PinterPolitik.com

“Perubahan terjadi dengan sangat mendasar dalam sejarah manusia. Tidak pernah ada masa penuh dengan potensi sekaligus bahaya seperti ini”

– Klaus Schwab, The Fourth Industrial Revolution –

Tulisan Klaus Schwab dalam bukunya The Fourth Industrial Revolution memang benar adanya. Revolusi industri keempat yang mengusung perubahan masif dalam tatanan kehidupan fisik menuju siber, memberikan banyak potensi bagi kehidupan yang lebih baik, sekaligus menjadi ancaman karena memberi ruang bagi kejahatan yang semakin tak terduga.

Revolusi industri keempat atau yang biasa disebut Industri 4.0 adalah wacana yang sudah cukup lama bergulir. Secara gagasan, Industri 4.0 pertama kali lahir dari Hannover Fair, Jerman, tahun 2011. Hannover Fair adalah pameran teknologi industri dan perdagangan terbesar di Jerman. Pada Hannover Fair 2013, kajian akhir dari Industri 4.0 tersebut dipresentasikan.

Sederhananya, Industri 4.0 adalah gagasan untuk memanfaatkan teknologi digital lebih jauh lagi, dari yang semula hanya di sektor industri saja. Dalam kehidupan sehari-hari, kita mengenal adanya sejumlah teknologi yang dapat dikategorikan Industri 4.0. Dari yang terkecil, misalnya teknologi finger print dan face scan yang ada di telepon pintar.

Tapi, gagasan Industri 4.0 sesungguhnya jauh lebih besar dari sekadar yang ada di genggaman kita. Ia adalah kesatuan dari kesiapan teknologi dan kesiapan manusianya untuk menerima teknologi tersebut dalam genggamannya.

Lalu, bagaimana kesiapan Indonesia?

Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto memang mengusulkan dibentuknya peta jalan (roadmap) Industri 4.0 yang lebih strategis, dengan menempatkan lima sektor utama, yakni sektor makanan-minuman (mamin), otomotif, elektronik, kimia, dan tekstil. Kelimanya, sebut Airlangga, akan menjadi jagoan Industri 4.0 di Indonesia,

Benarkah Indonesia mampu? Bagaimana dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya?

Mengejar Ketertinggalan

Indonesia sesungguhnya tertinggal langkah cukup jauh. Baik secara kesiapan teknologi maupun kesiapan masyarakatnya, Indonesia masih tertinggal bahkan dari negara-negara tetangganya di ASEAN.

Singapura misalnya, punya Human Development Index (HDI) peringkat ke-5 di dunia, dan paling tinggi di ASEAN. Sangat tingginya HDI ini menandakan bahwa Singapura punya masyarakat dengan angka harapan hidup yang tinggi (sehat), tingkat pendidikan yang tinggi, serta Pendapatan Nasional Bruto (PNB) yang tinggi (bahagia).

Singapura juga punya sektor manufaktur yang jawara di ASEAN, dengan kenaikan produktivitas sebesar 18,4 persen di tahun 2017. Terlebih lagi, kenaikan tersebut dipimpin oleh sektor industri elektrik dan elektronik (E&E), salah satu infrastruktur utama untuk menerjang Industri 4.0. Tak heran, bila Singapura berada di peringkat 11 dari 25 negara yang sudah siap menghadapi Industri 4.0, versi World Economic Forum (WEF).

Serupa, Malaysia juga punya modal yang cukup baik dalam menyambut Industri 4.0. Negeri Jiran itu punya HDI yang cukup baik, yakni peringkat ke-59 dunia dan peringkat ke-3 ASEAN. Artinya, walaupun kualitas manusia Malaysia masuk dalam kelompok menengah di dunia, namun cukup baik di ASEAN.

Malaysia juga punya kekuatan di sektor manufaktur, dengan kenaikan sampai 13,6 persen di tahun 2017. Juga seperti Singapura, sektor industri E&E memimpin manufaktur di Malaysia. Baik Singapura dan Malaysia memang sudah dikenal sebagai pemain manufaktur suku cadang konduktor dan semikonduktor untuk sejumlah merk-merk elektronik besar. Artinya, Malaysia dan Singapura pasti sudah memiliki modal yang besar untuk pengembangan sektor E&E di dalam negeri, serta dengan modal HDI dan potensi melek teknologi yang juga tinggi.

Sementara, Thailand punya kondisi yang agak buruk. Negeri Gajah Putih itu punya HDI yang tidak terlalu tinggi, yakni peringkat ke-87 di dunia dan peringkat ke-4 di ASEAN. Penurunan ekonomi yang berkepanjangan sejak tahun 2007, ditambah dengan biaya politik yang mahal pasca dipimpin oleh junta militer, menyebabkan turunnya indeks kualitas manusia Thailand.

Tak hanya berdampak pada HDI, manufaktur di Thailand pun terkena imbas negatifnya. Pada tahun 2017, kenaikan produktivitas manufaktur Thailand sangat bontot, hanya mencapai 1 persen. Padahal, sejak tahun 2007 Thailand dikenal sebagai pemain manufaktur E&E yang cukup besar. Walaupun begitu, Thailand masih menjadi pemain manufaktur otomotif terbesar di ASEAN, dengan kontribusi sektor ini mencapai 7% GDP nasional di tahun 2017.

Bagaimana dengan Indonesia? Negara ini nyatanya masih terseok-seok dengan HDI yang rendah. Indonesia berada pada peringkat ke-113 dunia dan peringkat ke-5 di ASEAN. Kualitas mayoritas penduduk Indonesia masih belum masuk dalam taraf siap dan melek teknologi. Hanya sebagian penduduk perkotaan di Indonesia yang dinilai mampu berkontribusi produktif dalam Industri 4.0.

Namun, Indonesia patut berbangga dengan sektor manufakturnya. Ada tren positif berupa kenaikan terus menerus dari tahun 2015 sampai 2017. Tahun 2017 menandai kenaikan sebesar 4,74 persen manufaktur di Indonesia. Namun, sektor E&E belum menjadi primadonanya.

Dengan fakta tersebut, setidaknya Indonesia berada di level yang seimbang dengan Thailand—dengan HDI yang tidak terlalu tinggi, serta manufaktur yang tengah meningkat dan belum kuat di subsektor E&E. Dengan Singapura dan Malaysia? Tentu saja keduanya belum jadi lawan yang sepadan.

Menyesuaikan Diri

Industri 4.0 terus menerus berbicara tentang teknologi digital, piranti elektronik, sampai hal-hal di dunia siber. Dengan data-data di atas, tentang rendahnya industri elektronik sampai rendahnya HDI, sudah siapkah Indonesia mengejar Industri 4.0?

Sepertinya, Indonesia masih punya banyak prakondisi yang belum bisa dicapai untuk mengejarnya. Infrastruktur fisik seperti jalan sampai infrastruktur lain macam internet, sudah sejak lama dan cukup jauh tertinggal. Ambisi Jokowi untuk membangun jalan tol, jembatan, sampai ambisi Palapa Ring untuk menyebarkan koneksi internet hingga ke desa-desa adalah upaya awal untuk mengejar ketertinggalan prakondisi tersebut. Ambisi yang terlihat mahal hari ini, namun tentu berdampak positif dalam jangka panjang. (Baca juga: Ambisi Proyek Infrastruktur)

Belum lagi, bila melihat rendahnya kualitas kesehatan dan pendidikan yang ada di Indonesia. Kualitas manusia Indonesia secara keseluruhan, terutama yang mayoritas berada di daerah pedesaan, akan kesulitan untuk berkontribusi dalam Industri 4.0 layaknya yang dipahami orang perkotaan.

Karenanya, Indonesia perlu menyiasati Industri 4.0 dengan cara lain. Menggenjot sektor-sektor yang sudah produktif dan dapat kompetitif bisa jadi adalah caranya.

Seperti gagasan Airlangga, Indonesia punya kekuatan, misalnya di bidang tekstil dan mamin. Di bidang tekstil, Indonesia dikenal sebagai pemain lama yang cukup dikenal baik di dunia internasional. Industri padat karya ini telah menyerap tenaga kerja mencapai 3 juta orang, sekaligus konsisten naik di angka 1,6 persen per tahun. Devisa ekspor produk tekstil pun cukup besar, mencapai 159 triliun rupiah, atau 8,2 persen total ekspor nasional tahun 2016.

Begitu pula dalam bidang mamin. Sektor industri ini selalu mengalami tren positif setiap tahunnya. Pada 2017, terdapat kenaikan 8,27 persen industri mamin. Tak hanya berdampak positif bagi industri, mamin juga berdampak positif bagi konsumen karena mendorong pemerataan nasional. Dalam tiga tahun terakhir, terdapat pula kenaikan pada sektor ini, akibat dari besarnya wirausaha mamin di tengah masyarakat.

Sementara di tiga sektor lainnya, yakni sektor otomotif, elektronik, dan kimia, Indonesia masih tergolong pemain baru. Di sektor otomotif misalnya, walaupun mulai menggeliat beberapa tahun terakhir akibat naiknya konsumsi dan produksi dalam negeri, namun Indonesia dinilai masih terlalu tergantung pada investasi asing—Jepang utamanya—dan belum bisa berdiri mandiri. Sementara di sektor elektronik, Indonesia masih dinilai tertinggal cukup jauh, bahkan untuk kawasan Asia Tenggara. Airlangga sendiri mengakui, industri elektronik kita belum siap menghadapi MEA.

Lalu bagaimana dengan sektor kimia dan produk-produk dari kimia? Sebenarnya, industri kimia Indonesia punya potensi yang baik, namun tidak dapat dioptimalkan. Menurut Muhammad Khayam, Direktur Industri Kimia Dasar Kemenperin, minat investasi di sektor ini besar, namun akhirnya hampir terganjal ketergantungan impor bahan baku. Dampaknya, di tahun 2017 sektor ini mengalami kemerosotan cukup tajam, mencapai 14,58 persen.

Dengan demikian, bisa terlihat mana sektor yang sudah kuat dan mana yang masih harus didukung, bila ingin mengejar ambisi Menperin di lima sektor itu.

Pertanyaannya, apakah ini yang dimaksud dengan Industri 4.0 yang digagas di Hannover, Jerman, tujuh tahun lalu? Sepertinya tidak.

Pasalnya, upaya untuk menggenjot kelima sektor tersebut bukanlah upaya transisi dari Industri 3.0 ke 4.0, namun lebih kepada transisi dari Industri 2.0 (produksi masal) kepada Industri 3.0 (digitalisasi-komputerisasi industri). Hal ini dapat diindikasikan dari masih lemahnya industri E&E dan belum mampunya teknologi robotik Indonesia untuk menggantikan tenaga-tenaga kerja manual secara masif di industri manufaktur.

Padahal, kalau Industri 4.0 yang sesungguhnya yang ingin dikejar, maka tetap HDI atau kualitas pendidikan tenaga kerja Indonesia lah yang harus ditingkatkan. Dengan begitu, bila tenaga kerja terdidik meningkat, maka tenaga kerja manual akan berkurang. Yang artinya, pekerjaan perburuhan akan semakin ditinggalkan, sementara pekerjaan di bidang riset teknologi akan terus meningkat.

Bila akhirnya Menperin tetap menggunakan istilah ‘Industri 4.0’, patut menjadi tanda tanya tentu saja. Upaya-upaya Kemenperin ini adalah upaya mengejar ketertinggalan industri kita, dengan hanya berfokus pada sektor yang punya daya saing kuat. Suatu ‘paradigma baru’ yang nyatanya sudah dimiliki negara industri maju puluhan tahun lalu.

Seperti kata Airlangga sendiri, Indonesia baru akan menjadi negara industri sepenuhnya nanti, di tahun 2030. (R17)

PinterPolitik.com

“Kita sudah memperbudak satwa, dan membiarkan sepupu jauh kita yang berbulu itu diperlakukan dengan sangat buruk. Kalau mereka bisa membuat agama, kita akan menjadi iblisnya”

-William Ralph Inge-

Beberapa hari terakhir, foto seekor orangutan yang sedang menghisap rokok menjadi viral di dunia maya. Tak hanya di dalam negeri, foto tersebut turut menjadi perbincangan di berbagai media internasional. The Blaze adalah salah satu yang menyorot kejadian ini dengan cukup tajam. Mewawancarai Indonesia Animal Welfare Society dan Animal Defender Indonesia, mereka secara keras mengutuk kejadian tersebut.

Belakangan diketahui, bahwa orangutan bernama Ozon tersebut hidup di Kebun Binatang (KB) Bandung. Pihak KB Bandung menyebut, Ozon mempelajari cara merokok dari pengunjung KB yang merokok dan berinteraksi dengannya. Ozon mendapatkan rokok itu dari pengunjung remaja yang iseng melempar rokok ke kandangnya.

Ozon adalah orangutan Kalimantan (Pongo pygmaeus), yang dikonservasi dari habitat aslinya sejak tahun 2012. Selain orangutan Kalimantan, adapula jenis orangutan Sumatera (Pongo abelii), yang juga banyak dikonservasi di luar habitat aslinya. Kedua jenis orangutan tersebut sudah masuk dalam daftar critical endangered species menurut International Union for Conservation of Nature (IUCN).

Sudah menjadi rahasia umum, bahwa kerusakan lingkungan hidup orangutan didalangi salah satunya oleh para pemain bisnis di Sumatera dan Kalimantan. Ekspansi bisnis kelapa sawit selalu mengorbankan kehidupan orangutan bersama habitatnya.

Lalu, bagaimana pemerintah menanggapi masalah ini, khususnya di era Jokowi?

Ekspansi Bisnis “Pembunuh” Orangutan

Orangutan adalah spesies primata yang hanya ditemukan di dua pulau di dunia, yakni Sumatera dan Borneo (Kalimantan). Di Borneo sendiri, orangutan tersebar baik di wilayah Indonesia maupun Malaysia, mulai dari Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan, serta di banyak daerah di Sabah dan Sarawak. Menariknya, baik Indonesia maupun Malaysia saat ini menjadi produsen kelapa sawit terbesar di dunia, juga dengan pulau Sumatera, Kalimantan, serta wilayah Sabah dan Sarawak menjadi pusat produksinya.

Apakah ada hubungan antara berkurangnya populasi orangutan dengan bertambahnya produksi kelapa sawit?

Faktanya, memang penurunan luas habitat orangutan terjadi setelah bisnis-bisnis kelapa sawit menjamur di akhir tahun 1960-an, terutama di Kalimantan yang masuk wilayah Indonesia. Namun, dalam periode ini perkembangannya tidak terlalu besar, dan hanya memangkas sekitar 15 persen hutan tempat hidup orangutan.

Penurunan habitat orangutan lalu semakin parah pada era oil boom di akhir dekade 1990-an sampai tahun 2005. Menurut jurnal berjudul Palm Oil Plantation in Indonesia, pemerintah Indonesia melakukan perluasan perkebunan sawit hingga dua kali lipat, dari 2,5 juta hektar di tahun 1999 menjadi 5,5 juta hektar di tahun 2000. Angka yang sama, berkurang untuk habitat orangutan.

Catatan lain dari Population and Habitat Viability Assessment (PHVA), mengatakan bahwa orangutan Kalimantan mengalami pemangkasan habitat mencapai 55 persen dalam 20 tahun terakhir. Maka tidak heran, bila orangutan Kalimantan mengalami penurunan populasi dengan cukup signifikan, dari 230.000 ekor di tahun 1998, menjadi hanya 100.000 pada tahun 2008.

Hal yang serupa juga terjadi dengan orangutan Sumatera. Pada era oil boom, orangutan Sumatera mengalami penurunan jumlah yang cukup signifikan. Tercatat, pada tahun 1994 terdapat 12.000 ekor orangutan, lalu pada tahun 2003 jumlah tersebut merosot menjadi 7.300 ekor. Artinya, hampir 5.000 ekor hilang dalam waktu sembilan tahun.

Menurut World Wildlife Fund (WWF) pengurangan hutan habitat orangutan juga signifikan di Sumatera. Pada tahun 1985, terdapat 3,1 juta hektar habitat orangutan di Sumatera, dan merosot menjadi 1,6 juta hektar pada tahun 2007. Angka yang memang tidak terlalu besar dibandingkan Kalimantan, namun tetap harus memaksa banyak orangutan Sumatera kehilangan habitat aslinya dan sebagian diungsikan ke luar Sumatera.

Lalu, apakah permasalahan habitat orangutan adalah satu-satunya sumber masalah? Tentu saja tidak. Nyatanya orangutan tidak hanya menghadapi masalah-masalah pengurangan habitat akibat penambahan perkebunan kelapa sawit. Ada masalah-masalah lain yang ditemui di lapangan.

Foto Ozon adalah satu bukti, bahwa sekalipun sudah dikonservasi, perlakuan yang kurang baik kepada orangutan tetap terjadi. Perilaku memelihara orangutan sejak bayi lalu mengerangkeng dan merantainya saat dewasa pun masih banyak terjadi. Praktik ini masih dijalankan di beberapa daerah sebagai simbol status sosial—mereka yang memelihara orangutan dianggap memiliki  status yang tinggi.

Beberapa tahun lalu, bahkan ada kasus ekstrem di mana seekor orangutan betina dijadikan pekerja seks, dan sudah ‘disewa’ oleh 50 laki-laki manusia. Perilaku di luar nalar tersebut menunjukkan masih tingginya perlakuan semena-mena kepada orangutan.

Kasus-kasus ini pun seolah terus lestari dengan ‘pembiaran’ dari pemerintah. Misalnya, masih adanya mindset tambal sulam, dengan hanya mengamankan orangutan ilegal yang ditemukan, namun tidak menindak pemilik serta pedagang hewan tersebut secara hukum.

Praktik-praktik demikian terus menerus terjadi kepada orangutan, dan dilakukan oleh oknum-oknum yang lepas dari pengawasan pemerintah. Bila diteruskan tanpa intervensi yang efektif dari pemerintah, bukan tidak mungkin spesies orangutan akan habis pada tahun 2040.

Menghadapi masalah ini, usaha konservasi memang terus ada. Tak hanya dari NGO atau pemerintah saja, perusahaan-perusahaan kelapa sawit juga telah berupaya menjaga eksistensi orangutan melalui berbagai program Corporate Social Responsibility (CSR) mereka. Sejumlah perusahaan besar bahkan sudah membuat organisasi besar bersama banyak NGO, bernama Palm Oil-NGOs (PONGOs).

Akan tetapi, fakta bahwa jumlah habitat serta populasi mereka terus menurun, membuktikan sebaliknya. Bisnis kelapa sawit dan bisnis-bisnis ilegal masih lebih penting daripada perlindungan orangutan.

Lemahnya peran pemerintah dalam menegakkan hukum dan melindungi orangutan dianggap sebagai sebuah kewajaran yang diterima dari generasi ke generasi.

Apakah begitu pula di era Presiden Jokowi?

Era Jokowi, Semakin Suram?

“Orangutan gila karena manusia gila. Tak betah tinggal di kota, dia rindu habitatnya. Di rimba…”

-Navicula-

Ada tren yang terlihat di era Jokowi, bahwa populasi orangutan tetap menurun drastis. Beberapa pihak menilai ini terkait dengan ambisi Jokowi di sektor kelapa sawit. (Baca juga: Ambisi Perang Sawit Jokowi)

Akan tetapi, sesungguhnya Jokowi punya perhatian yang cukup baik kepada lingkungan hidup—khususnya hutan—sekalipun tidak pernah secara khusus mengangkat wacana perlindungan orangutan.

“Saya sudah janjian sama Kapolri dan Panglima TNI, ada reward and punishment. (Hutan) yang terbakar semakin banyak, semakin gede, ganti, copot! Dari atas sampai ke bawah. Yang baik, tentu saja dipromosi,” ujar Jokowi, pada Januari 2016.

Namun, pada Februari-Maret 2016 justru menjadi titik terendah lingkungan hidup dan kehutanan di era Jokowi. Ada 69 hotspot kebakaran hutan dalam dua bulan tersebut, yang memakan waktu lama untuk dipadamkan. Dari kebakaran itu, ada tiga ekor bayi orangutan yang mati, dan kasus itu pun disorot dunia internasional.

Menanggapi hal tersebut, Jokowi kemudian mengeluarkan moratorium perkebunan sawit pada tahun 2016. Moratorium itu sekaligus ingin menambahkan jumlah hutan gambut yang dapat menjadi sumber penghidupan biota-biota di Kalimantan dan Sumatera. Bahkan, Jokowi menunjukkan keseriusan dengan memperpanjang moratorium itu hingga tahun 2019.

Sejak saat itu, tidak banyak lagi pemberitaan mengenai kebakaran hutan yang parah, apalagi yang menyangkut kematian orangutan.

Walaupun demikian, fakta bahwa populasi orangutan terus menurun di era Jokowi menunjukkan adanya masalah lain. Bisa jadi, terdapat kenaikan perburuan dan perdagangan ilegal yang belum mampu ditangkal oleh pemerintahan Jokowi, yang tidak dapat dilacak datanya. Jokowi tetap memiliki PR besar dalam hal ini.

Yang pasti, penggabungan Kementerian Lingkungan Hidup dengan Kementerian Kehutanan menjadi Kementerian LHK di era Jokowi yang sempat disambut positif oleh para pegiat lingkungan, belum berdampak langsung kepada keselamatan orangutan.

Dengan modal politik lingkungan yang sebenarnya cukup baik, Jokowi punya potensi untuk mengembangkan orangutan menjadi satwa yang lebih ‘produktif’.

Indonesia dapat mulai mencontoh Tiongkok dalam hal melindungi hewan langka ciri khas negara mereka, panda. Tiongkok memiliki sistem konservasi panda yang baik dan negara ambil bagian yang besar dalam sistemnya.

Bahkan, negara pun menjadikan panda komoditas diplomasi, membuat istilah ‘diplomasi panda’ sangat dikenal di dunia. Praktik tersebut sudah dijalankan sejak tahun 1950-an di mana saat itu Tiongkok memberikan panda secara gratis sebagai tanda persahabatan. Lalu, setelah permintaan atas panda meningkat, pada tahun 1980-an panda-panda tersebut diberikan sebagai jaminan pinjaman jangka panjang yang diberikan kepada Tiongkok.

Dengan begitu, panda sukses menjadi sumber kapital politik dan ekonomi Tiongkok di dunia internasional. Lebih jauh lagi, populasi panda dapat diperbanyak dengan persebaran yang besar di seluruh dunia. Panda dapat diselamatkan dari status kritisnya.

Jokowi sepertinya dapat belajar praktik itu. Mungkinkah ada ‘diplomasi orangutan’ suatu saat nanti? (R17)

PinterPolitik.com

Konflik di Semenanjung Korea antara Korea Utara (Korut) dengan negara-negara tetangganya, Korea Selatan (Korsel) dan Jepang—juga dengan Amerika Serikat (AS)—nampaknya akan segera menemui titik akhir. Asumsi ini mulai muncul setelah pimpinan Korut Kim Jong-un mengadakan pertemuan dengan perwakilan pemerintah Korsel di Pyongyang, 5 Maret lalu.

Pertemuan tersebut menjadi titik balik dari memuncaknya ketegangan di Semenanjung Korea, pasca perang mulut dan ancaman serangan nuklir yang terus menerus dilontarkan oleh Kim Jong-un dan Presiden AS Donald Trump. Ini adalah kali pertama dalam sejarah, Kim Jong-un bertatap muka dalam satu pertemuan dengan pejabat-pejabat Korsel.

Dalam pertemuan itu, ada banyak capaian positif yang diraih. Selain Kim Jong-un berkomitmen melakukan denuklirisasi, pertemuan pemimpin tertinggi Korut ini dengan Trump dan pertemuan Inter-Korean Summit 2018 juga akan dilaksanakan pada bulan April mendatang.

Indonesia sebagai negara yang punya relasi baik dengan Korut dan Korsel sesungguhnya punya potensi untuk menjadi jembatan konflik kedua negara. Akan tetapi, Indonesia tidak terlihat menjadi aktor yang penting sepanjang konflik berlangsung sampai dengan pertemuan tersebut terjadi.

Barulah, pasca pertemuan tersebut, Indonesia menyatakan dukungan terbuka. Pihak Kementerian Luar Negeri mengatakan bahwa Indonesia mendorong adanya pertemuan langsung antara Kim Jong-un dengan Presiden Korsel Moon Jae-in, justru setelah pertemuan itu memang sudah direncanakan.

Sikap Indonesia ini terlihat ibarat pahlawan kesiangan. Tapi sesungguhnya, Indonesia punya modal dan potensi untuk berperan dan mengambil keuntungan dari perdamaian di Semenanjung Korea.

Korea Utara, Sahabat ‘Ideologis’ Indonesia

Kala Korut menjadi negara yang terkucilkan di dunia, Indonesia adalah salah satu yang paling dekat dengan negara tersebut, bahkan hingga saat ini. Indonesia adalah satu dari sedikit negara yang tetap berusaha menjaga hubungan baik dengan Korut sepanjang krisis di tahun 2017.

Bahkan, menurut polling BBC pada 2013, sekitar 42 persen masyarakat Indonesia memiliki persepsi positif berbanding 22 persen yang memiliki persepsi negatif tentang Korut. Indonesia berada di peringkat kedua setelah Ghana sebagai negara yang memiliki persepsi positif kepada Korut.

Kedekatan keduanya dapat dikatakan dimulai dengan sangat ‘ideologis’. Sejak setelah Presiden Soekarno meninggalkan posisi netral pada Perang Dingin lalu merapat ke Blok Timur, saat itu juga Indonesia mulai membangun kedekatan dengan Korut, di akhir dekade 1950an.

Pada tahun 1957, Indonesia dan Korut, melalui perantara Tiongkok dan Uni Soviet, menandatangani kerja sama perdagangan yang cukup besar. Perjanjian tersebut mengikat Indonesia dan Korut dalam ekspor-impor gula, kaca, semen, karet, teh, dan sutra. Keduanya lalu membentuk hubungan perdagangan pada tahun 1961, sehingga mandiri bertransaksi tanpa perantara Tiongkok dan Uni Soviet.

Kedua negara bahkan semakin dekat, setelah terjadi perpecahan antara Tiongkok dan Uni Soviet, pada tahun 1969. Indonesia dan Korut ikut dalam gerbong anti-imperialis Tiongkok, dan serta merta semakin mendekat dalam kerja sama ekonomi. Bahkan ‘jalur sutra’ Beijing-Pyongyang-Phnom Penh-Hanoi-Jakarta terbentuk dan menjadi poros penting pada era Perang Dingin.

Selanjutnya, poros tersebut terus menguat dengan masuknya ancaman-ancaman imperialis ke Asia Timur dan Asia Tenggara, antara lain menyusul permasalahan Indonesia dengan Malaysia, juga perang Vietnam Utara dengan Vietnam Selatan.

Menurut Andrei Lankov dalam bukunya Crisis in North Korea: The Failure of De-Stalinization Presiden Soekarno juga memiliki kekaguman tersendiri kepada Presiden Kim Il-Sung. Soekarno mengagumi cara Korut melipatgandakan Produk Domestik Bruto (PDB) mereka dalam 5 tahun (1955-1960), dan menyebut Kim sebagai pemimpin yang handal.

Sempat hilang 32 tahun selama Orde Baru, hubungan baik dengan Korea Utara baru direstorasi pada era reformasi, khususnya saat Presiden Megawati Soekarnoputri menjabat. Selama masa pemerintahan Megawati yang tergolong singkat, setidaknya sampai dua kali kedua negara melakukan pertemuan bilateral yang konstruktif.

Dapat dikatakan, bahwa hubungan Megawati dengan Korut berjalan natural—mungkin karena kedekatan ideologis dan sejarah kedekatan ayahnya dengan Korut. Hal ini terlihat dari wacana ditunjuknya Megawati sebagai utusan dalam upaya pemerintahan Jokowi untuk berperan dalam konflik Semenanjung Korea tahun 2017.

Pun begitu, hubungan dengan Korut sepertinya memang membaik sepanjang era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pada era SBY yang sangat dekat dengan AS, Indonesia bahkan mampu memperkuat hubungan dagang dan diplomasi dengan Korut.

Apa yang ditanam oleh Soekarno sejak tahun 1960 nyatanya terus berbuah manis untuk hubungan Indonesia dan Korut. Persepsi positif turun temurun, bahkan sampai ke level masyarakat, adalah buktinya.

Bahkan, secara geopolitik Korut pun dinilai masih punya persepsi positif terhadap Indonesia dan juga Vietnam. Baik Vietnam maupun Indonesia dinilai sebagai negara dengan politik terkuat di ASEAN dan mampu menjadi partner Korut yang setia.

Membaca Potensi Indonesia di Semenanjung Korea

Indonesia adalah negara di Asia Tenggara yang punya hubungan diplomatik paling konsisten dengan Korut sepanjang sejarah. Mengapa demikian? Kedua negara tidak pernah punya disrupsi dalam hubungan, dan Indonesia selalu menjadi partner ekonomi strategis Korut.

Hal ini sangat berbeda dengan negara-negara ASEAN lainnya. Laos dan Kamboja misalnya, walaupun menjadi sekutu Korut yang setia, namun keduanya adalah negara dengan perkonomian yang lemah, bahkan mungkin satu level dengan perkonomian Korut. Myanmar juga punya hubungan baik sejak merdeka, namun semakin menurun karena ikutnya Myanmar di Blok Barat pada Perang Dingin, dan kasus pembunuhan Presiden Myanmar tahun 1983, yang dituduhkan kepada Korut.

Malaysia bahkan baru bertukar kedutaan dengan Korut pada tahun 2003, dan malah baru melakukan larangan penerbangan ke Pyongyang pada Oktober 2017 sebagai akibat dari tuduhan pembunuhan Kim Jong-Nam kepada seorang warga negeri Jiran tersebut. Sementara Singapura dan Thailand, bahkan baru saja memutuskan hubungan dagang dengan Korut pada November 2017, sebagai sanksi dari ancaman nuklir yang dilakukan Korut.

Praktis, memang hanya Indonesia dan Vietnam yang punya hubungan stabil dengan Korut dan dapat menjadi sekutu ekonomi andalan mereka, sejak mereka bersama dalam satu poros ‘jalur sutra’ Tiongkok di era Perang Dingin.

Dan tidak diragukan lagi, sampai saat ini Tiongkok adalah ‘ibu’ dari Korut dengan bantuannya yang masif, baik secara politik (dukungan diplomasi dan senjata) maupun ekonomi (peran ekspor lebih dari 90 persen gas alam dan minyak kepada Korut).

Hari ini, Indonesia juga punya kesempatan lebih baik untuk merapat dan mendamaikan Korut dan Korsel. Kedekatan ekonomi dengan Tiongkok di era Jokowi tentu dapat semakin merekatkan Jakarta dan Pyongyang.

Lebih jauh lagi, Indonesia pun punya kedekatan yang lebih konsisten secara ekonomi dengan Korsel dan Jepang, dua negara paling sering bersitegang dengan Korut. Dengan Korsel, Indonesia punya kerja sama ekonomi mencapai 1,9 miliar USD, dengan sektor transportasi yang terbesar. Sementara dengan Jepang, kedekatan ekonomi jelas terlihat dengan terbentuknya Indonesia-Japan Partnership Agreement (IJEPA) yang mengikat kerja sama kedua negara sejak tahun 2007.

Maka, setidaknya Indonesia punya tiga modal utama untuk turut berperan di Semenanjung Korea, yakni modal hubungan ekonomi dengan Korsel yang tinggi, perdagangan dengan Tiongkok yang tinggi—terutama karena kedekatan Tiongkok dan Korut—serta modal kepercayaan dari Korut yang tinggi terhadap Indonesia.

Bila Indonesia sukses menjadi mediator dalam konflik ini, apalagi sukses membantu reunifikasi kedua negara (walaupun hal ini diprediksi sulit), maka akan menjadi kapital politik penting bagi Indonesia di kancah global, khususnya menyambut ambisi Indonesia untuk menjadi anggota Dewan Keamanan PBB. Misi ini sejalan dengan yang dilakukan Menlu Retno Marsudi di Myanmar dan yang dilakukan Presiden Jokowi di Afghanistan, beberapa waktu terakhir. (Baca juga: Ambisi DK PBB, Realistiskah Jokowi?)

Pertanyaannya adalah apakah Indonesia datang tepat waktu? Atau terlambat?

Apakah politik luar negeri ‘bebas-reaktif’ masih jadi andalan Jokowi? (R17)

PinterPolitik.com

Liputan dari Vice berjudul Facebook Fueled Violence and Hatred in Rohingya Crisis, UN Investigator Says menarik untuk diperhatikan lebih jauh. Tulisan tersebut tak hanya mengupas bagaimana genosida di Rakhine, Myanmar terus terjadi, namun juga dapat membuka cakrawala pandang baru tentang konflik sosial, khususnya yang berbasis identitas politik di era kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

Yanghee Lee, penyidik HAM PBB yang dikutip dalam liputan itu, mengatakan bahwa Facebook menjadi medium yang sangat berkontribusi, bahkan determinan, dalam kasus Rohingya. Sangat mungkin, berkat ujaran kebencian kepada Muslim Rohingya—dual identitas minoritas di Myanmar—maka pemerintah Myanmar mendapatkan legitimasi penuh untuk melakukan pembersihan etnis.

Myanmar is now killing Rohingya through “forced starvation,” says the U.N. https://t.co/aVKHCfmSsB pic.twitter.com/tbHHw1a5vG

— VICE News (@vicenews) March 7, 2018

Senada dengan tulisan tersebut, Time menulis tentang adanya kelompok-kelompok Buddha ultranasionalis di Myanmar yang memiliki banyak akun buzzer di Facebook. Kelompok ini disebut cukup dekat dengan rezim militer Myanmar, dan tentu saja tak menutup kemungkinan keduanya saling mendukung dalam kasus Rohingya. Facebook, sebagai pihak yang berkapasitas mengontrol konten dalam mediumnya, telah memblokir salah satu akun biksu ultranasionalis Myanmar terbesar bernama Wirathu.

Sebanyak lebih dari 671 ribu penduduk Rohingya telah melarikan diri dari tanah mereka di Rakhine, sejak bulan Agustus 2017. Kejahatan sistematis yang dilakukan oleh rezim ultranasionalis dengan legitimasi kalangan religius mayoritas terus langgeng hingga saat ini.

Ujaran kebencian terus menerus menjadi minyak bagi api kebencian etno-religius di Myanmar. Mirip dengan yang terjadi di Myanmar, Indonesia juga memiliki api kebencian yang sama di tengah masyarakatnya.

Bara dalam Sekam

Peribahasa “bara dalam sekam” sangat tepat digunakan untuk masalah-masalah kebencian di Indonesia. Masyarakat Indonesia memang punya perekat nasionalisme yang kokoh, yang tertuang dalam slogan-slogan dan ikatan sejarah-geografis. Akan tetapi, ikatan tersebut nyatanya tidak cukup meredam bara kebencian yang masih terjadi hingga detik ini. (Baca juga: Khayalan Nasionalisme Jokowi)

Dalam sejarahnya, Indonesia memang telah sukses mengakomodasi banyak identitas, dengan melahirkan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan Pancasila yang tidak bias etnis maupun agama tertentu. Minoritas nampak dirangkul dengan baik oleh para Bapak Bangsa.

Hal ini kontras dengan Myanmar yang telah mengerdilkan hak politik Rohingya sejak memorandum di awal negara tersebut berdiri pada tahun 1948. Kondisi lebih parah terjadi setelah junta militer berkuasa di tahun 1962. Penduduk Rohingya kehilangan identitas warga negaranya, menjadikan mereka masyarakat tanpa negara (stateless society).

Fakta ini menjadikan konflik di Rakhine menjadi sesuatu yang “dapat dimaklumi” karena merupakan ekses dari masalah ketiadaan status warga negara masyarakat Rohingya. Sementara di Indonesia, masalah kebencian terhadap minoritas bagaikan bara dalam sekam, kondisi perpecahan yang terjadi di dalam persatuan.

Menyusul gelombang gerakan kelompok Islam konservatif yang semakin masif, banyak pengamat menilai Indonesia saat ini tidak lagi menjadi rumah bagi minoritas. Parahnya, pihak-pihak tertentu menggunakan “pemasaran moral” eksklusif milik mereka, guna menjawab permasalahan sosial-ekonomi yang tidak dapat diselesaikan negara. (Baca juga: Moral Marketing Menjegal Jokowi)

Politik antarkelas sosial menjadi inti dari masalah, namun yang nampak di permukaan adalah politik kebencian berbasis Suku, Agama, Ras dan Antar-golongan (SARA). Kampanye-kampanye berbau kebencian terhadap kelompok masyarakat tertentu amat mudah digunakan, karena masyarakat lebih mudah mencerna doktrin-doktrin dan dogma-dogma ketimbang memahami kompleksitas permasalahan ekonomi.

Doktrin-doktrin anti “asing dan aseng”, atau kampanye anti calon gubernur (cagub) DKI Jakarta yang Kristen dan Tionghoa, sampai kampanye fitnah yang menyerang cagub Jawa Tengah yang disebut ”Kristen berkedok Islam” adalah beberapa contohnya. Kampanye SARA—termasuk yang berbalut fitnah—sangat mudah memancing kebencian dan menggiring suara pemilih.

Bagi politisi yang mendapatkan kampanye SARA dari produk fitnah, mereka dapat menghindar dan menyebut kampanye lawannya sebagai fitnah—bahkan menghantam balik lawannya. Tapi, bila kampanye SARA menyerang seseorang yang memang minoritas, maka amat tidak beruntung baginya. Pemahaman akan politik kebencian ini berpeluang menjadi alat politik yang efektif jika digunakan. Politisi Partai Gerindra Fadli Zon misalnya, sempat berujar mengenai diperbolehkannya kampanye SARA selama tidak menghina. Bagi sebagian pihak, klaim tersebut tentu saja aneh dan patut dipertanyakan.

Sementara pihak pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo sebaliknya bersikap tegas bahwa penegak hukum (polisi, Komisi Pemilihan Umum/KPU) dapat menindak segala bentuk kampanye SARA dalam Pemilu.

Penindakan ini berlandaskan pada Pasal 4 huruf a dan b serta Pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Dan bila ujaran kebencian itu dilakukan di ruang digital, maka penindakan berlandaskan Pasal 28 juncto Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Hukum-hukum memang harus ditegakkan untuk menopang demokrasi. Bagi demokrasi, hal seperti ini jelas menjadi poin minus, karena pembelengguan kebebasan minoritas tentu bukan bagian dari demokrasi.

Tapi, apakah berarti demokrasi itu anti-keikutsertaan agama dalam politik? Hal ini juga masih diperdebatkan.

Michael Driessen, pengamat politik dari University of Notre Dame setidaknya meyakini bahwa agama justru dapat menjadi landasan negara yang demokratis. Driessen memberi dua syarat, bahwa kelompok agama mayoritas harus melindungi minoritas dan tidak ada elemen dalam agama tersebut yang meragukan demokrasi sebagai sistem terbaik yang mampu merangkul semua pihak.

Tapi kalau kebencian berbasis SARA yang terus dibawa, bagaimana demokrasi Indonesia bisa merangkul semua golongan? Kalau masih ada kelompok yang anti-demokrasi, bagaimana demokrasi bisa hidup?

Kampanye Bersih Tanpa SARA

Kampanye berbasis isu SARA adalah satu bentuk kampanye lain selain kampanye hoaks dan kampanye investigatif. (Baca juga: Kampanye Investigatif, No Hoax!)

Kampanye hoaks adalah fitnah dan kebohongan yang dijadikan materi kampanye. Lawan yang terkena jenis kampanye ini memang dapat membantah dan selamat dari kerugian. Namun, kasus berbeda bila masyarakat mudah termakan kampanye-kampanye bohong.

Sementara, kampanye investigatif adalah hasil dari pengulikan “borok” lawan untuk keuntungan kampanye. Berbeda dengan hoaks, di sini lawan politik tidak dapat berbuat banyak melihat dosa masa lalunya dikorek-korek.

Bila keduanya berimplikasi pada hasil Pemilu dalam jangka pendek, tidak halnya dengan kampanye SARA. Kampanye jenis ini sangat dapat semakin memperburuk demokrasi, bahkan kesatuan bangsa dalam jangka panjang.

Pelajaran penting dari kasus Rohingya dan kasus-kasus ujaran kebencian di Indonesia adalah bahwasanya kampanye kebencian bisa menjadi perusak kesatuan bangsa.

Girindra Sandino, Wakil Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) menyepakatinya. Menurutnya, kampanye yang sehat adalah yang sekaligus menjadi pendidikan politik. Pendidikan politik adalah proses pengenalan dan pembentukan karakter bangsa sesuai dengan nilai-nilai luhur yang dimiliki Indonesia sejak berdirinya.

Kampanye yang baik tentu saja adalah yang tidak menghasilkan politik partisan di tengah masyarakat, tapi justru dapat menumbuhkan partisipasi yang lebih produktif bagi demokrasi.

Bila kampanye kebencian yang diteruskan, tidakkah hal itu berdampak negatif bagi demokrasi?

Karenanya, di tahun politik ini penting bagi masyarakat untuk dapat membedakan ketiga jenis kampanye tersebut. Publik harus mampi memilah mana yang hanya sekedar menjadi alat penarik dukungan politik dan mana yang bisa berdampak bagi kepentingan bangsa dalam jangka panjang. (R17)

PinterPolitik.com

Penyebaran uang palsu adalah praktik ilegal yang merugikan stabilitas suatu pemerintahan. Tak hanya berdampak secara ekonomi, uang palsu juga berdampak pada politik sebuah negara. Pasalnya, uang palsu tidak hanya berputar di sektor perdagangan, namun juga merupakan unsur yang penting dalam pembiayaan politik.

Apalagi, di era demokrasi dengan biaya Pemilu yang mahal, uang palsu kerap dijadikan jalan keluar ilegal para politisi. “Perkawinan” antara Pemilu dengan uang palsu bisa menjadi mimpi buruk bagi demokrasi. Apalagi, bila Pemilu hanya diisi dengan politik uang, yang uangnya juga ternyata uang palsu, maka demokrasi mungkin saja dapat terjun ke nekara.

Setidaknya, hal-hal seperti itu masih mungkin terjadi di Indonesia. Banyak temuan yang menandakan bahwa uang palsu memang menyebar selama gelaran Pemilu. Pada Pilkada 2017 lalu saja, Baadan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Bareskrim Polri bersama-sama menemukan uang palsu bernilai ratusan juta rupiah, di enam daerah yang melangsungkan Pilkada.

DKI Jakarta adalah daerah dengan temuan uang palsu terbanyak, yakni sebanyak 373 lembar pecahan seratus ribu, atau senilai 37,3 juta rupiah. Menurut informasi Polri, ada lebih banyak lagi uang palsu yang dibakar saat Operasi Tangkap Tangan (OTT), dan pasti masih banyak lagi yang sudah terlanjur beredar di tengah masyarakat.

Fakta ini jelas menggambarkan bagaimana uang palsu mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pesta demokrasi bernama Pemilu.

Jika demikian, bagaimana bisnis uang palsu dan keterkaitannya dengan politik?

Uang Palsu, Untung Tapi Haram

Sejarah uang palsu hampir sama tuanya dengan sejarah uang itu sendiri. Di Yunani dahulu, saat nilai uang diukur dengan materi pembentuknya, emas atau perak, pemalsuan uang dilakukan dengan mencampurkan material logam dengan bahan non-emas atau non-perak, sehingga kemurnian uang itu menjadi hilang. Lalu memasuki era uang kertas di Tiongkok, abad ke-13, saat itu juga uang kertas palsu mulai bertebaran di Negeri Tirai Bambu tersebut.

Dalam sejarahnya, negara juga selalu punya sikap yang keras kepada produsen uang palsu. Di Eropa, pada abad ke-15 misalnya, produsen uang palsu akan dihukum gantung, setara dengan hukuman bagi pemberontak negara. Negara-negara lain memilih hukuman yang lebih ‘manusiawi’, namun cukup keras, seperti penjara seumur hidup dan deportasi.

Sementara di Indonesia, uang palsu mulai beredar sejak era Orde Baru, khususnya pada tahun 1970-an. Uang palsu banyak beredar seiring dengan liberalisasi ekonomi yang dilakukan oleh rezim pimpinan Soeharto tersebut. Walaupun begitu, memang belum ada studi empiris tentang korelasi langsung antara liberalisasi ekonomi dengan peredaran uang palsu.

Presiden Soeharto tidak menggunakan cara keras menanggapi fenomena ini. Soeharto melahirkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1971 yang mengomandokan pemberantasan uang palsu. Soeharto menganggap peredaran uang palsu dapat mengganggu stabilitas moneter negara.

Stabilitas yang seperti apa?

Williams Hummel dalam karyanya Counterfeit Money, Who Takes the Hit? menjelaskan ada dua pihak yang dirugikan dengan keberadaan uang palsu yang marak. Pertama adalah perusahaan, di mana perusahaan sebagai pihak yang dapat merugi bila mendapatkan uang palsu dalam jumlah besar. Uang palsu tidak dapat digantikan dengan uang asli oleh pemerintah.

Dan yang kedua, untuk pemerintah. Pemerintah akan merugi secara makroekonomi karena inflasi dapat terjadi akibat melimpahnya uang di pasaran. Nilai mata uang pun dapat merosot di pasar internasional karena ketidakpercayaan terhadap nilai mata uang dan berkurangnya nilai uang yang asli.Pemerintah hanya dapat melakukan tindak preventif.

Tindakan preventif pemerintah memasuki babak baru dengan lahirnya digitalisasi perekonomian dan visi cashless society di abad ke-21. Teknologi ini dianggap dapat membendung masifnya teknologi percetakan dan fotografi di akhir abad ke-20, yang memudahkan orang untuk menduplikasi uang dengan jumlah yang jauh lebih masif.

Ya, uang palsu memang menjadi bisnis haram yang cukup menjanjikan pada zamannya. Namun, di era digital di mana hampir semua sektor menggunakan e-commerce—bahkan cryptocurrency atau mata uang digital di sebagian sektor—maka pemalsuan uang bukanlah masalah yang terlalu serius di beberapa negara. (Baca juga: Hati-hati Bubble Bitcoin)

Tapi, bagaimana dengan Indonesia? Apakah ancaman uang palsu masih menghantui, baik secara ekonomi maupun secara politik?

Tahun Politik, Hindari Politik Uang

Seperti apa uang palsu dapat menjadi alat politik?

Sebelum melihat dalam konteks demokrasi Indonesia, kita dapat melihat uang palsu dalam banyak kasus-kasus berbeda jenis di dunia.

Di Lok Shaiba, India pada Pemilu kepala daerah tahun 2014 misalnya. Menjelang berlangsungnya Pemilu, beredar uang-uang palsu dengan pecahan Rs 500 dan Rs 1.000 dengan total lebih dari 10.000 lembar. Menurut laporan National Investigation Agency (NIA), aliran uang palsu tersebut punya jaringan global yang besar, menyebar dari Malaysia sampai Amerika Serikat. Bahkan, peran organisasi teroris Taliban di Pakistan pun kuat dalam “menumpahkan” uang palsu di Lok Shaiba.

Sementara itu, pada tahun 2010 , ada kasus banjir uang palsu dalam pecahan dollar Amerika Serikat (AS) dengan nilai cukup fantastis, sebesar US$ 4,3 juta di Irak. Hal tersebut mendatangkan komentar dari beberapa negara tetangga, misalnya Iran, yang menyebut uang itu mulanya ditengarai sebagai bantuan restrukturisasi dari AS pasca-Pemilu 2010.

Akan tetapi, otoritas AS mengonfirmasi bahwa uang tersebut tidak datang dari mereka, melainkan dari pihak ketiga. AS mencurigai Iran saat itu, yang disebutnya paling memiliki kapasitas untuk mencetak uang palsu berkualitas tinggi sekaligus punya kepentingan politik yang besar untuk mepengaruhi Pemilu di Irak.

Kasus ini menunjukkan bahwa uang palsu ternyata tidak hanya dapat dijadikan komoditas bisnis ilegal,tapi juga dapat menjadi senjata bagi perang proxy yang secara mengejutkan, juga dimainkan oleh organisasi kriminal transnasional.

Apakah ancaman proxy uang palsu juga akan terjadi di Indonesia?

Dalam penelusuran sejarah sejauh ini, sepertinya tidak pernah ada bukti intervensi langsung asing dalam membanjiri Indonesia dengan uang-uang palsu. Namun, potensi penyebaran uang palsu itu tetap ada terutama dalam proses demokrasi dan politik uang.

Demokrasi itu memang berbiaya mahal, baik bagi penyelenggaranya maupun bagi pesertanya. Banyak masalah dan cacat demokrasi yang berkaitan dengan uang, sehingga pada tempat tertentu menjadi rawan terhadap peredaran uang palsu.

Kasus mahar yang mengemuka beberapa waktu lalu adalah contohnya. Mahar menjadi momok bagi seorang politisi yang tidak memiliki cukup uang untuk mencalonkan diri. Sementara di sisi lain, partai pun tidak memiliki keuangan yang sehat. (Baca juga: Memutus Rantai Setan Mahar Politik)

Lalu, kasus-kasus politik uang berupa serangan fajar yang terjadi pada Pemilu-Pemilu sebelumnya juga masih sering terjadi. Serangan fajar adalah bentuk pembelian suara beberapa waktu sebelum pencoblosan di TPS.

Memang belum ada penelitian yang mengaitkan kenaikan jumlah uang palsu dengan pemanfaatannya secara langsung pada politik praktis. Namun, indikasi ke arah sana terlihat dengan meningkatnya jumlah uang palsu menjelang tahun politik.

Menjelang Pemilu 2009 misalnya, terjadi kenaikan 43 persen jumlah peredaran uang palsu. Pada tahun 2014, kenaikannya memang lebih rendah, berada di angka 29 persen. BI dan stakeholder Pemilu, seperti KPU dan Bawaslu, juga terus menerus menyosialisasikan pencegahan uang palsu tiap menjelang tahun politik.

Masyarakat memang harus tetap waspada terhadap peredaran uang palsu menjelang Pemilu.

Karena tak hanya suara yang bisa dibeli, uang palsu di tangan pun pada akhirnya tidak bisa dibelanjakan. (R17)

PinterPolitik.com

Pada Senin 12 Maret 2018, GNPF Ulama—perubahan dari GNPF MUI—melakukan perombakan pucuk pimpinan. Ketua GNPF Ulama yang sebelumnya dijabat oleh Bachtiar Nasir, kini digantikan oleh Yusuf Martak. Sementara sekretaris jenderal yang sebelumnya dijabat oleh Munarman, kini digantikan oleh Al-Khaththath.

Nama-nama yang masuk dan keluar itu diduga mengindikasikan adanya perpecahan dalam tubuh GNPF itu sendiri. Sebelumnya, Bachtiar Nasir memang melakukan manuver-manuver mendekatkan diri kepada Jokowi, yang dianggap bertentangan dengan arah awal GNPF sebagai oposisi. Bahkan, pengubahan nama GNPF sendiri diduga sebagai pelurusan terhadap garis juang GNPF dianggap sudah mulai keluar dari jalurnya.

Namun, isu tersebut ditepis oleh Ketua Dewan Pembina GNPF Habib Rizieq Shihab. Rizieq sendiri menyebut bahwa kepengurusan Bachtiar telah baik, walaupun masih cenderung‘sentralistik’. Maka Yusuf akan meneruskannya dan menjadikan GNPF lebih ‘kolektif-kolegial’—konsep yang mungkin berarti egalitarian dalam gerakan GNPF. Rizieq menyebut, solidaritas dan persaudaraan masih tetap ada di dalam GNPF.

Lagipula, memang jelas bahwa GNPF Ulama tidak dalam perpecahan, pasalnya Bachtiar naik tingkat menjadi anggota dewan pembina, posisi yang lebih dekat dengan Habib Rizieq sebagai ketua dewan pembina. Keberadaan Bachtiar dengan Yusuf di struktur bawahnya, tidak membawa GNPF Ulama ke arah perpecahan seperti isu yang banyak beredar di media sosial.

Tidak ada kubu-kubu yang berbeda arah seperti yang diduga oleh banyak pihak, namun mungkin saja GNPF tengah “membelokkan” kapalnya, tentu saja kali ini dengan nahkoda baru.

Bahkan, sangat mungkin GNPF justru tidak menjauh dari Jokowi, tapi sebaliknya, ada indikasi bahwa kelompok ini sedang mengarah semakin mendekat ke poros Jokowi. Benarkah?

Rekonsiliasi dalam Proses?

Bila ditarik ke belakang, meruncingnya hubungan GNPF dengan Jokowi memuncak pada Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu. Nama GNPF itu sendiri baru lahir setelah ormas-ormas Islam sepakat untuk merespon fatwa Ketua MUI Ma’ruf Amin tentang ‘penistaan agama’ dan ‘memilih pemimpin Muslim’. GNPF bertugas untuk mengawal berjalannya fatwa-fatwa MUI tersebut, termasuk lewat munculnya Aksi-aksi Bela Islam.

Tapi, tak hanya menargetkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai ‘musuh umat Islam’ karena pernyataannya yang dianggap menodai agama, Aksi Bela Islam juga dihiasi banyaknya tekanan politik kepada Jokowi. Pada aksi 411 misalnya, tuntutan datang kepada Jokowi yang dianggap berkuasa untuk memenjarakan Ahok. Sementara, pada aksi 212 tuntutan terlihat semakin nyata, bahkan sampai menekan Jokowi keluar dari istana.

Selain itu, isu mengenai makar pun menyeruak ke permukaan. Hal ini mengindikasikan bahwa massa Islam adalah oposisi Jokowi, terlebih adanya fakta kedekatan dengan pihak-pihak yang beroposisi dengan Jokowi, seperti Partai Gerindra, PKS, dan pihak-pihak asing lainnya.

Pasca apa yang menimpa Ahok—yang oleh banyak pihak dituduh sarat akan kepentingan oposisi Jokowi—kasus ini memasuki babak baru ketika pentolan GNPF macam Habib Rizieq juga terkena kasus hukum.

Baru pasca drama Ahok selesai dan Rizieq melarikan diri, negosiasi antara pemerintah dengan GNPF terjadi. Negosiasi apa yang dimaksud? Tentu saja, negosiasi untuk menghasilkan rekonsiliasi konfik yang terjadi antara kedua belah pihak.

Menyusul dugaan kriminalisasi terhadap Rizieq, GNPF Ulama kemudian menyampaikan 8 tuntutan kepada Jokowi, tertanggal 31 Mei 2017. Jokowi menjawabnya dengan mengundang kelompok tersebut ke Istana pada 25 Juni 2017.

Pasca pertemuan itu, Bachtiar Nasir memberikan pernyataan yang cukup memuji Jokowi, bahwa Jokowi punya keberpihakan kepada rakyat kecil. Bachtiar mengaku bahwa ucapannya adalah sikap objektif GNPF, namun beberapa pihak mengintepretasikannya sebagai mulai berbeloknya arah politik Bachtiar dan GNPF.

Tak hanya dengan presiden, GNPF pun menjalin komunikasi dengan pihak Kepolisian, melalui sejumlah pertemuan dengan Kapolri Tito Karnavian. Pertemuan pertama mereka adalah sebelum Aksi 212. Pertemuan kedua terjadi pada bulan Maret, terkait dengan permintaan GNPF untuk menghentikan kasus yang menjerat Bachtiar atas tuduhan mengirim uang Aksi Bela Islam ke Turki untuk mendanai ISIS. Kasus Bachtiar memang dihentikan, namun tidak dengan kasus Rizieq.

Pertemuan berikutnya yang menandakan kedekatan Polri dengan GNPF terjadi pada bulan Februari 2018, setelah viralnya pidato Kapolri Tito Karnavian soal Ormas Islam. Pasca beredarnya video itu, Kapolri pun melakukan safari ke banyak ormas Islam, salah satunya adalah bertemu dengan pihak GNPF. Hal ini juga sekaligus menjadi momentum agar Kapolri punya kesempatan bertemu dengan kelompok-kelompok Islam, termasuk GNPF.

Yang jelas, setelah kejadian-kejadian itu, GNPF Ulama sepakat untuk bersinergi dengan Polri dalam memberantas banyak kasus, mulai dari kasus-kasus penyerangan pemuka agama (termasuk non-Muslim) sampai kasus-kasus hoaks yang menyerang Rizieq, Prabowo, bahkan Jokowi.

Apakah itu berarti, Jokowi telah sukses merangkul GNPF—minimal di level elitnya saja? Apakah rangkulan ini juga terbukti dengan adanya sinergitas antara GNPF dengan Polri? Bisa jadi.

Yang pasti, kasus Rizieq masih menjadi bargain dari pemerintah untuk terus memaksa pihak GNPF bersikap lebih tenang dan tidak terus merongrong. Selain itu, upaya-upaya untuk memulangkan Rizieq dengan selamat—seperti mengenai kabar komunikasi Wiranto dengan Rizieq, atau selentingan mengenai penjemputan yang dilakukan Budi Gunawan kepada Rizieq—masih akan menjadi bagian dari kepentingan yang dinegosiasikan. (Baca juga: Siapa Musuhi Rizieq?)

Dukungan untuk Jokowi atau Poros Ketiga?

GNPF menekankan, pihaknya sampai saat ini masih bersikap untuk membantu Polri dalam penegakan hukum. Belum ada sikap politik yang jelas tentang ke arah mana dukungan politik diarahkan, khususnya dalam Pilkada 2018 dan menyambut Pemilu 2019.

Namun, arah politik GNPF mulai terlihat dalam beberapa peristiwa. Beberapa isu mengenai kedekatan Yusuf Martak dengan Calon Gubernur (Cagub) Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi misalnya, sempat menimbulkan spekulasi arah dukungan kelompok ini. Hal tersebut terkuak melalui sejumlah foto Yusuf dan Edy yang beredar.

Kedekatan keduanya juga diakui oleh Tuan Guru Bajang yang menjadi saksi GNPF Ulama meneken kontrak politik dengan Edy. Menariknya, dalam suatu kesempatan, Edy yang diusung oleh Gerindra, PKS, dan PAN, justru meneriakkan dukungan kepada Jokowi. (Baca juga: Duel Prajurit Jokowi di Pilkada)

Lalu beberapa hari lalu, GNPF juga menunjukkan kecenderungan untuk mendukung lahirnya poros ketiga, dengan menyebut nama Jenderal Gatot Nurmantyo dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai capres potensial umat Islam. GNPF menyebut pencalonan tunggal Jokowi tidaklah baik, namun mereka juga tidak tertarik untuk mendukung Prabowo.

Apa yang terjadi dengan dukungan mereka kepada Prabowo? Sepertinya, jika desas-desus yang beredar benar, ada kemungkinan kontrak politik mereka memang tidak berlanjut pasca-Pilkada DKI Jakarta 2017. Ada banyak indikasi yang menunjukkan mulai menjauhnya kedua belah pihak. Bahkan, perpecahan justru terlihat ketika Al-Khathtath membela La Nyalla Matalitti, terkait kasus mahar politik dengan Prabowo beberapa waktu lalu. (Baca juga: Prabowo Jaga Jarak dengan FPI)

Sehingga, sangat mungkin pilihan-pilihan rasional GNPF tidak lagi berpusat pada Prabowo, namun bisa saja berputar kepada Jokowi maupun ke nama-nama capres lain yang berpeluang diusung oleh poros ketiga.

Selain itu, sangat mungkin kelompok ini justru akhirnya berlabuh ke sisi Jokowi, bila elektabilitas Jokowi tak terbendung dan bila yang benar-benar bisa menyelamatkan Rizieq hanyalah Jokowi sebagai presiden. (Baca juga: Opsi Presiden untuk Rizieq)

Semua masih tergantung pada proses politik beberapa waktu ke depan, termasuk tergantung pembentukan koalisi dan nama-nama yang akan dimajukan pada Pemilu 2019. (R17)

PinterPolitik.com

DPD Gerindra DKI Jakarta telah mengumumkan pengusungan Prabowo Subianto untuk Pilpres 2019, kemarin (11/3). Uniknya, pengusungan tersebut justru tidak dihadiri oleh Prabowo sendiri.

Bahkan, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan wakilnya Sandiaga Uno pun terlambat hadir. Pasangan yang diusung oleh Gerindra dan PKS pada Pilkada DKI 2017 ini secara terpisah datang justru setelah acara habis. Keduanya disebut-sebut menghadiri acara lain, yang menyebabkan terlambat datang ke acara deklarasi DPD Gerindra.

Di Jakarta, Gerindra memang sudah berkuasa sejak Oktober tahun lalu. Hal ini menjadikan partai berlambang burung garuda itu punya kuasa untuk mengubah-ubah kebijakan, dan punya tingkat keterpilihan tinggi di tengah masyarakat ibukota.

Namun, lebih dari sekadar kekuatan politik yang besar di Jakarta, Gerindra juga punya akses ekonomi yang semakin besar. Banyak sektor ekonomi publik yang kini ada dalam kekuasaan partai tersebut, termasuk reklamasi di Teluk Jakarta.

Seberapa mungkin Gerindra memanfaatkan proyek reklamasi? Mungkinkah proyek ini akan “mendukung” pencalonan Prabowo pada Pilpres 2019?

Kotor-kotoran di Reklamasi

Sejak Anies-Sandi menjabat, reklamasi sepenuhnya sudah berada di tangan mereka dan bukan lagi di tangan pemerintah pusat. Pasalnya, seminggu lebih sebelum keduanya dilantik, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan sudah mencabut moratorium pulau C, D, dan G.

Praktis, seluruh kuasa berada di tangan Pemprov DKI Jakarta. Anies-Sandi menggunakan kekuatan itu untuk mencabut dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), yakni tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta, serta Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

Tentang sikapnya ini, Anies menjelaskan bahwa Pemprov DKI sekarang akan mengupayakan tertib administrasi. Karenanya, penabrakan administratif yang terjadi pada pemerintahan sebelumnya akan dihentikan dan dikaji ulang di bawah arahannya.

Pasalnya, praktik-praktik maladministratif yang disebut Anies memang menimbulkan sejumlah masalah di era  Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), yakni sejumlah “korban” terkait kasus suap.

Pada tahun 2016, merebak kasus korupsi yang menjerat beberapa nama penting seputar proyek reklamasi ini. Pengusaha PT Agung Podomoro Land, Ariesman Widjaja dituntut 4 tahun penjara atas suap yang dilakukannya sebesar 2 miliar rupiah. Sementara itu, ada Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra, Mohammad Sanusi divonis 10 tahun penjara, karena menerima uang suap dari Ariesman tersebut.

Selain Sanusi, ada pula politisi Gerindra Mohammad Taufik, politisi PDIP Prasetyo Edi Marsudi, staf khusus Gubernur Ahok, Sunny Tanuwidjaja, bahkan bos PT Agung Podomoro Land, Sugianto Kusuma (Aguan) sendiri, berada dalam pusaran kasus tersebut. Nama-nama tersebut tidak terjerat vonis hukuman dalam kasus suap reklamasi.

Namun, apakah angka perputaran uang panas di reklamasi hanya sebesar Rp 2 miliar saja? Menurut Andi Hamzah dari Budgeting Metropolitan Watch, total uang yang sudah dikeluarkan pengembang reklamasi untuk melancarkan pembangunan di Teluk Jakarta mencapai 20 triliun rupiah. Angka yang hampir tiga kali lipat korupsi Bank Century itu adalah akumulasi yang diberikan sejak 2014, kepada kubu Jokowi agar bisnis mereka terus dilindungi.

Angka tersebut pun masuk akal bila dibandingkan dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan perbandingannya dengan kontribusi tambahan sebesar 15 persen pada era Ahok. Seperti diketahui, NJOP telah disepakati mencapai 48 juta rupiah per meter persegi, dengan total luas lahan 5.1 juta meter persegi.

Bila dikalikan, maka total nilai tanah reklamasi adalah 244,8 triliun rupiah. Sementara dengan kesepakatan kontribusi 15 persen kepada Pemprov, maka setidaknya Pemprov akan mendapatkan 36,72 triliun rupiah.

Karenanya, masuk akal bukan bila untuk “memuluskan” reklamasi sejak 2014, dana sebesar 20 triliun rupiah telah digelontorkan oleh pengembang. Keuntungan proyek reklamasi nilainya berharga jauh lebih besar dari itu.

Dan masuk akal pula, bila mengasumsikan kasus suap 2 miliar rupiah yang menjerat Sanusi hanyalah remah-remah pembangunan reklamasi. Masih sangat banyak praktik uang panas reklamasi di balik layar yang tidak terkuak.

Pada pemerintahan Ahok saja, Gerindra yang hanya berkuasa di legislatif dapat tersandung kasus ini. Lantas, bila Gerindra saat ini berkuasa di eksekutif, bukankah kasus yang sama—bahkan lebih besar—dapat menimpa mereka?

Uang Panas untuk Kepentingan Politik?

Dalam beberapa waktu terakhir, sudah cukup banyak beredar kabar bahwa Gerindra dan Prabowo tengah mengalami kesulitan finansial. Hal ini menyebabkan partai tersebut harus sedikit terpincang-pincang menghadapi gelaran pesta demokrasi di tahun politik. (Baca juga: Prabowo Kehabisan Uang?)

Kasus mahar politik yang menyangkut politisi Gerindra La Nyalla Mattalitti beberapa waktu lalu adalah contohnya. Prabowo dikabarkan tengah kelimpungan menghadapi Pilkada karena dirinya tidak mampu menggerakkan mesin partai dengan efektif. Uang panas 40 miliar rupiah yang diminta dari La Nyalla waktu itu mungkin saja untuk memenuhi kebutuhan partai. Ujaran soal bokeknya Prabowo juga sempat diutarakan oleh mantan politisi mereka, Deddy Mizwar.

Sumber lain bahkan menyebut, kegagalan Prabowo dalam dua kali Pemilu menyebabkannya benar-benar mengalami kesulitan finansial. Harta Prabowo yang tercatat pada 2014, mencapai 1,67 triliun rupiah disebut-sebut semakin menipis saat ini. Bahkan, Kivlan Zein yang merupakan salah satu pendukung Prabowo meyakini bahwa bakal capres lain, Gatot Nurmantyo memiliki kekayaan lebih banyak daripada Prabowo.

Berkat isu “kantong kering” ini, muncul selentingan yang menyebut adanya suntikan uang yang mungkin akan datang ke kubu Prabowo, mulai dari Rusia maupun dari keluarga Cendana.

Lalu, apakah mungkin reklamasi dapat dijadikan sumber keuangan alternatif untuk Gerindra?

Dari pemberitaan yang terbaru, terdengar kabar bahwa Anies-Sandi sedang mempertimbangkan secara mendalam untuk mengembalikan uang milik pengembang-pengembang lama. Anies meyakini, bahwa pengembalian uang ini adalah cara menyelesaikan maladministrasi reklamasi yang selama ini terjadi antara pengembang dengan Pemprov—walaupun Anies belum menyikapi perihal pemanfaatan pulau yang sudah terlanjur dibangun.

Sikap Anies ini dapat mengindikasikan bahwa Gerindra boleh jadi ingin menyingkirkan pengembang yang saat ini mengerjakan proyek  reklamasi tersebut. Pasalnya, mereka mungkin dianggap masih memiliki hubungan dengan gubernur lama dan jajarannya.

Katakanlah, bila reklamasi di era Jokowi-Ahok kental dengan investasi Tiongkok – yang selama ini selalu dituduhkan kepada proyek tersebut – maka di tangan Anies-Sandi bisa saja pihak non-Tiongkok dapat turut berinvestasi di proyek ini. Perusahaan-perusahaan properti yang dekat dengan Sandiaga Uno misalnya bisa menjadi pintu masuknya.

Dengan jalan ini, Gerindra dapat memasukkan pengembang yang memang pro pada mereka dan akan berkontribusi secara langsung pada kampanye mereka di 2019.

Sementara, bila melihat kekuasaan Gerindra di Jakarta dari kacamata teori kesempatan politik (political opportunity), maka celah lain juga dapat terbuka. Teori tersebut menjelaskan bahwa kekuasaan akan membuka peluang untuk melakukan mobilisasi sumber daya (resources mobilization).

Mobilisasi sumber daya dilakukan dengan memanfaatkan segala daya yang dimiliki—termasuk kesempatan ekonomi—untuk keuntungan politis predeterminan mereka. Metode ini digunakan oleh aktor politik yang berkuasa, yang punya akses langsung kepada sumber daya di lingkup kekuasaannya – yang pada konteks ini ada pada Anies dan Sandi.

Dengan demikian, apakah memang Gerindra telah mendesain penahanan Hak Guna Bangunan (HGB) dan kelanjutan pembangunan proyek reklamasi ini, agar dapat meraih keuntungan tertentu?

Tidak ada yang tahu. Yang pasti, celah itu sangat terbuka lebar. (R17)

PinterPolitik.com

“Bedanya Mbak Tutut dan Mbak Mega adalah Mbak Tutut seorang politikus, tapi bukan pemimpin, sedangkan Mbak Mega adalah seorang pemimpin, tapi bukan politikus”

-Gus Dur, 1997-

Menjelang Pemilu 2019, bongkar pasang skenario cawapres untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto bakal menarik untuk terus disimak. Karena kedua tokoh punya kekurangan masing-masing, maka asumsinya sang calon wakilnya harus mampu menutupi kekurangan mereka.

Beberapa nama untuk Prabowo muncul dari internal Gerindra. Terbaru, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan kalau Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) cocok untuk dipasangkan dengan Prabowo, melengkapi pasangan militer-Islam yang diusung Gerindra.

Simulasi nama-nama lain juga muncul dari berbagai pengamat dan hasil survei. Misalnya, ada yang menyebut kalau Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan cocok untuk melengkapi kekurangan Prabowo, atau yang lain bahkan menyebut Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang paling cocok untuk Prabowo. (Baca juga: Prabowo-Ahok, Jokowi Keok?)

Tapi, di luar nama-nama itu, pinterpolitik.com mendapatkan informasi tentang satu nama lain. Nama tersebut adalah Siti Hardiyanti Rukmana, atau biasa dikenal dengan Mbak Tutut, anak sulung mantan Presiden Soeharto, sekaligus kakak dari istri-pisah Prabowo, Siti Hedianti Hariyadi atau Titiek Soeharto.

Menurut sumber tersebut, Prabowo tengah menjalankan komunikasi yang cukup intensif dengan Tutut belakangan ini, yang juga berkaitan dengan kesepakatan bantuan dana mencapai triliunan rupiah dari Tutut. Sejumlah angka—yang bila benar adanya—bakal menjadi bahan bakar maha penting untuk pemenangan Prabowo di 2019.

Bagaimana prospek pembentukan dan pemenangan pasangan ini? Bukankah Tutut pernah marah besar kepada Prabowo, dalam sejarah 20 tahun lalu?

Tutut, Kepercayaan Cendana?

Untuk memahami bakal pasangan calon ini, menarik untuk mengenal Mbak Tutut terlebih dahulu. Pasalnya, Tutut memang sosok yang tidak banyak menghiasi pemberitaan, karena aktivitas politik yang dilakukannya jauh dari sorotan media.

Sepanjang sejarahnya, “karir politik” Tutut memang lebih banyak terjadi di belakang layar. Ada dugaan bahwa sejak detik-detik akhir era Soeharto, Tutut sebagai anak sulung sudah menjadi kepercayaan Soeharto untuk mewakilinya di dalam kebinet.

Tutut sudah ditempatkan oleh Soeharto di jabatan publik sejak tahun 1993, yakni menjabat sebagai Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI). Selesai menjabat pada Januari 1998, Tutut langsung ditempatkan menjadi Menteri Sosial di Kabinet Pembangunan Lima Tahun (Pelita) VII pada Mei 1998.

Penempatan anaknya di jabatan ini, menurut Gema Warta Radio Nederland, menggambarkan bahwa Soeharto telah menyadari ancaman yang mungkin datang kepadanya. Tutut pun, disebut-sebut adalah anak yang paling menyadari ancaman ini dan mengingatkan bapaknya untuk “sedikit mundur” karena “sudah tiga dasawarsa menjabat”. Tutut pun kabarnya mendapatkan mandat untuk menunjuk orang-orang kepercayaannya di kabinet terakhir ayahnya itu.

Pada masa-masa kritis tersebut, Tutut pun terlihat cukup sering keluar dan tampil bersama dengan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI R. Hartono. Hubungan yang cukup mesra di depan layar ini, bahkan kabarnya juga jauh lebih mesra di belakang layar. Hubungan Tutut-Hartono kala itu bahkan disebut-sebut berada dalam desain CIA untuk mempertahankan rezim Soeharto.

Pambudi dalam bukunya Kalau Prabowo jadi Presiden berpendapat, bahwa usaha Tutut muncul di depan publik saat itu, adalah usaha terakhir Cendana untuk menunjukkan kekuatan politik mereka tetap eksis. Bahwa Angkatan Bersenjata RI (ABRI) adalah bagian Golkar dan Cendana akan terus hidup.

Keresahan Tutut dan adik-adiknya pun akhirnya menjadi kenyataan. Soeharto, Sang Bapak Pembangunan benar-benar tumbang pasca krisis ekonomi 1998. Setelah kejatuhan Soeharto itu, Pambudi menyebut bahwa ambisi politik Tutut terus meningkat.

Pasca Soeharto turun, Tutut juga dipercaya oleh banyak pihak akan mampu menggantikan Soeharto. Dukungan yang didapatkan Tutut bahkan juga datang dari kalangan Nadhlatul Ulama (NU).

Kedekatan ini sebenarnya sudah terlihat sejak tahun 1997. Namun, intensitasnya makin terlihat pasca-reformasi. Dalam banyak kesempatan, Gus Dur membawa Tutut bersamanya mengunjungi pondok-pondok pesantren.

Bahkan, menurut Pambudi, Gus Dur pernah menyatakan dukungan agar Tutut menjadi presiden untuk mengembalikan kebesaran nama ayahnya. Suatu pernyataan yang kontroversial—bisa jadi banyolan khas Gus Dur—yang nyatanya membuat Tutut menelurkan ambisi politiknya dengan membentuk Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB)

Akan tetapi, Tutut mengalami kegagalan besar dengan partai besutannya ini. PKPB tidak pernah lolos di dua kali Pemilu, yakni pada tahun 2004 dan 2009. Pengamat politik umumnya menilai bahwa hal ini disebabkan sentimen negatif kepada Orde Baru yang masih tinggi.

Tapi, sepertinya ada faktor lain. Tutut memang tidak cocok berkarir politik di depan layar. Ibarat melawan fitrah yang dibangun oleh bapaknya sejak awal karirnya.

Prabowo-Tutut, Cendana Come Back?

Saat ini, Tutut memang tidak menduduki jabatan politik strategis di manapun, baik di kursi publik maupun kursi di partai politik. Selain itu, hanya ada keterkaitan kecil antara Tutut dengan partai baru peserta Pemilu 2019, Partai Garuda. (Baca juga: Cendana Bangkit Bersama Garuda?)

Secara popularitas pun Tutut cenderung rendah, demikian halnya dengan tingkat elektabilitasnya. Karenanya, kekuatan utama Tutut bukanlah kapital politiknya, namun kapital bisnisnya.

Di samping dipercaya secara politik, Tutut juga sangat dipercaya untuk mendapatkan porsi bisnis yang besar. Data yang dilansir majalah TIME tahun 1999 menyebut bahwa Tutut setidaknya punya harta mencapai US$ 700 juta saat itu.

Harta ini berbentuk mulai dari saham, aset-aset properti di banyak negara, sampai yayasan-yayasan milik keluarga Cendana. Tutut pernah menjadi pimpinan di Citra Lamtoro Gung Group, PT Sinar Slipi Sejahtera, PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia, PT Televisi Republik Indonesia (TVRI), dan perusahaan-perusaan nasional lain, serta perusahaan alutsista multi nasional Alvis Scorpion.

Tutut juga memiliki banyak properti di negara-negara Asia, bahkan sampai di Boston, Amerika Serikat (AS), tempat di mana keluarganya tinggal saat ini. Tutut juga setidaknya memiliki Yayasan Tiara Indonesia, Yayasan Dharma Setia, dan Yayasan Tri Guna Bhakti, yang oleh banyak pihak disebut-sebut sebagai bagian dari “celengan” Soeharto. Saking dimanjakannya, bahkan muncul candaan nama Tutut sebagai Tanpa Usaha Tapi Untung Terus.

Potensi kekuatan finansial Tutut begitu besar untuk Prabowo. Semua angka yang disebut di atas adalah data-data yang sudah bisa diakses publik dan pasti jauh lebih banyak lagi yang tidak diketahui publik.

Belum lagi, belakangan ini masih terdengar isu mengenai uang Yayasan Supersemar yang masih disembunyikan, sebesar lebih dari 4 triliun rupiah. Kekayaan Tutut sepertinya akan cukup untuk menambal bocornya keuangan Prabowo menjelang 2019.

Pertanyaannya, apakah Tutut telah bermaaf-maafan dengan Prabowo pasca kejadian di tahun 1998, kala Prabowo dianggap lalai menjadi crisis manager yang baik?

Roman-romannya sudah. Pasalnya, kedekatan Prabowo dengan keluarga Cendana kembali nampak di permukaan sejak Pemilu 2014. Prabowo hadir di acara ulang tahun istrinya, Titiek waktu itu. Berkat kejadian tersebut, Prabowo dikabarkan tengah melakukan pendekatan kembali ke Cendana melalui Titiek.

Bila benar demikian, bukan tidak mungkin reuni Cendana akan terjadi kembali. Dan kekuatan orang-orang lama bekas Orde Baru akan kembali menyatu. Bahkan, Golkar yang nampaknya sudah reformatif, bisa kembali mendukung Prabowo berkat kembalinya keluarga Cendana, jika melihat kekuatan Titiek di internal partai.

Lebih dari sekadar kekuatan partai, kedekatan dengan Cendana ini sudah pasti akan mendekatkan massa Islam yang sempat merenggang, kembali ke pelukan Prabowo. Ada kedekatan yang terlihat dengan pengawalan masif umat Islam saat haul Soeharto, pada Mei 2017.

Dan bukan tidak mungkin, poros Prabowo ini benar-benar merealisasikan kembalinya kekuatan Cendana pada 20 tahun peringatan Reformasi. Mungkinkah terjadi? (R17)

PinterPolitik.com

Partai Demokrat melalui Agus Harimurti Yudhyono (AHY) terus melakukan komunikasi politik dengan banyak pihak. Komunikasi ini dilakukan dalam rangka mencari pasangan koalisi yang cocok untuk mereka.

Menurut AHY, ia ingin membangun chemistry dengan berbagai pihak. Baginya, dalam politik yang penting adalah komunikasi. Dirinya membantah bahwa pertemuan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu mengindikasikan bahwa Demokrat akan berlabuh ke poros petahana dalam Pemilu mendatang.

Demokrat memang partai yang cukup rajin bertemu dengan pucuk-pucuk pimpinan partai lain, beberapa waktu terakhir. AHY setidaknya sudah bersafari bertemu Prabowo Subianto, Wiranto, sampai Airlangga Hartarto.

Dari banyaknya pertemuan itu justru muncul indikasi bahwa Demokrat sedang mendorong terbentuknya poros tengah. Bahkan, AHY sendiri telah menyanggupi dirinya untuk menjadi capres alternatif saat bersafari di banyak daerah.

Ada sejumlah alasan yang sempat mengemuka, mengapa Demokrat kemungkinan tidak akan berlabuh ke poros Jokowi maupun Prabowo. Di sejumlah kesempatan, AHY mengatakan bahwa Demokrat ingin menjadi penyeimbang pemerintah-oposisi. Putra pertama Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu juga meyakini bahwa Demokrat punya kapasitas untuk membentuk poros ketiga.

Bagi masing-masing poros baik itu Jokowi maupun Prabowo, kehadiran poros baru ini bisa menjadi game changer. Hal ini juga membuat memori mengenai manuver Demokrat di Pilkada DKI 2017 bangkit kembali. Sekalipun tidak meraih kemenangan, Demokrat sukses memecah suara dan menjatuhkan petahana di akhir laga.

Ambisi Persatuan atau Partisan Semata?

Selama tiga tahun lebih, Demokrat konsisten menjadi partai penyeimbang, tidak oposisi dan tidak juga mendukung pemerintah. Sikap ini terus menerus ditunjukkan oleh seluruh elemen partai, baik melalui sikap SBY sebagai Ketua Umum, maupun fungsionaris partai lainnya. Persatuan adalah semangat yang selalu disampaikan oleh SBY.

Dalam banyak kesempatan, SBY berani mengambil langkah tengah—walaupun tidak terlalu signifikan kepada hasil keputusan, terutama karena lemahnya Demokrat di parlemen. Misalnya, saat Demokrat memilih mendukung Undang-Undang (UU) Ormas bersama partai-partai pendukung pemerintah, namun beberapa hari setelahnya malah mengajukan revisi UU tersebut bersama partai-partai oposisi.

SBY juga tanggap dalam merespon gelombang politik Islam yang tengah bangkit. Dalam safarinya ke Pondok Pesantren Daar El-Qolam Januari lalu, SBY sekali lagi mencoba menengahi polarisasi antara pemerintah dan umat Islam. SBY menyebut pemerintah harus berhati-hati dalam menangkap ulama, sekaligus mengimbau ulama untuk berceramah dengan sejuk. (Baca juga: Giliran Islam Dari Demokrat)

Dengan sikap-sikap seperti itu, Demokrat telah menjadi partai yang merekatkan perpecahan di negeri ini—walaupun efektivitas narasi Demokrat tentu masih dapat diperdebatkan.

Di samping itu, sikap ini juga membuat Demokrat menarik untuk dilirik menjadi koalisi di poros tengah. Seminggu terakhir, PAN dan PKB menjadi dua partai yang paling tertarik untuk bergabung. Kedua partai itu sepertinya punya ambisi yang tidak dapat mereka penuhi di dua poros lain.

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) misalnya, sudah memendam ambisi untuk menjadi capres sejak 2014 lalu. Namun pada saat itu terganjal adanya persoalan internal partai. (Baca juga: Cak Imin Jadi Wapres, Bisakah?)

Cak Imin sendiri sampai saat ini masih menunjukkan ambisinya untuk maju menjadi cawapres Jokowi. Namun, karena mendapatkan respon dingin dari Jokowi, PKB tidak ragu mengajukan nama Cak Imin ke Prabowo. Prabowo pun menyambut baik pendekatan Cak Imin ini. PKB semakin kentara “bermain dua kaki” menjelang Pemilu.

Sementara PAN, sepertinya punya motif dan ambisi yang agak berbeda dengan PKB. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan memang sempat menyebut diri tidak berambisi untuk mengejar tiket capres maupun cawapres—walaupun banyak pihak meyakini Zulkifli punya keinginan yang sebaliknya, karena besarnya dukungan kader PAN. Di beberapa kesempatan, Zulkifli menyatakan jabatan Ketua MPR yang diembannya adalah yang tertinggi di negara ini.

Ambisi PAN di poros ini, kemungkinan besar adalah mendekatkan diri pada Demokrat. Sejauh menjadi partai pendukung pemerintah, PAN memang malah terlihat lebih bermain di tengah, mirip-mirip dengan posisi Demokrat. Kedekatan hubungan Demokrat dengan PAN pun sudah terjalin cukup lama, sejak partai itu masih dipimpin Hatta Rajasa. (Baca juga: Politik Tengah Absolut Zulkifli Hasan)

Jika demikian, bagaimana prospek Demokrat bila benar-benar berkoalisi dengan PAN dan PKB? Jika dihitung secara matematis, poros ketiga ini telah mengantongi 27,86 persen kursi parlemen dan 26,81 persen suara sah nasional. Angka-angka tersebut memenuhi syarat minimum untuk mengusung pasangan capres-cawapres sendiri.

Belum lagi, bila sukses merangkul PAN dan PKB, maka Demokrat akan mampu meraih dukungan dari massa Islam, mengingat PAN dan PKB memiliki kombinasi basis akar rumput Muhammadiyah-NU.

Karenanya, poros baru ini punya dua keuntungan yakni dapat mencegah polarisasi politik secara nasional, serta dapat pula menjadi moda pemenuhan ambisi ketiga partai, dengan catatan bila mampu mengusung capres-cawapres alternatif yang punya daya jual tinggi.

Siapa Capres yang Cocok?

Tanpa mengabaikan Zulkifli, mayoritas pemberitaan yang muncul mengenai poros ini adalah akan diusungnya Cak Imin-AHY sebagai pasangan. Secara kasat mata, pasangan ini adalah kombinasi komplit kalangan militer dengan Islam.

Akan tetapi, kedua nama itu belum cukup menjanjikan bila diadu dengan Jokowi dan Prabowo. Politisi Demokrat Imelda Sari mengatakan, partainya masih mengkaji kemungkinan nama Cak Imin dan AHY untuk ditandemkan di 2019.

Bahkan, di internal koalisi sendiri pasti bakal ada perdebatan siapa bakal jadi capres dan siapa bakal jadi cawapres. Cak Imin lebih senior dari AHY, tapi AHY punya elektabilitas lebih baik dari Cak Imin.

Berturut-turut, AHY dan Cak Imin punya elektabilitas sebesar 1,5 persen dan 0,1 persen, menurut survei Poltracking. Sementara menurut survei Indo Barometer, AHY dan Cak Imin berturut-turut memiliki elektabilitas 3,3 persen dan 0,2 persen. Sementara Jokowi dan Prabowo punya elektabilitas hampir selalu di atas 20 persen.

Jika dibandingkan dengan Jokowi dan Prabowo, maka AHY dan Cak Imin tentu saja bagai melihat ke puncak Gunung Everest.

Karenanya, poros ini tentu harus punya nama dan daya saing untuk melawan Jokowi dan Prabowo.

Belakangan, terdengar nama dua orang tanpa partai yang bakal diusung oleh poros ini, yakni Jenderal Gatot Nurmantyo dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Kedua nama tersebut diungkapkan oleh politisi PAN Yandri Susanto. PAN adalah yang paling menyukai Gatot, mungkin karena sadar tidak ada sosok di internal partainya yang layak dijadikan cawapres.

Secara elektabilitas, keduanya jelas lebih baik daripada Zulkifli maupun Cak Imin. Gatot di beberapa survei bahkan punya elektabilitas lebih baik dari AHY. Menurut survei Median akhir Februari lalu, Gatot memiliki elektabilitas sebesar 5,5 persen, Anies dengan 4,5 persen, sementara AHY dengan 3,3 persen.

Tak hanya baik secara elektabilitas, nama Gatot juga menarik untuk poros ini karena kedekatan sang jenderal dengan massa Islam, yang tercermin sejak Aksi Bela Islam 212. Sejak momentum itu, Gatot menjadi populer di kalangan Islam.

Terlebih, belakangan ini nama Gatot seperti semakin ditinggalkan oleh poros Jokowi maupun Prabowo. Jokowi lebih aktif menjalankan komunikasi politik dengan partai-partai pengusungnya. Sementara Prabowo banyak diisukan dengan nama-nama seperti Gubernur Anies, Tutut Soeharto, bahkan Basuki Tjahja Purnama (Ahok).

Bila ingin menang, maka Gatot memang menjadi pilihan paling menarik untuk bakal poros ketiga ini. Sementara calon wakilnya, tinggal diperebutkan oleh Cak Imin ataupun AHY.

Poros ini tentu akan menjadi kuat dan mampu menandingi dominasi Jokowi dan Prabowo. Pertanyaannya, apakah mungkin terbentuk? (R17)

PinterPolitik.com

Demokrasi modern tak lagi hanya bersandar kepada kedaulatan pemilih dan stabilitas politik untuk menyelenggarakan Pemilu.

Saat ini, ancaman terhadap demokrasi ada pada kerentanan teknologi siber penyelenggaran Pemilu itu sendiri. Baik itu sistem pemungutan suaranya, maupun sistem kampanyenya. Negara yang stabil secara politik dan mampu menjalankan Pemilu berkala pun terancam gagal menjalankan Pemilu yang adil bila sistem siber mereka lemah.

Maka, jauh-jauh hari sebelum Pemilu di Indonesia, ancaman siber harus dipahami dan dicegah sedini mungkin. Sebelumnya, pinterpolitik.com telah dua kali mencurigai Rusia dan memaparkan kemungkinan adanya ancaman siber negara beruang merah tersebut, yang bakal datang ke Indonesia di tahun 2019.

Pertama, Rusia mungkin punya kepentingan yang besar di Indonesia dengan banyaknya proyek dan investasi mereka yang juga berkontribusi positif untuk perekonomian kedua negara. Fakta ini mengindikasikan bahwa Rusia sangat mungkin ingin punya pengaruh politik lebih besar di Indonesia, dengan mendukung salah satu kekuatan politik. (Baca juga: Intelijen Rusia Pembunuh Indonesia)

Kedua, adalah dengan melihat potensi-potensi awal celah keamanan siber Indonesia. Bila Rusia semakin dekat dalam hubungan bilateral, sangat mungkin intelijen mereka juga tengah mengagendakan “serangan bawah tanah”. Tak hanya potensi intelijen konvensional, potensi-potensi intelijen siber yang memungkinkan Rusia meretas sistem Pemilu Indonesia nanti, juga harus dicegah. (Baca juga: Jokowi Lawan Intelijen Rusia?)

Menariknya, Indonesia tidak sendiri. Serangan siber-politis Rusia nyatanya selalu punya benang merah dukungan dan metode dalam memenangkan calon-calon yang mereka sukai di banyak negara.

BREAKING: Special Counsel Mueller eyes CRIMINAL CHARGES against Russians who hacked & leaking emails designed to hurt Democrats in the 2016 election.#RussiaGate #HybridWar #CyberAttack #InformationWarfare #WikiLeaks https://t.co/axKkBFk3yn

— Defending Democracy (@DefendingDemo) March 1, 2018

Tangan Kotor Rusia di Kawasan Eropa

Rusia telah terbukti melakukan intervensi siber di banyak negara sejak tahun 2004. Setidaknya sudah ada 27 negara yang menjadi korban dari aksi Rusia tersebut. Sebarannya pun luas, mulai dari negara-negara Balkan, Eropa, bahkan Amerika Serikat (AS) dan Kanada. Pemilu menjadi titik paling krusial di mana Rusia seringkali masuk dan menjadi game-changer.

Pemilu terakhir terjadi akhir pekan lalu, di Italia, di mana kekuasaan legislatif dimenangkan oleh partai populis sayap kanan (konservatif-anti UE), Movimento Cinque Stelle (Gerakan Lima Bintang), dengan perolehan suara sebesar 32 persen. Partai politik tersebut menang pada debut Pemilu mereka di Italia, mengalahkan dominasi koalisi tengah-kanan dan kanan-jauh, petahana.

Kemenangan populisme konservatif di Italia ini sekali lagi membawa angin segar bagi kelompok-kelompok di negara Eropa yang tidak menyukai establishment Uni Eropa. Rusia, di sisi lain akan diuntungkan karena punya pengaruh lebih banyak lagi di Eropa.

Ya, Rusia adalah pihak yang amat dicurigai ikut campur dalam Pemilu di Italia. Dalam artikel Why Meddle in Italy’s Election? yang ditulis di The New York Times tergambar kecemasan negara-negara Barat bahwa Italia akan menjadi korban serangan siber Rusia yang selanjutnya.

Walaupun demikian, ikut campurnya Rusia di Italia belum bisa dibuktikan kebenarannya.

Sebelum Italia, telah ada empat negara besar lain yang dicampuri Pemilu-nya oleh Rusia, yakni AS, Belanda, Jerman, dan Perancis.

AS menjadi korban pertama yang menyeruak ke permukaan dan menghasilkan segunung kontroversi. CIA dan NSA sepakat bahwa Rusia telah meretas e-voting AS dan mengubah hasil Pemilu yang akhirnya memenangkan Donald Trump. Rusia menggunakan malware yang dimasukkan melalui aplikasi, ke dalam piranti pengguna hak suara Pemilu.

Seorang peretas Rusia yang telah tertangkap dalam kasus ini, bernama Konstantin Kozlovsky, memaparkan secara lebih detil bagaimana malware milik Rusia dapat masuk menembus pertahanan antivirus, yakni melalui sebuah aplikasi bernama LDCS atau podmena.

Tak hanya itu, Kozlovsky juga mengamini adanya mesin propaganda Rusia yang menyebar di media sosial. Bahkan, menurutnya, ada andil FSB (intelijen negara Rusia) dalam pembuatan isu dan penyebarannya di media-media sosial. Berita bohong soal keterkaitan Hillary Clinton dengan komunitas pedofilia adalah salah satu contoh yang paling dahsyat.

Bahkan, serangan pembocoran dokumen rahasia negara di surel pribadi Clinton, lima hari sebelum pemungutan suara pun disebut-sebut dilakukan oleh Rusia. Clinton mengakui, bahwa serangan tersebut sepenuhnya menjadi kambing hitam kekalahannya dari Trump.

Pada kasus ini, AS menjadi contoh komplit bagaimana serangan siber Rusia menyasar semua titik: banjir berita hoaks yang melemahkan Clinton, peretasan surel yang membongkar aib Clinton, sampai peretasan sistem ­e-voting­ yang sepenuhnya dapat menjungkirbalikkan dominasi Clinton di seluruh survei.

Lalu, bagaimana dengan negara-negara lain? Belanda, Perancis, dan Jerman yang menjalankan Pemilu di tahun 2017, sepertinya telah melakukan tindak preventif dengan berkaca pada kasus AS di tahun 2016. Pengaruh Rusia minim dalam Pemilu di ketiga negara tersebut.

Belanda misalnya, pada Pemilu Maret 2017 lalu, calon dari partai kanan, Geert Wilders kuat diterpa isu kedekatannya dengan Putin. Wilders dan Putin memang saling melemparkan pujian satu sama lain. Namun, “keikutsertaan” Rusia dalam Pemilu Belanda disebut-sebut hanya sebatas penyebaran berita bohong, yang nyatanya juga tak signifikan karena Wilders akhirnya kalah.

Sedikit berbeda dengan Perancis, di mana perang siber yang cukup dahsyat terjadi. Di Perancis, Rusia disebut-sebut mendukung Marine Le Pen, calon presiden sayap kanan. Keduanya juga sering terdengar saling memuji. Bahkan, Le Pen sempat menemui Putin selama masa kampanye.

Serangan hoaks yang sama kepada Emmanuel Macron, lawan Le Pen, lalu terjadi juga, salah satunya isu bahwa Macron adalah seorang homoseksual. Serangan peretasan pun terjadi, baik kepada surel pribadi Macron, maupun surel milik partainya, En Marche!, yang membongkar banyak “rahasia dapur” partai. Akan, tetapi serangan-serangan itu juga tidak cukup memenangkan Le Pen.

Sementara itu, Rusia mendukung calon yang lemah di Jerman, yaitu Sergei Tschernow. Partai sayap kanan pimpinannya adalah partai baru yang dibentuk di tahun 2016. Dan dengan bantuan dana dan kampanye dari Rusia, juga kampanye dan propaganda masif bahkan sampai ke radio-radio, Tschernow mampu memimpin partainya mendapatkan suara 13 persen.

Sebuah prestasi luar biasa untuk partai yang baru berumur dua tahun.

Apa benang merah yang dapat diambil dari ikut campur Rusia ini? Peristiwa-peristiwa tersebut boleh jadi menunjukkan bahwa si Beruang Merah akan memberikan dukungan secara terbuka maupun semi terbuka kepada sejumlah calon di beberapa negara, yang kesemuanya adalah populis sayap kanan. Putin mendukung kandidat-kandidat tersebut karena adanya dukungan mereka kepada Rusia sekaligus sifat kritis mereka kepada Uni Eropa.

Dan secara metode, Rusia memiliki banyak varian yang digunakan untuk memengaruhi Pemilu. Metode-metode tersebut dipilih tergantung dari kerentanan negara yang ingin mereka serang. Rusia tak hanya mampu meretas sistem Pemilu. Intelijen negara tersebut juga mampu “meretas proses Pemilu”, dalam arti menyebarkan propaganda dan berita hoaks yang supermasif untuk menggiring kesadaran para pemilih.

Ancaman untuk Indonesia

Dengan memerhatikan pola yang terjadi di atas, dapat tergambar bagaimana cara Rusia ikut campur pada kontes politik di banyak negara. Rusia akan menyerang negara yang lebih lemah darinya dan menjadikannya prioritas. Negara-negara Balkan seperti Estonia, Bulgaria, Moldova, dan Hungaria punya pemimpin negara yang dimenangkan oleh Rusia dan sukses menjadi koalisi Rusia.

Di sisi lain, Rusia menghadapi kegagalan di beberapa Pemilu terakhir, terutama di negara-negara Eropa Barat. Hal ini bisa disebabkan dua hal, yakni kesuksesan negara-negara tersebut memblokade serangan siber Rusia ke sistem ­e-voting mereka, atau karena masyarakat sendiri tidak mudah digiring dengan berita-berita hoaks.

Secara teknologi, Rusia hampir pasti mampu mengobrak-abrik negara manapun, oleh karena kedigdayaan kemampuan mereka. Tentu saja, Indonesia juga rentan dalam hal ini.

Namun, karena di Indonesia Pemilu masih dijalankan secara konvensional, yakni dengan pencoblosan surat suara, maka kemungkinan penggunaan malware yang dilakukan Rusia di AS tidak dapat terjadi. Pertahanan siber Indonesia hanya perlu dilakukan di pusat database Pemilu yang ada di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Rusia harus menyerang KPU dan Indonesia harus mampu memanfaatkan seluruh daya kontra-intelijen siber untuk melindungi lembaga tersebut.

Ini yang menjadi tantangan bagi seluruh kementerian terkait yang bekerja menangkal kemungkinan serangan ini. Menkopolhukam Wiranto, pada tahun 2016 telah menjanjikan adanya penguatan pertahanan siber di Indonesia, menyusul banyaknya berita-berita bohong dan malware internasional yang masuk ke Indonesia. Pada 2017, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menyebut bahwa pemerintah tengah melatih 100 tenaga ahli siber dan akan didayagunakan untuk menangkal ancaman perang siber.

Karenanya, efek nyata dari Rusia di Indonesia sebenarnya hanya terkait masifnya berita-berita bohong. Untuk faktor ini, kesuksesan Rusia akan tergantung daripada respon masyarakat yang terpapar informasi-informasi macam ini.

Bila masyarakat dapat termakan berita bohong begitu saja, katakanlah dengan menerima berita dari sumber tidak terpercaya dan tidak melakukan pengecekan silang, maka strategi pecah belah ala Rusia dapat terjadi. Secara sosial, Rusia akan mampu mengacak-acak masyarakat dengan penggiringan opini melalui berita bohong.

Sementara itu, bila melihat tren dukungan Rusia kepada calon populis kanan, adakah calon yang serupa di Indonesia?

Pinterpolitik.com pun sudah menduga adanya kemungkinan Prabowo Subianto akan menjadi kubu yang didukung oleh Rusia. Semua hal tersebut mungkin terjadi karena latar belakang kedekatan, kesamaan kepentingan, serta ideologi Prabowo itu sendiri. (Baca juga: Menuju Bangkitnya Fasisme Indonesia)

Jika demikian, apakah itu berarti masyarakat harus menghindari untuk memilih Prabowo? Tentu saja tidak. Bagaimanapun juga calon presiden diukur dari gagasan dan kapasitasnya. Pada saat yang sama, tangkal siapapun calon presiden yang menggunakan hoaks untuk menang—entah itu Prabowo, Jokowi, atau siapa saja.

Yang jelas, masyarakat patut mewaspadai, bahwa di mana pun juga, kontes demokrasi bernama Pemilu akan sangat mudah disusupi oleh kepentingan negara asing. (R17)