkan sinyal secara terbuka untuk membentuk koalisi besar. 

Wacana koalisi besar nantinya gabungan antara Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) yang total terdiri dari lima partai politik, yaitu Golkar, Partai Gerindra, PKB, PAN, dan PPP.

Uniknya, di saat yang sama, hubungan Golkar dengan NasDem tetap terjalin meski keduanya berada di koalisi yang berbeda jelang Pemilu 2024. Kalau dalam hubungan kedekatan, antara Golkar dengan NasDem layaknya HTS nggak sih?

Jika mengacu pada buku Kerangka Penguatan Partai Politik di Indonesia oleh Lili Romli dkk, strategi jangka panjang bisa dilakukan oleh para pimpinan partai untuk dapat membawa partainya sebagai sarana komunikasi dan diskusi dengan partai politik lain dalam rangka membangun koalisi atau aliansi strategis. Strategi jangka panjang partai politik dengan membangun koalisi sangat berkaitan dengan apa yang sedang dilakukan Airlangga untuk membangun koalisi besar.

Mungkin nggak kalau kehadiran Airlangga di acara tersebut sedang coba menebarkan pesona? Ya mungkin aja sih. Bisa jadi, ini untuk menunjukkan kalau dirinya dan partainya, Golkar, memiliki charm untuk membentuk koalisi dengan siapapn.

Soalnya kan, Airlangga belum sepenuhnya di-endorse sebagai calon presiden (capres) oleh partai lain selain Golkar sendiri. Mungkin, jadinya, Airlangga masih harus berusaha untuk PDKT dan menunjukkan bahwa dirinya punya charm terntentu di antara partai-partai koalisi manapn? 

Kalau gitu, semangat PDKT-nya ya, Pak Airlangga. Siapa tahu kan HTS dengan dua koalisi yang berbeda bisa berubah menjadi satu status di antara salah satu koalisi itu? Hehe. (S85)

PinterPolitik.com

“Saya akan pasang badan untuk memajukan olahraga di Indonesia,” – Dito Ariotedjo, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) 

Kalian pernah merasakan nggak pada saat di bangku sekolah mendapat tugas dengan tenggat waktu (deadline) pengumpulan yang mepet? Pasti dari kalian ada yang relate nih – mengerjakan tugas menjadi sangat terburu-buru. Alhasil, terpaksa tuh menggunakan jurus andalan yang disebut sistem kebut semalam (SKS).

Sistem kebut semalam biasanya dijadikan sebagai istilah untuk mengerjakan suatu tugas pekerjaan rumah (PR) yang didapat – antara waktu pengerjaan  dengan  waktu pengumpulan singkat hanya dikerjakan pada satu malam.

Wah, tentu saja, pengerjaan tugas yang diberikan mendekati deadline menjadi sangat terburu-buru karena terdapat tekanan supaya bisa menyelesaikan tepat waktu.

Mungkin nggak kalau hal tersebut dirasakan juga oleh Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo? Pasalnya, Dito resmi dilantik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di sisa akhir periode dengan ekspektasi dan harapan yang cukup besar.

Pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan Dito dimulai dari turnamen besar sampai pembinaan atlet. Turnamen besar perdana yang akan ditangani Dito adalah menyiapkan kontingen Indonesia untuk bertanding pada ajang SEA Games 2023 yang diselenggarakan di Kamboja.

Di luar Asia Tenggara, ada turnamen besar lainnya yang menanti Dito, yaitu Asian Games 2022 yang akan diselenggarakan pada September 2023 mendatang di Tiongkok. Belum cukup sampai situ, ada juga pelaksanaan Olimpiade 2024 di Paris, Prancis.

Turnamen lain seperti World Beach Games 2023 yang diselenggarakan di Bali, Indonesia, juga akan menjadi tantangan untuk Dito dalam menyelesaikan polemik penolakan Israel – buntut dari gagalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20.

Hmm, PR-nya yang menanti banyak juga nih untuk Mas Dito. Jelas, semua itu nggak bisa diselesaikan semua dengan jurus andalan SKS ala para siswa dan mahasiswa.

Terlepas dari itu, ada fakta menarik lho terkait Mas Dito ini. Siapa sangka kalau Dito berasal dari kelahiran generasi ‘90-an? Ini menjadikan Mas Dito menteri pertama yang berasal dari generasi kelahiran dekade tersebut lho.

Sebagai generasi ’90-an pertama di kabinet, Dito kerap diragukan dan dipertanyakan atas komitmen kerja nyata yang akan dia perbuat – apalagi dengan sisa masa jabatan yang sangat singkat.

Sebenarnya, jika mengutip tulisan Tracey Stelkon dalam tulisannya Taking young people as political actors seriously: opening the borders of political geography, terdapat dua kontradiktif untuk aktor politik muda. Aktor politik muda bisa dianggap sebagai aktor yang berkompeten dan berpotensi dengan gaya politik yang berbeda tetapi ada juga yang menganggap kalau aktor politik muda tidak berkompeten karena dianggap sulit diandalkan dan tidak memiliki tanggung jawab.

Hmm, jadi wajar nih, kalau dilantiknya Dito sebagai Menpora dari generasi ’90-an masih memunculkan kontradiksi yang berbeda. Hmm, akankah dia berkompeten dalam menyelesaikan semua PR yang ada dengan sisa waktu masa periode yang singkat—layaknya mengerjakan tugas dengan SKS? (S85)

PinterPolitik.com

“Will someone come to rescue us?” ― Train to Busan (2016)

Setidaknya, penularan virus zombi hanya ada dalam film nih. Kebayang nggak ketegangan yang dirasakan orang-orang yang ingin berjuang mempertahankan hidup tapi berada saat dalam perjalanan di kereta? 

Film Train to Busan memberikan sensasi ketegangan tersebut bagi para penonton lantaran berbagai aksi menegangkan yang dilakukan untuk bisa bertahan hidup dari penyebaran virus zombi yang menular.

Diperankan oleh aktor ternama Gong Yoo, Seok Woo menjadi sosok ayah yang berjuang untuk melindungi anaknya. Alur utamanya adalah perjalanan ayah dan anaknya yang hendak ke Busan menggunakan kereta tujuan dari Seoul. 

Tapi, tidak disangka ternyata dalam kereta tersebut sudah ada satu penumpang yang terkena wabah zombi — mayat hidup yang mampu menginfeksi dan memakan sesama manusia. Alhasil, kepanikan mencekam terjadi di dalam kereta tersebut. Lebih parahnya, ketika kereta sudah berjalan, kondisi di luar sudah lebih buruk – membuat mereka harus bertahan di dalam kereta.

Ngomong-ngomong soal suasana mencekam dan perjuangan yang dirasakan saat berada dalam kereta di film Train to Busan, agaknya mirip-mirip seperti yang dirasakan pengguna transportasi Kereta Rel Listrik (KRL) Commuterline nih.

Setiap hari di jam-jam sibuk ibu kota, KRL Commuterline selalu mengalami kepadatan penumpang. Tentunya, ini membuat para penumpang harus berjuang masuk ke dalam gerbong kereta yang penuh dan padat setiap harinya untuk bekerja selama pulang-pergi.

Mungkin, bagi pengguna KRL Commuterline, Train to Busan terasa relateble ya? Bedanya, bukan berjuang melawan zombi, tapi berjuang untuk bisa bertahan di dalam gerbong yang penuh karena harus berdesakan.

Karena kepadatan ini, PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) selaku penyelenggara mengusulkan untuk menambah kereta guna keperluan operasional. Caranya adalah dengan melakukan impor atas kereta bekas dari Jepang.

Menariknya, terdapat sorotan netizen pada saat rapat dengar pendapat (RDP) DPR di Senayan, Jakarta Pusat, pada beberapa waktu lalu. Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDIP, Evita Nursanty, malah mempertanyakan urgensi impor rangkaian KRL Commuterline dari Jepang.

Nah, Evita justru menyebut rangkaian impor tidak diperlukan karena kepadatan hanya terjadi pada saat lebaran dan tahun baru saja. Hmm, sepertinya, Evita blunder nih. Kan, impor ini ditujukan untuk mengurai kepadatan KRL Commuterline terjadi di setiap jam kerja.

Padahal, kalau mengacu pada tulisan Thomas Kolawole O. yang berjudul Quality of public transport service: an integrative review and research agenda, pemangku kebijakan menjadi aktor utama yang memiliki peran untuk memastikan layanan transportasi publik yang berkualitas.

Standar yang baik dalam menyediakan pelayanan transportasi bagi publik semestinya menjadi peran penyedia layanan secara langsung, khususnya untuk peningkatan kualitas layanan transportasi bagi pengguna.

Namun, jika melihat Evita sebagai anggota DPR notabene-nya wakil rakyat yang memiliki peran sebagai pemangku kebijakan, menjadi pertanyaan apabila malah tidak bisa mengetahui apa yang benar-benar menjadi urgensi transportasi KRL Commuterline bagi para pengguna. 

Ya wajar sih, guys, kalau Evita jadi kena serang emosi netizen. Pasalnya, pernyataan yang dilontarkan malah terlihat seperti tidak mendasar. Hehe. 

Mungkin Bu Evita belum pernah merasakan harus bertahan desak-desakan di dalam KRL Commuterline – seperti harus bertahan dari serangan zombi di dalam kereta? Apa perlu Bu Evita mencoba sensasi berdesak-desakan dalam kereta ala Train to Busan? Hehe. (S85) 

PinterPolitik.com

“FIFA removes Indonesia as host of FIFA U-20 World Cup 2023™” ― Media Release FIFA

Setuju nggak guys? Saat ini, tampaknya Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo kembali ramai jadi sorotan perbincangan publik. Soalnya, kan, seluruh pemberitaan dan media sosial (medsos) saat ini sedang banjir kritikan yang ditujukan untuk Pak Ganjar.

Nah, belakangan ini, nama Pak Ganjar menjadi sorotan karena aksinya dengan tegas menolak kedatangan timnas Israel bermain dalam laga Piala Dunia U-20 di Indonesia. Kata Pak Ganjar sih, beliau memegang teguh amanat Presiden Soekarno alias Bung Karno untuk terus mendukung kemerdekaan Palestina.

Akibatnya, pendapat yang Pak Ganjar lontarkan tersebut mendapat banyak kritikan keras dari publik. Bukan tanpa alasan kritikan keras dari publik ditujukan oleh Pak Ganjar. Penolakan timnas Israel tersebut disinyalir yang mengakibatkan Indonesia batal jadi tuan rumah Piala Dunia U-20.

Hmm, sebenarnya, bukan cuma Pak Ganjar aja yang menyuarakan penolakan timnas Israel datang ke Indonesia, melainkan juga beberapa pejabat publik lain seperti Gubernur Bali I Wayan Koster; partai-partai politik seperti PDIP, PPP, dan PKS; serta sejumlah organisasi masyarakat melakukan.

Status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 dicabut oleh FIFA karena current circumstances. Nah, hal ini menjurus pada kontroversi penolakan timnas Israel. 

Ya memang sih, pasti kita semua tau masalah dalam sepak bola kerap kali muncul karena berbagai situasi yang ada. Bahkan, jika melihat di film dokumenter FIFA Uncovered (2022), ada banyak permasalahan sisi lain yang muncul dari FIFA. Beberapa masalah diungkap sebagai keburukan FIFA seperti penipuan, pencucian uang, suap hak siar, skandal korupsi para anggota komite eksekutif FIFA, dan penghindaran pajak.

Dari permasalahan yang diungkap film dokumenter tersebut, memang ada kaitannya dengan politik karena di dalamnya terdapat pelaksanaan strategi politik yang dilakukan oleh para petinggi FIFA dalam perebutan kekuasaan.

Jika mengacu pada tulisan Martin J. Power dkk yang berjudul Football and politics: the politics of football, sebenarnya terdapat koneksi dan gaya tarik global sepak bola yang kerap dijadikan sebagai platform penting untuk regulasi politik. 

Hal ini dikarenakan sepak bola telah ditorehkan dengan kesukuan, protes, propaganda militer, dan simbol politik. Karena itu, sepak bola dianggap menawarkan ruang unik untuk menampilkan identitas publik bagi kelompok hegemonik maupun kelompok alternatif yang menggunakan sepak bola sebagai kritik perubahan.

Hmm, harusnya menjadi wajar dong kalau dunia sepak bola kerap bersinggungan dengan dunia politik. Identitas sosial dan politik memang sudah sejak lama menyertai cabang olahraga satu ini.

Rivalitas antara FC Barcelona dan Real Madrid, misalnya, tidak hanya diwarnai oleh motivasi kompetitif untuk menjadi juara di Spanyol, melainkan juga disertai oleh motivasi sosial dan politik terkait ketidaksepakatan di antara kelompok Katalan yang kerap merasa terpinggirkan di Spanyol. 

Hmm, jadi wajar dong kalau persoalan politik antar-negara juga kerap mewarnai dunia sepak bola. Apakah mungkin ada permainan ala FIFA Uncovered di balik semua ini? Who knows, kan? Hehe. (S85)

PinterPolitik.com

“Ingin kutunjukkan pada siapa saja yang ada bahwa hatiku kecewa” ― Bunga Citra Lestari, “Kecewa” (2008)

Ungkapan lagu kecewa oleh Bunga Citra Lestari – atau yang kerap disapa BCL – pasti sedang  relate banget nih sama apa yang sedang dirasakan Pak Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini. Tapi, rasa kecewa yang dialami Pak Jokowi bukan karena percintaan ya, guys.

Soalnya kan, lagu kecewa BCL sebenarnya memiliki makna bagi seseorang yang merasakan hubungan percintaan yang berat sebelah – atau lebih tepatnya perasaan kurang dicintai pasangan sampai-sampai merasakan kecewa.

Loh, memangnya Pak Jokowi sedang merasakan perasaan kurang dicintai oleh pasangannya? Ya enggak dong.

Setidaknya, rasa kecewa Pak Jokowi muncul bukan karena kisah cinta, melainkan rasa kecewa akibat Indonesia resmi dibatalkan menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20.

Rasa kecewa tersebut diungkapkan Pak Jokowi melalui unggahan video YouTube Sekretariat Presiden pada akhir Maret lalu. Namun, Pak Jokowi tetap meminta untuk seluruh masyarakat Indonesia bisa menerima dan menghormati keputusan yang telah ditetapkan oleh Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA).

Sebenarnya keputusan FIFA yang membatalkan Indonesia jadi tuan rumah karena perkembangan situasi terkini (current circumstances). Ini mengarah situasi politik karena terdapat penolakan kedatangan timnas Israel.

Nah, memang terkadang olahraga bisa berkaitan dengan politik. Seperti yang dijelaskan dalam tulisan Matthew Taylor Politics and the Peoples’s Game: Football and Political Culture in Twentieth Century Britain olahraga sepak bola bisa terhubung dengan politik karena akan selalu ada intervensi negara.

Intervensi negara yang dimaksud bisa dalam arti peraturan hukum dari kegiatan penyelenggaraan olahraga, dukungan keuangan negara, dan fasilitas sumber daya yang didukung oleh negara. Hal tersebut yang membuat masih ada keterkaitan antara politik dengan olahraga.

Hmm, mungkin kejadian ini bisa dijadikan pembelajaran bagi persepakbolaan nasional Indonesia sih supaya ke depannya event berskala internasional yang dapat dilakukan di Indonesia tidak harus dibatalkan lagi.

Se-enggak-nya pengalaman batal ini tidak harus diulang lagi ke depannya supaya Pak Jokowi dan para timnas U-20 Indonesia, serta masyarakat tidak harus merasakan kekecewaan kembali. Iya kan? Hehe. 

Eits, tapi, dengar-dengar, ada yang nolak lagi soal lomba internasional lainnya tuh. Waduh, bakal terulang lagi kah?  (S85) 😧

PinterPolitik.com

“Tumapaking penguripan-tumindak lempeng tumuju Pangeran” ― Akronim Tumpeng

Tahu nggak sih, guys, sebenarnya istilah akronim tumpeng memiliki arti bahwa manusia harus hidup menuju jalan Tuhan? Makanya tidak heran jika tumpeng memiliki bentuk yang lancip di paling atas susunannya karena menandakan hubungan manusia dengan Yang Mahakuasa.

Biasanya, tumpeng dijadikan sebagai salah satu simbol perlengkapan utama ketika melakukan upacara yang diselenggarakan oleh masyarakat Jawa karena sarat akan makna.

Masyarakat Jawa tradisional percaya bahwa ada kekuatan gaib, yaitu Tuhan, yang akan mempengaruhi setiap jalan kehidupan. Oleh karena itu, tumpeng dijadikan sarat akan makna sebagai simbol permohonan kepada Yang Kuasa.

Tidak ada yang salah memang dengan tumpeng. Namun, agaknya kejadian yang sedikit membingungkan muncul di hadapan publik karena aksi Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini sapaan akrab Risma melakukan pemotongan tumpeng di saat bulan Ramadan.

Bulan Ramadan mengharuskan bagi seorang muslim untuk menunaikan kewajiban berpuasa. Dan pemotongan tumpeng tersebut dilakukan saat Risma saat sedang melakukan peresmian Rusun Sentra Mulyajaya di Bambu Apus, Jakarta Timur, dua pekan lalu. 

Saat pemotongan tumpeng berlangsung semua orang yang mendampingi Risma sedang berpuasa, termasuk Risma sendiri. Alhasil, pemotongan tumpeng yang sudah dilakukan Risma dibagikan kepada anak-anak calon penghuni Rusun yang tidak berpuasa.

Sepertinya yang dilakukan Risma kali ini tidak melihat situasi terlebih dahulu. Ya, gimana nggak? Agak sedikit membingungkan pembagian tumpeng tetap dilaksanakan pada pagi hari dan di saat sedang berpuasa.

Dalam buku Etika Politik: Edisi kedua yang ditulis oleh Eko Handayono, Martin Herrna Susanti, dan Moh. Aris Munandar tentang tingkah laku manusia, politik memiliki kaitan dengan teori Etika Politik—teori mengenai perilaku manusia mengacu pada prinsip kebenaran dan kebaikan dalam hubungannya dengan tingkah laku manusia.

Ajaran tentang nilai-nilai moral etika politik dapat membantu memperhitungkan dampak suatu tindakan politikus atas dasar rasa keberpihakan kepada yang lemah. 

Sebenarnya, kaitan dengan perilaku Risma memotong tumpeng pada saat bulan Ramadan dianggap memang kurang etis dan tidak tepat. Tapi, kalau dilihat lagi proses pemotongan tumpeng erat kaitannya dengan masyarakat Jawa. 

Mungkinkah Risma ingin menunjukkan jati diri sebagai masyarakat Jawa yang memiliki sarat akan makna? Atau mungkin ini hanya kesalahan dari tim Bu Risma yang memilih waktu kurang tepat dalam memotong tumpeng? Hmm. (S85)