Audio ini dibuat dengan teknologi AI.

Satu ekor tapir yang tewas di Mesuji membongkar jarak lama antara kepedulian kota dan kenyataan hidup di pinggir hutan — dan pola yang sama ternyata terjadi di banyak negara lain.

PinterPolitik.com

Seekor tapir asia berjalan sendirian di tengah Jalan Lintas Timur Sumatra, di kawasan Register 45, Kabupaten Mesuji, Lampung. Ia tersesat di antara aspal dan deru kendaraan, jauh dari koridor hutan yang seharusnya menjadi rumahnya. Dalam hitungan jam, video kemunculannya menyebar di media sosial. Dalam hitungan hari berikutnya, video susulan menunjukkan satwa yang sama telah disembelih dan dagingnya dimasak menjadi rica-rica oleh sejumlah warga. Empat pelaku ditangkap, menghadapi ancaman hukuman hingga 15 tahun penjara berdasarkan Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Kasus ini sederhana secara kronologi, namun rumit secara makna. Ia memicu gelombang keprihatinan publik yang tulus — bukti bahwa kesadaran konservasi di Indonesia sedang tumbuh. Namun di baliknya tersimpan pertanyaan yang lebih besar dari sekadar kemarahan sesaat: mengapa jarak antara kesadaran konservasi dan praktik di lapangan masih begitu lebar, dan apa yang bisa dipelajari dari kesenjangan itu tanpa jatuh ke tuduhan moral yang menyederhanakan persoalan.

Dua Logika, Satu Ekosistem

Kemarahan warganet terhadap kasus ini nyaris seragam: bagaimana mungkin ada yang tega membunuh satwa terancam punah demi sepiring lauk? Namun kemarahan ini berangkat dari titik pijak yang tak dimiliki masyarakat di kawasan penyangga hutan. Warga urban tidak menanggung ongkos harian hidup berdampingan dengan satwa liar — tidak ada tapir yang masuk kebun mereka, tidak ada risiko konflik manusia-satwa yang mengancam penghidupan. Sikap pro-konservasi menjadi mudah dipegang justru karena tanpa biaya personal. Sosiolog Prancis Pierre Bourdieu akan menyebut ini sebagai persoalan modal kultural: kepekaan terhadap isu konservasi adalah bentuk selera yang tumbuh dari posisi sosial tertentu, bukan nilai universal yang otomatis dimiliki semua lapisan masyarakat.

Sejarawan lingkungan India, Ramachandra Guha, melangkah lebih jauh lewat gagasan “environmentalism of the poor” — gerakan lingkungan sering kali dirumuskan dari kacamata kelas menengah kota, sementara masyarakat yang secara fisik paling dekat dengan sumber daya alam justru paling sering dikriminalkan atas nama pelestarian yang tak pernah mereka ikut rumuskan. Ini bukan pembenaran atas perburuan, melainkan pengingat bahwa menjelaskan sebuah tindakan secara sosiologis tidak sama dengan membenarkannya secara ekologis — sama seperti kemiskinan bisa menjelaskan pelanggaran kecil tanpa membuatnya menjadi benar.

Kesenjangan cara pandang semacam ini pun bukan fenomena yang unik Indonesia. Teori Wildlife Value Orientations yang dikembangkan Michael Manfredo dan Tara Teel dari Colorado State University menemukan bahwa masyarakat cenderung memegang salah satu dari dua orientasi nilai terhadap satwa liar: domination, yang memandang satwa dari sisi kegunaannya bagi manusia, dan mutualism, yang memandang satwa sebagai sesama makhluk yang berhak hidup setara. Riset mereka menunjukkan pergeseran dari domination ke mutualism berkorelasi kuat dengan modernisasi — urbanisasi, tingkat pendidikan, dan jarak fisik dari kegiatan agraris. Ini sejalan dengan tesis postmaterialisme ilmuwan politik Ronald Inglehart: masyarakat yang kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi cenderung bergeser prioritasnya ke nilai-nilai pascamaterial seperti pelestarian lingkungan, sementara masyarakat yang masih bergulat dengan kebutuhan subsisten harian secara struktural lebih sulit menaruh kesejahteraan satwa liar di urutan atas prioritas mereka.

Pola yang sama pernah terjadi di Yellowstone, Amerika Serikat, ketika reintroduksi serigala pada 1995 memicu polarisasi tajam antara kelompok lingkungan urban dan peternak lokal yang memandangnya sebagai ancaman langsung terhadap mata pencaharian. Di Swedia dan Norwegia, dukungan terhadap populasi serigala secara konsisten lebih tinggi di kota-kota besar dibanding di kawasan pedesaan tempat serigala benar-benar hidup berdampingan dengan manusia — pola yang oleh peneliti setempat disebut “paradoks jarak”. Jawaban kebijakan yang paling banyak dirujuk untuk mengecilkan jarak ini datang dari program CAMPFIRE di Zimbabwe sejak akhir 1980-an, yang memberi masyarakat desa hak kelola dan bagi hasil langsung dari pemanfaatan satwa liar di wilayah mereka. Ketika masyarakat lokal punya kepentingan ekonomi nyata dalam kelestarian satwa, logika subsisten dan logika konservasi berhenti saling berhadapan.

Bagi orang awam, kematian satu ekor tapir dari populasi yang tersebar di beberapa negara mungkin terdengar seperti kerugian kecil. Namun dengan populasi tapir asia dunia diperkirakan tak sampai 2.500 individu dewasa, ilmu biologi konservasi punya penjelasan berbeda. Konsep extinction vortex yang dirumuskan ekolog Michael Gilpin dan Michael Soulé menjelaskan bagaimana populasi kecil terjebak dalam pusaran penurunan: keragaman genetik menyempit, daya tahan terhadap penyakit dan perubahan lingkungan melemah, dan populasi kian mengecil. Kematian satu individu produktif pada populasi sekecil ini punya bobot jauh lebih berat dibanding pada spesies yang jumlahnya jutaan. Ditambah fungsi tapir sebagai penyebar biji pohon berskala luas, kehilangannya juga melemahkan salah satu mekanisme regenerasi alami hutan hujan tropis itu sendiri.

Pembelajaran untuk ke Depannya

Kecepatan respons penegakan hukum dalam kasus ini pantas diapresiasi. Balai Konservasi Sumber Daya Alam bergerak begitu menerima laporan awal, berkoordinasi dengan kepolisian setempat begitu video kedua beredar, dan dalam hitungan hari sebagian besar terduga pelaku telah diamankan. Ini contoh konkret bahwa pengawasan berbasis warga dan respons institusional bisa bekerja secara efektif ketika keduanya hadir bersamaan.

Namun kecepatan ini juga menyisakan pertanyaan yang perlu direnungkan bersama, bukan untuk menyalahkan pihak mana pun, melainkan sebagai bahan evaluasi ke depan: seberapa banyak kasus serupa yang luput dari perhatian yang sama karena tidak sempat viral? Kasus kematian satwa dilindungi lain di berbagai daerah, yang tidak selalu terekam kamera warga, sering kali berjalan jauh lebih lambat prosesnya. Ini bukan alasan untuk meragukan ketulusan respons pada kasus tapir Mesuji, melainkan alasan untuk mendorong agar sistem pengawasan konservasi berjalan lebih proaktif dan konsisten, tidak semata bergantung pada momentum digital.

Pada akhirnya, “tapir Mesuji hidup di hati rakyat” adalah kalimat yang pantas dan tulus. Gelombang keprihatinan publik atas kematiannya adalah bukti bahwa kepedulian terhadap satwa liar kini punya ruang yang lebih luas di ruang publik Indonesia, ditopang kombinasi pengawasan warga dan kerangka hukum yang terus diperkuat. 

Namun perhatian publik memiliki masa berlaku yang singkat di linimasa digital, sementara persoalan yang mendorong tapir keluar ke jalan raya — fragmentasi habitat, minimnya edukasi konservasi yang menjangkau kawasan penyangga hutan, dan belum meratanya manfaat ekonomi dari kelestarian satwa — akan terus berlangsung jauh setelah topik ini bergeser ke isu lain.

Pengalaman berbagai negara menunjukkan jalan keluar yang realistis: bukan sekadar menghukum pelaku di ujung rantai, melainkan membuat keberadaan satwa liar punya nilai ekonomi langsung bagi masyarakat yang hidup berdampingan dengannya — melalui ekowisata berbasis desa, skema kompensasi konflik, atau pembagian manfaat dari status kawasan konservasi. 

Ukuran keberhasilan sejati dari momen ini bukan seberapa keras publik marah hari ini, melainkan seberapa jauh keprihatinan itu diterjemahkan menjadi kebijakan yang bertahan lama setelah kemarahan itu sendiri mereda. (D74)

Audio ini dibuat dengan teknologi AI.

Tiga provinsi, satu pola — kala gelar adat Jokowi di Lampung ternyata cuma puncak gunung es dari strategi politik yang lebih besar. 

PinterPolitik.com

Sabtu pagi, 27 Juni 2026, Kedatun Keagungan di Kota Sepang, Bandar Lampung, dipenuhi ratusan tamu undangan. Di panggung kehormatan, Presiden ke-7 RI Joko Widodo menerima gelar adat “Baginda Pemuka Bangsa” dari perwakilan lima kerajaan adat Lampung — sebuah prosesi yang sarat filosofi Piil Pesenggiri, dibalut pakaian kebesaran, dan diiringi tabuhan gong tradisional.

Di permukaan, ini adalah perayaan budaya yang sah dan bermakna. Tapi bagi siapa pun yang mengamati kalender politik Jokowi sejak awal 2026, momen itu bukan sekadar titik dalam agenda kebudayaan. Ia adalah bagian dari pola yang, ketika dilihat dari jarak cukup jauh, membentuk sesuatu yang jauh lebih terstruktur dari sekadar kunjungan seremonial biasa.

Dalam tiga hari safari di Lampung — 26 hingga 28 Juni 2026 — Jokowi menghadiri tidak kurang dari enam titik kegiatan PSI, menyapa ribuan kader dan relawan lintas kabupaten, serta menyaksikan pelantikan sejumlah tokoh lintas partai yang resmi bergabung ke PSI: eks Bupati Lampung Utara, eks Ketua DPW PPP Lampung, hingga eks legislator PDIP dan PKB. Barangkali, ini bukan sekadar kunjungan budaya yang kebetulan diselingi agenda partai. Ini mungkin adalah agenda partai yang secara paralel dibersamai acara kebudayaan.

Dan yang membuat pola ini menjadi lebih menarik untuk dicermati: Lampung bukan satu-satunya panggung.

Jawa Terlalu Padat, Periferi Juga Menjanjikan?

Enam bulan sebelumnya, tepatnya 29-31 Januari 2026, Rakernas PSI digelar di Makassar. Jokowi hadir. Di sela kegiatan itu, Rusdi Masse Mappasessu — politisi senior tiga kali pindah partai dan mantan Bupati Sidrap dua periode — resmi meninggalkan NasDem untuk bergabung ke PSI. Istrinya, Fatmawati Rusdi, adalah Wakil Gubernur Sulawesi Selatan yang tengah menjabat. Dan di Sumatera Utara, gubernurnya adalah Bobby Nasution — menantu Jokowi yang dilantik pada Februari 2025.

Tiga provinsi. Tiga mekanisme kedekatan yang berbeda. Satu jaringan yang sama.

Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, dan Lampung bukan provinsi acak. Ketiganya, secara presisi, adalah tiga provinsi dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) terbesar di luar Pulau Jawa pada Pemilu 2024: Sumut 10,85 juta, Sulsel 6,67 juta, dan Lampung 6,54 juta. Total gabungan: hampir 24 juta pemilih. Kesesuaian antara provinsi yang dipilih dan besaran DPT-nya terlalu rapi untuk dianggap kebetulan.

Pertanyaan yang kemudian muncul bukan “apakah ini strategi?” — karena polanya sudah terlalu konsisten untuk disangkal. Pertanyaan yang lebih relevan adalah: mengapa justru di luar Jawa?

Di sinilah jawabannya menjadi menarik. Jawa, dengan 60 persen populasi nasional, secara intuitif tampak sebagai prioritas logis. Tapi dalam logika politik praktis, Jawa justru adalah arena yang paling mahal dan paling berisiko untuk dimasuki oleh PSI yang belum memiliki satu kursi pun di DPR. Jawa Tengah dan Jawa Timur adalah basis PDIP yang dibangun selama tiga dekade — jaringan struktural yang sangat ideologis dan berakar hingga ke tingkat kelurahan. Jawa Barat dikuasai Golkar dan PKS secara bergantian. Banten menjadi territorial Gerindra dan Golkar. Masuk ke Jawa dengan kendaraan sekecil PSI berarti berhadapan langsung dengan mesin-mesin raksasa yang sudah mapan — sebuah war of maneuver yang kemungkinan besar akan habis sebelum sampai ke garis finish.

Antonio Gramsci, filsuf politik Italia yang menulis dari dalam penjara fasis Mussolini, pernah membedakan dua strategi perjuangan kekuasaan: war of maneuver, yakni serangan frontal langsung ke pusat; dan war of position, yakni pembangunan hegemoni secara bertahap di institusi-institusi pinggiran sebelum pusat kekuasaan benar-benar dapat direbut. Dalam pembacaan Gramscian, pilihan PSI untuk mengkonsolidasi kekuatan di luar Jawa adalah war of position yang sabar dan terkalkulasi — bukan kekalahan, melainkan penghindaran arena yang tidak menguntungkan demi membangun basis yang lebih cair dan lebih mudah diorganisir.

Pelengkap teori ini datang dari ilmuwan politik Edward Gibson melalui konsep “boundary control”: elite yang posisinya tidak cukup kuat di pusat cenderung membangun “zona kebal” di daerah-daerah yang pengawasan dari pusat relatif lemah dan kompetisi politiknya belum sekeras wilayah inti. Di luar Jawa, loyalitas kepartaian lebih pragmatis — kader yang berpindah dari PPP, PDIP, hingga PKB ke PSI dalam satu hari di Lampung adalah bukti empirisnya. Hal serupa nyaris mustahil terjadi di Jawa Tengah yang basis kulturalnya jauh lebih ideologis.

Ada pula dimensi yang lebih terukur secara aritmetika elektoral. PSI meraih 4,6 juta suara atau sekitar 2,8 persen pada Pemilu 2024 — gagal melewati ambang batas empat persen. Untuk 2029, PSI membutuhkan sekitar 8,2 juta suara. Dengan 24 juta pemilih yang tersebar di tiga provinsi target, dibutuhkan konversi suara sekitar 15 persen di ketiga provinsi itu untuk menutup seluruh defisit — angka yang besar, tapi jauh lebih realistis daripada merebut suara di Jawa yang sudah diperebutkan belasan partai sekaligus.

Pertanyaan yang Belum Terjawab

Pola ini mengingatkan pada sebuah preseden sejarah yang usianya sudah 750 tahun: Ekspedisi Pamalayu tahun 1275. Raja Singhasari mengirim pasukan untuk menaklukkan Sumatra, bukan melalui pendudukan militer semata, melainkan dengan mengikat aliansi melalui pertukaran simbolik dan pernikahan politik — cara yang jauh lebih efisien dan bertahan lama. Namun ketika fokus dan sumber daya kerajaan teralihkan ke periferi, basis utama di Jawa justru runtuh akibat pemberontakan internal yang tidak terduga.

Analogi ini bukan sekadar ornamen historis. Ia mengajukan pertanyaan yang paling substantif dalam seluruh pola yang sedang kita saksikan: apakah membangun tiga simpul di luar Jawa — dengan energi, modal sosial, dan waktu yang tidak sedikit — dilakukan dengan cukup memperhatikan apa yang tersisa atau bergerak di dalam Jawa sendiri? Basis politik yang tidak dikunci bisa bergerak ke arah yang tidak diinginkan, bahkan ketika pemiliknya sedang sibuk memperluas pengaruh di tempat lain.

Pertanyaan kedua yang tak kalah penting adalah soal keawetan. Rekrutmen elite lintas partai yang dibangun di atas pertimbangan pragmatis — bukan ideologis — rentan terhadap perubahan kalkulasi. Sejarah perpolitikan Indonesia penuh dengan elite yang datang saat arus menguntungkan dan pergi ketika arus berbalik. Apakah jaringan yang kini sedang dibangun di Lampung, Makassar, dan Medan cukup solid untuk bertahan hingga kotak suara 2029 dibuka?

Pada akhirnya, yang sedang terjadi di ketiga provinsi ini bukan fenomena yang bisa direduksi menjadi sekadar “safari adat” atau “konsolidasi partai” biasa. Ini adalah pembangunan fondasi nodal yang, jika berhasil dikonsolidasi, bisa mengubah peta kekuatan elektoral nasional secara signifikan — bukan dengan menguasai Jawa secara langsung, melainkan dengan menjadi cukup relevan di luar Jawa sehingga tidak ada satu pun pemain besar yang bisa mengabaikannya di meja negosiasi koalisi 2029.

Apakah fondasi ini akan berdiri kokoh atau rontok sebelum sempat terhubung satu sama lain? Jawabannya belum ada. Yang pasti, polanya sudah terbaca — dan itu sendiri sudah cukup untuk membuat siapa pun yang mengamati politik Indonesia dengan serius mulai memperhatikan lebih seksama tiga titik di peta yang sebelumnya kerap jarang tersorot oleh mata awam pemerhati politik. (D74)

Dengarkan artikel berikut.

Audio ini dibuat dengan teknologi AI.

Ketika hampir semua selat strategis dunia punya wacana bypass secara bersamaan, ada sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar kepanikan logistik — dan Indonesia perlu membacanya sebelum terlambat.

PinterPolitik.com

Ada ironi yang menarik dalam krisis Hormuz 2026. Iran menutup selat selama kurang dari tiga bulan — tapi dalam rentang waktu itu, Thailand mendadak mempercepat Land Bridge, Turki dan Arab Saudi menandatangani MoU rel kereta bersejarah, Meksiko mengoperasikan koridor lintas benua pertamanya, dan China semakin dalam berkomitmen membuka jalur Arktik bersama Rusia. Semua ini terjadi nyaris bersamaan, seperti orkestra yang tiba-tiba menemukan not-nya di saat konduktor lain baru saja memukul mejanya dengan keras.

Dunia sedang rame-rame belah gunung. Dan yang menarik, bukan karena ada yang memerintahkan — melainkan karena semua orang, secara terpisah, akhirnya sampai pada kesimpulan yang sama: bergantung pada satu jalur sempit yang bisa ditutup oleh satu aktor tunggal adalah taruhan yang sudah terlalu mahal untuk terus dipertahankan.

Selat Dunia Mulai Rapuh

Sebelum Hormuz pun, gejalanya sudah ada. El Niño 2023 memangkas kapasitas transit Terusan Panama hingga separuhnya — dari 38 kapal sehari menjadi 18. Kapal-kapal LNG yang sudah beralih ke Cape of Good Hope lantas tidak kembali ke Panama bahkan setelah level air pulih. Mereka telah menginternalisasi sesuatu yang dulu dianggap biaya tersembunyi: biaya ketidakpastian. Serangan Houthi di Laut Merah sejak akhir 2023 memaksa hampir seluruh carrier besar dunia memutar jauh ke selatan Afrika. Biaya logistik global naik, rantai pasokan Asia-Eropa terganggu lebih dari satu tahun — semua ini sebelum Hormuz menjadi isu.

Hormuz, dengan kata lain, bukan titik awal krisis chokepoint global. Ia adalah akselerator dari proses yang sudah berjalan. Dan akselerasinya benar-benar dramatis: trafik di selat itu kolaps 95 persen. Federal Reserve memproyeksikan pertumbuhan PDB global bisa terpangkas hampir tiga persen poin. Untuk pertama kali dalam sejarah modern, hampir semua chokepoint maritim strategis dunia — Hormuz, Malaka, Suez, Panama, Bosphorus, hingga Arktik — secara bersamaan memiliki wacana bypass aktif yang didorong oleh krisis berbeda namun berkonvergensi.

Ini bukan kebetulan. Ini adalah gejala sistemik.

Ratchet yang Tak Bisa Dibalik

Untuk memahami mengapa tren ini berbeda dari kepanikan-kepanikan sebelumnya, kita perlu meminjam kerangka dari dua ilmuwan politik, James Mahoney dan Kathleen Thelen, yang merumuskan apa yang mereka sebut critical juncture theory.

Mahoney dan Thelen berargumen bahwa sistem sosial dan politik cenderung terkunci dalam jalur tertentu — kondisi yang mereka sebut path dependency. Jalur ini tidak mudah berubah karena setiap pilihan sebelumnya menciptakan insentif untuk mempertahankan pilihan yang sama. Selat Hormuz bertahan sebagai jalur utama minyak dunia bukan karena tidak ada alternatif, melainkan karena selama tidak ada krisis yang cukup besar, membangun alternatif yang mahal selalu lebih tidak masuk akal daripada mempertahankan status quo.

Yang mengubah itu semua adalah critical juncture — momen ketika krisis eksogen begitu besar sehingga kalkulasi biaya-manfaat dari status quo berubah secara fundamental. Dan inilah yang terjadi di 2026.

Tapi Mahoney dan Thelen menambahkan satu elemen penting: tidak semua critical juncture menghasilkan perubahan permanen. Yang menentukan adalah apakah tekanan krisis cukup besar dan cukup lama untuk mengaktifkan apa yang bisa kita sebut ratchet effect — momentum yang, begitu bergerak, sulit untuk diputar balik. Dan di sinilah 2026 berbeda dari krisis Hormuz sebelumnya.

MoU Hejaz Railway antara Turki dan Arab Saudi sudah ditandatangani. Legislasi Thai Land Bridge sudah masuk parlemen. Koridor Meksiko (CIIT) sudah menyelesaikan uji coba komersial pertamanya. Kapal Istanbul Bridge sudah melintasi rute Arktik dalam 20 hari — Shanghai ke Felixstowe, Inggris. Semua ini bukan sekadar feasibility study. Ini adalah investasi yang sudah dikeluarkan, kontrak yang sudah ditandatangani, preseden yang sudah tercipta.

Setiap kilometer rel yang dibangun, setiap MoU yang ditandatangani, mengubah komitmen politik menjadi sunk cost — dan sunk cost adalah bentuk komitmen paling tahan lama dalam politik internasional. Bahkan jika Hormuz dibuka kembali besok, premi asuransi perang di selat itu sudah naik ke level yang secara struktural membuat alternatif bypass lebih kompetitif dari sebelum krisis. Psikologi pasar sudah bergeser. Dan psikologi pasar yang sudah bergeser tidak otomatis kembali ke baseline ketika krisis usai — ini sudah dibuktikan Panama.

Ada satu dimensi lagi yang jarang dibahas: preseden. Jika Iran dapat menutup Hormuz tanpa konsekuensi terminal, setiap negara pantai dengan kapasitas angkatan laut dan motivasi yang cukup kini memiliki template. Turki sudah lama memiliki leverage serupa atas Bosphorus melalui Konvensi Montreux. Threshold untuk klaim semacam ini, begitu preseden terbentuk, menjadi jauh lebih rendah. Inilah yang ekonom politik paling khawatirkan: normalisasi diam-diam dari apa yang dulu disebut chokepoint sovereignty — konsep yang sebenarnya bertentangan langsung dengan prinsip freedom of navigation yang menjadi fondasi sistem perdagangan global.

Indonesia di Persimpangan yang Menguntungkan

Di sinilah analisis ini sampai pada titik yang paling relevan — dan yang mungkin paling mengejutkan.

Di tengah kegaduhan global ini, Indonesia adalah salah satu dari sedikit negara yang posisinya justru secara struktural semakin diperkuat. Bukan karena keberuntungan semata, melainkan karena geografi dan sumber daya alam Indonesia kebetulan berada tepat di persimpangan dua krisis sekaligus: krisis jalur maritim dan krisis rantai pasokan energi hijau.

Indonesia diapit dua samudra, dengan tiga Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI I, II, dan III) yang menjadi koridor internasional wajib bagi arus perdagangan Asia-Eropa. Nilai strategis posisi ini bekerja dengan logika yang sederhana: setiap proyek bypass yang gagal terwujud — setiap kali wacana Kra Canal kembali mandek, setiap kali investor mundur dari Thai Land Bridge — secara otomatis memperpanjang dan memperdalam relevansi ALKI. Ketidakberhasilan orang lain adalah penguat posisi kita.

Di saat yang sama, ada dimensi kedua yang bahkan lebih menjanjikan: Indonesia adalah chokepoint baru dari jenis yang belum pernah ada sebelumnya. Cadangan nikel Indonesia mencapai 52 persen cadangan global. Rantai pasokan kendaraan listrik dunia tidak bisa berjalan tanpa melewati Indonesia. Ini bukan chokepoint air yang bisa di-bypass oleh kanal atau diputari oleh kapal. Ini adalah chokepoint mineral yang jauh lebih tahan terhadap upaya substitusi — dan kebijakan hilirisasi yang dijalankan pemerintah hari ini adalah langkah tepat untuk mengunci leverage itu menjadi nilai tambah nyata, bukan sekadar potensi di atas peta.

Dua keunggulan ini bukan warisan pasif. Keduanya adalah modal aktif yang kini sedang dikelola dengan arah yang semakin jelas, dan momentumnya bertemu tepat dengan momen global yang paling membutuhkannya.

Pergeseran yang sedang berlangsung hari ini jauh lebih besar dari sekadar proliferasi proyek infrastruktur. Yang sedang terjadi adalah penulisan ulang filosofi dasar perdagangan global — dari efisiensi sebagai tujuan tertinggi, menuju resiliensi sebagai fondasi yang tidak dapat dikompromikan. Redundansi bukan lagi pemborosan. Redundansi adalah investasi geopolitik. Dan pergeseran paradigma seperti ini tidak terjadi dua kali dalam satu generasi.

Rame-rame belah gunung gegara Hormuz. Semua negara sedang membangun jalan alternatifnya masing-masing, dengan cara dan alasan yang berbeda, tapi dengan satu kesadaran yang sama: bahwa bergantung pada satu titik sempit adalah kemewahan yang tidak lagi bisa ditanggung. Indonesia tidak perlu ikut membelah gunung orang lain. Justru sebaliknya — kita adalah salah satu dari sedikit negara yang, untuk sekali ini, sudah berdiri di tempat yang tepat sebelum dunia menyadari betapa berharganya tempat itu. (D74)

Audio ini dibuat dengan teknologi AI.

Ketika tiga BUMN pertahanan Indonesia mencetak rekor laba di momen bersamaan, pertanyaannya bukan lagi soal alutsista — melainkan apakah Indonesia akhirnya menemukan jalan industrialisasinya sendiri. 

PinterPolitik.com 

Ada momen ketika data berbicara lebih keras dari retorika. Pada 26 Mei 2026, dalam satu hari, satu ruangan di Hotel Shangri-La Jakarta, tiga perusahaan pertahanan BUMN Indonesia mengumumkan angka yang belum pernah terjadi bersamaan sepanjang sejarah industri nasional: PT Dirgantara Indonesia (PTDI) melaporkan laba bersih naik 345,97%, PT PAL Indonesia mencatat lonjakan laba 108,58% dengan kontrak aktif Rp48 triliun, dan PT Pindad membukukan pertumbuhan laba 102% dengan EBITDA melonjak 192%.

Ketiga perusahaan ini — masing-masing menguasai domain udara, laut, dan darat — tumbuh dalam satu tahun, dalam satu ekosistem, di bawah satu holding bernama DEFEND ID. Bila dibaca secara terpisah, ini adalah berita korporasi biasa. Bila dibaca bersamaan, ini adalah sesuatu yang lebih besar: sinyal awal dari proses industrialisasi yang berangkat dari arah yang tidak banyak diperhitungkan.

Pertanyaannya bukan lagi apakah ketiga perusahaan ini sedang bangkit. Pertanyaannya adalah: jangan-jangan kebangkitan industri pertahanan Indonesia adalah pintu masuk industrialisasi nasional yang selama ini kita cari-cari di tempat yang salah?

Senjata yang Melahirkan Industri

Untuk memahami mengapa kebangkitan industri pertahanan penting bagi industrialisasi secara keseluruhan, kita perlu keluar dari cara baca yang lazim — bahwa industri pertahanan hanyalah pengeluaran negara untuk keamanan. Cara baca itu keliru, dan sejarah membuktikannya berulang kali.

Bleddyn Bowen, akademisi Universitas Leicester, dalam bukunya Original Sin: Power, Technology and War in Outer Space (2020), berargumen bahwa teknologi paling transformatif dalam sejarah manusia hampir selalu lahir dari tekanan militer — dan baru kemudian bocor ke ekonomi sipil dalam wujud yang mengubah peradaban. Internet lahir dari ARPANET, program pertahanan Departemen Pertahanan Amerika Serikat tahun 1969. GPS dikembangkan untuk navigasi rudal dan kapal perang, baru dibebaskan untuk warga sipil pada 1983. 

Chip semikonduktor dipercepat miniaturisasinya oleh kebutuhan komputer militer pada 1950-an — sebelum kemudian melahirkan Silicon Valley. Bowen menyebut pola ini “original sin” dari teknologi modern: bahwa di balik setiap lompatan besar selalu ada kebutuhan militer yang memaksa manusia berinovasi melampaui batas yang sebelumnya dianggap tidak mungkin.

Indonesia, dengan kebangkitan trinitas pertahanannya hari ini, sedang menjalani pola yang sama.

Ambil contoh PT PAL. Kapal selam otonom KSOT yang kini sedang diproduksi membawa sistem navigasi berbasis kecerdasan buatan dan torpedo Piranha hasil reverse engineering insinyur lokal. Teknologi AI navigasi otonom yang dikembangkan untuk KSOT adalah, secara teknis, teknologi yang sama yang dibutuhkan untuk kapal kargo otonom komersial — pasar yang diproyeksikan bernilai USD 13,8 miliar secara global pada 2030. Material komposit ringan yang digunakan dalam konstruksi kapal selam bisa diadaptasi untuk komponen otomotif dan infrastruktur sipil. Sistem digital EM4 yang menggandakan kapasitas produksi PT PAL dari 10 menjadi 50 blok per bulan adalah platform manajemen industri berat yang berpotensi diadopsi galangan komersial nasional.

Pindad menunjukkan pola serupa. Maung — kendaraan taktis yang lahir dari kontrak pertahanan 10.000 unit — kini hadir dalam varian listrik (Maung MV3-EV) yang membuktikan bahwa ekosistem rekayasa otomotif lokal sudah cukup matang untuk masuk segmen kendaraan listrik nasional. Dan yang paling mengejutkan: amunisi Pindad sudah diekspor ke Amerika Serikat — negara yang secara tradisional adalah eksportir amunisi, bukan importir. Ini bukan pencapaian kecil; ini adalah pembuktian bahwa standar produksi Pindad sudah melampaui ambang kualitas pasar paling ketat di dunia.

PTDI, perusahaan yang pada 2012 dinyatakan hampir bangkrut, kini memiliki produk — CN235 dan NC212i — yang diminati Afrika dan Asia Tenggara karena kecocokannya dengan kondisi landasan pendek dan iklim tropis. Kontrak pengadaan 6 unit NC212i untuk Filipina, pesawat untuk TNI AD, dan helikopter Black Hawk yang dikerjakan PTDI menciptakan ekosistem rekayasa kedirgantaraan yang sebelumnya nyaris tidak ada.

Ekonom Dani Rodrik, dalam teorinya tentang industrial policy, berargumen bahwa negara-negara yang berhasil melakukan lompatan industrialisasi hampir selalu memiliki satu kesamaan: pemerintah yang secara aktif menciptakan permintaan awal (demand creation) untuk industri yang ingin dikembangkan, sebelum pasar sendiri yang mampu menanggungnya. Korea Selatan di bawah Park Chung-hee pada 1970-an melakukan persis ini: kontrak pertahanan untuk Hyundai Heavy Industries menciptakan permintaan yang cukup besar untuk memaksa Hyundai berinvestasi pada teknologi dan kapasitas yang kemudian menjadikannya produsen kapal kargo terbesar dunia. POSCO dibangun untuk memasok baja bagi industri pertahanan — dan kini menjadi salah satu produsen baja paling efisien di planet ini. Samsung masuk ke elektronika melalui kontrak militer — sebelum menjadi merek konsumen yang menguasai dunia.

Amerika Serikat melakukan hal yang sama jauh lebih awal. Eisenhower, dalam pidato perpisahannya yang terkenal, memperingatkan soal military-industrial complex — tapi yang sering dilupakan adalah bahwa kompleks itulah yang melahirkan internet, GPS, drone komersial, dan industri semikonduktor yang menopang seluruh ekonomi digital global hari ini. Tanpa tekanan ekstrem dari kebutuhan militer, tidak ada forcing function yang cukup kuat untuk mendorong inovasi pada skala dan kecepatan yang dibutuhkan.

Indonesia, selama puluhan tahun, masuk kategori yang berbeda: negara yang tidak membangun industri pertahanannya — dengan alasan yang sebenarnya lebih bersifat politis dan anggaran daripada strategis — dan akibatnya tidak pernah memiliki forcing function tersebut. Hasilnya: Indonesia menjadi importir teknologi secara struktural, bukan karena tidak memiliki sumber daya manusia yang cukup, melainkan karena tidak pernah menciptakan tekanan yang memaksa SDM itu berinovasi hingga batas kemampuannya.

Alutsista, Kunci Industrialisasi Negara Besar?

Sejarah industrialisasi besar hampir selalu dimulai dari keputusan yang pada masanya tidak terlihat revolusioner. Dwight Eisenhower tidak pernah bermaksud menciptakan Silicon Valley ketika pemerintahannya mengucurkan anggaran pertahanan ke ratusan perusahaan teknologi kecil di California pada 1950-an. 

Yang terjadi jauh lebih sederhana: tekanan ekstrem dari kebutuhan militer — rudal yang lebih presisi, komunikasi yang lebih andal, komputer yang lebih kecil — memaksa inovasi melampaui batas yang dianggap mungkin. Dua dekade kemudian, dunia mengenal internet, GPS, dan chip semikonduktor yang menopang seluruh ekonomi digital manusia hingga hari ini.

Prabowo Subianto melakukan hal yang strukturnya sama persis, dimulai dari kursi Menteri Pertahanan pada Oktober 2019. Kontrak Fregat Merah Putih diarahkan ke PT PAL. Kapal selam Scorpène Evolved disyaratkan dibangun penuh di Surabaya. Maung diproduksi massal oleh Pindad. Kebijakan “Indonesian-first” dalam pengadaan pertahanan bukan sekadar jargon — ia adalah mekanisme penciptaan permintaan yang andal, persis seperti yang diidentifikasi ekonom Dani Rodrik sebagai kunci keberhasilan industrialisasi negara-negara yang berhasil melakukan lompatan industri.

Hasilnya hari ini bisa dibaca dari angka: tiga perusahaan yang pernah nyaris bangkrut, tumbuh bersamaan dengan laba yang belum pernah tercatat dalam sejarah masing-masing. Triple helix antara industri, universitas teknik, dan pemerintah sebagai orkestrator — yang dirumuskan Etzkowitz dan Leydesdorff — mulai bekerja nyata: SMK Teknik PAL merekrut langsung alumninya, ITS dan ITB menyesuaikan kurikulum, Danantara masuk sebagai patron finansial jangka panjang.

Yang paling menjanjikan adalah ini: Indonesia tidak sedang meniru model industrialisasi siapapun. Ia sedang menemukan jalannya sendiri — melalui geografi kepulauan yang membutuhkan kapal perang, melalui wilayah udara yang membutuhkan pesawat lokal, melalui darat yang membutuhkan kendaraan taktis. Kebutuhan pertahanan Indonesia adalah, secara kebetulan yang indah, juga kebutuhan industrialisasinya.

Amerika Serikat butuh dua dekade untuk mengubah kontrak pertahanan era Eisenhower menjadi ekosistem teknologi yang mendominasi dunia. Indonesia baru berjalan enam tahun — dan angkanya sudah bicara. Bila ekosistem ini terus dirawat, bukan tidak mungkin nama-nama seperti PT PAL, Pindad, dan PTDI suatu hari disebut sebagai titik awal dari industrialisasi teknologi Indonesia yang sesungguhnya. 

Bukan sebagai perbandingan semu, melainkan sebagai sesama bukti bahwa lompatan industri terbesar dalam sejarah hampir selalu dimulai dari satu hal yang sama: keberanian sebuah negara untuk membangun dari dalam. (D74)

Audio ini dibuat dengan teknologi AI.

SWF dunia kini berbondong-bondong masuk industri olahraga. Akankah Indonesia ikut bermain?

PinterPolitik.com

Februari 2026, sebuah foto beredar dan langsung viral di linimasa Indonesia: Presiden Prabowo Subianto menerima jersey bernomor punggung Reece James dari pemilik Chelsea FC di sela-sela kunjungannya ke Washington DC.

Di saat yang bersamaan, CEO BPI Danantara Rosan Roeslani mengumumkan bahwa pemilik Chelsea — yang juga pemegang saham mayoritas LA Lakers — telah berkomitmen untuk menjajaki kerja sama dan menggelar pertandingan di Indonesia.

Publik ramai membicarakan kemungkinan akuisisi. Spekulasi mengalir deras di media sosial. Tapi sesungguhnya, pertanyaan yang paling relevan bukan apakah Danantara akan membeli Chelsea. Pertanyaan yang lebih penting — dan lebih menarik secara strategis — adalah ini: apakah sudah saatnya Danantara mulai memikirkan olahraga sebagai bagian dari peta investasinya?

Jawabannya, jika melihat tren global, mengarah ke satu arah yang sama.

Dari Lapangan ke Portofolio 

Selama satu dekade terakhir, terjadi pergeseran besar dalam cara sovereign wealth fund (SWF) memandang industri olahraga. Sepak bola, yang dulu diasosiasikan dengan gairah suporter dan prestise semata, kini telah bertransformasi menjadi kelas aset tersendiri — dengan karakteristik yang justru sangat menarik bagi fund manager kelas dunia: recurring revenue, basis penggemar yang bersifat loyal dan global, serta valuasi yang terus terapresiasi melampaui banyak sektor konvensional.

Angkanya berbicara sendiri. Pada musim 2023/24, gabungan pendapatan 20 klub sepak bola dengan penghasilan tertinggi di dunia mencapai rekor €12,4 miliar — naik 11% dibandingkan musim sebelumnya. Industri sepak bola global secara keseluruhan diproyeksikan menembus nilai $3,7 miliar pada 2030. Ini bukan industri yang stagnan. Ini industri yang tumbuh, bahkan di tengah tekanan ekonomi global.

Dan para SWF terkemuka dunia sudah lebih dulu menangkap sinyal ini.

Saudi Arabia’s Public Investment Fund (PIF) adalah contoh paling gamblang. Dimulai dengan akuisisi Newcastle United pada 2021 seharga £305 juta, PIF tidak berhenti di satu klub. Mereka membangun ekosistem: mensponsori Liga Champions CONCACAF, memasang logo di papan iklan FIFA Club World Cup 2025, hingga mengakuisisi saham di platform streaming olahraga internasional DAZN. PIF tidak bermain sebagai penggemar — mereka bermain sebagai arsitek ekosistem olahraga global yang menguntungkan Arab Saudi secara finansial sekaligus geopolitik.

Qatar Investment Authority (QIA) lebih dulu bergerak. Kepemilikan QIA atas Paris Saint-Germain sejak 2011 telah mengubah PSG dari klub papan menengah Liga Prancis menjadi salah satu merek sepak bola paling dikenal di dunia. Lebih menarik lagi, QIA kini bergerak melampaui kepemilikan klub. Bersama Mubadala dari Abu Dhabi, QIA berinvestasi di Whoop — platform teknologi kesehatan dan performa atlet — menunjukkan bahwa SWF generasi terbaru tidak hanya membeli kompetisi, tapi juga infrastruktur teknologi yang melayani ekosistem olahraga secara lebih luas.

Pola inilah yang seharusnya menjadi referensi bagi Danantara.

Danantara, sebagai sovereign wealth fund Indonesia yang lahir dari konsolidasi aset BUMN strategis, memiliki mandat yang pada dasarnya sejalan dengan logika investasi PIF maupun QIA: menghasilkan imbal hasil komersial yang berkelanjutan sekaligus memberikan dampak nyata bagi perekonomian nasional. Dua tujuan ini — return finansial dan dampak strategis — adalah persis dua hal yang bisa ditawarkan oleh investasi di sektor olahraga.

Yang membedakan Danantara dari PIF atau QIA bukan ketiadaan logika, melainkan konteks fase institusional yang berbeda. Danantara saat ini masih dalam tahap membangun fondasi: memperkuat tata kelola, membangun legitimasi di mata investor global, dan mengonsolidasikan portofolio inti di sektor-sektor prioritas seperti energi terbarukan, hilirisasi mineral, infrastruktur digital, dan kesehatan. Ini bukan kelemahan — ini adalah urutan prioritas yang tepat dan realistis.

Namun demikian, tidak ada salahnya memetakan lebih awal ke mana Danantara seharusnya melangkah ketika fondasi itu sudah kokoh. Dan dalam peta itu, olahraga — khususnya sepak bola — layak mendapat tempat.

Ada tiga pintu masuk yang paling realistis dan policy-aligned bagi Danantara untuk merambah sektor ini. Pertama, infrastruktur stadion berstandar FIFA. Indonesia memiliki ambisi menjadi tuan rumah turnamen internasional berskala besar. Danantara, dengan mandat investasi infrastruktur publiknya, bisa menjadi vehicle pembiayaan pembangunan fasilitas olahraga kelas dunia — investasi yang sekaligus berdampak pada pariwisata, ekonomi lokal, dan proyeksi Indonesia di panggung global.

Kedua, co-investasi bersama mitra yang sudah berpengalaman. QIA, yang kini sudah menjadi mitra Danantara dalam proyek pengembangan pariwisata di Labuan Bajo, adalah kandidat paling natural. QIA memiliki rekam jejak panjang di ekosistem olahraga global. Struktur co-investasi akan memungkinkan Danantara masuk ke sektor ini dengan risiko yang terkelola dan kurva pembelajaran yang lebih cepat — tanpa harus memulai dari nol.

Ketiga, platform hak siar dan distribusi konten digital olahraga. Ini adalah area yang paling selaras dengan tren terbaru SWF global — membeli lapisan teknologi dan infrastruktur di balik olahraga, bukan sekadar kepemilikan klub. Dengan populasi Indonesia yang mencapai 280 juta jiwa dan penetrasi smartphone yang terus tumbuh, platform distribusi konten olahraga berbasis digital memiliki potensi pasar domestik yang sangat besar, bahkan sebelum bicara ekspansi regional.

Bukan Chelsea, Tapi Soal Potensi 

Kembali ke jersey Reece James yang viral itu. Gestur diplomatik semacam itu — pertemuan di Washington, komitmen pertandingan, jabat tangan dengan para pemilik klub dunia — memang bukan transaksi bisnis. Tapi ia membuka sesuatu yang lebih penting: sinyal bahwa Indonesia, melalui Danantara, sudah berada di radar pemain-pemain besar industri olahraga global. Modal sosial dan jaringan semacam ini adalah aset awal yang tidak bisa diabaikan.

Yang perlu dilakukan selanjutnya adalah mengubah sinyal itu menjadi strategi. Saudi Arabia tidak membangun imperium olahraga globalnya dalam semalam — PIF memulai dengan satu akuisisi, lalu membangun ekosistem secara bertahap selama bertahun-tahun. Qatar membutuhkan lebih dari satu dekade untuk mengubah PSG menjadi merek global. Danantara tidak perlu terburu-buru, tapi ia perlu mulai merancang peta jalannya sekarang.

Investasi di sektor olahraga, jika dilakukan dengan logika yang tepat, bukan sekadar soal prestise atau soft power semata. Ia adalah keputusan bisnis yang dapat dipertanggungjawabkan secara finansial, selaras dengan mandat nasional, dan berpotensi memposisikan Indonesia sebagai pemain aktif — bukan sekadar penonton — dalam industri hiburan dan olahraga global yang terus tumbuh.

Danantara tidak perlu membeli Chelsea. Tapi Danantara perlu mulai bertanya: jika bukan Chelsea, lalu apa — dan kapan? (D74)

Audio ini dibuat dengan teknologi AI.

Sugianto Kusuma mungkin bukan nama yang Anda ingat saat membeli iPhone. Tapi dialah yang berdiri di balik mayoritas gerai ritel smartphone Indonesia — dan di balik hampir setiap pergantian presiden Indonesia dalam tiga dekade terakhir.

PinterPolitik.com

Bayangkan sebuah perjalanan yang dimulai dari gudang elektronik di Palembang. Seorang anak muda keturunan Tionghoa, lahir 1951, belajar membaca celah pasar dari barang-barang impor yang melintas di jalur perdagangan Sumatera. Tidak ada warisan keluarga yang berarti, tidak ada koneksi politik bawaan.

Lebih dari lima dekade setelah perjalanan itu dimulai, nama Sugianto Kusuma — akrab dipanggil Aguan — mungkin tidak langsung tertera di lembar kepemilikan PT Erajaya Swasembada Tbk (ERAA), penguasa ritel gadget Indonesia dengan lebih dari 2.194 gerai Erafone dan pendapatan Rp 76,6 triliun pada 2025. Yang tercatat sebagai Ultimate Beneficial Owner adalah istrinya, Rebecca Halim. Dua putranya, Richard dan Alexander Halim, duduk di jajaran komisaris. Kepemilikan berlapis ini bukan anomali tata kelola — ini adalah pola.

Karena ERAA hanyalah satu puncak yang terlihat. Di bawahnya membentang sebuah kekaisaran: Agung Sedayu Group yang mendominasi properti premium Jakarta, kawasan Pantai Indah Kapuk yang mengubah rawa pesisir menjadi salah satu real estate paling mahal di Indonesia, Konsorsium Nusantara yang ia pimpin untuk membawa delapan konglomerat besar masuk ke proyek IKN, hingga berbagai aset bisnis yang jejak kepemilikannya tersebar rapi dalam struktur korporasi berlapis. Aguan bukan sekadar orang kaya. Ia adalah simpul — titik di mana kapital, properti, dan jaringan bertemu dalam satu ekosistem yang sudah berdiri lebih lama dari banyak pemerintahan yang pernah berkuasa.

Dan di situlah pertanyaan yang sesungguhnya menarik untuk diajukan: bagaimana seorang pebisnis bisa melewati Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, Jokowi, hingga Prabowo — dengan lingkungan politik yang berubah drastis di setiap era — dan tetap berdiri kokoh di lingkaran terdalam kekuasaan ekonomi Indonesia?

Seni Bertahan Lintas Takhta

Untuk menjawab pertanyaan itu, kita perlu memahami sesuatu yang tidak banyak dianalisis: di balik label kolektif “9 Naga” yang kerap disematkan media, tidak ada satu pun entitas yang benar-benar monolit. Setiap era kepresidenan memunculkan konfigurasi yang berbeda — siapa yang naik, siapa yang surut, siapa yang menjadi wajah utama dari kelompok pengusaha besar Tionghoa-Indonesia itu.

Di era Soeharto, kehormatan dipegang Liem Sioe Liong yang membangun Salim Group sebagai mitra strategis rezim. Di era reformasi, Anthoni Salim mewarisi imperium itu sambil bernegosiasi ulang dalam ekosistem demokrasi baru. Di era Jokowi, yang menonjol adalah mereka yang mampu melayani agenda infrastruktur besar-besaran — dan Aguan masuk sebagai Ketua Konsorsium Nusantara, memimpin delapan konglomerat besar berinvestasi di IKN. Setiap rezim menemukan pemimpin informalnya sendiri di antara 9 Naga. Yang konstan bukanlah siapa orangnya, melainkan bahwa selalu ada seseorang yang memainkan peran itu.

Aguan bertahan bukan karena ia selalu menjadi yang terdepan — justru sebaliknya. Ia bertahan karena ia tidak pernah terlalu teridentifikasi dengan satu patron kekuasaan tunggal. Di sinilah konsep regime-agnostic menjadi kunci untuk memahami kelangsungan hidupnya.

Regime-agnostic bukan berarti tidak berpolitik. Ia berarti berpolitik dengan cara yang melampaui satu rezim: membangun relevansi yang dibutuhkan oleh siapapun yang berkuasa, tanpa mempertaruhkan eksistensi bisnis pada keberuntungan satu figur politik. Konsep ini sejalan dengan apa yang dijelaskan Jeffrey Winters, ilmuwan politik Northwestern University, dalam karyanya Oligarchy — bahwa motif eksistensial oligarki bukan kekuasaan politik itu sendiri, melainkan wealth defense: mempertahankan dan mengakumulasi kekayaan melewati berbagai perubahan politik. Dalam kerangka Winters, oligarki yang paling tangguh adalah mereka yang berhasil mengembangkan kapasitas wealth defense yang tidak bergantung pada satu jalur politik tunggal.

Aguan adalah manifestasi paling konsisten dari logika itu di Indonesia. Konglomerat yang jatuh di era reformasi hampir selalu jatuh karena terlalu menjadi “orang satu rezim.” Aguan selamat justru karena ia tidak pernah menjadi milik satu presiden saja — ia selalu menjadi milik sistem.

Selain itu, ada faktor lain yang tidak kalah krusial: skala bisnis yang sudah menjadi bagian dari infrastruktur ekonomi nasional itu sendiri. Ekonom Mancur Olson pernah menulis tentang bagaimana kelompok kepentingan yang sudah embedded dalam sistem ekonomi cenderung sangat sulit disingkirkan — bukan karena mereka dilindungi, melainkan karena sistem itu sendiri sudah terlalu bergantung pada keberadaan mereka. Pada skala tertentu, kekayaan bukan hanya hasil dari permainan — ia menjadi papan permainannya itu sendiri.

Abadi untuk Membangun Apa?

Di sinilah komparasi dengan Stephen M. Ross dari Amerika menjadi mencerahkan. Ross adalah pendiri Related Companies — firma properti dengan aset lebih dari $70 miliar — dan arsitek Hudson Yards, proyek properti privat terbesar dalam sejarah Amerika Serikat. Seperti Aguan, Ross membangun kekayaannya dengan cermat memanfaatkan insentif pemerintah: Hudson Yards mendapat hampir $6 miliar dukungan subsidi dan keringanan pajak dari New York City. Seperti Aguan, Ross berdonasi lintas partai — memastikan aksesnya tidak tergantung pada satu warna politik. Seperti Aguan, Ross juga seorang filantropis yang namanya diabadikan di gedung sekolah bisnis Universitas Michigan.

Keduanya menjalani prinsip regime-agnostic yang serupa: tidak mempertaruhkan masa depan bisnis pada satu figur kekuasaan, membangun relevansi yang bersifat fungsional — bukan personal — terhadap negara. Tapi konteksnya berbeda secara struktural. Ross beroperasi dalam sistem yang memiliki mekanisme akuntabilitas berlapis: regulasi antitrust yang kuat, jurnalisme investigatif independen, dan ruang debat publik yang terbuka. Ketika ProPublica mengungkap praktik pelaporan pajak Ross yang kontroversial, sistem bereaksi — dengan debat Kongres dan tekanan reformasi kebijakan. Di Amerika, oligarki tidak disingkirkan, tapi aturan mainnya terus diperbarui oleh tekanan institusional yang bekerja.

Ross adalah Aguan yang hidup dalam sistem dengan Sherman Act dan investigasi ProPublica. Aguan adalah Ross yang hidup dalam sistem yang sedang dalam perjalanan membangun kapasitas serupa. Perbedaannya bukan pada karakternya — tapi pada kemampuan negara masing-masing untuk menyeimbangkan kekuatan kapital besar dengan kepentingan publik yang lebih luas.

Di era Prabowo, terdapat sinyal bahwa negara semakin serius mendefinisikan batas-batas itu. Dalam logika Indonesia Incorporated yang digadang-gadang Prabowo, ada ekspektasi timbal balik yang lebih eksplisit: kapital besar mendapat stabilitas dan kepastian investasi, tapi dengan tanggung jawab yang lebih besar terhadap agenda pembangunan nasional. Konglomerat bukan lagi sekadar pemain yang mencari celah regulasi — mereka diharapkan menjadi mitra aktif pertumbuhan. Aguan, dengan kapasitas investasinya yang masif dan jejaknya sebagai Ketua Konsorsium Nusantara, berada tepat di tengah percakapan itu.

Pertanyaan sesungguhnya yang perlu diajukan bukan “mengapa Aguan bertahan?” — jawabannya sudah cukup jelas: karena ia cerdas, karena ia memahami dinamika kekuasaan lebih dari kebanyakan orang, dan karena bisnisnya sudah menjadi bagian dari tulang punggung ekonomi urban Indonesia. Yang lebih penting adalah pertanyaan berikutnya: apa yang Indonesia inginkan dari konglomeratnya?

Ross membangun Hudson Yards — sebuah distrik bisnis yang menciptakan kapasitas ekonomi baru bagi New York. Carnegie membangun industri baja yang menjadi fondasi industrialisasi Amerika. Konglomerat Indonesia terbesar sebagian besar membangun infrastruktur konsumsi — properti premium, ritel, kawasan komersial — yang menciptakan nilai ekonomi nyata, tapi belum sepenuhnya menjawab kebutuhan transformasi struktural Indonesia. Pertanyaannya tetap terbuka: kapan akan lahir konglomerat Indonesia yang membangun kapasitas produktif — energi baru, manufaktur teknologi tinggi, platform digital berskala global?

Kerajaan Aguan mungkin memang abadi. Pertanyaannya tinggal satu: abadi untuk siapa, dan untuk membangun apa? (D74)

Dengarkan artikel berikut.

Audio ini dibuat dengan teknologi AI.

Ketika luka 350 tahun penjajahan berubah jadi dukungan totalitas untuk timnas Oranje — apa yang sebetulnya sedang terjadi?

PinterPolitik.com

Coba bayangkan skenario ini. Di sebuah kota yang pernah menjadi bagian dari wilayah yang dijajah selama tiga setengah abad, puluhan ribu orang turun ke jalan. Mereka mengibarkan bendera bekas penjajah itu. Mereka menyanyikan yel-yel untuk tim sepak bolanya. Mereka berteriak dengan penuh semangat — bukan dengan kepahitan, bukan dengan ironi — tapi bahwa negara itu akan dibela sepenuh hati.

Itulah yang terjadi di Sorong, 7 Juni 2026. Tiga puluh ribu warga Indonesia berkonvoi 20 kilometer membawa bendera Belanda, menyambut Piala Dunia dengan cara yang, kalau terjadi di konteks lain, mungkin akan disebut kontroversial. Di Raja Ampat, hal serupa berlangsung meriah. Di Manokwari, ratusan orang keliling kota dengan atribut oranye. Tidak ada yang memprotes. Tidak ada yang mempermasalahkan. Pemerintah kota bahkan memfasilitasinya.

Pertanyaan yang layak diajukan bukan apakah ini wajar atau tidak. Pertanyaan yang lebih menarik adalah: mengapa ini bisa terjadi — dan apa artinya bagi cara kita memahami sejarah, identitas, dan hubungan antarbangsa?

Akrab Lebih Kuat dari Nyaman

Ada dua mekanisme psikologis yang selama ini dianggap setara dalam studi postkolonial: comfort dan familiarity. Padahal keduanya bekerja dengan cara yang sangat berbeda, terutama dalam konteks memori lintas generasi.

Comfort — rasa nyaman — membutuhkan tidak adanya trauma aktif. Generasi yang hidup di bawah Cultuurstelsel, sistem tanam paksa yang antara 1830 dan 1870 menewaskan ratusan ribu orang dan mengalirkan 970 juta gulden ke kas Belanda, tidak mungkin merasa nyaman dengan nama Belanda. Luka itu terlalu segar, terlalu nyata, terlalu hadir dalam tubuh.

Familiarity — rasa akrab — bekerja berbeda. Ia tidak membutuhkan pengalaman yang menyenangkan untuk tumbuh. Ia tumbuh dari paparan berulang, dari kehadiran yang konsisten, dari kedekatan yang terpaksa maupun tidak. Dan yang paling penting: ia bisa tumbuh di atas memori traumatik, selama memori itu sudah cukup jauh untuk dirasakan sebagai sejarah, bukan pengalaman.

Di sinilah letak poin menarik yang selama ini luput dari diskursus postkolonial. Semakin lama dan semakin intens penjajahan berlangsung, semakin dalam familiarity yang ia tinggalkan. Tiga ratus lima puluh tahun bersama tidak hanya meninggalkan luka — ia meninggalkan bahasa, sistem hukum, tata kota, cara berpikir, dan tentu saja, sepak bola. Papua, yang berada di bawah administrasi Belanda hingga 1962, merasakan ini dengan intensitas yang lebih dalam dari wilayah lain. Dua generasi penuh tumbuh dengan sepak bola Belanda sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari — bukan warisan yang dipilih, tapi warisan yang datang begitu saja.

Para akademisi menyebut transformasi ini Affective Postcolonialism: kondisi ketika hubungan penjajah dan terjajah tidak lagi hanya soal luka yang harus disembuhkan atau kekuasaan yang harus dilawan, melainkan soal afeksi yang tumbuh organik, diam-diam, tanpa ada yang merencanakannya.

Marianne Hirsch, profesor sastra di Columbia University, menawarkan kerangka yang membantu menjelaskan mengapa pergeseran ini terjadi begitu sistematis lintas generasi. Dalam konsepnya tentang postmemory, Hirsch berargumen bahwa generasi yang tidak mengalami trauma secara langsung tetap mewarisinya — tapi bukan sebagai pengalaman tubuh, melainkan sebagai cerita, foto, dan narasi keluarga yang sudah kehilangan dimensi fisiknya.

Generasi Papua yang lahir setelah 1980 contohnya, tidak pernah berhadapan dengan pejabat kolonial Belanda. Cultuurstelsel bagi mereka adalah bab dalam buku pelajaran, bukan kenangan yang mengendap dalam tulang. Dan ketika trauma hanya hadir sebagai teks, familiarity kultural yang ditinggalkan kolonialisme — bahasa, sistem, olahraga — justru menjadi jauh lebih terasa nyata. 

Pola yang Lebih Luas

Indonesia bukan kasus tunggal. Pola yang sama sedang berlangsung di berbagai penjuru dunia — dan membacanya secara komparatif justru membuat fenomena ini semakin menarik untuk dianalisis.

Prancis menjuarai Piala Dunia 2018 dengan skuad yang secara demografis lebih mencerminkan Afrika Barat daripada Eropa — Mbappé, Kanté, Pogba, Umtiti, Matuidi, semuanya berdarah Afrika. Di jalanan Dakar dan Abidjan, orang merayakan kemenangan Prancis dengan intensitas yang sulit dibedakan dari perayaan kemenangan timnas sendiri. Ini terjadi meski Prancis pernah memberlakukan Code de l’Indigénat, sistem hukum kolonial yang merampas hak dasar jutaan orang Afrika selama puluhan tahun.

Lebih jauh lagi, 56 negara bekas jajahan Inggris hari ini tergabung dalam Commonwealth — secara sukarela mempertahankan kedekatan institusional dengan London, menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa resmi, dan dalam banyak kasus, masih menaruh potret raja Inggris di uang kertas mereka. Tidak ada paksaan. Tidak ada sanksi bagi yang keluar. Mereka memilih bertahan.

Yang sedang terjadi bukan rekonsiliasi formal — tidak ada perjanjian, tidak ada permintaan maaf resmi yang menjadi titik balik. Yang terjadi adalah sesuatu yang lebih diam-diam dan justru lebih kuat: akumulasi familiarity yang, setelah melewati ambang batas generasional tertentu, bertransformasi menjadi afeksi yang genuine. Kolonialisme, dengan segala kejahatannya, secara tidak sengaja meninggalkan infrastruktur kultural yang kini mempererat — bukan memutus — hubungan antara bekas penjajah dan terjajah.

Ada refleksi filosofis dari tempat yang tidak terduga. Ernest Renan, filsuf Prancis yang justru hidup di masa kejayaan kolonialisme, pernah berargumen dalam kuliahnya Qu’est-ce qu’une nation? (1882) bahwa sebuah bangsa dibangun sama besar oleh dua hal yang berlawanan: apa yang ia ingat bersama, dan apa yang ia pilih untuk lupa bersama. 

Renan menyebutnya l’oubli nécessaire — kelupaan yang perlu. Ia tidak bermaksud membenarkan penghapusan sejarah; ia sedang menggambarkan mekanisme alamiah bagaimana komunitas manusia bergerak maju. Yang menarik — dan ironis — adalah bahwa argumen seorang filsuf Prancis abad ke-19 ini hari ini paling tepat menggambarkan mengapa warga bekas jajahan Belanda dan Prancis bisa berdiri di jalanan sambil mengibarkan bendera bekas penjajah mereka, dengan senyum yang sama sekali tidak dipaksakan. 

Rekonsiliasi atau Sekadar Lupa?

Tapi ada pertanyaan yang tidak boleh ikut terkubur di bawah jersey oranye itu.

Belanda hingga hari ini belum pernah meminta maaf secara resmi atas Cultuurstelsel. Prancis belum sepenuhnya mengakui kejahatan kolonialnya di Afrika. Inggris belum membayar reparasi atas perbudakan dan eksploitasi yang berlangsung berabad-abad. Sementara afeksi terus tumbuh di pihak bekas terjajah, pengakuan formal terus tertunda di pihak bekas penjajah.

Ini bukan soal melarang orang mengenakan jersey oranye. Identitas manusia memang selalu berlapis — seseorang bisa sekaligus bangga sebagai WNI dan tulus mendukung De Oranje, tanpa kontradiksi yang harus diselesaikan. Itu adalah hal yang wajar dan manusiawi.

Yang perlu dipertanyakan adalah apakah afeksi yang tumbuh secara organik ini, tanpa dibarengi pengakuan dari pihak yang pernah bersalah, merupakan rekonsiliasi yang utuh — atau sekadar jalan pintas menuju lupa. Karena ada perbedaan mendasar antara memaafkan dan melupakan. Yang pertama membutuhkan dua pihak. Yang kedua hanya membutuhkan waktu.

Ketika sejumlah WNI nantinya berteriak “Belanda harga mati” di jalanan saat Piala Dunia, itu bukan pengkhianatan sejarah. Tapi mungkin ada baiknya, di sela-sela sorak sorai itu, kita sesekali bertanya: apakah jersey oranye yang berkibar hari ini adalah tanda bahwa luka sejarah sudah sembuh — atau tanda bahwa kita sudah cukup nyaman untuk tidak lagi merasakannya? (D74)

Audio ini dibuat dengan teknologi AI.

Tiga miliar manusia bermain game setiap hari — dan sebagian besar tidak tahu bahwa lapangan bermain itu dikuasai oleh Beijing

PinterPolitik.com

Coba perhatikan ponsel orang di sekitarmu. Di angkot, di kantin, di ruang tunggu — ada yang main Mobile Legends, ada yang buka Clash of Clans, ada yang sedang dalam antrian ranked di League of Legends. Pertanyaan yang hampir tidak pernah muncul adalah: sebetulnya, punya siapa game-game itu?

Jawabannya mengejutkan bukan karena dramatis, tapi justru karena begitu wajar terdengar: semua jalan itu mengarah ke Shenzhen. Di sanalah Tencent berkantor — perusahaan teknologi Tiongkok yang dalam dua dekade terakhir membeli, satu per satu, studio-studio di balik game paling populer di dunia. Riot Games — pembuat League of Legends — kini 100 persen milik mereka. Supercell, kreator Clash of Clans, 84 persen. Moonton, yang membangun Mobile Legends, penuh. Epic Games, rumah Fortnite, sebagian besar saham strategisnya pun ada di tangan yang sama.

Angkanya tidak bisa diabaikan: dari 15 game mobile berpendapatan tertinggi global per Februari 2026, tujuh dimiliki perusahaan Tiongkok, menghasilkan 668 juta dolar dalam satu bulan saja. Tiga koma enam miliar pemain aktif di seluruh dunia. Kepemilikan ini tidak diumumkan dengan fanfare, tidak terasa seperti penaklukan — dan justru itulah yang membuat ceritanya menarik.

Kekuatan yang Tidak Memerlukan Panggung

Ada cara yang berguna untuk memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi, dan ia datang dari tiga pemikir yang jarang duduk dalam satu paragraf yang sama.

Yang pertama adalah Joseph Nye. Konsep soft power yang ia perkenalkan pada 1990 sederhana tapi tajam: kekuatan sejati bukan hanya soal siapa yang memiliki senjata paling besar, tapi siapa yang bisa membuat orang lain menginginkan apa yang kamu tawarkan. Hollywood, jazz, Levi’s — Amerika tidak menyebarkan itu dengan dekrit. Orang memilihnya karena mau. Nye menyebut soft power paling efektif adalah yang tidak terasa seperti pengaruh sama sekali.

Dari situ, bayangkan seorang remaja di Makassar yang bermain Honor of Kings 15 jam seminggu — menyerap estetika, nama karakter, dan mitologi yang seluruhnya berakar pada peradaban Tiongkok. Tidak ada yang memaksanya. Tidak ada propaganda. Hanya game yang bagus, dengan desain visual yang indah, dan komunitas yang hidup. Inilah soft power dalam bentuknya yang paling murni: ia bekerja persis karena tidak terasa seperti bekerja.

Tapi Nye baru menjelaskan separuh ceritanya. Separuh lainnya ada pada Shoshana Zuboff, yang dalam bukunya The Age of Surveillance Capitalism (2019) berargumen bahwa platform digital tidak sekadar menjual produk kepada pengguna — mereka mengekstrak perilaku pengguna sebagai bahan baku. Setiap klik, setiap sesi bermain, setiap keputusan in-game adalah titik data. Game mobile adalah mesin ekstraksi yang sempurna karena ia mengumpulkan geolokasi, pola waktu harian, jaringan sosial, bahkan respons psikologis terhadap tekanan — bukan dengan memaksa, tapi dengan membuat penggunanya tidak mau berhenti.

Di titik inilah konteks Tiongkok membuat segalanya menjadi berbeda. Revisi Undang-Undang Kontra-Spionase Tiongkok pada 2023 mewajibkan semua perusahaan di bawah yurisdiksi Beijing untuk menyerahkan akses data kepada pemerintah bila diminta — tanpa pengecualian. Artinya, tidak ada pemisahan tegas antara data komersial Tencent dan akses potensial negara. Ini bukan tuduhan; ini teks undang-undang yang bisa dibaca siapa saja. Dan ini pula yang membuat pemerintahan Trump pada awal 2026 mempertimbangkan pemaksaan Tencent melepas kepemilikannya di Riot Games dan Epic Games — bukan karena ada bukti penyalahgunaan, tapi karena potensinya ada secara struktural.

Kerangka terakhir datang dari Susan Strange, ekonom politik yang memperkenalkan teori structural power: kekuasaan paling tahan lama bukan yang memaksa, melainkan yang menentukan aturan main. Siapa yang menguasai infrastruktur — energi, keuangan, komunikasi, pengetahuan — menentukan kondisi di mana semua orang lain harus bermain. Game, dalam kerangka Strange, adalah infrastruktur kultural abad ke-21. Menguasainya bukan berarti mengontrol apa yang dimainkan orang, melainkan menguasai platform tempat jutaan interaksi sosial, preferensi, dan jejak perilaku manusia terbentuk dan terekam setiap hari.

Gabungkan ketiganya — soft power Nye, surveillance capitalism Zuboff, structural power Strange — dan gambaran yang muncul bukan sekadar kisah sukses bisnis. Ini arsitektur pengaruh yang bekerja di tiga lapisan sekaligus, diam-diam, melalui sesuatu yang orang nikmati.

Naga yang Tidak Lagi Tersembunyi

Ada ungkapan dalam tradisi strategi Tiongkok kuno: crouching tiger, hidden dragon. Harimau yang berjongkok bukan harimau yang lemah — ia sedang mengatur posisi. Naga yang tersembunyi bukan naga yang tidak ada — ia menunggu momen yang tepat.

Selama dua dekade, itulah yang Tiongkok lakukan di industri game. Masuk perlahan, akuisisi bertahap, bangun ketergantungan, dan biarkan ekosistemnya tumbuh. Dunia membacanya sebagai ekspansi bisnis biasa — karena memang, di permukaan, ia terlihat persis seperti itu.

Yang berubah sekarang adalah skalanya merembet ke mana-mana. Pola yang sama sedang berulang di industri film, musik streaming, dan platform konten global. Konglomerasi hiburan Tiongkok masuk ke distribusi sinema internasional. Platform streaming asal Tiongkok mulai menyaingi Netflix di pasar Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Apa yang dimulai dari game perlahan memb

entuk ekosistem hiburan alternatif berskala planet — yang tidak berpusat di Los Angeles dan tidak tunduk pada asumsi-asumsi kultural Barat yang selama ini dianggap default.

Amerika membangun dominasi kulturalnya lewat Hollywood dan Coca-Cola, dan ia berhasil karena orang-orang di seluruh dunia memilihnya secara sukarela. Tiongkok sedang membangun versi barunya melalui layar yang kita pegang setiap malam — melalui game, karakter, dan turnamen yang kita ikuti. Bedanya tipis tapi signifikan: kerangka hukum yang melingkupinya berbeda dari yang melahirkan Hollywood.

Bagi Indonesia, ini bukan pertanyaan abstrak. Dengan 155 juta gamer aktif dan lebih dari 70 persen game terpopuler berkapital Tiongkok, Indonesia adalah salah satu arena terbesar dari dinamika ini. Belum ada regulasi yang secara eksplisit mengatur dimensi kedaulatan data dari penguasaan asing atas platform hiburan digital. Pertanyaan-pertanyaan itu — soal data, industri domestik, kerangka kebijakan — sudah seharusnya masuk agenda, bukan sebagai kepanikan, melainkan sebagai bagian dari kecerdasan strategis yang wajar dimiliki negara besar.

Naga sudah mulai muncul dari persembunyiannya. Pertanyaannya bukan lagi apakah ini sedang terjadi. Pertanyaannya adalah: apakah kita tahu bahwa kita sedang berada di dalam permainannya? (D74)

Audio ini dibuat dengan teknologi AI.

Indonesia memiliki satu keunikan politik: banyak politisi dan pejabatnya lahir dari organisasi mahasiswa. Mengapa kondisi ini bisa terjadi?

PinterPolitik.com

Ada fakta yang jarang disadari tentang Indonesia: negara ini mungkin adalah satu-satunya demokrasi besar di dunia di mana jalan menuju kekuasaan tidak selalu melewati kampus, melainkan melewati organisasi mahasiswa. Bukan FISIP UI, bukan FH UGM, bukan program pascasarjana bergengsi manapun — melainkan PMII, HMI, GMNI, dan saudara-saudaranya yang jauh lebih menentukan siapa yang akhirnya duduk di kursi menteri, di ruang sidang pengadilan, atau di lantai parlemen.

Ketika Presiden Prabowo Subianto melantik kabinet pertamanya pada Oktober 2024, satu pola menarik luput dari perhatian sebagian besar analis. Nasaruddin Umar bukan hanya Guru Besar Tafsir UIN Jakarta — ia adalah produk jaringan pesantren dan ekosistem organisasi yang mengakarkan namanya jauh sebelum ia menjadi imam besar. Abdul Mu’ti bukan hanya doktor lulusan Jerman — ia adalah mantan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah yang dibesarkan di ekosistem IMM. Raja Juli Antoni bukan hanya pemegang PhD dari Queensland — ia pernah memimpin PP IPM, organisasi pelajar Muhammadiyah, sebelum namanya dikenal publik luas.

Prabowo sendiri menawarkan sudut pandang yang melengkapi gambar ini. Seorang perwira militer yang ditempa oleh disiplin institusi, ia memahami satu prinsip yang sama dengan organisasi mahasiswa ekstra kampus atau ormek: bahwa kepemimpinan sejati tidak lahir dari ruang kuliah, melainkan dari tempaan lapangan. 

Dalam tradisi militer, seseorang belajar memimpin dengan memimpin — persis seperti yang terjadi di komisariat. Bahwa kabinet yang ia bangun kemudian dipenuhi oleh mereka yang ditempa di ekosistem ormek bukan ironi, melainkan keselarasan: dua jalur pembentukan pemimpin yang berbeda rute, tapi menuju kualitas yang sama. 

Lantas, mengapa ormek bisa melahirkan banyak pejabat?

Anomali di Antara Bangsa-Bangsa

Fenomena ini menjadi semakin mengejutkan ketika dibandingkan dengan negara-negara lain. Di Tiongkok, jalur menuju kekuasaan sangat jelas dan tunggal: masuk Tsinghua atau Peking University, lulus dengan nilai terbaik, bergabung dengan CCP sejak dini. Riset Asia Society Policy Institute pada 2025 mengkonfirmasi bahwa lebih dari 30 persen kader muda tingkat biro penuh di CCP adalah alumni Tsinghua. Xi Jinping, Hu Jintao, Zhu Rongji — semuanya dari Tsinghua. Kampus adalah negara, negara adalah kampus.

Di Jepang, pola yang sama berjalan lebih dari satu abad. Enam belas perdana menteri Jepang terdidik di Universitas Tokyo, dan di antara mereka, lima belas berlatar Fakultas Hukum. Todai adalah gerbang tunggal birokrasi Jepang yang hampir tidak berubah sejak era Meiji. Di Amerika, sepertiga presiden adalah alumni Ivy League, dan semua lima presiden terakhir mengenyam Harvard, Yale, atau Columbia.

Pola globalnya konsisten: negara-negara dengan sistem yang matang melahirkan elite dari kampus-kampus elite. Meritokrasi formal — gelar, almamater, IPK — adalah tiket masuknya.

Indonesia tidak membaca memo itu. Dan justru di situlah letak keunikannya yang sesungguhnya.

Komunitas Praktik: Mengapa Ormek Mencetak Pemimpin

Étienne Wenger, dalam karyanya Communities of Practice (1998), berargumen bahwa pembelajaran yang paling bermakna tidak terjadi di ruang kelas, melainkan di dalam komunitas praktik — kelompok orang yang berbagi kepedulian, masalah, dan hasrat atas sesuatu, lalu memperdalam pengetahuan dan keahlian mereka melalui interaksi berkelanjutan. Identitas profesional, menurut Wenger, tidak terbentuk dari gelar yang diterima saat wisuda. Ia terbentuk dari praktik bersama yang dijalani dalam komunitas yang nyata.

Ormek adalah komunitas praktik kepemimpinan yang paling konsisten di Indonesia. Tidak ada institusi lain — partai politik, kampus, bahkan militer sekalipun — yang melatih kepemimpinan dalam kondisi yang semirip ini dengan realitas kekuasaan: tanpa gaji, tanpa jabatan formal, tanpa struktur yang sudah ditetapkan dari atas. Seorang ketua komisariat PMII harus merekrut kader, mengelola konflik internal, bernegosiasi dengan birokrasi kampus, dan memobilisasi massa untuk isu yang ia percayai — semua dengan modal kepercayaan semata.

Wenger menyebut proses ini legitimate peripheral participation: seseorang masuk komunitas dari pinggiran, mengamati, berpartisipasi dalam peran-peran kecil, lalu perlahan bergerak ke pusat seiring bertambahnya kompetensi dan kepercayaan yang diberikan komunitas kepadanya. Persis seperti ini ormek bekerja. Mahasiswa baru masuk sebagai anggota biasa, lalu menjadi pengurus rayon, lalu ketua komisariat, lalu pengurus cabang — dan ketika ia akhirnya memasuki dunia birokrasi atau politik, ia sudah membawa identitas kepemimpinan yang jauh lebih terinternalisasi daripada yang bisa diberikan satu pun mata kuliah.

Inilah yang membedakan pemimpin berlatar ormek dari teknokrat murni: teknokrat bisa menganalisis masalah rakyat dengan presisi tinggi, tapi pemimpin yang terbentuk dari komunitas praktik merasakannya — karena ia pernah berdebat tentang masalah itu di rapat yang tidak ada kehadirannya dalam transkrip akademik manapun.

Sejarah Indonesia membuktikannya berulang kali. GMNI adalah inkubator awal kader nasionalis di era Soekarno. KAMI menjadi tulang punggung gerakan 1966 bukan karena siapapun merancangnya demikian, melainkan karena jaringan dan kapasitas mobilisasi yang telah dibangun bertahun-tahun mendahului momentum itu. Dan 1998 — reformasi yang paling menentukan dalam sejarah demokrasi Indonesia — tidak dimulai dari seminar akademik. Ia dimulai dari rapat komisariat, dari komunikasi antar ormek lintas kampus, dari mobilisasi menggunakan infrastruktur kepercayaan yang tidak tercatat di satu dokumen resmi manapun. Kampus menyediakan panggung; ormek menyediakan aktornya.

Bahkan hari ini, pola itu terus hidup dalam wajah yang lebih segar. Empat mahasiswa UIN Sunan Kalijaga yang menghapus presidential threshold dari Mahkamah Konstitusi pada Januari 2025 adalah produk Komunitas Pemerhati Konstitusi — sebuah komunitas praktik hukum konstitusional yang telah berjalan 13 tahun di kampus mereka. Mereka bukan sekadar mahasiswa yang tiba-tiba berani menggugat. Mereka adalah anggota komunitas yang telah lama mempraktikkan apa yang kemudian mereka bawa ke ruang sidang — mengikuti sebagian sidang secara online dari lokasi KKN mereka, tanpa pengacara, tanpa dana besar.

Demokrasi Pada Bentuknya Masing-masing

Pramoedya Ananta Toer, dalam tetralogi Buru-nya, menggambarkan bagaimana Minke tidak naik karena ijazah atau uang, melainkan karena ia membangun jaringan dan menemukan suaranya di ruang publik. Para pemimpin Indonesia berlatar ormek adalah Minke-Minke itu: bukan dari keluarga elite, tidak selalu punya modal ekonomi, tapi punya sesuatu yang lebih tahan lama — kepercayaan dari orang-orang yang pernah berjuang bersama mereka.

Gramsci menyebutnya intelektual organik: mereka yang tumbuh dari kelompoknya dan berbicara atas nama kepentingan kelompok itu, bukan karena ditugaskan sistem, melainkan karena memang lahir dari sana.

Namun setiap balada selalu punya nada yang lebih dalam dari sekadar pujian. Wenger sendiri mengingatkan bahwa komunitas praktik, sekuat apapun ia dalam mencetak kompetensi, tetap punya batas: ia hanya seproduktif sejauh mana komunitas itu terbuka pada anggota baru dan perspektif baru. Ormek yang paling subur adalah ormek yang tidak menutup diri — yang menerima bahwa generasi baru membawa cara berjuang yang berbeda, dan bahwa kepemimpinan yang lahir dari komunitas digital, dari gerakan lingkungan, atau dari advokasi kebijakan berbasis data, tidak kalah legitimasinya dari kepemimpinan yang lahir dari rapat komisariat.

“Negara Ormek” bukan ancaman bagi demokrasi Indonesia — dalam banyak hal, ia adalah demokrasi Indonesia dalam bentuknya yang paling jujur dan paling organik. Ia lahir bukan dari rancangan, melainkan dari kebutuhan: kebutuhan untuk melahirkan pemimpin di negara yang terlalu besar dan terlalu beragam untuk bisa diurus hanya oleh mereka yang lulus dari kampus-kampus terbaik.

Pertanyaan yang relevan untuk Indonesia hari ini bukan apakah sistem ini baik atau buruk. Pertanyaan yang relevan adalah: bagaimana komunitas praktik bernama ormek ini terus memperbarui dirinya — agar ia bukan hanya mewariskan jaringan, tapi juga mewariskan cara berpikir yang mampu merespons tantangan yang belum pernah ada di buku panduan komisariat manapun.

Jawaban atas pertanyaan itu, barangkali, sedang ditulis oleh mereka yang hari ini duduk di rapat ormek yang kita belum tahu namanya — dan yang dua puluh tahun dari sekarang, mungkin, akan memimpin negeri ini. (D74)

Audio ini dibuat dengan teknologi AI.

Ketika seorang presiden berlatar militer menerbitkan regulasi kehutanan yang paling ambisius dalam sejarah Indonesia, pertanyaannya bukan sekadar soal hutan — melainkan soal siapa yang akan menentukan nasib iklim bumi.

PinterPolitik.com

Pada 11 Mei 2026, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni berdiri di podium Markas Besar PBB di New York. Indonesia mendapat slot pembicara pertama di forum UNFF21 — sebuah detail prosedural yang, jika dibaca dengan cermat, bukan sekadar giliran bicara. Ia adalah sinyal konsensus komunitas internasional bahwa Indonesia dipandang sebagai pemimpin agenda kehutanan global, bukan sekadar peserta yang hadir memenuhi undangan.

Tapi di balik pidato itu, ada sesuatu yang jauh lebih signifikan — dan jauh lebih jarang disorot: sebuah regulasi senyap yang diterbitkan pemerintahan Prabowo pada akhir 2025, yang secara diam-diam mengubah cara Indonesia memandang hutannya sendiri.

Ketika Hutan Diberi Harga yang Benar

Peraturan Presiden No. 110 Tahun 2025 tentang Nilai Ekonomi Karbon bukan regulasi lingkungan biasa. Ia adalah, untuk pertama kali dalam sejarah Indonesia, deklarasi bahwa karbon hutan adalah aset kedaulatan negara — bukan kewajiban konservasi yang lahir dari tekanan donor asing, bukan pula konsesi diplomatik yang diberikan demi pujian di forum internasional.

Untuk memahami mengapa ini revolusioner, kita perlu memahami masalah struktural yang selama ini membuat deforestasi di negara berkembang hampir tidak bisa dihentikan: logika ekonomi yang salah arah.

Masalahnya sederhana tapi dalam. Menebang hutan menghasilkan uang — dari kayu, dari konversi lahan pertanian, dari konsesi pertambangan. Menjaga hutan, dalam sistem lama, tidak menghasilkan apa-apa. Tidak ada arus kas, tidak ada pengembalian investasi, tidak ada insentif yang bisa menghentikan seseorang dari mengambil gergaji mesin dan mengkonversi 500 hektare hutan menjadi kebun kelapa sawit. Sistem ekonomi yang ada, selama puluhan tahun, secara struktural menghukum kelestarian dan memberi hadiah pada eksploitasi.

Perpres 110/2025 membalik logika itu dengan satu mekanisme: menjadikan kemampuan hutan menyerap karbon sebagai komoditas yang dapat diukur, disertifikasi, dan diperdagangkan di pasar global. Perusahaan-perusahaan besar di Eropa dan Jepang — yang diwajibkan oleh regulasi atau tekanan investor untuk mengimbangi emisi mereka — kini bisa membeli kredit karbon dari pemilik hutan Indonesia. Satu ton karbon yang diserap, satu kredit yang terjual. Tanpa satu pohon pun ditebang.

Yang membuat Perpres ini melampaui regulasi serupa di negara lain adalah klausul kedaulatannya. Melalui Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) yang terintegrasi, semua transaksi karbon hutan harus melalui sistem yang dikendalikan negara. Sebelum regulasi ini ada, Indonesia adalah supermarket karbon tanpa kasir — perusahaan asing bisa langsung bertransaksi dengan pemegang konsesi tanpa negara mendapat bagian, tanpa standar yang terverifikasi, tanpa kepastian bahwa uang itu benar-benar kembali ke komunitas yang menjaga hutannya. Perpres 110/2025 membangun kasir itu. Dan lebih dari sekadar kasir — ia menjadikan Indonesia calon penentu standar kualitas karbon global, bukan sekadar penjualnya.

Ini bukan pergeseran teknis. Ini adalah pergeseran paradigma: dari Indonesia yang menerima tekanan untuk menjaga hutan, menjadi Indonesia yang memilih menjaga hutan karena memahami nilainya.

Tiga Paru-Paru, Satu yang Bergerak

Tapi mengapa ini penting melampaui batas Indonesia sendiri?

Para ilmuwan iklim sudah lama mengidentifikasi tiga kawasan yang berfungsi sebagai “paru-paru” hutan tropis terakhir bumi — tiga ekosistem yang skala dan fungsinya cukup konsekuensial untuk menentukan lintasan pemanasan global: Amazon di Amerika Selatan, Cekungan Kongo di Afrika Tengah, dan Kepulauan Indonesia-Papua. Ketiganya menyimpan porsi terbesar karbon terestrial yang tersisa, memelihara sebagian besar biodiversitas yang belum terganggu, dan berfungsi sebagai regulator iklim regional yang efeknya terasa jauh melampaui batas-batas geografisnya.

Yang jarang dianalisis secara eksplisit adalah kondisi ketiga kawasan itu hari ini, pada 2026, secara simultan.

Amazon sedang membaik di bawah kepemimpinan Lula — deforestasi turun signifikan sejak 2023. Tapi ekosistem kebijakan iklim Brasil bergantung pada satu tokoh dan satu siklus elektoral. Amazon berbatasan dengan sembilan negara, dengan dinamika politik lintas batas yang tidak bisa sepenuhnya dikendalikan dari Brasilia. Fragilitasnya bersifat struktural, bukan hanya situasional.

Cekungan Kongo — yang menyimpan lebih dari 150 juta hektare hutan primer — sedang dalam kondisi yang jauh lebih buruk. Konflik bersenjata aktif di timur DRC bukan hanya menghancurkan komunitas manusia; ia juga secara sistematis melemahkan kapasitas tata kelola yang dibutuhkan untuk menjalankan mekanisme konservasi apapun. Tidak ada sistem registri karbon yang bisa berfungsi di kawasan yang pemerintahannya sendiri tidak hadir secara efektif.

Indonesia berada di posisi yang berbeda. Prabowo akan menyelesaikan masa jabatan penuh hingga 2029 tanpa tekanan elektoral jangka pendek yang mengintervensi agenda kebijakan jangka panjang. Infrastruktur regulasi sedang dibangun secara aktif — Perpres 5/2025, Perpres 110/2025, Satgas Penertiban Kawasan Hutan, pencabutan lebih dari 1,5 juta hektare izin bermasalah dalam satu tahun pertama. SRUK sedang dioperasionalisasikan. Kemitraan dengan IETA dan ICVCM sedang dijalin.

Harold Sprout, pakar geopolitik sumber daya, pernah menulis tentang apa yang ia sebut ecological triad — gagasan bahwa kendali atas ekosistem strategis adalah bentuk kekuasaan geopolitik yang paling langgeng, karena ia tidak bisa direplikasi dengan uang atau teknologi dalam jangka pendek. Indonesia, pada 2026, berada persis di titik itu: satu-satunya dari tiga paru-paru dunia yang memiliki kombinasi stabilitas politik, kapasitas institusional, dan momentum kebijakan yang cukup untuk benar-benar membuat perbedaan.

Konsekuensinya bukan metafora. Setiap keputusan Jakarta soal hutannya — dari izin konsesi yang dicabut hingga standar kredit karbon yang ditetapkan — memiliki koefisien iklim global yang jauh melampaui batas kedaulatannya.

Jenderal, Hutan, dan Logika yang Lebih Tua

Ada ironi yang menarik — dan layak dianalisis dengan serius — dalam fakta bahwa presiden yang menghasilkan terobosan kebijakan kehutanan paling signifikan dalam sejarah Indonesia modern adalah seorang perwira militer, bukan aktivis lingkungan atau teknokrat kebijakan iklim.

Tapi bagi mereka yang akrab dengan tradisi pemikiran Harold dan Margaret Sprout — yang pada 1965 mengembangkan konsep ecological triad dan argumen bahwa pemimpin militer yang terlatih dalam geopolitik sumber daya justru paling cepat mengintegrasikan lingkungan hidup ke dalam kerangka ketahanan nasional — ironi itu menjadi sangat logis.

Logikanya sederhana tapi profound: seorang jenderal belajar bahwa perang dimenangkan atau dikalahkan oleh resource control — bahan bakar, pangan, air, jalur logistik. Dari sana, langkah konseptualnya ke “hutan sebagai aset strategis” jauh lebih pendek dibanding politisi sipil yang terbiasa berpikir dalam siklus elektoral empat tahunan. Bagi seorang politisi, hutan adalah isu konservasi atau, paling jauh, isu citra internasional. Bagi seorang jenderal yang terlatih membaca medan dan sumber daya, hutan adalah komponen ketahanan nasional — sesuatu yang kehilangannya secara langsung melemahkan kapasitas negara untuk bertahan dan berkembang.

Pola ini bukan tanpa preseden. Theodore Roosevelt, mantan kolonel kavaleri, mendirikan sistem taman nasional Amerika Serikat bukan karena sentimentalisme terhadap alam, melainkan karena memahami bahwa sumber daya yang habis adalah kekuatan yang hilang. Lee Kuan Yew menjadikan penghijauan kota sebagai kebijakan negara Singapura karena memahami kualitas lingkungan sebagai komponen daya saing geopolitik, bukan sekadar estetika urban.

Perpres 110/2025, dalam kerangka ini, bukan anomali dari seorang presiden berlatar militer yang tiba-tiba menjadi pemerhati lingkungan. Ia adalah konsekuensi yang sangat logis dari seorang pemimpin yang terlatih berpikir dalam horizon waktu yang panjang, membaca sumber daya sebagai kekuatan, dan memahami bahwa kedaulatan bukan hanya soal batas wilayah — melainkan soal kendali atas apa yang tumbuh, mengalir, dan bernilai di dalamnya.

Aristoteles pernah menulis bahwa kebijaksanaan sejati bukan lahir dari teori, melainkan dari pengalaman yang diasah menjadi kebiasaan berpikir. Mungkin itulah yang sedang kita saksikan: seorang pemimpin yang pengalamannya di medan — dalam arti paling literal — mengajarinya sesuatu tentang nilai ekosistem yang tidak diajarkan di ruang kuliah kebijakan publik manapun.

Indonesia, lone wolf di antara tiga paru-paru terakhir bumi, tidak memimpin karena dipaksa. Ia memimpin karena presidennya memahami, lebih dari siapapun, bahwa hutan yang rusak adalah kekuatan yang hilang — dan hutan yang terjaga adalah senjata diplomatik yang tidak ternilai. (D74)