PinterPolitik.com

Gerakan relawan memang tidak ada habisnya. Baru-baru ini, muncul gerakan yang menamakan diri Ganjarian Spartan. Mereka menggelar deklarasi dukungan kepada Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo sebagai calon presiden pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Kelompok ini diisi oleh sejumlah pegiat media sosial (medsos) – seperti Ade Armando, Politikus PSI Guntur Romli, Eko Kuntadhi, hingga Denny Siregar.

Sedikit memberikan konteks, nama-nama di atas sudah tidak asing karena mereka populer di media sosial (medsos). Sering kali, mereka menjadi barisan terdepan membela kebijakan pemerintah di bawah Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Kini, mereka membentuk kelompok relawan dan mengatasnamakan diri sebagai para Spartan. Kebetulan, nama Spartan ini juga pernah digunakan Presiden Jokowi ketika masih menjadi Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2012.

Jokowi saat itu mengatakan dirinya sebagai spartan, atau sebagai orang yang gila bekerja dan tak mengenal waktu.

Anyway, semua pasti tidak asing kan dengan pasukan Spartan? Istilah itu merujuk pada orang-orang yang tinggal di kota Sparta, Yunani Kuno, sekitar tahun 400 SM.

Para Spartan mengabdikan diri untuk berperang. Mereka mempunyai semboyan yang dipegang teguh, yaitu, “datang kembali dengan perisai,” yang kira-kira bermakna bahwa pasukan Spartan tidak dibolehkan kembali kecuali dengan kemenangan.

Lantas, bagaimana jadinya jika Spartan yang merupakan “pasukan khusus” Ganjar ini merupakan para pegiat medsos? Tentu, masyarakat akan menilai ini tidak lain adalah “pasukan buzzer”.

Dalam konteks politik praktis, buzzer punya tempat yang signifikan sebagai pendengung sebuah wacana atau isu politik karena platform media populer seperti Twitter, Facebook, TikTok, dan Instagram dibanjiri oleh ribuan perbincangan politik.

Akun-akun yang aktif menyebarkan informasi seperti ini kemudian kita kenal dengan istilah ‘buzzer’, yang dimaknai sebagai pendengung isu. Biasanya, mereka mulai mendapat sorotan ketika musim kampanye tiba.

Ini kemudian dibuktikan oleh hasil riset dari Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) yang mewawancarai 78 orang buzzer pada awal Oktober 2022.

Riset tersebut membenarkan bahwa buzzer memang menjadi alat bagi para elite politik dan elite ekonomi di Indonesia untuk memanipulasi opini publik di media sosial. Bahkan, Ward Berenschot, peneliti KITLV yang terlibat dalam riset tersebut, mengatakan bahwa ada orang dari circle pemerintah yang menggunakan jasa buzzer.

Di sinilah celah kritisnya. Ketika buzzer sudah terang-terangan mengklaim dirinya sebagai relawan politik. Tentu, hal ini kontras dengan raison d’etre dari visi besar relawan politik.

Sebagai contoh, kita lihat, di Amerika Serikat (AS), aktivitas relawan sudah berlangsung begitu lama. Sampai-sampai, gerakan mereka ini diistilahkan dengan Political Action Committee (PAC).

Michael Levy dalam tulisannya Political Action Committee (PAC) menguraikan kalau PAC sejatinya bertujuan untuk memobilisasi pengumpulan dana kampanye seorang kandidat yang sedang bertarung dalam pemilihan umum (pemilu) untuk meraih sebuah jabatan politik.

Umumnya, PAC ini dibentuk untuk menyalurkan kontribusi sukarela yang mereka kumpulkan untuk mendukung seorang kandidat.

Persoalannya, apa jadinya jika relawan itu adalah seorang penyedia jasa buzzer seperti yang telah di jelaskan di atas? Apakah masih murni menjadi relawan?

By the way, “tingkah” relawan semacam ini pernah loh diramalkan oleh Meggy Z melalui lagunya yang berjudul “Sakit Gigi” seperti syairnya sebagai berikut:

Putus lagi cintaku

Putus lagi jalinan kasih

Sayangku dengannya

Cuma karena rupiah

Lalu engkau berpaling muka

Tak mau menatap lagi

…

Daripada sakit hati

Lebih baik sakit gigi ini

Biar, tak mengapa

Rela, rela, rela, aku relakan

Rela, rela, rela, aku rela

Hmm, Bang Meggy Z aja bilang, “cuma karena rupiah, lalu engkau berpaling muka.” Jadi, benar nih persoalan “rupiah” begitu sensitif. Oh, iya, pada syair terakhir, malah lebih jelas kalau ini lagu “rela, rela, rela, aku rela(wan)”. Upppsss. Hehehe. (I76)

PinterPolitik.com

Drama politik jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 menampilkan perpindahan kader-kader partai politik (parpol) dengan cerita yang berbeda.

Salah satunya dapat dilihat dari perpindahan R. Mardi Hardjono alias Sang Alang yang memantapkan diri untuk keluar dari Partai Gerindra dan bergabung ke Demokrat.

Pencipta lagu “2019 Ganti Presiden” (2018) itu, mengatakan ingin mengubah Indonesia ke arah lebih baik lewat kritik-kritiknya terhadap pemerintah. Sementara, saat ini, Gerindra merupakan bagian dari pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

Alang mengaku tak enak hati jika tetap bersama Gerindra yang kini berada di dalam lingkar kekuasaan. Ia melihat Demokrat menjadi partai yang pas dengan idealisme politik yang dia perjuangkan hari ini.

Anyway, sikap Alang ini mungkin sedikit tidak wajar jika dilihat dalam konteks politik praktis karena kecenderungan politisi memilih untuk bergabung dengan kekuasaan dibandingkan harus berseberangan dan menjadi oposisi.

Dengan menjadi bagian kekuasaan, para politisi akan mendapatkan keuntungan, yaitu kemudahan untuk mengakses kesempatan mempopulerkan diri – biasa disebut dengan surplus coalition – dibandingkan menjadi oposisi yang seakan selalu diawasi pemerintah.

Ketua Dewan Pengurus Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) Abdul Hamid menilai oposisi dan koalisi merupakan sebuah kewajaran dalam demokrasi.

Jika ada yang berkoalisi demi menjaga kekuasaan agar bisa berjalan dengan baik, maka akan ada oposisi yang memberikan arti penting sebagai bagian penguat demokrasi.

Oposisi secara praktis juga punya hubungan dengan kedaulatan rakyat – dengan asumsi tidak adanya jaminan kedaulatan rakyat jika seluruhnya tertampung dan diterjemahkan seutuhnya oleh pemerintah.

Hmm, mungkin, Sang Alang adalah satu dari kemungkinan adanya gelombang perpindahan politisi ke Demokrat. Hal ini sudah lama diramalkan oleh Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

AHY pernah mengatakan Demokrat akan menjadi partai kuda hitam di 2024. Ia percaya dengan peran konsisten Demokrat sebagai oposisi akan memikat konstituen yang juga tidak sejalan dengan pemerintah.

By the way, apa yang dilakukan Sang Alang ini mirip loh dengan apa yang dilakukan oleh pelatih sepak bola kenamaan asal Portugal, Jose Mourinho.

Mourinho yang kini menukangi Tottenham Hotspur sebelumnya menjadi salah satu pelatih unggulan Real Madrid (2010-2013). Periode itu menjadi salah satu era terbaiknya karena memiliki pemain-pemain emas di eranya.

Tapi, tahu enggak sih kalau alasan pelatih yang dijuluki The Special One pindah ke Madrid itu bukan karena klub itu bertaburan bintang, melainkan dia punya obsesi untuk berseberangan dengan rival Madrid, yaitu Barcelona.

Ya, Mourinho ke Madrid hanya untuk berseteru dengan Pep Guardiola, pelatih unggulan Barcelona ketika itu.

Well, terlihat kalau kedua orang ini, Sang Alang dan Mourinho, punya pola yang sama ketika pindah. Namun, kalau memang motif Sang Alang ingin jadi oposisi, bagaimana jika Demokrat 2024 menang? Apakah mau pindah lagi? Hmmm. (I76)

PinterPolitik.com

Drama politik antara PDIP dan PSI akhirnya berakhir dengan permintaan maaf Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie.

Permintaan maaf Grace ini dianggap mempunyai kaitan erat dengan pidato politik Ketua Umum (Ketum) PDIP Megawati Soekarnoputri yang menyindir partai lain yang mendompleng kadernya untuk dijadikan calon presiden.

Seperti yang kita ketahui, sebelumnya PSI pernah mendeklarasi untuk mengusung kader PDIP, Ganjar Pranowo, sebagai bakal calon presiden (capres) dari PSI di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Merespons hal tersebut, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PDIP Bambang “Pacul” Wuryanto menyebut partainya menerima permintaan maaf dari PSI.

Pacul mengaku PDIP memaafkan PSI dengan alasan kekhilafan. Namun, apabila terdapat sebab tertentu bertujuan mencelakakan PDIP, Bambang menyebutkan  bahwa PDIP tak akan pernah melupakan meski telah memaafkan.

Anyway, pernyataan Pacul ini dapat dimaknai sebagai bentuk memaafkan yang bersyarat karena menyebut ada potensi PSI membuat PDIP celaka. Tafsir lainnya adalah PDIP setengah hati memaafkan PSI.

Hubungan kedua partai ini unik karena mempunyai banyak kesamaan. Secara atribut, logo mereka sama-sama dominan berwarna merah. Sementara, secara ideologi politik, keduanya partai nasionalis yang sering kali juga punya kebijakan politik yang sama.

Bahkan, sebelumnya, Grace pernah mengklaim PSI sebagai adik PDIP karena sama-sama partai nasionalis sehingga membutuhkan bimbingan dari partai yang lebih berpengalaman seperti PDIP.

Kembali ke konteks memaafkan setengah hati, penerimaan maaf “bersyarat” seperti ini sering kali juga kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari.

Hal ini biasanya disebabkan karena ada keinginan seseorang untuk tetap memaafkan perbuatan orang lain tetapi mempunyai harapan kalau orang yang berbuat salah itu tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Hal ini tentu berseberangan dengan pemahaman umum kalau memaafkan harus dibarengi dengan melupakan.

Arvan Pradiansyah dalam bukunya You Are a Leader! mengatakan bahwa sejatinya kitab suci hanya mengajarkan kepada kita untuk memaafkan, bukan melupakan. Jadi, memaafkan dan melupakan itu bukan satu paket.

Menurut Arvan, ada tipe orang yang tidak memaafkan dan tidak melupakan. Orang ini baginya orang yang tidak bahagia. Sementara, tipe lain adalah orang yang memaafkan dan juga melupakan. Baginya, ini tipe orang yang naif.

Maka dari itu, tipe orang yang menurutnya paling masuk akal adalah orang yang memaafkan tetapi tidak melupakannya karena seseorang perlu mengambil pelajaran dari peristiwa yang menyakitkan.

Hmm, kok pernyataan Pacul yang menggambarkan sikap PDIP kepada PSI ini juga sering kita hadapi saat bergaul ataupun menjalin hubungan asmara ya? Hehe.

Meski sulit, kita sadar kalau memaafkan sebenarnya hanya mengobati perasaan yang tersakiti meski tidak bisa serta merta mampu membuat kita lupa akan peristiwa yang terjadi.

Well, pada akhirnya, kita bisa tafsirkan kalau tidak melupakan bukan berarti tidak memaafkan dengan tulus, melainkan justru menjadi pelajaran agar tidak dirugikan kedua kalinya.

Bisa jadi, karena ditegur aja nih, PSI akhirnya minta maaf. Kan, enggak ada jaminan kalau nanti dekat-dekat Pilpres PSI buat kesalahan lagi ke PDIP? Who knows? Hehehe. (I76)

PinterPolitik.com

Baru-baru ini, jagat politik dihebohkan oleh pernyataan Ketua Umum (Ketum) Partai Gerindra Prabowo Subianto yang menyinggung kader yang ingin meninggalkan partai.

Prabowo mengatakan bahwa, jika ada kader yang ingin pisah, maka berpisahlah dengan baik. Menurutnya, jika ada yang merasa tidak cocok dengan dirinya, maka tidak masalah untuk mencari partai lain.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam menduga bahwa sindiran yang dilayangkan Prabowo Subianto buat kader Partai Gerindra yang dinilai keluar jalur mengarah ke Sandiaga Uno.

Sedikit memberikan konteks,  hal ini tentu berkaitan dengan desas-desus kalau Sandi hendak hengkang dari Gerindra dan berlabuh ke PPP karena kepentingan pencalonan presiden Pemilu 2024.

Menurut Umam, pernyataan Prabowo seolah menyiratkan bahwa Ketum Partai Gerindra itu mengusir Sandiaga secara halus.

Anyway, gestur dan pernyataan Prabowo ini menyiratkan salah satu bentuk perilaku politik yang punya kaitan erat dengan tradisi politik Jawa.

Dalam tradisi Jawa, setiap  tindakan tidak harus disampaikan dengan lugas. Tentu, cara menyindir dianggap paling efektif dibandingkan berkata langsung meskipun seringkali orang kebingungan memaknai sindiran dalam tradisi Jawa.

Paul Stange dalam bukunya Politik Perhatian: Rasa dalam Kebudayaan Jawa menggambarkan sikap menyindir itu bagian dari politik untuk menarik perhatian seseorang.

Salah satu ungkapan yang mewakili kearifan Jawa adalah “Ngono ya ngono, ning ojo ngono.” Kira-kira, artinya adalah “Begitu ya begitu tapi jangan begitu”.

Ungkapan ini mengandung makna bahwa setiap orang boleh berbuat apa saja tetapi jangan sampai menyakiti hati dan perasaan orang lain. Orang Jawa mempunyai kebijakan untuk membiarkan orang lain melakukan apapun kemauannya tetapi memberikan batasan yang berupa tanggung jawab, tenggang rasa, dan saling memahami.

Nah, jika dikaitkan dalam konteks ungkapan Prabowo kepada Sandi, maka dapat maknai kalau Sandi haruslah paham kalau Gerindra sampai saat ini masih komitmen untuk mendukung Prabowo sebagai calon presiden (capres).

Dalam pernyataan itu, Prabowo seolah ingin mengatakan bahwa, jika benar Sandi ingin pergi, maka ia perlu ingat peribahasa, “Datanglah dengan baik. Berikan yang terbaik. Jika ingin pergi, pergilah dengan baik, sebaik saat awal kamu datang.”

By the way, jika kita simak, perjalanan hubungan Prabowo dan Sandi ini cukup dramatis loh. Mereka sempat jadi pasangan ketika duet di Pilpres 2019. Pasti banyak kenangan.

Hmm, kalau diingat-ingat momen keduanya, lalu membayangkan akan berpisah, jadi ingat syair dari lagu “Rela Kehilangan” karya  Sammy Simorangkir yang berbunyi:

Tak ku sangka kau tinggalkan aku

Akhiri semua yang telah berlalu

Tanpa ada satu kesempatan

Ku harus rela kehilanganmu

Begitu perih yang ku rasakan

Lalui hari tanpa hadirmu

Mencoba tuk melupakan

Kaulah yang terdalam menghiasi hidupku

Well, Kita tahu, meski telah rela kehilangan, pasti rasa rindu selalu datang menghampiri. Semoga saja ketika Sandi benar-benar pergi, akan tetap rindu Gerindra. Eh, kayak-nya Sandi kan sering pergi dan kembali ke Gerindra ya? Hehe. (I76)

PinterPolitik.com

Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) PDIP ke 50 di JIExpo Kemayoran suah berakhir. Namun, cerita yang tersisa rupanya masih diperbincangkan hingga saat ini. Selain teguran Megawati ke Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang jadi sorotan, ada juga momen ketika Megawati perkenalkan cucu yang rupanya dapat atensi publik.

Kedua cucu yang dimaksud adalah Diah Pikatan Orissa Putri Hapsari dan Praba Diwangkara Caraka Putra Soma. Mereka adalah putra dan putri dari Ketua DPP PDIP Puan Maharani.

Awalnya, Megawati menceritakan persoalan perempuan di era sekarang yang menurutnya hanya mementingkan urusan kecantikan semata tanpa memperhatikan kecerdasannya.

Di sela-sela momen itulah, Megawati memperkenalkan kedua cucunya di hadapan para kader PDIP. Megawati mengatakan kalau cucunya mau ikut acara HUT PDIP karena mau tahu tentang politik.

Anyway, begitulah pola komunikasi yang dibangun oleh Megawati saat berpidato, sering “ceplas-ceplos” dan terkesan berbicara apa adanya. Namun, apakah sikap perkenalkan cucu ini bisa ditafsirkan secara positif oleh publik?

Tentu, memperkenalkan keluarga dan mengajak ikut terlibat dalam politik akan punya kesan negatif. Hal ini tidak lepas dari cara pandang yang bernada negatif ketika melihat adanya kesan dinasti dalam struktur politik.

Hal ini sebenarnya sudah menjadi opini umum yang masif. Banyak kasus politik dinasti terjadi di Indonesia bukan saja pada level pusat, tetapi juga sudah merambah pada level daerah.

Sistem politik dinasti sebenarnya bukan yang pertama terjadi di Indonesia. Semenjak era Presiden Soekarno hingga era Joko Widodo (Jokowi), banyak sistem perpolitikan dinasti ditemui.

Pada dasarnya, sistem dinasti politik adalah merupakan strategi politik yang dibuat ataupun dibangun untuk memperoleh kekuasaan.

Amalia Syauket dalam bukunya Membangun Dinasti Politik Oligarki yang Korup menerangkan kalau dinasti politik bagian dari strategi untuk seorang politisi mewariskan kekuasaan kepada keturunan ataupun keluarga.

Persoalan dinasti ini tidak akan bermasalah jika, secara “kebetulan”, generasi pemilik kekuasaan merupakan generasi yang memang kompeten dan mumpuni. Boleh jadi, sistem perpolitikan dinasti akan sangat membantu.

Persoalannya adalah seberapa intens proses kaderisasi politik dalam keluarga elite politik. Apakah para elite politik itu memberikan perhatian khusus kepada keluarganya melalui pendidikan politik – seperti kepemimpinan, etika berorganisasi, dan sebagainya.

By the way, persoalan dinasti politik jika ditafsirkan sebagai strategi politik mungkin tidak jadi persoalan karena masalahnya terletak pada tafsir yang menyebutkan kalau dinasti politik sangat erat kaitannya dengan nepotisme.

Sedikit memberikan konteks, istilah nepotisme berasal dari bahasa Latin, yaitu nepos yang artinya keponakan atau cucu. Dalam berbagai literasi ilmu sosial, nepotisme diartikan sebagai kecenderungan lebih memilih saudara atau teman akrab berdasarkan hubungannya, bukan berdasarkan kemampuannya.

Hmm, jadi kepikiran kalau memperkenalkan cucu ala Megawati ini bisa nggak sih ditafsirkan sebagai bentuk sayang seorang nenek kepada cucu? Biasanya, dalam kehidupan sehari-hari, seorang kakek atau nenek pastinya lebih sayang cucu dibanding ayah atau ibu anak itu sendiri.

Well, saat itu, untungnya permintaan cucu untuk hadir ke HUT PDIP karena ingin tahu tentang politik. Hmm, kalau permintaan cucu ingin neneknya jadi presiden (lagi) di 2024, diturutin enggak ya? Uppsss. Hehehe. (I76)

PinterPolitik.com

Baru-baru ini, sempat heboh pernyataan Ketua Umum (Ketum) PDIP Megawati Soekarnoputri yang mengungkit pentingnya peranan partainya bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal tersebut disampaikan Megawati dalam acara peringatan HUT ke-50 PDIP – yang juga pada kesempatan itu hadir Presiden Jokowi.

Sontak, komentar Megawati itu dimaknai dengan beragam tafsir yang berbeda-beda. Ada yang melihat itu sebagai teguran kepada Jokowi. Ada juga yang melihat itu hanya sebagai cara Megawati bergurau kepada Jokowi.

Namun, kita perlu ingat kalau, dalam politik, tidak ada sesuatu yang muncul dari ruang kosong. Pasti selalu ada pemicu kenapa pernyataan itu bisa dikeluarkan oleh seorang elite politik, apalagi sekelas ketum partai.

Maka dari itu, wajar jika ungkapan Megawati itu lebih masuk akal jika ditafsirkan sebagai teguran terbuka kepada Presiden Jokowi akibat dari manuver politik dukungan Jokowi kepada beberapa kandidat yang punya keinginan maju pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.

Anyway, hal ini senada dengan pernyataan Direktur Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie yang melihat pernyataan Megawati itu tidak lepas dari adanya dilema pilihan capres yang ada di internal PDIP itu sendiri.

Sedikit memberikan konteks, PDIP kini memiliki dua kader potensial untuk dijadikan calon presiden (capres) pada Pilpres 2024. Mereka adalah Ketua DPR RI Puan Maharani dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Jerry menilai pernyataan Megawati itu tidak lain hanya untuk meminta agar Jokowi mendukung Puan sebagai capres dan diminta untuk jangan lupa diri dengan cara membangun wacana calon lain selain Puan.

Namun, ada juga analisa yang melihat itu teguran tapi agak berbeda dengan analisis Jerry di atas. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Dewan Pengurus Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) Abdul Hamid.

Hamid melihat bahwa teguran Megawati kepada Jokowi itu bukanlah persoalan capres dan terkhusus dorongan untuk mencalonan Puan, melainkan persoalan ideologis. Hal ini disebabkan adanya tanggung jawab moral Megawati sebagai ketum PDIP.

Dalam konteks ini, Hamid menjelaskan kalau peran PDIP sebagai partai nasionalis haruslah menjadi partai yang merangkul karena prinsip nasionalisme atau kebangsaan itu merangkul.

Jadi, sangat tidak elok jika ada presiden dari partai nasionalis yang menunjukkan keberpihakan kepada satu kelompok tapi menolak kelompok lain, termasuk dalam persoalan capres di 2024 mendatang.

Nah, di sinilah tepatnya letak teguran Megawati, menurut Hamid, berfungsi sebagai sosok yang bertanggung jawab menjadi benteng terakhir penjaga ideologi nasionalisme. Warisan ini juga yang secara ideologi diturunkan dari sang ayah Presiden Soekarno.

By the way, bicara soal tegur-menegur jadi ingat kalau dalam kehidupan sehari-hari kadang kita juga mengalami teguran – apakah itu dari orang tua di rumah atau atasan dalam dunia kerja.

Jika kita melakukan sebuah kesalahan otomatis akan ditegur oleh atasan. Tentu, awalnya kita tidak dapat langsung menerima. Namun, lambat laun mulai terpikir kenapa kita persoalkan teguran itu.

Bukankah lebih baik kita fokus untuk mencari cara agar kesalahan yang sama tidak terulang kembali? Walaupun nanti terulang kembali, kita sudah tahu cara mengatasinya.

Well, bisa jadi, maksud Megawati juga sama, yaitu menegur Jokowi untuk kebaikannya sendiri. Wah, kalau benar demikian, ini bukti kalau rasa sayang ibu itu tiada bandingnya – termasuk sayang ibu Megawati ke Presiden Jokowi. Hehehe. (I76)

PinterPolitik.com

Beberapa waktu lalu, Ketua DPR RI Puan Maharani mengakui kalau tidak terlalu ambil pusing persoalan calon presiden (capres) yang akan dipilih oleh partainya, yakni PDIP.

Puan mempercayai urusan capres sudah ada di garis tangan. Sebab, mereka terpilih satu dari sekitar 270 juta penduduk Indonesia. Artinya, jika bukan karena garis tangan, hal itu mustahil untuk terjadi.

Puan juga menyebut PDIP merupakan partai besar. Oleh karena itu, tidak mungkin PDIP tidak memiliki stok kader partai yang tak bisa dicalonkan sebagai capres.

Anyway, pernyataan Puan soal garis tangan menjadi perbincangan dan dapat atensi sebagian masyarakat. Ada yang menafsirkan sebagai kiasan. Ada pula yang secara serius memahami kalau Puan percaya garis tangan.

Jika kita menelusuri sejarah pembacaan garis tangan, kita akan dihadapkan dengan istilah chiromancy – atau biasa disebut juga palmistry, yakni sebuah praktik mengevaluasi karakter seseorang atau kehidupan masa depan dengan membaca garis tangan.

Para palm reader, atau pembaca garis tangan, membaca dan menganalisis kepribadian serta perilaku seseorang. Mereka memberikan perkiraan masa depan seseorang berdasarkan perilaku dan kebiasaannya.

Michael Scotts dalam bukunya yang berjudul De Physiognomy menyebutkan bahwa palmistry bukanlah praktik baru dalam masyarakat dunia. Diduga palmistry awalnya dimulai dari negara-negara Timur – kemudian berkembang ke arah Barat yang kemudian dipelajari oleh bangsa Eropa.

Bahkan, diketahui bahwa literatur India dari tahun 2000 SM dan artikel Aristoteles dari tahun 384-322 SM ternyata telah mengenal palmistry.

Di sisi lain, jika kita melirik ke dunia administrasi publik, konon kaisar-kaisar Tiongkok menggunakan sidik jari jempolnya sebagai pengesahan dokumen kerajaan. Sidik jari jempol terjadi sejak ribuan tahun lalu itu kini menjadi cikal-bakal pemakaian sidik jari dalam dokumentasi resmi pemerintahan.

Kemudian, pada abad ke-17, bermunculan berbagai buku tentang palmistry. Namun, buku-buku yang beredar di masa itu lebih berbau mistis, tanpa penjelasan ilmiah. Maka, tak heran jika banyak yang menganggap rendah palmistry.

Namun, jika kita mencoba melihat sisi rasionalisasi dari palmistry, kita dapat melihat kalau praktik ini sebenarnya bukan untuk meramalkan peristiwa di masa depan, melainkan untuk melihat analisa SWOT (strengths, weaknesses, opportunities, dan threats) – yakni sebuah cara untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang pernah dihadapi, sedang, atau akan dihadapi seseorang dalam hidupnya.

Nah, kembali ke konteks Puan yang menyerahkan semuanya ke garis tangan, mungkin Puan punya rasionalisasi di balik ungkapan itu. Bisa jadi, ia telah menggunakan analisis SWOT dan percaya jika PDIP nantinya akan memilihnya. Atau, jangan-jangan yang dimaksud Puan itu bukan berharap garis tangan tapi “campur tangan” dari trah Soekarno? Uppsss. Hehehe. (I76)

PinterPolitik.com

Beberapa waktu lalu, sempat viral unggahan dari Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang memperlihatkan foto mantan Gubernur DKI Anies Baswedan masuk gorong-gorong.

Putra dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu mengatakan foto Anies yang ia unggah hanya sebagai guyonan alias bercanda.

Foto yang diunggah pun direspons Anies dengan nada bercanda sembari mengatakan, “Sedang santai ngopi di rumah tiba-tiba mata kedutan. Jebul lagek dirasani.” Kalimat Bahasa Jawa di akhir itu kira-kira artinya, “ternyata sedang digunjingkan”.

Meski Gibran mengaku unggahan itu dimaksudkan untuk “guyon” atau bercanda, pro-kontra masih saja menghinggapi video itu dengan tanggapan yang beragam. Ada yang melihat itu bentuk kedekatan. Ada juga yang menilai itu bentuk pelecehan.

Terlepas dari perdebatan reaksi unggahan itu, ada satu cerita yang perlu kita lihat dalam kacamata politik – sebut saja keunikan keakraban yang diperlihatkan antara Gibran dan Anies.

Sedikit memberikan konteks, sebelumnya, Anies dan Gibran pernah bertemu di Solo. Keduanya tampak akrab saat sarapan bersama di sebuah hotel dan menghadiri acara Peringatan Haul ke-111 Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi di area Masjid Ar–Riyadh, Pasar Kliwon.

Lantas, kenapa keakraban ini unik? Tentu, hal itu berakar dari beredarnya wacana yang memperlihatkan adanya “keterbelahan” politik antara Anies dengan Presiden Jokowi.

Jokowi dan Anies diibaratkan tesis dan antitesis, yaitu istilah filsafat yang kira-kira dimaknai sebagai dua pihak yang tidak bisa dipertemukan karena prinsip yang berbeda.

Alih-alih sama dengan Jokowi, Gibran sang anak malah memperlihatkan keakraban yang luar biasa. Bahkan, Gibran pernah mengungkapkan kalau Anies bagaikan seorang guru baginya.

Anyway, ada isu menarik yang menghiasi keakraban Anies dan Gibran, kedekatan mereka dihubung-hubungkan dengan keinginan Gibran untuk maju pada kontestasi Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta.

Pendiri lembaga survei KedaiKOPI, Hendri Satrio, pernah mengungkapkan hal yang serupa dan mengatakan kalau kedekatan Gibran dengan Anies adalah keputusan yang tepat. Hal ini dikarenakan dukungan kepada Anies di DKI Jakarta cukup tinggi – hingga 57 persen saat Pilkada 2017 lalu.

Jika kita cermati, baik Gibran maupun Anies dapat poin tersendiri dari kedekatan yang mereka perlihatkan di publik. Anies punya kepentingan untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) sedangkan Gibran – jika benar – punya kepentingan menuju Pilgub DKI Jakarta. Hmm, mirip simbiosis mutualisme ya? Hehe.

By the way, terlepas dari penilaian dan motif yang menghinggapi kedekatan Gibran dan Anies, ada pesan Gibran yang perlu menjadi pelajaran bagi kehidupan kita sehari hari loh.

Dalam sebuah klarifikasi, Gibran mengungkapkan kedekatannya dengan tokoh-tokoh yang dianggap berseberangan dengan ayahnya itu dimaksudkan untuk berguru – baik itu dengan Rocky Gerung maupun dengan Anies Baswedan.

Gibran berusaha membangun chemistry tidak hanya pada Anies Baswedan tetapi dengan siapa saja. Menurutnya, berguru tidak hanya dengan satu kubu atau partai politik, melainkan justru berguru dengan semua orang.

Nah, ini dia poinnya. Sering kali, kita tanpa sadar sudah tersekat pada perasaan yang kita bangun sendiri ketika ingin bergaul dengan orang lain. Biasanya, karena faktor like or dislike, kita membuat penghalang untuk berkomunikasi dengan orang lain.

Atau, bahkan, kita tidak mau berkomunikasi karena merasa ada semacam “dosa turunan” dari keluarga. Semisal, keluarga kita berkonflik dengan keluarga lain, kita jadi ikut-ikutan tidak mau menjalin hubungan baik dengan keluarga itu.

Well, akhirnya, harapan kita simbiosis mutualisme yang diperlihatkan Gibran-Anies benar-benar menghasilkan keuntungan untuk keduanya. Takutnya, yang diuntungkan cuma satu orang saja – kalau itu sih parasitisme. Uppsss. Hehehe. (I76)

PinterPolitik.com

Baru-baru ini, hasil survei Indikator Politik Indonesia mengungkapkan komparasi peningkatan elektabilitas bakal calon presiden (capres) 2024, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto dibandingkan dengan Anies Baswedan.

Survei ini disampaikan langsung oleh Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi yang melihat ada keterkaitan antara kenaikan approval Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan kenaikan elektabilitas Ganjar dan Prabowo.

Dalam survei itu, elektabilitas Ganjar menempati urutan pertama simulasi tiga nama capres dengan elektabilitas 35,8 persen. Elektabilitas Anies mencapai 28,3 persen, sedangkan Prabowo mencapai 26,7 persen.

Elektabilitas Ganjar dinilai naik karena bulan lalu memperoleh 33,9 persen. Begitu pula, dengan Prabowo yang elektabilitasnya di bulan lalu mencapai 23,9 persen. Sementara, Anies mengalami penurunan dari sebelumnya yang elektabilitasnya sebesar 32,2 persen.

Survei ini seolah ingin memperlihatkan adanya keterikatan antara sikap penerima publik (approval rating) dengan tingkat keterpilihan (elektabilitas). Di sini terlihat jelas ada pola ketergantungan di antara keduanya.

Dalam literasi ilmu politik, dikenal pendekatan ketergantungan. Secara sederhana, pendekatan ini melihat adanya ketergantungan antara seorang tokoh politik terhadap tokoh lain.

Hal ini tentu disebabkan oleh sumber daya politik yang dimiliki oleh tokoh utama – yang mana selalu disalurkan kepada tokoh lain yang bergantung kepadanya.

Tidak heran jika beredar wacana untuk menduetkan kedua tokoh. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Visi Indonesia Strategis Abdul Hamied yang meyakini Ganjar dan Prabowo dapat disatukan oleh Jokowi untuk bertarung pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.

Hamied menyebutkan bahwa upaya menduetkan Ganjar-Prabowo sangat besar kansnya. Bahkan, ia menyebut ini bisa jadi politik jalan tengah yang paling masuk akal. Kehadiran Ganjar-Prabowo dinilai akan sedikit mengobati kekecewaan Ketua Umum (Ketum) PDIP Megawati atas Puan Maharani yang sampai saat ini punya elektabilitas yang masih rendah.

Novri Susan, dalam tulisannya Intelektual Jalan Tengah, menyebutkan kalau politik jalan tengah selalu menjadi solusi yang berorientasi untuk menciptakan kebaikan bersama.

Hmm, kok jadi begitu terlihat kecerdasan Jokowi dalam meramu pasangan ya? Jika Hanya Ganjar, mungkin masih ada penolakan. Namun, kalau Prabowo juga bagian dari duet itu, mungkin ceritanya akan berbeda.

Memasangkan Ganjar-Prabowo juga akan mempersempit bursa pen–capres–an menjadi hanya dua sampai maksimal tiga pasang capres.

Jika benar ini bagian dari siasat Jokowi, detail perhitungan yang dibuat ketika menduetkan Ganjar-Prabowo pasti dipikirkan dengan begitu detail. Keduanya, pada akhirnya, bisa saja menjadi “gacoan” dari Jokowi di 2024.

By the way, bicara soal gacoan, rupanya tidak hanya di kehidupan sehari-hari aja ya, melainkan, dalam politik, gacoan juga bisa hadir bahkan dimiliki oleh seorang presiden loh. Hehe.

Eitt, tapi jangan salah paham dari istilah gacoan ya karena, biasanya, istilah ini memiliki dua arti. Pertama, artinya taruhan dan, yang kedua, bisa diartikan sebagai pacar atau kekasih.

Nah, dalam konteks politik, gacoan yang dimaksud menggunakan pengertian pertama ya, yaitu sesuatu yang dapat diandalkan. Makna gacoan itu biasanya ada dalam suatu kompetisi – atau inilah yang dimaknai sebagai ‘jagoan’.

Hmm, bicara soal Ganjar-Prabowo jadi gacoan Jokowi, jadi kepikiran kalau nanti kampanye bisa tuh jadi ambasador produk “Mie Gacoan” yang viral tuh. Siapa tahu nanti dibuatkan edisi spesial “Gacoan Jokowi”? Uppsss. Hehehe. (I76)

PinterPolitik.com

Baru-baru ini, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP resmi mengubah logo partai bersamaan dengan perayaan hari ulang tahun (HUT) partai ke-50. Pelaksana Tugas (Pl.t) Ketua Umum (Ketum) PPP Muhammad Mardiono menerangkan kalau perubahan logo PPP didasarkan pada kehendak mayoritas para kader.

Sebelumnya PPP telah melakukan jajak pendapat dan hasilnya 86 persen kader ingin logo partai diubah. Semua setuju agar logo lambang Ka’bah itu dikembalikan seperti aslinya, yaitu logo lama yang pernah digunakan sebelumnya.

Secara kronologis, Mardiono meyakini logo partai PPP dibentuk sejak awal oleh para pendiri partai bukan tanpa alasan. Menurutnya, logo PPP sejak awal didirikan ditetapkan lewat istikharah di Tanah Suci Mekah.

Sedikit memberikan gambaran, logo baru PPP tidak jauh berbeda dengan logo lama. Gambar Ka’bah tetap dominan dalam lingkaran. Di sisi kanan dan kiri terdapat variasi merah putih. Pada bagian bawah, terdapat tulisan “Merawat Persatuan dengan pembangunan”.

Anyway, pergantian logo bukan hanya bertujuan untuk perubahan atribut partai bagi PPP. Mereka juga berharap, dengan logo baru, partainya bisa mengantongi 40 kursi DPR pada Pemilu 2024 mendatang.

Jika kita cermati, terdapat keunikan dari pergantian logo PPP. Biasanya sebuah lembaga atau institusi secara umum menggantikan logo dengan bentuk yang benar-benar baru.

Namun, PPP berbeda, alih-alih mengganti dengan bentuk baru, PPP malah mempercayai ada value lebih jika mengganti ke logo lama yang punya nilai sejarah yang dalam bagi organisasi partainya. Hmm, mirip-mirip konsep vintage kali ya? Hehe.

Secara filosofis hal ini mirip dengan konsep romantisme ala filsuf Prancis Jean-Jacques Rousseau, khususnya soal keadaan alamiah manusia atau state of nature. Keadaan alamiah ini yang menjadi sumber sekaligus penggerak kehidupan manusia itu sendiri.

Rousseau percaya kalau keadaan alamiah manusia itu berada pada masa awal ia dilahirkan. Di sanalah nilai kemurnian manusia berada – sebelum dihinggapi atribut-atribut setelah menjalani kehidupan setelahnya.

Hal ini mirip dengan kepercayaan PPP kalau logo lama menyimpan “nilai sakral” sehingga perlu kembali pada nilai tersebut untuk mendapatkan semacam petuah atau keberuntungan politik.

By the way, strategi politik PPP untuk rebranding ini kok mirip dengan beberapa perusahaan besar yang juga akhirnya sukses setelah rebranding. 

Sebut saja perusahaan gadget seperti Apple. Rupanya, pada tahun 1997, tepat setelah Steve Jobs memutuskan untuk keluar dari perusahaan miliknya sendiri, Apple mengalami penurunan yang sangat drastis.

Hingga, akhirnya, Steve Jobs akhirnya memutuskan untuk kembali bersama Apple dan memulai rebranding bukan hanya dari segi logo melainkan inovasi produk yang dikeluarkan mereka.

Sejak saat dipimpin kembali oleh Steve Jobs, sang juara public speaking Apple ini kembali ke masa-masa kejayaannya.

Ada beberapa alasan kenapa suatu bisnis melakukan rebranding, mulai dari menyesuaikan kembali target pasar, adanya perubahan visi misi, hingga permintaan dari shareholder atau para investor.

Namun, sayangnya, “mengubah” nama merek ini tidak segampang yang terdengar. Ada berbagai banyak pertimbangan, penerapan strategi yang matang, serta planning yang mantap agar rebranding dapat berjalan dengan baik.

Hmm, belajar dari perusahaan Apple, PPP mungkin seharusnya tidak hanya bergantung pada pergantian logo untuk rebranding, melainkan juga harus mempunyai strategi yang inovatif untuk hadapi tantangan politik di 2024. Apakah bisa terpenuhi harapan itu? Who knows? Hehehe. (I76)