PinterPolitik.com

Siapa bilang, kalau dua negara berseteru, permusuhannya akan terus meruncing di waktu yang sangat lama? Arab Saudi dan Iran membuktikan bahwa mereka akhirnya bisa menemukan kata sepakat di antara kedua negara ini.

Saudi dan Iran pada tanggal 10 Maret 2023 kemarin melakukan rekonsiliasi untuk perbaikan hubungan bilateral mereka setelah tujuh tahun secara formal memutuskan hubungan diplomatik mereka.

Ini menjadi berita besar – atau bisa jadi salah satu yang terbesar – untuk kawasan Timur Tengah. Siapa menyangka dua negara yang dalam konflik identitas dan juga geopolitik ini bisa duduk bersama untuk menyatakan perdamaian?

Sejauh ini, tahap awal dalam hubungan kedua negara tersebut memprioritaskan rekonsiliasi, pembukaan kedutaan di masing-masing negara dalam jangka waktu dua bulan ke depan, dan kerja sama keamanan.

Saudi dan Iran punya sejarah hubungan politik yang naik-turun terutama sejak revolusi Iran tahun 1979 yang membuat perseteruan dengan Saudi meruncing. Konflik identitas juga menjadi salah satu faktor utamanya – hingga terlibat pada proxy wars di kawasan Timur Tengah.

Apakah kejutannya sampai di situ saja? Oh, tentu, tidak. Ternyata, pihak yang maju sebagai penengah dalam proses rekonsiliasi ini adalah Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Tiongkok telah “mengkudeta” secara diplomatik dominasi Amerika Serikat (AS) yang selama ini menjadi “raja” di kawasan tersebut.

Akan tetapi, sejauh ini, apa yang menyebabkan Tiongkok berinisiatif menjadi penengah untuk rekonsiliasi Saudi dan Iran? Alasan utamanya – selain posisi Tiongkok yang paling netral di kawasan – adalah karena negara Tirai Bambu juga menjadi tujuan ekonomi ke depannya untuk kedua negara ini. 

Tiongkok selama ini telah berusaha lebih aktif lagi dalam peran resolusi konflik bagi beberapa negara di dunia. Sebelum ini, negeri Tirai Bambu tersebut sempat mencoba menjadi penengah dalam konflik Rusia-Ukraina – meski akhirnya harus gagal karena persepsi kedekatan dengan Rusia.

Pertanyaan besar dari kisah geopolitik yang dramatis ini adalah mengapa kehadiran Tiongkok justru bisa mendamaikan dua negara ini. Mengapa kesepakatan diplomatik ini bisa membuat AS dan Israel gigit jari? Selain itu, apakah rekonsiliasi Arab Saudi dan Iran ini berjangka panjang serta membuka keran perdamaian di kawasan Timur Tengah??

Kepentingan Tiongkok Rendah Risiko?

Semua negara mempunyai kepentingan sendiri ketika memutuskan kebijakan luar negerinya. Bisa jadi, Iran dan Saudi ingin melakukan rekonsiliasi selain untuk memperbaiki hubungan bilateral.

Mereka juga nantinya akan menyepakati kerja sama keamanan dan ekonomi yang berpengaruh juga dengan beberapa negara Timur Tengah lainnya yang menjadi “korban proxy” dalam perang dingin antara Iran dan Saudi – seperti Yaman, Sudan, dan Lebanon.

Seperti yang disebutkan sebelumnya, Tiongkok menjadi pusat perhatian tersendiri ketika perannya menjadi penengah Iran dan Saudi. Lalu, bagaimana Tiongkok melakukan hal tersebut dan mengapa ikut juga dalam percaturan politik Timur Tengah?

Menurut Robert Moielnicki dari Arab Gulf State Institute, sebenarnya Tiongkok tidak terlalu terlihat mempunyai kepentingan yang tinggi dalam proses kesepakatan ini. Lebih lanjut, ia mengatakan posisi Tiongkok yang sebenarnya tidak mengejar tujuan material pasti dengan kedua negara tersebut – atau bisa dikatakan sebagai “nothing to lose”. 

Tiongkok juga bisa mendapatkan negosiasi terbaik bidang perdagangan – terutama energi – di kawasan ini. Selain itu, Tiongkok melihat ada peluang besar ketika AS dan Iran masih dalam hubungan diplomatik yang memanas. 

Sementara itu, Saudi sendiri sejak tahun 2016 mulai mengurangi intensitas konflik di Timur Tengah – khususnya terhadap Iran – karena ingin berfokus pada tata kelola ekonomi yang nantinya punya program sendiri, yaitu Saudi Vision 2030.

Tentunya, Tiongkok juga punya pengaruh besar hingga bisa merangkul dua negara besar Timur Tengah yang punya rivalitas tinggi di kawasan. 

Pengaruh besar ini dalam sebutan ilmu politik internasional adalah influence development process atau proses pengembangan pengaruh dalam jurnal yang ditulis oleh Emily Meierding dan Rachel Sigman berjudul Understanding the Mechanisms of International Influence in an Era of Great Power Competition.

Dalam tulisannya tersebut, mereka menjelaskan kerangka proses sebuah negara untuk bisa mendapatkan kuasa pengaruh terhadap negara lain. Salah satunya adalah upaya mempengaruhi dengan pendekatan-pendekatan diplomatik dan kerja sama ekonomi.

Tiongkok sejauh ini menggunakan aktivitas diplomasi yang disusul kerja sama ekonomi – serta terakhir mekanisme keaktifan forum diplomasi dengan langkah untuk menjadi penengah antara Iran dan Saudi.

Inilah yang dilakukan oleh Tiongkok sebagai “pemberi pengaruh” kepada Iran dan Saudi melalui perannya sebagai penengah. Ditambah lagi posisi Tiongkok yang tidak terlihat “ngoyo” dalam mengejar kepentingannya membuat rekonsiliasi bisa terlaksana pada 10 Maret 2023 kemarin.

Ini juga yang membedakannya dengan AS dan Israel dalam pendekatan terhadap negara-negara Timur Tengah. AS mendominasi kawasan dengan cara memojokkan salah satu negara Timur Tengah lainnya dengan isu keamanan – dalam kasus ini Iran menjadi sasarannya.

Demikian dengan Israel, ditambah lagi ambisi besarnya untuk mendapatkan tanda tangan Saudi sebagai negara yang juga menormalisasi hubungan dengan Israel benar-benar tinggi. Namun, sayangnya, Saudi tiba-tiba lebih memilih untuk menormalisasi hubungan dengan Iran.

Lantas, melihat lebih jauh lagi, apakah kesepakatan antara Iran dan Saudi ini akan mempengaruhi situasi Timur Tengah yang lebih kondusif secara umum? Akankah Timur Tengah akhirnya menjadi kawasan yang damai?

Timur Tengah Menuju Perdamaian Hakiki?

Selain perbaikan hubungan diplomatik, Iran dan Arab Saudi nantinya akan bekerja sama lebih lanjut akan di bidang ekonomi. Di situlah sebenarnya Tiongkok punya andil sangat besar daripada sekedar mendamaikan kedua negara tersebut. 

Akan tetapi, bagaimana Tiongkok bisa punya andil besar untuk “perdamaian hakiki” di Timur Tengah? Caranya adalag melalui perubahan ekuilibrium kekuatan kawasan – dalam perspektif realis bisa dikatakan “keseimbangan kekuatan” (balance of power) – yang tadinya bersifat unipolar karena dikuasai oleh AS. 

Kini, Tiongkok perlahan mengubah status quo tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Morton A. Kaplan dalam jurnal berjudul Balance of Power, Bipolarity, and other Models of International Systems, kekuatan bisa seimbang juga jika sebuah negara menaikkan kapabilitas kekuatannya melalui negosiasi dan melakukan koalisi – alih-alih melawan secara konstan dengan negara lawan.

Terkait itu, Tiongkok bukanlah pemain baru di Timur Tengah. Negeri Tirai Bambu itu sudah melalang buana di kawasan untuk melebarkan sayap Belt and Road Initiative (BRI) sejak 2016 bersama Uni Emirat Arab (UEA), Bahrain, Qatar, Kuwait, dan Oman melalui pembangunan infrastruktur di bidang telekomunikasi dan energi.

Sementara itu, Tiongkok bersama Saudi menginginkan kerja sama dalam bidang energi melalui minyaknya – begitu juga dengan Iran terkait pengembangan nuklirnya. Alhasil, ketiga negara ini bukan tidak mungkin memiliki mutual interest (kepentingan yang sama). 

Penggambaran ini mengajak kita untuk melihat kepentingan bersama antar-negara terhadap relasi kuasa. Ini dituliskan dalam jurnal berjudul Mutual Interest, Normative Continuites, and Regime Theory: Cooperation in International Transportation and Communications Industries karya Mark W. Zacher dan Brent A. Sutton.

Perspektif neoliberalisme dalam studi Hubungan Internasional (HI) percaya bahwa dengan adanya jejaring kepentingan, situasi “anarki” dalam sistem internasional bisa terkaburkan. Itu bermakna kerja sama antar-kepentingan juga akan menurunkan kemungkinan konflik lebih lanjut.

Dengan konvergensi kepentingan, keadaan kawasan Timur Tengah bisa jadi berangsur-angsur menjadi lebih stabil. Ini bisa dilihat dari konvergensi antara peran Tiongkok sebagai penengah dan pendorong kepentingan kerja sama, tujuan dari Saudi untuk mengurangi konflik proxy di kawasan, serta usaha Iran ingin keluar dari tekanan sanksi yang menyatukan ketiga negara ini.

Alhasil, berbekal pada kesamaan kepentingan, Tiongkok justru menjadi kekuatan luar yang akhirnya bisa mengimbangi dominasi pengaruh AS. Kesepakatan Iran dan Saudi sendiri bisa menjadi pertanda bahwa negara-negara Timur Tengah kini lebih menginginkan stabilitas daripada dilema keamanan (security dilemma) di antara satu sama lain yang selalu jadi diskursus dalam diplomasi AS di kawasan.

Well, pada akhirnya, kepentingan bersama negara-negara Timur Tengah bisa jadi kunci untuk membuat kawasan ini stabil. Selama keinginan semuanya sama, bukan tidak mungkin konflik akan dikesampingkan. (A88)

PinterPolitik.com

“As a politician who cherishes religious conviction in his personal sphere, but regards politics as a domain belonging outside religion, I believe that this view is seriously flawed” – Recep Tayyip Erdoğan, Presiden Turki

Masih dalam suasana menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) untuk jabatan presiden dan parlemen Turki yang akan diselenggarakan tahun ini – entah pada bulan Mei atau Juni nanti. Sudah banyak persiapan oleh para partai beserta calonnya menyiapkan strategi untuk menarik simpati masyarakat.

Presiden Turki Recep Tayyip Erdoğan sejauh ini punya basis dukungan kuat dan mengakar karena, selama dua dekade, pria berumur 69 tahun ini sangat dikenal dengan profil Islamis yang sangat kuat. Begitu juga dengan penilaian sebagian besar masyarakat Turki terhadap partainya, AKP.

Ini juga disebabkan beberapa kebijakan juga mengarah kepada dukungannya terhadap umat Muslim yang menjadi mayoritas di negara tersebut. Salah satu kebijakan terbesarnya adalah mengembalikan status Hagia Sophia sebagai masjid.

Karena hal itulah, Erdoğan semakin banyak dikagumi kelompok Muslim di Turki – bahkan juga orang-orang Muslim di negara-negara lain. Inipun tidak terkecuali dengan Indonesia yang memiliki jumlah populasi agama Islam terbesar di dunia – yang mana sebagian punya pandangan yang sangat positif terhadap pria yang pernah menjabat sebagai Wali Kota Istanbul.

Citra positif Erdoğan ini membuatnya kerap disebut sebagai salah satu pemimpin Muslim berpengaruh di dunia. Bahkan, di sejumlah narasi yang beredar di media sosial (medsos), Erdoğan disebut-sebut menjadi “harapan” masa depan.

Namun, sebenarnya, apakah Erdoğan dan partainya benar-benar berprinsip Islamis? Bila ternyata tidak, mengapa presiden Turki tersebut tampak bercitra Islamis?

Erdoğan dan Lahirnya AKP

Pemahaman lebih mendalam mengenai sekularisme menjadi penting karena nantinya akan menjelaskan mengapa Erdoğan cukup berbeda dengan ideologi utama dari sekularismenya dari Kemalisme. 

Kemalisme menjadi salah satu pengaruh utama bagaimana transformasi prinsip ataupun ideologi politik dari seorang Erdoğan saat awal mendirikan AKP hingga menjadi seorang presiden selama dua dekade.

Jadi, kita perlu ketahui terlebih dahulu secara umum definisi dari sekuler ala presiden pertama Turki, Mustafa Kemal Ataturk. Ini juga merupakan landasan utama dari negara yang sempat menjadi kekhalifahan terakhir ini. 

Dalam buku karya Trias Kuncahyono berjudul Turki: Revolusi Tak Pernah Henti, dijelaskan bahwa sekularisme yang dibawa oleh Mustafa Kemal agak berbeda dengan kebanyakan negara lain yang menganut prinsip sama, khususnya di negara Barat.

Dalam tulisan itu, dijelaskan bahwa sekularisme Turki yang ingin dibawa oleh Mustafa Kemal berdasarkan dari lacaism Jacobin radikal – di mana dalam sebuah perubahan itu harus melalui kekuasaan dan mengeliminasi agama dari lingkungan masyarakat sekali untuk selamanya.

Mustafa Kemal juga mengusahakan bahwa sekularisme ini tidak hanya pemisahan terhadap agama, tetapi juga dengan segala aspek sosial yang dinilai menghambat pada kemajuan pembangunan bangsa Turki.

Perubahan definisi sekularisme oleh Erdoğan dalam praktiknya sangat melakukan pendekatan yang sangat berbeda. Perbedaan sekularisme yang dibawa oleh Erdoğan adalah membebaskan masyarakat pada ranah privat tanpa ada kendali pemerintahan. Dengan begitu masyarakat Turki bisa mengekspresikan identitas diri, termasuk agama, secara lebih leluasa.

Ini dibuktikan dengan beberapa kebijakan Erdoğan yang cenderung bernada identitas agama. Salah satunya adalah mencabut larangan hijab pada tahun 2010 dan paling fenomenal adalah mengubah fungsi Hagia Sophia menjadi masjid.

Jika kita melihat dari kacamata lain, Erdoğan mencoba membalikkan lagi soal definisi sekularisme itu sendiri. Jika sekuler itu mestinya memisahkan hal politik dengan privat, mengapa mesti diatur oleh negara. Itu juga yang dirasakan oleh banyak muslim di Turki yang tidak bisa menggunakan ranah privatnya dalam hal ekspresi identitas agama.

Namun, bagaimana bisa kita ketahui bahwa Erdoğan dan partainya bukan merupakan partai Islam di awal pendiriannya? AKP bukanlah partai Islam berdasarkan awal sejarahnya tidak pernah meletakkan dasarnya sebagai partai yang berbasis pada agama. 

Pada awalnya, AKP sendiri merupakan pecahan dari Refah Partisi (RP) yang memang awalnya merupakan partai Islamis. Namun, RP gagal untuk meredam kritik lawan-lawan politiknya yang menganggap RP sudah keluar dari prinsip Kemalis. Setelah itu, terjadi perpecahan dan mendirikan beberapa partai sendiri – termasuk AKP yang salah satu pendirinya adalah Erdoğan.

Partai AKP hanya berbasis pada sosial berkeadilan tanpa membawa identitas Islam di dalamnya – yang sebenarnya sudah terlihat pada awal pendiriannya. Masih berdasar pada penjelasan Kuncahyono, AKP mendeklarasikan dirinya sebagai partai demokratis konservatif.

Ada alasan mengapa AKP tidak menasbihkan diri sebagai kelompok Islam sejak awal. Pertama, sebelum berpecah dengan RP, banyak sekali kaum konservatif yang terlalu mengampanyekan posisi sebagai Islamis secara besar-besaran. Maka, terjadi banyak penolakan secara masif.

Kemudian, akibatnya, lawan-lawan politiknya semakin menekan RP karena dinilai melenceng dari nilai Kemalisme sedangkan anggotanya sendiri menginginkan stabilitas politik dengan merangkul juga sebagian besar kelompok lawan politik mereka.

Lalu, karena tidak menemui jalan tengah, maka banyak keluar termasuk sebagian anggota yang mendirikan AKP. AKP menggunakan pendekatan yang berbeda, dengan lebih terbuka untuk bekerja sama dengan kaum sekuler. Itu juga menegaskan bukti identitas untuk setia terhadap nilai fundamental konstitusi Turki, yaitu Kemalisme. 

Dari Mana Islamis-nya Erdoğan?

Kemudian, bagaimana transformasi politik dari Erdoğan sendiri melalui AKP? Alasan utamanya adalah betapa pentingnya fleksibilitas AKP dalam menjalani kontestasi yang menghasilkan kemenangan parlemen dan presiden selama dua dekade terakhir.

Contoh fleksibilitas dari AKP sendiri adalah dengan mereformasi visi partai yang berbeda dengan lainnya, yakni dengan cara mengombinasikan paduan tradisi Turki di masa lalu dan demokratis di masa sekarang.

Kemudian, ini diejawantahkan dalam bentuk kebijakan yang bukan hanya memihak sekuler liberalis saja, melainkan juga menjaga identitas Turki yang yang sempat hilang selama puluhan tahun, yaitu kaum Muslim.

Salah satu dari kebijakan tersebut sekali lagi pada pendekatan sekularisme yang berbeda dengan rezim di awal Republik Turki. Perpaduan antara modernisme sekuler tetapi tetap mempertahankan identitas keagamaan, terutama Muslim, menjadi kunci sukses mendapatkan pengaruh dan mendominasi kontestasi politik dalam waktu sangat lama.

Jadi, memang benar Erdoğan tidak sepenuhnya Islamis seperti yang kita kira selama ini. Akan tetapi cara pendekatan terhadap sekularisme itulah sebenarnya menjadi penentu arah politik dari Erdoğan dan juga partainya AKP ke arah Islamis – atau pada akhirnya juga disebut dengan post-Islamist.

Pergerakan post-islamist Turki merupakan sebuah respons terhadap apa yang terjadi oleh RP pada tahun 1997. Dalam jurnal berjudul Rethinking Human Right, Democracy, and The West: Post-Islamist Intelectuals in Turkey karya Ihsan D. Dagi, dijelaskan bahwa gerakan ini merupakan usaha mendampingi dua kepentingan antara agama Islam dan nasionalisme dari nilai Kemalisme itu sendiri.

Berbeda dengan sebelumnya bahwa kelompok Islamis pada era RP benar-benar menunjukkan sikap perlawanannya terhadap sekularisme Turki yang terlanjur mengakar puluhan tahun. Sehingga keberadaannya banyak tentangan dari berbagai pihak, khususnya dari oposisi seperti CHP.

Sementara itu, Erdoğan dan AKP menggunakan post-islamism untuk mendapatkan perhatian dari dua sisi, baik Islamis maupun Kemalis, sehingga menghasilkan kekuatan politik yang stabil dan cenderung adil setidaknya selama dua dekade berkuasa.

Maka dapat disimpulkan bahwa Erdoğan meskipun memang ada latar belakang Islamis dari partai pendahulunya yaitu Refah akan tetapi dirinya maupun partai AKP berposisi sebagai pragmatis, atau dalam artiannya hanya mengincar posisi populis mayoritas masyarakat Turki.

Akhirnya, Erdoğan memainkan politiknya dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat Turki pasca-tahun 2000-an. Akan tetapi, jalannya pemerintahannya tidak meninggalkan sepenuhnya fondasi ideologi Kemalisme yang mengakar kuat sejak tahun 1923. (A88)

PinterPolitik.com

Politik di Turki sangat menarik untuk disimak. Selain karena sosok Recep Tayyip Erdoğan yang banyak dikagumi oleh masyarakat Indonesia, sejarah dan dinamikanya penuh dengan kompleksitas tak berujung – khususnya sejak menjadi negara republik pada tahun 1923.

Perlu diketahui, nantinya pemilihan umum (pemilu) di Turki akan diselenggarakan serentak – dalam arti pemilihan parlemen dan presiden akan dilaksanakan pada waktu bersamaan – entah pada Mei atau Juni 2023. Erdoğan sendiri sempat memberi sinyal bahwa pemilu akan digelar bulan Mei. 

Seperti yang diketahui bersama, Erdoğan menjabat sebagai kepala pemerintahan selama sekitar 20 tahun – terhitung sejak menjabat menjadi Perdana Menteri (PM) tahun 2003. Kemudian, Erdoğan menjadi Presiden secara penuh pada tahun 2018. Ini menjadikannya bersama partainya, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) atau Partai Keadilan dan Pembangunan, mendominasi pemerintahan Turki selama dua dekade.

Namun, sejak tahun 2020, terkhususnya sejak pandemi, permasalahan inflasi besar menjadi tantangan terberat bagi pemimpin negara yang sebelumnya pernah menjadi Wali Kota Istanbul tersebut.

Itu mengakibatkan kepercayaan publik menurun perlahan dan ekonomi Turki pun semakin goyah meskipun pemasukan dari pariwisata masih konsisten. Ini menjadi momentum bagi partai oposisi, yaitu Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) atau Partai Rakyat Republik, untuk terus menekan Erdoğan dengan mengkritisi beberapa kebijakannya.

Musibah gempa bumi yang melanda Turki pada 6 Februari 2023 lalu juga dimanfaatkan oposisi untuk mengubah persepsi publik soal pemerintah. Menurut berbagai pihak, berbagai persoalan tersebut dapat membuat pemilu tahun ini menjadi yang paling berat bagi Erdoğan. 

Sementara, CHP sendiri sudah lama mendambakan kemenangan yang sangat sulit diraihnya beberapa dekade belakang karena dominasi yang terlalu kuat dari AKP. Ambisi untuk memenangkan pemilu kali inipun juga diikuti dengan semangat CHP mengumumkan calon presiden (capres) yang mereka usung pada tanggal 6 Maret kemarin.

Namun, pertanyaan untuk pihak oposisi tetaplah sama. Apakah mereka akan bisa memanfaatkan rangkaian peristiwa ini untuk memenangkan pemilu dengan mudah? Atau bahkan Erdoğan bisa membalikkan keadaan politik Turki? 

Kemalisme Akan Kembali?

CHP sendiri merupakan partai tertua yang didirikan oleh presiden pertama Republik Turki, yakni Mustapha Kemal Ataturk. Sebenarnya, prinsip yang dipegang oleh partai ini adalah pengejawantahan dari ideologi dari Mustapha Kemal dalam mendirikan negara Republik saat itu – yang mana ingin berkiblat pada sekularisme barat.

Ideologi Kemalisme menjadi roh dalam perjalanan revolusi Turki pada awal masa sistem republiknya. Buku karya Trias Kuncahyono berjudul Turki: Revolusi Tak Pernah Henti menyebutkan bahwa ada enam prinsip utama dalam pengembangan jalan pikiran Mustapha Kemal. 

Enam prinsip tersebut terdiri dari Republikanisme, Nasionalisme, Populisme, Statisme, Sekularisme, dan Revolusionisme. Namun secara pengenalan terhadap publik, prinsip-prinsip yang juga disebut dengan “six arrows of Kemalism” ini lebih terkenal dengan sekularisme dan nasionalismenya yang menjadi fondasi utama diantara yang lainnya.

Partai CHP menjadi wadah bagi Mustapha sejak pendirian partainya tahun 1923 untuk menguatkan nilai-nilainya dari kader hingga menjadi “top of mind” di masyarakatnya. Tidak salah juga partai ini mendominasi pemilu parlemen setidaknya hingga tahun 1950 meskipun saat itu menggunakan kebijakan satu partai.

Menariknya adalah ada perbedaan besar antara gaya sekularismenya Turki dengan negara Barat yang menjadi sumber inspirasi utama Mustapha saat itu. Justru, perbedaan tersebut terletak pada sekularisme Turki yang dikontrol oleh pemerintah – dalam hal ini institusi militer menjadi kepanjangan tangan otoritas tertinggi.

Cara ini menjadi unik karena di saat negara liberal lainnya mengartikan sekularisme sebagai kebebasan privat atau individu. Turki berusaha memaksakan sekularisme tersebut lewat kebijakan-kebijakan politik seperti pelarangan kegiatan keagamaan Islam menggunakan bahasa Arab dan pelarangan hijab – menjadi kebijakan kontroversial yang paling terkenal.

Meskipun sekarang ini CHP tidak mendominasi lagi setelah AKP dan Erdoğan muncul ke permukaan sejak awal 2000-an, bukan berarti partai berlambang enam panah ini tidak bisa lagi partai papan atas.

Setidaknya, CHP menjadi rival berat AKP selama dua dekade terakhir. Hal ini karena memang secara prinsip Kemalisme masih mengakar di kader serta sebagian besar masyarakat Turki – khususnya di tiga kota besar seperti Istanbul, Ankara, dan Izmir.

Sekarang, lengahnya pihak AKP sendiri dengan segala permasalahan yang dinilai benar-benar belum ditangani oleh rezim Erdoğan membuat CHP memiliki peluang besar untuk memberikan sekali pukul agar bisa kembali memegang kendali Turki setelah didominasi partai post-Islamist yang berkuasa sejak tahun 2002.

Akan tetapi, tantangan sekarang yang perlu dijawab adalah bagaimana persiapan CHP untuk menghadapi lagi AKP untuk pemilu bulan Juni – dimulai dari pencalonan presiden dan mengumpulkan beberapa partai lainnya untuk berkoalisi.

Erdoğan Lawan “Kemal” Baru?

Pada tanggal 6 Maret kemarin, CHP bersama koalisinya Partai Demokrasi dan Progresif (DPP) dan Partai Masa Depan (FP) telah mengumumkan capresnya. Capres tersebut adalah kader CHP bernama Kemal Kilicdaroglu.

Uniknya adalah, selain DPP dan FP sebagai anggota koalisi oposisi, Partai Sadeet yang merupakan partai basis Islam bergabung ke oposisi yang notabene berhaluan Kemalisme. 

Lalu, bagaimana kiprah Kemal Kilicdaroglu selama ini? Politikus berumur 74 tahun ini sempat berada di institusi pemerintahan sebagai ketua lembaga keamanan Turki – sebelum pindah menjadi anggota parlemen tahun 2002 dan memimpin CHP sekaligus koalisi oposisi.

Sayangnya, selama 13 tahun kepemimpinannya di partai, tidak pernah sekalipun bisa memenangkan kontestasi pemilu akibat dari dominasi AKP. Namun, pemilihan Kemal menjadi capres sempat mendapatkan tentangan dari anggota oposisi sendiri, yaitu Partai Kebaikan (IYI).

IYI menilai bahwa sosok Kalicdaroglu kurang populer di masyarakat karena hanya punya peran di parlemen saja karena, secara taktis, IYI menganggap bahwa calon dari jabatan Wali Kota Istanbul atau Ankara menjadi pilihan bagus sebab publik akan menilai peran pemimpin dari kebijakannya langsung.

Partai IYI melihat Erdoğan sebagai tolak ukur keberhasilan politik sehingga tidak salah juga pemilihan Kalicdaroglu menjadi perdebatan di internal oposisi – sebelum akhirnya bergabung lagi setelah mendapatkan kesepakatan kompromi bersama anggota oposisi lainnya.

Pemilihan capres pun selesai. Lantas, apa lagi yang telah dilakukan CHP dan koalisi oposisinya dalam persiapan pemilu nanti?

Musibah besar gempa bumi di wilayah timur Turki ternyata menjadi momentum bagi oposisi untuk menekan rezim Erdoğan – khususnya dalam penanganan bencana – dan diharapkan itu bisa mengubah persepsi publik Turki.

Isu yang diangkat adalah Erdoğan dinilai lambat dalam penanganan dan terkesan menghalangi masuknya bantuan dari luar untuk masuk ke Turki. Sejauh ini, strategi tersebut setidaknya menjadi bahan pembicaraan di banyak media.

Kemudian, hal yang paling tidak biasa dari partai CHP adalah merekrut kader dari kalangan Muslim juga. Bahkan, anggota barunya tersebut merupakan mantan anggota Milli Gorus – gerakan politik keagamaan Islam – yang dipimpin oleh Necmettin Erbakan pada tahun 1960-an dan 1970-an.

Menurut Hamdan Basyar, peneliti sosial dan politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), CHP mencoba menarik pihak Islamis sebagai strategi politiknya. CHP dinilai melakukan hal tersebut untuk menarik suara Islamis dari basis pendukung AKP dan Erdoğan.

Memang terlihat dari penjelasan tadi terasa angin berhembus ke arah oposisi untuk memenangkan pemilu untuk pertama kalinya. Namun, apakah seratus persen bisa dibilang begitu? 

Jangan lupa bahwa, berdasarkan pemilu terakhir tahun 2018, kemenangan AKP dan Erdoğan berasal dari wilayah tengah hingga ke timur Turki. Meskipun oposisi mulai melakukan strategi menarik simpati masyarakat Muslim, masih banyak tantangan yang harus dihadapi – mengingat masih banyak pendukung yang memiliki dukungan mengakar terhadap AKP dan beberapa kebijakan Erdoğan yang dinilai berpihak pada kaum Islamis.

Ditambah musibah gempa ini, bukan tidak mungkin Erdoğan tidak memanfaatkan kondisi ini untuk mengembalikan persepsi publik – sebagaimana yang dilakukan oleh pihak oposisi terhadap pemerintah.

Maka dari itu, meski Erdoğan bisa dibilang akan menghadapi kontestasi pemilu terberatnya pada tahun 2023 ini, kemenangan CHP dan kelompok oposisi pun belum tentu dapat terwujudkan secara seratus persen. Layaknya dinamika politik di Indonesia, dinamika politik Turki pun juga masih cair dan bisa berubah bentuk di masa mendatang. (A88)

PinterPolitik.com

Pada tanggal 24 Februari 2023 menjadi peringatan satu tahun negara Rusia menginvasi Ukraina. Konflik yang hingga kini rasanya sulit untuk menemukan titik penyelesaian akhir kedua negara berkonflik. Akan tetapi, pembahasan mengenai konflik daerah Eropa timur ini masih menarik untuk didiskusikan dan diperdebatkan. Perdebatan soal siapa yang salah dan negara mana yang akan memenangkan perang ini selalu digaungkan oleh siapapun itu.

Permasalahan lain seperti dampak yang bukan hanya dari korban jiwa maupun mengungsi, namun dampak ekonomi atau lebih tepatnya adalah ketahanan ekonomi.

Krisis energi dan sumber pangan terutama gandum yang merambah beberapa negara lain di Eropa menambah kompleksitas dari konflik ini. Tidak salah juga banyak pihak menyatakan bahwa ini merupakan perang energi.

Upaya penyelesaian masalah terus dilakukan, banyak negara yang sudah berkunjung ke kedua negara tersebut atau setidaknya salah satunya untuk berdiskusi maupun menawarkan solusi untuk masalah perseteruan ini.

Negara-negara seperti Amerika Serikat (AS), Eropa, dan bahkan Indonesia telah berkunjung ke Ukraina untuk membahas konflik ini. Akan tetapi, lebih pada diskusi atau bantuan perlengkapan pertahanan untuk Ukraina menghadapi Rusia.

Namun, ada satu negara yang memberikan “harapan” untuk bisa menengahi konflik bersenjata diantara kedua negara ini, yaitu Tiongkok.

Pada awalnya memang Tiongkok memberikan pernyataan keprihatinan terhadap perseteruan Rusia dan Ukraina. Terbukti, dalam beberapa forum internasional seperti di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Tiongkok sering kali memberikan posisi abstain atau tidak memberikan jawaban pasti mengenai Rusia yang harus meninggalkan Ukraina.

Pada sisi lainnya, sebenarnya Ukraina ingin adanya partisipasi dari Tiongkok untuk membantu menyelesaikan permasalahan terhadap Rusia pada Agustus 2022 yang lalu.

Akan tetapi, baru-baru ini ada pernyataan dari Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yang menyatakan kalau ia menginginkan sebuah “formula perdamaian” sendiri alih-alih mempertimbangkan penawaran resolusi dari Tiongkok.

Berarti secara tidak langsung posisi Tiongkok dianggap belum dipercaya oleh Ukraina dalam penanganan konflik berskala besar. Jadi, mengapa Ukraina yang tadinya ingin negara Tirai Bambu tersebut untuk mengupayakan perdamaian, namun bisa berubah pikiran beberapa bulan kemudian?

Ini menjadi menarik ketika tiba-tiba saja merubah pandangannya terhadap penyelesaian masalah ini. Apakah ini menunjukkan Zelensky sedang mengalami fase labil dalam usaha resolusi konflik?

Tiongkok Bermain Belakang?

Seperti yang dikatakan sebelumnya, Tiongkok sebenarnya sudah ingin melakukan inisiatif untuk menjadi penengah antar kedua negara bertikai. Posisinya pun secara formal memang dikatakan sebagai sikap netral.

Namun, apa yang dikhawatirkan Zelensky ketika memutuskan untuk “menjauh” dengan Tiongkok?

Sebelumnya, Tiongkok pada 24 Februari kemarin telah merilis poin-poin rencana yang disebut sebagai “rencana perdamaian”. Tidak eksplisit memang tentang konflik Rusia dan Ukraina, namun dari isinya mengarah ke sana.

Isinya secara umum meminta untuk gencatan senjata, menghargai setiap kedaulatan negara, dan mengisyaratkan pihak Barat untuk segera menghentikan banyaknya sanksi terhadap Rusia.

Inilah yang mungkin membuat Zelensky cukup berhati-hati menanggapi proposal dari Tiongkok. Ditambah lagi sudah mengetahui bahwa Rusia dan Tiongkok punya hubungan yang cukup lama.

Hubungan ini sudah berlangsung sejak era normalisasi hubungan Tiongkok dan Rusia pasca Perang Dingin pada tahun 1991, seperti yang ditulis dalam laporan jurnal berjudul A ‘Soft Allience?’ Russia-China After Ukraine Crisis karya Alexander Gabuef.

Dalam jurnal tersebut Tiongkok sempat melakukan normalisasi hubungan dengan Rusia hingga tahun 2002 khususnya pada saat Vladimir Putin menjabat sebagai Presiden Rusia. Setelahnya hubungan mereka terbangun oleh soft alliance di berbagai bidang.

Meskipun saat krisis Ukraina tahun 2014 Tiongkok mengemukakan prihatin terhadap situasi saat itu dan ditakutkan akan terjadi hal yang sama mengenai Taiwan serta Laut Tiongkok Selatan, namun perjalanan kerja sama Tiongkok dengan Rusia agaknya membuat Ukraina wajar untuk khawatir.

Inilah yang membuat Zelensky tidak bisa menerima sepenuhnya apa yang ditawarkan oleh Tiongkok. Terlebih lagi, Ukraina sendiri sudah meminta Xi Jinping agar sebisa mungkin tidak membiarkan Rusia menduduki wilayahnya. Sebuah permintaan yang membuat negara Tiongkok mengalami dilema.

Namun kembali lagi, apakah sebenarnya Ukraina berada dalam situasi yang benar-benar labil?

Ukraina Masih Butuh Tiongkok

Pada kenyataannya, Ukraina sebenarnya tidak menolak seratus persen juga dari apa yang Tiongkok tawarkan melalui rencana perdamaian tersebut. Terbukti dari pernyataan Zelensky pada 24 Februari 2023. “Tiongkok mulai mencoba membicarakan soal Ukraina, tidak buruk dan terlihat mereka sangat menghargai kedaulatan kami,” ungkapnya.

Ini membuktikkan bahwa Ukraina butuh negara lain untuk bisa mencari cara agar tercipta perdamaian maupun keamanan negaranya termasuk dari Tiongkok. Karena tidak selamanya Ukraina akan terus mengandalkan pasokan pertahanan dari bantuan negara-negara sekutu. Perlu ada penyelesaian secara diplomatis demi menghindari eskalasi yang lebih tinggi lagi.

Hanya saja, dari Menteri Luar Negeri (Menlu) Ukraina Dmytro Kuleba mengatakan bahwa telah dibuat sebuah “formula perdamaian” yang telah didukung oleh banyak negara terutama dari Barat. Hal tersebut kemungkinan menjadi alasan mengapa Zelensky dianggap labil.

Jadi, meskipun Ukraina tidak mungkin selabil itu untuk menolak mentah-mentah proposal perdamaian dari Tiongkok, hanya saja Ukraina melakukan upaya lainnya atau lebih tepatnya membuat sebuah “rencana b” untuk mengantisipasi mandeknya kesepakatan dengan Rusia melalui Tiongkok.

Di sisi lainnya banyak pihak mengganggap bahwa Tiongkok tidak dalam posisi bagus sebagai negara penengah konflik tersebut, karena masih ada kecenderungan kedekatan dengan Rusia.

Walaupun begitu, seperti yang dikatakan oleh direktur program China di thinktank Stimson Center, Yun Sun, Tiongkok akan selalu membantu advokasi kedua negara karena statusnya bukan advokasi Rusia namun sebagai advokasi perdamaian.

Lebih lanjut, Yu Sun menyatakan, jika advokasi dari Tiongkok bisa berhasil maka itu juga akan membahayakan politik dari Putin dan juga mempengaruhi hubungannya dengan Rusia. Hubungan Rusia dan Tiongkok dinilai dapat menjadi renggang. Dilema ini yang sedang dialami oleh Tiongkok.

Perlu ada strategi pas kalau mereka mau statusnya tetap menjadi negara penengah konflik. Sementara itu, Ukraina juga perlu membuka hatinya secara perlahan untuk bisa menyelesaikan perkara ini, alih-alih tetap waspada dengan negara lain. (A88)

PinterPolitik.com

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sepertinya semakin kuat keyakinannya untuk melanjutkan proyek akbar Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan, meskipun tentangan dan perdebatan seakan tidak usai mengenai dampak ekonomi, politik, hingga permasalahan lingkungan yang dikhawatirkan menambah pencemaran di sekitar wilayah “paru-paru dunia” tersebut.

Pembangunan tetap dilanjutkan dan masih yakin sesuai dengan tenggat waktu sampai 2024, dan setelahnya proses lanjutan pemindahan ibu kota akan dilakukan secara bertahap.

Ambisi Jokowi dalam pembangunan ibu kota baru juga mendapat dukungan dari pihak lain, yaitu siapa lagi kalau bukan dari Dewan Permusyawaratan Rakyat atau DPR. Dukungan besar ini terlampir dalam ketetapan Undang-Undang khusus pembangunan IKN Nomor 3 tahun 2022, berisikan sembilan bab dan 40 pasal beserta turunannya mengenai tujuan dan hal teknis dari pembangunan akbar ini.

Tidak bisa dipungkiri memang kalau ini juga merupakan ketetapan berlandaskan politik dari orang nomor satu di Republik ini (beserta koalisi partai-partainya). Terlepas ada alasan teknis dalam pemindahan pusat pemerintahan Indonesia karena tidak bisa lagi menanggung lagi kompleksitas Kota Jakarta yang kelewat banyak penduduknya.

Sementara itu di lain pihak, meskipun bukan menjadi rival secara langsung untuk Pilpres 2024 mendatang, Anies Baswedan yang sudah ditetapkan menjadi bakal calon presiden oleh Partai Nasional Demokrat (Nasdem) langsung gencar melakukan safari politiknya di berbagai tempat seluruh negeri.

Anies sendiri sudah terlalu seksi untuk diangkat pembahasannya sebagai politisi setidaknya sampai pada usahanya untuk maju sebagai calon presiden. Akan tetapi,  posisinya sebagai penantang serius langsung terhadap koalisi besar Jokowi dari PDIP sejak menjadi Gubernur DKI Jakarta selalu menarik dari berbagai sudut.

Nah, lalu apa hubungannya antara proyek besar Ibu Kota baru dengan kontestasi Pilpres 2024?

Jika yang menang Pilpres 2024 adalah dari lingkungan koalisi PDIP, maka besar peluangnya untuk melenggang bebas melanjutkan pembangunan Ibu Kota baru.

Tetapi, bagaimana kalau yang menang adalah Anies Baswedan? Apakah Anies akan berani menentang proyek tersebut demi menjaga elektabilitasnya? Atau justru Anies akan melanjutkan proyek IKN?

Jokowi Ingin Tetap “Harum”

Presiden Jokowi memang dikenal lebih “agresif” soal pembangunan-pembangunan di berbagai tempat di Indonesia. Setidaknya bisa kita lihat dari jumlahnya secara nilai maupun fisik dibandingkan dengan masa kepemimpinan terdahulu.  

Secara pembangunan fisik terdapat proyek seperti Trans Papua, LRT, megaproyek listrik, Kereta Api Cepat, dan tentunya pembangunan Ibu Kota Negara baru di Kalimantan. Proyek yang bukan hanya sekadar banyak, namun juga dinilai lebih futuristik dibandingkan pemerintah sebelumnya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Secara nilai, sepanjang durasi jabatan Jokowi sendiri total nilai anggaran semua pembangunan bisa dikatakan sangat fantastis, yaitu Rp 2.768,9 triliun. Perbandingannya sangat jauh dengan era SBY sejak tahun 2005 hingga 2013 yang mencapai Rp 824,80 triliun.

Apa sisi politisnya seorang pemimpin melakukan pembangunan yang jumlah dan nilainya lebih besar daripada kepala negara ataupun kepala pemerintahan sebelumnya?

Hal seperti ini bisa disebut dengan “politik warisan” yang secara umum didefinisikan sebagai upaya “top of mind” dari sebuah rezim untuk membuat masyarakat selalu mengingat upayanya selama menjabat sebelum jabatannya berakhir.

Ini juga dituliskan dalam kolaborasi jurnal akademik Universitas Stanford dan Universitas Tel Aviv oleh Christian Fong, Neil Malhotra, serta Yotam Margalit yang berjudul Political Legacies: Understanding Their Significance to Contemporary Political Debates.

Hasil dari jurnal tersebut menyatakan bahwa seorang politisi juga memiliki kepentingan besar untuk memperbesar pengaruhnya bahkan sampai selesai jabatannya melalui kebijakan, yang diharapkan akan selalu diingat oleh masyarakat.

Jadi masyarakat akan mengingat terus setiap kebijakan pemerintah yang dianggap positif dan sebagai efeknya adalah akan terus membanding-bandingkan dengan pemerintahan berikutnya.

Memang secara umum banyak juga pejabat publik melekukan hal ini, namun dalam kontestasi politik bisa menjadi senjata terhadap lawan politik jika terpilih. Maka mau tidak mau pemimpin baru harus berhadapan dengan dilema besar apakah membatalkan kebijakan pemerintahan sebelumnya, atau tetap taat karena sudah menjadi sebuah aturan legal.

Anies Lanjutkan IKN?

Seperti disebutkan sebelumnya bahwa proyek IKN merupakan catatan pembangunan terbesar Jokowi di eranya. Semua orang menunggu bagaimana hasil dari megaproyek tersebut, apakah akan berdampak positif atau tidak.

Namun permasalahannya adalah setelah jabatan Jokowi selama dua periode perlu ada penggantinya. Lebih penting lagi mesti meneruskan pembangnan ini karena nilainya sangat tinggi sekali hingga ratusan triliunan rupiah.

Kembali pada pertanyaan sebelumnya. Bagaimana kalau Anies yang memenangkan kontestasi Pilpres 2024?

Konteks pertanyaan seperti itu yang sekiranya diantisipasi pemerintahan saat ini. Sebagaimana diungkap Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN) Suharso Monoarfa, pemerintah kemudian melakukan legalisasi yang mengikat agar pemerintahan setelahnya tidak serta merta dapat memutus proyek IKN. Kita bisa melihatnya dengan pengesahan UU IKN Nomor 3 Tahun 2022.

Dengan adanya aturan undang-undang yang mengikat, ini otomatis membuat Anies berada dalam situasi dilematis. Pasalnya, seperti yang pernah diungkap politisi NasDem Zulfan Lindan, Anies adalah anti-tesis dari Jokowi. Ini membuat mereka yang kontra dengan  pemerintahan Jokowi menjadi pendukung Anies Baswedan.

Alhasil, publik yang kontra dengan IKN (khususnya pendukung Anies) berharap pendiri Indonesia Mengajar itu menjadi kunci untuk bisa menentang atau bahkan membatalkan pembangunan ini. Sebuah situasi yang kalau dijalankan dapat mempertahankan atau bahkan menaikkan elektebilitasnya.

Dari jawaban Anies pada 15 Februari 2023, dikatakannya, “itu undang-undang, siapa pun yang bertugas harus melaksanakan undang-undang.”

Hal senada juga ditegaskan oleh Partai NasDem. “Kebijakan yang lahir dari undang-undang harus dijalankan, misalnya Undang-undang soal IKN memang harus dijalankan,” ungkap Wakil Sekjen DPP Partai NasDem Dedy Ramanta pada 18 Februari 2023.

Terkait ini ada dua hal yang dapat dikatakan. Pertama, pada konteks harapan pendukung Anies untuk tidak melanjutkan proyek IKN, tulisan Kenan Malik yang berjudul Politicians must shape public opinion, not follow it dapat menjadi referensi yang bagus. Ungkap Malik, tidak selamanya opini publik harus didengarkan. Ada kalanya politisi justru harus mengubah opini tersebut.

Nah, Anies dapat melakukan hal tersebut. Dengan fakta proyek IKN sudah diikat undang-undnag, Anies sekiranya perlu melanjutkan proyek itu karena merupakan amanat undang-undang.

Kedua, langkah Anies dan NasDem memberikan penegasakan bahwa proyek IKN akan dilanjutkan sekiranya bertolak pada nasihat Sun Tzu dalam buku The Art of War. Ungkap Sun Tzu, jangan berperang dengan musuh yang lebih kuat dari kita.

Pada situasi saat ini, dapat dikatakan posisi Anies dan NasDem masih lebih inferior dibanding koalisi pemerintahan. Oleh karenanya, tentu merupakan langkah yang bijak untuk tidak bersifat konfrontatif. (A88)

Pinterpolitik.com

Kondisi perekonomian Lebanon penuh dengan permasalahan yang rumit selama bertahun-tahun, khususnya sejak tahun 2019. Ketika itu, pemerintahan Lebanon menaikkan pajak yang dianggap terlalu tinggi dan mengakibatkan demo besar-besaran di Beirut. Masyarakat yang turun ke jalan menuntut reformasi secara menyeluruh untuk mengubah sistem pemerintahan lebih baik – pemerintahan sebelumnya dinilai mengakibatkan korupsi dan kurangnya keadilan.

Namun, serangkaian protes masyarakat itu tidak mengubah keadaan secara signifikan. Bahkan, mata uang Lebanon kehilangan nilainya lebih dari 95%, ini merupakan valuasi terendah dalam sejarah negara tersebut.

Hingga bulan Maret 2020 Lebanon mengungkapkan bahwa memiliki hutang besar senilai US$92 miliar. Ini juga mengakibatkan masyarakat semakin tidak mempercayai pemerintah. Aksi protes juga terlihat semakin masif dan intens.

Sederet peristiwa sekiranya adalah momentum untuk menuntut perubahan besar. Meski ada usaha untuk itu, seperti perubahan orang-orang di pemerintahan termasuk mundurnya Diab dari kursi Perdana Menteri (PM), lagi-lagi masih belum bisa memberikan dampak sama sekali untuk melihat adanya perubahan.

Justru keadaan bertambah parah ketika mengetahui mata uang Lebanon semakin tidak ternilai. Untuk sebuah bayangan saja, US$100 dolar saja sama dengan 1,5 juta pound Lebanon pada Februari 2021. Menurut Bank Dunia, ditambah dengan kondisi pandemi Covid-19, mata uang Lebanon mengalami inflasi terburuk sejak pertengahan abad ke-19.

Kemudian pada akhirnya ada secercah harapan dari Lebanon yang diharapkan bisa mengembalikkan keadaan lebih baik lagi. Lebanon menemukan sumber energi minyak di sekitar Qana, perairan Lebanon.

Dengan adanya peluang eksplorasi minyak di daerah maritim Lebanon, diharapkan bisa mengembalikan keadaan ekonomi dan politik yang lebih baik. Fokus penghasilan tersebut seharusnya bisa memperbaiki sektor lapangan pekerjaan, asuransi kesehatan, dan jaminan pensiun.

Yang menarik adalah, eksplorasi minyak itu bekerja sama dengan Israel, negara yang selama ini tidak memiliki hubungan diplomatik yang bagus dengan Lebanon. Lantas, bagaimana kerja sama itu bisa terjadi? Lalu, apakah ini cara Israel semakin memperkuat pengaruhnya di Timur Tengah?

Benci Tapi Butuh

Sejak tahun 2018 hingga 2019, Israel sudah rajin menebarkan pengaruhnya di kawasan Timur Tengah, khususnnya setelah pengakuan Yarusalem sebagai ibu kota Israel oleh Presiden ke-45 Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

Setidaknya sudah tiga negara, yakni Uni Emirat Arab (UEA), Bahrain, dan Sudan yang telah menandatangani kesepakatan kerja sama sekaligus pengakuan kedaulatan terhadap Israel.

Ini juga yang kemungkinan Israel lihat di Lebanon. Lebanon sendiri berada dalam krisis ekonomi dan politik, sehingga partisipasi Israel untuk membuat kesepakatan menjadi penting demi meraih misi kepentingannya.

Hubungan antara Lebanon dan Israel benar-benar dalam salah satu tahapan kompleksitas yang rumit. Namun, pada akhirnya sebuah kesepakatan mesti dilakukan demi keuntungan keduanya. Lalu, apa yang didapat oleh kedua negara?

Pertama, bagi Israel, ini merupakan peluang besar bagi mereka karena bisa menawarkan penawaran yang sangat dibutuhkan oleh Lebanon, sekaligus mencengkeram pengaruhnya di wilayah Timur Tengah.

Karena Israel menjadi kunci untuk memungkinkan membuka keran investasi-investasi, sebagai “penghubung” dengan negara koalisi Israel lainnya terutama AS dan Eropa yang nantinya bisa memberikan peluang naiknya perekonomian Lebanon.

Kemudian, bagi Lebanon, kesepakatan dengan Israel diharapkan dapat menguatkan kembali perekonomian yang sudah runtuh dan memang tidak ada sumber daya yang bisa menjadi solusi nyata permasalahan ekonomi saat ini. Oleh karrena itu, kesepakatan soal maritim setidaknya membuka harapan baru untuk bisa mendatangkan investor lainnya.

Menariknya adalah apabila bisa memanfaatkan dengan baik, maka bisa juga menjadikan Eropa sebagai pasar baru untuk Lebanon karena Benua Biru tengah mengalami kesulitan yang disebabkan oleh perang Rusia-Ukraina.

Dilansir dari Aljazeera, jalur 23 (ladang gas Qana) yang ada digambar merupakan area sumber minyak terbesar di wilayah Lebanon dan jalur 29 adalah wilayah milik Israel (ladang gas Karish). Nantinya lokasi Qana adalah bagian yang akan dieksplorasi oleh Lebanon.

Sampai sejauh ini terlihat Israel sedang berada di atas angin, dengan keunggulan daya tawar yang ada ditambah mengetahui bahwa alasan Lebanon adalah memulihkan perekonomian yang sudah kacau. Sudah seharusnya Lebanon menjadi “sasaran empuk” agar bisa mendapatkan tanda tangan perjanjian kerja sama sekaligus kesepakatan pengakuan kedaulatan.

Lebanon Lolos Dari Cengkraman

Kedua negara ini telah bersepakat tanpa adanya syarat rekonsiliasi terhadap hubungan dengan Israel. Berarti Lebanon mendapatkan apa yang mereka inginkan, tanpa harus tunduk terhadap prasyarat pengakuan kedaulatan secara formal.

Tapi bagaimana bisa?

Secara di atas kertas Israel unggul dalam kesepakatan maritim ini, namun pada akhirnya harus menahan hasrat untuk bisa “melumat” Lebanon. Apa yang menjadi keunggulan Lebanon untuk bisa menahan “gempuran” Israel?

Alasan utamanya adalah Lebanon akan memberikan persenan kepada Israel. Namun catatannya adalah harus melibatkan pihak lain dalam hal infrastruktur penambangan minyaknya, dan sejauh ini yang bisa digandeng oleh Israel melalui AS sebagai penengah kesepakatan ini adalah Total, perusahaan energi asal Perancis. Sayangnya, belum ada kejelasan soal pembagian keuntungan secara pasti antara kedua negara.

Jadi bisa dilihat bahwa Israel memilih memanfaatkan kesempatan untuk mendapatkan persenan laba dari ladang minyak Lebanon, serta cenderung sabar untuk mendapatkan pengaruh politiknya. Pilihan yang cukup bijak bagi Israel karena tidak bisa selamanya melakukannya dengan frontal dan itu juga mempengaruhi citra politik Israel sendiri.

Jadi kita bisa melihat pertarungan geopolitik dalam hal sumber daya alam terutama minyak yang menjadi alat daya tawar sebuah negara.

Memang kepemilikan sebuah komoditas minyak merupakan sebuah keuntungan terbesar bagi negara yang memilikinya. Bukan hanya sekadar membuat negara tersebut secara ekonomi meningkat drastis. Namun juga menambah kekuatan daya tawar sendiri kearah politik negara terhadap penawaran kepada negara lainnya.

Seperti kita ketahui, komoditas energi menimbulkan konflik politik antar negara hingga pada tingkatan yang lebih tinggi lagi atau singkatnya sampai pada tahap peperangan.

Dalam jurnal yang ditulis oleh Odysseas Christou dan Constantinos Adamides yang berjudul Energy Securitization and Desecuritization in the New Middle East, menyebutkan, komoditas energi akan mempengaruhi setidaknya lima sektor yang mempengaruhi peta konflik maupun isu secara umum, yaitu pengaruhnya secara politik, militer, sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Dalam lanjutannya mereka berdua menuliskan bahwa sebuah komoditas khususnya energi, bisa digunakan menjadi sebuah objek keamanan sebuah negara. Jadi, secara umum bisa dipadukan antara politik dan keamanan karena komoditas energi mempunyai nilai jual yang tinggi dan menarik sebagai daya tawar.

Inilah yang dilakukan Lebanon terhadap Israel. Kepemilikan sumber daya minyak berhasil mereka konversi sebagai daya tawar politik. Lebanon tidak menjadikan sumber dayanya sebagai objek ekonomi semata, melainkan sebagai objek politik dan pertahanan.

Lebanon menunjukkan kepada kita bahwa beginilah caranya untuk memanfaatkan keunggulan geopolitik yang ada. Sesulit apapun kondisi negara dalam negerinya, harus tetap sadar terhadap keunggulan sendiri.

Setidaknya untuk sekarang, keunggulan geopolitik energi bisa memberikan nafas panjang untuk pemerintahan Lebanon. Karena perlu strategi daya tawar lainnya untuk menghadapi kemungkinan dinamika politik kawasan lainnya

Akan tetapi, menjadi sangat penting bagi Lebanon ketika kesepakatan ini bisa berhasil perlu dimanfaatkan secara benar untuk perbaikan. Sebab masalah utamanya ada pada pemerintah dengan segala kompleksitas yang mengacaukan stabilitas dalam negerinya. (A88)

PinterPolitik.com

Sejak tahun 2016 pemerintahan Arab Saudi melalui Raja Salman membuat sebuah gagasan yang nantinya akan mengubah pandangan negara tersebut beberapa tahun kedepan setidaknya hingga tahun 2030. Program yang dinamakan Saudi Vision 2030 itu bertujuan untuk mengubah Arab Saudi lebih terbuka terhadap kepentingan ekonominya, serta tidak menggantungkan lagi terhadap sumber daya alam seperti minyak sebagai hasil pendapatan utama.

Nantinya Arab Saudi akan membuka investasi dan rencana jangka panjang di beberapa sektor lainnya seperti pendidikan, kesehatan, serta pariwisata. Ini yang membuat Arab Saudi lebih melonggarkan beberapa aturan.

Terkait Saudi Vision 2030, ada satu inovasi pengembangan pariwisata yang bisa dikatakan berani, yakni menyelenggarakan kompetisi balapan jet darat dunia, Formula 1 (F1). Ini menjadi berita penting dan mengejutkan bagi seluruh dunia terutama para penggemarnya melihat Arab Saudi serius dengan proyek ini.

Bahkan sebelum proyek pembangunan sirkuit Jeddah, Arab Saudi melalui perusahaan energinya yaitu Aramco sudah menyepakati kerja sama dengan F1 sebagai salah satu sponsor utama senilai USD450 juta selama 10 tahun.  CEO F1 Stefano Domenicali menyebutnya dengan “global partner”.

Ini jelas membuktikkan Arab Saudi menaruh kepentingan yang besar terhadap kompetisi ini. Terkait ini, sekiranya ada satu pertanyaan penting. Kenapa Arab Saudi berani mengeluarkan dana besar untuk menyelenggarakan ajang F1? Apakah ini sejalan dengan visi Arab Saudi untuk tahun 2030?

Mengapa Harus F1?

Formula 1 adalah sebuah kompetisi jet darat terbesar di dunia dan memiliki penggemar yang besar di seluruh dunia. F1 merupakan olahraga yang mahal. Mulai dari persiapan tim, lintasan, hingga marketing, seperti tiket menonton dan akses eksklusif siaran televisi memiliki nilai yang tinggi. Maka tidak salah kompetisi ini disebut sebagai tontonan “orang berduit” saja.

Selain itu, Formula 1 di era sekarang khususnya saat kepemilikan perusahaannya diambil oleh raksasa media Amerika Serikat (AS), Liberty Media, menggencar pemasaran secara besar-besaran, khususnya pada pelayanan konten.

Dikutip dari situs resmi F1, sejak tahun 2020 penonton televisi yang menonton kompetisi ini berkisar 1,9 miliar pasang mata.

Kemudian, kehadiran konten media sosial dengan cara pendekatan anak muda menambah nilai spesial tersendiri dan berdampak pada keterikatan di berbagai platform media sosial. Ini menjadikan F1 sebagai kompetisi paling pesat dan cepat di dunia.

Grafis peningkatan ketertarikan F1 dengan kompetisi besar lainnya (Gambar: Formula1.com)

Inilah yang semakin menarik minat berbagai negara untuk membuat proyek penyelenggaraan F1. Ini terlihat dari jadwal balapan selama tiga tahun terakhir yang bertambah. Dari tadinya 17 pada tahun 2020 menjadi 23 balapan pada tahun 2023.

Baru-baru ini, Federasi Automobile International (FIA) juga mengeluarkan kebijakan untuk menambah jumlah tim pada tahun 2026 dengan bertujuan untuk menarik minat tim pabrikan lainnya untuk meramaikan F1 agar tidak bosan di mata penggemar.

F1 memiliki nilai jual secara material maupun politik yang sangat tinggi dan bisa dikembangkan demi kepentingan perseorangan maupun kelompok, bahkan juga negara. Tidak heran kemudian apabila ada yang menyebut Formula 1 sebagai kompetisi olahraga yang paling politis.

Lalu, bagaimana dengan Arab Saudi? Mengapa perlu menyelenggarakan F1 dan bagaimana hubungannya terhadap kepentingan politik dan juga ekonomi?

Alasan pertama, seperti dijelaskan sebelumnya, ada pengaruh ekonomi secara makro, khususnya pariwisata karena betapa besarnya nilai F1, dari material hingga animo masyarakat dunia yang semakin meningkat.

Ini selaras dengan tujuan jangka panjang untuk bisa mengembangkan perekonomian yang tidak bergantung pada sumber daya alam, terutama minyak. Apalagi, kehadiran Aramco menjadi sponsor besar di waktu yang pas ketika F1 dalam masa “resesi” pada musim 2020 karena pandemi.

Bukan Hanya Ekonomi

Namun, di sisi lain Arab Saudi ingin berkompetisi dengan beberapa negara Timur Tengah lainnya yang sukses besar dalam penyelenggaraan F1 seperti Bahrain sejak tahun 2004 dan Uni Emirat Arab sejak 2009. Bahkan, meskipun Saudi telah menyelenggarakan F1 sejak tahun 2021, tapi akan bertambah saingannya ketika Qatar nanti menjadi tuan rumah untuk tahun 2023 mendatang.

Maka bisa dikatakan secara garis besar bukan semata-mata karena rencana jangka panjang ekonomi, melainkan juga persaingan atau adu gengsi dengan negara Timur Tengah lainnya.

Sejauh ini penyelenggaraan F1 di kota Jeddah bisa dikatakan tidak buruk, bahkan dalam beberapa hal seperti jalannya balapan serta fasilitas pendukung melebihi ekspektasi. Namun, untuk menuju tujuan citra politik Arab Saudi yang semakin terbuka setidaknya ada beberapa aspek yang mestinya perlu diperhatikan.

Salah satu utamanya adalah citra dari petinggi Arab Saudi itu sendiri, yaitu Pangeran Mohammed bin Salman (MBS) dengan tuduhan menjadi dalang pembunuhan wartawan Washington Post dari Arab Saudi Jamal Khashoggi.

Pada saat pengumuman Jeddah menjadi tuan rumah F1, isu ini kembali naik lagi dan menganggap F1 tidak melihat aspek kemanusiaan yang dilakukan oleh putra mahkota tersebut.

Kemudian ada dugaan bahwa Grand Prix di Jeddah merupakan sebuah agenda sport washing demi menutupi ataupun membersihkan citra negatif Arab Saudi.

Lalu terakhir, permasalahan keamanan menjadi catatan penting lainnya, karena dua kali balapan tahun 2021 dan 2022 ada serangan misil ke tempat kilang minyak yang diduga berasal dari kelompok Houthi.

Sempat ada penolakan para pembalap karena alasan keamanan ini. Namun, Arab Saudi berani menjamin keamanan tersebut hingga balapan usai.

Sebagai penutup, sekiranya bisa dikatakan alasan Arab Saudi melakukan proyek F1 adalah, selain karena visi politik-ekonomi domestik yang diprogramkan sejak 2016, melainkan juga untuk persaingan  antar negara Timur Tengah sesama tuan rumah F1. Dengan kata lain, ini dalam rangka menguatkan pengaruh politik dan ekonomi antar kawasan ke depannya. (A88)