PinterPolitik.com

LGBTQ+ tampaknya akan selalu menjadi topik yang panas untuk dibicarakan. Benturan antara nilai budaya dan agama masyarakat setempat dengan diskursus hak serta kemanusiaan seringkali menjadi bahan topik perdebatan oleh masyarakat, termasuk para warganet, ketika membahas LGBTQ+.  

Diskursus tersebut kembali ramai diperbincangkan setelah aksi ciuman yang dilakukan oleh vokalis band The 1975 Matty Healy dengan rekan pemain bassnya Ross MacDonald ketika manggung di Kuala Lumpur, Malaysia pada tanggal 21 Juli 2023 lalu. 

Akibat tindakan kontroversial tersebut, pemerintah Malaysia bereaksi keras dan mengecam aksi tersebut.

Malaysia sendiri merupakan negara yang tegas melarang keberadaan LGBTQ+. Hal ini tertuang di dalam hukum pidana federal Malaysia pasal 377A yang menyatakan bahwa tindakan homoseksual akan diancam hukuman penjara selama 20 tahun serta cambuk. 

Alih-alih mengevaluasi diri, sang vokalis band terlihat tidak menyesali perbuatannya. “Karena kalian anak muda saya yakin banyak dari kalian yang gay, progresif, dan keren maka dari itu saya membuat pertunjukan (aksi ciuman) kemarin,” ucap Matty setelah konsernya diberhentikan oleh pihak otoritas Malaysia. 

Sebelumnya, kontroversi LGBTQ+ juga sempat ramai di Indonesia setelah agenda konser konser band asal Britania Raya Coldplay di Jakarta yang recananya diadakan pada pada bulan November 2023 mendatang. 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan penolakannya atas penyelenggaraan konser Coldplay lantaran band tersebut mendukung LGBTQ+.  

Berbagai penolakan dari kalangan masyarakat maupun pemerintah di negara-negara yang terkenal agamais seperti Indonesia dan Malaysia tampaknya menunjukan LGBTQ+ memang akan sulit untuk bisa diterima keberadaanya. 

Akan tetapi, hal yang menarik untuk dibahas dari aksi ciuman oleh The 1975 adalah munculnya pernyataan ketidaksetujuan dari kalangan para aktivis LGBTQ+. 

Ketidaksetujuan ini dapat terlihat dari artikel tulisan di beberapa media yang juga memiliki concern terhadap isu gender.  

Misalnya, dalam artikel tulisan di media Magdalena berjudul Matty Healy, ‘White Savior Complex’, dan Ancaman Buat Queer Malaysia . Ddijelaskan bahwa aksi ciuman yang dilakukan oleh Matty justru dapat merentankan kelompok LGBTQ+ di Malaysia sendiri.  

Melihat penolakan dan kritik yang tidak hanya muncul dari kelompok oposisi, tampaknya pergerakan para aktivis LGBTQ+ terlihat begitu rapuh. Mengapa demikian? 

Butuh Strategi Baru? 

Melihat maraknya konser band-band asal negara barat di negara-negara mayoritas Islam seperti Malaysia dan Indonesia akhirnya membuat banyak warganet berspekulasi bahwa ini merupakan bagian dari kampanye LGBTQ+ terselubung. Dan, spekulasi itu tampaknya memiliki relevansi tertentu.

Sebagai bentuk dari advokasi, para pendukung LGBTQ+ berusaha meningkatkan perhatian masyarakat atas keberadaan kelompok mereka. Berbagai strategi yang digunakan salah satunya dengan menggunakan musik, misalnya, dengan mengadakan maupun membonceng di konser penyanyi maupun band ternama dunia. 

Menurut Sean McCandless & Nicole M dalam jurnalnya berjudul Popular Culture Informing Public Administration: Messages and Prospects for Social Equity sebagai sebuah bentuk budaya populer, musik dimanfaatkan oleh para aktivis LGBTQ+ untuk menampilkan pengalaman dan identitas kelompok mereka yang selama ini direpresi. 

Penggunaan musik yang dimanfaatkan oleh para aktivis LGBTQ+ sebagai instrumen dalam mengkampanyekan kepentingan mereka disebut merupakan langkah strategis. 

Hal ini seperti yang disampaikan oleh John Street dalam jurnalnya berjudul The Politics of Music and the Music of Politics. Street menjelaskan musik dapat digunakan untuk menyampaikan pesan politik dan ideologi. Dengan memanfaatkan emosi dari pendengarnya, musik mampu mengubah pemikiran politik, bahkan nilai tertentu yang dianut seseorang.  

Disatu sisi apa yang dilakukan oleh para aktivis LGBTQ+ selama ini belum bisa memberikan mereka akses terhadap kekuasaan (power) untuk menentang status quo. 

Hal tersebut selaras dengan apa yang disampaikan oleh Mary Bernstein dalam jurnalnya berjudul Identities and Politics: Toward a Historical Understanding of The Lesbian and Gay Movement.  

Menurut Bernstein, minimnya power atau akses terhadap kekuasaan yang dimiliki oleh para aktivis LGBTQ+ mengakibatkan mereka kesulitan dalam menentang represi baik dari pemerintah maupun kelompok masyarakat konservatif.  

Michel Foucault dalam bukunya berjudul History of Sexuality menjelaskan melalui kekuasaan dan konstruksi pengetahuan, institusi atau sebuah lembaga negara mampu mendisiplinkan setiap tubuh individu rakyatnya. Foucault menyebut kemampuan yang dimiliki negara ini disebut sebagai biopower.  

Praktik biopower mengarah pada pembentukan identitas seksual kolektif oleh institusi negara. Tindakan pendisiplinan identitas seksual oleh negara juga ditandai dengan dibentuknya serangkaian kebijakan atau regulasi yang mengkriminalisasi gender tertentu yaitu LGBTQ+ dan penanaman ideologi heteronormativity.  

Menurut seorang teoritikus gender Judith Butler, heteronormativity merupakan pandangan bahwa heteroseksual sebagai satu-satunya orientasi seksual yang normal dan standar moral atau norma masyarakat umum. 

Kuatnya pandangan heteronormativity ini tidak bisa dilepaskan dari faktor-faktor yang melegitimasinya.  

Misalnya dalam jurnal yang ditulis oleh Radzhana Buyantueva berjudul Rights Activism and Homophobia in Russia. Buyantueva menjelaskan kuatnya pengaruh paham konservatif agama dan gaya kepemimpinan otoriter pemerintah telah memperkuat sikap homophobic dikalangan masyarakat Rusia. 

Selain minimnya kekuasaan, masalah lain yang juga dihadapi oleh para aktivis LGBTQ+ adalah ketidakmampuannya dalam mengadaptasi nilai-nilai lokal di tempat mereka berada. 

Kimberly Dugan dalam bukunya berjudul The Struggle Over Gay, Lesbian, and Bisexual Rights: Facing Off in Cincinnati menjelaskan bahwa para aktivis LGBTQ+ seringkali kesulitan menyelaraskan isu yang diangkat dalam kampanyenya dengan konteks budaya lokal dan agama mayoritas.  

Hal ini membuat kampanye LGBTQ+ di negara-negara seperti Indonesia dan Malaysia langsung dipandang sebagai ancaman terhadap nilai-nilai budaya lokal ketimbang ajakan untuk mengevaluasi sisi kemanusiaan. 

Lantas, apa yang harus dilakukan oleh para aktivis LGBTQ+ dalam menjawab tantangan ini?

Lebih Baik Hati-Hati 

Mau tidak mau para aktivis LGBTQ+ tampaknya memang akan selalu mendapatkan penolakan karena dinilai menyimpang dari pandangan nilai-nilai agama dan budaya masyarakat lokal. 

Apa yang dialami oleh The 1975 di Malaysia dan respon MUI terhadap kedatangan Coldplay menunjukkan bagaimana reaksi represif dari suatu kelompok dalam merespon sebuah penyimpangan. 

Menurut De La Roche dalam jurnalnya berjudul Collective Violence as Social Control kekerasan yang bersifat kolektif merupakan tindakan moralistik dalam merespon perilaku menyimpang.  

Ketidaksetujuan yang bisa saja mengarah pada perilaku kekerasan terhadap kelompok LGBTQ+ kemudian semakin diperkuat dengan sikap para politisi yang mencoba memanfaatkan kemarahan dan ketakutan dari masyarakat. 

Siri Gloppen dan Lise Rakner dalam jurnalnya berjudul The perfect enemy: From Migrants to Sexual Minorities menjelaskan seorang politisi yang tidak mendukung sentimen negatif masyarakat terhadap kelompok LGBTQ+ kemungkinan akan kehilangan dukungan elektoral.  

Tindakan represi dari para kelompok homophobic yang kemudian juga dibenarkan oleh para pengambil kebijakan mengharuskan aktivis LGBTQ+ lebih berhati-hati dan mengevaluasi pergerakan mereka agar tidak mengancam anggota komunitasnya sendiri. 

Hal ini kemudian tidak mengherankan jika aksi berciuman yang dilakukan Matty justru dianggap sebagai bumerang bagi kelompok LGBTQ+ di Malaysia. Tak terkecuali dampaknya terhadap gema isu di Indonsia yang membuat The 1975 juga urung manggung di negara +62. 

Selain itu, para aktivis LGBTQ+ perlu membingkai isu yang diangkat menjadi lebih relatable dengan konteks nilai budaya setempat. 

Dalam artikel PinterPolitik berjudul The 1975, Si Paling ‘LGBT’? dijelaskan bahwa aksi ciuman yang dilakukan oleh Matty ketika manggung di Malaysia menunjukan ketidakpahaman masyarakat Barat dalam memahami kelompok Queer di negara Timur. 

Para aktivis LGBTQ+ tampaknya perlu menyadari bahwa perubahan yang mereka dambakan memang membutuhkan waktu dan kehati-hatian. 

Tak hanya itu, dalam bersuara, tampaknya para aktivis LGBTQ+ perlu memaknai lebih mendalam nilai-nilai budaya lokal seperti yang ada di dalam peribahasa “dimana bumi dipijak disitulah langit dijunjung”. (F92) 

PinterPolitik.com 

Apabila berbicara tentang Orde Baru (Orba), salah satu hal yang pasti teringat adalah Petrus. Ya, Petrus atau Penembak Misterius memiliki reputasi yang menyeramkan selama Orba. Demi menjamin keamanan masyarakat, pemerintah Orba menggagas Petrus untuk menembak di tempat para pelaku kejahatan jalanan dan preman. 

Tampaknya, warisan Orba yang telah menimbulkan protes di berbagai pihak karena menimbulkan masalah seperti pelanggaran HAM itu kembali mengemuka. Hal ini menyangkut pernyataan dari Wali Kota Medan Bobby Afif Nasution yang mendukung aparat kepolisian tak ragu menembak mati para pelaku begal di Kota Medan.  

Pernyataan tersebut keluar setelah Bobby mengapresiasi jajaran Polrestabes Medan yang berhasil menembak mati pelaku begal. Menurutnya, kejahatan Begal di Medan sudah sangat meresahkan.  

“Untuk itu, saya harap pihak kepolisian lebih tegas untuk menindak para pelaku di lapangan walaupun harus ditembak mati” Cuit Bobby di akun Twitternya. 

Akan tetapi, pernyataan Bobby terkait hukuman tembak mati ini langsung mendapat kritik dari berbagai lembaga penggiat HAM. Menurut Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) Rivanlee Anandar, misalnya, apa yang disampaikan Bobby merupakan bentuk pengabaian terhadap penegakan HAM. 

Rivanlee menganggap pernyataan yang disampaikan oleh Bobby melanggar isi dari pasal 5 Perkap Polri No. 1 Tahun 2009. Peraturan tersebut  menjelaskan penggunaan senjata oleh aparat kepolisian hanya bertujuan untuk melumpuhkan pelaku atau tersangka bukan mematikannya. 

Di tengah kontroversi dari pernyataan Bobby, gagasan untuk menembak mati para pelaku begal justru mendapat pujian dari warganet.  

Ini terlihat dari kolom komentar infografis PinterPolitik berjudul Tembak Mati Begal, Sepakat Bobby? yang menunjukan sikap setuju atas pernyataan dari Bobby misalnya “Setuju, karena begal lebih dulu melanggar HAM!”, “Coba yang teriak HAM terjun langsung ngadepin begal wkwk” hingga “Kalo perlu petrus diadakan lagi. Setuju gue. Begal ga perlu diajari HAM segala”. 

Ketertarikan masyarakat atas pernyataan Bobby untuk menembak mati begal menarik untuk dianalisis lebih lanjut. Masyarakat tampaknya sudah jenuh dan takut ketika mendengar pemberitaan kasus begal yang seringkali tak segan membunuh para korbannya.  

Namun, apakah ada faktor lain dari munculnya reaksi positif masyarakat atas ide Bobby yang berpotensi membawa “atmosfer” Orba ke masa kini? 

Mengapa Menyukai Kekerasan? 

Dukungan masyarakat atas penghukuman bernuansa balas dendam seperti menembak mati atau memenjarakan seumur hidup para pelaku kejahatan seringkali mendapatkan tanggapan sinis dari para pegiat HAM. Setidaknya begitu lah cara kerja mereka jika diekspresikan secara satir. 

Selain dikarenakan memang melanggar hak asasi, ketidaksetujuan terhadap penggunaan hukuman yang bersifat represif juga dikarenakan tidak ada bukti mengenai efektivitasnya dalam mencegah kejahatan. 

Beberapa akademisi dari bidang kriminologi sendiri sudah sering mengkritisi penghukuman bernuansa balas dendam atau biasa disebut capital punishment. Menurut Kriminolog asal Australia John Braithwaite, misalnya, tidak ada bukti ilmiah yang menunjukan efektivitas dari pemberian hukuman represif dalam mengentarjerakan para calon pelaku kejahatan. 

Dalam argumennya, Braithwaite melihat alih-alih menggunakan hukuman yang bersifat represif, pemerintah seharusnya menjamin kesejahteraan masyarakat agar mencegah seseorang terlibat menjadi pelaku kejahatan. 

Menurutnya, ini dikarenakan masalah sosial ekonomi seperti kemiskinan merupakan faktor paling berpengaruh dalam mendorong seseorang menjadi pelaku kejahatan.   

Akan tetapi, di dalam konteks masyarakat Indonesia kepercayaan atas efektivitas hukuman represif dalam menurunkan angka kejahatan sulit dihilangkan. Hal itu agaknya tidak bisa dilepaskan dari faktor sejarah bangsa Indonesia yang erat dengan kekerasan. 

Hal ini dapat ditelusuri dari masa pemerintah Orba mencoba yang melakukan kampanye perang terhadap kejahatan dan premanisme dengan membentuk  Petrus. 

David Bourchier dalam penelitiannya berjudul Crime, Law and State Authority in Indonesia praktik penembakan Petrus menyasar simbol-simbol yang dianggap menggambarkan ciri pelaku kejahatan dan preman seperti misalnya tato dan narkoba.  

Bourchier dalam penelitiannya juga menjelaskan pemberian stigma buruk terhadap atribut tertentu mengakibatkan korban penembakan Petrus, utamanya menyasar warga sipil yang secara penampilan dianggap mirip dengan pelaku kejahatan. 

Warisan kekerasan Petrus dalam menanggapi sebuah kejahatan kemudian terus berlanjut hingga masa Orba runtuh. 

Dalam jurnal yang ditulis oleh Joshua Barker berjudul State of Fear: Controlling the Criminal Contagion in Suharto’s New Order, memasuki awal era reformasi, masyarakat berusaha memulihkan kekuasaan teritorialnya yang sebelumnya telah ditekan secara represif oleh rezim orde baru.  

Barker dalam jurnalnya juga menyebut masyarakat pasca rezim orde baru melakukan “balas dendam” atas kekuasaan represif negara di era sebelumnya dengan melakukan tindakan kekerasan seperti main hakim sendiri.  

Tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat pasca Orba agaknya bukan murni untuk merespon pelaku kejahatan. 

Tindakan kekerasan yang dilakukan lebih bertujuan untuk mempertegas kepemilikan masyarakat atas wilayahnya sendiri dari intervensi aparat keamanan. 

Selain disebabkan pengaruh dinamika kehidupan pasca Orba, ketidakpuasan masyarakat atas praktik penegakan hukum di Indonesia saat ini kiranya dapat menjadi pendorong timbulnya dukungan atas penggunaan kekerasan dalam merespon kejahatan. 

Ihwal itu selaras dengan apa yang dikemukakan Sosiolog asal Amerika Serikat (AS) Donald Black, munculnya perilaku atau dukungan terhadap tindakan kekerasan tidak bisa dilepaskan dari kekecewaan masyarakat terhadap hukum formal. 

Black secara lebih jauh menjelaskan ketika sistem hukum formal tidak menciptakan keadilan, timbul dorongan dari masyarakat untuk menggunakan alternatif lain dalam merespon sebuah penyimpangan dan kejahatan, yaitu dengan melakukan kekerasan atau tindakan main hakim sendiri.  

Terlepas dari akar munculnya dukungan masyarakat Indonesia atas penggunaan kekerasan dalam menghukum pelaku kejahatan, bukti atas efektivitas dari bentuk penghukuman sendiri kiranya tak berlebihan untuk dipertanyakan.  

Hal ini dikarenakan dukungan yang muncul sendiri lebih bersifat emosional ketimbang dari hasil pemikiran rasional. Lantas, apakah gagasan Bobby untuk menembak mati para pelaku begal merupakan hasil pertimbangan rasional? Atau hanya sekadar memuaskan ekspektasi emosional masyarakat yang geram dengan kejahatan jalanan ini? 

Bobby Hanya Pansos? 

Tingginya dukungan masyarakat atas penggunaan hukuman represif dalam menindak para pelaku kejahatan dapat menjadi lahan bagi para politisi untuk meningkatkan popularitas mereka. 

Hal ini kemudian mengarah pada timbulnya kebijakan kriminal yang bernuansa pada penal populism. 

Menurut John Pratt dalam bukunya berjudul Penal Populism: Key ideas in Criminology menjelaskan penal populism merupakan pemanfaatan ekspresi kemarahan atau kekecewaan publik sebagai dasar untuk membentuk kebijakan kriminal.  

Pemanfaatan penal populism sendiri bukan berfokus untuk menangani masalah kejahatan akan tetapi untuk mengejar keuntungan elektoral seorang politisi.  

Margarita Dobrynina dalam jurnalnya berjudul The Roots of” Penal Populism”: the role of media and politics menjelaskan strategi penal populism dimulai dengan menggambarkan masalah kejahatan secara tidak proporsional dengan tujuan untuk menimbulkan respons ketakutan secara berlebih di masyarakat. 

Bagaimana Bobby mewacanakan penggunaan hukuman tembak mati sebagai solusi mengurangi kasus begal di Medan pun kiranya merupakan contoh gambaran sebuah kejahatan yang dikonstruksi.   

Terlepas dari keresahan terhadap fenomena begal dan dampaknya, masyarakat Kota Medan juga tampaknya mempercayai gagasan yang disampaikan oleh Bobby meskipun gambaran mengenai kejahatan begal dan efektivitas hukuman tembak mati belum terbukti secara empiris. 

Ketika perspektif masyarakat selaras dengan apa yang berusaha ditegakkan Bobby, sentimen positif kiranya akan direngkuh sang menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu. Tentu, ketika berbicara variabel-variabel pendukung bagi karier politiknya ke depan.

Selain itu, tak hanya peran dari Bobby sebagai orang nomor satu di Medan dalam mempengaruhi emosi masyarakatnya, media tampaknya juga turut andil dalam menciptakan ketakutan secara berlebihan di masyarakat atas fenomena kejahatan.  

Menurut Bagus Sudarmanto, seorang Kriminolog dari Universitas Indonesia, berita kejahatan dapat menimbulkan ketakutan dan kengerian bagi pembacanya, namun disatu sisi tetap menciptakan daya tarik untuk terus mengkonsumsi konten tersebut. 

Menurutnya, media memanfaatkan perhatian yang besar dari masyarakat untuk menghasilkan berita mengenai kejahatan secara berulang dengan menambahkan penekanan lain seperti unsur hiburan.  

Di titik ini, gagasan Bobby yang sesuai dan menjawab ketakutan dari masyarakat dapat memberikan peluang untuk meningkatkan elektabilitasnya. Hal ini kemudian menunjukkan bahwa ketakutan dan kengerian masyarakat atas kasus kejahatan begal di Medan tampaknya rentan untuk dipolitisasi. 

Oleh karena itu, dalam menyampaikan gagasannya, Bobby seharusnya membuktikan terlebih dahulu secara akademis bagaimana penggunaan hukuman tembak mati dapat secara langsung menurunkan niat para pelaku kejahatan begal di Kota Medan. Setidaknya, perspektif komprehensif itu lah yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. (F92) 

PinterPolitik.com 

Isu imigran tampaknya akan selalu menjadi perbincangan panas di negara-negara Eropa. Sebagai kelompok minoritas, seringkali imigran menjadi korban diskriminasi dan rasisme di negara-negara Benua Biru. 

Hal ini, misalnya, dialami oleh seorang remaja laki-laki Prancis keturunan Aljazair bernama Nahel Merzouk. Pada tanggal 27 Juni 2023 tepatnya di kota Nanterre, ia ditembak oleh seorang polisi saat mengemudikan mobilnya dengan sebab yang masih simpang siur. Tentu karena masing-masing pihak besebarangan memiliki preferensi informasinya.  

Dalam waktu singkat kejadian itu, protes besar membara di beberapa kota Prancis seperti Lyon, Marseille, Toulouse, hingga pinggiran Paris. Demonstran yang sebagian besar adalah anak muda dari golongan kelas bawah dan imigran memprotes kekerasan yang dianggap bernuansa rasisme oleh aparat kepolisian. 

Kerusuhan yang disertai dengan aksi penjarahan ini sendiri mengakibatkan lebih dari 1.300 demonstran yang mayoritas merupakan anak muda ditahan dan 250 polisi terluka.

Chaos yang semakin meluas akhirnya membuat Presiden Prancis Emmanuel Macron terpaksa menunda kunjungan dinasnya ke Belgia dan Jerman. Para demonstran yang sebagian merupakan imigran menuntut Macron menjawab permasalahan diskriminasi sistemik di Prancis. 

Di tengah tuntutan tersebut, politisi dari partai sayap kanan dari negara-negara Eropa justru menyalahkan imigran sebagai dalang di balik kekacauan yang terjadi di Negara Menara Eiffel. 

Misalnya, tokoh populis sekaligus lawan politik Macron, Marine Le Pen dari partai National Rally menyalahkan pemerintah Prancis yang membiarkan para imigran masuk.  

“Kenyataannya adalah Anda (pemerintah) tidak ingin mendengar peringatan dari kami (partai National Rally), kita perlu menghentikan para imigran anarkis” ucap Le Pen dalam pidato di parlemen Prancis seminggu setelah peristiwa kerusuhan pecah. 

Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Italia Nicola Molteni yang juga merupakan anggota partai beraliran sayap kanan Lega Nord. Ia meminta agar Uni Eropa belajar dari kasus kerusuhan yang terjadi di Prancis untuk semakin memperketat kuota masuk para imigran ke Eropa. 

Da juga menilai kebijakan asimilasi dan integrasi yang selama ini dijalankan oleh Uni Eropa terbukti gagal. 

Alih-alih membuat publik di Eropa semakin sadar atas kasus kekerasan dengan diskriminasi tampaknya kasus imigran justru seringkali dijadikan bahan politik oleh para politisi sayap kanan.  

Lantas, bagaimana masa depan para imigran di Eropa pasca kerusuhan besar yang melanda Prancis beberapa waktu lalu?  

Tidak Mungkin Bisa Akur? 

Selama ini para politisi partai sayap kanan di Eropa menganggap imigran sebagai kelompok yang memiliki sifat “antagonis” atau berlawanan dengan nilai-nilai budaya lokal. 

Dalam jurnal yang ditulis oleh Ayhan Kaya dan Aysa Tecmen berjudul Europe versus Islam?: Right-wing populist discourse and the construction of a civilizational identity para politisi partai sayap kanan seringkali memberikan sentimen negatif terhadap para imigran terutama yang berasal dari negara Timur Tengah. Mulai dari beban ekonomi, otoritarianisme, hingga terorisme. 

Penggambaran imigran sebagai ancaman terhadap tatanan nilai masyarakat Eropa bahkan tak jarang disebut sebagai bentuk proses demonisasi. 

Sosiolog asal Amerika Serikat (AS) Erving Goffman dalam bukunya berjudul Stigma: Notes on the management of spoiled identity mendefinisikan demonisasi sebagai sikap ketidakpercayaan terhadap keberadaan individu atau kelompok tertentu yang dianggap antagonis, berbahaya, mengganggu dan tidak bermoral (others). 

Sementara itu, Michal Krzyżanowski dalam jurnalnya yang berjudul Discursive shifts and the normalisation of racism: Imaginaries of immigration, moral panics and the discourse of contemporary right-wing populism menyebut sentimen negatif yang diberikan oleh partai-partai sayap kanan di Eropa terhadap para imigran merupakan usaha dalam menciptakan ketakutan di masyarakat.  

Hal itu seolah mengingatkan kembali dengan apa yang dikemukakan Cendekiawan Inggris David Herbert. 

Dalam bukunya berjudul Handbook of Religion and Political Parties, Herbert mengatakan ketakutan atas ancaman imigran yang dianggap merusak tatanan nilai budaya Eropa menjadi kekuatan politik baru bagi partai sayap kanan.  

Herbert di dalam bukunya itu juga menjelaskan lebih lanjut bahwa timbulnya rasa takut terhadap ancaman masuknya imigran membuat partai sayap kanan mendapatkan impresi positif dari masyarakat mayoritas sebagai “pelindung Eropa”. 

Narasi diskriminasi dengan disertai sentimen negatif yang dilakukan oleh politisi dari partai sayap kanan kemudian mempengaruhi kehidupan para imigran di Eropa. 

Pengalaman diskriminasi sendiri agaknya menghambat para imigran untuk menyesuaikan diri dengan nilai budaya masyarakat lokal. 

Dalam beberapa kasus, tak jarang ditemukan sikap para imigran yang seolah “tidak menghormati” budaya dimana mereka tinggal. 

Beberapa waktu lalu, misalnya, muncul video yang sempat viral di internet dimana seorang murid laki-laki imigran Muslim di Norwegia menolak bersalaman dengan seorang guru perempuan. Video tersebut kemudian menimbulkan perdebatan di warganet.  

Pertentangan yang terjadi antara partai sayap kanan dengan para imigran di Eropa kemudian berujung pada timbulnya konflik budaya. 

Kriminolog asal Amerika Serikat Thorsten Sellin dalam teorinya conflict of conduct norm menjelaskan sebuah konflik dapat muncul sebagai akibat dari bertemunya dua kebudayaan yang berbeda di dalam satu wilayah. 

Pertentangan konflik budaya antara masyarakat lokal Eropa dengan imigran tampaknya sudah menjadi konsekuensi bagi masyarakat dengan karakteristik plural. 

Akan tetapi, di balik kesulitan untuk beradaptasi dengan budaya lokal mengapa praktik diskriminasi terhadap para imigran di Eropa seolah begitu “lestari”?

Ilusi Bahaya Imigran? 

Marginalisasi dan diskriminasi yang dialami oleh para imigran di Eropa membuat mereka seringkali terlibat dalam aksi protes agar pemerintah setempat memperhatikan hak-hak mereka.  

Para imigran kerap kali memanfaatkan identitas kolektif sebagai sumber daya politik untuk memobilisasi aksi protes mereka sebagai minoritas dan korban. 

Dalam banyak kasus, meskipun para imigran tidak memiliki hak untuk terlibat dalam kegiatan politik formal seperti memilih presiden, aksi protes yang dilakukan mereka dapat menjadi sumber daya politik baru.  

Ilmuwan politik asal AS Melissa Harris-Perry berpendapat, ketika seorang politisi mampu mengartikulasikan kepentingan dan pengalaman kelompok minoritas, maka ia akan mendapat dukungan dari kelompok tersebut. 

Melihat potensi imigran sebagai sumber daya untuk mendongkrak elektabilitas seorang politisi atau partai, banyak partai bernuansa kiri di Eropa berusaha mengooptasi kepentingan kelompok minoritas ini.  

Preseden atas postulat itu, misalnya, datang ketua dari partai sayap kiri Prancis La France Insoumise Luc Melenchon. Dirinya menganggap kerusuhan yang terjadi beberapa waktu lalu merupakan sebuah pemberontakan dari kelompok kelas bawah.  

Partai yang kental dengan sosialisme ini juga mengkritik kegagalan pemerintah Prancis dalam menuntaskan masalah sosial seperti kemiskinan dan diskriminasi sehingga menimbulkan kekecewaan berupa protes besar di kalangan para imigran. 

Fenomena itu sejalan dengan analisis ilmuwan politik asal AS Robert Alan Dahl  dalam bukunya yang berjudul Pluralist Democracy in the United States: Conflict and Consent.  

Dahl menggunakan istilah kooptasi yang digunakan sebagai strategi oleh politisi untuk mendapatkan dukungan baru dari kelompok yang dapat menjadi oposisi atau ancaman bagi lawan politiknya.  

Dahl secara lebih lanjut menjelaskan kooptasi dilakukan dengan memberikan keuntungan seperti sumber daya atau posisi otoritas tertentu terhadap kelompok yang dianggap dapat menjadi oposisinya. 

Bagaimana meningkatnya ketidaksukaan dari partai sayap kanan seperti National Rally pimpinan Marine Le Pen terhadap para imigran pasca kerusuhan yang terjadi beberapa waktu lalu tampak membuatnya menjadi “masuk akal”. 

Partai-partai sayap kanan tidak lagi melihat imigran sebagai ancaman hanya karena dapat menciptakan kerusuhan tetapi juga sebagai alat untuk mendongkrak elektabilitas lawan politik mereka terutama dari kalangan kelompok partai kiri. 

Di tengah isu imigran yang saat ini terus dipolitisasi baik dari kelompok kanan dan kiri, belum ada langkah konkret dalam menyelesaikan masalah diskriminasi di Eropa.  

Kasus kerusuhan besar di Perancis beberapa waktu lalu tampaknya belum cukup untuk menyadarkan Eropa sebagai benua yang dikenal menjunjung tinggi HAM atas urgensinya terhadap masalah imigran.  (F92) 

PinterPolitik.com

Perdebatan panjang selama 78 tahun antara pemerintah Indonesia dengan Belanda mengenai tanggal proklamasi kemerdekaan RI tampaknya akan segera berakhir.  

Hal ini setelah pada tanggal 14 Juni 2023 lalu tepatnya di Parlemen Belanda (Tweede Kamer) pemerintah Belanda lewat Perdana Menteri (PM) Mark Rutte secara resmi mengakui tanggal 17 Agustus 1945 sebagai hari kemerdekaan Indonesia.  

Selama ini, Belanda mengakui tanggal kemerdekaan Indonesia sesuai dengan tanggal penyerahan kedaulatan Konferensi Meja Bundar yaitu 27 Desember 1949. 

Perbedaan tanggal Proklamasi Kemerdekaan RI telah menjadi perseteruan panjang antara pemerintah Indonesia dan Belanda. Tidak diakuinya tanggal 17 Agustus 1945 sebagai hari kemerdekaan Indonesia mengakibatkan periode perang selama tahun 1945-1949 tidak dianggap sebagai bentuk agresi militer terhadap sebuah negara berdaulat.  

Menurut perspektif Indonesia, periode 1945-1949 dikenal sebagai “Perang Kemerdekaan” yang ditandai dengan serangkaian kekerasan oleh tentara Belanda terhadap masyarakat sipil. Sementara itu, Belanda menyebut tahun 1945-1949 sebagai periode “bersiap”. 

Lambat laun, di tahun 2022 Belanda mulai mengakui apa yang dilakukannya, namun hanya dengan frasa  “kekerasan ekstrem” setelah terbitnya hasil penelitian yang berjudul Kemerdekaan, dekolonisasi, kekerasan, dan perang di Indonesia, 1945-1950.  

Penelitian ini dilakukan oleh tiga lembaga think tank asal Belanda yaitu Netherlands Institute for War, Holocaust, and Genocide Studies, Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies, dan Netherlands Institute of Military History. 

Perdebatan mengenai dugaan kekerasan yang dilakukan tentara Belanda selama perang kemerdekaan pertama kali muncul di tahun 1969 setelah media Belanda mewawancarai seorang veteran bernama Johan Engelbert (Joop) Heuting. 

Dalam wawancara tersebut, Heuting secara gamblang mengakui adanya praktik eksekusi dan kekerasan yang dilakukan tentara Belanda terhadap masyarakat sipil selama melakukan penyerangan ke Yogyakarta pada bulan Desember 1948. 

Di Balik pengakuan adanya kekerasan dan tanggal 17 Agustus 1945 sebagai hari kemerdekaan Indonesia muncul ketidakpuasan dari kalangan akademisi Indonesia. Sejarawan Universitas Gadjah Mada (UGM) Sri Margana menganggap Pemerintah Belanda masih setengah hati mengakui kesalahannya di masa lalu.  

Menurut Sri Margana sikap pemerintah Belanda masih abu-abu lantaran tidak menyetujui tindakan yang telah mereka lakukan di masa lalu sebagai “kejahatan perang”. 

“Artinya, secara yuridis mereka masih mengakui kemerdekaan itu adalah penyerahan kedaulatan pada Desember 1949 itu,” ujar Margana yang seolah menyayangkan pengakuan setengah hati Belanda. 

Justifikasi Belanda untuk tidak menyetujui istilah kejahatan perang dikarenakan pada waktu itu Konvensi Jenewa 1949 belum disepakati. 

“Masa kekerasan itu terjadi sebelum Konvensi Jenewa. Kesimpulannya kami tidak setuju itu kejahatan perang secara yuridis. Secara moral, ya, tapi tidak secara yuridis,” begitu terjemahan penyataan  Rutte di Parlemen Belanda pada tanggal 14 Juni 2023 lalu. 

Sikap Pemerintah Belanda yang tidak mengakui kejahatan perang selama masa pendudukannya di Indonesia menimbulkan kekecewaan di pihak Indonesia dan memunculkan pertanyaan.  

Kira-kira apa yang membuat Belanda seolah masih setengah hati untuk mengakui perbuatannya di masa lalu? Apakah ada maksud lain dari diakuinya tanggal 17 Agustus 1945 sebagai hari kemerdekaan Indonesia? 

Bukan Berfokus Pada Indonesia? 

Keputusan PM Mark Rutte untuk mengakui tanggal 17 Agustus 1945 sebagai hari kemerdekaan Indonesia sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari tekanan politik di dalam negeri Belanda itu sendiri.  

Partai-partai progresif selama ini memberikan perhatian terhadap masalah keterlibatan Belanda dalam melakukan kolonialisme di masa lalu. Misalnya, partai hijau Belanda GroenLinks yang selama ini aktif menekan pemerintah Belanda untuk bertanggung jawab atas penjajahan yang dilakukan di Indonesia dan Suriname. 

Selain itu, kelompok intelektual dan kaum muda juga seringkali menekan Pemerintah Belanda agar mengakui apa yang telah mereka perbuat di masa lalu sebagai sebuah kejahatan.  

Apabila melihat tekanan politik dari dalam negeri sebagai faktor pendorong pemerintah Belanda mengakui tanggal 17 Agustus 1945 sebagai hari kemerdekaan Indonesia, tampaknya pengakuan ini bukan berfokus pada Indonesia. 

Keputusan PM Mark Rutte untuk mengakui tanggal 17 Agustus 1945 sebagai hari kemerdekaan Indonesia boleh jadi hanya sekedar strategi political bridging untuk menarik dukungan dari kelompok yang berseberangan dengan ideologi partainya.  

Hal ini mengingat bahwa PM Mark Rutte berasal dari partai  People’s Party for Freedom and Democracy yang berhaluan konservatif liberal sehingga minim dukungan dari kelompok progresif. 

Menurut ilmuwan politik asal Amerika Serikat Jane Mansbridge, melalui political bridging seorang politisi mampu memperluas basis dukungan dari kelompok yang memiliki ideologi berbeda dengannya. 

Kegunaan political bridging sendiri sudah menjadi hal lumrah di dalam dunia perpolitikan. Hal ini misalnya dilakukan oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron yang berusaha menarik suara dari kelompok Islam dengan tujuan mengalahkan lawan politiknya Marine Le Pen. 

Macron memanfaatkan wacana Islamophobia yang digunakan oleh Le Pen untuk menarik simpati dari kalangan umat Muslim Perancis. 

Di satu sisi, selama masa kepresidenannya, Macron juga beberapa kali mendapatkan kritik. Misalnya, keputusan Macron yang tidak memenjarakan jurnalis Charlie Hebdo setelah menghina Islam. 

Selain itu, sikap pemerintah Belanda menolak istilah kejahatan perang memiliki kemiripan dengan apa yang dilakukan Amerika Serikat (AS) ketika melakukan intervensi militer di negara luar melalui apa yang kemudian dikenal sebagai exceptionalism. 

Robert Patman dalam jurnalnya berjudul Globalisation, The New US Exceptionalism and The War on Terror menilai exceptionalism telah dijadikan justifikasi bagi AS atas keterlibatannya dalam berbagai kasus pelanggaran HAM dan pelanggaran hukum internasional. Hal ini kemudian berujung pada kebijakan dan langkah politik luar negeri yang secara kasat mata menjadi berstandar ganda. 

Maka dari itu, melihat adanya maksud terselubung dari pengakuan tanggal proklamasi kemerdekaan RI tampaknya akan semakin menghambat usaha rekonsiliasi antara Belanda dengan Indonesia terutama terhadap para keturunan korban perang. 

Lantas, jika sampai pada interpretasi ini, apakah bangsa Indonesia akan semakin sulit untuk memaafkan apa yang telah diperbuat Belanda di masa lalu? 

Alat Politik, Mustahil Dimaafkan? 

Banyaknya korban di kalangan sipil tampaknya akan menjadi hambatan bagi masyarakat Indonesia untuk menerima permintaan maaf dari pemerintah belanda meskipun telah mengakui adanya kekerasan ekstrem dan tanggal 17 Agustus 1945 sebagai hari kemerdekaan Indonesia.  

Dalam jurnal yang ditulis oleh Benedict Anderson berjudul Indonesian Nationalism Today and in The Future, pengalaman bangsa Indonesia menjadi negara jajahan dan mempertahankan kemerdekaan telah menjadi bagian dari identitas budaya nasional.  

Akan tetapi, seringkali beberapa tokoh populis di Indonesia memanfaat sejarah penjajahan Belanda dan perjuangan kemerdekaan Indonesia untuk menciptakan polarisasi di masyarakat.  

Misalnya saja penyebutan atau Londo ireng (Belanda hitam) terhadap kelompok atau individu yang memiliki pandangan politik berbeda. 

Amos Sukamto dan Rudy Pramono dalam jurnalnya berjudul The Roots of Conflicts between Muslims and Christians in Indonesia in 1995–1997 menyebut selama era kolonial, penganut agama kristen di Indonesia sering dicap sebagai Londo ireng (Belanda hitam) atau pengkhianat karena dianggap memiliki kedekatan dengan penjajah Belanda.  

Amos dan Rudy juga menyebut hingga saat ini penggunaan frasa Londo ireng masih sering digunakan oleh para tokoh populis untuk menarik dukungan dari kelompok konservatif untuk menggambarkan kelompok yang dianggap sebagai “pengkhianat negara” karena latar belakang identitasnya. 

Apa yang dilakukan oleh sejumlah politisi di Indonesia itu dapat disebut sebagai Dog Whistle Politics. 

Matthew A. Baum dan Phil Gussin dalam bukunya berjudul Dog Whistle Politics: Multivocal Communication and the Politics of Disgust mendefinisikan Dog Whistle Politics sebagai penggunaan sinyal yang disamarkan dalam komunikasi politik untuk merangsang perasaan negatif terhadap kelompok tertentu tanpa secara eksplisit menyebutkan kelompok tersebut.  

Alih-alih memperkuat persatuan, sejarah perjuangan kemerdekaan justru digunakan untuk tujuan politis. Hal ini kemudian mengakibatkan masyarakat Indonesia tidak bisa mengambil hikmah dari peristiwa tersebut, tentunya secara relevan dan objektif di masa kini. 

Dampak dari Perang Kemerdekaan tidak hanya menjadi persoalan bagi Belanda tetapi juga Indonesia sebagai negara yang terjajah.  

Oleh karena itu, apa yang dialami oleh bangsa Indonesia saat ini tampaknya menunjukan ada hal yang lebih penting dari hanya sekedar pengakuan tanggal 17 Agustus 1945 sebagai hari kemerdekaan Indonesia. (F92) 

PinterPolitik.com 

Sudah tiga bulan lebih sejak pilot Susi Air Kapten Philips Max Mehrtens disandera kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Sampai saat ini, belum ada kepastian terkait usaha pembebasan pilot asal Selandia Baru itu.  

Beberapa kali TNI dan polisi terlibat kontak senjata dengan KKB untuk membebaskan sandera secara paksa. Akan tetapi, hasilnya nihil. Kontak senjata hanya menambah daftar korban gugur di kedua belah pihak dan mengakibatkan warga sipil Papua harus mengungsi dari tempat tinggal mereka.    

Di satu sisi, kelompok KKB Egianus Kogoya pada tanggal 27 Mei 2023 mengancam akan mengeksekusi sandera jika pemerintah Indonesia tidak mengadakan negosiasi dalam dua bulan ke depan.  

Ancaman itu disampaikan melalui video singkat yang disebarkan Juru Bicara TPNPB Sebby Sambom. Dalam video berdurasi sekitar 1 menit itu, Egianus meminta agar diadakannya diskusi mengenai rencana kemerdekaan Papua dengan melibatkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).  

Dalam video itu tampak Kapten Philip Mark Mehrtens sedang dikelilingi para anggota KKB sambil memegang bendera bintang kejora. Ia juga menyampaikan tuntutan dari pihak KKB yang meminta agar negara-negara lain juga terlibat dalam pembicaraan kemerdekaan Papua.  

Mantan negosiator antara pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Hamid Awaludin memperingatkan jika sandera dieksekusi Indonesia akan dicap buruk oleh negara luar terutama Selandia Baru. 

Sementara itu, di tengah ancaman KKB, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menegaskan Indonesia tidak akan melibatkan lembaga internasional dalam penyelesaian masalah Papua. Menurut Mahfud, pelibatan lembaga internasional hanya akan memperpanjang masalah. 

“Karena kalau diiyakan, nanti akan merembet tuh ke PBB, ke mana-mana, ternyata ada ini, ada itu. Sehingga, kita tolak setiap upaya campur tangan internasional yang disodorkan oleh LSM, oleh LSM internasional,” Begitu ujar Mahfud menegasikan keinginan KKB.  

Mahfud juga meyakinkan penyelesaian pembebasan sandera dapat diselesaikan oleh pemerintah Indonesia sendiri dengan mengedepankan negosiasi kedua belah pihak tanpa jatuhnya korban.   

Keengganan Mahfud untuk membuka pintu bagi negara luar menangani krisis di Papua saat ini kiranya patut disorot. 

Lantas, mengapa upaya penyelesaian kasus penyanderaan pilot Susi Air seolah menyiratkan bahwa pemerintah Indonesia seperti menyembunyikan masalah Papua? 

Papua Terlalu Sensitif? 

Selama ini, Papua seringkali disorot oleh dunia internasional. Selain dikarenakan tingginya dugaan jumlah kasus pelanggaran HAM, Papua selama ini sangat terisolir dari dunia luar.  

Dalam jurnal yang ditulis oleh Ross Tapsell berjudul The Media and Subnational Authoritarianism in Papua, pemerintah Indonesia selama ini acapkali membatasi akses masuk bagi para jurnalis dan Non-Governmental Organization (NGO) baik lokal maupun asing ke Papua. 

Keluhan atas terisolirnya Papua sempat disampaikan oleh NGO HAM Amnesty International pada tahun 2015 lalu. Organisasi non profit ini pernah meminta pemerintah Indonesia agar membuka akses bagi jurnalis independen dan lembaga kemanusiaan internasional ke Papua. 

Jossef Roy Benedict yang pada waktu itu menjabat sebagai juru kampanye Amnesty International untuk Indonesia menilai pemerintah Indonesia sangat menutup Papua.  

Menurutnya, hal ini mengakibatkan timbulnya kesulitan untuk mencatat kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Papua. 

Di sisi lain, kekhawatiran atas masuknya NGO asing ke Papua pernah disampaikan oleh Pengamat Intelijen Stanislaus Riyanta. 

NGO asing seringkali mengklaim aktivitasnya di Papua bertujuan memberikan advokasi bagi masyarakat lokal yang telah menjadi korban pelanggaran HAM.  

Akan tetapi, menurut Stanislaus, NGO asing memiliki agenda tersendiri yaitu menciptakan “kerusuhan” di masyarakat lalu menyalahkan pemerintah Indonesia dan membenarkan kemunculan gerakan separatis.  

Selain NGO, media asing juga kerap kerap dikaitkan dengan agenda negara Barat yang berusaha menyebarkan propaganda dan budaya ke negara dunia ketiga.  

Hal ini seperti yang disampaikan Noam Chomsky dalam bukunya yang berjudul Media Control: The Spectacular Achievements of Propaganda. Ia menjelaskan media seringkali digunakan oleh negara-negara berkuasa sebagai alat propaganda.  

Bagaimana para politisi dalam negeri menggambarkan masalah Papua seperti yang dilakukan Menkopolhukam Mahfud MD menunjukan agaknya negara sedang membentuk realitas mengenai situasi Papua. 

Berger & Luckman dalam bukunya berjudul The social construction of reality: A treatise in the sociology of knowledge menjelaskan negara memiliki kemampuan dalam memproduksi wacana media untuk mengkonstruksi suatu “realitas” berdasarkan kepentinganya sendiri. 

Bagaimana negara membatasi ruang gerak jurnalis telah menjadi strategi dalam mempertahankan stabilitas dalam di banyak negara terutama dengan gaya pemerintahan authoritarian. Hal ini misalnya dilakukan oleh Presiden Tiongkok Deng Xiaoping pasca kejadian Tiananmen 1989. 

Berkat restriksi media oleh pemerintah Tiongkok, banyak generasi muda di sana tidak mengetahui peristiwa yang diperkirakan mengakibatkan sekitar 10 ribu orang tewas itu.  

Akan tetapi melalui penerapan falsafah Tao Guang Yang Hui oleh Presiden Deng Xiaoping, Tiongkok berhasil mempertahankan stabilitas negaranya pasca peristiwa berdarah tersebut. 

Bahkan, mereka tetap mendapatkan kepercayaan dari komunitas internasional untuk menjadi tuan rumah pada Olimpiade 2008. 

Lalu, melihat probabilitas kecenderungan pemerintah untuk menutup isu Papua seperti yang pernah dilakukan Presiden Deng Xiaoping pasca peristiwa Tiananmen, apakah para politisi dalam negeri masih bertekad untuk menyelamatkan sandera atau sekadar ingin “mencuci tangan”? 

Bukan Untuk Papua? 

Bagaimana Papua terkesan terisolasi menunjukan terdapat berbagai masalah di Bumi Cendrawasih yang jika terekspos dapat memberikan dampak buruk bagi negara. 

Apabila melihat agenda pemerintah yang saat ini bergantung terhadap negara luar seperti pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menandakan Indonesia harus memiliki citra baik di dunia internasional. 

Ilmuwan politik asal Amerika Serikat Robert Keohane dalam bukunya yang berjudul After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy menjelaskan kepercayaan atau trust dapat dibangun antara negara berkembang dengan negara maju melalui ketergantungan ekonomi.  

Akan tetapi, Keohane juga menjelaskan bahwa tanpa adanya transparansi dan keterbukaan komunikasi sebuah kepercayaan tidak akan terbangun.  

Adanya konflik yang disertai dengan masalah kekerasan di Papua dapat mengurangi kepercayaan dan optimisme dunia internasional atas progresivitas Indonesia dalam melakukan pembangunan IKN. 

Hal ini kemudian mendorong pemerintah, kemungkinan mau tidak mau harus “menutupi” apa yang terjadi di Papua saat ini. 

Masalah kekerasan disertai praktik pelanggaran HAM rentan menghilangkan kepercayaan negara-negara lain. Dalam konteks ini, tentu negara Barat yang beberapa di antaranya telah diundang menjadi investor proyek IKN. 

Melihat konsekuensi negatif dari dilibatkannya dunia internasional untuk mengatasi masalah Papua membuat keputusan yang diambil pemerintah saat ini terdengar rasional.  

Mengacu pada teori rational choice individu cenderung memilih keputusan berdasarkan untung dan rugi.  

Apabila skenario yang muncul adalah pemerintah Indonesia memilih untuk tidak memenuhi tuntutan KKB sehingga sandera tidak terselamatkan, agenda-agenda besar yang melibatkan negara luar dan bersifat menguntungkan bagi negara kiranya akan tetap aman.  

Hal yang juga menguntungkan secara tidak langsung dari skenario ini ialah, kasus pelanggaran HAM di Papua baik masa lalu maupun sekarang akan tetap tersamarkan. 

Selain itu, keputusan KKB mengeksekusi sandera dapat menjadi bumerang bagi mereka sendiri. Tindakan KKB dapat menimbulkan respons ketakutan dan kemarahan dari dunia internasional atas keberadaan organisasi separatis Papua.  

Di satu sisi, keputusan untuk melibatkan dunia internasional dapat membuka kasus pelanggaran HAM yang selama ini terjadi di Papua. 

Besar kemungkinan ini akan mengurangi simpati dunia internasional terhadap Indonesia dan mengganggu agenda kerja sama dengan negara luar.  

Kemungkinan terburuk adalah KKB juga akan mendapatkan dukungan dari negara luar karena dianggap sebagai korban dan wacana kemerdekaan Papua semakin gencar dibicarakan di dalam komunitas internasional. 

Lantas, apakah keputusan pemerintah di tengah dilema menyelamatkan nyawa pilot Susi Air dibandingkan pertimbangan lain akan membawa konsekuensi tertentu bagi aspek lain, terutama investasi di IKN, misalnya? Patut untuk ditunggu kelanjutannya. (F92) 

PinterPolitik 

Perang Rusia-Ukraina telah memberikan dampak luas bagi dunia tak terkecuali Indonesia. Perang yang sudah berlangsung lebih dari satu tahun itu telah menjadi diskusi di kalangan masyarakat termasuk para politisi.  

Hal ini terlihat ketika Presiden ke-5 Indonesia Megawati Soekarnoputri  menyampaikan pendapatnya terkait Perang Rusia-Ukraina dalam acara ulang tahun Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas) pada 22 Mei 2023 lalu 

Dalam pidatonya, ia mengkritisi sikap Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Ia menganggap sikap Zelensky yang mendatangi negara-negara lain termasuk Indonesia untuk mencari dukungan disebut tidak ksatria.  

“Saya cuma mikir realisasine mengko piye (jadi bagaimana). Kowe (Zelensky) ki ngopo to yo (Anda mengapa), keliling-keliling. Kalau saya lihat persenjataannya, itu yang keluar-keluar, saya sampai mikir, kayak mainan.” ucap Putri Proklamator itu menyentil Zelensky.  

Akan tetapi, pidato Mega yang mengkritik sikap Zelensky sebenarnya terbilang cukup ironis. Pasalnya, tindakan Presiden Ukraina yang meminta “bantuan” ke negara-negara lain juga pernah dilakukan oleh ayahnya sendiri, Presiden Soekarno. 

Dalam mendapatkan pengakuan dan mempertahankan kemerdekaan, Indonesia juga aktif menjalin kerja sama dengan negara-negara lain. Berbagai diplomasi disertai agenda kunjungan ke negara lain juga dilakukan oleh Presiden Soekarno. 

Tanpa kunjungan Soekarno ke negara-negara Arab, misalnya, boleh jadi tidak mungkin Indonesia mendapatkan pengakuan kemerdekaan dari negara lain dengan cepat. 

Atau tanpa Soekarno melobi Uni Soviet, rencana besar operasi Operasi Trikora mungkin tidak akan pernah terwujud.

Dibalik “blundernya” pernyataan Megawati, ada hal yang menarik. Beberapa netizen justru terlihat menyetujui dan memberikan respon positif terhadap pendapatnya kali ini. Hal ini bisa dilihat dari laman Youtube Tribun Timur yang ikut memberitakan pidato Megawati. 

Beberapa komentar yang muncul dari video tersebut, misalnya, “akhirnya setelah berpuluh tahun, hanya kali ini saya sependapat dengan beliau 😀 URAAA”, “akhirrrnya sy bisa bilang buk megawati topppppppppppppppp buk”, hingga “betul bu mega, saya dukung ucapan bu mega… uraa russia.”  

Meski tak menyatakan dukungan eksplisit kepada Presiden Rusia Vladimir Putin, berkaca dari impresi atas kasus tersebut, besarnya “fans Putin” di Indonesia tampaknya bisa menjadi modal politik baru bagi para politisi lain kedepannya. Sebagai sosok yang juga sering “dirujak” netizen, pernyataan Megawati kiranya justru dapat memberikannya secercah citra positif baginya.  

Besarnya “fans Putin” di Indonesia dapat dilihat dari data analisis digital yang dirilis Evello tepat saat invasi Rusia ke Ukraina di tahun 2022 lalu. Hasil analisis Evello menunjukan warganet di TikTok 91 persen lebih tertarik membicarakan Putin ketimbang Zelensky. Itu belum termasuk di Instagram, Facebook, hingga Twitter yang juga menyiratkan tren serupa. 

Lantas, di balik impresi besarnya para fans Putin di Indonesia, bagaimana prospek komunitas ini dalam kehidupan sosial-politik Indonesia? 

Budaya Populer Baru? 

Ada satu istilah yang biasa digunakan oleh warganet untuk menyebut para fans Putin yaitu Vatnik. Istilah Vatnik sendiri memiliki konotasi yang bersifat negatif dan bertujuan untuk mengejek para “fans Putin”.  

Dalam laman Russia Beyond, Vatnik sebenarnya merupakan jaket perang yang biasa digunakan oleh tentara Uni Soviet. Jaket yang terbuat dari bahan kapas ini sangat sangat diandalkan oleh Tentara Uni Soviet untuk bertahan di cuaca dingin selama Perang Dunia I dan II.  

Akan tetapi lambat laun istilah Vatnik mulai menjadi konotasi negatif. Dalam jurnal yang ditulis oleh Skvirskaja dengan judul  ‘Information Turned Entertainment’: Images of the Enemy and Conspicuous Patriotic Consumption in Russia, Vatnik digunakan untuk melabel para kaum patriotik Rusia yang termakan propaganda Kremlin. 

Dari sebagian besar para “fans Putin” (Vatnik) beberapa dari mereka adalah warganet negara +62. Mulai dari akun-akun fake hingga real banyak dari mereka menunjukan keberpihakan terhadap Rusia.  

Dalam artikel PinterPolitik berjudul Pesona Putin Memikat Warganet Indonesia? keberpihakan warganet terhadap Rusia tidak bisa dilepaskan dari minimnya pengetahuan terkait konflik Ukraina dan Rusia dan kecenderungan mendengarkan berita dan analisis dari akademisi pro-Rusia.  

Meskipun Vatnik sering diledek oleh para warganet lainnya, fans Putin di Indonesia tetap memperkuat identitas mereka. Seringkali mereka mengunggah ulang video parade militer Rusia, pidato Putin, kontak senjata di Ukraina atau membuat thread yang menunjukan ketidaksukaannya terhadap negara Barat. 

Berkembangnya komunitas fans Putin di internet telah membentuk sebuah budaya populer baru. Di internet, mereka berperan dalam menciptakan wacana positif mengenai Putin dan Rusia.  

Menurut tokoh studi budaya populer Henry Jenkins, terbentuknya budaya populer tidak bisa dilepaskan dari peran partisipatif pengguna internet yang bekerja sama memproduksi dan menginterpretasikan sebuah konten. 

Sifatnya yang mengakar rumput terkadang membuat budaya populer sendiri seringkali digandrungi oleh para politisi demi meningkatkan elektabilitas mereka. 

Dalam jurnal yang ditulis oleh Street dengan judul Popular culture and political communication, keterikatan seorang politisi dengan budaya populer merupakan bentuk komunikasi politik yang dapat menghibur para penontonnya.  

Selain itu, di dalam jurnal tersebut juga menjelaskan melonjaknya elektabilitas mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump tidak bisa dilepaskan dari keikutsertaannya menjadi aktor di film Hollywood dan acara gulat WWE.  

Melalui keterlibatan Trump di dalam dua acara beken tersebut ia dapat dikenal oleh komunitas fans budaya populer.  

Melihat bukti potensi budaya populer dalam mendongkrak elektabilitas bukan, tidak mungkin pengagum Putin nantinya akan dijadikan komoditas bagi para politisi di Indonesia.  

Lalu, apakah kemudian para kandidat – termasuk capres –  yang akan berkompetisi di Pemilu 2024 akan “cosplay” menjadi Putin demi menarik para fans Rusia di Indonesia?   

Semua Ingin Menjadi Putin? 

Pakar Eropa Timur Universitas Airlangga Radityo Dharmaputra mengatakan keberpihakan kalangan konservatif Muslim di Indonesia terhadap Putin dan Rusia ketimbang Ukraina tidak bisa dilepaskan dari sentimen agama.  

Menurutnya, anggapan bahwa Ukraina didukung oleh Amerika Serikat yang selama ini memerangi negara Islam dan kehadiran tokoh Muslim pro-Rusia, yakni Ramzan Kadyrov, di perang Rusia-Ukraina mengakibatkan dukungan masyarakat Indonesia terhadap Putin meningkat. 

Tidak mengherankan kemudian jika sebagian kelompok Muslim konservatif di Indonesia kemungkinan memiliki irisan dengan atau merupakan “fans Putin”. 

Sebagai kelompok masa yang besar, Muslim konservatif di Indonesia sendiri seringkali dirangkul kepentingannya oleh para politisi. 

Hal itu selaras seperti apa yang disampaikan oleh Marcus Mietzner dan Burhanuddin Muhtadi dalam jurnalnya berjudul Explaining the 2016 Islamist mobilisation in Indonesia: Religious intolerance, militant groups and the politics. 

Dukungan terhadap kelompok Muslim konservatif ini, misalnya, dilakukan oleh mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ketika ia menolak kedatangan Timnas Israel ke Indonesia saat Piala Dunia U20.  

Pengamat Politik Rocky Gerung menilai tindakan yang dilakukan oleh Ganjar tidak lebih untuk menarik dukungan dari kalangan umat Muslim. 

Ilmuwan politik asal Amerika Serikat Anthony Downs dalam bukunya An Economic Theory of Democracy” menjelaskan seorang pemimpin politik dalam sistem demokrasi berusaha mencari dukungan elektoral dengan memobilisasi basis dukungan dan menyesuaikan pemikiran politiknya sesuai preferensi pemilih. 

Berangkat dari argumen Downs, tidak mengherankan jika nantinya eksis para kandidat, baik legislatif maupun eksekutif,  yang akan berkompetisi di Pemilu 2024 akan “memiripkan diri” menjadi Putin. 

Sekali lagi, hal ini dikarenakan “fans Putin” agaknya memiliki keterkaitan dengan salah satu kelompok massa terbesar di Indonesia, Muslim konservatif. 

Tak menutup kemungkinan, para kandidat kemudian membuat narasi kampanye maupun program kebijakan sesuai dengan yang dilakukan Putin selama ini di Rusia. 

Dan ketika itu terjadi, kemungkinan besar tidak ditujukan untuk menjawab permasalahan yang ada di masyarakat Indonesia, namun sekedar untuk menarik dukungan belaka. 

Kampanye kriminalisasi terhadap kelompok LGBT dan sentimen antiBarat mungkin saja akan hadir menjelang Pemilu 2024 untuk demi menyenangkan kelompok “fans Putin”. 

Sebenarnya, tidak sepenuhnya keliru jika para kandidat membuat program atau narasi politik berdasarkan tokoh politisi mancanegara.  

Akan tetapi, yang perlu diingat adalah urgensi untuk menyeleksi kembali apa yang sekiranya sesuai untuk diterapkan di Indonesia kiranya tetap harus dilakukan. (F92) 

PinterPolitik.com

Setiap bulan Mei Indonesia memperingati peristiwa Reformasi 1998. Peristiwa bersejarah yang disambut dengan euforia dari masyarakat disatu sisi turut ditandai dengan berbagai peristiwa tragis. 

Kasus-kasus pelanggaran HAM seperti tragedi Trisakti dan pemerkosaan terhadap perempuan etnis Tionghoa yang terjadi di  Mei 1998 telah memakan banyak korban.  

Dalam memperingati 25 tahun peristiwa berkabung itu, pada tanggal 11 Mei 2023 para aktivis HAM mengadakan aksi Kamisan yang ke-773 di depan gedung Istana Merdeka. Para peserta sekali lagi menuntut agar pemerintah mengusut tuntas semua tragedi kemanusiaan yang terjadi.  

Presiden Jokowi sendiri pada tanggal 11 Januari 2023 lalu menyampaikan penyesalan atas 12 peristiwa pelanggaran HAM di masa lalu. Disatu sisi menurut koordinator Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Fatia Maulidiyati, pengakuan pelanggaran HAM berat hanyalah pembaruan dari janji lama presiden. 

Kesabaran para keluarga korban dan para aktivis HAM kembali diuji setelah pada tanggal 2 Mei 2023 lalu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan pemerintah tidak akan meminta maaf atas 12 peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu. 

Menurutnya, keputusan tersebut sesuai dengan rekomendasi penyelesaian nonyudisial. Ia juga menegaskan pemerintah hanya akan berfokus pada pemulihan korban dan tidak akan mencari para pelaku. 

Menurut Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid sikap pemerintah yang tidak mau meminta maaf kepada korban pelanggaran HAM justru menunjukan negara tidak mengakui adanya kesalahannya yang terjadi di masa lalu.  

Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang terlihat setengah hati dan baru “ngegas” di akhir jabatannya untuk mengangkat isu pelanggaran HAM masa lalu kemudian menimbulkan kekecewaan terutama di kalangan keluarga korban dan para aktivis HAM. 

Padahal, agenda ini sudah dijanjikan sejak masa kampanye Pilpres 2014. Kala itu, Presiden Jokowi memasukan agenda penyelesaian kasus pelanggaran HAM ke dalam sembilan poin program kerjanya yang disebut Nawa Cita.  

Mau tidak mau penyelesaian kasus pelanggaran HAM kemungkinan besar akan diestafetkan ke pemimpin selanjutnya. 

Akan tetapi, di tengah kekecewaan dan timbulnya pertanyaan terhadap apa yang membuat Presiden Jokowi terlihat lambat dalam menuntaskan masalah ini. Bakal calon presiden (capres), baik Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, maupun Prabowo Subianto masih sibuk membahas isu mainstream seperti pembangunan ekonomi dan membangun koalisi.  

Para bakal capres seolah tidak terpengaruh atas masifnya acara aksi Kamisan yang memanfaatkan momentum bulan Mei untuk mengingatkan kembali kewajiban negara untuk memberikan hak kepada para korban. 

Lantas, bagaimana prospek pembahasan masalah pelanggaran HAM ini kedepannya di tangan ketiga bakal capres ini? Apakah mereka memiliki political will untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM seutuhnya?  

Mengapa Begitu Sulit? 

Sebenarnya penyelesaian pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia sejak masa Reformasi sendiri terbilang problematis. Dalam jurnal yang ditulis oleh Eve Warburton dengan judul Jokowi and The New Developmentalism, keberadaan aktor militer dan kelompok konservatif di kabinet pemerintahan Jokowi telah menghambat progres penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu.  

Hal ini bisa dilihat dari bagaimana Presiden Jokowi memasukan terduga pelaku pelanggar HAM seperti Prabowo Subianto ke jajaran kementeriannya. 

Keputusan ini sebelumnya sudah mendapat pertentangan dari NGO HAM seperti Amnesty International yang menganggap pemerintah Indonesia memberikan privilege berupa jabatan tinggi kepada pelaku pelanggar HAM. 

Tidak hanya Prabowo, kekuasaan yang diberikan negara kepada para terduga pelaku dapat semakin langgeng kedepannya melalui revisi Undang-Undang (UU) TNI. Keberadaan pejabat militer yang telah terlibat dalam pelanggar HAM di instansi sipil akan membuat mereka semakin tersembunyi. 

Dalam jurnal yang ditulis oleh Eve Warburton dan  Edward Aspinall dengan judul Explaining Indonesia’s democratic regression, aktor politik dari latar belakang militer dengan pemikiran konservatif seringkali menjadi daya tarik bagi masyarakat Indonesia. 

Melibatkan para aktor tersebut ke dalam struktur pemerintahan harapannya dapat mempertahankan dukungan dari masyarakat terhadap pemerintah. 

Selain itu, memastikan dukungan dari masyarakat, ketergantungan Jokowi terhadap aktor-aktor politik dengan ciri khas tersebut penting untuk menangkal tuduhan bahwa ia seorang keturunan PKI. 

Tuduhan tersebut akhirnya turut mematikan political will Jokowi untuk menuntaskan masalah pelanggaran HAM masa lalu terutama untuk kasus genosida politik tahun 1965. 

Melihat sisi positif dan negatif dari diangkatnya masalah pelanggaran HAM masa lalu ke ranah politik saat ini, menarik untuk membahas bagaimana para capres kedepannya akan menyelesaikan masalah ini.  

Atau apakah mereka nantinya juga berpotensi terjebak di dalam ketergantungan terhadap para aktor penghambat penyelesaian masalah ini? 

Akan Terus Menghantui? 

Dalam kontestasi pilpres, political will untuk membahas isu pelanggaran HAM seringkali hanya bertujuan untuk meningkatkan elektabilitas capres dan menjatuhkan lawan politik.  

Misalnya, kasus-kasus pelanggaran HAM seperti tragedi Trisakti seringkali diungkit oleh Adian Napitupulu selaku lawan politik Prabowo untuk menjatuhkan elektabilitasnya menjelang pilpres.  

Sebagai strategi politik, memanfaatkan isu pelanggaran HAM mungkin dapat dimanfaatkan oleh para bakal capres baik Ganjar, Prabowo, Anies. Akan tetapi, terdapat beberapa efek samping yang mungkin dapat merugikan bagi elektabilitas mereka. 

Pertama, Ganjar mungkin bisa memanfaatkan isu pelanggaran HAM ketika masa kampanye berlangsung untuk menyerang elektabilitas Prabowo. 

Akan tetapi, diangkatnya isu mengenai pelanggaran HAM dapat membuat rival Ganjar membalasnya dengan mengungkit kasus kekerasan di Desa Kendeng dan Wadas.  

Dalam artikel PinterPolitik yang berjudul Wadas-Kendeng Mampu Jegal Ganjar? isu Wadas dan Kedeng dapat mencoreng branding politik Ganjar sebagai pemimpin yang pro terhadap rakyat kecil. 

Kedua, pada bakal capres lain, Prabowo sebagai seorang terduga pelaku sendiri tidak mungkin mau membuka dosa masa lalunya. Hal ini dapat membenarkan tuduhan-tuduhan dari kelompok aktivis HAM atas keterlibatannya dalam pelanggaran HAM masa lalu. 

Sedangkan, terakhir, jika Anies mengangkat isu pelanggaran HAM mungkin bisa menjadi modal untuk menghapus stigma penggunaan politik identitas yang selama ini ia gunakan.  

Tindakan tersebut boleh jadi dapat memunculkan citra positif bahwa bagi Anies karena dinilai peduli terhadap etnis Tionghoa yang menjadi korban selama peristiwa Mei 1998.   

Di satu sisi, keputusan ini akan menyinggung para pendukungnya yang sebagian besar berasal dari kelompok Islam konservatif.  

Dalam jurnal yang ditulis oleh Pradheksa dengan judul Islam and reimagining communists in post-New Order Indonesia: an analysis of White Book of the PKI Terror in Kanigoro, sebagian kalangan kelompok Islam seringkali menunjukan sikap dukungan terhadap tindakan pemerintah Orde Baru yang melakukan penangkapan di luar hukum terhadap para simpatisan PKI.  

Hal ini tidak bisa dilepaskan dari sejarah permusuhan PKI terhadap umat Islam misalnya peristiwa pada penyerangan pesantren di Kanigoro.  

Melihat besarnya dampak dari diangkatnya isu pelanggaran HAM masa lalu terhadap elektabilitas para bakal capres, ini akan menjadi pilihan yang sulit. Mereka mau tidak mau harus mengorbankan elektabilitas dan pendukungnya.  

Jika para bakal capres memiliki setitik nilai kemanusiaan, lantas apakah mereka rela kehilangan pendukungnya demi memberikan keadilan bagi ratusan keluarga penyintas yang sampai saat ini masih merasa diabaikan haknya? (F92) 

PinterPolitik.com 

Ditengah munculnya kritik dan ketidakpuasan atas kinerja Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menanggulangi korupsi, terdapat satu hal yang menarik. Muncul seseorang dari dalam pemerintahan yang akhirnya “turun gunung” atas masalah korupsi di Indonesia, yaitu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM (Menko Polhukam) Mahfud MD. 

Tidak hanya sekadar menyampaikan kampanye seperti yang dilakukan para politisi pada umumnya, Mahfud juga berani mengungkap transaksi janggal ratusan triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). 

Dalam rapat bersama DPR, ia juga terang-terangan mengungkapkan praktik korupsi seringkali terjadi di lembaga-lembaga pemerintah seperti Bea Cukai, Perpajakan, pengadilan, bahkan DPR itu sendiri. 

Keberanian Mahfud membuka kebobrokan di pemerintahan sontak mendapatkan dukungan dan pujian dari banyak pihak. 

Menariknya, atas keberanian itu, Mahfud juga digadang-gadang layak untuk maju dalam kontestasi Pilpres 2024 karena diharapkan mampu memberantas masalah korupsi di Indonesia. 

Namun, apakah keberanian Mahfud ini hanyalah sekedar politisasi wacana antikorupsi belaka? Lalu, jika benar Mahfud dipilih menjadi kandidat, sebagai calon wakil presiden, misalnya, apakah dirinya tetap berani dan kritis atas permasalahan korupsi di kabinetnya sendiri? 

Curiga Kampanye Antikorupsi? 

Sebelum masuk kepada analisis kemungkinan motif tertentu di balik pengungkapan kasus transaksi janggal dan langkah agresifnya menangani transaksi janggal di Kemenkeu, menelisik impresi publik atas tajuk “korupsi” itu sendiri kiranya dapat menjadi pintu masuk pertama. 

Apabila berkaca dari hasil dari indeks persepsi korupsi selama ini, responden yang juga merupakan masyarakat telah menunjukan sikap pesimisme terhadap cara pemerintah mengatasi korupsi di Indonesia. 

Seperti impresi kasus pencucian uang oleh mantan pejabat Dirjen Pajak Rafael Alun Trisambodo yang mungkin tidak akan terungkap tanpa adanya kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anaknya Mario Dandy. 

Keterlibatan netizen yang saat ini berubah menjadi aktivisme digital-lah yang dinilai berhasil mendorong aparat penegak hukum untuk melakukan penyidikan. 

Lambatnya penyelesaian kasus korupsi yang baru dilakukan hanya saat viral membuat masyarakat agaknya mulai bosan dengan berbagai wacana antikorupsi yang sering diucapkan politisi atau lembaga pemerintah.  

Daniel Smilov dalam artikelnya berjudul Anticorruption agencies: expressive, constructivist and strategic uses menyebut wacana antikorupsi sering dimanfaatkan oleh pemerintah atau politisi untuk kepentingan politik mereka. 

Meski tentu dapat menjadi visi yang menjadi kerangka kerja jika seorang politisi terpilih, wacana antikorupsi pun biasanya memiliki tujuan yang di kemudian hari hanya terkesan sekadar untuk menarik simpati dari masyarakat.  

Itu agaknya dapat dilihat dalam acara debat Pilpres 2019 putaran pertama saat Jokowi dan Prabowo Subianto sama-sama menyampaikan gagasan mereka mengenai strategi penanggulangan korupsi.  

Dalam debat tersebut, Jokowi berjanji akan memperkuat posisi KPK dan mendorong kerja sama lembaga antirasuah itu dengan lembaga penegak hukum lainnya, yaitu Kejaksaan dan Kepolisian. 

Sementara itu, Prabowo melihat pencegahan korupsi dapat dilakukan dengan menaikkan gaji para penegak hukum dan pejabat publik. 

Zuhairan Yunmi Yunan dalam artikelnya berjudul Isu korupsi dalam debat pilpres: tidak terlihat komitmen Jokowi dan Prabowo untuk berantas korupsi menyebut baik Jokowi dan Prabowo tidak memiliki strategi yang konkret dalam penyelesaian korupsi di Indonesia. 

Hal ini berdasarkan fakta bahwa di masa pemerintahan Jokowi 2014-2019 koordinasi antarlembaga masih buruk sementara kasus korupsi terus bermunculan. 

Sementara di sisi lain, strategi yang disampaikan Prabowo dianggap menyederhanakan masalah korupsi, berbanding terbalik dengan presumsi peneliti Amerika Serikat (AS) Jack Bologne yang mengatakan korupsi terjadi karena keserakahan. 

Di tengah krisis kepercayaan di masyarakat atas kampanye antikorupsi itulah, Mahfud seolah muncul sebagai elite pemerintah yang mengakui ketidakberesan di pemerintah dengan melakukan tindakan konkret, yaitu dengan membentuk satgas pencucian uang. 

Gebrakan Mahfud tampaknya menghasilkan karisma tersendiri yang menarik perhatian positif masyarakat. 

Barnes dalam jurnalnya berjudul Charisma and religious leadership: An historical analysis berpendapat karakteristik unik yang bisa menjawab permasalahan sosial dapat membentuk karisma dari seorang pejabat publik maupun politisi. 

Karisma unik yang dimiliki Mahfud telah menunjukan adanya pembeda antara dirinya dengan para pejabat publik maupun politisi lain yang dianggap masyarakat cenderung hipokrit dan tidak mau terbuka atas masalah di institusi mereka masing-masing. 

Terlebih, di tengah proses politik 2024 untuk menentukan kandidat pemimpin bangsa yang benar-benar mendapat simpati positif dari para pemilih. 

Namun, pertanyaannya, andai dipinang menjadi kandidat, katakanlah sebagai cawapres, apakah dirinya akan tetap mempertahankan karismanya sebagai elite yang terbuka, anti korupsi, dan berbeda dari para pemimpin negara di era sebelumnya? 

Menanti Konsistensi Mahfud 

Nama Jokowi mulai dikenal masyarakat sewaktu ia menjadi Gubernur DKI Jakarta. Bersama wakilnya, Ahok, Jokowi mendapatkan pujian dari berbagai kalangan karena dianggap berani mengungkap kasus-kasus rasuah di level pemerintah daerah.  

Kepopulerannya yang tegas dalam mengatasi korupsi lantas menjadi salah satu variabel yang membuat banyak pihak merekomendasikan Jokowi sebagai kandidat RI-1 yang berujung kemenangannya di Pilpres 2014. 

Sayangnya, karakter hero Jokowi sebagai simbol dan sosok yang antikorupsi kemudian dinilai kian luntur setelah dirinya menjabat sebagai presiden. Hal yang paling terlihat adalah ketika mantan Wali Kota Solo itu menyetujui revisi UU KPK yang akhirnya dianggap memperlemah lembaga pencegahan korupsi itu. 

Berkaca dari case Jokowi, mungkin saat ini banyak yang memuji keberanian Mahfud untuk mengungkap korupsi di kalangan elite. Namun, bukan tidak mungkin dirinya bisa menjadi sosok yang berbeda begitu merengkuh posisi seperti cawapres. 

Kriminolog asal Amerika Walter Reckless dalam teorinya containment theory menjelaskan terdapat dua mekanisme pertahanan dalam diri individu yang dapat mencegahnya terlibat dalam perilaku kejahatan yaitu internal containment dan external containment.  

Selain itu, dalam artikel PinterPolitik yang berjudul Mahfud Cicero-nya Indonesia? dijelaskan bahwa latar belakang Mahfud MD sebagai seorang pengacara dapat membuatnya memiliki idealisme yang dapat dipertahankan. 

Idealisme yang dipegang teguh oleh Mahfud sebagai pengacara dapat menjadi internal containment sehingga mencegahnya terlibat untuk memudahkan tindakan korupsi di pemerintahan ketika mendapatkan amanat yang lebih besar. 

Namun, bagaimana dengan aspek  external containment? Ini kiranya bisa dijawab dengan melihat realita struktur birokrasi pemerintahan serta orang-orang di dalamnya.  

Apabila mengutip pemikiran dari kriminolog Richard Quinney, sebuah organisasi baik pemerintah maupun swasta pada dasarnya memiliki sifat kriminogenik.  

Graham Brooks dalam bukunya Criminology of Corruption menjelaskan struktur organisasi seringkali menekankan pencapaian tujuan kepada para anggotanya. 

Tuntutan tinggi dalam mencapai tujuan organisasi seringkali membuat para anggotanya melakukan cara menyimpang termasuk korupsi. 

Apabila melihat kembali mengapa Jokowi akhirnya merevisi UU KPK, boleh jadi hal itu tidak bisa dilepaskan dari berbagai tekanan yang muncul dari sesama elite politik dan pemerintahan.  

Alasan disetujuinya revisi UU KPK oleh Jokowi sendiri berdasarkan keterangan Kepala Kantor staf Presiden Moeldoko salah satunya dikarenakan untuk memudahkan investasi. Orientasi atas tujuan keuntungan ekonomi dari kegiatan investasi menjadi alasan bagi sesama elite pemerintah dianggap oleh mereka yang tak sepakat dengan revisi sebagai pembenaran yang justru melemahkan KPK.  

Kuatnya tekanan dari para elite bisa saja membuat internal containment berupa idealisme yang dimiliki oleh Mahfud kemudian tak lagi menemui relevansinya. 

Tinggal kini, terlepas dari persoalan elektoral, gebrakan Mahfud kiranya tetap harus didukung dan diawasi bersama agar tidak sekadar progresivitas semu belaka. (F92) 

PinterPolitik.com 

Ketua Umum (Ketum) PDIP Megawati Soekarnoputri akhirnya mengumumkan bakal calon presiden (bacapres) partainya pada tanggal 21 April 2023 lalu di Istana Batutulis, Bogor. Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo secara resmi ditasbihkan sebagai capres dari PDIP.  

Ditunjuknya Ganjar sebagai calon presiden kemudian mendapatkan respons dari berbagai kalangan, tak terkecuali pemerhati lingkungan. Bagi kalangan pemerhati lingkungan Ganjar dianggap sebagai sosok yang kontroversial. 

Hal itu dikarenakan selama menjabat sebagai Gubernur Jateng, Ganjar dianggap tidak memiliki perhatian terhadap isu agraria dan lingkungan. 

Misalnya, LSM Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) mengkritik komitmen Ganjar terhadap usaha pelestarian lingkungan serta keberlangsungan hidup masyarakat yang masih jauh dari harapan. Ganjar dianggap lebih mementingkan kepentingan para investor yang ingin membuka proyek di lahan milik warga. 

Deputi Eksternal Walhi Edo Rahman mengatakan dalam beberapa konflik atau sengketa antara warga dan korporasi, Ganjar kerap memposisikan diri hanya sebagai “fasilitator atau penengah”, alih-alih membela kepentingan warganya. 

Selama masa jabatannya sebagai Gubernur Jawa Tengah, dia dihadapkan pada sederet konflik agraria, yaitu konflik lahan pabrik Semen Indonesia di Kendeng, pembangunan Bendungan Bener di Desa Wadas, hingga PLTU Batang Kedeng.  

Penolakan masyarakat atas program pembangunan tersebut disebabkan karena potensi timbulnya kerusakan alam serta keberlangsungan hidup mereka dan keturunannya yang terancam. 

Misalnya penolakan dari warga Desa Wadas atas pembangunan Bendungan Bener, yang disebabkan kekhawatiran rusaknya 28 titik sumber mata air yang selama ini digunakan untuk lahan pertanian.  

Dalam menghadapi penolakan dari masyarakat, tidak jarang aparat kepolisian seringkali melakukan kekerasan. 

Pada kasus Desa Wadas Sekitar 60 warga ditahan oleh polisi. Kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan kemudian memunculkan gerakan-gerakan pemerhati lingkungan di internet, misalnya Gerakan Wadas Melawan.  

Perlawanan yang dilakukan oleh para aktivis dan pemerhati lingkungan ini muncul atas praktik eksploitasi alam yang dilakukan para pemilik modal di desa Wadas dan kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan terhadap demonstran.  

Di tengah munculnya partai yang memberikan dukungan kepada Ganjar, organisasi pemerhati lingkungan seperti Gerakan Wadas Melawan dapat memberikan pengaruh pada pemilu 2024. 

Kelompok ini akan menjadi pihak yang dapat secara aktif mengkritik sehingga mencoreng branding politik Ganjar sebagai calon presiden yang pro terhadap wong cilik.  

Berkaca pada sampel kasus agraria dan lingkungan itu, sejauh mana isu tersebut memengaruhi impresi dan simpati politik terhadap Ganjar di Pilpres 2024? 

Lawan Politik Baru?  

Sejarah keberadaan gerakan progresif di bidang lingkungan seperti Wadas Melawan dapat dilihat dari keterlibatan petani dalam kegiatan berpolitik saat masa kepemimpinan Presiden Soekarno. 

Pada saat itu, PKI memanfaatkan dukungan dari kalangan petani dengan menjalin kerja sama dengan beberapa organisasi seperti Barisan Tani Indonesia (BTI) dan Sarekat Buruh Perkebunan Republik Indonesia (SARBUPRI). PKI akhirnya menjadi salah satu partai terbesar melalui basis dukungannya di daerah pedesaan. 

Akan tetapi, di era reformasi keterlibatan para petani dan aktivis lingkungan tidak sekuat seperti pada masa demokrasi terpimpin. 

Menurut  Edward Aspinall dan Ward Berenschot dalam bukunya berjudul Democracy for sale: Elections, clientelism, and the state in Indonesia, minimnya politik pedesaan progresif berbasis isu disebabkan masalah kelembagaan dalam sistem politik Indonesia itu sendiri. 

Banyak partai hanya sekadar menjalin hubungan klientelisme dan patronase dengan para pemilih di pedesaan alih-alih berkampanye terkait isu lingkungan. 

Meskipun kurang mendapatkan dukungan dari partai politik, berkat perkembangan internet  gerakan aktivis lingkungan masih dapat bergerak meskipun secara terfragmentasi dan terlokalisir. 

Penelitian yang dilakukan oleh Radita Gora Tayibnapis dan Muhammad Abdurrohim dalam judul Virtual Social Movement in a Wadas Citizens Support Network on Twitter menunjukan penggunaan hastag #WadasMelawan telah menciptakan emosi dan narasi imajinatif di kalangan netizen terkait ketidakadilan warga Wadas. 

Disatu sisi, menurut Hendri Satrio, Peneliti Kedai Kopi, menganggap masalah Desa Wadas hanya memberikan dampak yang bersifat temporer terhadap turunnya elektabilitas Ganjar. 

Menurutnya, hal itu dikarenakan masyarakat Indonesia memiliki kebiasaan melupakan sesuatu. Misalnya pada kasus konflik agraria yang lebih besar, pembangunan P.T. Semen Indonesia di Pegunungan Kendeng, sebagian masyarakat tetap tak terpengaruh dengan kinerja  Ganjar sebagai Gubernur Jawa Tengah. 

Pada isu lain, masalah pelanggaran HAM seolah juga menunjukan pemilih di Indonesia memiliki karakteristik serupa. Hal ini dibuktikan dengan tingginya elektabilitas Prabowo sewaktu ia mencalonkan diri di Pilpres 2019. 

Menurut peneliti Indonesia Public Institute Karyono Wibowo, para pemilih, terutama dari kalangan menengah ke bawah menganggap isu HAM tidak begitu penting karena bukan bagian dari hajat hidup mereka. 

Karakteristik pemilih Indonesia yang mudah melupakan sesuatu ini dijelaskan oleh Christopher Achen dan Larry Bartels dalam bukunya Democracy for Realist. Dijelaskan bahwa masyarakat seringkali memilih pemimpin hanya berdasarkan pada loyalitas partisan dan kepentingan identitas sosialnya sendiri. 

Kurangnya informasi yang terjadi diluar identitas tiap individu membuat timbulnya pilihan-pilihan bersifat bias. 

Hal ini mengindikasikan bahwa gerakan pro lingkungan seperti Gerakan Wadas Melawan mungkin hanya hype sejenak dan hilang di kemudian hari. Ini dikarenakan masalah lingkungan seperti di desa wadas memilih efek yang bersifat terisolir dan hanya berdampak langsung pada warga aslinya.  

Melihat “faktor lupa” plus keberhasilan Ganjar mendapat sentimen positif sebagai Gubernur Jawa Tengah meskipun di tengah catatan buruk terkait masalah agraria dan lingkungan seperti yang terjadi di Kendeng, Wadas, maupun Batang, apakah para rival politiknya akan tetap  menggunakan isu agraria dan lingkungan sebagai “senjata” politik mereka di pemilu 2024?  

Agrarian Populism di Pemilu 2024? 

Berbeda dengan Pilpres sebelumnya, di tahun 2024 isu lingkungan kemungkinan menjadi arena kontestasi politik yang cukup menarik perhatian. Citra ganjar mungkin saja akan diserang habis-habisan oleh pihak oposisi dengan mengangkat kasus agraria seperti Wadas, Kendeng dan sebagainya.  

Hal itu kemudian akan memunculkan wacana yang disebut sebagai agrarian populism yang dapat digunakan oposisi untuk menyerang Ganjar dan menarik dukungan dari kalangan masyarakat pedesaan khususnya petani miskin. 

Borras dalam jurnalnya Agrarian Social Movements: The Absurdly Difficult but not Impossible Agenda of Defeating Right‐Wing Populism and Exploring a Socialist Future mendefinisikan agrarian populism sebagai gerakan progresif yang terdiri dari berbagai kelompok dan kelas sosial dengan orientasi memperjuangkan hak-hak petani. 

Agrarian Populism melihat bahaya dari sistem kapitalisme yang mengancam kedaulatan pangan para petani lokal. Kapitalisme juga dianggap sebagai sumber kemiskinan yang dialami para petani akibat pengambilalihan sumber daya alam oleh para investor.   

Akibat kasus agraria dan lingkungan, wacana agrarian populism kiranya secara jelas menggambarkan Ganjar sebagai pihak yang pro terhadap kapitalis dan warga wadas sebagai korban kejahatan lingkungan. 

Wacana agrarian populism tampaknya semakin efektif untuk digunakan lantaran dukungan partai pengusung Ganjar, PDIP, terhadap produk hukum seperti UU Cipta kerja. 

Selain memengaruhi lingkungan, produk hukum tersebut dianggap merugikan kalangan masyarakat kelas bawah akibat sistem pengupahan kerja yang tidak adil. 

Kendati demikian, di sisi lain, politisasi isu lingkungan yang akan dilakukan para rival Ganjar agaknya tidak membuat mereka lebih baik. 

Kandidat capres dari kalangan “oposisi”, Anies Baswedan, misalnya, juga memiliki catatan buruk terkait isu lingkungan selama menjadi gubernur DKI Jakarta. Misalnya pada bulan Juni 2022 lalu, situs AQ Index menyebut kualitas udara DKI menjadi yang terburuk di dunia.  

Tanpa adanya solusi konkrit yang ditawarkan oleh para rival Ganjar, isu lingkungan di Pilpres 2024  kemungkinan hanya menjadi debat kusir semata. 

Wacana agrarian populism pun boleh jadi akhirnya hanya digunakan untuk menarik dukungan politik selama kampanye alih-alih menjawab permasalahan lingkungan. Tentu ini yang tidak diharapkan. (F92) 

PinterPolitik.com 

Indonesia saat ini sedang berduka atas tewasnya lima prajurit TNI di Papua setelah mendapat serangan dari kelompok kriminal bersenjata (KKB) pada 15 April 2023 lalu. Para prajurit ini tergabung di dalam  Satgas Yonif Raider Kostrad 321/GT. Mereka ditugaskan untuk membebaskan Pilot Susi Air Philips Max Mehrtens yang masih disandera KKB.  

Sudah dua bulan TNI-Polri masih berusaha membebaskan sandera. Tidak adanya negosiasi baik dari pihak KKB dan pemerintah membuat proses pembebasan sanderan menjadi sulit. Hal ini kemudian membuat pemerintah Indonesia melakukan langkah operasi. 

Selama dilakukannya operasi pembebasan pilot Susi Air, beberapa prajurit TNI tercatat dinyatakan gugur dalam tugas.  

Bergugurannya prajurit TNI membuat operasi pembebasan sandera tampak tidak semudah yang diperkirakan, meskipun Kapuspen TNI Laksamana Muda Julius Widjojono sempat mengatakan aparat telah mengetahui lokasi KKB yang menyandera Mehrtens.  

Lambatnya proses pembebasan ditambah jatuhnya korban dari pihak TNI menuai kritik atas strategi yang diterapkan untuk membebaskan sandera. Pengamat militer dan pertahanan  Wibisono menilai operasi pembebasan pilot Susi Air berjalan sangat lambat dan cenderung “menggantung”.  

Menurutnya, lambatnya kinerja tersebut dapat membuat posisi Indonesia terpojok di mata dunia internasional karena tidak bisa menjamin keamanan di Papua. 

“Saya geregetan aja, kenapa lama sekali upaya pembebasan sandera ini, kalau TNI bergerak dan lakukan operasi militer di sana pasti bisa cepat diselesaikan. Sudah sangat jelas KKB itu kelompok separatis yang harus diberantas”, begitu ujar Wibisono. 

Kepercayaan masyarakat atas kapabilitas TNI-Polri dalam menjaga keamanan negara kemudian menimbulkan spekulasi bahwa sulitnya menumpas KKB salah satunya disebabkan oleh faktor eksternal.  

Selama ini, sejumlah kalangan menaruh curiga terhadap negara-negara besar seperti Amerika Serikat (AS) yang dianggap memanfaatkan isu pelanggaran HAM hingga memberikan bantuan suplai senjata kepada KKB Papua.  

Hal ini kemudian memunculkan isu proxy war di Papua. Namun benarkah ada entitas tertentu berada di balik semua konflik Papua yang selama ini terjadi? Memang seberapa penting Papua bagi mereka?  

Lawan yang bersembunyi? 

Dalam konflik kontemporer saat ini, organisasi separatis bersenjata seringkali digunakan suatu negara untuk menjatuhkan negara lawannya. Fenomena pemanfaatan organisasi separatis oleh entitas negara untuk dilibatkan dalam peperangan dikenal sebagai proxy war. 

Deutsch dalam jurnalnya yang berjudul External Involvement in Internal War mendefinisikan proxy war sebagai serangkaian konflik internasional antara dua atau lebih kekuatan asing di negara ketiga. 

Negara yang berkonflik tersebut menggunakan sebagian atau seluruh sumber daya di negara ketiga sebagai sarana untuk mencapai tujuannya masing-masing. 

Proxy war sendiri menjadi pilihan yang menarik bagi suatu negara ketika berkonflik dengan negara lain. Hal ini dikarenakan proxy war cocok dengan quote dari seorang penyair asal Inggris abad ke-18, Alexander Pope yakni “willing to wound, and yet afraid to strike”.  

Penggunaan proxy war dapat mencegah besarnya risiko akibat keterlibatan langsung suatu negara dalam konflik peperangan seperti banyaknya pasukan militer yang gugur. 

Dengan mendukung kelompok bersenjata seperti separatis hingga teroris, suatu negara dapat mengacaukan stabilitas negara lawannya tanpa perlu menurunkan tentara regulernya. 

Semakin kuatnya kelompok bersenjata dalam melakukan kekacauan dapat menurunkan kepercayaan komunitas internasional terhadap suatu negara. 

Hal ini seperti yang disampaikan Polkova dalam jurnalnya yang berjudul Framing Separatism as Terrorism: Lessons from Kosovo. Dia menjelaskan, keberadaan kelompok separatis sering kali dianggap sebagai penanda bahwa negara gagal dalam mendistribusikan hak-hak masyarakat sipil secara adil.  

Dalam konteks konflik kontemporer saat ini, tampaknya keberhasilan proxy war dalam memojokan negara lawan semakin besar ketika mampu mengangkat isu sensitif.  

Fearon dalam publikasi berjudul Separatist wars, partition, and world order menyebut isu seperti  pelanggaran HAM dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas seringkali “digoreng” ketika suatu negara menghadapi pemberontak.   

Ini merupakan bagian dari skenario proxy war agar menurunkan dukungan internasional terhadap negara lawan melalui label “pelanggar HAM”.  

Misalnya keterlibatan Rusia dalam konflik internal antara Ukraina dengan kelompok separatis Luhansk dan Donetsk. Selain memasok senjata terhadap kelompok separatis, Rusia menyebarkan isu pelanggaran HAM yang dilakukan militer Ukraina terhadap para penutur bahasa Rusia di Donetsk dan Luhansk.  

Hal ini kemudian memudahkan Rusia untuk melakukan aneksasi atas wilayah Krimea di tahun 2014. Isu pelanggaran HAM pun sempat berakibat pada berkurangnya dukungan dari negara-negara Barat terhadap Ukraina. 

Di Indonesia sendiri isu proxy war sudah muncul ketika AS melalui CIA dalam memberikan bantuan persenjataan kepada pemberontak PRRI dan Permesta di tahun 1958. 

Keterlibatan AS dalam dua konflik bersenjata tersebut tidak bisa dilepaskan dari usaha membendung pengaruh paham komunisme di Asia Tenggara.  

Lalu, bagaimana dengan isu KKB saat ini? 

Papua tak dapat dipungkiri memiliki daya tarik bagi negara-negara asing. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari kekayaan sumber daya alam Papua. 

Daya tarik itu kemudian mendorong munculnya berbagai perusahaan tambang asing. Misalnya, keberadaan perusahaan tambang emas terbesar di dunia asal AS, Freeport McMoRan, Inc.  

Melihat besarnya potensi keuntungan yang didapatkan, ada kemungkinan AS berusaha menghapus “pengaruh Indonesia” di Papua. Salah satunya adalah dengan mendukung dan memperkuat KKB OPM untuk mengacaukan keamanan di Papua. 

Ketidakamanan di Papua bisa menjadi justifikasi bagi negara-negara luar untuk melakukan intervensi lebih dengan dalih menjaga keberlangsungan perusahaan tambang mereka. 

Masalah ketidakamanan tersebut bisa diangkat dengan “menggoreng” isu pelanggaran HAM yang dilakukan militer Indonesia di Papua.  

Tanpa perlu mengirimkan tentaranya seperti yang dilakukan di Iraq atau Pakistan, AS mampu dengan perlahan menguasai Papua. Selain itu dengan proxy war, Amerika Serikat tetap dapat mempertahankan statusnya sebagai negara “pembela HAM”. 

Bisa Diselesaikan? 

Apabila merujuk pada pemikiran dari tokoh realis hubungan internasional Hans Morgenthau, seorang pemimpin negara berhak melakukan kebijakan yang bertentangan dengan moralitas individu misalnya dengan melanggar HAM. 

Hal ini dilakukan demi memajukan kepentingan nasional, yaitu menjamin keamanan nasional.  

Jika seandainya pemerintah Indonesia mengutip pemikiran ini, mungkin KKB bisa ditumpas sejak dulu meskipun menimbulkan konsekuensi tewasnya warga sipil yang menjadi korban perang. 

Namun faktanya, dalam konteks proxy war, kekuatan militer yang besar tidaklah cukup.  

Freeport sendiri telah menjadi salah satu soft power yang dimiliki Amerika Serikat untuk mempengaruhi pemerintah Indonesia. Mendiang CEO PT. Freeport James R. Moffett mengklaim perusahaannya telah membantu orang Papua melompat dari “Zaman Batu” ke “Zaman Baja”.  

Status Freeport sebagai perusahaan tambang terbesar di dunia ditambah retorika pembangunan yang ditawarkan seakan membuat pemerintah Indonesia mementingkan aspek ekonomi ketimbang penegakan keamanan meskipun tengah terjadi konflik.  

Hal ini bisa dilihat dari perubahan status siaga tempur pasca penyerangan KKB terhadap prajurit TNI beberapa waktu lalu, namun tidak diikuti dengan pembatasan kegiatan operasi Freeport. 

Kendati korelasinya masih menjadi perdebatan dikarenakan tentu Freeport memiliki sistem keamanannya sendiri, hal ini kemudian membawa para pekerja Freeport di lapangan rentan menjadi korban tembak di tengah situasi siaga tempur yang diberlakukan militer Indonesia.  

Sementara itu, di tengah krisis keamanan yang terjadi, AS tetap mendapatkan keuntungan dari hasil kegiatan pertambangannya di Papua sambil menyalahkan Indonesia jika muncul korban di kalangan masyarakat sipil. 

Dalam merespons probabilitas proxy war yang dilakukan negara-negara besar untuk mempertahankan kepentingannya di Papua, Indonesia harus berdaulat secara penuh.  

Kedaulatan untuk menentukan kebijakan berdasarkan kepentingan nasional harus didukung dengan kemandirian ekonomi dari intervensi asing.  

Kembali, saat ini Indonesia harus memprioritaskan operasi pembebasan pilot Susi Air. Hal ini dapat dilakukan secara efektif dengan memfokuskan upaya penegakan keamanan dan mengorbankan sementara waktu keuntungan ekonomi dari kegiatan pertambangan di Papua. 

Meski demikian, penjabaran di atas masih sebatas interpretasi semata. Yang jelas, menumpas KKB hingga tuntas sangat penting untuk dilakukan demi kondusivitas keamanan di Papua. (F92)