Jokowi dan JK bertemu di HUT Bhayangkara ke-80, dan suasananya adem-adem saja. Padahal beberapa bulan lalu JK sempat berteriak lantang: “Kasih tahu semua itu termul-termul, Jokowi jadi presiden karena saya”, gara-gara isu ijazah yang menyeret namanya sebagai pihak yang terus mempersoalkan. Tapi begitu ketemu langsung, ijazah pun tak dibahas. Inilah wajah politik di level elite Indonesia yang sesungguhnya.

PinterPolitik.com

Dalam kisah Baratayuda, ada satu adegan yang selalu meninggalkan kegelisahan bagi siapa pun yang membacanya dengan saksama: pertemuan Arjuna dan Karna di medan Kurukshetra. Keduanya bersaudara tiri, sama-sama titisan darah luhur, namun takdir menempatkan mereka di dua kubu yang berseberangan.

Karna memilih setia pada Duryudana yang pernah mengangkat martabatnya ketika dunia menghinanya sebagai anak kusir. Arjuna terikat pada dharma Pandawa yang memperjuangkan haknya yang dirampas. Di medan perang, mereka saling melepas anak panah dengan niat membunuh. Namun dalam batin keduanya, ada pengakuan yang tak pernah diucapkan, bahwa permusuhan yang mereka jalani adalah permusuhan peran, bukan permusuhan jiwa.

Karna sendiri, dalam beberapa versi pewayangan, memilih untuk tidak menggunakan senjata pamungkasnya pada Yudhistira dan Bima, meski keduanya berulang kali membuka celah kematian di hadapannya. Ia menyimpan keraguan itu, karena di balik zirah ksatria, darah tetaplah darah.

Kisah ini adalah cermin purba dari sesuatu yang berulang di setiap generasi politik, termasuk di Indonesia hari ini. Ketika Presiden ke-7 Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla bertemu di perhelatan HUT ke-80 Bhayangkara di Cikeas, publik menyaksikan adegan yang mirip pertemuan Arjuna dan Karna setelah pertempuran usai.

Dua orang yang beberapa bulan sebelumnya salah satunya melontarkan kata tajam, kini duduk berdampingan dengan wajah tenang, seolah tak pernah ada apa-apa. JK, yang pada April 2026 berteriak lantang: “Kasih tahu semua itu termul-termul, Jokowi jadi presiden karena saya,” gara-gara tudingan bahwa ia mendanai upaya mempersoalkan ijazah Jokowi, kini tampak akrab dengan sosok yang ia serang. Termul itu artinya “ternak Mulyono”, sebutan untuk buzzer pendukung Jokowi.

Dan uniknya, ketika mereka bertemu langsung, isu ijazah yang sempat memanaskan jagat politik nasional itu sama sekali tidak dibahas. Ini bukan kebetulan. Ini adalah pertunjukan panggung yang berulang kali terjadi sepanjang sejarah kekuasaan, dan fenomena inilah yang layak disebut kicepisme pragmatis politik, sikap diam dan adem yang muncul bukan karena masalah telah selesai, melainkan karena kepentingan yang lebih besar telah mengambil alih kemudi.

Panggung Depan yang Selalu Pragmatis

Sosiolog Erving Goffman, dalam karyanya The Presentation of Self in Everyday Life, menjelaskan bahwa kehidupan sosial manusia selalu terbagi dalam dua wilayah, front stage dan back stage. Di panggung depan, individu memainkan peran sesuai naskah yang dituntut audiens dan konteksnya. Di panggung belakang, ia melepas topeng itu dan kembali pada dirinya yang lebih otentik, atau setidaknya dirinya yang berorientasi pada kepentingan yang lebih personal.

Konflik JK dan Jokowi soal ijazah adalah front stage, sebuah pertunjukan yang dibutuhkan JK untuk menegaskan posisinya sebagai negarawan senior yang masih relevan. Pertemuan di Cikeas adalah back stage yang, secara tidak sengaja, terekspos ke publik.

Yang menarik, dalam kerangka Goffman, front stage dan back stage bukan dua ruang yang saling bertentangan, melainkan dua sisi dari mata uang yang sama. Politisi tidak berbohong ketika bertengkar di depan kamera, dan tidak berbohong pula ketika akrab di ruang tertutup. Keduanya sama-sama sah, hanya berbeda panggung.

Inilah yang oleh filsuf Renaisans Niccolo Machiavelli disebut sebagai kelenturan antara virtue dan fortuna, kemampuan seorang penguasa membaca situasi dan menyesuaikan wajah publiknya tanpa goyah dalam kepentingan intinya. Politisi yang piawai, dalam logika Machiavellian, bukanlah mereka yang konsisten dalam ekspresi, melainkan mereka yang konsisten dalam kepentingan sembari lentur dalam penampilan.

Ada kutipan yang kerap diucapkan dalam dunia politik dan relevan untuk membaca fenomena ini: lawan bermain bulu tangkis adalah teman berolahraga. Dalam politik, lawan wacana hari ini bisa jadi kawan kontestasi kepentingan esok hari, karena keduanya sesungguhnya bermain di lapangan yang sama, dengan aturan yang sama, dan tujuan akhir yang kerap tumpang tindih, yaitu menjaga posisi dalam struktur kekuasaan yang jauh lebih besar dari diri mereka masing-masing.

Ikatan yang Tak Pernah Benar-benar Putus

Sosiolog Jerman Norbert Elias menawarkan kerangka yang lebih dalam untuk memahami mengapa elite politik mana pun selalu bisa kembali duduk satu meja meski baru saja saling menyerang. Dalam What is Sociology? Elias memperkenalkan konsep figurasi, yaitu jaringan interdependensi yang mengikat individu dalam sebuah struktur sosial, di mana posisi setiap orang hanya bisa dipahami dalam relasinya dengan orang lain dalam jaringan yang sama.

Jokowi dan JK bukan dua entitas yang berdiri sendiri. Mereka terikat oleh sejarah pemerintahan 2014-2019, oleh jaringan patronase yang sama, oleh undangan protokoler yang sama, dan oleh memori kolektif kekuasaan yang sama. Konflik personal, betapa pun kerasnya, tidak bisa memutus jaringan struktural itu, karena jaringan itu jauh lebih tua dan lebih kuat dari amarah sesaat siapa pun.

Ekonom politik Albert Hirschman, dalam Exit, Voice, and Loyalty, menambahkan dimensi lain. Ketika seseorang kecewa terhadap sebuah sistem atau relasi, ia punya tiga pilihan: keluar, menyuarakan protes, atau tetap loyal. JK memilih voice, ia bersuara keras soal ijazah dan soal jasanya yang dianggap tak dihargai. Namun voice bukanlah exit. JK tidak pernah benar-benar keluar dari ekosistem kekuasaan yang sama dengan Jokowi. Karena ia tidak exit, jalan untuk kembali duduk semeja selalu terbuka, bahkan setelah suara paling keras sekalipun.

Sosiolog Georg Simmel melangkah lebih jauh dengan argumen yang bagi sebagian orang terasa kontraintuitif, bahwa konflik bukanlah lawan dari keteraturan sosial, melainkan salah satu bentuknya. Dalam karyanya Conflict, Simmel menulis bahwa pertikaian justru sering menjadi mekanisme yang menjaga sebuah relasi tetap hidup dan relevan, alih-alih membiarkannya mati dalam ketidakpedulian.

Bahaya di Balik Sandiwara

Persoalannya, sandiwara panggung depan ini kerap dihayati secara berlebihan oleh mereka yang berada di luar panggung, yakni para pendukung. Ironi terbesar dari kicepisme pragmatis politik adalah bahwa mereka yang paling serius memperjuangkan pertikaian elite justru bukan sang elite itu sendiri, melainkan pendukung yang rela memutus silaturahmi dengan teman, tetangga, bahkan saudara kandung, demi membela tokoh yang mereka kagumi. Ironisnya lagi, tokoh yang dibela itu sendiri bisa dengan mudah duduk bersama lawannya, tertawa, dan melanjutkan hidup, sementara di akar rumput luka sosial akibat polarisasi itu jauh lebih sulit disembuhkan.

Fenomena ini adalah bentuk dari apa yang bisa disebut “kesalahan kategori”, ketika publik memperlakukan pertunjukan panggung depan sebagai realitas final, padahal bagi para pemain di panggung itu sendiri, ini hanyalah satu babak dari permainan yang jauh lebih panjang dan lebih cair. Semakin fanatik seseorang mengidentifikasi diri dengan satu tokoh politik, semakin besar pula kemungkinan ia terjebak dalam front stage yang, cepat atau lambat, akan ditinggalkan begitu saja oleh sang tokoh demi kepentingan pragmatis yang lebih besar.

Pertemuan Jokowi dan JK di Cikeas, pada akhirnya, bukan sekadar berita seremonial tentang dua eks pengisi kursi kekuasaan yang kebetulan berpapasan, melainkan pengingat bahwa di level elite, permusuhan dan persahabatan adalah dua kostum yang bisa dipakai bergantian sesuai kebutuhan panggung, sementara kepentingan struktural di baliknya nyaris tak pernah berubah.

Seperti kata negarawan Jerman Otto von Bismarck, tokoh yang dikenal luas sebagai arsitek realpolitik Eropa modern: “Politics is the art of the possible.” Bagi Bismarck, dan bagi Jokowi-JK, politik bukan soal siapa benar dan siapa salah secara moral, melainkan soal apa yang mungkin dicapai dalam konfigurasi kepentingan yang terus bergerak. (S13)

Beberapa hari lalu, Presiden Prabowo berbicara di depan ribuan akademisi dan menyebut: meski 5 kali ikut Pilpres dan baru 1 kali menang, ia tak pernah merongrong pemerintah yang sah. Pernyataan ini sekaligus pesan tersirat ke oposisi hari ini, termasuk Anies Baswedan, tentang batas etika berpolitik pasca kekalahan. Dalam beberapa kesempatan, Anies memang sempat mengkritisi kondisi negara, soal penghematan anggaran di satu sisi tapi juga pemborosan di lain sektor, serta kritik-kritik lainnya.

PinterPolitik.com

Dalam mitologi Tiongkok kuno, ada kisah tentang Chang’e, dewi yang menelan ramuan keabadian dan terbang ke bulan, lalu menetap di sana selamanya, terpisah dari suaminya Houyi di bumi. Yang menarik dari kisah ini bukan hanya perpisahannya, melainkan posisinya: Chang’e tidak pernah benar-benar pergi.

Ia tetap mengorbit, terlihat setiap purnama, tapi tak pernah benar-benar bisa dijangkau atau dipahami sepenuhnya oleh mereka yang menatapnya dari bawah. Bulan ada, dekat bahkan, tapi separuh wajahnya tak pernah menghadap bumi.

Fakta astronomi di balik metafora itu sederhana namun mengagumkan: rotasi bulan pada porosnya berlangsung dalam kecepatan yang sama persis dengan revolusinya mengelilingi bumi, sebuah fenomena yang disebut tidal locking. Akibatnya, hanya satu sisi bulan yang pernah terlihat dari bumi sepanjang sejarah manusia. Sisi yang lain, dark side of the moon, bukan gelap karena tak ada cahaya, melainkan karena ia tak pernah berhadapan dengan kita. Album legendaris Pink Floyd tahun 1973 meminjam fenomena ini sebagai metafora kondisi psikologis manusia: ada sisi yang selalu ada namun tak pernah sepenuhnya terlihat.

Metafora itulah yang paling pas menggambarkan posisi Anies Baswedan hari ini dalam peta politik nasional. Ia ada, ia bicara, ia dikutip media setiap minggu. Namun rencana politiknya, arah langkahnya, dan kalkulasinya menuju 2029, semuanya tetap menjadi sisi yang tak pernah benar-benar menghadap terlihat.

Pesan yang Tak Disebutkan Namanya

Pada 26 Juni 2026, Presiden Prabowo Subianto berdiri di hadapan 2.600 rektor, dekan, dan guru besar dalam Sarasehan Kebangsaan di Jakarta Convention Center. Di tengah pidato bertema kemandirian ekonomi itu, ia menyelipkan refleksi personal yang kemudian menjadi sorotan luas: dirinya telah lima kali maju meminta mandat rakyat dan empat kali tidak diberi mandat, namun tidak pernah mengganggu pemimpin yang memperoleh mandat tersebut. Pernyataan ini disambut tepuk tangan riuh dari ruangan yang dipenuhi kalangan intelektual.

Lebih jauh, Prabowo menegaskan bahwa kegaduhan politik pascapemilihan yang dibiarkan berlarut-larut hanya akan menghambat upaya negara mengentaskan kemiskinan, sembari mempertanyakan retorik apakah bangsa ini ingin terus-menerus berada dalam kegaduhan setiap kali pemilu usai. Juru bicara presiden kemudian mengklarifikasi bahwa pernyataan itu murni soal komitmen terhadap konsensus demokrasi, bukan sindiran terhadap pihak tertentu yang dianggap mengganggu pemerintahannya saat ini.

Tapi konteks tidak pernah berdiri sendiri. Pernyataan itu hadir tak lama setelah gelombang demonstrasi mahasiswa yang mengkritik pemborosan anggaran negara, khususnya program Makan Bergizi Gratis (MBG), terjadi di sejumlah daerah. Bahkan, dalam forum berbeda beberapa hari sebelumnya, Prabowo sempat melontarkan pernyataan yang lebih tajam soal pihak yang ia klaim mengetahui mendanai demonstrasi tersebut. Dalam rangkaian peristiwa inilah, narasi tentang “mengganggu pemerintah yang sah” menjadi pesan berlapis, ditujukan secara umum ke ekosistem oposisi, namun secara implisit menyentuh figur-figur kritis yang konsisten bersuara, termasuk Anies Baswedan.

Anies sendiri dalam beberapa kesempatan terakhir memang aktif melontarkan kritik terhadap kebijakan pemerintah, termasuk soal inkonsistensi antara semangat penghematan anggaran di satu sektor dengan pemborosan yang masih terjadi di sektor lain. Kritik semacam ini bukan serangan personal, melainkan kritik berbasis data dan argumentasi, gaya yang konsisten dengan rekam jejak intelektualnya.

Namun justru di situlah persoalannya: kritik yang konsisten dan artikulatif, tanpa jabatan formal apapun untuk menampungnya, membuat Anies berada dalam posisi yang sulit diklasifikasi, bukan sepenuhnya oposisi terstruktur, namun juga bukan bagian dari koalisi kekuasaan.

Ketiadaan Jembatan

Sejarah politik pasca-Pilpres di Indonesia modern sebetulnya punya preseden penyelesaian yang relatif mulus. Ketika Joko Widodo naik sebagai presiden pada 2014 mengalahkan Prabowo Subianto, jarak antara istana dan kubu oposisi tidak dibiarkan menganga terlalu lama. Sosok-sosok seperti Luhut Binsar Pandjaitan dan Pratikno berperan sebagai jembatan informal, figur yang nyaman beroperasi di ruang abu-abu antara protokol kenegaraan dan komunikasi personal lintas faksi.

Hasilnya terlihat jelas: pasca-Pilpres 2014 koalisi di DPR bisa “dijinakkan”, pun dengan konteks Prabowo yang tak frontal mengkirik. Sedangkan di 2019, Prabowo akhirnya masuk ke dalam Kabinet Indonesia Maju sebagai Menteri Pertahanan, oposisi dikonversi menjadi koalisi, dan praktis tidak ada lagi kekuatan oposisi sistemik yang tersisa di luar lingkaran kekuasaan hingga akhir periode Jokowi.

Pola itu belum terlihat berulang di era Prabowo. Memang ada pertemuan-pertemuan elite yang menarik perhatian publik, salah satunya dengan Jusuf Kalla, sosok senior yang dikenal luas sebagai salah satu elite penyokong di belakang Anies. Pertemuan semacam ini penting secara simbolik, menandakan bahwa kanal komunikasi antarelite tetap terbuka. Namun simbolik tidak sama dengan substantif. Belum ada sinyal yang menunjukkan komunikasi langsung dan intensif antara Prabowo dan Anies sendiri, apalagi pertemuan personal yang menjadi titik balik seperti yang pernah terjadi antara Jokowi dan Prabowo satu dekade lalu.

Yang absen di era Prabowo bukan hanya pertemuan, tapi juga figur penghubungnya. Tidak ada padanan Luhut atau Pratikno, tidak ada aktor yang secara konsisten memainkan peran sebagai diplomat informal ke kubu oposisi. Memang ada Sufmi Dasco, namun posisinya belum seperti Luhut di era Jokowi. Prabowo dan Anies sejauh ini hanya saling merespons melalui media, forum publik, dan pernyataan tertulis, sebuah komunikasi yang berjarak dan tidak personal.

Ketiadaan jembatan ini bukan sekadar kebetulan administratif, melainkan cerminan arsitektur kekuasaan yang berbeda. Gaya kepemimpinan Prabowo cenderung lebih sentralistis dan langsung dibandingkan Jokowi yang terbiasa mendelegasikan komunikasi sensitif kepada figur perantara. Padahal, rekonsiliasi elite semacam ini krusial bagi stabilitas jalannya pemerintahan, mengurangi gesekan struktural yang berpotensi mengganggu agenda kebijakan jangka panjang.

Membaca Anies

Max Weber, dalam karyanya tentang tipologi otoritas, membedakan tiga jenis legitimasi: tradisional yang bersandar pada warisan, legal-rasional yang bersandar pada jabatan formal dalam sistem hukum, dan karismatik yang bersandar pada daya tarik personal seorang pemimpin. Prabowo kini memegang legitimasi legal-rasional yang tak terbantahkan, ia presiden terpilih secara sah melalui mekanisme konstitusional.

Anies, sebaliknya, hanya memiliki legitimasi karismatik yang bersumber dari 40 juta suara yang pernah ia raih di Pilpres 2024. Weber mengingatkan bahwa dari ketiga jenis legitimasi itu, karismatik adalah yang paling rentan. Ia harus terus-menerus diperbarui melalui tindakan dan narasi yang terus beresonansi dengan publik. Tanpa jabatan, tanpa kemenangan elektoral baru, dan tanpa partai besar yang menopang, kharisma berisiko menjadi rutin, dan kharisma yang rutin kehilangan daya magisnya sebagai sumber legitimasi.

Hannah Arendt menawarkan pembedaan penting antara kekuasaan (power) dan kekerasan (violence). Bagi Arendt, kekuasaan sejati lahir dari kemampuan bertindak bersama secara kolektif, bukan dari paksaan sepihak. Dalam kerangka ini, Anies memiliki modal sosial untuk kekuasaan, tapi belum memiliki kekuasaan itu sendiri, karena belum ada action in concert yang terorganisir secara kelembagaan di belakangnya. Ia adalah kekuasaan potensial yang belum teraktualisasi, dan dalam politik, potensi yang dibiarkan mengendap tanpa konversi menjadi kekuatan nyata cenderung menguap seiring waktu.

Niccolò Machiavelli, dalam risalah klasiknya Il Principe, menulis bahwa tidak ada yang lebih berbahaya bagi seorang penguasa selain seseorang yang berada di posisi ambigu, bukan kawan sepenuhnya, bukan pula musuh yang jelas. Musuh nyata bisa dihadapi secara langsung. Kawan bisa dikelola dan diberi imbalan. Tapi pihak yang terus mengkritik dari luar tanpa pernah secara eksplisit menyatakan diri sebagai oposisi formal adalah variabel yang sulit diperhitungkan dan sulit dinetralisir lewat instrumen kekuasaan konvensional. Inilah persis posisi Anies hari ini.

Pada akhirnya, narasi soal pencalonan Anies di Pilpres 2029 sudah beredar luas, tapi jalan menuju ke sana tetap menjadi misteri yang disengaja. Apakah ia sedang membangun infrastruktur elektoral baru lewat Partai Gerakan Rakyat, menunggu momentum rekonsiliasi dengan harga politik yang lebih menguntungkan, atau mengisi ceruk sebagai intelektual oposisi jangka panjang, semuanya tetap menjadi kalkulasi yang hanya diketahui Anies sendiri. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (S13)

Pengangkatan purnawirawan sebagai Direktur Utama PT Bukit Asam beberapa hari lalu melengkapi pola yang sudah terbentuk: Dirut MIND ID dari AU, Dirut PT Timah dari AD, Dirut Antam dari AD. Tiga perusahaan tambang negara paling strategis kini sama-sama dipimpin figur berlatar militer. Bercanda pun terasa pas — jurusan tambang terbaik Indonesia sepertinya ada di Akademi Militer.

PinterPolitik.com

Pada 1957, pemerintah Sukarno menasionalisasi ratusan perusahaan milik Belanda. Keputusan itu lahir dalam kegentingan: modal asing harus direbut kembali, ekonomi nasional harus didirikan di atas kakinya sendiri. Yang terjadi kemudian nyaris paradoksal — sebagian besar perusahaan yang baru dinasionalisasi itu justru jatuh ke tangan militer. Bukan karena militer merebut paksa, melainkan karena pemerintah sipil membutuhkan institusi yang punya kapasitas komando untuk mengisi kekosongan manajerial dengan cepat.

Dokumen OECD tentang BUMN Asia mencatat fakta itu secara dingin: sebagian besar perusahaan negara yang baru terbentuk saat itu diambil alih dan dikontrol oleh militer untuk mencegah dominasi serikat buruh dan mengamankan sumber kekuatan ekonomi baru.

Enam puluh sembilan tahun berlalu. Kali ini tidak ada nasionalisasi, tidak ada darurat militer. Tapi polanya kembali hadir: pada 3 Maret 2025, Marsekal Muda (Purn.) Maroef Sjamsoeddin dilantik sebagai Direktur Utama MIND ID, holding BUMN tambang terbesar Indonesia.

Beberapa bulan berselang, Kolonel Infanteri (Purn.) Restu Widiyantoro memimpin PT Timah, dan Letjen TNI (Purn.) Untung Budiharto mengambil kemudi PT Antam. Kemudian, beberapa hari lalu Bambang Ismawan diangkat menjadi Direktur Utama baru PT Bukit Asam Tbk (PTBA). Ia adalah purnawirawan perwira tinggi TNI Angkatan Darat (lulusan Akademi Militer 1988) dan mantan Kepala Staf Umum (Kasum) TNI.

Empat perusahaan tambang negara. Satu pola yang konsisten. Dan satu pertanyaan yang belum terjawab: apakah ini solusi, atau pintu masuk ke problem yang lebih dalam?

Logika di Balik Loreng

Untuk memahami fenomena ini secara adil, pertama-tama kita perlu memahami logikanya — bukan hanya mengkritiknya.

Presiden Prabowo Subianto adalah seorang mantan jenderal. Cara pandangnya terhadap kepemimpinan terbentuk dalam sistem yang mengutamakan komando, loyalitas institusional, dan rantai pertanggungjawaban yang jelas. Dalam kerangka pikir itu, BUMN yang dijalankan oleh figur militer adalah BUMN yang tidak akan membangkang, tidak akan menjadi basis patronase politik rival, dan tidak akan terjebak dalam permainan kepentingan oligarki bisnis yang selama ini menjadi parasit di tubuh perusahaan negara.

Argumen ini bukan tanpa dasar. BUMN Indonesia menanggung warisan buruk: skandal Jiwasraya, Asabri, Garuda — semuanya adalah kasus di mana kepemimpinan sipil yang terkoneksi secara politik justru menjadi fasilitator korupsi sistemik, bukan pencegahnya. Dalam konteks itu, militer memang menawarkan sesuatu yang nyata: disiplin komando, minimnya jaringan bisnis pribadi, dan tradisi pertanggungjawaban hierarkis yang lebih ketat dibanding kultur korporasi sipil yang kerap permisif terhadap “biaya-biaya siluman.”

Di sektor tambang secara khusus, logika ini mendapat konteks tambahan. Tambang adalah aset strategis yang menyentuh kedaulatan sumber daya — batubara, nikel, timah, bauksit adalah bahan baku geopolitik abad ke-21. Ada rasionalitas tersendiri dalam argumen bahwa sektor ini membutuhkan pemimpin yang loyalitasnya kepada negara, bukan kepada pemegang saham atau mitra bisnis internasional.

Namun — dan di sinilah titik tegangnya — logika politik tidak selalu menghasilkan output ekonomi yang optimal. Kompetensi memimpin pasukan tidak otomatis setara dengan kompetensi mengelola neraca keuangan korporasi, menghadapi tekanan investor global, atau menavigasi regulasi pasar modal. Ini bukan soal karakter, melainkan soal domain keahlian yang berbeda secara fundamental.

Milbus Baru?

Di sinilah akademisi memberikan kerangka yang lebih tajam dari sekadar debat pro-kontra.

Ayesha Siddiqa, peneliti keamanan Pakistan yang menerbitkan Military Inc. (2007), memperkenalkan konsep Milbus alias military business — sebagai military capital yang digunakan untuk keuntungan institusi militer, bergerak di luar anggaran pertahanan resmi. Siddiqa menegaskan bahwa Milbus bukan monopoli Pakistan; ia muncul di mana pun militer memiliki kontrol atas politik dan tata kelola.

Fenomena Indonesia saat ini masuk dalam tipologi ketiga yang ia gambarkan: distribusi “hadiah” berupa jabatan korporasi kepada personel militer — baik aktif maupun purnawirawan — sebagai bagian dari ekonomi loyalitas institusional.

Yang menarik dari kerangka Siddiqa bukan peringatannya tentang korupsi, melainkan peringatannya tentang dinamika institusional. Milbus, ia tulis, tidak berhenti pada titik di mana ia dimulai. Begitu institusi militer mendapat “rasa” dari jabatan bisnis dan pendapatan yang menyertainya, dorongan internal mendorong ekspansi lebih jauh — bukan kontraksi. Pengalaman Pakistan dan Myanmar adalah bukti bahwa Milbus lebih mudah dimulai daripada dihentikan.

Harold Lasswell, sosiolog politik Amerika, memperkenalkan konsep garrison state pada 1941 — sebuah kondisi di mana “spesialis kekerasan” (militer dan polisi) secara bertahap mengambil alih peran pengambilan keputusan dari “spesialis negosiasi” (politisi dan teknokrat sipil). Yang penting dari teori Lasswell adalah ia tidak menggambarkan kudeta. Ia menggambarkan penetrasi yang jauh lebih halus: militer yang masuk ke institusi sipil satu per satu, perlahan, tanpa ada momen dramatik yang memicu perlawanan publik.

Indonesia hari ini — di mana Sekretaris Kabinet adalah perwira aktif, tiga Kepala Staf memimpin komisaris BUMN pertahanan, dan holding tambang terbesar dipimpin pensiunan jenderal yang adiknya adalah Menteri Pertahanan — memenuhi beberapa ciri awal dari skenario yang Lasswell gambarkan delapan dekade lalu.

Kerangka berpikir ini tidak harus dibaca sebagai vonis, melainkan peta — alat untuk melihat di mana kita berada dan ke mana trajektori ini mengarah, bukan kepastian tentang apa yang akan terjadi.

Pelajaran dari Negara Lain

Tiongkok adalah kasus yang paling sering diabaikan dalam diskusi ini, padahal negara ini adalah yang paling relevan. Pada 1998 — tahun yang sama Indonesia memulai reformasi pasca-Soeharto — Presiden Tiongkok kala itu, Jiang Zemin, mengeluarkan perintah yang mengguncang People’s Liberation Army (PLA): militer harus melepas seluruh bisnis komersialnya.

Ribuan perusahaan militer diambil alih pemerintah atau diprivatisasi. Alasannya bukan ideologis, melainkan pragmatis: bisnis militer menciptakan konflik kepentingan, mengganggu profesionalisme tempur, dan menjadi sarang korupsi yang sulit disentuh karena berlindung di balik otoritas institusi. Tiongkok memilih reformasi pemisahan — dan konsisten mempertahankannya hingga hari ini, meski dengan model negara yang sangat berbeda dari Indonesia.

Myanmar dan Thailand menunjukkan sisi yang lain. Di Myanmar, militer Tatmadaw telah lama menguasai langsung ratusan bisnis negara — dan hasilnya bukan efisiensi, melainkan khaki capitalism: akumulasi kepentingan ekonomi militer yang akhirnya menjadi alasan struktural bagi kudeta 2021, karena transisi ke demokrasi mengancam ekosistem bisnis yang sudah mengakar dalam. Di Thailand, pola serupa berjalan lebih halus — militer menggunakan posisinya sebagai “penjaga monarki” untuk mengakumulasi pengaruh ekonomi, dengan kudeta 2014 sebagai titik eskalasi.

Indonesia tidak berada di titik itu. Model Indonesia saat ini adalah model hybrid: bukan kepemilikan langsung seperti Myanmar, bukan welfare foundation seperti Pakistan, melainkan kontrol manajerial melalui penempatan figur berlatar militer di posisi puncak BUMN. Ini lebih dekat ke model “revolving door” Amerika Serikat — di mana pensiunan jenderal masuk ke dewan direksi Lockheed atau Raytheon — dengan perbedaan kunci: di Amerika, perusahaan-perusahaan itu adalah swasta. Di Indonesia, ini adalah perusahaan negara yang mengelola aset publik.

Perbedaan itu tidak kecil. Ketika BUMN tambang dipimpin figur militer yang adik kandungnya adalah Menteri Pertahanan — yang memiliki kewenangan atas pengadaan alutsista yang bahan bakunya bisa berasal dari tambang-tambang itu — maka yang terbentuk bukan sekadar konflik kepentingan personal, melainkan sebuah loop kepentingan struktural. Loop ini tidak harus berujung korupsi untuk menjadi masalah. Ia cukup berujung pada ketidakjelasan: siapa yang mengawasi siapa, dan siapa yang sesungguhnya mewakili kepentingan publik di dalamnya?

Pertanyaan itu belum terjawab. Dan selama belum dijawab, Indonesia berdiri persis di tubir yang namanya sudah ada sejak Siddiqa merumuskannya: milbus — fenomena yang, sekali dimulai, jauh lebih mudah berkembang daripada berhenti. (S13)

Water canon, batu beterbangan, 3.161 aparat mengepung Senayan. Negara akhirnya merampungkan apa yang gagal dilakukan selama 26 tahun: merebut Hotel Sultan dari tangan keluarga Sutowo. Nilai aset Rp 28,9 triliun — eksekusi perdata terbesar dalam sejarah Indonesia. Bermula dari tipu daya: Ibnu Sutowo membangun hotel pesanan Gubernur Ali Sadikin, bukan atas nama Pertamina, melainkan atas nama PT Indobuildco milik pribadinya.

PinterPolitik.com

Maret 1976. Seorang jurnalis muda dari majalah Tempo, Fikri Jufri, menerima bocoran angka yang nyaris membuatnya tidak percaya: Pertamina, perusahaan minyak kebanggaan Indonesia, berutang kepada kreditur asing sebesar 10,5 miliar dolar Amerika. Di era ketika APBN Indonesia sendiri tidak sampai separuh angka itu, jumlah tersebut bukan hanya skandal, melainkan juga bencana nasional yang hampir tersembunyi di balik keharuman minyak dan kemewahan seorang pejabat.

Ibnu Sutowo, sang Direktur Utama Pertamina, saat itu sedang berada di puncak kejayaannya. Jet pribadi, Rolls Royce, pesta ulang tahun perusahaan di luar negeri yang didanai kas negara, hadiah golf senilai ratusan ribu dolar untuk klien bisnis. Ketika ditanya soal utang itu oleh Tempo, Ibnu menjawab dengan santai: “Uang dari Timur Tengah itu ternyata fatamorgana.” Sebuah jawaban yang, dalam situasi lain, akan langsung mengantarkan seseorang ke kursi pesakitan. Tapi ini adalah Indonesia di bawah Soeharto — dan Ibnu Sutowo bukan orang biasa.

Lima puluh tahun kemudian, pada pagi 18 Juni 2026, sebanyak 3.161 aparat mengepung kawasan elite Senayan. Water canon ditembakkan, batu beterbangan, massa berdesakan. Hari itu, negara merampungkan apa yang gagal dilakukan selama 26 tahun: merebut Hotel Sultan — senilai Rp 28,9 triliun — dari tangan keluarga Sutowo. Eksekusi perdata terbesar dalam sejarah Indonesia. Sebuah epilog yang membutuhkan setengah abad untuk akhirnya ditulis.

Dari Palembang ke Puncak Kekuasaan

Tidak banyak yang tahu bahwa Ibnu Sutowo memulai kariernya bukan sebagai taipan atau politisi, melainkan sebagai dokter militer yang memberantas malaria di rawa-rawa Palembang. Lulusan NIAS Surabaya itu bergabung dengan TNI, naik perlahan, dan pada 1957 dipercaya memimpin PT Permina — perusahaan minyak kecil yang kemudian menjadi cikal bakal Pertamina. Ketika Soeharto naik ke tampuk kekuasaan, Ibnu dilantik sebagai Direktur Utama pertama Pertamina pada 1968.

Di sinilah transformasi yang menentukan terjadi. Ibnu bukan sekadar mengelola perusahaan minyak — ia membangun sebuah imperium. Pertamina di tangannya beroperasi dengan enam sistem akuntansi yang tidak terkoordinasi, tanpa pengawasan Bappenas, tanpa laporan ke DPR, bahkan tanpa kemampuan Kementerian Keuangan untuk menembus pembukuannya. Majalah Tempo, dalam salah satu laporan paling berani di era itu, menyebutnya The Second Most Powerful Man in Indonesia — tepat di bawah Soeharto sendiri.

Kekuatan Ibnu bukan lahir dari jabatan formalnya, melainkan dari sesuatu yang jauh lebih fundamental: kepercayaan penuh seorang presiden yang tidak membagi kepercayaan dengan mudah. Pierre Bourdieu dalam teorinya tentang kapital menjelaskan bagaimana modal sosial — jaringan relasi dan kepercayaan — dapat dikonversi menjadi modal ekonomi yang material. Ibnu Sutowo adalah demonstrasi paling nyata mekanisme Bourdieu di panggung politik Indonesia: kepercayaan Soeharto ia konversi menjadi akses dana raksasa, akses itu ia konversi menjadi bisnis pribadi — Hotel Sultan, galangan kapal PT Adiguna Shipyard, restoran di New York — dan bisnis-bisnis itu ia wariskan kepada anak-cucunya. Jabatan negara diubah menjadi dinasti keluarga, dalam satu generasi, dengan presisi seorang arsitek.

Soal Hotel Sultan sendiri bermula dari sebuah permintaan sederhana yang berujung pada tipu daya bersejarah. Gubernur Jakarta Ali Sadikin pada 1971 meminta Pertamina membangun hotel representatif untuk ibukota. Ibnu menyanggupi — namun membangunnya bukan atas nama Pertamina, melainkan atas nama PT Indobuildco, perusahaan milik pribadinya. Ali Sadikin, gubernur yang terkenal tegas itu, baru menyadari fakta ini jauh kemudian. “Saya tertipu,” katanya. Tapi saat ia sadar, hotel sudah berdiri, sertifikat sudah terbit, dan Ibnu terlalu berkuasa untuk dikonfrontasi siapapun.

Kas Bayangan Orde Baru

Untuk memahami mengapa Ibnu Sutowo tidak pernah diadili — meski skandal utangnya hampir membangkrutkan Indonesia — kita perlu memahami fungsi sesungguhnya Pertamina di dalam arsitektur kekuasaan Orde Baru.

Pasca lonjakan harga minyak 1973, Pertamina menjadi mesin penghasil devisa terbesar yang pernah dimiliki Indonesia. Dan di tangan Ibnu, Pertamina tidak hanya menjadi sumber pendapatan negara resmi — tetapi juga menjadi kas bayangan yang mendanai proyek-proyek Soeharto di luar jalur APBN, mengalirkan patronase ke jenderal-jenderal kunci dan pejabat-pejabat strategis, serta membiayai loyalitas yang tidak bisa dibeli melalui jalur anggaran konstitusional. Inilah yang oleh ilmuwan politik disebut sebagai shadow state — negara bayangan yang beroperasi di dalam negara resmi, dengan aturan, logika, dan hierarki kekuasaannya sendiri.

Max Weber, dalam tipologi kekuasaan yang ia bangun dalam Economy and Society, membedakan antara otoritas legal-rasional yang bersandar pada hukum dan prosedur, dan otoritas patrimonial yang bersandar pada loyalitas personal kepada pemimpin. Orde Baru adalah kombinasi keduanya yang sangat canggih: tampil legal di permukaan, dengan konstitusi, DPR, dan pengadilan yang berfungsi normal — namun beroperasi secara patrimonial di kedalamannya. Weber menyebut ekstrem dari patrimonialisme ini sebagai sultanism: sebuah tatanan di mana kekuasaan begitu terpusat dan personal hingga institusi negara hanya menjadi fasad belaka.

Pertamina di bawah Ibnu adalah perwujudan sempurna sultanism Weberian itu. Seluruh sistem mengetahui apa yang terjadi — skandal, pemborosan, penyalahgunaan kas — namun tidak ada yang bisa bergerak. Bukan karena hukum tidak ada, melainkan karena hukum tidak pernah dibiarkan berlaku. Ketika jurnalis Mochtar Lubis gencar mengkritik Pertamina melalui koran Indonesia Raya, yang dipenjara adalah Mochtar — bukan Ibnu. Itulah tarif perlindungan Soeharto: selama arus uang terjaga, arus keadilan bisa diblokir selamanya.

Ketika akhirnya skandal utang USD 10,5 miliar tidak bisa lagi disembunyikan pada 1976, Soeharto memecat Ibnu pada 5 Maret — bukan karena tekanan hukum, melainkan karena tekanan dari IMF dan kreditur internasional yang tidak bisa diabaikan. Namun bahkan setelah dipecat, Ibnu tidak pernah duduk di kursi terdakwa. Ia pensiun dengan seluruh aset pribadinya utuh, termasuk Hotel Sultan yang kini berdiri megah di jantung Jakarta. Hukum, sekali lagi, memilih untuk tidak melihat.

Warisan yang Retak

Ibnu Sutowo meninggalkan tujuh anak. Dari semuanya, dua yang paling menonjol dalam mewarisi imperium sang ayah adalah Pontjo Nugroho Sutowo dan Adiguna Sutowo — dua lintasan yang menggambarkan dua wajah kekayaan warisan yang berbeda.

Pontjo mewarisi Hotel Sultan melalui PT Indobuildco dan memilih jalan perlawanan hukum: 26 tahun berjuang di setiap tingkat pengadilan, kalah di semua tingkatan, namun tetap bertahan dengan cara-cara yang hanya bisa dilakukan oleh mereka yang memiliki sumber daya dan koneksi warisan Orde Baru. Pada 18 Juni 2026, ia memilih tidak hadir menyaksikan eksekusi.

Adiguna mengambil jalan berbeda: mendirikan MRA Group, membangun portofolio gaya hidup dari Hard Rock Cafe hingga Ferrari Jakarta, Cosmopolitan FM hingga Bvlgari Resort Bali. Kariernya ternoda oleh vonis tujuh tahun penjara atas penembakan seorang pelayan bar di Hotel Hilton pada malam Tahun Baru 2005. Ia meninggal tahun 2021, mewariskan MRA Group kepada putranya, Maulana Indraguna — suami aktris Dian Sastrowardoyo — yang kini menjual majalah gaya hidup dan sneakers Jepang di bawah panji bisnis yang sama.

Mancur Olson dalam The Rise and Decline of Nations berargumen bahwa kelompok distribusi — elite yang berhasil membangun mekanisme eksklusif untuk mengekstraksi kekayaan dari negara — adalah sumber utama kelambatan institusional. Kasus Sutowo membuktikan argumen Olson secara gamblang: bahkan setelah Soeharto jatuh pada 1998, butuh 26 tahun lagi bagi negara untuk mengeksekusi putusan hukum yang sudah ada. Jaringan hukum, lobi, dan kapital warisan Orde Baru mampu bertahan jauh melampaui patron yang membangunnya.

Tapi pada akhirnya, bertahan saja tidak cukup. Kekayaan yang lahir dari akses — ke patron, ke lahan negara, ke perlindungan kekuasaan — tidak memiliki fondasi yang bisa menanggung beban generasi ketika akses itu dicabut satu per satu. Hard Rock Jakarta tutup. Lisensi Ferrari berpindah. Hotel Sultan dieksekusi.

Eksekusi 18 Juni 2026 bukan sekadar kemenangan hukum. Itu adalah konfirmasi bahwa demokrasi dan supremasi hukum — meski lambat, meski butuh setengah abad, meski harus melibatkan ribuan aparat — pada akhirnya memiliki momentum yang tidak bisa dibendung. Bahkan oleh warisan The Second Most Powerful Man in Indonesia. (S13)

Lebih dari 19 jabatan selama era Jokowi — Luhut Pandjaitan kerap dikritik sebagai simbol konsentrasi kekuasaan yang tak sehat. Tapi kritik itu melewatkan satu pertanyaan kunci: bukan kenapa Luhut punya banyak jabatan, melainkan kenapa Jokowi terus memilihnya? Jawabannya bukan soal nepotisme — melainkan soal desain.

PinterPolitik.com

Pada 1941, ketika Nazi Jerman menginvasi Uni Soviet, Stalin menghadapi krisis yang hampir melumpuhkan negara: tentara mundur, jenderal panik, dan birokratnya saling lempar tanggung jawab. Di saat itulah ia menunjuk Georgy Zhukov — satu orang — sebagai panglima lapangan dengan otoritas melintas semua struktur komando.

Zhukov bukan satu-satunya jenderal berbakat di Uni Soviet. Tapi ia adalah satu-satunya yang, ketika Stalin berkata “selesaikan ini,” bisa benar-benar menyelesaikannya — tanpa menunggu rapat komite, tanpa bergantung pada koordinasi yang tak kunjung selesai.

Perang dunia punya cara yang sangat efisien dalam memperlihatkan sebuah kebenaran yang tak nyaman: dalam sistem yang terlalu kompleks, kemajuan hampir selalu bergantung pada satu orang yang dipercaya penuh untuk memotong kerumitan itu.

Indonesia bukan medan perang. Tapi dinamikanya tidak jauh berbeda.

Buldoser dan Masalah yang Tak Pernah Diakui

Sosok yang mirip Zhukov – tentu dalam konteks yang berbeda – mungkin bisa dialamatkan pada Luhut Binsar Pandjaitan yang pernah mengemban lebih dari 19 jabatan selama era Jokowi. Menko Polhukam, Kepala Staf Presiden, belasan satgas — dari nikel, kereta cepat, COVID, hingga investasi asing — dan kini Ketua Dewan Ekonomi Nasional di era Prabowo. Kritik pun tak pernah berhenti: ada yang menuding nepotisme, ada yang menyebut overreach kekuasaan, ada yang bertanya apakah memang tidak ada orang lain di republik ini?

Tapi pertanyaan itu melewatkan sesuatu yang jauh lebih fundamental. Bukan kenapa Luhut punya banyak jabatan — melainkan kenapa Jokowi terus memilihnya, berulang kali, hingga satu dekade. Jawaban atas pertanyaan kedua ini bukan soal kedekatan pribadi semata. Ia adalah diagnosa atas kondisi birokrasi Indonesia yang tak pernah benar-benar diakui secara terbuka.

Luhut sendiri pernah mengancam akan “mem-buldoser” pihak-pihak yang menghalangi investasi masuk ke Indonesia. Kalimat itu ramai dikritik — dianggap arogan, anti-demokratis, bahkan represif. Tapi ada ironi yang luput dari perdebatan itu: mengapa seseorang merasa perlu menjadi buldoser? Karena ada sesuatu yang memang perlu dibuldoser. Dan dalam konteks Indonesia, “sesuatu” itu adalah birokrasi yang berlapis, lamban, dan kerap menjadi penjara bagi kebijakan yang sebenarnya sudah diputuskan di level tertinggi.

Koordinasi antar kementerian di Indonesia bukan sekadar prosedur — ia adalah labirin. Satu proyek infrastruktur bisa mandek karena izin dari tiga kementerian yang berbeda belum turun secara bersamaan. Satu negosiasi investasi bisa bubar karena sinyal yang dikirim dari satu lembaga bertentangan dengan sinyal dari lembaga lain.

Dalam ekosistem seperti ini, investor asing yang harus memilih antara Indonesia dan Vietnam tidak punya waktu untuk menunggu. Dan dalam sistem seperti ini, satu orang yang punya otoritas untuk memutus — yang ketika ia berbicara, semua pihak tahu bahwa itu adalah keputusan final — adalah aset yang tidak bisa direplikasi dengan reorganisasi struktural biasa.

Ekspor nikel Indonesia naik 2.733 persen. Kereta Cepat Jakarta-Bandung menjadi yang pertama di Asia Tenggara. Deal iklim JETP senilai 21,5 miliar dolar diteken. Ini bukan keberhasilan satu orang — tapi ada satu orang yang memungkinkan semuanya bergerak ketika sistem normal tidak mampu melakukannya.

Pola Lama, Nama Berbeda

Fenomena Luhut bukan anomali Indonesia. Ia adalah pola berulang yang muncul setiap kali negara menghadapi transformasi besar dengan birokrasi yang belum siap bergerak secepat ambisinya.

Di Singapura era 1960-an, Lee Kuan Yew mengandalkan Goh Keng Swee — satu orang yang secara bergantian menjadi Menteri Keuangan, Menteri Pertahanan, dan Menteri Pendidikan sesuai kebutuhan. Goh bukan polimatik karena hobi. Ia adalah solusi pragmatis atas keterbatasan talenta dan kapasitas institusi yang masih sangat muda. Hasilnya: fondasi ekonomi Singapura modern, dari industrialisasi hingga sistem perumahan HDB, dibangun di atas kerangka yang ia rancang.

Di Tiongkok era 2010-an, Liu He menjadi satu-satunya juru runding dalam perang dagang AS-Tiongkok— arsitek kebijakan ekonomi Xi Jinping yang berhasil mencegah resesi 2019. Seperti Goh, Liu bukan orang yang “kebetulan” diberi banyak wewenang. Ia adalah respons rasional atas kebutuhan: dalam negosiasi internasional berkecepatan tinggi, terlalu banyak suara hanya menciptakan kebingungan.

Sosiolog Max Weber, dalam Economy and Society (1922), mengklasifikasikan otoritas menjadi tiga tipe: tradisional, kharismatik, dan rasional-legal. Yang menarik dari figur semacam Luhut — dan Goh, dan Liu — adalah mereka menggabungkan dua tipe terakhir dengan cara yang tidak biasa. Secara rasional-legal, mereka memperoleh otoritas melalui penunjukan formal. Tapi efektivitas mereka yang melampaui jabatan formal berasal dari otoritas kharismatik: reputasi, jaringan, dan rekam jejak yang membuat orang taat bukan karena gelarnya, melainkan karena siapa dia.

Ketika Luhut berkata kepada CEO asing bahwa sesuatu akan terjadi, mereka percaya — bukan karena jabatannya, melainkan karena ia selama satu dekade menepati komitmen yang ia buat. Otoritas kharismatik semacam ini tidak bisa dilembagakan. Ia tidak bisa digantikan dengan rotasi jabatan biasa atau dengan SK pengangkatan baru.

Alexander Hamilton memahami logika ini jauh lebih awal dari siapapun. Dalam The Federalist No. 70 (1788), ia berargumen bahwa pemerintahan yang efektif membutuhkan apa yang ia sebut energy in the executive — kepemimpinan yang cepat, tegas, dan tidak tersandera oleh deliberasi yang berlebihan.

“A feeble executive implies a feeble execution of the government,” tulisnya. Hamilton tidak sedang memusuhi demokrasi — ia justru sedang menyelamatkannya dari dirinya sendiri. Demokrasi membutuhkan perdebatan untuk menentukan arah. Tapi implementasi membutuhkan seseorang yang bisa memotong labirin dan membuat sesuatu benar-benar bergerak.

Di Indonesia dengan 34 kementerian yang kerap tumpang tindih, argumen Hamilton terasa bukan sekadar teori. Ia adalah deskripsi fungsional atas apa yang selama ini terjadi — dan mengapa buldoser, seberapa pun tak nyamannya, terkadang memang dibutuhkan.

Setelah Buldoser Pergi

Namun rasionalisasi ini tidak boleh menjadi pengampunan kosong. Ada trade-off nyata yang harus diakui secara jujur.

Konsentrasi kekuasaan menciptakan single point of failure. Ketika Luhut dirawat di Singapura pada 2023, sebagian besar agenda investasi strategis nyaris tersendat — sebuah pengingat keras bahwa sistem yang terlalu bergantung pada satu individu adalah sistem yang rapuh. Selain itu, Toba Sejahtra Group, perusahaan milik Luhut, beroperasi di sektor yang sama dengan kebijakan yang ia awasi — konflik kepentingan yang tidak pernah diselesaikan secara transparan. Dan yang paling mengkhawatirkan dalam jangka panjang: birokrasi yang terbiasa menunggu “keputusan Luhut” menjadi tidak terlatih untuk berinisiatif sendiri. Efisiensi jangka pendek yang berpotensi melemahkan kapasitas institusi untuk generasi berikutnya.

Di sinilah pertanyaan yang paling relevan untuk era Prabowo muncul: bukan apakah Luhut telah efektif — rekam jejaknya menjawab itu — melainkan apakah institusi yang ia tinggalkan ikut menguat bersamanya.

Goh Keng Swee meninggalkan sistem — HDB, SAF, kurikulum nasional — yang bertahan puluhan tahun setelahnya. Zhukov meninggalkan Tentara Merah yang tahu cara berperang tanpa bergantung padanya. Itulah perbedaan antara buldoser yang membangun fondasi dan buldoser yang hanya membersihkan jalan.

Prabowo, dengan gaya kepemimpinan komando yang khas dan agenda Asta Cita yang ambisius, menghadapi pilihan yang sama seperti Jokowi dulu: apakah ia akan menemukan — atau sudah menemukan — figur yang tidak hanya bisa memotong birokrasi, tapi juga meninggalkan institusi yang lebih kuat dari sebelumnya?

Sebab sejarah mengajarkan satu hal dengan konsisten: the one-man band selalu lahir dari kegagalan orkestra. Dan selama orkestra itu belum diperbaiki, satu pemain tunggal akan selalu dibutuhkan — seberapa nyaring pun tepuk tangannya, dan seberapa keras pun kritiknya. (S13)

Pemadaman listrik bergilir kembali menghantui sejumlah wilayah Indonesia. Di baliknya, PLN menghadapi defisit 20 juta ton batu bara yang belum dikontrak dari total kebutuhan 154 juta ton per tahun. Menteri Bahlil sempat membantah, namun tim koordinasi darurat sudah dibentuk — tanda masalah ini lebih serius dari yang diakui.

PinterPolitik.com

Pada 1973, Organization of Arab Petroleum Exporting Countries (OAPEC) memutuskan menghentikan ekspor minyak ke Amerika Serikat dan sekutunya sebagai respons atas dukungan Washington terhadap Israel dalam Perang Yom Kippur. Dalam hitungan minggu, harga minyak global melonjak hampir 400 persen.

Antrean panjang di SPBU Amerika menjadi pemandangan harian. Lampu-lampu kota dipadamkan lebih awal. Pabrik-pabrik menutup shift malam. Krisis energi yang berpusat di Timur Tengah itu membuktikan satu hal: energi bukan sekadar komoditas — ia adalah senjata, dan siapa yang menggenggamnya, menggenggam pula nasib jutaan orang.

Lima puluh tahun berlalu. Kini Indonesia mengalami versinya sendiri — lebih sunyi, lebih insidius, dan justru lebih ironis: pemadaman listrik bergilir terjadi bukan karena embargo asing, bukan karena perang, melainkan karena batu bara milik Indonesia sendiri lebih memilih berlayar ke pelabuhan-pelabuhan luar negeri ketimbang menghidupkan tungku pembangkit di tanah airnya.

Defisit Diam-Diam yang Tak Mau Diakui

Sejumlah wilayah di Indonesia beberapa waktu terakhir mengalami pemadaman listrik bergilir. Pemerintah dan PLN pada mulanya bersikap defensif. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia sempat membantah bahwa pemadaman yang terjadi disebabkan oleh kelangkaan batu bara. Namun di saat yang sama, ia membentuk tim koordinasi darurat yang melibatkan BPKP dan PLN — sebuah langkah yang justru mengonfirmasi bahwa ada sesuatu yang tidak beres di rantai pasok energi nasional.

“Ini agar tidak ada dusta di antara kita,” ujar Bahlil, sebuah kalimat yang terdengar seperti pengakuan tersamar.

Fakta yang kemudian mencuat ke permukaan cukup mengejutkan: PLN kekurangan 20 juta ton batu bara yang belum dikontrak dari total kebutuhan tahunan sebesar 154 juta ton. Ini bukan angka kecil. Ini adalah celah struktural yang cukup besar untuk menelan stabilitas pasokan listrik nasional. Pertanyaannya kemudian bukan lagi soal apakah pemadaman ini terkait kelangkaan batu bara — melainkan mengapa celah sebesar itu bisa terbentuk sejak awal.

Jawabannya ada pada selisih angka yang berbicara lebih keras dari pernyataan resmi mana pun: harga batu bara domestik dalam skema domestic market obligation (DMO) dipatok di angka US$70 per ton. Sementara harga batu bara acuan (HBA) resmi pemerintah berada di US$121,83 per ton, dan harga pasar global di bursa ICE Newcastle telah menyentuh US$144 per ton. Artinya, setiap ton batu bara yang dijual ke PLN berarti pengusaha menanggung oportunitas yang hilang sebesar US$74 — lebih dari separuh harga pasar global.

Dalam logika ekonomi yang paling sederhana sekalipun, tidak ada pengusaha rasional yang secara sukarela memilih rugi separuh margin jika tersedia pasar yang menawarkan dua kali lipat keuntungan. Maka yang terjadi kemudian bukan kejutan: batu bara Indonesia lebih banyak berlabuh di pelabuhan Tiongkok, India, dan Jepang ketimbang di mulut-mulut PLTU Jawa dan Sumatra.

Mekanisme DMO dan Logika Komprador

Di sinilah persoalan ini melampaui sekadar urusan teknis energi dan memasuki wilayah ekonomi-politik yang lebih dalam. Mekanisme DMO sejatinya adalah instrumen negara untuk memastikan kekayaan alam yang ada di perut bumi Indonesia dimanfaatkan terlebih dahulu untuk kepentingan rakyatnya — sebelum sisanya boleh diekspor. Prinsip ini mulia secara konstitusional dan sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945.

Namun ia menjadi lemah secara praktikal ketika harga yang dipatok terlalu jauh dari realitas pasar global, menciptakan insentif yang secara struktural mendorong pengusaha untuk mencari celah, memanipulasi pelaporan, atau secara terang-terangan tidak memenuhi kewajiban domestik mereka.

Fenomena ini persis apa yang oleh ekonom dan teoretisi dependensi Andre Gunder Frank disebut sebagai peran kelas komprador — sebuah kelas pengusaha yang secara formal beroperasi di dalam batas negara, namun secara substansial berorientasi pada kepentingan pasar global dan kapital eksternal.

Frank, dalam karyanya Capitalism and Underdevelopment in Latin America (1967), berargumen bahwa keterbelakangan negara-negara Selatan bukan disebabkan oleh ketiadaan modal atau teknologi, melainkan oleh hadirnya kelas perantara domestik yang justru berfungsi sebagai penghubung antara kapital global dan sumber daya lokal — sambil memastikan surplus nilai tetap mengalir keluar, bukan terserap untuk kesejahteraan dalam negeri.

Dalam konteks batu bara Indonesia, mekanisme ini bekerja dengan sangat presisi. Pengusaha batu bara yang abai terhadap kewajiban DMO bukan sekadar “nakal” dalam pengertian moral-individual — mereka adalah aktor struktural dalam sebuah sistem yang memang secara insentif mendorong perilaku tersebut. Ketika selisih harga antara pasar domestik dan pasar global mencapai lebih dari US$74 per ton, maka setiap ton yang berhasil “dialihkan” ke luar negeri adalah keuntungan yang nilainya jauh melampaui risiko sanksi administratif yang selama ini terbukti tak bergigi.

Lebih jauh lagi, pendekatan Immanuel Wallerstein dalam world-systems theory memberikan lensa analitis yang lebih tajam: Indonesia, sebagai negara semi-periferi yang kaya sumber daya, secara struktural ditempatkan dalam posisi pemasok bahan mentah bagi negara-negara inti industri. Kelas pengusaha batu bara yang berorientasi ekspor, dalam kerangka ini, bukan anomali — mereka adalah produk logis dari tata dunia yang memang dirancang untuk mengalirkan sumber daya dari pinggiran ke pusat.

Negara hanya bisa melawan arus ini jika memiliki kemauan politik yang cukup kuat untuk membenahi insentif domestik, menegakkan regulasi secara konsisten, dan — paling krusial — tidak membiarkan kelas komprador ini bermigrasi masuk ke dalam struktur pengambilan kebijakan itu sendiri.

Ironisnya, kondisi harga batu bara global yang diprediksi masih akan terus tinggi — dipicu oleh kecelakaan tambang berskala besar di Tiongkok yang menekan produksi domestik mereka, serta rencana Indonesia menerapkan sistem ekspor satu pintu — justru makin memperbesar tekanan pada mekanisme DMO. Semakin tinggi harga global, semakin besar biaya oportunitas yang harus ditanggung pengusaha jika mereka mematuhi kewajiban domestik. Dan semakin besar biaya oportunitas itu, semakin kuat pula godaan untuk tidak mematuhinya.

Lampu Padam, Negara Abai?

Menteri Bahlil membuka opsi revisi harga DMO sebagai solusi — agar, dalam kata-katanya, pengusaha batu bara dan PLN sama-sama tidak dirugikan. Ini adalah langkah yang secara teknis masuk akal: jika harga DMO dinaikkan mendekati harga pasar yang wajar, maka insentif untuk mengalihkan pasokan ke ekspor akan berkurang.

Namun solusi ini menyimpan dilema lain yang tak kalah pelik. Jika harga DMO naik, maka biaya produksi listrik PLN pun akan meningkat — dan pada akhirnya, beban itu berpotensi digeser ke tarif listrik yang harus dibayar masyarakat. Rakyat yang sudah menderita akibat lampu padam, kini harus pula menanggung konsekuensi dari harga energi yang merangkak naik.

Di sinilah titik paling kritis dari seluruh persoalan ini: negara tengah berhadapan dengan pilihan yang tidak ada pemenangnya jika hanya direspons dengan solusi teknis-administratif semata. Revisi DMO mungkin meredam krisis jangka pendek. Namun tanpa pembenahan struktural — mulai dari pengawasan ketat terhadap kewajiban DMO, transparansi data kontrak batu bara PLN, hingga penegakan sanksi yang benar-benar membuat jera — maka negara hanya akan terus berlari mengejar api yang ia sendiri turut nyalakan.

Batu bara ada di perut bumi Indonesia. Bukan milik pengusaha, bukan milik bursa Newcastle, dan bukan milik kapal-kapal tanker yang berlayar ke pelabuhan asing. Ia adalah milik rakyat — dan negara adalah walinya. Ketika wali itu gagal menjalankan amanah, maka yang pertama merasakan akibatnya adalah mereka yang paling tidak berdaya: keluarga-keluarga yang makan malam dalam kegelapan, UMKM yang mesin produksinya tiba-tiba berhenti, rumah sakit yang harus berjuang mempertahankan daya listrik cadangannya. (S13)

Sejak Pertamax resmi naik dari Rp 12.300 menjadi Rp 16.250 per liter pada 10 Juni 2026, gelombang demo mahasiswa meledak di Jakarta, Kendari, dan berbagai kota lain. Di tengah aksi itu, mesin AI ikut “berdemo” — memproduksi narasi, video palsu, hingga kutipan fiktif yang beredar di media sosial tanpa konteks, tanpa nurani. Inilah wajah nyata Stochastic Parrot: mesin yang mengoceh fasih, tapi tak pernah mengerti apa yang dikatakannya.

PinterPolitik.com

Di abad ke-17, filsuf René Descartes pernah mengajukan sebuah eksperimen pikiran yang mengusik: bagaimana kita bisa membedakan manusia sejati dari sebuah mesin yang dirancang sempurna untuk meniru segala ucapan dan gerak-geriknya?

Descartes menyimpulkan bahwa mesin, seberapapun canggihnya, tidak akan pernah mampu menghasilkan bahasa yang benar-benar kontekstual — karena bahasa manusia bukan sekadar rangkaian kata, melainkan ekspresi dari kesadaran, dari cogito yang berpikir dan merasakan. Tiga abad kemudian, keyakinan Descartes itu sedang diuji ulang — dan hasilnya mengkhawatirkan.

Pada 10 Juni 2026 malam, Pertamina Patra Niaga mengumumkan kenaikan harga Pertamax dari Rp 12.300 menjadi Rp 16.250 per liter — lonjakan lebih dari 32 persen dalam semalam. Antrean panjang terbentuk di SPBU.

Mahasiswa dari HMI, GMNI, dan BEM Universitas Indonesia turun ke jalan, dari Cikini hingga Bundaran HI, dari Jakarta hingga Kendari. Tapi di saat yang sama, di ruang paralel bernama media sosial, sesuatu yang berbeda juga sedang bergerak: mesin-mesin bahasa memproduksi narasi, memalsukan pernyataan, merekayasa suara dan wajah — semuanya dalam hitungan detik, tanpa pernah mengerti apa yang sedang terjadi di jalan-jalan Indonesia.

Inilah babak baru dari sebuah ancaman yang sudah lama diendus para filsuf bahasa: fenomena yang oleh linguis Emily Bender dan timnya dari Universitas Washington disebut sebagai Stochastic Parrot — burung beo stokastik.

Mesin yang Fasih Tanpa Makna

Dalam makalah monumental “On the Dangers of Stochastic Parrots: Can Language Models Be Too Big?” yang diterbitkan tahun 2021, Bender bersama Timnit Gebru, Angelina McMillan-Major, dan Shmargaret Shmitchell memperkenalkan sebuah konsep yang kini terasa profetik. Large Language Model (LLM), tulis mereka, bukanlah mesin yang memahami bahasa. Ia adalah mesin yang memetakan probabilitas statistik — merangkai kata demi kata berdasarkan pola yang paling sering muncul dalam miliaran data teks, tanpa pernah benar-benar “tahu” apa yang sedang ia ucapkan.

Analogi “burung beo” dipilih bukan secara kebetulan. Seekor burung beo bisa mengucapkan kalimat-kalimat yang terdengar sangat manusiawi, bahkan menyentuh, tanpa sedikit pun memiliki pemahaman atas maknanya. Ia bereaksi terhadap pola bunyi, bukan terhadap realitas yang dimaksud oleh bunyi itu. LLM bekerja dengan cara yang secara struktural serupa: sangat fasih, sangat meyakinkan, tapi kosong dari intentionality — dari “niat” dalam pengertian fenomenologis yang dirumuskan Edmund Husserl.

Dan ketika mesin yang kosong makna ini dilepas ke dalam ruang politik yang penuh tegangan — seperti gelombang demo Pertamax Juni 2026 — ia tidak menjadi netral. Ia menjadi berbahaya. Hoaks-hoaks bermunculan mencatut nama Presiden Prabowo Subianto: dari video palsu yang memanipulasi suaranya, hingga narasi fiktif tentang pernyataan pejabat yang tidak pernah diucapkan. Yang paling ironis: Prabowo sendiri, pada April 2026, telah memperingatkan bahwa teknologi AI memungkinkan satu individu mengelola ribuan akun palsu untuk mengarahkan opini publik. Kini, wajah dan suaranya sendiri menjadi bahan baku paling sering dipalsukan oleh mesin yang sama.

Polusi Epistemis dan Erosi Kepercayaan

Untuk memahami mengapa fenomena ini lebih dari sekadar masalah teknis, kita perlu melampaui diskursus teknologi dan masuk ke ranah epistemologi — ilmu yang mempelajari bagaimana manusia membangun pengetahuan dan membedakan kebenaran dari kepalsuan.

Filsuf Jürgen Habermas, dalam teori communicative rationality-nya, berargumen bahwa demokrasi yang sehat mensyaratkan ruang publik di mana warga bisa bertukar argumen yang dapat diverifikasi kebenarannya — sebuah kondisi yang ia sebut herrschaftsfreie Kommunikation, komunikasi bebas dominasi. Habermas percaya bahwa kebenaran demokratis lahir dari proses dialog yang setara dan terbuka, bukan dari siapa yang paling keras berteriak.

Stochastic Parrot secara sistematis merusak prasyarat ini. Ketika rakyat berdemo karena Pertamax naik — sebuah keresahan yang nyata, yang berakar pada tekanan ekonomi kelas menengah yang sudah lama tertekan — narasi yang beredar di media sosial tidak lagi bisa diidentifikasi asal-usulnya. Apakah ini suara mahasiswa? Suara buzzer? Suara mesin yang diprogramkan untuk memancing kemarahan? Batas antara ekspresi otentik dan kalkulasi statistik menjadi kabur. Dan ketika kabur, yang pertama hancur adalah kepercayaan.

Lebih jauh lagi, Michel Foucault dalam konsep régimes de vérité-nya — rezim kebenaran — menunjukkan bahwa di setiap era, ada kekuatan yang menentukan mana yang dianggap “benar” dan mana yang dianggap “sesat”. Di era Stochastic Parrot, rezim kebenaran itu semakin didominasi oleh siapa yang paling mampu memanfaatkan mesin bahasa: mereka yang memiliki sumber daya komputasi, anggaran konten, dan strategi algoritmik. Rakyat yang turun ke jalan karena harga BBM naik mungkin memiliki kebenaran moral di pihak mereka — tapi dalam perang narasi berbasis AI, kebenaran moral tidak otomatis memenangkan pertarungan epistemis.

Di ruang publik yang diracuni mesin beo, suara rakyat dan suara algoritma bercampur tak bisa dibedakan — dan itulah yang paling ditakutkan oleh demokrasi.

Integritas Kekuasaan di Pusaran Beo Digital

Ada dimensi ketiga yang kerap luput dari perhatian: dampak Stochastic Parrot bukan hanya pada rakyat yang menjadi korban disinformasi, tetapi juga pada integritas kekuasaan itu sendiri.

Hannah Arendt, dalam The Origins of Totalitarianism, mencatat bahwa kekuasaan yang tidak mampu mempertanggungjawabkan narasinya kepada publik akan kehilangan legitimasinya — bukan melalui revolusi, melainkan melalui proses pelemahan kepercayaan yang perlahan dan diam-diam. Ketika suara Presiden Prabowo bisa dipalsukan dengan probabilitas 99 persen dan beredar sebagai “kebenaran” di TikTok dan Facebook, yang rusak bukan hanya reputasi seseorang. Yang rusak adalah institusi kepresidenan itu sendiri sebagai sumber otoritas yang dapat dipercaya.

Dan di sinilah paradoks terbesar muncul: pemerintah yang menggunakan mesin bahasa untuk mengelola narasi kekuasaan — yang merupakan praktik yang semakin umum di berbagai negara, termasuk Indonesia — pada saat yang sama sedang membangun ekosistem di mana legitimasinya sendiri menjadi rentan dipalsukan oleh mesin serupa yang dipegang pihak lain. Ini bukan sekadar permainan komunikasi politik; ini adalah pertaruhan epistemologis yang jauh lebih fundamental.

Burung beo Descartes akhirnya menjadi kenyataan — bukan sebagai mesin tunggal yang dikontrol satu penguasa, melainkan sebagai ekosistem beo-beo yang dipegang oleh semua pihak sekaligus. Dan ketika semua pihak memiliki burung beonya sendiri, tidak ada lagi satu pun suara yang bisa dipercaya sepenuhnya. Yang tertinggal hanyalah kebisingan yang terorganisir — dan kebisingan itu, seperti yang sedang kita saksikan di dunia maya Indonesia pada Juni 2026, memiliki konsekuensi yang sangat nyata bagi manusia yang merasakannya.

Pertanyaannya bukan lagi apakah kita bisa menghentikan burung beo stokastik. Pertanyaannya adalah: apakah kita masih punya cukup kesadaran kolektif untuk mengenali bahwa kita sedang disuapi ocehan mesin — dan memilih untuk tetap berpikir sendiri? (S13)

Demokrasi sudah 28 tahun berjalan, tapi foto Soeharto di sawah itu masih terus beredar di WhatsApp. Ekonom senior Ferry Latuhihin menyatakan menyesal ikut menjatuhkan Soeharto — dan Mahfud MD tidak mau meralat pernyataannya bahwa korupsi era reformasi “lebih gila” dari Orde Baru. Ada pertanyaan filosofis yang lebih dalam di balik semua ini: bukan siapa yang lebih baik, tapi mengapa negara yang lebih bebas justru terasa lebih tidak hadir?

PinterPolitik.com

Ada sebuah lukisan terkenal dari dunia mitologi Yunani yang menggambarkan sosok Odysseus menangis di tepi pantai Pulau Ogygia. Ia menangis bukan karena sakit, bukan karena lapar — melainkan karena rindu. Sang penyihir Kalypso telah menawarkan kepadanya keabadian dan kecantikan abadi, tapi Odysseus justru memilih untuk kembali ke Ithaka yang penuh ketidakpastian, ke istri yang sudah menua, ke rumah yang porak-poranda. Para filsuf kuno memandang adegan ini sebagai misteri: mengapa manusia memilih kenangan yang pahit atas kesenangan yang hadir?

Homer, yang menuliskan kisah itu dalam Odysseia, mungkin tidak pernah menyangka bahwa dua ribu tahun kemudian, pertanyaan yang sama akan muncul di layar HP jutaan orang Indonesia — dalam bentuk foto seorang pria berkacamata yang tersenyum di atas hamparan sawah, dengan tulisan: “Piye kabare? Enak jamanku tho?”

Foto itu adalah foto Soeharto. Dan ia tidak pernah berhenti beredar.

Suara yang Mengganggu Tidur Reformasi

Yang membuat fenomena ini tidak bisa begitu saja diabaikan adalah siapa yang mengatakannya. Bukan loyalis Orde Baru. Bukan kaum tua yang kehilangan privilege. Yang berbicara adalah orang-orang yang dulu mendukung atau setidaknya menerima reformasi 1998 — dan kini mempertanyakannya dengan keras.

Prof. Ferry Latuhihin adalah contoh yang paling menggelitik. Ekonom senior lulusan Erasmus University Rotterdam ini pernah menjadi Penasehat Ahli Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran — dan kini justru menjadi salah satu kritikus paling vokal terhadap pemerintahan Prabowo. Ia dikenal nyentrik: sebelum ada yang percaya, ia sudah memperingatkan rupiah akan menembus Rp17.000. Ketika banyak orang diam, ia bersuara lantang tentang kebijakan yang dianggapnya merusak.

Maka ketika ia menyatakan menyesal ikut berperan dalam gerakan yang menjatuhkan Soeharto, pernyataan itu harus dibaca dengan serius — bukan sebagai nostalgia sentimentil, melainkan sebagai diagnosis seorang analis yang terbiasa menyebut masalah dengan namanya sendiri.

“Kondisi Indonesia justru lebih hancur setelah kita masuk ke era demokrasi. Institusinya belum matang,” kata Ferry. Bagi banyak orang, itu terdengar provokatif. Tapi bagi mereka yang mengikuti karirnya, itu terdengar konsisten: Ferry adalah orang yang bicara dari data dan pengamatan, bukan dari sentimen.

Lalu ada Mahfud MD. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, mantan Menkopolhukam — salah satu pejabat hukum tertinggi yang pernah dimiliki Indonesia. Sejak 2017 hingga pernyataan-pernyataan terbarunya, ia berulang kali menyatakan hal yang sama dan menolak meralat: “Korupsi sekarang jauh lebih gila dari zaman Orde Baru.”

Nuansanya penting: Mahfud tidak bilang Soeharto tidak korupsi. Ia bilang korupsi Soeharto terkoordinir — ada satu pusat pengendali, dan karena itu lebih terprediksi. Era reformasi menghasilkan korupsi yang menyebar ke semua lembaga secara bebas: DPR, MA, MK, kepala daerah, hakim di semua tingkatan.

Dan kemudian Jokowi — presiden yang lahir dari demokrasi, yang naik dari walikota Solo tanpa koneksi kekuasaan lama — pernah menyebut demokrasi Indonesia membuat segala sesuatu jadi berlarut-larut dalam perdebatan, membuat kebijakan tidak bisa diambil dengan lebih praktis.

Tiga suara ini bukan choir para pejuang Orde Baru. Mereka adalah orang-orang yang seharusnya menjadi penjaga dan pembela reformasi. Bahwa mereka bicara seperti ini adalah sinyal yang tidak bisa disimpan di laci.

Ketika Kenyataan Lebih Kompleks dari Narasi

Ada godaan besar untuk menjelaskan kerinduan pada Soeharto sebagai amnesia kolektif. Tapi diagnosa itu terlalu malas dan tidak akurat.

Data komparatif menunjukkan gambaran yang jauh lebih rumit. Di satu sisi, era Soeharto berhasil menurunkan angka kemiskinan dari sekitar 60 persen pada 1966 menjadi 13 persen pada 1996 — sebuah pencapaian pembangunan yang signifikan. Pertumbuhan ekonomi rata-rata tujuh persen per tahun di puncak Orde Baru menciptakan kelas menengah yang sebelumnya tidak ada. Harga beras, minyak goreng, dan kebutuhan pokok dikontrol ketat oleh Bulog — rakyat miskin merasakan langsung bahwa negara hadir menjaga daya beli mereka.

Di sisi lain, Soeharto adalah rezim yang membangun kemakmuran di atas pondasi teror: dituduh bagian dari aksi pembantaian 1965 dengan korban antara 500.000 hingga satu juta jiwa, penghilangan paksa aktivis, penindasan di Timor-Timur dan Aceh dan Papua, serta akumulasi kekayaan keluarga yang oleh Transparency International diestimasi mencapai 35 miliar dolar — yang tidak pernah sepenuhnya diusut dan diadili. Ini bukan angka yang bisa dikesampingkan dengan mudah.

Profesor Yusri Ihza Mahendra – kini jadi Menko Kumham Imipas – pernah menyebut bahwa pilihan “kekuatan paksa” diambil Soeharto demi terciptanya kondisi politik yang stabil. Dalam sudut pandang tertentu, hal ini tentu jadi pilihan rasional bagi seorang pemimpin – yang jika meminjam pemikiran Niccolo Machiavelli – menjadi ciri khas dari kepemimpinan sejati.

Tetapi pertanyaan yang diajukan Ferry, Mahfud, dan jutaan orang biasa bukan tentang membandingkan angka kejahatan. Pertanyaan mereka lebih dalam: mengapa reformasi yang sudah 28 tahun berjalan masih belum mampu memberikan apa yang dijanjikannya?

Yang paling dirasakan oleh rakyat bukan teori demokrasi — yang dirasakan adalah harga. Di era reformasi, liberalisasi membuat harga mengikuti pasar: lebih efisien secara teoritis, tapi lebih tidak terprediksi dalam kehidupan sehari-hari. Yang dirasakan adalah ketidakpastian yang konstan — ketika korupsi tersebar ke semua lembaga dari kepala desa hingga hakim MK, masyarakat tidak tahu lagi kepada siapa mereka bisa menaruh kepercayaan. Korupsi yang terkoordinir menghasilkan ketidakadilan yang bisa dipetakan; korupsi yang merata menghasilkan ketidakpercayaan yang meresap ke mana-mana. Dan itu jauh lebih melelahkan.

Filsafat Kerinduan: Manusia Lari dari Kebebasan

Erich Fromm, dalam Escape from Freedom yang ditulis pada 1941, merumuskan sebuah paradoks yang masih relevan: setelah manusia berhasil melepaskan diri dari otoritas tradisional, mereka mendapatkan kebebasan — tapi juga menanggung beban yang berat. Kebebasan berarti tanggung jawab penuh atas diri sendiri. Kebebasan berarti ketidakpastian. Dan banyak manusia, alih-alih merangkul kebebasan itu, justru melarikan diri dari padanya — menuju otoritas baru yang bisa memberikan kepastian dan keteraturan.

Nostalgia Soeharto, dalam kerangka Fromm, bukan tentang Soeharto sebagai individu. Ia adalah tentang kerinduan pada sebuah tatanan di mana tidak semua keputusan berada di tangan rakyat yang bingung dan kelelahan.

Alexis de Tocqueville, dalam Democracy in America, memperingatkan tentang bahaya “despotisme administratif yang lembut”: pemerintah yang menyediakan stabilitas, harga terjangkau, dan ketertiban — tapi menuntut sebagai bayarannya partisipasi politik yang tidak bermakna dan penerimaan pasif. Soeharto adalah inkarnasi sempurna dari model Tocqueville: negara menyediakan beras murah dan pertumbuhan, sambil secara sistematis menghapus semua partisipasi bermakna. Dan menurut Tocqueville, kondisi itu bukan hanya bisa diterima — ia bisa diinginkan, karena ia memenuhi kebutuhan yang lebih langsung dan terasa daripada kebebasan yang abstrak.

Milan Kundera merumuskan nostalgia sebagai rasa sakit yang disebabkan oleh keinginan untuk kembali — dari kata Yunani nostos (pulang) dan algos (sakit). Tapi Kundera menambahkan dimensi yang lebih gelap: kita tidak pernah bisa kembali ke masa lalu yang kita rindukan, karena masa lalu yang kita rindukan tidak pernah benar-benar ada dalam bentuk yang kita imajinasikan.

Mereka yang rindu Soeharto tidak sepenuhnya rindu pada Soeharto sebagai kenyataan. Mereka rindu pada versi idealnya: stabilitas tanpa kekerasan, pertumbuhan tanpa korupsi, kepastian tanpa pengorbanan. Mereka rindu pada Indonesia yang tidak pernah benar-benar ada — tapi yang kelihatan lebih nyata dari demokrasi yang ada sekarang. Dan itulah mengapa nostalgia ini begitu kuat dan tidak bisa dilawan hanya dengan data.

Kerinduan yang paling jujur bukan kerinduan pada kediktatoran. Ia adalah kerinduan pada negara yang berfungsi.

Dan selama reformasi belum mampu menjawab itu, foto Soeharto di sawah itu tidak akan berhenti beredar di WhatsApp. Ia tidak akan berhenti ditanggapi dengan anggukan — bukan karena orang lupa, tapi karena mereka ingat sesuatu yang hilang. (S13)

Menteri PU Dody Hanggodo mengungkap pengalaman mengejutkan: ia “dipelonco” birokrasinya sendiri. Draft keputusan disodorkan sore hari saat ia kelelahan, pejabat “untouchable” mengabaikan instruksi, bahkan ASN muda pun berani menghina program prioritas presiden. Di kementerian dengan anggaran Rp118,5 triliun, “rayap” tidak takut pada menterinya.

PinterPolitik.com

Pada tahun 1520, Raja Muda Spanyol Hernán Cortés tiba di Tenochtitlán – ibu kota Kerajaan Aztec – dan mendapati sesuatu yang tak pernah ia bayangkan: kota terbesar di dunia saat itu, dengan populasi yang melampaui Madrid dan Roma, dikelola oleh ribuan pejabat — pencatat pajak, pengawas gudang, hakim pasar, inspektor jalan.

Ketika Cortés berhasil menawan Kaisar Moctezuma II dan, secara nominal, menjadi penguasa tertinggi imperium Aztec, ia mengira kemenangan sudah di tangannya. Ia keliru. Aparatur administrasi Aztec terus berjalan — mengumpulkan upeti, mencatat inventaris, mendistribusikan pangan — seolah tidak ada yang berubah. Para pejabat itu tidak melawan Cortés secara terbuka. Mereka hanya… terus bekerja dengan cara mereka sendiri. Cortés menguasai istana, tapi tidak dengan sistemnya.

Lima abad kemudian, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menghadapi dilema yang strukturnya tidak jauh berbeda. Ia bukan penakluk asing — ia adalah menteri yang sah, ditunjuk oleh presiden yang menang pemilu. Namun dalam sebuah podcast yang kemudian viral, Dody mengakui terus terang: ia “dipelonco” oleh kementerian yang seharusnya ia pimpin.

Draf-draf keputusan disodorkan di sore hari ketika ia kelelahan. Pejabat eselon I yang merasa “untouchable” mengabaikan instruksinya karena yakin ada perlindungan dari atas. Bahkan ASN muda pun berani menghina program prioritas presiden. Di kementerian dengan anggaran Rp118,5 triliun — salah satu yang terbesar di kabinet — sang menteri baru menyadari bahwa ia berada di dalam kandang besi yang kuncinya bukan di tangannya.

Ketika Birokrasi Menjadi Tujuan Bagi Dirinya Sendiri

Max Weber, sosiolog Jerman yang merumuskan teori birokrasi modern dalam Economy and Society (1922), memiliki ambivalensi yang sering dilupakan orang. Weber memang mengidentifikasi birokrasi sebagai bentuk organisasi paling rasional yang pernah diciptakan manusia — hierarki yang jelas, pembagian tugas terinci, prosedur yang dapat diprediksi. Namun dalam napas yang sama, ia memperingatkan tentang apa yang ia sebut stahlhartes Gehäuse — kandang besi. Instrumen yang diciptakan untuk melayani tujuan, kata Weber, punya kecenderungan alamiah untuk berubah menjadi tujuan itu sendiri.

Inilah yang terjadi di KemenPU. Bukan dalam bentuk konspirasi dramatik yang kita bayangkan dari film-film thriller politik — tidak ada pertemuan rahasia di ruang bawah tanah, tidak ada sandi tersembunyi. Yang ada adalah sesuatu yang jauh lebih membosankan dan justru karena itulah lebih berbahaya: sebuah ekosistem yang terbentuk secara organik dari insentif yang salah selama puluhan tahun, hingga korupsi bukan lagi kejahatan yang dilakukan dengan sadar, melainkan “cara kerja yang normal.”

Tujuh pejabat eselon I dicopot Dody, termasuk Sekretaris Jenderal. Tiga pejabat Direktorat Sumber Daya Air menjadi tersangka korupsi senilai Rp16 miliar. Namun yang lebih mengkhawatirkan dari angka-angka itu adalah mekanisme regenerasinya: “Kalau tidak diganti, yang muncul orang-orang itu lagi,” kata Dody. Ketika seorang pejabat dicopot, penggantinya hampir selalu berasal dari jaringan yang sama — alumni program tertentu, anak didik pejabat lama, atau koneksi yang sudah terbukti “kooperatif” dengan kontraktor pilihan. Kandang besi tidak hancur hanya karena beberapa batang kisinya diganti.

Michel Foucault, dalam Discipline and Punish (1975), menambahkan lapisan analisis yang lebih gelap: kekuasaan tidak selalu datang dari posisi formal. Ia datang dari kontrol atas pengetahuan. Para pejabat karier KemenPU memiliki apa yang Foucault sebut pouvoir/savoir — kekuasaan melalui pengetahuan — yang tidak dimiliki menteri baru: detail proyek, nama kontraktor “aman,” klausul kontrak yang rawan, jaringan pengawas yang bisa “diajak bicara.”

Menteri Dody, sekuat apapun niatnya, bergantung pada informasi yang dikuasai oleh orang-orang yang menjadi masalah itu sendiri. Itulah mengapa ia baru menyadari skala penuh masalah setelah membaca draf laporan 50 halaman yang — tentu saja — baru diberikan setelah tekanan cukup keras.

Prabowo dan Perang di Dua Front

Ada godaan untuk membaca kasus KemenPU sebagai masalah personal Menteri Dody — menteri yang kurang pengalaman, atau kurang tegas. Pembacaan itu keliru secara struktural. Yang sedang terjadi adalah Presiden Prabowo menghadapi dua medan perang secara bersamaan: satu di luar birokrasi, satu di dalamnya.

Di medan pertama, Prabowo berhadapan dengan aktor-aktor yang lebih mudah diidentifikasi: konglomerat yang mengemplang pajak, pengusaha yang bermain di proyek-proyek negara, jaringan kepentingan bisnis yang menggerogoti penerimaan negara. Ini bisa dilawan dengan regulasi, penegakan hukum, dan tekanan politik yang terukur.

Di medan kedua — birokrasi resistif — musuhnya tidak berwajah dan tidak bersuara keras. Philip Selznick, sosiolog organisasi dari Berkeley, menamai mekanismenya: cooptation — kooptasi. Dalam TVA and the Grass Roots (1949), Selznick mengamati bagaimana institusi yang mapan merespons ancaman perubahan bukan dengan konfrontasi terbuka, melainkan dengan menyerap sang pengubah ke dalam sistemnya sendiri. Menteri baru disambut dengan protokol, dibanjiri laporan dan rapat, diajak berfoto bersama di berbagai acara seremoni — sampai ia perlahan menjadi bagian dari sistem, bukan penantangnya.

Dody tampak menyadari jebakan kooptasi ini, dan itulah yang mendorong langkah-langkah radikalnya: pemecatan massal, penunjukan purnawirawan TNI sebagai Dirjen SDA untuk memotong jaringan birokrat yang korup, dan pernyataan publik yang blak-blakan tentang “deep state” — sebuah cara untuk memobilisasi tekanan opini publik sebagai sumber daya ekstra-birokrasi. Strategi ini berani. Namun ia menghadapi batas struktural yang Selznick sudah prediksi tujuh dekade lalu: fumigasi hanya berhasil jika seluruh sarangnya dihancurkan, bukan hanya beberapa rayapnya diganti.

Yang lebih mengkhawatirkan: resistensi birokrasi di KemenPU bukan fenomena unik Indonesia. Di Prancis, les Grands Corps de l’État — elite birokrat alumni Grandes Écoles — secara sistematis “mengarahkan” menteri-menteri baru yang dianggap tidak paham sistem. Di India, IAS (Indian Administrative Service) yang dijuluki “Steel Frame” kerap “menjinakkan” agenda menteri baru. Pola yang konsisten di seluruh dunia: semakin besar anggaran sebuah kementerian, semakin kuat jaringan yang bertahan di dalamnya — karena semakin tinggi nilai yang dipertaruhkan.

Iron Cage Tidak Bisa Dihancurkan dari Dalam Saja

Kembali ke Weber: ada bagian dari warisannya yang jarang dikutip. Weber tidak pesimis secara total. Ia percaya bahwa iron cage bisa dilunakkan — bukan dengan mengganti individu di dalamnya, melainkan dengan mengubah sistem insentif yang menciptakan kandang itu sejak awal.

Inilah titik buta dari narasi “fumigasi” yang digaungkan Menteri Dody. Pergantian pejabat adalah langkah perlu, tapi tidak cukup. Francis Fukuyama — yang secara eksplisit mendefinisikan ulang deep state sebagai birokrasi permanen yang berfungsi dengan insentif yang salah — menegaskan dalam American Purpose (2024) bahwa reformasi birokrasi yang berkelanjutan hanya mungkin melalui empat pilar: mekanisme pengawasan anggaran yang independen dan transparan, sistem insentif karier yang menghargai integritas lebih dari jaringan, perlindungan nyata bagi whistleblower internal, dan digitalisasi proses pengadaan yang meminimalkan pertemuan manusia-ke-manusia di titik-titik rawan.

Tanpa keempat pilar itu, KemenPU akan terus menghadapi dilema Cortés: sang penakluk menguasai istana, tapi sistem terus berjalan dengan logikanya sendiri. Menteri berganti, rayap beregenerasi. Kandang besi tidak peduli siapa yang duduk di dalam atau di luarnya — ia hanya mengikuti logika internalnya sendiri, tanpa belas kasihan dan tanpa ideologi.

Pertanyaan sesungguhnya bukan apakah Dody berhasil atau gagal. Pertanyaannya adalah: setelah pengakuan yang blak-blakan ini, apakah Prabowo punya kehendak politik — dan cukup waktu — untuk membenahi sistemnya, bukan hanya orangnya? Karena iron cage yang Weber gambarkan satu abad lalu tidak pernah runtuh hanya karena ada menteri yang marah. Ia runtuh ketika sistem insentif yang membangunnya didesain ulang dari fondasinya. (S13)

Pertemuan Megawati dan Sultan Hamengku Buwono X beberapa hari lalu terlihat seperti silaturahmi biasa — kangen-kangenan setelah lama tak berjumpa. Namun di balik hangatnya obrolan itu, banyak pihak membaca makna lebih dalam: Sultan sekali lagi berdiri di persimpangan politik Indonesia, menjadi titik temu yang tak bisa diabaikan.

PinterPolitik.com

Awal Januari 1946. Sebuah kereta api meninggalkan Stasiun Manggarai dalam senyap, melaju ke selatan menembus malam yang dingin. Di dalamnya, Presiden Soekarno, Wakil Presiden Hatta, dan rombongan kabinet sebuah republik yang usianya belum genap lima bulan. Jakarta sudah tidak aman—tentara Sekutu mendarat, Belanda mengintai, dan Republik Indonesia berdiri di ambang keruntuhan sebelum sempat tumbuh tegak.

Di ujung perjalanan, satu pintu terbuka: Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Sultan Hamengku Buwono IX—seorang raja yang baru saja menyatakan kerajaannya bergabung dengan Republik melalui Amanat 5 September 1945—membuka gerbang istana, membuka kas keraton, dan dengan satu keputusan moral memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Yogyakarta. Tanpa keputusan itu, kemungkinan besar tidak akan ada Indonesia yang kita kenal hari ini.

Delapan dekade kemudian, pada malam Jumat 22 Mei 2026, di kraton yang sama, sebuah pertemuan lain berlangsung selama tiga setengah jam. Megawati Soekarnoputri—putri Soekarno yang dulu pernah diselamatkan oleh ayah dari Sultan yang menjabat saat ini—datang bersama rombongan keluarganya untuk “ngobrol dan kangen-kangenan” dengan Sri Sultan Hamengku Buwono X. Bagi sebagian orang, ini hanya reuni hangat. Bagi mereka yang membaca politik Indonesia lebih dalam, ini adalah pengulangan dari sebuah pola yang tidak pernah putus sejak Republik berdiri.

Lebih dari Sekadar Reuni

Permukaan pertemuan itu memang tampak personal. Hadir Prananda Prabowo, GKR Hemas, dua putri Sultan, dan menantu KPH Purbodiningrat. “Beliau ingin ngobrol-ngobrol dan kangen-kangenan. Makanya beliau mengajak anak-anak,” ujar Purbodiningrat kepada media. Tapi konteks politik yang membungkus pertemuan itu jauh dari netral.

Ini jadi poin menarik karena PDIP kini berada di luar lingkar pemerintahan. Setelah dua periode penuh menjadi penopang utama Joko Widodo, partai banteng kini menyandang status oposisi terhadap kabinet Prabowo. Dalam politik Indonesia, momen-momen transisi seperti inilah yang paling menentukan—saat sebuah kekuatan harus menavigasi ulang jalan pulang, mencari jembatan-jembatan yang pernah ditinggalkan, mengaktifkan kembali simpul-simpul lama. Megawati dan Sultan HB X adalah dua dari empat penandatangan Deklarasi Ciganjur 10 November 1998 yang masih hidup dan aktif berpolitik. Ikatan itu, secara historis, lebih tua dari hampir semua koalisi kontemporer.

Yang lebih menarik, ini bukan kali pertama Sultan menjadi jembatan. Pada awal 2024, Jokowi sendiri pernah meminta Sultan HB X menjadi mediator untuk bertemu Megawati. Tidak ada presiden lain dalam sejarah Republik yang meminta seorang raja menjadi penengah dengan ketua umum partainya. Tidak ada raja lain di Indonesia yang diterima oleh kedua belah pihak yang berseteru. Sultan adalah satu-satunya “zona politik netral” yang tersisa—tempat di mana percakapan jujur bisa terjadi tanpa diintervensi tafsiran media, tanpa dibingkai oleh narasi koalisi.

Manunggaling Kawula Gusti

Untuk memahami mengapa Sultan memegang posisi sentral semacam itu, analisis politik konvensional tidak cukup. Kita harus turun ke lapisan yang lebih dalam—ke ruang filsafat yang membentuk imajinasi politik Jawa selama ratusan tahun.

Dalam kosmologi Jawa, ada konsep yang lahir dari tradisi Sufistik abad XVI: Manunggaling Kawula Gusti—menyatunya rakyat dengan sang raja. Konsep ini berakar pada gagasan yang, dalam konteks demokrasi modern, terasa hampir radikal: legitimasi sejati seorang pemimpin tidak datang dari kekayaan, bukan dari kekuatan militer, bukan pula dari kemenangan elektoral. Ia datang dari kesatuan ontologis dengan kehendak rakyatnya. Raja sejati adalah cermin sempurna dari jiwa rakyat—bukan tuan yang memerintah dari atas.

Gelar “Hamengku Buwono” sendiri secara harfiah berarti “Yang Memangku Dunia.” Bukan yang menguasai, bukan yang menundukkan—melainkan yang menopang. Dalam filosofi ini, kekuasaan bukan dominasi, melainkan tanggung jawab kosmis untuk menjaga keseimbangan antara alam atas (kekuasaan transenden) dan alam bawah (kehidupan rakyat). Inilah sebabnya Sultan, ketika menerima tamu capres, selalu duduk dalam posisi ngapurancang—tangan bersedekap, kepala sedikit menunduk. Bukan tanda kerendahan diri, melainkan justru tanda kekuasaan sejati yang tidak perlu menampilkan dirinya. Dalam tradisi Jawa, orang yang benar-benar berkuasa tidak perlu menunjukkan kekuasaan.

Bagi demokrasi Indonesia kontemporer, konsep ini berfungsi sebagai kritik diam-diam yang sangat keras. Di tengah politik yang semakin transaksional—di mana kursi diperdagangkan, koalisi dibentuk berdasarkan kalkulasi elektoral, dan suara rakyat sering hanya diperlakukan sebagai variabel matematis menjelang Pemilu—keberadaan Sultan menjadi pengingat bahwa model legitimasi lain pernah ada, dan masih bekerja. Bahwa kuasa yang sah tumbuh dari akar moral, bukan dari kursi anggaran. Bahwa pemimpin sejati adalah ia yang mampu menjadi cermin rakyatnya, bukan sekadar pemenang kontestasi.

Otoritas yang Tak Bisa Dibeli

Filsafat Jawa tidak berdiri sendiri. Ia bertemu dengan teori politik modern di titik yang mengejutkan presisinya.

Sosiolog Jerman Max Weber, dalam karya monumentalnya Wirtschaft und Gesellschaft (1922), membagi otoritas menjadi tiga jenis murni: legal-rasional (lahir dari hukum dan prosedur), karismatik (lahir dari pesona personal), dan tradisional (lahir dari warisan sejarah dan adat). Indonesia kontemporer dipenuhi oleh dua jenis pertama—presiden, gubernur, dan anggota DPR semuanya beroperasi dalam kerangka otoritas legal-rasional, sebagian dilengkapi karisma personal yang sifatnya fluktuatif. Tapi otoritas tradisional? Sultan Hamengku Buwono X adalah salah satu dari segelintir tokoh yang masih memegangnya dalam bentuk paling murni di Indonesia kontemporer.

Yang membuat otoritas tradisional Sultan begitu kuat justru terletak pada paradoksnya: di era ketika otoritas legal-rasional mendominasi hampir setiap sudut kehidupan publik, otoritas tradisional menjadi semakin langka—dan karena itu, semakin berharga. Tidak ada pilkada yang bisa menghasilkan Sultan. Tidak ada modal politik berapa pun yang bisa membelinya. Tidak ada partai yang bisa memproduksinya melalui konvensi. Ia adalah aset politik yang tidak tergantikan justru karena tidak bisa diimitasi atau direkayasa.

Namun penjelasan tidak berhenti di Weber. Antonio Gramsci, dalam Prison Notebooks (1929–1935), memperkenalkan konsep hegemoni kultural—gagasan bahwa kekuasaan paling efektif bukanlah yang dipaksakan dengan senjata, melainkan yang dipelihara melalui intellectual and moral leadership. Hegemoni sejati, kata Gramsci, membuat dominasi terasa alami, bahkan diinginkan. Dalam logika ini, Sultan adalah exemplifikasi sempurna dari “intellectual moral leader” yang tidak kasat mata. Ia tidak memaksa siapa pun datang. Ia tidak mengeluarkan ancaman. Namun semua orang datang—karena tidak datang ke Sultan berarti tidak mendapat pengakuan dari pusat simbolis budaya Jawa, yang merepresentasikan lebih dari 100 juta pemilih dan merepresentasikan budaya politik yang dipakai di negeri ini.

Inilah keajaibannya: ketika Megawati duduk di Kraton selama tiga setengah jam, ketika Jokowi pernah meminta Sultan jadi mediator, ketika ketiga capres 2024 sowan satu per satu sebelum hari pencoblosan—tidak ada satu pun dari momen itu yang dipaksakan oleh hukum, oleh konstitusi, atau oleh struktur kekuasaan formal. Semuanya digerakkan oleh sebuah magnetisme kultural yang telah terlembagakan selama ratusan tahun.

Delapan puluh tahun setelah kereta Soekarno menembus malam menuju Yogyakarta, Republik Indonesia masih terus kembali ke kraton yang sama. Bentuk politiknya berubah—dari revolusi ke Orde Baru ke Reformasi ke demokrasi elektoral kontemporer—tetapi simpul kuasanya tidak pernah berpindah.

Seperti yang pernah dirumuskan komposer Gustav Mahler dengan tepat: “Tradition is not the worship of ashes, but the preservation of fire.” Tradisi bukanlah pemujaan abu, melainkan penjagaan api. Dan di Yogyakarta, api itu masih menyala—setenang Sultan yang duduk ngapurancang, dan serelevan seperti tahun 1946. (S13)