PinterPolitik.com

Merujuk data terbaru dari Xinhua, angka kematian yang disebabkan virus corona saat ini telah mencapai 106 orang, dari yang sebelumnya 82 orang. Sementara, sebanyak 4.515 orang lainnya telah terkonfirmasi positif terinfeksi virus tersebut.

Adapun, sejauh ini virus corona telah terdeteksi menyebar di 16 negara, termasuk Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Thailand, Singapura, Australia, Amerika Serikat, Kamboja, Malaysia, Nepal, Kanada, Sri Lanka, Perancis, Vietnam, dan Jerman.

Sedangkan, untuk Indonesia sendiri sejauh ini masih dalam kondisi aman, alias belum ada warga Indonesia yang terdeteksi terinfeksi virus mematikan itu.

Meski begitu, bukan berarti pemerintah berdiam diri dalam menyikapi persoalan ini, apalagi meremehkannya. Jika diamati, pemerintah sampai sekarang masih belum tegas mengambil langkah-langkah serius untuk menyiasati fenomena ini.

Hal ini misalnya, terlihat dari sikap Menkes Terawan yang tampak “enteng” menanggapi virus tersebut. Alih-alih memperketat kebijakan sosialisasi dan [pencegahan, Terawan justru meminta warga untuk senantiasa bersantai dan memperbanyak doa.

Sikap Terawan ini justru bertolak belakang dengan Direktur Political and Public Policy Studies, Jerry Massie, yang menilai penyebaran virus corona yang cukup cepat di berbagai negara patut disikapi secara serius. Ia pun meminta pemerintah agar segera mencanangkan status darurat terhadap virus tersebut.

Jika ditelaah, pendekatan yang digunakan Terawan dalam menyikapi bahaya virus corona dengan meminta masyarakat “berdoa” sebetulnya menyerupai pendekatan transendental alias metode yang cenderung nonsaintifik. Pendekatan ini jelas bertolak belakang dengan pendekatan saintifik yang melihat sebuah fenomena atau persoalan dengan menggunakan kaidah-kadiah ilmiah. 

Lantas, bagaimana memaknai kedua pendekatan dan apa konsekuensinya?

Pendekatan Saintifik vs Transendental

Dalam tradisi ilmu-ilmu sosial, perdebatan antara metode saintifik (ilmiah) versus metode nonsaintifik, yang di dalamnya termasuk metode transendental, telah berlangsung cukup lama, bahkan hingga sekarang.

Kedua gugus pengetahuan ini diakui memiliki kerangka analisis yang berbeda dalam memahami sebuah perkara. Dalam tradisi saintifik, sebuah peristiwa hanya dapat dimengerti jika metode yang digunakan adalah metode ilmiah, yakni berbasis pada bukti-bukti empirik (kasat mata), dapat diobservasi, terukur, rasional, teruji, objektif dan seterusnya.

Atau, seperti dinyatakan Soyombo dalam Science, Social Research and Scientific Approach, bahwa pendekatan saintifik umumnya berpijak pada kaidah-kaidah ilmiah. Kaidah ilmiah sendiri di dalamnya mencakup beberapa elemen penting seperti konsep, variabel, hipotesis, pengukuran dan teori.

Pasalnya, pendekatan saintifik umumnya memahami sebuah fenomena melalui serangkaian aktivitas mulai dari pengumpulan data lewat observasi atau eksperimen, kemudian data tersebut diolah dan dianalisis hingga akhirnya menemukan satu simpulan akhir.

Dalam konteks dunia kesehatan, menurut ulasan Mathews dalam Scientific Method In Epidemiology And Research In Community Health, pendekatan saintifik dimaksudkan untuk mendefinisikan situasi masalah dengan mengajukan satu atau lebih pertanyaan spesifik (ilmiah-sistematis) yang, jika dijawab, akan membantu menyelesaikan masalah tersebut.

Berbeda dengan metode saintifik, pendekatan transendental lebih condong pada nilai-nilai transendental (nilai-nilai ketuhanan) atau spiritual dalam menjamah sebuah fenomena.

Kuntowijoyo dalam Paradigma Islam misalnya, mengartikan metode transendental atau transendensi sebagai upaya mengarahkan orientasi hidup lebih kepada nilai-nilai keilahian. Dengan demikian, transendensi berarti sebuah pandangan atau cara hidup yang menuntun manusia kepada nilai-nilai ketuhanan.

Selain itu, pendekatan transendental juga kerap dipertentangkan dengan metode saintifik dan dianggap sebagai cara pandang atau pendekatan yang cenderung mengabaikan atau bahkan menegasikan fakta-fakta empirik dalam memahami sebuah peristiwa.

Dalam dunia kesehatan, pendekatan transendental lazim digunakan dalam teknik meditasi. Teknik ini belakangan cukup populer dengan sebutan transcendental meditation. Ted Heywood dalam Transcendental Meditation, menyebut metode ini merupakan teknik untuk mengalihkan pikiran dan mendorong kondisi perhatian yang penuh relaksasi.

Singkatnya, teknik ini memungkinkan pikiran dapat berpikir aktif dan membuat seseorang dapat mengakses tingkat pikiran yang lebih dalam, lebih tenang, dan pada saat yang sama, memungkinkan tubuh untuk mengambil keadaan istirahat yang dalam dan relaksasi sesuka hati.

Dengan demikian, terdapat perbedaan cukup tegas di antara kedua pendekatan. Jika dalam pendekatan saintifik, sebuah fenomena harus didiagnosis menurut langkah-langkah ilmiah, maka dalam pendekatan transendental lebih menitikberatkan pada nilai-nilai ketuhanan dan spiritual.

Lugasnya, metode ilmiah menuntut manusia untuk memecahkan sebuah persoalan berdasarkan ilmu pengetahuan, sedangkan metode transendental adalah kebalikannya.

Lalu, apa yang bisa dimaknai di balik pendekatan transendental yang kini tengah digunakan Menkes Terawan dalam mengantisipasi bahaya virus corona di Indonesia?

Terawan dan Pendekatan Transendental

Seperti telah disinggung di awal, bahwa Menkes Terawan dalam imbauannya kepada masyarakat agar tetap santai, tak perlu panik, dan banyak berdoa di tengah merebaknya virus corona ini mirip dengan pendekatan masalah ala transendental.

Terawan meyakini, dengan cara tersebut masyarakat akan terhindar dari infeksi virus. Pertanyaannya, seberapa efektif metode tersebut diterapkan dalam tubuh sosial?

Satu hal yang luput dalam diagnosis Terawan terkait masalah ini terletak pada pendefinisian terhadap subjek masalah itu sendiri. Terawan lupa bahwa gejala virus corona sudah tergolong gejala sosial, bukan lagi individual.

Dikatakan gejala sosial karena faktanya, penyebaran virus tersebut kini terjadi melalui kontak fisik secara sosial (interaksi sosial). Selain itu, virus tersebut juga dengan cepat menjangkit dari satu tubuh ke tubuh yang lain.

Dalam tafsir sosiologis, semacam ada konsensus bahwa problem sosial tidak bisa diurai dengan menggunakan keranga mikro-individual. Ambil contoh, teknik meditasi transendental yang lebih menekankan pada sisi psiko-individual, jelas tidak akan bisa diterapkan dalam bentangan tubuh sosial yang luas dan kompleks.

Terawan juga, dalam konteks ini, tampaknya gagal dalam menempatkan diri sebagai seorang Menteri dan Dokter. Sebagai Menkes, jelas publik sangat mengharapkan lahirnya inisiasi program atau kebijakan konkret dalam melakukan antisipasi sekaligus pencegahan atas bahaya virus tersebut, bukan meminta masyarakat berdoa.

Imbauan agar masyarakat senantiasa berdoa biar dijauhkan dari segala bencana, malapetaka dan marabahaya, biarkan itu menjadi porsi dan tugas para agamawan. Tugas seorang menteri adalah menggunakan kewenangannya untuk menggerakan mesin birokrasi serta menyusun langkah-langkah strategis lainnya.

Ketimbang meminta warga berdoa, mungkin lebih bijak jika Terawan bersedia menggerakan seluruh perangkat birokrasi baik dari pusat hingga di berbagai pelosok untuk melakukan sosialisasi secara masif serta membantu meningkatkan imunitas warga lewat program-program nyata, entah dalam bentuk bantuan kesehatan ataupun lainnya.

Selain itu, sebagai seorang dokter, Terawan mestinya menggunakan basis keilmuwannya untuk mengambil langkah-langkah ilmiah dalam melakukan pencegahan dini. Sebab sangat disayangkan, menyandang gelar dokter, namun diagnosis terhadap masalah kesehatan justru menggunakan pendekatan nonmedis.

Pentingnya menggunakan metode ilmiah ini seperti dikatakan Mathews akan membantu mengidentifikasi dan memecahkan masalah kesehatan masyarakat tanpa harus bergantung pada takhayul ataupun pada tekanan politik, sosial dan ekonomi.

Untuk itu, penting bagi Menkes Terawan untuk melihat kembali persoalan ini agar persoalan virus corona ini tak membuat masyarakat larut dalam kepanikan. (H57)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Meski ini baru langkah awal untuk mendalami kasus dugaan suap yang menyeret eks komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan dan caleg PDIP, Harun Masiku, pengungkapan fakta tersebut setidaknya bisa menjadi pintu masuk.

Terkuaknya misteri pelarian Harun, yang diduga menjadi aktor kunci di balik kasus suap Wahyu, belakangan diungkap oleh Direktoral Jenderal Imigrasi, Ronny F. Sompie. Disebutkan, teka-teki keberadaan tersangka Harun yang selama 15 hari terakhir namanya hampir memenuhi semua portal media tanah air, ternyata tidak seperti yang diklaim Menkumham Yasonna dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri.

Seperti diketahui, Yasonna dan Firli tampak kompak saat ditanyai terkait keberadaan Harun, usai operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap Wahyu. Baik Yasonna maupun Firli sama-sama mengatakan bahwa Harun sementara masih berada di luar negeri.

Padahal, Harun, menurut pengakuan Ronny, hanya sehari berada di Singapura, yakni pada 6 Januari 2020. Harun terbang ke Singapura menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA 832 dari Bandar Udara Soekarno-Hatta. Kemudian, keesokan harinya, pada 7 Januari 2020, Harun kembali lagi ke tanah air menumpang pesawat Batik Air dengan nomor penerbangan ID 7156.

Ronny juga mengklarifikasi terkait kekeliruan penyampaian informasi sebelumnya dari pihak imigrasi lantaran kendala teknis di Bandara Soekarno-Hatta. Hal itu berdampak pada kesulitan melacak kepergian Harun, sehingga terlambat memberikan informasi akurat ke publik.

Pihak imigrasi juga mengaku tidak ada unsur kesengajaan atas kekeliruan informasi yang disampaikan pihak imigrasi sebelumnya, saat menyebut Harun masih berada di luar negeri dan belum kembali sejak 6 Januari lalu.

Terkait fakta terbaru ini memperkuat temuan investigasi Tempo yang sejak awal menyebutkan tersangka Harun telah kembali ke Indonesia setelah bertolak ke Singapura pada 6 Januari 2020. Tak hanya itu, istri Harun, Hildawati Jamrin juga mengaku suaminya sudah balik ke Indonesia pada 7 Januari lalu.

Fakta tersebut turut membungkam pernyataan Yasonna yang bahkan mati-matian menyebut Harun masih di luar negeri dan belum kembali ke Indonesia.

Di balik terbongkarnya teka-teki tersebut, apresiasi setinggi langit layak disematkan kepada kerja pers atas kegigihannya mengungkap kebenaran. Dengan demikian, apakah ini juga berarti hanya pers yang dapat dipercaya?

View this post on Instagram

Imigrasi akui investigasi Tempo soal keberadaan Harun Masiku.⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jan 23, 2020 at 1:00am PST

Kala Yasonna Berbohong?

Ilya Somin dalam Why Politicians Lie menjelaskan, terdapat dua alasan mengapa para politisi atau pejabat sering kali berbohong. Pertama, untuk memudahkan kesepakatan atau pengakuan (facilitate deals). Kedua, mengeksploitasi ketidaktahuan publik (exploit public ignorance).

Merujuk pada dua alasan kebohongan itu, bisa dikatakan, pernyataan bias Yasonna terkait disinformasi keberadaan Harun boleh jadi sengaja direkayasa untuk menderek persepsi publik ke dalam apa yang sedang diklaim pemerintah bahwasannya keberadaan Harun masih belum bisa dilacak.

Selain itu, Menkumham Yasonna boleh jadi bermaksud mengeksploitasi ketidaktahuan publik soal Harun, lantaran takut kasus suap yang melibatkan dua institusi demokrasi – KPU dan PDIP – terungkap. Hal ini wajar, menimbang kasus suap Harun kepada Wahyu disebut-sebut melibatkan petinggi PDIP.

Dengan kata lain, pernyataan Yasonna boleh jadi merupakan taktik dalam “mengurungkan” pengusutan kasus Harun yang dalam hal ini melibatkan partai penguasa. Ini bisa diselidiki lewat kepanikan partai berlogo banteng itu dalam menyikapi dugaan suap Wahyu yang disebut-sebut menyeret beberapa pucuk pimpinan PDIP.

Terkait kepanikan PDIP ini sempat disentil oleh pendiri Lokataru Foundation, Haris Azhar, saat mengkritik keterlibatan Yasonna dalam pembelaan PDIP atas kasus suap Wahyu. Haris menyebut, saking paniknya sampai-sampai sang Menteri Yasonna terpaksa turun gunung.

Kepanikan PDIP tentu menjadi hal yang wajar. Sebagai partai penguasa (the ruling party) yang tak hanya menguasai eksekutif, melainkan juga legislatif, PDIP tentu berhitung panjang soal kasus ini. Andaikata kasus ini terbongkar, jelas nasib PDIP bakal sama seperti apa yang pernah dialami Demokrat sebelumnya, bahkan kemungkinan lebih parah dari itu.

Pertaruhan reputasi dan masa depan partai menjadi alasan kuat PDIP mengerahkan semua kekuatannya untuk menjaga agar kasus ini jangan sampai meluber ke mana-mana. Dengan demikian, Harun yang diduga menjadi “kunci kasus”, kalau perlu jangan sampai menunjukkan batang hidungnya, apalagi sampai terendus keberadaannya.

Kesulitan menangkap Harun, karenanya harus dimaknai dalam konteks itu. Bukan karena negara ini kekurangan alat dan cara untuk menyingkap pelarian Harun, melainkan ada ketakutan luar biasa dari pihak-pihak yang sejauh ini diduga menjadi bagian dalam kasus ini.

View this post on Instagram

Yasonna didemo warga Tanjung Priok.⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jan 22, 2020 at 2:15am PST

Hanya Pers yang Dipercaya

Seperti diketahui, Yasonna baru mengakui keberadaan Harun di Indonesia setelah Tempo berhasil membongkar data penerbangan dan kedatangan Harun di Bandara Soekarno-Hatta. Sebelum itu, Yasonna seperti dilansir sejumlah media, menyebut tersangka Harun masih berada di luar negeri.

Dari pengungkapan fakta ini, satu hal penting yang patut diapresiasi, adalah kerja pers itu sendiri. Pasalnya, fenomena ini sekaligus membuktikan bahwa hanya pers yang masih bisa dipercaya, saat semua institusi demokrasi dan pranata kekuasaan mulai kehilangan legitimasi.

Pengaburan informasi yang belakangan ini diproduksi sejumlah elite, bahkan melibatkan lembaga penegak hukum, nyaris membuat publik putus asa melihat nasib penegakan hukum di tanah air. Tanpa perjuangan media menguak kebohongan politisi maupun aparat penegak hukum, keberadaan Harun boleh jadi akan tetap menjadi misteri.

Peran media dalam membendung disinformasi publik yang diproduksi para politisi ini selaras dengan ulasan Gunnar Thesen, dalam Political Agenda-Setting as Mediatized Politics? bahwa media massa dalam kenyataannya terus memainkan peran penting dalam dinamika zero-sum game – permainan yang menciptakan hasil nol.

Pendeknya, media dapat menjadi pihak yang dapat melawan arus narasi politik baik dari politisi ataupun partai politik (parpol). Hubungan resiprokal antara diseminasi pengaburan fakta oleh elite politik dan upaya menjernihkan disinformasi dari pihak pers dapat dijelaskan dalam konteks relasi pengimpasan (zero-sum game) tersebut.

Ibarat dalam permainan, jika ada yang kalah (-), maka yang lainnya pasti menang (+). Begitu sebaliknya. Relasi minus dan plus yang menghasilkan angka nol (0) inilah yang disebut impas. Konsep zero-sum game, umumnya berlaku dalam logika bisnis, di mana keuntungan seseorang berbanding lurus dengan kerugian orang lain.

Lalu, bagaimana dalam konteks media dan politik?

Seperti merujuk pendapat Thesan, bahwa peran media senantiasa menjadi alat kontrol masyarakat dalam membendung bias informasi ataupun disinformasi baik oleh para politisi maupun partai politik.

Jika hal itu dikontekstualisasikan pada kasus pengungkapan misteri pelarian Harun, maka bisa dikatakan peran media membongkar persembunyian si tersangka kasus suap adalah bagian dari penetralisiran disinformasi, baik yang dilontarkan Yasonna maupun sejumlah institusi pemerintahan lainnya.

Keberanian media mengungkap fakta yang selama ini coba ditutup-tutupi pemerintah memang bukan sekadar isapan jempol. Publik tentu masih ingat hasil investigasi 5 media massa yang berkolaborasi dalam IndonesiaLeaks yang berhasil menguak kasus perobekan buku merah di gedung KPK pada 2017 silam.

Seperi diketahui, “buku merah” merupakan buku laporan keuangan CV Sumber Laut Perkasa milik pengusaha Basuki Hariman, terpidana penyuap hakim konstitusi Patrialis Akbar. Disebutkan juga, dalam buku tersebut diduga merupakan satu rangkaian dengan penyerangan terhadap penyidik KPK, Novel Baswedan.

Kisah perjuangan media dalam mengungkap kebenaran tidak saja terjadi di Indonesia. Di Amerika Serikat (AS), sejarah pernah mencatatkan nama wartawan New York Tribune, Ida Tarbell sebagai jurnalis yang berhasil membongkar skandal industriawan minyak asal AS, John D. Rockefeller.

Perusahaan Rockefeller disebut Ida telah melakukan akuisisi dan monopoli perusahaan-perusahaan minyak secara menyimpang. Atas keberaniannya itu, Tarbell kemudian digugat Rockefeller ke pengadilan. Namun, Mahkamah Agung AS akhirnya memenangkan Tarbell.

Beranjak dari catatan kegigihan media menyingkap tabir informasi, dengan sendirinya mementahkan tudingan selama ini yang menyebutkan media tak lagi independen. Faktanya, di tengah sebagian media yang boleh jadi sulit menempatkan independensinya, ternyata masih ada yang konsisten memperjuangkan kebenaran itu sendiri.

Dengan demikian, bisa dikatakan, hanya media yang masih bisa dipercaya, saat semua institusi kehilangan legitimitas. Atau, dengan kata lain, hanya media yang bisa diandalkan di tengah matinya “kebenaran”. (H57)

Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Berawal dari pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyinggung Sandi sebagai sosok yang bakal menggantikan posisinya kelak, seketika itu nama mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu tiba-tiba terangkat dan menjadi perbincangan publik.

Beragam spekulasi pun mulai berseliweran merespons pernyataan Jokowi tersebut. Ada yang menganggapnya hanya sebatas candaan, namun tak sedikit pihak yang mengaitkannya sebagai sinyal dukungan Jokowi terhadap mantan calon wakil presiden itu.

Namun, sampai sekarang publik masih diselimuti rasa penasaran, mengapa tiba-tiba Jokowi melontarkan wacana tersebut?

Apalagi Pemilu untuk Presiden dan Wakil Presiden masih sangat lama. Tak hanya itu, yang membuat wacana ini menjadi serius, tak lain, lantaran yang mengungkapkan pernyataan tersebut adalah presiden sendiri – figur yang hampir setiap tarikan nafasnya pasti jadi perhatian publik.

Memang betul, bahwa dalam politik tak satu pun yang bisa menebak hasil akhir dengan tepat. Tapi, seperti kata Franklin Delano Roosevelt, hampir tak ada yang terjadi secara kebetulan dalam politik. Jika sesuatu terjadi, maka pastilah ia direncanakan sejak awal.

Merujuk pada pernyataan Roosevelt, boleh jadi apa yang diucapkan Jokowi merupakan bagian dari skenario politik itu sendiri dalam kaitannya dengan kalkulasi politik pada Pilpres 2024 mendatang. Dengan demikian, pernyataan Jokowi yang terkesan “dadakan” itu boleh jadi mengandung sejumlah makna yang perlu ditafsirkan lebih jauh.

Melihat banyak yang masih penasaran akan hal itu, penting untuk mempertanyakan, ada apa dengan Sandi sehingga Jokowi tiba-tiba memunculkan namanya sebagai sosok pengganti dirinya?­

Mengapa Sandi Dimunculkan?

Banyak pertanyaan yang bermunculan usai menyeruak wacana pasca nama Sandi disebut oleh Jokowi. Di antara ceceran pertanyaan itu, ada yang sampai sekarang masih penasaran, mengapa Sandi dan bukan figur lain yang di­-endorse Jokowi?

Padahal, kalau dilihat, masih banyak figur yang namanya tak kalah populer. Sebut saja ada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Menteri BUMN Erick Thohir, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartaro, Ketua DPR RI Puan Maharani, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Gatot Nurmantyo, bahkan termasuk Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.

Menariknya, selain Jokowi, beberapa figur penting lainnya juga memandang Sandi memiliki kans cukup besar untuk memenangkan kontestasi Pilpres 2024. Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Budi Gunawan misalnya, melihat sosok Sandi sangat berpeluang mengambil kursi RI-1 pada gelaran Pilpres mendatang.

Budi mengaku Sandi merupakan sosok yang paling digandrungi “emak-emak” dan generasi milenial saat ini. Fakta tersebut tidak bisa dinafikan, setelah menyaksikan besarnya dukungan kedua kelompok terhadap pasangan Prabowo-Sandiaga pada perhelatan Pilpres 2019.

Sosoknya yang masih muda dan tampan juga menjadi alasan di balik besarnya dukungan para ibu-ibu  atau emak-emak terhadap pengusaha sukses yang namanya sempat tercatat sebagai salah satu di antara 40 orang terkaya versi majalah Forbes itu.

Komentar atas peluang Sandi juga datang dari politisi Gerindra, Fadli Zon. Ia menyebut Sandi sebagai sosok yang cukup berpengalaman, baik di bidang bisnis maupun politik. Terlebih, pengalamannya pada Pilpres 2019, diakui memberikan banyak bekal dan pengalaman untuk menyingkirkan rivalnya di kontestasi elektoral mendatang.

Barangkali atas alasan itu pula, peneliti dari Lowy Institute Australia, Ben Bland sampai menyebut modal sosial dan politik yang didapatkan Sandi atas pengalamannya di Pilpres 2019 silam, memberikannya peluang cukup besar untuk meraih kursi presiden pada Pemilu 2024.

Pertanyaannya, benarkah Sandi memiliki peluang besar untuk menggeser para pesaingnya di pergelaran Pilpres 2024? Adakah pesan lain yang mesti diinterpretasi di balik pemunculan namanya?

Sandi Jadi Presiden 2024?

Max Walden dalam Even if Prabowo loses, Sandiaga Uno will win in Indonesia’s election menggambarkan Sandi sebagai sosok pendatang baru yang kharismatik dalam kancah politik nasional. Berpasangan dengan Prabowo Subianto, tak disangkal Sandi banyak memberikan energi dan kontribusi selama kampanye Pilpres 2019. Kekalahannnya bersama Prabowo, tidak berarti Sandi tak punya peluang lagi.

Beberapa media bahkan sempat menuliskan langkah Sandi pada kontestasi Pilpres 2019 hanyalah batu loncatan (stepping stone). Sandi, menurut ulasan media tersebut, sebenarnya memiliki target dan fokus pada Pilpres 2024 mendatang. Namun, pengalaman tersebut tentu akan menjadi bekal yang sangat berharga.

Kesempatan emas Sandi memang bukan di Pilpres 2019, melainkan di 2024 mendatang. Sandi juga disebut sebagai sosok yang punya sejumlah keistimewaan yang membuatnya berpeluang besar merebut kursi kepresidenan.

Sandi tidak hanya seorang politisi muda yang sangat populer di kalangan masyarakat Indonesia, melainkan ia sekaligus seorang figur moderat dan progresif. Faktor lain yang tak kalah penting, Sandi adalah seorang pengusaha muda yang terbilang sukses, sehingga dari segi modalitas finansial tak ada yang meragukannya.

Mungkin saja benar, bahwa posisi Sandi yang dinilai lebih moderat, dibandingkan, misalnya, dengan Anies Baswedan, yang sejauh ini dianggap lebih dekat – berafiliasi – dengan kelompok Islam konservatif. Posisi moderat Sandi tersebut dinilai lebih berpeluang menggaet pendukung baik dari kalangan nasionalis, agamais, dan insan bisnis (NASAIN).

Lalu, apa parameter yang bisa dijadikan acuan untuk menakar peluang Sandi yang digadang-gadang bakal semakin kuat di Pilpres 2024?

Menang atau kalah dalam sebuah kontestasi bergantung pada basis modalitas yang dimiliki seorang kompetitor. Semakin banyak sumber daya yang ia miliki, semakin berpeluang ia memenangkan kompetisi. Demikian halnya dengan kontestasi Pilpres 2024, orang boleh berangan-angan akan menjagokan siapa, namun faktor sumber daya (kapital) tak bisa dipandang sebelah mata.

Pierre Bourdieu dalam The Rules of Art mengartikan kapital sebagai sekumpulan sumber kekuatan dan kekuasaan yang benar-benar dapat digunakan. Lebih jelasnya, kapital adalah apa yang bisa digunakan para petarung politik untuk memenangkan pemilihan.

Bourdieu membagi kapital ke dalam empat kategori, yakni modal ekonomi, sosial, budaya dan simbolik. Modal ekonomi mencakup kepemilikan finansial dan beragam aset lainnya. Modal sosial meliputi jaringan sosial politik. Modal budaya melingkupi keseluruhan kualifikasi intelektual. Terakhir, modal simbolik, yakni status, prestise, dan akumulasi aneka otoritas yang dimiliki.

Lantas, di antara jenis modal yang disebutkan, adakah yang dimiliki Sandi?

Jika ditelisik, hampir semua kategori kapital ada pada sosok mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu. Pasalnya, Sandi memiliki semua atribut kapital tersebut, mulai dari jaringan sosial politik, finansial, pendidikan, hingga kualifikasi intelektual. Bahkan, faktor kharismanya juga menjadi kapital pelengkap Sandi.

Namun demikian, semua kalkulasi politik bisa saja berubah seiring berjalannya waktu. Variabel-variabel politik yang baru saja disebutkan boleh jadi hanya sekadar acuan sementara, menimbang jadwal Pilpres yang masih 4 tahun lagi.

Dengan demikian, peluang Sandi di 2024 berdasarkan analisis yang ada boleh jadi memang sangat besar. Walaupun demikian, seperti disinggung di awal, dalam politik semua orang boleh menebak, tapi tak bisa memastikan hasil akhir. (H57)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Percaya atau tidak, hubungan Jokowi dan PDIP diibaratkan seperti dua sisi mata uang yang saling menggenapi satu sama lain. Tanpa PDIP, nasib Jokowi bisa jadi berlangsung berbeda. Sebaliknya, PDIP tanpa Jokowi juga belum tentu menjadi partai penguasa (the ruling party) seperti sekarang.

Kendati demikian, dalam realitasnya, hubungan antara PDIP dan Jokowi lebih menyerupai hubungan Mega dan Jokowi. Ini disebabkan posisi sentral Mega di tubuh partai berlogo banteng itu. Lantas, apa pentingnya “pembacaan” ini?

Sengaja membuat peta hubungan semacam itu agar lebih mudah memahami bagaimana peran penting Mega dalam konteks pengambilan keputusan Jokowi – yang dalam hal ini tidak hanya seorang “petugas partai”, tapi sekaligus juga kepala negara.

Seperti dalam analisis sosiologis-fungsionalis soal peran yang bergantung pada posisi seseorang dalam lingkungan (sosial) ia berada, di internal PDIP, boleh jadi Jokowi hanya seorang petugas partai biasa, yang bahkan tak punya jabatan struktural. Akan tetapi, dalam lingkup kenegaraan, Jokowi adalah seorang presiden republik Indonesia, yang berarti ia adalah seorang kepala negara dan kepala pemerintahan sekaligus.

Namun, seperti kebanyakan penilaian masyarakat, dalam konteks relasi Mega (ketum partai) dan Jokowi (Presiden), ada hal menarik yang mesti dicerna lebih dalam, teristimewa dalam konteks demokrasi di Indonesia.

Apa yang hendak dikatakan mengenai relasi tersebut, tak lain, soal peran sentral Mega yang selama ini diduga kuat memengaruhi hampir sebagian besar – kalau bukan semuanya –  aneka kebijakan strategis pada pemerintahan Jokowi.

Bertolak dari situasi itulah, Munafrizal Manan dalam Mengikis Demokrasi Elitis menyebut demokrasi Indonesia pasca tumbangnya rezim Soeharto belum beranjak dari demokrasi elitisme. Dalam konteks ini, keputusan pemerintah masih didominasi oleh kekuatan elite, dan bukan rakyat itu sendiri.

Timbul pertanyaan, bagaimana memaknai demokrasi elitisme di Indonesia pada era pemerintahan Jokowi?

Memaknai Demokrasi Elitisme

William R. Nylen dalam Participatory Democracy versus Elitist Democracy, Lessons from Brazil menulis, dalam situasi di mana demokrasi dikendalikan oleh segelintir elite (elitist democracy), maka yang terjadi adalah pengekslusian mekanisme pengambilan keputusan dari yang seharusnya inklusif atau terbuka untuk lebih banyak orang.

Menurut Nylen, demokrasi elitisme merujuk pada situasi di mana orang-orang yang punya akses terhadap kekuasaan cenderung menyalahgunakan institusi demi memuluskan kepentingan kelompok mereka. Dengan begitu, kepentingan rakyat hanya tinggal slogan.

Jika ditarik pada konteks demokrasi Indonesia, maka apa yang diulas Nylen menemukan korelasi dalam praktik demokrasi yang tengah berjalan. Pasalnya, apa yang kini terjadi di Indonesia tak lebih menyerupai konsepsi demokrasi elitisme itu sendiri.

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dalam Catatan Awal Tahun Perludem berjudul 2019-2020: Demokrasi dalam Belenggu Pragmatisme Elite, bahkan menyebut tahun 2019 merupakan tahun konsolidasi elite. Hal itu merujuk langsung pada dinamika politik dan demokrasi di tanah air yang nyaris didominasi oleh kekuatan elite.

Kuatnya dominasi elite berimplikasi pada tersisihnya peran publik dalam memengaruhi jalannya pengambilan kebijakan. Masyarakat hanya dijadikan tontonan di setiap pengambilan keputusan.

Bukti bahwa peran elite masih dominan di setiap perumusan kebijakan publik dapat dilihat dari minimnya pelibatan masyarakat dalam agenda pembahasan dan pengesahan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun sejumlah produk legislasi lainnya.

Padahal, sejatinya dalam alam demokrasi, setiap keputusan yang berkaitan dengan kepentingan publik harus melibatkan masyarakat, minimal melalui diskursus publik – apa yang sering disebut demokrasi deliberatif. Hanya melalui diskursus publik, apa yang menjadi keputusan bersama (politis) memiliki legitimitas yang kuat.

Meniadakan partisipasi masyarakat dalam penetapan agenda publik tidak sekadar bermakna hilangnya ruh demokrasi, melainkan suatu pengkhianatan terhadap prinsip demokrasi itu sendiri yang menghendaki adanya keterlibatan warga di setiap proses pengambilan keputusan.

Pada era pemerintahan Jokowi, baik di periode pertama maupun kedua, bayang-bayang elite belum bisa dilepaskan seutuhnya. Sosok Mega yang berperan “senyap” di belakang Jokowi kerap dikaitkan sebagai penyebab kuatnya intervensi elite pada kepemimpinan Jokowi.

Menimbang kuatnya “aura” Mega di balik pemerintahan Jokowi, sampai-sampai Kornelius Purba dalam How History will Eventually Write Megawati, menyebut Jokowi boleh jadi seorang presiden yang sah (de jure), namun tak bisa menolak kenyataan (de facto), bahwa Megawati-lah yang sebenarnya menjadi pemimpin.

Artinya, secara legal-formal, publik boleh jadi mengenal Jokowi sebagai seorang presiden sepanjang dua periode, namun dalam praktiknya pemegang kuasa ada pada tangan Mega. Lugasnya, Jokowi hanyalah perpanjangan tangan dari Mega.

Mega di Balik Jokowi

Barangkali publik masih ingat pernyataan Mega terkait status Jokowi sebagai petugas partai yang sempat heboh. Betul, entah apa yang melintas di benak istri almarhum Taufieq Kiemas itu sehingga tiba-tiba mengeluarkan statemen yang membuat masyarakat terbelalak.

Publik tentu menimbang-nimbang, apakah konteks pernyataan tersebut harus dimaknai sebagai bentuk penegasan dirinya selaku ketua partai, yang berarti perintahnya harus diindahkan oleh segenap anggota partai, termasuk presiden, dalam hal ini Jokowi.

Jika diberi tafsir yang lebih dalam, ungkapan Mega tak lain ingin mempertegas posisinya sebagai figur sentral di PDIP yang harus didengarkan oleh para kadernya, baik mereka yang berada di legislatif maupun di eksekutif.

Menimbang masih dominannya pengaruh Mega, menjadi masuk akal bahwa Jokowi yang tak punya basis politik, harus mengikuti keinginan Mega.

Terkait ketundukan Jokowi terhadap Mega sempat disorot Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Syamsuddin Haris, yang mengatakan kesulitan Jokowi menghindar dari pengaruh Mega lantaran tak memiliki kekuatan politik.

Menurut Haris, sebagai presiden, Jokowi memang tengah menghadapi situasi sulit. Di satu sisi ia ingin lepas dari intervensi pimpinan partai yang mengusungnya, namun pada sisi lain ia tak bisa memungkiri kalau dirinya memang tak punya basis politik yang kuat.

Senada, Direktur Eksekutif Pusat Studi Demokrasi dan Partai Politik, Dedi Kurnia Syah Putra menilai ada dua hal yang membuat Jokowi tidak bisa menghindar dari intervensi Mega. Pertama, Mega adalah ketua parpol tempat Jokowi bernaung. Kedua, Jokowi berhutang budi terhadap PDIP yang sejauh ini berkontribusi besar mengantarkannya hingga menjadi orang nomor satu di Indonesia.

Lalu, sejauh mana ditemukan bukti adanya pengaruh Mega dalam keputusan yang diambil Jokowi selama kepemimpinannya?

Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia pernah merilis sebuah survei yang menyebutkan bahwa dari 1.183 responden, sebanyak 82,5 persen di antaranya menganggap bahwa Mega memengaruhi pemerintahan. Mega bahkan dianggap masih dominan dalam memengaruhi jalannya pemerintahan.

Salah satu fakta terkait intervensi Mega terhadap Jokowi dapat dilihat saat usul penyusunan menteri di kabinet jilid II Jokowi-Ma’ruf Amin. Ketika itu Mega sempat meminta Jokowi agar jumlah menteri dari kader PDIP diperbanyak. Menariknya, Jokowi mengatakan siap menyanggupinya. Dan benarlah, jumlah menteri dari unsur partai terbanyak diisi oleh kader PDIP, yakni sebanyak 5 menteri.

Fakta lain yang tak kalah menarik terjadi saat pengangkatan sosok kontroversial, Budi Gunawan sebagai calon Kapolri 2015 silam yang justru diduga tersandung kasus rekening gendut. Budi kemudian ditetapkan tersangka oleh KPK, meski akhirnya dinyatakan tak bersalah oleh hakim Pengadilan Jakarta Selatan.

Seperti diketahui, Mega merupakan sosok utama yang berperan besar di balik pencalonan Budi sebagai Kapolri. Hubungan Mega dan Budi memang setipis helai rambut. Budi diketahui pernah menjadi ajudan Mega saat putri Soekarno itu menjabat presiden pada 2000-2004. Dari sanalah kedekatan Mega dan Budi bermula hingga sekarang.

Derasnya penolakan publik membuat Budi gagal menjadi Kapolri. Sebagai pengganti, diangkatlah Badrodin Haiti. Budi sempat mencalonkan diri kembali usai Badrodin purna tugas, namun Jokowi lebih memilih Tito Karnavian.

Kuatnya pengaruh Mega di belakang Jokowi menandakan iklim demokrasi di era pemerintahan Jokowi sarat demokrasi elitisme, yakni demokrasi yang dikendalikan oleh kekuatan elite tertentu. Dengan demikian perjalanan demokrasi Indonesia pasca runtuhnya rezim Soeharto belum menunjukkan adanya tanda-tanda menuju terwujudnya demokrasi konstitusional – demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai subjek kedaulatan.

Hal ini persis seperti apa yang ditulis Indonesianis terkemuka asal Australia, Herbert Feith dalam bukunya The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia, bahwa sejarah implementasi demokrasi konstitusional di Indonesia hanya berlangsung dalam kurun waktu 1949 hingga 1957. Setelah itu, kondisi demokrasi Indonesia terus memburuk, bahkan sampai sekarang.

Melihat kenyataan ini penting untuk menyodorkan pertanyaan, sampai kapan republik ini akan terus terperangkap dalam demokrasi elitisme? (H57)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

“Sulit dipercaya”. Barangkali itulah kalimat yang saat ini terlintas di benak publik. Bagaimana tidak, sebuah lembaga demokrasi yang sejauh ini dipercaya rakyat dapat mengeksekusi proses demokrasi yang berkeadilan ternyata dirusak oleh aktor-aktor yang selama ini dianggap berintegritas.

Kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi sekejap hancur berkeping-keping. Harus diakui, political trust masyarakat Indonesia baru mulai tumbuh lagi setelah jatuhnya rezim Orde Baru. Sayangnya hal itu tidak berlangsung lama, disebabkan maraknya praktik korupsi yang melibatkan sejumlah elite partai maupun politisi sepanjang dua dekade terakhir.

Kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi kian menyusut setelah terkuak kasus suap yang melibatkan komisioner KPU, Wahyu Setiawan dengan sejumlah elite partai. Banyak yang menyayangkan kejadian ini, meski tak sedikit juga yang turut mengutuk perbuatan tersebut.

Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Alwan Ola Riantoby, misalnya, menilai operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Wahyu Setiawan dalam sekejap meruntuhkan marwah institusi KPU. Pada saat yang sama, peristiwa ini berdampak pada hilangnya kepercayaan publik terhadap demokrasi dan KPU secara kelembagaan.

Bertolak dari kasus Wahyu Setiawan, muncul pertanyaan menarik, mengapa kasus suap sering kali terjadi, padahal sejumlah upaya pengawasan telah diperkuat sedemikian rupa?

Wahyu Tak Kuasa Tolak Godaan Suap?

Hal yang membuat kasus Wahyu ini menarik untuk ditelaah tak lain lantaran pengakuannya yang mengejutkan. Wahyu mengaku melakukan perbuatan non-etis tersebut lantaran tak kuasa menolak rayuan kawan. Bisa dibayangkan, betapa menggelikan mendengar pernyataan tersebut.

Ia menuturkan bahwa apa yang dilakukannya itu benar-benar perbuatan melabrak hukum. Pasalnya, ia mengakui kalau praktik suap tersebut dilakukan dalam keadaan sadar. Namun, dikatakannya hal itu terjadi di luar kuasa, lantaran kuatnya hubungan pertemanan dengan tiga pelaku lain yang sama-sama terlibat dalam kasus itu.

Seperti diketahui, kasus suap yang menyeret Wahyu bersama tiga orang utusan PDIP lainnya, yakni pengacara Donny Tri Istiqomah, eks anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, dan Saefullah, berakar dari polemik seputar penetapan penggantian antar waktu (PAW) anggota DPR.

Kasusnya bermula ketika Caleg PDIP Harun Masiku berusaha menggeser rekan caleg dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Selatan I, Riezky Aprilia yang belakangan ditetapkan KPU menggantikan (PAW) Nazarudin Kiemas.

Jatah kursi tersebut milik Nazaruddin berdasarkan raihan suara pada Pileg 2019. Namun, yang bersangkutan meninggal dunia, sehingga harus dilakukan PAW. KPU berlandaskan pada ketentuan Pasal 426 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Pasal 242 Ayat (1) Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, memutuskan yang berhak mengisi posisi tersebut adalah peraih suara terbanyak ke-2 dari partai yang sama.

Hasilnya, KPU menetapkan Riezky Aprilia – peraih suara terbanyak kedua – sebagai yang berhak menduduki posisi tersebut. Melihat ada celah untuk menggeser Riezky, Harun kemudian melakukan manuver lewat petinggi PDIP. Alhasil, usahanya bisa dibilang sukses karena berhasil memengaruhi keputusan partai. Namun, perjuangannya belum berakhir di situ, alias masih ada pintu lain yang harus dilewati, yakni KPU.

Merasa kesulitan mengubah pendiran KPU, Harun akhirnya melobi salah satu Komisioner KPU, dalam hal ini Wahyu, melalui tiga orang yang telah disebutkan untuk memuluskan langkahnya menjegal Riezky. Akan tetapi, seperti kata pepatah “no free lunch” alias tak ada makan siang gratis, Harun harus merogoh kocek untuk menjamin kelancaran transaksi.

Dalam transaksi tersebut, Wahyu disebut memasang tarif Rp 900 juta untuk upaya mengubah keputusan KPU yang sudah final. Sayangnya, sebelum aksi jahat tersebut berhasil dijalankan, KPK terlebih dahulu melakukan OTT terhadap Wahyu bersama seluruh barang buktinya.

Lantas, bagaimana kasus suap yang menjerat Wahyu ini dimaknai?

Muhammad Mustofa dalam Suap Menyuap dan Mafia Peradilan di Indonesia, Telaah Kriminologis mengatakan, peristiwa penyuapan terjadi bila terdapat hubungan kepentingan antara pemberi suap dengan penerima suap.

Jika dikontekstualisasikan dalam kasus Wahyu, maka jelas ada kepentingan yang menghubungkan antara Wahyu dan Harun bersama tiga pelaku lainnya. Kepentingan Harun sudah jelas ingin menggeser posisi Riezky, sedangkan Wahyu dalam posisi ini menjual jabatannya demi meraup keuntungan.

Hubungan Wahyu dan Harun dengan demikian dapat dimaknai sebagai hubungan kepentingan. Lalu, bagaimana dengan Donny, Agustiani, dan Saefullah? Dalam kasus ini bisa dibilang ketiganya hadir sebagai katalisator untuk memperlancar transaksi.

Namun, dari kasus tersebut ada fakta lain yang menarik untuk dikupas, yakni kesaksian Wahyu. Jika melihat kronologi kasusnya, pernyataan Wahyu dalam sidang etik seakan tidak selaras dengan fakta. Pasalnya, ia menyebut aksinya itu semata-mata karena faktor timbang rasa sesama kawan. Pertanyaannya, apakah faktor pertemanan harus membuat Wahyu terjebak dalam praktik suap?

Kritik Atas Neoinstitusionalisme

Asumsi bahwa kondisi anomali – suap, korupsi, kolusi, nepotisme – yang bersarang dalam institusi, dalam hal ini KPU, dapat diatasi melalui penataan kelembagaan serta penguatan pengawasan (neoinstitusionalisme) hanyalah mitos yang sampai sekarang masih dipercaya banyak orang, termasuk sebagian besar publik di tanah air.

Padahal, kalau boleh jujur, kasus serupa bukan hanya sering, tapi hampir selalu terjadi dalam setiap perhelatan demokrasi di Indonesia. Vedi Hadiz dalam Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia: A Southeast Asia Perspective, mencoba mengupas gagasan neoinstitusionalisme dengan menyebut aliran ini gagal memahami penyakit-penyakit kronis yang melekat dalam sebuah institusi.

Setidaknya, kegagalan neoinstitusionalisme terletak pada pengabaiannya atas faktor relasi kuasa yang beroperasi dalam sebuah tata kelembagaan. Ambil contoh kasus suap yang menimpa Wahyu. Bagi kalangan yang membela neoinstitusionalisme akan menyebut kasus itu sebagai murni penyimpangan aktor dalam sebuah sistem kelembagaan.

Lebih jelasnya, dalam kasus itu, Wahyu sebagai seorang Komisioner KPU dinilai gagal atau tidak mengikuti rule of law yang ada. Dengan begitu, kelemahannya bukan pada KPU secara kelembagaan, melainkan pada Wahyu sebagai bagian dari elemen sistem yang bertindak anomali.

Singkatnya, bagi kaum institusionalis, terjadinya korupsi atau suap disebabkan para aktor bertindak di luar kerangka hukum, alias tidak taat regulasi. Tapi, yang jadi pertanyaan, mengapa para aktor tersebut menyimpang dari aturan? Bagaimana menjelaskannya?

Jika hal yang sama ditarik dalam kasus Wahyu, mengapa ia tidak tunduk pada regulasi yang ada?

Keyakinan yang berlebihan bahwa aktor akan bertindak rasional dan kompromi terhadap aturan merupakan kelemahan paling mendasar yang selama ini sukar diakui oleh para penganut neoinstitusionalis.

Mereka percaya bahwa secara kelembagaan, KPU akan bisa terhindar dari praktik suap, kolusi, korupsi dan nepotisme, apabila para komisionernya bertindak rasional, bebas kepentingan dan profesional. Tapi siapa yang mampu menjamin itu?

Apabila menyimak pernyataan Wahyu yang menyebut dirinya terjebak dalam situasi sulit karena harus menerobos hukum demi melayani permintaan kawan, dengan sendirinya meruntuhkan seluruh klaim neoinstitusionalis.

Menurut Hadiz, apa yang tidak mampu dijawab oleh pemuja neoinstitusionalis dapat diatasi oleh perspektif oligarki.

Dalam kasus suap Wahyu misalnya, hal itu harus dilihat sebagai bagian dari dinamika kekuasaan (relasi kuasa) di tubuh institusi. Kasus suap antara Wahyu dan Harun yang melibatkan Donny, Agustiani, dan Saefullah tidak akan terjadi jika tidak ada persinggungan kepentingan.

Pasalnya, para aktor yang disebutkan itu tak selamanya bertindak rasional dan patuh terhadap hukum yang berlaku. Mereka senantiasa berada dalam tegangan kepentingan. Hal itu membuat perilaku para aktor sulit diprediksi – kapan mereka akan mematuhi hukum atau sebaliknya tergoda dengan bujuk rayu.

Memahami benturan kepentingan atau relasi kuasa dalam diskursus kelembagaan jauh lebih penting ketimbang menyederhanakannya ke dalam urusan ketidakpatuhan ataupun irasionalitas tindakan semata. Aktor-aktor yang kini mengemban tugas di KPU ataupun lembaga lainnya tidak selamanya bebas dari intrik, modus, maneuver, dan konflik kepentingan.

Dengan demikian, kasus suap yang menjerat Wahyu bersama sejumlah tersangka lainnya juga harus dibaca dalam konteks itu. Apakah ini berarti penyakit yang kerap melanda birokrasi – korupsi, kolusi, nepotisme – tidak bisa dihilangkan?

Jawabanya, sudah pasti sulit dihilangkan. Sebaik apapun penataan sebuah lembaga, menihilkan relasi kuasa di dalamnya adalah sebuah kesia-siaan. Kecuali jika para manusianya digantikan dengan robot.

Jalan keluar untuk masalah tersebut terletak pada masyarakat sendiri. Hanya masyarakat yang punya kesadaran sosial politik kuat yang mampu mencegah anomali tersebut. (H57)

https://www.youtube.com/watch?v=MhE8G70Be3w

PinterPolitik.com

Perseteruan seputar impor garam hingga sekarang masih belum juga mereda. Setidaknya terdapat dua kubu yang sejauh ini terlibat dalam polemik berkepanjangan, yakni kubu yang membela mati-matian agar keran impor tetap dibuka, dan kubu yang tetap menolak keras impor.

Terlepas dari itu, jika menoleh ke data yang ada, rasio kebutuhan dan produksi garam di dalam negeri terlihat begitu jomplang. Ini bisa dilihat dari jumlah kebutuhan garam dalam kurun waktu 2015-2018 yang tumbuh hingga 24,3 persen.

Ambil contoh, pada 2015, kebutuhan garam nasional mencapai 3,2 juta ton, sementara di tahun yang sama produksi garam dalam negeri hanya mampu menyumbang 2,8 juta ton. Tren yang sama, bahkan yang terburuk sempat terjadi pada tahun 2016, di mana pasokan garam dalam negeri hanya mencapai 0,12 juta ton, berbanding terbalik dengan kebutuhan nasional yang mencapai 3,3 juta ton.

Situasi serupa kembali terulang di tahun 2017 dan 2018, yang mana produksi garam nasional masing-masing hanya sanggup memasok 1,1 juta ton  dan 2,7 juta ton. Padahal, jumlah kebutuhan garam dalam negeri pada 2017 mencapai 3,55 juta ton dan 3,98 juta ton di 2018.

Mengacu pada angka-angka tersebut, pemerintah seakan memiliki alasan kuat untuk tetap melanjutkan kebijakan impor garam hingga sekarang.

Lantas, adakah yang keliru dari kebijakan tersebut?

Jika yang dilihat hanya satu sudut, maka keputusan pemerintah dipastikan tidak ada yang salah. Namun, seperti halnya kebijakan-kebijakan impor lainnya, permasalahan garam tidaklah berdiri tunggal. Ada banyak sisi yang harus dilihat dan dibedah, menimbang besarnya dampak yang ditimbulkan dari kebijakan tersebut bagi masyarakat.

Seperti disinggung di awal, bahwa Indonesia adalah negara maritim terbesar di dunia. Hal itu berarti negeri ini punya potensi cukup besar dalam mendorong terwujudnya visi swasembada garam nasional. Jika visi tersebut gagal terealisasi, maka jawabannya pasti ada yang salah dalam kebijakan pemerintah.

Teristimewa pada era pemerintahan Jokowi, kebijakan swasembada garam bahkan sempat dimasukkan dalam agenda prioritas sebagai motor penggerak ekonomi domestik, sebuah visi ekonomi yang diterjemahkan langsung dari program Nawa Cita Jokowi. Namun, bagaimana perkembangannya kini?

Faktanya, pemerintah sampai sekarang masih membuka impor garam dalam jumlah yang sangat besar, alih-alih memacu industri garam dalam negeri. Untuk 2020 saja, pemerintah berencana mengimpor garam sebanyak 2,92 juta ton atau naik 6 persen dari tahun sebelumnya yang hanya 2,75 juta ton.

Lalu, dalam konteks seperti apa kritik terhadap kebijakan swasembada garam Jokowi harus didaratkan?

Menyoal Swasembada Garam Jokowi

Wacana tentang penguatan industri garam domestik telah lama dihembuskan. Tak tanggung-tanggung, Jokowi di periode pertamanya bahkan telah mempersiapkan sejumlah skema kebijakan mulai dari program intensfikasi hingga ekstensifikasi produksi garam dalam negeri.

Targetnya pun tak main-main. Melalui injeksi teknologi geomembrane, pemerintah optimis mampu mendongkrak produktivitas pengelolaan garam di masing-masing sentra produksi. Disebutkan, dengan adaptasi teknologi baru itu peningkatan produktivitas garam domestik bisa mencapai 50-100 persen. Selain itu, lahan produksi yang semula cuma menghasilkan 60-70 ton per hektare setiap musim dapat meningkat menjadi 90-100 ton per hektare.

Jika saja skema kebijakan tersebut dijalankan dengan konsekuen, volume kebijakan impor yang begitu besar dapat ditekan. Bagaimana tidak, Indonesia memiliki kurang lebih 9 sentra produksi garam yang tersebar di bagian barat, tengah dan timur di Indonesia.

Di bagian barat ada sentra produksi garam di Indramayu dan Cirebon, di tengah ada Pati, Rembang, Gresik dan Pulau Madura. Sementara di bagian Timur ada di NTB (Bima), NTT dan Sulawesi Selatan (Jeneponto).

Dengan melihat luas sebaran sentra produksi garam yang ada, mestinya pemerintah sudah harus mengkaji ulang kebijakan impor garam. Apalagi, per 3 November 2019, tercatat total produksi garam nasional mencapai 2.089.824,25 ton yang terdiri dari 1.743.580,25 ton produksi garam rakyat dan 346.244 ton produksi PT Garam (BUMN). Juga, terdapat stok garam rakyat sebesar 1.003.668,70 ton, termasuk 131.444,87 ton sisa produksi garam rakyat tahun 2018.

Seperti diketahui, alasan utama di balik kebijakan impor garam, disinyalir selain karena jumlah pasokan garam domestik yang terbatas, juga karena alasan kualitas.  Namun, hal ini ditepis oleh Direktur Utama PT Garam (Persero) Budi Sasongko, yang menyebut kualitas garam lokal tidak kalah saing dengan impor, sebab terbukti garam lokal telah banyak digunakan oleh pelaku industri di tanah air.

Tepisan serupa juga dilayangkan Sekretaris Jenderal Perkumpulan Petani Garam Indonesia, Sarli. Menurutnya garam di Indonesia sebenarnya punya kualitas tak kalah kompetitif dengan garam impor. Dia juga membantah klaim yang menyebut produksi garam domestik tidak mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Pasalnya, duduk perkara permasalahan garam domestik bukan pada faktor kualitas atau pun kuantitasnya, melainkan pada tumpang-tindih kebijakan di setiap sektor yang membuat nasib kebijakan garam domestik menjadi terbengkalai dan tak terurus.

Menimbang fakta-fakta yang ada, menjadi masuk akal jika sikap “keras kepala” pemerintah yang doyan melakukan impor garam patut dipersoalkan.

Tanpa bermaksud menuding apakah ada pihak terkait pemerintah yang terlibat dalam permainan kartel perdagangan garam, indikasi-indikasi yang ada memberikan cukup sinyal kalau dugaan itu punya alasan yang kuat. Hematnya, rumus sederhana untuk menyingkap anomali kebijakan, cukup dengan melakukan pemeriksaan terhadap alasan (rasionalisasi) dibuatnya kebijakan tersebut. 

Kartelisasi Hambat Visi Swasembada Garam?

Jeffrey Fear dalam Cartels and Competition: Neither Markets nor Hierarchies mendefiniskan kartel sebagai bagian dari kerja sama antar perusahaan dalam menetapkan atau menyepakati harga komoditas tertentu yang sepenuhnya terintegrasi. Secara umum, kartel bersifat sukarela, di mana sistem pengaturan kontrak atau kesepakatan di antara perusahaan independen untuk mengatur harga pasar.

Merujuk pendapat Fear, dapat dikatakan kartel sendiri termasuk kelompok produsen yang bekerja bersama untuk melindungi kepentingan mereka. Dalam arti, kartel dibuat ketika beberapa produsen besar memutuskan untuk bekerja sama sehubungan dengan penetapan (fix) harga komoditas di pasaran. Kartel dapat menetapkan harga untuk anggota, sehingga persaingan harga dapat dihindari. Dalam hal ini kartel juga disebut lingkaran harga.

Senada, menurut Espen Storli dalam Cartel Theory and Cartel Practice, kemunculan kartel dalam bisnis modern tidak terlepas dari kecondongan pelaku bisnis dalam berkolusi demi memaksimalkan keuntungan bersama.

Lantas, bagaimana dengan praktik kartel dalam bisnis garam di tanah air?

Bisnis kartel garam di indonesia sempat terkuak setelah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengumumkan adanya dugaan praktik kartel garam industri aneka pangan sejak tahun 2016 yang melibatkan 7 perusahaan.

Tujuh perusahaan importir itu di antaranya, PT Garindo Sejahtera Abadi (GSA), PT Susanti Megah, Niaga Garam Cemerlang, Unichem Candi Indonesia, PT Cheetam Garam Indonesia, PT Budiono Madura Bangun Persada, dan PT Sumatraco Langgeng Makmur.

Ketujuh perusahaan diduga kuat melakukan kontrol terhadap pasokan dan harga yang membuat harga garam kala itu melambung tinggi. Selain itu, terdapat perbedaan antara jatah kuota importasi garam industri aneka pangan dengan realisasi impor yang dipegang ketujuh perusahaan importir.

Eks Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli bahkan menyebut tujuh perusahaan tersebut menjadi bagian dari pelaku kartel yang selama ini memainkan harga dan pasokan garam dalam negeri.

Pernyataan senada juga diungkapkan Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Riza Damanik bahwa kehadiran kartel dalam bisnis garam merupakan faktor utama yang menghambat upaya untuk mencapai swasembada garam.

Menariknya, meskipun gejala kartel garam telah nampak di depan mata, presiden tetap saja bergeming. Tanpa upaya memutus rantai kartelisasi di sektor garam, jangan pernah bermimpi republik ini mampu mewujudkan swasembada garam.

Dengan demikian, masalah terbesar dalam merealisasikan kedaulatan di sektor produksi garam bukan pada minusnya pasokan garam domestik ataupun rendahnya kualitas garam hasil produksi dalam negeri, melainkan semuanya bersumbu pada maraknya praktik kartel yang menyejarah.

Untuk itu, Presiden Jokowi semestinya membereskan akar persoalan ini terlebih dahulu sebelum terlalu jauh berbicara tentang intensifikasi dan ekstensifikasi lahan produksi garam yang selama ini dianggap sebagai biang masalah. (H57)

PinterPolitik.com

Isu mengenai adanya dugaan korupsi di tubuh perusahaan pelat merah itu bergulir setelah Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD membeberkan informasi terkait dugaan korupsi di Asabri yang jumlahnya sangat fantastis.

Tak tanggung-tanggung, Mahfud menyebut dugaan korupsi di Asabri angkanya tak kalah besar dengan dugaan mega korupsi di Jiwasraya yang jumlahnya diperkirakan mencapai Rp 10 triliun.

Hanya dalam sekejap, kabar ini langsung mendapat banjir tanggapan dari sejumlah elite. Ada yang berspekulasi bahwa kasus yang menimpa Asabri memiliki pola yang sama dengan deretan kasus korupsi yang membelit sejumlah perusahaan negara (BUMN), termasuk kasus Jiwasraya.

Pasalnya, ada kemungkinan bahwa antara dugaan korupsi di Asabri dan Jiwasraya memiliki pertalian kuat dengan melibatkan aktor-aktor yang sama. Karena itu, kasus ini diharapkan segera dibongkar agar pelakunya bisa segara diadili.

Jika saja rumor terkait adanya kesamaan modus operandi dan pelaku di dua kasus skandal korupsi BUMN itu terpecahkan, maka peristiwa memilukan sepanjang sejarah ini pantas disebut sebagai mega skandal terburuk korupsi BUMN selama pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

View this post on Instagram

Beredar kabar skandal di BUMN asuransi PT Asabri.⠀ ⠀ Simak artikel selengkapnya di https://pinterpolitik.com/⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jan 13, 2020 at 8:50pm PST

Selain itu, yang membuat kasus ini kian menggelitik adalah muncul tuduhan bahwa para pelaku dalam kasus ini punya kaitan dengan orang-orang yang berada di lingkaran Istana. Kabar selentingan ini beredar setelah Wakil Ketua Umum (Waketum) partai Gerindra, Arief Poyuono menyebut dugaan mega skandal korupsi Jiwasraya dan Asabri kemungkinan di­-backup oleh “orang kuat” yang saat ini bertengger di ring satu Jokowi.

Dengan demikian, pertanyaannya akankah Jokowi bersedia membongkar kontak Pandora tersebut demi pertaruhan legitimasi publik, serta apakah kekhawatiran Prabowo terkait dampak kasus ini beralasan?

Seputar Skandal Korupsi Asabri

Meski masih dalam penyelidikan, aroma busuk seputaran Asabri mulai terendus luas. Beberapa pihak bahkan menunjuk sejumlah indikasi faktual sebagai barometer untuk memperkuat justifikasi bahwa perusahaan pelat merah itu memang benar-benar terbelit kasus korupsi.

Sebut saja beberapa fakta mencurigakan seperti tidak adanya laporan keuangan pada tahun 2018 dan kuartal III 2019 di situs resmi Asabri. Kondisi tersebut membuat publik menaruh kecurigaan terkait kondisi keuangan Asabri yang belakangan diklaim berjalan normal.

Tak hanya itu, berdasarkan keterangan anggota III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Achsanul Qosasi, pihaknya telah melakukan audit ke Asabri pada 2016. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK 2016 tersebut telah disampaikan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dalam temuan tersebut, Asabri diduga tidak melakukan pengelolaan investasi secara efektif dan efisien pada penempatan instrumen saham dan reksadana. Karenanya, BPK kemudian meminta pihak Asabri untuk memperhatikan atau mengganti ke instrumen saham dan reksadana yang lebih baik serta likuid.

Belakangan kejanggalan juga terlihat dari sisi kerugian pada portofolio saham Asabri. Meskipun pihak pengelola Asabri mengklaim kegiatan operasional terutama penerimaan premi, pelayanan, dan pembayaran klaim berjalan dengan normal, namun tetap tak bisa menyembunyikan fakta adanya kerugian pada saham Asabri.

Disebutkan, sekitar dua pertiga saham milik Asabri kini harganya di bawah harga saat penawaran umum perdana (IPO). Merujuk catatan Bursa Efek Indonesia (BEI) per 13 Januari 2020, dari saham Asabri di atas lima persen, sebanyak 8 dari 13 tergolong lebih rendah dari harga saat IPO. Dari delapan saham tersebut, empat di antaranya termasuk dalam saham gocap alias saham yang mentok di harga terendah, yaitu Rp 50 per saham.

Berpijak pada indikasi-indikasi yang telah disebutkan, beberapa pihak kemudian percaya kalau perusahaan tersebut sedang dilanda masalah besar. Terlebih, keyakinan itu memuncak setelah Menko Polhukam Mahfud MD menyebut adanya dugaan korupsi di tubuh Asabri yang nilainya hampir Rp 10 triliun.

Meski belum bisa dibuktikan, apa yang dilontarkan Mahfud boleh jadi merupakan sinyalemen yang bisa dijadikan titik tolak untuk menguak skandal di balik dugaan korupsi Asabri, yang juga dalam beberapa hal dinilai beririsan dengan kasus Jiwasraya.

View this post on Instagram

Nama PT Asabri tiba-tba jadi pembicaraan.⠀ ⠀ Simak artikel selengkapnya di https://pinterpolitik.com/⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jan 13, 2020 at 1:00am PST

Di sisi lain, menimbang sensitifnya isu ini diangkat ke publik – sebab belum ada bukti penyelidikan – Mahfud tentu memiliki dasar informasi yang kuat mengenai perkara ini. Apalagi, kasus ini juga disebut-sebut melibatkan pihak-pihak yang kini sedang mengorbit di Istana.

Mahfud seperti diketahui pernah bersinggungan dengan kasus korupsi yang menimpa perusahaan ini ketika masih menjabat Menteri Pertahanan Indonesia di era pemerintahan Abdurrahman Wahid (Gus Gur).

Perusahaan yang mengelola dana pensiun milik TNI, Polri, dan Pegawai Kementerian Pertahanan ini ternyata pernah dililit persoalan korupsi pada 1998. Kasusnya pun sempat di bawa ke meja hijau yang mana pelakunya adalah anggota TNI aktif dan pihak swasta.

Akibat adanya praktik korupsi, dana Asabri senilai Rp 463 miliar sempat raib sejak 1994. Kasus serupa kembali terulang di tahun 2000 yang membuat Asabri kehilangan dana sebesar Rp 306 miliar. Dengan melihat rekam jejak itu, menjadi masuk akal jika apa yang dinyatakan Menko Polhukam itu patut didalami.

Menguak Kejahatan Kerah Putih

Menyaksikan track record praktik korupsi di tubuh Asabri yang menyejarah, memantik pertanyaan, apakah sakndal korupsi di Asabri termasuk dalam kategori white collar crime?

White collar crime atau kejahatan kerah putih merupakah bentuk kejahatan yang dilakukan para kalangan profesional. Pelakunya bukanlah orang-orang biasa. Sebagian besar aktor kejahatan kerah putih adalah mereka yang memanfaatkan jabatannya untuk merampok uang negara dalam jumlah besar.

Edwin Sutherland – sosiolog yang mengkonstatir istilah ini – dalam White-Collar Criminality mengartikan kejahatan kerah putih sebagai kejahatan penipuan yang didorong oleh motif memburu keuntungan finansial.

Kejahatan ini hanya dilakukan oleh orang dengan status sosial tinggi dan terhormat. Jenis kejahatan ini, ulas Sutherland, tidak melibatkan kekerasan fisik, tetapi akibat dari keserakahannya sangat menghancurkan. Ia mencontohkan jenis kejahatan ini meliputi penipuan, penggelapan dan pencucian uang.

Melalui kerangka pembacaan white collar crime, bisa dikatakan modus operandi di balik kasus korupsi Asabri – yang juga dalam beberapa kasus menimpa sejumlah BUMN di tanah air – adalah bentuk nyata dari kejahatan kerah putih yang selama ini bercokol dan menguras sumber daya finansial milik perusahaan negara.

Penggunaan taktik tingkat “dewa”, menimbang pelakunya adalah kaum cerdik pandai, membuat para penjahat kerah putih sulit terungkap. Pola-pola kejahatan (korupsi) yang dilakukan para pelaku sangat berbeda dengan, katakanlah, korupsi tingkat “teri” yang lazim dilakoni para pejabat daerah atau seorang pejabat eselon I atau II yang hendak menilap uang operasional pegawai.

View this post on Instagram

Pansus hijau atau abu-abu nih?⠀ ⠀ Simak artikel selengkapnya di https://pinterpolitik.com/⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jan 8, 2020 at 9:20pm PST

Jika masih bingung mencari contoh kasusnya, maka pengalaman buruk terkait mega korupsi Bank Century yang hingga saat ini belum terungkap pelaku utamanya boleh jadi merupakan contoh paling nyata dari adanya praktik kejahatan kerah putih yang dilakukan para kalangan profesional.

Namun, jika dibandingkan kasus Bank Century yang kerugiannya hanya Rp 7,4 triliun, maka kasus Jiwasraya dan yang teranyar Asabri, adalah yang paling mengerikan di antara sekian skandal mega korupsi yang pernah menimpa BUMN.

Pertanyaannya, jika kasus korupsi Bank Century yang angkanya dua kali lipat lebih kecil dari Jiwasraya (dan Asabri tidak sanggup diurai, bagaimana dengan dua kasus yang disebutkan terakhir?

Wajar saja ketika publik menaruh pesimisme terhadap pengungkapan aktor intelektual di balik dugaan korupsi Asabri maupun Jiwasraya, lantaran bercermin pada penuntasan kasus Bank Century yang hingga kini masih menyisakan misteri.

Dengan begitu, desakan kepada presiden oleh Waketum Gerindra, Arief Poyuono agar memecat siapa saja yang diduga sebagai orang kuat di balik mega skandal dugaan korupsi Asabri patut dipertimbangkan Jokowi.

Pada kasus ini, Jokowi benar-benar menghadapi ujian berat, di satu sisi ia dituntut untuk membuka kotak Pandora demi terungkapnya kejahatan yang akhir-akhir ini menyita jutaan pasang mata publik sekaligus demi menajaga legitimasi politiknya, sedangkan pada sisi lain ia terpaksa berhadapan dengan orang-orang yang selama ini terlibat penuh dalam membesarkan karir politiknya.

Dilematis memang. Tapi itu merupakan konsekuensi yang harus ia pilih. Keputusan untuk memilih salah satu atau salah duanya, akan berimplikasi terhadap perjalanan rezim kekuasaannya ke depan.

Selain itu, keputusan yang sama akan memberikan jawaban atas ketakutan Menhan Prabowo perihal nasib para prajurit TNI yang sebagiannya ditentukan oleh pengungkapan dugaan korupsi yang membuat perusahaan Asabri merugi hingga puluhan triliun rupiah. Prabowo yang tidak ingin uang anggota TNI ditilap tanpa pertanggungjawaban tentu sangat berharap persoalan yang membelit Asabri bisa segera terurai.

Namun, di tengah harapan itu, proses menuju ke sana bukan lah perkara mudah. Diperlukan political will pemimpin yang benar-benar menempatkan mandat politik rakyat sebagai dasar berpijak, bukan pada kepentingan personal, apalagi kelompoknya. Dengan demikian, ujian ini semakin menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (H57)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Bukan rahasia lagi bahwa perairan Natuna terkenal dengan kandungan minyak dan gasnya yang melimpah. Dilansir dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), cadangan gas bumi di laut Natuna termasuk yang terbesar tak hanya di Indonesia, melainkan di seluruh kawasan Asia Pasifik.

Jumlah cadangan gas bumi di perairan Natuna mencapai 144,06 triliun kaki kubik (TCF), terdiri dari cadangan terbukti (P1) sebesar 101,22 TCF dan cadangan potensial (P2) 42,84 TCF. Angka itu jauh lebih besar jika dibandingkan cadangan gas di Blok Masela yang hanya mencapai 16,73 TCF maupun di Blok Indonesia Deepwater Development (IDD), Selat Makassar yang hanya sebesar 2,66 TCF.

Menimbang kandungan gasnya yang melimpah menjadikan perairan Natuna bak magnet yang mampu menarik perhatian negara-negara industri maju, termasuk Tiongkok yang kini sedang mengalami geliat pertumbuhan ekonomi dan industri paling pesat di dunia.

Kendati demikian, keterlibatan Tiongkok di laut Natuna ditengarai memiliki irisan yang cukup kompleks. Setidaknya, obsesi Tiongkok itu dapat dimaknai dalam dua aspek.

Pertama, Tiongkok memang dikenal sebagai negara dengan kebutuhan gas terbesar, yang mana hampir separuhnya masih bergantung pada impor. Hal itu mendorong Tiongkok harus menemukan pasokan gas dalam jumlah besar untuk kebutuhan dalam negeri.

Kedua, berdasarkan klaim Nine-Dash Line atau sembilan garis putus-putus (imajiner) yang mencakup seluruh Laut China Selatan, perairan Natuna termasuk dalam cakupan itu.

Teristimewa untuk poin kedua, Tiongkok memang sejauh ini sangat intens terlibat dalam sejumlah konflik dengan negara-negara yang memiliki irisan teritori dengan klaim Nine-Dash Line. Sejumlah negara yang sempat bersengketa dengan Tiongkok soal klaim teritori di Laut China Selatan termasuk, Filipina, Vietnam, Malaysia, Taiwan, dan Brunei Darussalam.

Nine-Dash Line merupakan klaim sepihak Tiongkok atas Laut China Selatan seluas 2 juta km persegi yang 90 persennya diklaim Tiongkok sebagai hak maritim historisnya, meskipun berjarak hingga 2.000 km dari daratan negara tersebut. Hal itu mengacu pada peta Tiongkok tahun 1947, setelah usainya Perang Dunia II.

Sialnya, klaim sembilan garis putus-putus itu belakangan mencakup perairan Natuna, yang secara geografis justru sangat jauh dari negeri Tirai Bambu itu. Di sisi lain, perairan Natuna sendiri diyakini merupakan bagian dari Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia sebagaimana mengacu pada Konvesi Hukum Laut Internasional atau United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) pada tahun 1982.

Kini, rencana Prabowo membangun pangkalan militer tersebut membuka jalan bagi potensi konflik yang mengekskalasi, sekalipun dari sudut pandang Indonesia, hal tersebut memang diperlukan. Pertanyannya, apakah ada kaitan antara klaim Tiongkok dengan cadangan gas raksasa di perairan Natuna dan apakah rencana Prabowo tersebut akan berhasil?

https://www.instagram.com/p/B7P1H_Kj9Bm/

Daya Tarik Migas di Laut Natuna

Tak bisa dipungkiri bahwa incaran utama Tiongkok terhadap laut Natuna adalah karena kandungan gas bumi di dalamnya.

Seperti diungkap Peneliti Alpha Research Database Indonesia, Ferdy Hasiman, Tiongkok bukan mengejar ikan-ikan yang ada di perairan Natuna, tapi justru gas alamnyalah yang diincar. Menurut Ferdy, wilayah Natuna memiliki blok minyak dan gas terbesar, khususnya di blok East Natuna. Namun, disebabkan kendala teknologi dan terbentur masalah geopolitik, pengelolaan cadangan gas alam tersebut terpaksa belum bisa dilakukan oleh pemerintah.

Tampaknya pendapat Ferdy sejalan dengan pandangan eks anggota DPR RI, Kurtubi yang menyebut Tiongkok berkepentingan besar terhadap laut Natuna. Hal itu tidak lain karena kandungan energi berupa gas alam yang ada di kawasan itu.

Kurtubi tidak menampik bahwa Tiongkok memang di satu sisi memburu lumbung ikan di perairan Natuna. Namun itu bukan alasan utama. Ia justru melihat motif utama Tiongkok adalah ingin menguasai minyak dan gasnya.

Dengan demikian, langkah cepat pemerintah untuk menjaga wilayah perairan Natuna menjadi hal yang tak bisa ditawar. Hal itu selain mempertahankan wilayah kedaulatan negara, juga sebagai upaya mengamankan potensi sumber daya energi yang ada di kawasan itu.

Lantas, apakah rencana Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto membangun pangkalan militer di kawasan Natuna bisa dimaknai sebagai bagian dari tujuan tersebut?

Melihat posisi strategis Natuna, menjadi masuk akal jika niat Menhan Prabowo dapat ditafsirkan dalam konteks itu, bahwa Prabowo tidak akan membangun pangkalan militer di Natuna kalau bukan dimaksudkan untuk menghalau gangguan dari luar yang mencoba merongrong wilayah Indonesia.

Apalagi, muncul ramalan bahwa perang di masa datang sebagian besar dipicu oleh perebutan atas sumber daya energi. Dalam artian, negara yang memiliki akses terhadap sumber daya energi yang melimpah akan lebih mampu bertahan bahkan berperang sekaligus. Dengan begitu, apakah manuver Tiongkok dapat dimaknai sebagai bagian dari perang tersebut?

View this post on Instagram

Investasi Tiongkok dinilai tak berpengaruh terhadap sengketa Natuna.⠀ ⠀ Simak artikel selengkapnya di https://pinterpolitik.com/⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jan 5, 2020 at 11:10pm PST

Perang Perebutan Gas

Melalui pembacaan mendalam terhadap kebijakan Tiongkok melakukan konversi besar-besaran sumber energi batu bara ke penggunaan gas, sedikit banyak akan membantu kita memahami obsesi negeri Panda ini dalam memburu kantong-kantong sumber energi gas di belahan dunia lain, termasuk di perairan Natuna.

Seperti diketahui, Tiongkok sudah sejak lama menggantikan konsumsi energi batu bara ke gas. Negara Panda itu diketahui sudah mulai melakukan impor gas semenjak 2006 silam. Pada tahun 2017, Tiongkok tercatat mengimpor lebih dari 900 juta meter kubik gas. Kebutuhan importasi gas di Tiongkok pun diketahui terus meningkat dari waktu ke waktu.

Pada 2018 lalu, misalnya, sekitar 39 persen pasokan gas di negeri Tirai Bambu itu berasal dari impor. Gas yang diimpor Tiongkok dilewati melalui pipa dari 4 negara dan impor gas berbentuk Liquefied Natural Gas (LNG) dari 17 negara.

Yang cukup mencengangkan, Tiongkok berencana akan menggeser batu bara ke konsumsi gas pada 2030 mendatang. Tidak berhenti sampai di situ, Tiongkok juga menetapkan road map kebijakan energi pada 2040, di mana gas akan menjadi sumber energi nomor satu menggeser minyak.

Lalu, apa yang bisa dimaknai dari kebijakan energi Tiongkok tersebut?

Jelas terlihat bahwa di balik upaya pembaruan konsumsi energi dalam negeri mau tidak mau memaksa Tiongkok harus menemukan sumber energi baru demi menjamin ketahanan energi nasionalnya. Entah hal itu ditempuh melalui cara halus ataupun lewat kekerasan.

Michael T. Klare dalam The Energy Wars Heat Up mengatakan, konflik dan intrik seputar perebutan pasokan sumber daya energi merupakan bagian tak terpisahkan dari dinamika global sejak lama. Klare melanjutkan, perang besar atas minyak juga telah terjadi di setiap dekade bahkan lebih sejak Perang Dunia I. Perang minyak terus berlanjut hingga tahun-tahun setelahnya, sampai sekarang.

Ulasan Klare sangat relevan bila dikontekstualisasikan pada kasus Tiongkok akhir-akhir ini yang terus mengincar sumber-sumber pasokan energi yang membentang luas di perairan Laut China Selatan. Tiongkok tampaknya tidak akan berhenti meneror negara-negara yang memiliki irisan teritori dengan klaim Nine-Dash Line­-nya.

Terkait konflik Laut China Selatan maupun yang terbaru – incaran gas raksasa di laut Natuna, membuktikan pernyataan Klare dalam Twenty-First Century Energy Wars: How Oil and Gas are Fueling Global Conflicts yang dengan gamblang mengatakan bahwa perebutan bahan bakar fosil merupakan faktor pemicu terjadinya konflik kekerasan di berbagai belahan dunia.

Klare menunjukkan empat lokus yang menjadi medan pertempuran negara-negara di dunia dalam memperebutkan sumber pasokan energi yang semakin langka. Keempat kawasan itu meliputi: Irak-Syria, Sudan Selatan, Semenanjung Krimea-Ukraine, dan Laut China Selatan.

Jika ditarik dalam kasus Natuna, maka insiden yang terjadi belakangan antara Indonesia dan Tiongkok tidak akan dapat dipahami, selain mengaitkannya langsung dengan dinamika global yang perlahan tapi pasti menyeret setiap negara ke dalam perang pengamanan pasokan sumber daya energi bagi kepentingan negara masing-masing.

Dengan begitu, langkah Menhan Prabowo yang berencana membangun pangkalan militer di kawasan Natuna merupakan jawaban atas keraguan publik yang sejauh ini memandang pemerintah terlalu lemah dalam menjaga wilayah teritori yang kaya sumber daya alam tersebut. (H57)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.Com

Tak banyak yang tahu, ternyata dampak pembuangan limbah medis yang tidak terkontrol dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan maupun lingkungan.

Diketahui, limbah medis atau limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) merupakan limbah yang dihasilkan oleh penyedia layanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik, dalam bentuk jarum suntik, bekas botol infus, dan bekas produk layanan kesehatan lainnya.

Kasus ini belakangan marak terjadi akibat kurangnya pengawasan dari pemerintah maupun aparat penegak hukum. Limbah medis tersebut bahkan ditemukan berserakan begitu saja di sejumlah tempat terbuka yang membuat warga resah.

Kejadian ini diakui oleh Direktur Eksekutif Wahan Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jawa Barat, Dadan Ramdan yang mengatakan sejumlah temuan di beberapa wilayah menunjukkan masih ada perusahaan yang sengaja membuang limbah B3 secara illegal.

Mengutip temuan investigasi Kompas, selama November-Desember 2019, limbah medis ternyata mudah diperoleh di lapak-lapak pemulung dan tempat pengolah sampah daur ulang. Beberapa daerah yang diduga menjadi tempat distribusi limbah medis ilegal termasuk Bandung, Bandung Barat, Cirebon, dan Tangerang.

Pada 2018 lalu, Polisi sempat menemukan limbah medis dibuang ke kawasan hutan mangrove di Karawang, Jawa Barat. Limbah medis itu konon tercecer di wilayah pesisir dekat rumah warga. Disebutkan, limbah itu terdiri dari beberapa alat suntik dan obat-obatan.

Tak lama berselang, kejadian serupa kembali terjadi di bantaran sungai Ciherang, Purwakarta, Jawa Barat. Bentuknya hampir sama, dibuang sembarangan dan penuh dengan obat-obatan.

Yang teranyar, pembuangan limbah medis sembarangan berupa ribuan jarum suntik, juga terjadi di Kota Solo, di mana ribuan jarum suntik dibuang di pinggir jalan di sejumlah tempat selama tahun 2019. Setali tiga uang, warga Bengkulu juga sempat dibuat geram lantaran limbah medis RSUD HD Bengkulu dibiarkan menumpuk tanpa ada tindak lanjut yang diperkirakan mencapai 1,5 ton.

Menariknya, kasus ini belakangan tidak hanya menyangkut pengelolaanya yang kurang terkontrol, melainkan lebih dari itu, terdapat praktik jual-beli limbah medis ilegal yang melibatkan sejumlah pihak mulai dari perusahaan, bahkan hingga oknum TNI.

Muncul pertanyaan, apakah kasus tersebut murni disebabkan kurangnya pengawasan dari pemerintah atau ada faktor lain? Lalu, seperti apa Kementerian Kesehatan harus menyoroti masalah ini?

View this post on Instagram

Sepanjang 2018 terdapat 5 daerah dengan timbunan limbah medis terbanyak.⠀ ⠀ Simak artikel selengkapnya di https://pinterpolitik.com/⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jan 10, 2020 at 4:00am PST

Larangan Pelepasan Limbah Medis Ilegal

Dasar pelarangan pembuangan limbah medis sembarangan tiada lain karena kandungan zat kimiawinya yang sangat berbahaya, tidak hanya bagi kesehatan manusia, tetapi juga untuk lingkungan sekitar.

Laporan United States Government Accountability Office (GAO) berjudul Action Needed to Sustain Agencies’ Collaboration on Pharmaceuticals in Drinking Water mengemukakan bahwa obat-obatan yang dibuang dapat masuk ke lingkungan dan pada akhirnya masuk ke pasokan air dengan berbagai cara. Ketika cairan kimiawi tersebut terkontaminasi dengan air minum yang dikonsumsi, berpotensi mengancam kesehatan warga.

Hal itu dipertegas oleh David JC Constable, Direktur Sains dari Green Chemistry Institute American Chemical Society, yang mengatakan campuran bahan kimia dalam air minum, makanan, dan udara tidak baik untuk kesehatan.

Menimbang kandungan kimiawi berbahaya yang terdapat pada limbah medis, pengelolaannya pun diatur sedemikian ketat.

Sebagaimana mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2019, disebutkan semua limbah medis dikategorikan sebagai limbah berbahaya bagi kesehatan dan lingkungan.

Untuk itu, pengelolaan limbah medis dilakukan secara aman dan tertutup oleh penghasil limbah – dalam hal ini rumah sakit, puskesmas, dan klinik – dan pihak ketiga – perusahaan pengolah limbah medis – yang mendapat izin sesuai peraturan perundangan. Dalam regulasi tersebut ditegaskan limbah medis tidak boleh bocor ke masyarakat.

Jika merujuk pada regulasi tersebut, bisa dikatakan setiap penghasil limbah medis dituntut untuk tidak membuang atau melepaskan limbahnya secara sembarangan, kecuali menurut ketentuan yang telah diatur. Jangankan membuang sembarangan, membiarkannya bocor ke publik saja sudah dianggap melanggar ketentuan.

Dengan demikian, serentetan kasus ditemukannya limbah medis di sejumlah tempat harusnya menjadi tanggung jawab pemroduksi limbah dan harus ditindak tegas para pelakunya.

Pertanyaannya, mengapa fenomena keterceceran limbah medis di sejumlah tempat masih terus terjadi? Bahkan, kasusnya pun tergolong semakin berbahaya lantaran ada indikasi transaksi bisnis limbah medis ilegal.

Mustafa et al. dalam Hospital Waste Management in Developing Countries: A Mini Review mengungkapkan, kasus pengelolaan limbah medis umumnya terjadi di hampir semua negara berkembang. Salah satu di antara sekian penyebab ialah kurangnya pengawasan terhadap manajemen limbah.

Jika ditarik pada konteks Indonesia, apa yang diulas dalam tulisan tersebut sangat relevan. Bahwa manajemen pengelolaan limbah yang buruk berimplikasi pada minimnya pengawasan.

Namun, menjangkarkan lokus persoalan hanya pada konteks minimnya pengawasan belum sepenuhnya menjawab temali persoalan ini. Hal ini dikarenakan kasus pengolahan limbah ilegal di Indonesia tidak hanya berhenti pada faktor kelalaian pihak produsen limbah, melainkan terdapat jejaring bisnis limbah medis ilegal yang perlu penyingkapan lebih lanjut.

Sebagaimana diungkap Kepala Sub-Direktorat Penyidikan Pencemaran Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Anton Sarjanto, bahwa kebocoran limbah medis dapat dilacak kepada pihak-pihak yang bekerja sama dengan rumah sakit (RS) untuk pengangkutan limbah. Menurutnya, titik krusial itu saat limbah diangkut pihak ketiga.

View this post on Instagram

Menkes Terawan ingin pangkas izin obat edar.⠀ ⠀ Simak artikel selengkapnya di https://pinterpolitik.com/⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Dec 3, 2019 at 1:30am PST

Menguak Praktik Jual-Beli Limbah Medis

Pernyataan Anton perihal pihak-pihak yang diduga terlibat dalam praktik jual-beli limbah ilegal belakangan akhirnya terkuak, yang mana menyeret sebuah perusahaan pelat merah milik pemerintah Jawa Barat (Jabar) – PT Jasa Madivest.

Seperti diketahui, PT Jasa Madivest merupakan salah satu perusahaan bergerak dalam pengelolaan limbah medis Jabar yang merupakan anak usaha dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Jasa Sarana. Perusahaan ini belakangan terbukti terlibat dalam serangkaian praktik bisnis limbah medis dengan sejumlah pengusaha rongsok.

Menurut Direktur Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan dan Kehutanan (KLHK), Rosa Vivien Ratnawati, bahwa PT Jasa Medivest terbukti melanggar Undang-undang no 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah no 101/2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

Selain disebut memiliki limbah B3 medis lebih dari 1500 ton belum diolah yang membuat perusahaan tersebut terpaksa dikenakan sanksi administratif, juga ternyata perusahaan daerah ini terlibat dalam pelanggaran lain yang tak kalah serius: menjual limbah medis ke pengusaha rongsok di Panguragan, Cirebon.

Aturannya, limbah tersebut sudah harus dimusnahkan di PT Jasa Madivest. Namun, perusahaan disebut menjual kembali limbah tersebut ke pengusaha rongsok. Seperti diungkapkan salah satu pengusaha rongsok, bahwa PT Jasa Madivest menjual ratusan ton limbah kepada para pengusaha rongsok dengan harga yang sangat murah sekitar Rp2500 per kilogram. Dari pembelian limbah itu kemudian dijual kembali oleh pengusaha rongsok dengan keuntungan berlipat-lipat.

Menariknya, dalam jaringan bisnis limbah ilegal yang marak terjadi di Panguragan, terdapat keterlibatan aparat kelurahan hingga oknum TNI yang turut mem-backup kegiatan transaksi ilegal tersebut. Kuatnya backing-an “orang kuat” lokal membuat bisnis ini terus berjalan tanpa hambatan.

Situasi ini persis seperti apa yang digambarkan Joel Migdal dalam State in Society: Studying How States and Societies Transform and Constitute One Another dengan sebutan local strongmen. Bahwa dalam derajat tertentu, kemiripan itu terletak pada kuasa elite (orang kuat) lokal yang memungkinkan mereka bertindak di luar kerangka hukum yang berlaku.

Apa yang membuat para local strongmen ini mampu bertahan dalam praktik bisnis ilegalnya, tidak lain dan tidak bukan, karena faktor kemampuan mereka berkolaborasi dengan institusi yang ada. Migdal menyebut kemampuan orang kuat lokal dalam mengembangkan apa yang disebut “weblike societies” melalui organisasi otonom yang dimiliki – dalam kondisi masyarakat yang terfragmentasi secara sosial – memungkinkan mereka tetap bertahan.

Dari informasi yang berhasil dihimpun, dijelaskan bahwa fenomena transaksi limbah medis ilegal di Panguragan memang lama berjalan. Diduga limbah medis mulai marak masuk ke kawasan ini sekitar enam tahun lalu. Lambat laun daerah ini berubah menjadi bisnis yang menggurita dan melibatkan banyak pihak.

Dari investigasi Kompas, ditemukan lokasi sejumlah gudang limbah medis ternyata milik Ketua RT bernama Karsim. Sementara pemilik gudang limbah medis adalah salah seorang anggota TNI aktif berpangkat Sersan Mayor. Oknum TNI itu disebut memainkan peran penting dalam pengoperasian bisnis limbah medis ilegah di Panguragan.

Praktik bisnis rongsok limbah medis di sekitar Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Panguragan terungkap pertama kali berdasarkan laporan Sanggar Lingkungan Hidup. Sedikitnya ada 34 rumah sakit dan klinik yang limbahnya berada di TPS tersebut. Selain itu, juga terdapat beberapa rumah sakit yang berasal dari luar Cirebon serta dari luar Pulau Jawa yang memasok limbah di kawasan itu.

Atas kejadian ini, pemerintah dalam hal ini Kemenkes diminta untuk serius dan menyoroti secara khusus persoalan ini. Menkes Terawan Agus Putranto dengan demikian harus segera menyikapi kasus ini secara serius menimbang dampaknya yang sangat merugikan masyarakat.

Sejauh ini, belum terlihat terobosan langkah yang diambil Menkes dalam menyiasati problem terkait. Padahal, kejadian ini telah berlangsung cukup lama.

Seandainya pemerintah punya kepekaan terhadap masalah tentu sudah merespon kejahatan ini sejak awal. Pertanyaannya, sampai kapan pemerintah terus membiarkan kasus ini berlarut? Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (H57)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Hampir setiap musim hujan tiba, warga ibu kota Jakarta dihantui masalah yang sama: banjir. Saking seringnya banjir membuat masyarakat kesulitan menghilangkan kata ‘banjir’ dalam kamus keseharian mereka.

Seperti diketahui, memasuki awal tahun baru 2020, wilayah Jabodetabek – sebutan untuk kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi – tengah dilanda banjir dengan intensitas lebat. Akibat bencana tersebut, sejumlah bangunan ambruk total disertai korban jiwa.

Menurut Peneliti Pusat Penelitian Limnologi LIPI, M. Fakhrudin, sejak 31 Desember 2019 hingga 1 Januari 2020, curah hujan kategori ekstrem atau lebih dari 150 mm per hari telah terjadi di wilayah DKI Jakarta dan belum pernah terjadi sebelumnya sejak tahun 1990-an.

Sedangkan, merujuk pada data Stasiun BMKG TNI AU Halim, intensitas curah hujan per 1 Januari 2020 tercatat 377 mm per hari. Angka tersebut mengalahkan rekor banjir terbesar sebelumnya yakni pada 2007 yang hanya mencatatkan 340 mm per hari.

Sebetulnya, fenomena banjir di Jakarta bukan sesuatu yang baru. Publik di tanah air bahkan sudah biasa ketika mendengar banjir di Jakarta dan sekitarnya. Namun, banyak pihak menunjuk kurangnya pelibatan masyarakat untuk mencegah banjir sebagai salah satu sebab banjir terus terjadi. Benarkah demikian?

View this post on Instagram

Faktor-faktor penyebab banjir.⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jan 8, 2020 at 11:30pm PST

Mengapa Jakarta Kerap Dilanda Banjir?

Dalam rangka mengurai benang merah banjir di Jakarta, berbagai kalangan mulai dari ahli geografi, akademisi hingga birokrat mencoba memetakan hulu dari masalah tersebut. Ada yang mengaitkannya dengan kondisi geografis, curah hujan yang tinggi, banjir kiriman dari Bogor dan Depok, hingga kebiasaan warga yang membuang sampah sembarangan.

Belakangan, polemik juga menyasar pada wacana mandeknya normalisasi aliran sungai, terutama Sungai Ciliwung yang diduga menjadi penyebab genangan banjir di Jakarta. Perdebatan kemudian mengerucut pada isu ketidaksinergisan kebijakan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam hal pencegahan banjir.

Menariknya, di antara diskursus tersebut, terdapat sebuah konsensus yang meyakini bahwa penyebab utama terjadinya banjir di Jakarta dikarenakan letak geografisnya yang berada di dataran banjir dengan 13 sungai yang mengalir ke kawasan tersebut.

Posisi tersebut diperparah oleh kondisi penurunan permukaan tanah (land subsidence) dari waktu ke waktu. Bahkan menurut hasil penelitian konsorsium Jakarta Coastal Defence Strategy (JCDS) – sebuah studi persiapan untuk membuat tanggul atau bendungan raksasa di pantai utara Jakarta – menyebutkan sekitar 40 persen wilayah Jakarta berada di bawah permukaan laut.

Akibat dari rendahnya dataran Jakarta, setidaknya menurut beberapa pendapat, membuat aliran air sungai saat terjadi hujan dengan intensitas tinggi tidak bisa dialirkan ke laut. Implikasinya, aliran air tersebut kemudian meluber dan menggenangi sejumlah wilayah tidak hanya di kawasan Jakarta, tetapi juga di wilayah sekitarnya.

Jika merunut ke belakang, fenomena banjir di Jakarta telah terjadi bahkan sejak era kolonial Belanda. Pemerintah kolonial Belanda saat itu bahkan dibuat pusing oleh banjir Jakarta yang datang secara berkala.

Akhirnya, pada 1619, mereka membangun Batavia (sebutan Jakarta kala itu) lengkap dengan sistem kanalnya. Sayangnya, 2 tahun kemudian, kota ini dilanda banjir dahsyat. Menurut catatan, banjir terparah Jakarta yang sempat terjadi di era kolonial Belanda antara lain pada tahun 1654, 1872, 1909 dan 1918.

Banjir besar kembali melanda Jakarta pada tahun-tahun berikutnya. Tahun 1996, 2002, 2007 dan 2013 merupakan tahun bencana banjir terdahsyat yang menimpa Jakarta setelah Indonesia merdeka. Siklus bencana serupa kembali terulang pada 2020.

Pertanyaannya, apa yang bisa dimaknai dari riwayat banjir tersebut?

View this post on Instagram

Anies dan Basuki tanggapi banjir yang sedang melanda dengan pandangan berbeda.⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jan 2, 2020 at 1:27am PST

Bertolak pada siklus bencana banjir tersebut, semestinya membuat para pengambil kebijakan lebih matang dalam menyusun formulasi pencegahannya. Kesalahan terbesar pemerintah yang sampai sekarang masih gagal menanggulangi banjir Jakarta terletak pada minimnya perhatian dan kesadaran untuk menyiasati bencana alam.

Mestinya, dengan riwayat (siklus) banjir yang telah terjadi hampir ratusan tahun itu menjadikan pemerintah lebih siap untuk melakukan pencegahan dini. Tidakkah pengalaman adalah guru yang paling bijak?   

Terkait kasus banjir, pemerintah semestinya bisa belajar banyak dari cara Jepang menangani bencana tsunami. Seperti Indonesia, Jepang juga terkenal dengan fenomena tsunami yang datang silih berganti. Bedanya, Jepang sangat sukses mengatasi bencana, sementara pemerintah Indonesia terus mengulang kesalahannya.

Tentu membandingkan Indonesia dan Jepang tidaklah apple to apple, menimbang adaptasi teknologi dan budaya sosial yang berbeda di kedua negara. Akan tetapi, tidak ada salahnya bagi pemerintah untuk menduplikasi cara Jepang melakukan rekayasa mitigasi bencana alam di negaranya.

Mitigasi Bencana Berbasis Warga

Kalau boleh jujur, duduk perkara di balik gagalnya pemerintah menghadirkan solusi banjir yang selama ini menjadi momok bagi masyarakat ialah terletak pada kebijakan mitigasinya.    

Kevin M. Simmons dalam Disaster Mitigation mengatakan hal paling prinsipil dari kegiatan mitigasi adalah menyusun perencanaan sekaligus langkah-langkah yang matang sebelum maupun sesudah bencana. Mitigasi dimaksudkan untuk mencegah sekaligus mengurangi dampak jika sewaktu-waktu bencana melanda.

Lalu, apa yang keliru dari program mitigasi banjir yang sejauh ini dilakukan pemeritah?

View this post on Instagram

Sejumlah pihak rencanakan gugat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait banjir.⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jan 7, 2020 at 4:00am PST

Rupanya pemerintah sejauh ini masih terjebak dengan pola lama penanggulangan banjir. Hal itu terlihat dari proses formulasi mitigasi bencana yang masih berpusat pada pemerintah (government based approach).

Padahal, pola konvensional itu belakangan telah banyak ditinggalkan sejumlah negara di dunia. Kekurangan paling mendasar dari model klasik itu cenderung menitikberatkan pada skema penanganan top-down. Kerangka demikian menjadikan masyarakat sekadar objek, konsekuensinya masyarakat menjadi pasif.

Sebagai pengganti, pendekatan yang lebih mutakhir coba diperkenalkan sejumlah pakar mitigasi di berbagai belahan dunia. Program terbaru itu kini dikenal sebagai pendekatan mitigasi berbasis masyarakat (community based approach).

Andrew Maskrey dalam Disaster Mitigation A Community Based Approach, menyebutkan program mitigasi bencana berbasis masyarakat sangat sukses diterapkan di berbagai negara. Ia mencontohkan penerapan program tersebut di Peru dengan mengubah pola lama (top-down) yang kemudian berdampak positif terhadap penanganan bencana di negara itu.

Terkait pentingnya pelibatan warga dalam program mitigasi banjir juga dinyatakan T. Tingsanchali dalam Urban Flood Disaster Management, bahwa partisipasi publik memiliki peran penting dalam proses mitigasi. Ia membagi proses mitigasi ke dalam dua aspek, meliputi: aspek struktural, termasuk di dalamnya pembangunan bendungan, tanggul, sumur resapan, dan sebagainya, serta aspek non-struktural, yakni pengumuman banjir, manajemen risiko serta keterlibatan masyarakat.

Berkaca dari kasus banjir Jakarta, tampak pemerintah sangat minim melibatkan warga dalam pencegahan dini terhadap banjir. Hal ini sempat dikritik pakar lingkungan, Arif Zulkifli Nasution dalam Public Participation In Handling Flood, bahwa pemerintah jarang melibatkan warga dalam program pencegahan banjir Jakarta.

Akibat kekeliruan itu membuat pemerintah DKI merasa puas ketika telah membangun sejumlah sumur resapan yang tersebar di sejumlah titik. Pemerintah tampaknya lupa, bahwa kesadaran warga, pengetahuan tentang banjir, budaya menjaga kebersihan, keterlibatan warga dan sumber daya sosial lainnya dalam rangka mencegah terjadinya banjir, justru memainkan peran penting dalam pencegahan banjir sejak dini.

View this post on Instagram

Anies keluarkan Pergub 142/2019 larang kantong plastik sekali pakai.⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jan 6, 2020 at 9:45pm PST

Sebagaimana ditegaskan Arif, hal paling sederhana yang mungkin dapat dilakukan pemerintah dalam hal mendorong partisipasi publik itu bisa dalam bentuk perlombaan kampung cantik, bersih dan asri. Perlombaan itu, kata dia, akan melibatkan masyarakat tidak hanya sebagai pelaku, tetapi juga perumus dan pengawas perlombaan. 

Sekilas ide tersebut terkesan sederhana, namun jika itu dijalankan lambat laun kesadaran masyarakat akan tumbuh dengan sendirinya. Dari hal kecil itu pula akan mengubah perilaku masyarakat mencintai lingkungan sekitar, tidak membuang sampah sembarangan, ikut menjaga kebersihan saluran air dan sungai, hingga pada derajat tertentu mereka akan peduli terhadap bencana alam.

Selain itu, pembiasaan masyarakat terlibat dalam program mitigasi bencana juga akan mendorong mereka bereaksi dengan cepat, efisien, dan praktis, sehingga sumber daya masyarakat dapat digunakan secara secara maksimal untuk menyiasati terjadinya banjir.

Negara selain Peru yang berhasil mengatasi banjir melalui pendekatan mitigasi berbasis masyarakat, termasuk Thailand. Ramesh Tripathi dalam Community-based Approaches to Flood Management in Thailand and Lao People’s Democratic Republic, mengulas terkait kesuksesan penerapan konsep tersebut di kedua negara.

Seperti diketahui, Thailand selain berhasil menekan kemacetan dengan pengembangan kereta bawah tanah, juga telah lama berhasil mengendalikan banjir. Seperti Jakarta, ibu kota Thailand, Bangkok, telah berpengalaman puluhan tahun dalam menghadapi banjir yang menimpa daerahnya. Namun, warganya tidak lagi cemas kala datang banjir parah sebab Bangkok mempunyai sistem pencegahan banjir yang disebut “pipi monyet”.

Selain itu, kesadaran masyarakat Thailand dalam upaya mitigasi banjir juga telah mengalami perkembangan luar biasa setelah warga dilibatkan dalam program mitigasi bencana. Kisah suskses serupa juga terjadi di Bangladesh, seperti diulas Arif dalam Belajar Dari Negara Lain Menangani Banjir. Bahwa filosofi “kesadaran kolektif” yang dimiliki masyarakat setempat mendorong warga terlibat secara kolektif dalam menangani masalah banjir di negaranya.

Alhasil, melalui program mitigasi bencana berbasis komunitas atau masyarakat, Thailand, Peru dan Bangladesh berhasil keluar dari musibah banjir yang selama ini menjadi momok bagi warga. Pertanyaannya, Indonesia kapan? (H57)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.