Pinterpolitik.com

Presiden Jokowi menunjuk Heru Winarko untuk menggantikan Budi Waseso (Buwas) sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN). Sebelumnya, Heru menjabat sebagai Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan korupsi (KPK).

BNN memiliki banyak pekerjaan rumah terkait peredaran narkoba di Indonesia. Berdasarkan data tahun 2016, jumlah narkoba yang masuk ke Indonesia berkisar 250 ton per tahun. Buwas juga menyatakan bahwa 70 persen narapidana di lembaga pemasyarakatan (lapas) merupakan terpidana kasus narkoba.

Peredaran narkoba yang begitu pesat mengakibatkan peningkatan jumlah pengguna barang haram tersebut. Indonesia tercatat memiliki sekitar 6 juta pengguna narkoba dengan 27 persen di antaranya merupakan mahasiswa dan pelajar.

Ini tentu menjadi permasalahan serius karena narkoba berpotensi merusak generasi muda Indonesia secara sistemik. Apalagi dengan adanya dugaan keterlibatan aparat penegak hukum yang membuat pemberantasan narkoba terasa semakin sulit dilakukan.

Bahkan peredaran narkoba juga tumbuh subur di dalam penjara, dengan sekitar 50-70 persen narapidananya menjadi pecandu narkoba.

Fakta yang terjadi di Indonesia terlihat berbanding terbalik dengan usaha Presiden Filipina Rodrigo Duterte, yang melakukan perang besar terhadap narkoba. Hampir 6.011 pengguna dan pengedar narkoba meninggal di Filipina antara 1 Juli 2016 hingga 24 Maret 2017 akibat aksi extra judicial killing (eksekusi di luar putusan pengadilan).

Aksi yang dilakukan Duterte mendapat banyak kecaman dari dunia internasional karena dianggap melanggar hak asasi manusia (HAM). Namun, Duterte mendapat dukungan besar dari masyarakat Filipina dalam memberantas narkoba.

Melihat parahnya masalah narkoba dalam negeri, apakah Indonesia perlu mengikuti jejak Filipina dalam memberantas narkoba? Akankah Heru Winarko membawa BNN lebih keras memerangi narkoba?

Belajar dari Duterte

Tindakan yang dilakukan oleh Duterte dalam pemberantasan narkoba di Filipina merupakan gebrakan besar. Hal tersebut melahirkan pro dan kontra di dalam maupun di luar negeri.

Pihak yang mendukung menganggap tindakan Duterte dilakukan karena kejahatan narkoba di Filipina semakin tidak terkendali. Maka dari itu perlu adanya tindakan strategis dalam memberantas narkoba “whatever it takes”.

Instruksi untuk membunuh pengguna dan bandar narkoba yang dikeluarkan oleh Duterte mendatangkan 6000 lebih korban jiwa. Sejak saat itu, setidaknya 700 ribu pengguna narkoba telah menyerahkan diri kepada pihak berwenang.

Duterte juga memberikan kesempatan kepada pecandu dalam memperbaiki kehidupannya. Ia menyediakan pusat rehabilitasi dan pelatihan keterampilan bagi pengguna narkoba. Tindakan Duterte didukung oleh masyarakat Filipina. Hasil polling menunjukkan 92 persen rakyat Filipina setuju pada tindakan tegas yang dilakukan Duterte terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika.

Sementara itu, pihak yang kontra menyatakan bahwa tindakan Duterte merupakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Apa yang dilakukan Duterte ini terkesan menunjukkan bahwa bukan hanya bandar, tetapi pencandu pun merupakan penjahat yang layak untuk dibunuh.

Uni Eropa menyatakan kebijakan “drug wars” di Filipina membuat persoalan HAM menjadi sangat buruk. Amerika Serikat dan Uni Eropa mengecam tindakan tersebut sebagai bentuk pemerintahan otoriter.

Hal yang dilakukan Duterte bukanlah tanpa alasan. Ia melihat bahwa narkoba membawa dampak buruk terhadap perkembangan Filipina, apalagi dampaknya yang merusak generasi muda. Pecandu narkoba di Filipina berjumlah 1,8 juta orang pada 2015 dari total jumlah penduduk negara itu yang mencapai 100 juta jiwa. Sementara itu, ada 4,8 juta orang berumur 10-69 tahun yang menggunakan narkoba setidaknya sekali seumur hidupnya.

Jika dibandingkan, 6 juta pecandu di Indonesia jelas lebih banyak daripada Filipina. Apalagi data tersebut belum termasuk pengguna narkoba yang masih mencoba-coba. Jika dihitung berdasarkan jumlah penduduk, maka rasio pengguna narkoba di Indonesia ada di angka 2,4 persen, sementara Filipina di angka 1,8 persen pengguna.

Artinya fenomena narkoba di Indonesia lebih parah dibandingkan dengan Filipina. Jika demikian, mengapa Indonesia tidak menerapkan kebijakan yang sama dengan Filipina?

Indonesia Surga Narkoba

Tindakan yang dilakukan oleh Duterte sesuai dengan pemikiran Michel Foucault tentang “spectacle of the scaffold” yang ditulis oleh Danilo Andres pada Journal of Current Southeast Asian Affairs. Konsep tersebut menyatakan bahwa kekerasan yang dilakukan oleh penguasa kepada penjahat, seperti menyiksa dan membunuh di depan umum merupakan simbolisasi politik dalam menjaga kedaulatan kekuasaannya.

Hal tersebut sama dengan apa yang terjadi di Eropa pada awal modernisasi, dimana aksi mempermalukan, menyiksa dan membunuh kriminal untuk mengaku bersalah di depan umum lumrah dilakukan. Hal ini merupakan cara terbaik penguasa dalam meraih kekuatan politik dari masyarakat.

Cara tersebut merupakan pesan tersirat kepada masyarakat bahwa apabila mereka melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh penjahat, maka akan dihukum dengan cara yang sama oleh penguasa.

Dalam hal perang terhadap narkoba, jelas Duterte berhasil menggunakan konsep tersebut. Persoalannya adalah apakah hal serupa bisa pula dilakukan di Indonesia?

Pertanyaan terkait apakah heru akan berani mengikuti langkah Duterte mungkin akan jadi pertanyaan tantangan bagi Heru Winarko.

Maraknya peredaran narkoba menjelaskan bahwa Indonesia merupakan pasar yang menjanjikan. Permintaan tinggi dari dalam negeri membuat bandar narkoba melakukan seribu satu cara untuk mengedarkan barang haram tersebut, termasuk dengan menyogok “aparat penegak hukum”.

Freddy Budiman merupakan salah satu contoh gembong narkoba yang memiliki kedekatan dengan sejumlah aparat penegak hukum. Freddy ditangkap atas tuduhan impor satu juta butir ekstasi ke Indonesia pada 2012. Ia juga sempat mengatakan bahwa selama berkiprah sebagai gembong narkoba, dirinya pernah mendapat bantuan dari seorang jenderal TNI bintang dua dalam mendistribusikan narkoba dari Medan ke Jakarta.

Freddy juga mengaku memberikan uang kepada personel BNN sebanyak Rp 450 miliar dan Rp 90 miliar ke sejumlah pejabat tertentu di Polri. Hal ini menjadi ironi ketika pemberantasan narkoba justru menjadi tumpul di ranah penegak hukum.

Bahkan, pada kesempatan wawancara di sebuah acara televisi, ada bandar narkoba yang mengaku kepentingan terkait narkoba bahkan telah masuk juga ke “istana”. Apakah itu berarti pemerintah juga terlibat? Perlu penelusuran yang lebih mendalam untuk membahas hal ini.

Yang jelas, Indonesia dan Filipina memiliki kesamaan dalam pemberantasan narkoba, terutama terkait penegak hukum yang ikut mengambil keuntungan dari masalah ini. Kondisi tersebut berubah ketika Duterte menjabat. Pecandu dan pengedar narkoba diberantas dengan berbagai cara.

Hasilnya? Jumlah pecandu dan pengedar narkoba di Filipina memang menurun, namun menghadirkan permasalahan baru, seperti korban salah tembak, menimbulkan keresahan masyarakat, hingga dugaan bahwa Duterte menggunakan narkoba untuk menghabisi lawan-lawan politiknya.

Terpilihnya Heru sebagai Kepala BNN juga menimbulkan berbagai praduga. Apalagi Heru pernah menjadi bawahan langsung Buwas di Badan Reserse Kriminal (Bareskrim), sehingga menimbulkan dugaan adanya kedekatan di antara keduanya.

Hubungan Heru dan Buwas tentu menimbulkan pertanyaan, apakah mungkin pemberantasan narkoba dapat digalakkan? Jika Heru adalah “orang lama”, maka sangat mungkin kebijakannya tidak jauh berbeda dari Buwas – yang nyatanya lebih sering “koboi-koboian” dan menarik pemberitaan ketimbang menyelesaikan masalah sampai ke akarnya.

Selain itu, banyak pertanyaan yang berseliweran di sana sini terkait ke mana uang dan barang sitaan hasil operasi penangkapan yang dilakukan oleh BNN. Selentingan yang bermunculan juga menyebutkan bahwa ada dugaan uang dan barang sitaan justru disalahgunakan oleh aparat.

Apa benar demikian? Buwas sendiri pernah menyatakan bahwa uang dan barang sitaan dari kasus narkoba digunakan untuk membiayai operasional BNN dan narkoba yang disita kemudian dibakar. Namun, apakah barang haram tersebut dimusnahkan seluruhnya? Tidak ada yang tahu pasti.

Yang jelas, fenomena BNN dan narkoba menjadi hal menarik ketika dinamika di dalamnya menimbulkan konflik kepentingan. Pada akhirnya, apakah Heru benar-benar mewakili orang lama atau membawa semangat baru akan dinilai dari bagaimana kinerjanya. Menarik untuk ditunggu. (L15)

Pinterpolitik.com

Kunjungan Lagarde ke Indonesia disambut hangat oleh Presiden Jokowi dan jajarannya. Kehangatan tersebut digambarkan dengan ajakan Jokowi terhadap Legarde untuk “blusukan” ke Tanah Abang.

Pada saat “blusukan” Lagarde tertarik untuk berkunjung ke sebuah toko dan membeli baju koko sebagai oleh-oleh untuk suami tercinta. Kunjungan Legarde tidak berhenti di situ, namun juga membahas perkembangan perekonomian global.

Jokowi dan Lagarde membahas mengenai pagelaran IMF-World Bank Annual Meeting 2018 di Bali yang rencananya akan diselenggarakan pada Oktober 2018 mendatang, perekonomian global dan mata uang digital. Hal ini dilakukan dalam menjaga hubungan baik antara Indonesia dengan IMF.

Indonesia dan IMF telah menjalin hubungan sejak 1988. Hubungan kerjasama tersebut memburuk ketika krisis ekonomi melanda Indonesia pada 1997. Soeharto terpaksa menandatangani kesepakatan intervensi IMF dalam upaya memperbaiki keadaan ekonomi.

Intervensi yang dilakukan oleh IMF ternyata memperburuk keadaan ekonomi Indonesia yang menyebabkan demontrasi besar di 1998 dan mengakhiri kekuasaan Soeharto. Momen tersebut membuat Indonesia memiliki pengalaman buruk dengan IMF. Belakangan, kebijakan neoliberal IMF juga dinilai memperbesar ketimpangan sosial masyarakat Indonesia.

Jika demikian, lalu motif apa yang melatarbelakangi kunjungan IMF dan kembalinya romantisme lembaga tersebut dengan Indonesia?

Intervensi IMF di Indonesia

Pemerintahan Orde Baru banyak melakukan kerjasama terhadap lembaga asing sebagai upaya peningkatan ekonomi. Hal ini secara langsung berdampak positif pada pembangunan Indonesia yang sempat disebut sebagai “Macan Asia”.

Di sisi lain, pembangunan yang signifikan era Orde Baru menyisakan banyak permasalahan sistemik. Seperti pembangunan yang sentralistik, melonjaknya hutang Indonesia, serta korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang merajalela.

Permasalahan tersebut mengintai seperti bom waktu dan siap untuk meledak sewaktu-waktu. Orde Baru yang bertahan selama 32 tahun akhirnya hancur ketika krisis ekonomi melanda di tahun 1997. Nilai tukar rupiah terhadap dollar terpuruk dari Rp 2 ribu menuju Rp16 ribu per dollar Amerika Serikat (AS).

Untuk mengatasi dampak ekonomi yang lebih buruk, pada 31 Oktober 1997, Soeharto menandatangani paket bantuan senilai US$ 23 miliar dari IMF. Paket tersebut memaksa Indonesia untuk menerapkan structural adjustment program (SAP) dari IMF. IMF juga menjanjikan bantuan dana dari Jepang dan Singapura kepada Indonesia.

Pada 15 Januari, Indonesia melakukan deregulasi termasuk di antaranya pencabutan monopoli Badan Urusan Logistik (Bulog), privatisasi BUMN, penghapusan retribusi, membuat konsesi perpanjangan subsidi pangan dan bahan bakar, serta melikuidasi bank bermasalah.

Kebijakan SAP dari IMF ternyata tidak memperbaiki krisis melainkan memperburuk keadaan. Harga kebutuhan pokok dan bahan bakar semakin melonjak yang pada akhirnya menimbulkan kerusuhan di berbagai daerah di Indonesia.

Soeharto akhirnya dipaksa turun melepaskan tampuk kekuasaan yang dipegangnya selama 32 tahun. IMF dan kroni-kroni Seoharto menjadi pihak yang bertanggung jawab atas krisis ekonomi dan kerusuhan Mei 1998 di Indonesia.

Pada era B.J Habibie, Presiden AS Bill Clinton memotong bantuan militer untuk Indonesia. Hal tersebut membuat IMF bereaksi serupa dalam menunda pinjaman setelah terjadi kekerasan pasca referendum di Timor Timur.

Bantuan tersebut merupakan sisa bantuan dari paket kebijakan SAP dari IMF yang belum diberikan kepada Indonesia. Reaksi yang diberikan oleh Clinton secara langsung mempengaruhi IMF dikarenakan AS merupakan penyumbang dana utama IMF.

Hubungan IMF dan Indonesia di era Gus Dur juga semakin memburuk ketika dirinya menolak resep ekonomi IMF. IMF menunda pencairan dana akibat belum tuntasnya revisi sejumlah UU tentang bank sentral, otonomi daerah, serta revisi APBN 2001.

Pada 23 Juli 2001, Gus Dur dilengserkan dan Megawati Sukarnoputri dilantik sebagai Presiden. Megawati mencapai kesepakatan dengan IMF untuk memulai kembali pinjaman US$ 5 miliar yang sebelumnya ditunda.

Utang kepada IMF tersebut baru dilunasi pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Awalnya, sisa cicilan utang Indonesia ke IMF dijadwalkan jatuh tempo pada 2010 senilai total US$ 7,5 miliar. Namun, karena perekonomian Indonesia terus membaik, pemerintah dan Bank Indonesia (BI) memutuskan mempercepat pelunasan utang pada tahun 2006. Sejak saat itu Indonesia tidak lagi berhutang kepada IMF namun tetap menjadi negara anggota.

Hal tersebut menjadi salah satu klaim keberhasilan SBY dalam mengatasi permasalahan ekonomi. Ratio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di pemerintahan SBY juga turun drastis dari tahun 2005 yang sekitar 47,3 persen menjadi 24,7 persen di tahun 2014.

Namun, rekam jejak IMF dalam membantu negara yang terkena krisis ekonomi tetap dianggap “malpraktik”, seperti halnya yang terjadi di Thailand, Argentina, Yunani dan Venezuela. Perekonomian menjadi hancur karena menerapkan kebijakan SAP yang penuh dengan kepentingan.

Lalu, untuk apa lembaga ini kembali ke Indonesia?

Pemerintah Jokowi Rindu IMF?

Faktanya, pemerintahan Jokowi memberikan dampak besar dalam peningkatan utang Indonesia. Maraknya pembangunan infrastruktur dalam melakukan pemerataan pembangunan menjadi klaim justifikasi atas tingginya hutang Indonesia.

Selama 3 tahun pemerintahan Jokowi, utang Indonesia bertambah Rp 1.062 triliun. Rinciannya pada 2015 bertambah Rp 556,3 triliun dan pada 2016 bertambah Rp 320,3 triliun, lalu pada 2017 penambahan utang tersebut mencapai Rp 379,5 triliun. Hal tersebut membuat total utang Indonesia menjadi Rp 3.886 triliun.

Walaupun memang Indonesia tidak berhutang kepada IMF, namun banyak lembaga bantuan asing yang bekerja sama dan memberikan pinjaman kepada Indonesia, seperti halnya World Bank, Asian Development Bank (ADB) dan Islamic Development Bank (IDB).

Pembangunan infrastruktur pada pemerintahan Jokowi memberikan beban besar terhadap hutang Indonesia. Ratio hutang Indonesia terhadap PDB meningkat semenjak pemerintah Jokowi, pada tahun 2017 berkisar 28,9 persen, naik 4 persen dibandingkan tahun terakhir pemerintahan SBY.

Kedatangan IMF ke Indonesia dinilai bersamaan dengan jatuh temponya pembayaran utang Indonesia yang mencapai Rp 810 triliun. Selain itu, dari total kredit perbankan di Indonesia, ada 8 persen yang macet. Defisit APBN 2017 juga mencapai Rp 320 triliun.

Hal ini menimbulkan berbagai tanda tanya terkait kedekatan yang tengah dibangun Indonesia dan IMF. Apakah pemerintahan Jokowi sedang berniat meminjam dana dari lembaga ini untuk melunasi utang-utang yang jatuh tempo?

Selain itu, beberapa dugaan menyebutkan bahwa IMF sedang melakukan ekspansi kekuatannya di Asia terlebih dengan berdirinya Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) dari Tiongkok sejak tahun 2016. AIIB disebut-sebut sebagai lembaga yang didirikan untuk menyaingi IMF dan World Bank.

Raghuram Rajan, Ketua Reserve Bank of India menyebutkan setidaknya ada tiga latar belakang IMF membangun kedekatan dengan Asia terutama dalam mengantisipasi kekuatan Tiongkok dan India.

Pertama, setelah krisis keuangan Asia 1998, IMF dan World Bank memberi saran terhadap negara yang mengalami krisis untuk menerapkan kebijakan SAP. Namun, pada krisis ekonomi di tahun 2008, AS dan Eropa tidak melaksanakan kebijakan SAP yang seharusnya digunakan sebagai solusi. Hal ini membentuk trust issue negara anggota terhadap IMF dan World Bank.

Kedua, negara berkembang menginginkan agar IMF dan World Bank lebih responsif terhadap kebutuhan negara yang mengalami krisis dan mempercepat reformasi yang mengurangi ketidaksetaraan global.

Ketiga, negara-negara berkembang ingin meraih bagian yang lebih besar di IMF dan World Bank. Apalagi perkembangan ekonomi Tiongkok dan India sudah lebih besar dari Amerika dan secara tidak langsung hal tersebut mengancam kepentingan IMF dan World Bank.

Pengaruh Tiongkok dengan AIIB menjadi ancaman nyata bagi IMF, World Bank dan ADB. Konsentrasi kebijakan ekonomi global yang dipegang oleh AS ternyata menimbulkan berbagai permasalahan moneter.

Apalagi pendana utama AIIB adalah Tiongkok dan Rusia, di mana dua negara tersebut memiliki tendensi untuk menjadi economic global power menggantikan AS dan Eropa. AIIB yang fokus dalam bidang infrastruktur tentu menjadi pilihan pemberi pinjaman yang menarik bagi negara berkembang seperti Indonesia.

Keikutsertaan Jokowi mewakili Indonesia di AIIB juga menarik. Indonesia menduduki posisi ke-8 sebagai pemegang hak suara dengan presentase sebesar 3,26 persen. Bahkan, Indonesia adalah negara di Asia Tenggara yang memegang hak suara terbesar – hal yang tentu saja bisa dimanfaatkan untuk kepentingan Jokowi membangun infrastruktur.

Indonesia juga tampak antusias di  AIIB. Jika dilihat dari segi peluang, Indonesia hampir tak memiliki kekuatan dalam segi pengambilan keputusan di IMF dan Bank Dunia karena hanya memiliki hak suara sebesar 0,95 persen.

Sangat mungkin IMF sedang berupaya untuk menarik simpati Indonesia untuk kembali menjadikannya sebagai mitra pemberi pinjaman, terutama untuk proyek-proyek infrastruktur. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memproyeksikan biaya pembangunan infrastruktur hingga 2019 mencapai Rp 5.519 triliun. Sementara, APBN hanya menutupi 40 persen dari kebutuhan itu.

AIIB pun belum cukup kuat untuk memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur Indonesia dengan anggaran yang demikian besar. Maka dari itu, hal ini mungkin menjadi motif yang paling masuk akal kenapa IMF mendekati Indonesia. Pada saat yang sama kepentingan untuk membendung pengaruh Tiongkok juga akan terlaksana.

Dengan utang-utang yang jatuh tempo dan anggaran pembangunan yang sangat besar, akankah Jokowi tertarik untuk kembali melakukan pinjaman dari lembaga ini? Menarik untuk ditunggu. (L15)

Pinterpolitik.com

Novel merupakan seorang penyidik KPK yang menjadi korban pernyiraman air keras oleh orang tidak dikenal pada 11 April 2017. Hal tersebut diduga akibat kasus korupsi yang tengah ditangani oleh dirinya, salah satunya tentu saja terkait mega korupsi e-KTP.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memang telah menginstruksikan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian untuk mengusut kasus tersebut. Namun, selama 317 hari polisi tak kunjung berhasil menemukan pelaku penyerangan terhadap Novel.

Fenomena tersebut membuat sebagian pihak mendorong Jokowi untuk membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) dalam menyelesaikan kasus Novel karena kepolisian dianggap tidak mampu mengungkap kasus ini.

Namun, sebagian pihak menilai pembentukan TGPF pada kasus Novel akan berakhir seperti Tim Pencari Fakta (TPF) untuk kasus pegiat Hak Asasi Manusia (HAM) Munir Said Thalib. Munir merupakan pejuang HAM yang dibunuh dengan menggunakan senyawa arsenik dalam penerbangannya ke Belanda.

Faktanya, TPF kasus Munir tidak mampu menemukan titik terang, termasuk untuk mengungkap pihak-pihak yang menjadi dalang kasus tersebut karena diduga ada keterlibatan “penguasa” di belakangnya. Akankah hal yang sama juga terjadi pada TGPF Novel Baswedan?

TGPF untuk Novel?

Pembentukan TGPF Novel dilatarbelakangi oleh UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM yang menjadi salah satu tonggak reformasi di Indonesia.  Kasus yang ditangani oleh TGPF terdiri dari kasus luar biasa, misalnya pelanggaran HAM, dan melibatkan tim ahli dalam proses penyelidikannya. Selain kasus Munir, kasus lain yang pernah melibatkan TGPF  adalah kerusuhan 1998.

TGPF dapat dibentuk oleh beberapa lembaga, misalnya Komnas HAM, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Presiden dan lembaga lainnya yang memiliki fungsi dan tugas berkaitan dengan persoalan yang sedang diselidiki.

Dalam kasus Novel, mandeknya penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian tentu menimbulkan banyak  pertanyaan terhadap institusi ini. Pasalnya, kasus tersebut sudah berlangsung selama 317 hari atau lebih dari 10 bulan terhitung sejak awal kejadian penyiraman menimpa Novel.

Bila melihat kemampuan lembaga profesional seperti kepolisian, sulit dibayangkan apabila lembaga tersebut tidak bisa menangani kasus Novel dalam kurun waktu itu. Kasus seperti terorisme atau penculikan dengan modal rekaman CCTV saja bisa diselesaikan dalam waktu singkat, seharusnya ada perkembangan berarti untuk kasus Novel ini.

Ada apa dengan kasus yang menimpa salah satu penyidik terbaik KPK ini? Pertanyaan tersebut langsung dijawab oleh Novel pada sebuah acara di stasiun televisi nasional. Novel menyatakan bahwa dirinya pesimis polisi berani menuntaskan kasusnya.

Pernyataan tersebut didukung oleh dugaan Taufik Baswedan yang adalah kakak kandung Novel. Ia menilai ada keganjilan dalam proses penyelidikan pihak kepolisian. Taufik menduga ada keterlibatan jenderal polisi dalam kasus penyiraman air keras terhadap Novel. Novel sendiri akan membeberkan keterlibatan pihak tersebut apabila TGPF telah dibentuk.

Tetapi siapa sebetulnya jenderal yang disebut-sebut itu? Yang jelas, banyak pihak yang mengaitkan kasus yang terjadi pada Novel dengan persoalan “cicak versus buaya” pada tahun 2015. Saat itu, KPK menetapkan Jenderal Budi Gunawan (BG) sebagai tersangka korupsi, sehingga membuat mantan ajudan Megawati Soekarnoputri itu gagal menjadi Kapolri.

Buntutnya, setelah BG ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, yang terjadi adalah apa yang oleh banyak pihak disebut sebagai “kriminialisasi” terhadap pimpinan KPK. Ketua KPK Abraham Samad dan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto segera dinonaktifkan dari jabatannya setelah ditetapkan sebagai tersangka untuk kasus-kasus yang dituduhkan pada keduanya.

Adapun Novel juga sempat dijadikan tersangka untuk kasus dugaan penganiayaan dan kepemilikan senjata api yang membuat dirinya juga sempat ditahan. Presiden Jokowi sempat menegur BG yang saat itu menjabat sebagai Wakapolri dan memerintahkan pembebasan Novel. Jika demikian, apakah mungkin kasus inilah yang masih menjadi sisa perseteruan Novel dan Polri?

Kritik Membunuh Munir

Fenomena yang terjadi terhadap Novel dianggap memilki kesamaan dengan tragedi berdarah yang menimpa Munir. Walaupun konteks perjuangan kedua aktivis ini berbeda, namun keduanya memiliki nilai perjuangan yang sama serta sama-sama dibuatkan TGPF – jika kasus TGPF untuk Novel ini jadi dibentuk.

Kematian Munir, memukul banyak pihak terutama aktivis pegiat HAM. Munir dibunuh dengan menggunakan senyawa arsenik yang dicampurkan ke dalam minumannya ketika sedang dalam perjalanan menuju Amsterdam dengan menggunakan pesawat Garuda Indonesia pada 7 September 2004.

Munir dikenal sebagai aktivis yang kerap mengkritik militer terkait berbagai pelanggaran HAM. Hal tersebut membuat beberapa “pihak” disebut-sebut melakukan konspirasi untuk membunuhnya. Badan Intelejen Negara (BIN) disebut-sebut sebagai lembaga yang paling bertanggung jawab atas kematian munir. Akan tetapi hal tersebut dibantah keras oleh Mantan Kepala BIN Hendropriyono.

Sementara itu, Pollycarpus Budihari pilot Garuda yang didakwa membunuh Munir, diduga merupakan anggota BIN. Pollycarpus juga merasa bukan sebagai sosok yang bertanggung jawab atas kematian Munir, sehingga menimbulkan dugaan adanya pihak berkuasa yang ikut andil dalam kasus ini.

Karena pengusustan kasus tersebut tidak jelas, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menginisiasi pembentukan TPF yang nyatanya juga tidak berhasil dalam mengungkap dalang pembunuhan Munir. Hal tersebut dibuktikan dengan mandeknya perjalanan TGPF dan dugaan yang hanya mengarah ke Pollycarpus seorang.

Pollycarpus diduga hanya digunakan sebagai boneka oleh dalang pembunuhan Munir. Di sisi lain, pemerintah dinilai tidak konsisten dalam menyelesaikan kasus Munir. Oleh karena itu, tidak heran banyak pihak yang menduga tidak efektifnya TPF pada kasus yang Munir akan terulang pada kasus Novel.

Fenomena yang terjadi pada Novel dan Munir diduga merupakan bentuk kekerasan yang dilakukan oleh kelompok yang memiliki kekuasaan. Menurut sosiolog Max Weber kekuasaan manusia atas manusia lain berlandaskan pada instrumen legitimasi, yakni kekerasan. Oleh sebab itu, Weber menggunakan pendekatan lain untuk mendefinisikan kekuasaan sebagai suatu kemungkinan yang memberdayakan kehendak seseorang, dalam bentuk tindak kekerasan terhadap pihak lain.

Konsep kekuasaan yang dikembangkan oleh Weber, tidak jauh berbeda dengan pemikiran Machiavelli yang menyatakan bahwa yang baik adalah apa saja yang dapat memperkuat kekuasaan pemimpin, tindakan apapun yang mengarah pada tujuan tersebut harus dibenarkan.

Maka dari itu aktivis seperti Novel dan Munir bisa didefinisikan sebagai ancaman dalam mempertahankan kekuasaan, sehingga eksistensinya perlu dihilangkan. Maka, pada titik ini kekerasan dapat dibenarkan dalam prosesnya dari sudut pandang para penguasa tersebut.

Fenomena yang terjadi pada Novel dan Munir menjelaskan, bahwa negara tidak mampu menjamin keamanan dan kebebasan berpendapat masyarakat. Selain itu, ini menunjukkan bahwa penegakan hukum masih tunduk pada kepentingan orang kelompok atau orang tertentu yang punya akses terhadap kekuasaan.

Teror di Lingkaran Aktivis

Pembentukan TGPF perlu untuk dilaksanakan dengan tetap mendorong konsitensi pemerintah untuk menguak fakta dalam kasus Novel ini. Apabila tidak dibarengi dengan semangat tersebut, maka bisa jadi TGPF akan hanya menemukan jalan buntu.

Kekuatan politis Presiden juga sangat dibutuhkan dalam menyelesaikan kasus penyiraman air keras terhadap Novel. Jokowi diharapkan dapat dengan tegas mendorong pengungkapan kasus tersebut sebagai komitmen pemberantasan korupsi. Bagaimanapun juga penyerangan terhadap Novel adalah serangan terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

TGPF merupakan solusi dalam menguak berbagi misteri kasus luar biasa seperti pelanggaran HAM, maka membutuhkan dukungan semua stakeholder. Jalan buntu yang dialami pada kasus Munir jangan sampai terjadi terhadap korban lainnya.

Terkait persoalan ini, beberapa pihak menyebut nilai keamanan dan kebebasan berpendapat aktivis di Indonesia sangat buruk, terutama dengan jumlah aktivis yang sering mendapat teror.  Hal ini tentu memprihatinkan, karena bagaimana pun aktivis berperan dalam menyuarakan kepentingan masyarakat yang seringkali hanya menjadi angin lalu bagi penguasa.

Yang jelas, kasus ini memiliki dimensi politik yang luas dan akan mempengaruh peta politik dan kekuasaan di tingkat nasional. Menarik untuk ditunggu, apakah TGPF Novel akan bernasib sama seperti TPF Munir. (L15)

PinterPolitik.com

Pernyataan tersebut menarik terutama ketika melihat hubungan pondok pesantren dengan politik yang sering kali terjadi di Indonesia. Untuk konteks Jabar, hal ini sangat beralasan, mengingat provinsi ini memiliki 12.000 pondok pesantren atau yang terbanyak di Indonesia, demikian klaim sang Gubernur Ahmad Heryawan.

Karena posisi politik pondok pesantren yang demikian, kesempatan tidak disia-siakan oleh para pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jabar yang melihat hal tersebut sebagai cara untuk memikat kalangan santri dan ulama. Apalagi jika melihat karakter masyarakat Jabar yang tradisional dan agamis serta masih memandang pesantren sebagai patokan pandangan politik, strategi politik semacam ini sangat diperlukan untuk memenangkan dukungan.

Adapun Pilgub Jabar 2018 akan mempertemukan empat pasangan, yaitu Deddy Mizwar dan Dedi Mulyadi yang diusung Golkar dan Demokrat, Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul yang diusung Nasdem, PPP, PKB, dan Hanura, Sudrajat dan Ahmad Syaikhu akan diusung oleh Gerindra, PKS, dan PAN, serta TB Hasanuddin dan Anton Charliyan yang diusung oleh PDIP.

Dari keempat pasangan tersebut, pasangan Ridwan-Uu dan Sudrajat-Syaikhu merupakan dua pasang calon yang didukung oleh partai-partai Islam di belakangnya. Sementara, bila meninjau Pilgub Jabar 2013, Deddy Mizwar juga masih punya basis dukungan kelompok agamis, terutama karena pernah didukung oleh koalisi partai-partai Islam, serta citranya yang lekat kelompok Islam.

Fenomena tersebut membuat pertarungan perebutan suara pesantren yang adalah basis agama Islam menjadi ajang pemenangan dukungan politis, sekalipun pada saat yang sama independensi pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan juga sering dipertanyakan. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) pun sudah mengeluarkan larangan bagi pasangan calon untuk berkampanye di pondok pesantren.

Jika demikian, seberapa besar sebenarnya signifikansi pondok pesantren terhadap pemilihan kepala daerah, terutama di Jabar?

Pesantren, Jaminan Menang Pilkada?

Mengapa pesantren? Faktanya, pesantren memainkan peran politik yang besar karena sering menjadi kiblat masyarakat untuk menentukan pilihan politik, termasuk memilih pemimpin. Selain itu, di pesantren ada para Kiai yang dianggap sebagai patokan bagi kaum Muslim.

Masyarakat Jabar yang terkenal Islami tidak lepas dari peran ulama atau kiai sebagai pemuka agama. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa peran tokoh ulama menjadi role model bagi santri dan masyarakat. Fenomena ini hampir mutlak terjadi di berbagai pondok pesantren karena dianggap sebagai salah satu pertanda hormat dan menghargai pilihan ulama sebagai pilihan yang tepat.

Dalam konteks Pilkada Jabar, hal ini bisa dilihat di beberapa wilayah. Di Tasikmalaya misalnya, pimpinan pondok pesantren Cipasung KH Abun Bunyamin Ilyas Ruhiyat disebut-sebut mendukung pasangan Ridwan-Uu. Ini juga menjadi salah satu penanda bahwa Tasikmalaya menjadi salah satu basis suara pasangan ini, mengingat Uu saat ini menjabat sebagai Bupati di daerah tersebut. Hal yang sama juga bisa dilihat pada pimpinan pondok pesantren Raudhatul Hasanah Kiai Mu’min atau Kiai “Maung” di Subang yang sangat mengapresiasi inisiatif pemembentukan tim Kordinator Kecamatan, untuk mendukung pemenangan Ridwan-Uu di Pilgub Jabar.

Hal yang berbeda tampak pada pasangan Hasanuddin-Anton yang mengundang para ulama besar untuk datang ke posko pemenangannya. Apalagi mereka berjanji memberikan dana Rp 1 triliun kepada pondok pesantren apabila terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar. Mereka juga melakukan sosialisasi ke berbagai pondok pesantren di Tasikmalaya, Cirebon, Pangandaran, Ciamis, Garut, Majalengka serta Bandung. Salah satunya mengunjungi pesantren Ma’baul Ulum di Purwakarta yang dipimpinan oleh KH. Anhar.

Motif yang dilakukan oleh pasangan ini mungkin saja dikarenakan hasil survei tingkat elektabilitas mereka yang tidak menggembirakan. Berdasarkan survei Indo Barometer elektabilitas pasangan Hasanuddin-Anton hanya mencapai 1 persen. Bandingkan dengan Ridwan-Uu dengan 44,8 persen dan Deddy-Dedi dengan 27,9 persen. Elektabilitas Hasanuddin-Anton hanya lebih baik dari pasangan Sudrajat-Syaikhu yang hanya meraih 0,9 persen. Selain itu, PDIP sebagai partai pendukung Hasanuddin-Anton juga dituduh anti Islam dan dijuluki sebagai “partai penista agama”.

Lain lagi dengan pasangan Sudrajat-Syaikhu yang tidak ingin ketinggalan. Mereka juga melakukan pertemuan dengan berbagai ulama besar yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Di antara deretan ulama besar yang hadir, ada Ustadz Arifin Ilham yang memiliki majelis dan pesantren di daerah Sentul dan Kiai Husni Tamrin yang memiliki SMA Insan Kamil yang merupakan perpaduan pesantren dengan sekolah formal dengan lebih modern di Bogor. Jelas, bahwa Sudrajat-Syaikhu juga sedang mengupayakan dukungan dari pesantren.

Bagaimana dengan pasangan Deddy-Dedi? Keduanya belum terlihat melakukan manuver dalam menggenjot suara dan mencari dukungan politik di pondok pesantren. Walaupun banyak yang menilai keduanya kalah start, namun boleh jadi ini juga merupakan sebuah strategi. Sekalipun didukung oleh partai nasionalis, nyatanya Deddy Mizwar punya kedekatan yang cukup kuat dengan kelompok ulama. Selain itu, walaupun nasionalis, Partai Demokrat yang mendukungnya juga masih memiliki kekuatan politik di kalangan ulama berbekal pengaruh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Jika demikian, siapa yang akan memenangkan kekuatan politik pesantren kali ini?

Kemesraan Pesantren dengan Kampanye Politik

Hubungan yang tercipta antara pondok pesantren dengan politik menjadi hal yang menarik karena selalu dipenuhi pro dan kontra dalam praktiknya. Entitas pondok pesantren sebagai tempat pendidikan dengan nafas Islam yang kuat, selalu mendatangkan daya tarik politik, apalagi jika isu politik yang sedang dipakai adalah identitas. Oleh karena itu, jangan heran jika suara pesantren – terutama para ulama – punya dampak politik yang besar.

Akibatnya, partai dan politisi selalu terlihat melakukan kunjungan ke pondok pesantren di berbagai daerah untuk menggalang dukungan politik. Perdebatan tentang keterlibatan pesantren dalam politik selalu menghasilkan pandangan yang pro dan kontra. Bagi yang pro, mereka melihat hal tersebut sebagai sesuatu yang wajar. Sementara bagi kelompok yang kontra, menganggap fenomena ini adalah pengingkaran terhadap fungsi pesantren sebagai lembaga pendidikan yang seharusnya selalu menjaga independensi dan posisi politik.

Proses-proses politik yang terjadi di pesantren menunjukkan bahwa keterlibatan pesantren dalam politik didorong oleh motif politik yang beragam. Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin dalam tulisannya yang berjudul “Usaha Pencarian Konsep Negara dalam Pemikiran Politik Islam” menjelaskan adanya tiga paradigma yang bisa digunakan untuk melihat hubungan antara negara dengan agama.

Pertama, paradigma integralistik yang mengajukan konsep bersatunya agama dan negara. Agama dan negara tidak dapat dipisahkan karena apa yang menjadi wilayah agama otomatis merupakan wilayah politik atau negara.

Kedua, paradigma sekularistik yang mengajukan pemisahan antara agama dan negara. Dalam konteks Islam, pandangan sekularistik menolak pendasaran negara kepada Islam atau paling tidak menolak determinasi Islam akan bentuk tertentu negara.

Sementara paradigma yang ketiga yang dianggap paling relevan dengn masalah pesantren menyebut agama dan negara berhubungan secara simbiotik, yaitu berhubungan timbal-balik dan saling membutuhkan. Agama memerlukan negara karena dengan negara, agama dapat berkembang. Sebaliknya, negara membutuhkan agama karena dengan agama, negara dapat melangkah dalam bimbingan etika dan moral.

Paradigma tersebut sebenarnya akan membuka ruang-ruang kajian untuk mencari motif setiap pihak yang terlibat pada Pilkada Jabar. Dalam konteks ini, calon gubernur menginginkan suara pondok pesantren dan sebaliknya pondok pesantren yang menginginkan bantuan politisi dan partai, baik materiil maupun yang immateriil.

Apa pun itu, pada akhirnya pondok pesantren mengukuhkan politik pragmatis karena menjadikan politik sebagai ajang untuk mempertukarkan dukungan politik. Apakah hal tersebut wajar? Tentu saja jawabannya beragam, tergantung apakah posisi kita pro atau kontra terhadap fenomena ini.

Pilgub Jabar 2018 sebenarnya akan memberikan berbagai kejutan dalam prosesnya. Pertarungan antarkandidat masih ada pada kondisi yang sulit untuk diprediksi ke depannya. Yang jelas, perebutan suara pesantren telah menjadi langkah awal pertarungan tersebut. Apakah janji Rp 1 triliun TB Hasanuddin akan memenangkan suara pesantren? Ataukah pesantren masih akan berfokus pada memenangkan suara untuk pasangan-pasangan dari partai Islam? Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (L15)

Pinterpolitik.com

Indonesia kedatangan penantang baru di dunia politik dengan kehadiran Grace dan PSI. Eksistensi PSI di Indonesia semakin terdengar terutama lewat berbagai pemberitaan media. PSI dinilai membawa berbagai perubahan untuk kemajuan Indonesia.

PSI sering kali menegaskan bahwa mereka adalah partai yang berisi kaum muda. Hal tersebut bisa dilihat dari kepengurusan partai yang berisi anak-anak muda. Grace sendiri merupakan Ketua Umum partai politik termuda di Indonesia.

Berdasarkan pengumuman KPU, PSI yang baru didirikan tiga tahun lalu ternyata mampu menjadi peserta pemilihan umum (pemilu) 2019.  Grace menyatakan bahwa PSI mampu melewati syarat mahaberat yang dibuat oleh KPU.

Kehadiran PSI di pemilu 2019 akan memberikan alternatif pilihan kepada masyarakat yang sudah jenuh dengan partai politik mainstream, apalagi jika berkaca pada usaha PSI yang menggaet generasi muda yang masih mempertahankan idealismenya. Pada narasinya PSI menganggap dirinya sebagai partai baru yang tidak tersandera oleh klientalisme, rekam jejak, beban sejarah dan citra buruk seperti partai politik lainnya.

Di sisi lain, kedatangan PSI memberikan banyak tanda tanya terkait latar belakang partai itu, termasuk juga sosok Grace. Apalagi banyak partai baru seperti Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Berkarya dan Partai Garuda yang digawangi oleh tokoh-tokoh mainstream yang cukup terkenal memiliki modal finansial dan politik macam Hary Tanoesoedibjo hingga Tommy Soeharto.

Adakah sosok di belakang PSI dan Grace yang menyokong perkembangan PSI? Lalu akan seperti apakah kiprah PSI pada pemilu 2019.

PSI Anti Korupsi

PSI terbentuk pada tanggal 16 November 2014, dan memiliki banyak platform kebijakan untuk kemajuan Indonesia, mulai dari ekonomi dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, energi dan sumber daya alam dan lain sebagainya.

Pernyataan-pernyataan dari beberapa kader PSI juga kadang menggelitik beberapa politisi senior di partai lain, misalnya ketika Grace mengomentari persoalan korupsi dan mahar politik yang marak terjadi di Indonesia. Ia menyebut ada mahar yang harus diberikan kepada partai oleh calon yang tertarik untuk terjun ke dunia politik.

Kemudian, ada juga pernyataan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PSI Raja Juli Antoni yang menyebut jika ingin melihat Operasi Tangkap Tangan (OTT) lebih banyak lagi, maka masyarakat dipersilahkan untuk memilih partai lama. Kritik pedas yang disampaikan oleh Grace dan Raja Juli ini memang tidak main-main terhadap para seniornya, bahkan sampai membuat Ketua Hanura Oesman Sapta Oedang (OSO) “baper”.

PSI mengklaim apa yang dikatakan oleh petinggi partai sesuai dengan tindakan partai tersebut. Misalnya saja, ketika berbicara tentang pengelolaan keuangan yang bersih, partai berlambang mawar itu melakukan penggalangan dana dan meminta sumbangan kepada publik untuk pembiayaan partai. PSI juga mempublikasikan laporan pemasukan dan pengeluaran partai, walaupun belum secara terbuka menyebutkan sumber-sumbernya.

Hal ini merupakan upaya PSI untuk menghindari kepentingan kelompok yang menginginkan take and give terhadap partai. Apalagi kepentingan-kepentingan tersebut dianggap sering membuat kader partai politik terjerat korupsi.

Tentunya sumbangan ini memaksimalkan kepentingan publik untuk ikut serta mengarahkan kebijakan partai. Grace sendiri mengatakan bahwa entah itu donatur yang menyumbang Rp 1 miliar maupun Rp 25 ribu, semuanya sama-sama memiliki satu suara. Namun apakah benar seperti itu?

Mencari “Peternak” Grace

Pertanyaan yang umum muncul di masyarakat adalah apakah PSI benar-benar murni menjadi partai yang digerakan oleh grassroot? Atau jangan-jangan partai ini juga mengikuti pola partai politik di Indonesia yang umumnya menjadi boneka konglomerasi bisnis?

Grace Natalie sendiri adalah mantan news anchor dan wartawan berpengalaman di berbagai stasiun televisi, mulai dari SCTV, ANTV dan TVOne. Ada beberapa pihak yang menyebut atas dasar latar belakang Grace tersebut, membuat PSI memiliki kedekatan dengan para pebisnis media, misalnya dengan pemilik SCTV, Eddy Kusnadi Sariaatmadja. Namun, belum ada jejak yang mengarah ke titik tersebut.

Jejak hubungan politik lain sangat mungkin terjadi melalui jalaur bisnis. Grace, terutama suaminya Kevin Osmond, merupakan pengusaha startup yang cukup sukses di Indonesia. Beberapa startup seperti Bouncity, Tiket, dan Weekend Inc merupakan karya Kevin Osmond, selain  aplikasi Printerous yang paling terkenal.

Link bisnis Kevin mungkin saja ikut membantu Grace dan PSI, apalagi Kevin adalah lulusan Universitas Bina Nusantara (Binus), yang nota bene mencatat banyak pengusaha muda startup sukses, macam Tokopedia hingga Kaskus. Hal ini juga beralasan mengingat Grace pernah menyebut para pendukung PSI berasal dari kelompok pengusaha menengah.

Memang tidak dapat dipungkiri bahwa partai politik akan sulit bergerak tanpa dukungan dana. Pada awal pendirian PSI, Grace dan pimpinan PSI lainnya bertemu dengan sejumlah pengusaha. Grace menyatakan hanya menggaet perusahaan yang usahanya “putih” – istilah untuk usaha yang bersih dan tidak bermasalah.

Hal lain yang cukup menarik adalah terkait iklan di televisi. PSI pernah menyatakan tidak akan melakukan iklan di televisi karena tidak memiliki dana yang cukup, apalagi iklan televisi membutuhkan dana yang besar. Namun, faktanya partai tersebut adalah yang paling sering beriklan di televisi selain Perindo.

Artinya, ada dukungan pendanaan yang besar bagi PSI, entah itu dari pengusaha media atau yang lainnya yang membuat partai tersebut mampu beriklan di televisi. Mungkinkah dari media yang menyiarkan iklan tersebut? Boleh jadi demikian. Pasalnya, tokoh media semisal Wishnutama dari NET TV pernah menyatakan akan mendukung PSI jika partai tersebut konsisten. Namun, dukungan tersebut tentu saja tidak terbatas, mengingat siapa pun bisa beriklan di televisi asalkan mempunyai modal yang besar.

Terkait persoalan pendanaan, Pengamat Politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun, menyatakan bahwa PSI memiliki financial capital yang tentu saja berasal dari dukungan bisnis, karena apabila dikalkulasikan, dana yang dibutuhkan untuk mendirikan partai politik dan bahkan untuk lolos hingga menjadi peserta pemilu tentu saja luar biasa besarnya.

Selain kemungkinan-kemungkinan tersebut, di beberapa pemberitaan sempat mencuat nama politisi sukses asal Sumatera Barat, Jeffry Geovanie sebagai salah satu donator PSI. Sebelumnya Jeffry pernah menjadi kader Partai Amanat Nasional (PAN), Golkar dan Nasional Demokrat (Nasdem). Saat ini ia menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mewakili Sumatera Barat. Dukungan Jeffry membuatnya tercatat sebagai Pembina Utama PSI saat ini dan digadang-gadang menjadi calon anggota DPR fraksi PSI dari Dapil Sumatera Barat.

Apakah hanya dari pengusaha menengah? Nyatanya di beberapa media juga disebutkan bahwa saat PSI didirikan, ada grup konglomerasi besar yang memberikan pendanaan hingga ratusan miliar untuk partai tersebut. Grup konglomerasi itu disebut ingin membawa perubahan dan menghilangkan nuansa SARA dari pentas politik nasional. Walaupun demikian, belum ada pemberitaan yang secara terbuka menyebutkan nama grup konglomerasi bisnis tersebut.

Jika demikian, siapa pendana utama PSI? Masih sulit untuk menebak-nebak ke arah sana. Yang pasti, partai politik di Indonesia tidak bisa berdiri sendiri tanpa sosok pemodal di belakangnya. Jika hal tersebut berlaku juga untuk PSI, maka bisa dipastikan baik PSI maupun Grace dalam segala kapasitas politiknya, berdiri mewakili konglomerasi bisnis tertentu, sekalipun kepentingan politik yang dibawa mungkin saja tidak berhubungan langsung dengan persoalan bisnis.

Grace pernah mengatakan bahwa partainya akan membuka persoalan pendanaan itu suatu saat nanti. Oleh karena itu, menarik untuk ditunggu apa yang akan dikatakan oleh mantan pembaca berita itu nanti.

Ramalan PSI di Pemilu 2019

Apa yang menjadi misi Grace dan PSI sebenarnya dapat dikaitkan dengan teori transformational leadership yang diungkapkan oleh seorang sejarahwan Amerika Serikat sekaligus ilmuwan politik James Macgregor. Transformational leadership didefinisikan sebagai pendekatan kepemimpinan yang menyebabkan perubahan pada individu dan sistem sosial.

Karena bentuknya yang ideal akhirnya tercipta perubahan yang berharga dan positif kepada pengikutnya dengan tujuan mengembangkan para pengikut tersebut menjadi pemimpin. Konsep transformational leadership meningkatkan motivasi, moral dan kinerja pengikut melalui berbagai mekanisme.

Hal tersebut sangat dekat apabila dikaitkan dengan Grace yang mendambakan untuk menuntun kader-kader PSI membawa perubahan di Indonesia seperti yang ia jelaskan pada pidatonya di berbagai kesempatan.

Namun, PSI masih perlu terus berbenah. Apalagi, elektabilitas partai itu masih cukup rendah jika dibandingkan partai politik lainnya. Survei popularitas partai politik yang dilakukan Centre for Strategic and International Studies (CSIS) soal orientasi politik generasi milenial menempatkan PSI di posisi paling akhir. Menurut survei tersebut, elektabilitas PSI hanya mencapai 2 persen.

Padahal ambang batas parlemen mencapai 4 persen, dan jika PSI ingin melenggang ke DPR, tentu saja partai itu perlu berusaha lebih keras, apalagi dengan kondisi partai yang jumlahnya makin banyak saat ini. Elektabilitas 2 persen tentu saja adalah ancaman nyata untuk PSI.

Pada akhirnya, siapa pun kekuatan bisnis di balik partai ini, PSI harus mampu membuktikan diri layak ada di DPR atau pemerintahan. Gagasan perubahan saja tidak cukup untuk membuat sebuah partai politik bertahan. Modal finansial nyatanya memang mendukung posisi politik partai.

Jadi, siapa pun di belakang PSI, pasti punya kekuatan yang cukup besar sehingga mampu membuat seorang Grace Natalie mengkritik KPU dan partai politik lain. Bukan begitu? (L15)

Pinterpolitik.com

Airlangga Hartarto serasa tidak berdaya ketika beberapa kader Golkar diringkus oleh KPK beberapa waktu lalu. Padahal Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang menetapkannya sebagai Ketua Umum menghasilkan kesepakatan tentang pencegahan korupsi oleh kader Golkar.

Peristiwa ini mengingatkan pada mantan Ketua Umum Golkar sebelumnya, Setya Novanto. Campur tangan Setya pada korupsi e-KTP memberi dampak besar dalam memperburuk citra Golkar, apalagi dengan statusnya yang saat itu juga menjabat sebagai Ketua DPR.

Kehadiran Airlangga awalnya dinilai sebagai turn back point untuk menujukkan kepada masyarakat bahwa Golkar bukanlah partai korup. Pada saat Munaslub, Airlangga menyerukan upaya pembersihan internal Golkar dengan istilah “Golkar Bersih”.

Pada akhirnya slogan hanyalah sekedar slogan. Golkar kembali tersandung kasus korupsi yang dihadapi oleh beberapa kadernya saat ini.

Fayakhun Andriadi yang merupakan Anggota Komisi I dan Ketua DPD Golkar Jakarta misalnya ditetapkan tersangka oleh KPK dalam kasus pengadaan satelit monitoring di Badan Keamanan Laut (Bakamla). Fayakhun disebut menginstruksikan agar uang sekitar US$ 900 ribu yang akan diserahkan kepadanya agar dikirim melalui akun bank luar negeri. Fayakhun diduga menerima fee sebanyak 1 persen dari total anggaran proyek Bakamla sebesar Rp 1,2 triliun.

Lalu ada Nyono Suharli yang merupakan Bupati Jombang dan Ketua DPD Golkar Jawa Timur. Nyono dituduh menerima suap dari Plt Kepala Dinas Kesehatan Inna Silestyanti untuk diangkat menjadi Kepala Dinas definitif. Uang yang diserahkan ke Nyono berasal dari kutipan jasa pelayanan kesehatan dana kapitasi dari 34 puskesmas di Jombang yang dikumpulkan sejak juni 2017. Sehingga total suap yang didapatkan oleh Nyono dari Inna berkisar Rp 434 juta. Di sisi lain Nyono juga diduga melakukan mutasi jabatan Kepala Dinas sebanyak delapan kali yang memiliki aroma gratifikasi selama jabatannya.

Yang terakhir adalah Imas Aryumningsih yang merupakan Bupati Subang dan Ketua DPD Golkar Subang. Imas dituduh menerima suap dalam melancarkan proses perizinan pembuatan pabrik di Subang. Pemberian suap dilakukan melalui orang-orang dekat Imas yang bertindak sebagai pengumpul dana. Diduga, Bupati dan dua penerima lainnya telah menerima suap dengan total Rp 1,4 miliar. Adapun komitmen fee antara perantara suap dengan pengusaha sebesar Rp 4,5 miliar. Sementara komitmen fee antara Imas dengan perantara suap sebesar Rp 1,5 miliar.

Tindakan korupsi yang dilakukan oleh beberapa kader ini tentu saja mencoreng kehormatan Airlangga dan Golkar. Tingginya kasus korupsi di Indonesia memang menandakan ada hal yang salah. Haruskah Indonesia mencontoh negara lain? Ataukah Airlangga memang tidak sanggup mengubah stigma Golkar sebagai partai korup?

Kader Koruptor

Fenomena korupsi di Golkar ataupun Indonesia, dapat dipahami melalui ungkapan terkenal dari seorang politisi legendaris asal Inggris bernama Lord Acton. Ia pernah menyatakan: “Power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely”. Kesalahpahaman politisi terhadap kekuasaan mengakibatkan banyak tindakan korupsi yang terjadi. Kekuasaan memang memberikan ruang terhadap bentuk korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Airlangga pernah menyatakan bahwa maraknya kasus korupsi di Indonesia akibat kecilnya dana partai. Pembiayaan pada saat pemilu sangatlah besar dan membuat beberapa kader menginginkan balik modal ketika sudah terpilih.

Politisi yang memiliki kecenderungan balik modal akan bertindak korup, demi mengumpulkan pundi-pundi kekayaan. Padahal hal ini bisa diantisipasi dengan adanya sumbangan yang berasal dari publik terhadap partai politik. Penerapan sumbangan publik memang belum dilaksanakan dengan optimal di Indonesia. Partai masih melakukannya secara “diam-diam” sehingga tidak adanya transparansi.

Terlebih sumbangan yang diterima oleh partai politik kerap kali berasal dari pengusaha yang memiliki kepentingan kepada pemerintah sehingga memunculkan bentuk take and give.

Seperti halnya pada kasus Fayakhun dan Imas yang menerima suap dari pengusaha dalam memuluskan tender terhadap sektor swasta yang ingin mengerjakan proyek pemerintah. Maka pengusaha akan memberikan sejumlah uang yang bisa dianggap sebagai bentuk sumbangan illegal.

Berdasarkan Guidelines and Report on the Financing of Political Parties Adopted by Venice Commission, terdapat beberapa hal yang perlu diatur oleh undang-undang dalam menghindari praktik korupsi. Pertama adalah public financing, yaitu bentuk sumbangan yang berasal dari masyarakat terhadap partai politik. Kemudian, private financing, yaitu bentuk sumbangan perusahaan terhadap partai politik.

Selanjutnya, pada electoral campaign, yaitu pengawasan penggunaan dana pada saat pemilu terhadap setiap calon yang dananya berasal dari sumbangan. Lalu control and sanction, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh badan pengawas pemilu atau lembaga hukum terkait. Selain itu terdapat batasan maksimal pada sumbangan yang diberikan ke partai baik public maupun private demi menghindari penyalahgunaan sumbangan.

Sistem tersebut diterapkan di beberapa negara di Eropa yang kemudian diawasi dan diaudit oleh pihak berwenang. Setiap negara yang tergabung dalam pakta ini memiliki electoral judge yang memiliki kewenangan dalam melakukan penghukuman terhadap pihak yang melanggar.

Negara yang tergabung dalam pakta ini antara lain Austria, Denmark, Finlandia, Prancis, Jerman, Georgia, Hongaria, Irlandia, Italia, Spanyol, Turki, Ukraina, Inggris, Uruguay dan lain sebagainya.

Di Prancis misalnya, Emmanuel Macron dan juga partainya, La République En Marche juga sedang menghadapi drama korupsi yang tidak kalah menarik jika dibandingkan dengan Indonesia. Namun hal yang membedakan adalah adanya bentuk pengawasan terhadap partai dan juga bantuan Service Central de Prevention de la Corruption (SCPC) yang membantu memberantas praktik-praktik korupsi.

Hasilnya Prancis berada di posisi 23 dalam indeks transparansi korupsi. Pembentukan lembaga yang bersifat otonom ini dilatarbelakangi oleh perubahan sistem politik dari sentralisasi ke desentralisasi di Perancis pada era 1980-an.

Audit terhadap laporan rekening partai politik harus mencakup ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang (UU). Audit harus ditetapkan sedemikian rupa sehingga kesalahan matematis dan pelanggaran UU ini dapat dikenali jika audit dilakukan. Jika hal serupa diterapkan di Indonesia, mungkinkah mencegah perilaku korupsi di kalangan partai-partai politik?

Golkar (Masih) Kotor

Permasalahan korupsi di Indonesia sepertinya sudah mendarah daging. Sulit sekali menghilangkan kebiasaan tersebut. Padahal dampak yang ditimbulkan dari korupsi sangat merugikan masyarakat. Sepertinya Golkar tidak perlu megelu-elukan mengenai slogan “Golkar Bersih” ke depannya dikarenakan masih banyak pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan.

Golkar sendiri harus mencontoh apa yang telah dilakukan La République En Marche dalam membatasi ruang-ruang korupsi, walaupun tindakan korupsi sangat sulit untuk diberantas dan membutuhkan Undang-Undang tata kelola kepartaian seperti yang berlaku di negara-negara Eropa. Apa salahnya apabila menerapksan sistem yang mumpuni dalam memberantas koruptor, terlebih peringkat indeks korupsi Indonesia berada di posisi 90 dan masih perlu banyak perbaikan.

Apabila terus berjalan seperti ini, bukan tidak mungkin Golkar akan lebih terpuruk. Hal tersebut tentunya akan merugikannya pada saat pemilu. Beberapa kader Golkar yang melakukan korupsi memang bukan salah Airlangga. Namun, hal ini menjadi bentuk tanggung jawab Airlangga sebagai Ketua Umum Golkar, sehingga menjadi hal yang perlu untuk diselesaikan olehnya.

Kaderisasi Golkar juga perlu diubah untuk melahirkan kader-kader yang memiliki kredibilitas dengan kualitas yang mumpuni. Jangan hanya kader yang memiliki kepentingan untuk memanfaatkan jabatannya. Apabila Golkar mengalami peningkatan dalam mengubah stigma masyarakat bahwa Golkar adalah bukanlah partai korup, maka slogan “Golkar Bersih” bisa diterapkan kembali. Bukan begitu? (L15)

PinterPolitik.com

Kehadiran Jokowi pada Kongres ke-30 HMI merupakan momentum bersejarah bagi segenap kader HMI. Hal tersebut membuktikan bahwa HMI tetap menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perjalanan bangsa Indonesia.

Pada pidatonya, Jokowi memberikan pesan tentang kontribusi dan sikap Indonesia dalam mengatasi krisis Palestina-Israel, penetapan ibu kota Israel di Yarusalem, Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dan pembantaian di Rohingya.

Jika ditarik ke belakang, kedekatan HMI dengan Jokowi sudah mulai terlihat semenjak Pengurus Besar (PB) HMI diundang ke Istana Negara pada 20 Februari 2017. Pada kesempatan tersebut, PB HMI melakukan perbincangan hangat dengan Jokowi dan menyampaikan 10 komitmen kepada pemerintah.

Walaupun demikian, kehadiran Jokowi ke kongres organisasi mahasiswa, bukanlah yang pertama kali. Jokowi melakukan hal serupa ketika membuka Kongres Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) pada 2017.

Kehadiran Jokowi ini dinilai mirip dengan kunjungannya ke acara Dies Natalis di berbagai universitas, yang disebut-sebut bertujuan untuk mencari dukungan politik.

Lalu, apakah kunjungan Jokowi ke Kongres HMI memiliki intensi yang sama dengan kunjungannya ke organisasi dan universitas lainnya, apalagi dengan identitas Islam yang HMI sandang dianggap sebagai salah satu kelemahan politik Jokowi?

Kiprah HMI

HMI didirikan pada 5 Februari 1947 oleh Lafran Pane dan 14 orang mahasiswa Universitas Islam Indonesia (UII). HMI memiliki tujuan untuk memperbaiki keadaan Indonesia, mengembangkan berbagai inovasi dan pemikiran mahasiswa di segala bidang, serta mendalami nilai-nilai Islam. Manifesto tersebut yang membuat HMI terus berkembang melewati berbagai dinamika yang terjadi di Indonesia.

Hal paling besar yang dihadapi oleh HMI adalah ketika Orde Baru menetapkan azas tunggal, yaitu Pancasila untuk dipakai sebagai dasar setiap organisasi, institusi dan lembaga di Indonesia. HMI dipersilahkan untuk mengganti azasnya dari Islam ke Pancasila. Jika tidak, maka organisasi tersebut akan dibubarkan pemerintah.

Akibat peraturan tersebut, lahirlah perpecahan pada tubuh HMI, sehingga menghasilkan dualisme. Kubu yang mengganti Islam dengan Pancasila menamakan dirinya HMI DIPO karena bertempat di jalan Diponegoro, sementara kubu yang sebaliknya menamakan diri HMI Majelis Penyelamat Organisasi (MPO).

Persaudaraan persatuan penting harus kita jaga

Ukuwah islamiah dn ukuwah wathoniah harus tetep kita jaga

Islam indonesia adalah yg moderat yg Toleran yg Modern yg terbuka untuk kemajuan

Kita punya Pancasila sebagai Rumah kita bersama @jokowi di kongres HMI di Ambon pic.twitter.com/gsWrZpZiju

— ikko pribumi kawe (@JajangRidwan19) February 15, 2018

HMI DIPO merupakan pihak yang menginginkan eksistensi HMI tetap bertahan di Indonesia dan memilih untuk mengganti azasnya ke Pancasila, serta secara perlahan menjadi sekutu bagi Orde Baru. Pertemanan tersebut pada akhirnya mengantarkan kader-kader HMI terjun ke pemerintahan dan menemani Golkar sebagai representasi pemerintah.

Setelah hilangnya kekuasaan Orde Baru pasca reformasi 1998, HMI mengalami sedikit pergeseran kekuasaan. Hal tersebut tidak berlangsung lama karena kader HMI terus masuk ke pemerintahan, baik di eksekutif, legislatif ataupun yudikatif pasca reformasi.

Hingga saat ini di rezim kekuasaan Jokowi, hal tersebut bisa dilihat dari banyaknya kader HMI yang diangkat menjadi petinggi negara. Ini juga menandakan eksistensi HMI tetap diperhitungkan karena banyak mencetak kader berkualitas.

Pencapaian tersebut juga akhirnya membuat HMI memiliki kekuatan politis. Jika demikian, apakah Jokowi melihat hal tersebut sebagai salah satu penunjang kekuatannya di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019?

Signifikansi Politik HMI

Panggilan “kakanda” dan “adinda” merupakan sapaan akrab antara junior dan senior HMI. Panggilan tersebut sering terdengar ketika acara HMI sedang berlangsung ataupun pada saat kegiatan penggalangan dana yang dilakukan oleh organisasi mahasiswa tersebut – terutama yang melibatkan para senior.

Sukses menjadi politikus atau pejabat publik merupakan salah satu indikator keberhasilan bagi sebagian kader HMI. Jokowi contohnya mempercayakan jabatan menteri kepada beberapa kader HMI, di antaranya Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil.

Bahkan Jokowi menggandeng Jusuf Kalla yang juga merupakan kader HMI sebagai Wakil Presiden. Ketua DPR RI Bambang Soesatyo juga merupakan salah satu kader HMI.

Dari hal tersebut, bisa terlihat kemungkinan adanya kepentingan yang ingin Jokowi bangun bersama dengan HMI. Indikasinya, Jokowi menempatkan berbagai kader HMI sebagai petinggi negara, mengundang PB HMI ke Istana Negara, memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada Lafran Pane dan terakhir menghadiri Kongres ke-30 HMI.

Hal ini setidaknya menggambarkan kepentingan Jokowi untuk menggalang kekuatan politik melawan pesaingnya di Pillpres 2019. Posisi HMI cukup vital, apalagi jika berkaca pada beberapa kejadian, misalnya ketika Ketua PB HMI Mulyadi Tamsir mengutuk tindakan Jokowi yang tidak datang ke Aksi Bela Islam 411, namun tiga hari setelahnya, pria kelahiran Solo itu berkunjung ke Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.

Saat itu, Mulyadi Tamsir menilai aksi Jokowi tersebut sebagai bentuk pemecahan terhadap umat Islam karena massa aksi 411 tidak diperhatikan dan mereka merasa Jokowi pilih kasih. Maka dari itu, pada aksi selanjutnya, yakni di 212, HMI mengirimkan ribuan kadernya untuk turun menyuarakan penangkapan terhadap Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan protes terhadap Jokowi.

Hal inilah yang membuat kekuatan politik HMI tidak bisa dianggap remeh. Secara politik, senior dan junior HMI punya posisi yang tidak bisa dipandang sebelah mata, siapa pun penguasanya. Ini juga yang membuat organisasi tersebut punya posisi tawar untuk dirangkul oleh Jokowi demi kepentingan politiknya.

Fenomena kedekatan politik berdasarkan kepentingan ini berkaitan dengan rational choice theory yang salah satunya dijelaskan oleh ilmuwan politik S. M. Amadae. Teori ini menjelaskan bahwa ketika satu pihak dihadapkan pada berbagai pilihan, maka ia akan menghitung berbagai keuntungan dan kerugian yang didapatkan atas pilihannya. Pada fenomena Jokowi dan HMI, teori ini bisa digunakan untuk melihat perhitungan dari pilihan Jokowi.

Bila dianalisis, alasan Jokowi memilih untuk merangkul HMI tentu saja adalah karena posisinya sebagai organisasi mahasiswa yang besar dan mampu mengisi salah satu kelemahan Jokowi: identitas Islam. Jokowi tentu sadar bahwa ia perlu mendapat dukungan dari berbagai organisasi Islam untuk menujukkan kepada masyarakat bahwa ia adalah presiden yang agamis – mengingat isu agama masih dipercaya sebagai komoditas politik utama di 2018 dan 2019.

Strategi yang dilakukan oleh Jokowi selama ini merupakan jalan panjang yang perlu ditempuh untuk meraih dukungan politik HMI. Keraguan masyarakat Islam terhadap Jokowi akan menjadi hambatan dan jalan terjal menuju kemenangannya di Pilpres 2019. Maka dari itu, Jokowi perlu melakukan antisipasi dan berupaya memperkuat dukungan Islam di belakangnya.

Identitas Islam di HMI merupakan salah satu kepentingan utama Jokowi. Pada perjalanannya, HMI – atau kader-kadernya – selalu berada di lingkaran penguasa. Pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) misalnya, walaupun ada kisah tentang SBY yang ditolak datang ke Kongres HMI oleh sebagian kader – bahkan diancam akan dilempari dengan sandal – nyatanya ada Anas Urbaningrum, seorang kader HMI yang saat itu menjadi petinggi di Partai Demokrat – partainya SBY.

Hal ini menarik karena memperlihatkan bahwa HMI selalu berada di balik penguasa. Posisi politik tersebut memang strategis dan menjadi salah satu bagian dari upaya HMI untuk mempertahankan eksistensinya, walaupun di sisi lain juga melahirkan kritik. Pada titik tertentu, hubungan yang dibangun cenderung saling menguntungkan dan akan mendatangkan manfaat bagi semua pihak yang terlibat.

Lalu, apa benar HMI yang memanfaatkan Jokowi? Atau Jokowi yang memanfaatkan HMI? Menarik untuk ditunggu, bagaimana hubungan saling mendukung antara Jokowi dan HMI berdampak pada kontestasi politik di 2019 nanti. (L15)

PinterPolitik.com

Saat meraih penghargaan sebagai Best Minister dari World Government Summit (WGS) yang diselenggarakan di Dubai, Umi Emirat Arab, 11-13 Februari lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan kalau raihannya itu didedikasikan untuk Jokowi, seluruh jajaran Kementerian Keuangan, dan masyarakat Indonesia.

Penghargaan yang diserahkan langsung oleh Pemimpin Dubai, Sheikh Mohammad bin Rashid Al Maktoum ini, juga mendapatkan sambutan hangat di dalam negeri. Bahkan sebelum berpidato di sidang kabinet, Jokowi ikut memberikan selamat dan jabat tangan erat pada wanita yang akrab disapa Bu Ani ini.

Namun dibalik kebahagiaan dan tepuk tangan seluruh jajaran kementerian Jokowi, serta kebanggaan seantero masyarakat Indonesia, ternyata ada juga yang mempertanyakan terpilihnya Bu Ani sebagai Best Minister dari WGS tersebut. Orang tersebut adalah Fadli Zon.

Wakil Ketua DPR tersebut bahkan mengeluarkan cuitan di twitter yang mempertanyakan bagaimana bisa Bu Ani menjadi menteri terbaik, padahal target pertumbuhan ekonomi dan pajak tidak tercapai? Apalagi dicabutnya subsidi, turunnya ekspor dan meningkatnya impor, merupakan catatan negatif bagi politisi Gerindra itu.

Walau selalu mengkritik pemerintah, namun pernyataan Fadli Zon ini penting untuk ditelaah. Sebab bisa jadi pertanyaan tersebut ada benarnya, mengingat kondisi perekonomian Indonesia saat ini. Berdasarkan data yang ada, selama tiga tahun kepemimpinan Jokowi pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya berkutat diangka 5 persen.

Jadi bagaimana mungkin di kondisi ekonomi yang ‘sakit’ ini Bu Ani bisa jadi Menteri Terbaik Dunia? Menarik untuk dikritisi kembali, apa saja sebenarnya indikator dari penilaian WGS tersebut. Apakah ada unsur balas budi di dalamnya? Atau mungkin penghargaan ini akan menjadi modal pribadi Sri Mulyani untuk menjadi Wakil Presiden atau Presiden World Bank?

Target Ekonomi Meleset

Perekonomian Indonesia di klaim oleh pemerintah berada on the track. Klaim tersebut bersumber pada indikator ekonomi makro, yaitu tingkat inflasi dan cadangan devisa memperlihatkan tren positif.

Pada Agustus 2017, inflasi berada pada posisi 3,82 persen yang kemudian berhasil diturunkan menjadi 3,25 persen pada Januari 2018. Menjaga inflasi di bawah 4 persen merupakan salah satu prestasi bagi Indonesia.

Sementara cadangan devisa pada akhir 2017 yang mencapai US$ 130 miliar, meningkat dari sebelumnya hanya US$ 116 miliar pada 2016 dan US$ 105 miliar pada 2015. Peningkatan cadangan devisa inilah yang berkontribusi dalam menjaga stabilitas rupiah.

Secara makro, indikator ekonomi memang menunjukkan fakta positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dan menjadi bukti klaim pemerintah. Namun Bhima Yudhistira Adhinegara, Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) ternyata memiliki catatan yang berbeda dari Menteri Keuangan.

Pertama terkait utang Indonesia yang harus dikelola Sri Mulyani dan anak buahnya secara ekstra hati-hati. Dia menilai, utang pemerintah pusat pada 2018 akan mencapai lebih dari Rp 4.000 triliun dan ini sebenarnya masuk dalam kategori lampu kuning.

Dari data yang didapat, ratio utang Indonesia sangat meningkat selama kepemimpinan Jokowi. Pada 2016 misalnya, ratio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 28,3 persen, dan pada 2017 naik signifikan menjadi 28,9 persen.

Catatan kedua, mengenai pendapatan devisa negara. Pada 2018, program tax amnesty sudah tidak diberlakukan lagi sebagai penopang penerimaan pajak. Padahal saat diadakan saja, penerimaan pajak di 2017 terjadi shortfall atau kekurangan pajak sekitar Rp 132 triliun. Bagaimana dengan 2018 nanti?

Perlu diketahui, meningkatnya pertumbuhan utang yang begitu cepat dapat menyebabkan krisis, terutama bila tidak diiringi oleh pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, sektor penerimaan negara juga perlu digenjot untuk mempertahankan keseimbangan neraca. Hanya saja salah satu sektor penerimaan negara, yaitu ekspor juga tengah mengalami kejomplangan.

Pertumbuhan ekonomi makro ini juga tidak dirasakan secara signifikan oleh masyarakat. Fakta ini bahkan sempat disampaikan sendiri oleh Jokowi. Ia merasa pertumbuhan ekonomi yang pesat di mata dunia, ternyata tidak berdampak terhadap perekonomian masyarakat.

Satu yang menyebabkan beratnya beban ekonomi masyarakat, disinyalir akibat besarnya beban utang yang harus ditanggung APBN. Tingginya bunga yang harus dibayarkan, juga akibat keberanian Bu Ani dalam menetapkan yield atau bunga yang sangat tinggi dibandingkan negara Asia Tenggara lainnya.

Pada tahun 2016-2017, sebagai Menkeu, ia menetapkan yield sebesar 6,16 persen berbanding jauh dengan Vietnam yang hanya menetapkan 4,7 persen dan Filipina 4,5 persen. Pemberian bunga yang sangat tinggi ini, tentu merugikan keuangan negara. Padahal peringkat utang Indonesia lebih baik yaitu meraih predikat BBB, sementara Vietnam hanya BB(-).

Seharusnya, Indonesia bisa memberikan yield 4,5 persen, seperti Filipina yang memiliki peringkat sama. Akibatnya, Indonesia harus membayar bunga surat utang yang lebih mahal, yaitu sebesar Rp 69,3 triliun dan US$ 4,8 miliar. Tingginya bunga ini juga semakin diperparah dengan kebijakan Bu Ani yang seakan memprioritas pembayaran utang dan bunga pada kreditor (creditor first).

Kebijakan mempercepat pembayaran utang dengan bunga yang tinggi ini, pada akhirnya menekan belanja dalam negeri. Bahkan membebani nyaris 30 persen alokasi dana APBN, sehingga penerimaan pemerintah pun mengalami defisit. Dampaknya, tentu saja menimbulkan kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat, seperti pencabutan subsidi, penerapan pajak pada usaha kecil, dan bobroknya neraca ekspor.

Kebijakan Bu Ani ini juga kerap mendapatkan kritik, terutama dari Rizal Ramli yang menuding Menkeu telah melakukan praktik perekonomian neoliberal (neolib). Neolib, menurut Rajesh Venugopal dari London School of Economics and Political Science, merupakan transformasi liberalisme untuk mengembalikan nilai-nilai ekonomi klasik.

Saat ini, neolib menjadi pilihan banyak negara yang menginginkan reformasi ekonomi bertumpu pada kapital. Indikasinya terdapat pada agenda politik yang kuat dan ekspansif terkait dominasi dan eksploitasi kelas, serta manifestasi kebangkitan kapital. Singkatnya, neolib bertumpu pada supply dan demand dalam menentukan keseimbangan ekonomi. Sistem ini juga memberi ruang sebesar-besarnya pada investasi dan menghilangkan intervensi pasar oleh negara.

Indikator Salah Kaprah

Berdasarkan kebijakan yang dilakukan Menkeu di atas, tak heran bila penghargaan tersebut menjadi kontroversi. Indikator penilaian dari WGS pun dipertanyakan, apalagi organisasi yang berbasis di Timur Tengah ini dianggap ingin menandingi lembaga serupa, yaitu Global Government Forum dan World Economic Forum.

Ketiga forum internasional ini, memang saling berlomba sebagai ajang bergengsi internasional. Dalam melakukan penilaian, WGS bekerjasama dengan Ernst & Young (EY) dalam menetapkan indikatornya. EY merupakan lembaga independen yang berkecimpung di berbagai bidang, seperti ekonomi, transportrasi, kesehatan, minyak dan gas, telekomunikasi, serta lainnya.

Indikator yang dilakukan EY dalam menilai Best Minister meliputi dampak sosial, dampak ekonomi, skalabilitas, inovasi, dan kepemimpinan. Elemen ini dinilai berdasarkan analisis makro dan mikro yang memiliki signifkansi pada sosial-ekonomi.

Ada dua bagian penilaian yang diberikan EY kepada Bu Ani. Pertama, dalam bidang sosial ekonomi. Lembaga ini Menkeu mampu mengurangi angka kemiskinan sebesar 40 persen dalam kurun waktu lima tahun, mengurangi kesenjangan sosial dan memperbanyak lapangan pekerjaan.

Namun data yang disampaikan EY ini, dirasakan ada yang janggal. Terutama mengenai berkurangnya angka kemiskinan. Bila dibandingkan dengan 2013 saja, angka kemiskinan Indonesia berada di 11,31 persen, sementara di tahun 2017, angkanya sekitar 10,64 persen. Bagaimana mungkin selisihnya jadi 40 persen?

Perbedaan data ini, memperlihatkan kalau WGS maupun EY kurang tepat dalam mendapatkan angka riil terhadap indikator berkurangnya kemiskinan di Indonesia. Angka 40 persen juga dirasakan berlebihan, mengingat masih tingginya kesenjangan sosial dan minimnya lapangan pekerjaan yang tersedia di Indonesia.

Kedua, EY menyatakan kalau Indonesia berhasil meningkatkan pertumbuhan transparansi hingga 3 persen. Hanya saja, indikator dari transparansi tersebut belum jelas. Apalagi kalau berdasarkan indeks Transparancy International (TI), sebenarnya peningkatan lima poin dalam rentang waktu lima tahun saja, dinilai terlalu lambat untuk mencapai target 50 besar pada akhir 2019. Apalagi hanya 3 persen?

Begitu juga dengan klaim kalau dalam lima tahun, Indonesia mampu mengurangi utang hingga 50 persen. Padahal dalam realitanya, utang Indonesia justru bertambah US$22 miliar dari US$154 miliar pada 2016, menjadi US$176 miliar di awal 2018. Jadi dari mana penurunannya? Adanya perbedaan data tersebut, mengakibatkan indikator yang dilakukan WGS melalui EY dirasa tidak signifikan.

Sebaliknya, fakta bahwa perekonomian tengah mengalami stagnasi dan tidak kehidupan masyarakat tidak semakin mudah, seharusnya menjadi indikasi kalau ada yang salah dengan kebijakan Bu Ani. Tapi mengapa hal tersebut tidak terbaca oleh lembaga internasional ini? Apakah mungkin EY telah melakukan penilaian yang subyektif, mengingat konsultan internasional ini mendapatkan banyak proyek di Indonesia?

Perlu diketahui, EY terpilih sebagai konsultan di berbagai bidang di Indonesia. Ada banyak kementerian yang menggunakan lembaga ini sebagai konsultannya, antara lain Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait roadmap e-commerce. Selanjutnya Pertamina dan Perkebunan Nusantara (PTPN) yang menggunakan jasa auditor EY. Kementerian Keuangan juga menggunakan jasa EY untuk mengaudit pajak Google.

Menebak Ambisi Sri Mulyani

Walau penghargaan yang diterima Bu Ani merupakan hasil kerja banyak pihak, terutama Kementerian Keuangan. Namun tentu ini akan menjadi prestasi pribadi tersendiri bagi mantan pejabat di Bank Dunia ini. Berdasarkan sepak terjang dari kebijakannya yang kontroversial dan menekan rakyat, apakah penghargaan ini layak?

Keahlian dan kepandaian Bu Ani di bidang keuangan maupun ekonomi memang tidak bisa dipandang sebelah mata, namun bila kemampuan tersebut pada akhirnya lebih banyak diprioritaskan pada ekonomi makro semata, melalui kebijakan-kebijakan yang lebih bersifat neolib dan demi kepentingan luar negeri, tentu pada akhirnya akan merugikan masyarakat, terutama di masyarakat bawah.

Tingginya nilai dolar, rendahnya daya beli masyarakat, dan sulitnya mencari lapangan pekerjaan, membuat masyarakat kelas bawah mengalami stagnasi dan terus berlarut dalam kemiskinan. Jadi tak heran bila ada masyarakat yang menganggap semua pemberitaan yang menyatakan ekonomi Indonesia tertinggi ketiga di negara-negara G20 hanyalah pembohongan dan pencitraan semata.

Selamat untuk Bu Sri Mulyani Indrawati atas penghargaan sbg Menteri Keuangan Terbaik Dunia. Sebuah prestasi membanggakan bangsa yg semakin memperbesar peluang bu Sri Mulyani sbg cawapres bagi @jokowi. https://t.co/9KpLBvKArr

— Syamsuddin Haris (@sy_haris) February 11, 2018

Ada baiknya Pemerintah, terutama Jokowi untuk mengevaluasi kembali kebijakan-kebijakan ekonominya yang diambil selama ini. Keberpihakan terhadap masyarakat harus kembali menjadi ujung tombak pemerintah dalam melaksanakan berbagai program strategis pertumbuhan ekonomi. Perbaikan pada sistem pajak, neraca ekspor dan impor, serta inflasi, perlu dikaji lebih optimal.

Jangan sampai, penghargaan yang diraih ini hanya menjadi sekedar pembenaran dalam penerapan kebijakan ekonomi negara. Terlebih hanya menjadi batu lompatan untuk diusung sebagai calon wakil presiden, atau ambisi pribadi Bu Ani agar dapat memiliki kredibilitas sebagai ekonom kelas dunia agar dapat makin berkibar lagi di lembaga keuangan internasional. Jadi, layakkah penghargaan itu Bu Ani? (LD14)

PinterPolitik.com

Aksi tersebut disampaikan sebagai bentuk kekecewaan para Guru Besar terhadap pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Arief Hidayat. Peristiwa tersebut sangat disayangkan, apalagi ketika Dewan Etik MK hanya memberikan sanksi ringan dari dua pelanggaran kode etik yang dilakukan.

Pertama, Arief Hidayat dinyatakan bersalah dalam memberikan surat pendek atau katebelece kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan, Widyo Pramono untuk “membina” kerabatnya. Kedua, Arief Hidayat diduga melakukan pertemuan dengan Komisi III DPR guna melancarkan pencalonannya sebagai hakim MK.

Beberapa pihak menilai gugatan para Guru Besar juga berkaitan dengan jatuhnya putusan MK terhadap gugatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kewenangan DPR untuk mengajukan Hak Angket terhadap lembaga antirasuah tersebut. Pada pertimbangannya, MK menganggap KPK termasuk bagian dari eksekutif, sehingga DPR sah membentuk Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket.

Jika menilik citra kelembagaan MK, berdasarkan survei yang dilakukan oleh Kompas pada 2017, MK menempati posisi keempat tertinggi dengan tingkat kepercayaan mencapai 68,9 persen. Persentase tersebut menjadi tidak relevan untuk merepresentasikan institusi MK secara menyeluruh jika melihat kasus yang terjadi pada Arief Hidayat ini. Terdapat kekurangan dari kepemimpinan MK di bawah Arief Hidayat yang dinilai mengancam lembaga konstitusi Indonesia.

Fenomena ini menjadi menarik ketika 54 Guru Besar melakukan aksi untuk memundurkan Arief Hidayat. Namun, pertanyaannya adalah apakah aksi ini tidak kesiangan, mengingat gugatan KPK telah ditolak? Lalu, apakah aksi ini murni gerakan moral ataukah ada motif politik?

Siapa 54 Guru Besar?

Guru besar atau profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi. Gelar tersebut merupakan hasil dari proses yang dilakukan oleh seseorang dalam bidang akademis seperti halnya memiliki kewajiban untuk menulis buku dan karya ilmiah serta menyebarluaskan gagasannya untuk mencerahkan masyarakat.

Oleh karena itu, tentu banyak pertanyaan muncul ketika ada aksi para Guru Besar yang menggugat jabatan publik tertentu. Apalagi, cara yang dilakukan oleh 54 Guru Besar dalam desakannya ke Arief Hidayat juga menarik. Mereka menulis surat yang berisi tentang kehormatan MK sebagai penjaga konstitusi Indonesia. Selain itu, mereka juga menilai bahwa seorang hakim MK yang terbukti melanggar kode etik tidak punya kualitas sebagai negarawan.

Dalam gerakan ini, secara kasat mata tampak bentuk kepedulian para pendidik tersebut untuk mempertahankan citra MK di mata masyarakat. Namun apakah seperti itu adanya?

Para Guru Besar tersebut juga mewakili kampus-kampus dengan nama besar, misalnya Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Indonesia (UI), Universitas Airlangga (UNAIR), Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Hasanudin (UNHAS), Institut Teknologi Bandung (ITB), dan beberapa kampus lainnya, serta ada juga yang berasal dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

Profesor Siti Zuhro dari LIPI misalnya adalah tokoh yang aktif di bidang politik dan memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap pemerintahan. Siti Zuhro juga mendapat penghargaan dari Bawaslu dan MIPI sebagai pengamat politik terbaik di tahun 2012.

Ada juga Profesor Denny Indrayana yang merupakan salah satu public intelectual yang pernah terjun ke pemerintahan. Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini juga memiliki pengaruh dalam setiap pernyataan dan pandangannya.

Selain itu ada Profesor Sulistyowati Irianto yang merupakan salah satu tokoh pendidik perempuan berpengaruh dari Universitas Indonesia, Profesor Mayling Oey juga dari Universitas Indonesia, serta beberapa Guru Besar lain.

Beberapa tuduhan muncul terkait bias politik gerakan para Guru Besar ini. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah misalnya menganggap gerakan 54 Guru Besar ini “dimobilisasi” untuk mendukung KPK. Tuduhan “dimobilisasi” jelas menunjukkan adanya kepentingan tertentu di balik aksi ini.

Namun, pernyataan tersebut langsung dibantah oleh Profesor Sulistyowati Irianto yang menyatakan bahwa gerakan 54 Guru Besar ini tidak memiliki kepentingan politik dan hanya sekedar imbauan moral yang ditujukan ke Arief Hidayat. Lalu, siapakah yang benar?

Yang jelas, jika berkaca dari putusan terhadap gugatan KPK terkait kewenangan Hak Angket DPR, terlihat adanya indikasi “keberpihakan politik”, terutama dari lima hakim MK yang menyatakan setuju bahwa KPK adalah bagian dari eksekutif. Faktanya, tiga dari lima hakim tersebut adalah pilihan  DPR, yakni Arief Hidayat, Aswanto dan Wahidudin Adams. Sementara dua lainnya adalah pilihan Mahkamah Agung (MA), yakni Anwar Uman dan Manahan Sitompul.

Adapun empat hakim yang melontarkan dissenting opinion atau pendapat berbeda, komposisinya adalah tiga hakim merupakan pilihan Presiden, yakni Saldi Isra dan I Dewa Gede Palguna yang dipilih pada era Presiden Joko Widodo (Jokowi), serta Maria Farida Indrati yang menjabat sejak zaman Presiden SBY. Satu hakim lainnya, yakni Suhartoyo, merupakan hakim pilihan MA.

Guru Besar vs Kepentingan

Jika mengamati kasus ini, ada kecenderungan yang memperlihatkan bahwa Arief Hidayat akan bernasib sama dengan Akil Mochtar dan Patrialis Akbar yang melakukan jual beli putusan MK, terlebih dengan putusan MK yang memutuskan bahwa KPK adalah bagian dari eksekutif dan menjadi objek Hak Angket DPR.

Beberapa pihak menyebut ada indikasi kuat dugaan barter yang dilakukan Arief Hidayat dengan Komisi III DPR. Politikus Partai Gerindra, Desmond Mahesa, misalnya mengaku kepada Dewan Etik MK, membicarakan kesepakatan politik tertentu dengan Arief Hidayat.

Berdasarkan pernyataan Desmond Mahesa, Arief Hidayat mengatakan bahwa bila bukan dia yang menjadi Ketua MK, maka Saldi Isra-lah yang akan menggantikannya. Sementara Saldi Isra justru dinilai dekat dengan KPK. Hal inilah yang membuat lobi Arief Hidayat berjalan mulus dengan pimpinan Komisi III.

Dalam kaitan dengan gerakan para Guru Besar, ada keterkaitan antara strategi yang dilakukan oleh 54 Guru Besar untuk membangun wacana dalam membentuk opini publik terhadap kasus Ketua MK. Opini tersebut erat kaitannya dengan salah satu karakter gerakan sosial, yaitu konsep framing.

Doug McAdam, Sidney Tarrow dan Charles Tilly dalam tulisannya yang berjudul Dynamics of Contention menjelaskan bahwa framing merupakan proses kolektif dalam membuat interpelasi, atribut serta konstruksi sosial antara peluang dan tindakan. Setidaknya framing harus bisa membuat masyarakat merasa dirugikan di beberapa aspek hidup mereka atau menimbulkan kepedulian dari masyarakat untuk mau bergerak.

Framing inilah yang secara tidak langsung membentuk dukungan publik terhadap 54 Guru Besar. Hal ini tentunya menjadi faktor pendukung keberhasilan dalam memuat wacana dan membentuk persepsi bahwa yang dilakukan oleh para Guru Besar tersebut adalah benar karena imbauan moral.

Di lain pihak, banyaknya Guru Besar yang memiliki kedekatan dengan politisi menimbulkan selentingan, mungkin saja ini adalah bentuk minat mereka terhadap kekuasaan. Bukankah ditawari pada posisi jabatan tinggi menjadi salah satu bentuk apresiasi terhadap Guru Besar yang mungkin saja dapat terjadi pada kasus ini?

Kedekatan Guru Besar atau akademisi dengan politisi sudah menjadi rahasia umum. Hal tersebut sah saja, namun dirasa tidak etis ketika kedekatan yang dibangun hanya untuk kepentingan tertentu. Apakah hal itu juga terjadi dalam kasus ini? Semoga saja tidak! (LD14)

Pinterpolitik.com

[dropcap]P[/dropcap]anggung Indonesia (PI) memberikan penghargaan kepada 10 anggota DPR yang dianggap memiliki kinerja optimal selama ini. Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada segelintir wakil rakyat yang bekerja untuk masyarakat. Ini seharusnya menjadi pukulan keras bagi anggota lain yang selama ini memiliki catatan negatif dan dianggap memperburuk citra DPR.

Berdasarkan kajian dan penilaian yang dilakukan oleh PI selama kurang lebih 3 bulan, terjaring 10 nama dari masing-masing fraksi yang dianggap sebagai wakil rakyat terbaik. Proses penilaian yang dilakukan PI diklaim transparan dan independen, tanpa ada intervensi dari pihak manapun.

Berbagai pemberitaan negatif memang berkutat mengelilingi DPR dan menggeser citranya dari lembaga terhormat menjadi lembaga terkorup. Fenomena tersebut dipengaruhi oleh aktor yang berperan dalam merepresentasikan wajah DPR, misalnya ketika Setya Novanto yang menjabat sebagai pimpinan lembaga tersebut berkutat dalam drama KTP elektronik.

Launching buku "Berpihak Pada Rakyat" di Press Room, @DPR_RI. Buku laporan kinerja ini bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok sy (2014-2017) sbg anggota DPR RI pic.twitter.com/ZhVmBJpc26

— Fadli Zon (@fadlizon) February 8, 2018

Dari 10 anggota yang ada,  pinterpolitik.com memilih 5 di antaranya yang dianggap paling baik dari sisi kenerja. Siapa saja mereka dan apa saja yang sudah dikerjakan oleh kelima orang tersebut? Bagaimana bentuk representasinya terhadap konstituen?

Terbaik dari Terburuk

Kesepuluh anggota DPR terbaik versi PI tersebut dinilai berdasarkan beberapa indikator. Indikator pertama adalah dari sisi kontroversi atau keterlibatan mereka dalam kasus korupsi. Sementara indikator kedua adalah dari sisi tingkat kehadiran dalam setiap rapat DPR baik di Komisi maupun alat kelengkapan DPR lainnya. Sedangkan indikator terakhir adalah aspiratif atau rajin-tidaknya yang bersangkutan turun ke konstituen.

Selanjutnya pinterpolitik.com menyeleksi 5 nama yang dianggap paling dominan dalam daftar tersebut. Berikut adalah anggota DPR yang sejauh ini dianggap memiliki prestasi positif dan patut dijadikan role model bagi anggota lainnya.

1. Firman Soebagyo

Sebagai anggota Komisi IV dari Fraksi Golkar, Firman sangat menyoroti sektor pangan dan lingkungan. Salah satu yang menarik darinya adalah ketika ia mempertanyakan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan terkait impor 500 ribu ton beras yang terkesan dipaksakan dan dinilai penuh dengan kepentingan.

2. Martin Hutabarat

Sebagai anggota Komisi I dari Fraksi Gerindra, Martin sangat fokus dengan isu keamanan nasional. Sikapnya terlihat ketika ia menyayangkan bahwa saat ini lebih dari 50 persen tahanan di penjara, rutan, dan lembaga pemasyarakatan diisi tahanan narkotika. Ia juga sangat menggarisbawahi Hak Angket KPK yang dinilai disorientasi.

3. Herman Khaeron

Sebagai anggota Komisi VII dari Fraksi PKS, Herman juga berfokus pada optimalisasi UU Perlindungan Nelayan dan dan Pembudidaya Ikan karena penting untuk meningkatkan pendapatan dari sektor kelautan. Selain itu, Herman menanggapi persoalan penenggelaman kapal asing oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan yang menurutnya telah sesuai dengan UU dan tidak perlu dipermasalahkan.

4. Ahmad Basarah

Sebagai anggota Komisi III dari Fraksi PDIP, Ahmad sangat menyoroti isu narkoba. Ia pernah mengatakan bahwa Badan Narkotika Nasional (BNN) sebaiknya bekerja dalam senyap dan lebih menyasar bagian hulu dari peredaran narkoba. Fokus penangkapan seharusnya bukan hanya pada korban, melainkan produsen, bandar, dan jaringan kakap dengan barang bukti besar. Ahmad juga pernah meminta masyarakat untuk tak terlalu meributkan latar belakang suku, agama, dan ras (SARA) calon pemimpin daerah.

5. Reni Marlinawati

Sebagai anggota Komisi X dari Fraksi PPP, Reni ingin memajukan sektor pendidikan di Indonesia. Terkait isu pembukaan Perguruan Tinggi (PT) Asing misalnya, Reni menjelaskan bahwa semuanya harus berdasarkan UU dan PT Asing dilarang mencari untung di Indonesia. Dosen dan tenaga pendidik juga harus diutamakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang berkualitas dan PT Asing berkewajiban untuk mendukung kepentingan Indonesia. Di sisi lain, Reni sangat menggarisbawahi PT bodong yang selama ini beroperasi dan perlu untuk dihentikan aktivitasnya.

Prestasi yang ditonjolkan oleh 5 anggota DPR terbaik versi PI ini menandakan bahwa tidak semua wakil rakyat berkinerja negatif. Fenomena ini berkaitan dengan efektivitas representasi kepentingan antara yang mewakili dengan yang diwakili.

Representasi Politik dan Perwakilan Positif

Sudah menjadi rahasia umum DPR sering disebut sebagai sarang koruptor. Sebutan tersebut hadir dikarenakan fakta banyaknya anggota DPR yang tertangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akibat kasus korupsi. Hal ini berdampak pada rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada DPR. Apalagi kinerja DPR selama ini pada bidang legislasi, anggaran dan pengawasan tidak berjalan dengan optimal.

Dengan demikian, wajar ketika masyarakat menganggap DPR tidak memiliki kredibilitas sebagai instansi terhormat, misalnya terkait kasus yang menjerat Setya Novanto beberapa waktu terakhir. Persoalan ini berkaitan dengan representasi politik yang menjelaskan adanya jarak antara wakil rakyat dengan konstituennya.

Di sisi lain, penghargaan PI kepada anggota DPR terbaik menjelaskan adanya hubungan erat antara beberapa wakil rakyat dengan konstituennya. Berbagai aksi dan prestasi yang diraih oleh kelima anggota DPR dalam daftar yang pinterpolitik.com buat merupakan bentuk kecil dari peran besar yang telah mereka lakukan untuk masyarakat Indonesia, khususnya kepada konstituen mereka di Daerah Pemilihan (Dapil).

Ukuran keberhasilan yg telah anda lakukan apa Pak Fadli yth??? Mohon pencerahan

— Susi Pudjiastuti (@susipudjiastuti) February 7, 2018

Fenomena ini dapat dikaitkan dengan konsep representasi politik yang diungkapkan oleh Hanna Pitkin, seorang professor politik dari Universitas California. Menurut Pitkin, terdapat 4 indikator yang menjelaskan bagaimana representasi politik dapat berjalan dengan optimal, yakni representasi formal (terkait otoritas dan akuntabilitas), representasi simbolis (yang mewakili adalah simbol dari yang diwakili), representasi deskriptif (yang mewakili adalah bagian dari yang diwakili), dan representasi substansi (tindakan yang mewakili merupakan keinginan dari yang diwakili).

Faktanya saat ini pemahaman tentang representasi politik di Indonesia sangat buruk. Banyak anggota DPR yang hanya memenuhi representasi simbolis saja, sementara tidak mampu memenuhi 3 indikator representasi yang lain.

Hal ini bisa menjadi penjelasan mengapa banyak kasus korupsi yang menimpa anggota DPR. Mereka tidak merasa bertanggungjawab kepada konstituennya, dan menganggap hanya punya kewajiban terhadap partai politiknya masing-masing. Padahal kesadaran akan representasi politik dapat mencegah tindakan menyimpang seperti korupsi.

Kinerja dan prestasi yang diberikan oleh kelima anggota DPR yang menjadi pilihan pinterpolitik.com merupakan contoh dari sebagian kecil wakil rakyat yang berprestasi. Tentunya ini menjadi gambaran bagi seluruh masyarakat Indonesia bahwa tidak semua anggota DPR memiliki performa negatif. Masih ada anggota DPR yang memiliki kompetensi tinggi untuk bekerja keras demi kesejahteraan bangsa dan negara.

Tentu saja hal ini menjadi harapan untuk perbaikan citra dan kinerja DPR ke depan, terutama dalam meningkatkan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan agar lebih optimal. Apabila representasi politik berjalan dengan optimal, maka bukan tidak mungkin ada peningkatan kepercayaan publik kepada DPR dan dampaknya juga akan dirasakan oleh masyarakat secara langsung. (LD14)