A43 – PinterPolitik.com

Cermin Retak di Zaman Pelangi?

A43 — Wed, 08 Jul 2026 09:00:00 +0000

Dengarkan artikel ini:

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Perpres 111/2025 memasukkan penyebaran budaya LGBTQ+ sebagai ancaman nonmiliter. Namun, mengapa nasibnya bisa beda dari komunis dan Tionghoa dulu?

PinterPolitik.com

Cupin menyalakan telepon genggamnya pada suatu pagi, dan lini masanya sudah penuh oleh satu topik yang sama. Perpres Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara mencantumkan penyebaran budaya lesbian, gay, biseksual, transgender, dan queer sebagai salah satu ancaman nonmiliter, sejajar dengan terorisme dan separatisme.

Yang membuat Cupin tertegun bukan hanya isi beleidnya, melainkan gema di kolom komentar. Ribuan warganet menarik garis sejarah yang panjang, seolah menemukan sebuah pola yang selama ini tersembunyi.

Ada yang menulis bahwa setiap rezim di negeri ini seperti membutuhkan satu kelompok untuk ditunjuk. Pada Orde Lama, kata mereka, komunisme menjadi hantu yang menakutkan.

Pada Orde Baru, giliran etnis Tionghoa yang kerap ditempatkan pada posisi rentan sebagai “yang lain”. Kini, menurut narasi yang beredar itu, wacana LGBTQ+ menempati kursi yang sama.

Cupin memutar layarnya perlahan, membaca satu demi satu. Ia menyadari bahwa dirinya sedang menyaksikan sebuah teori sosial yang lahir bukan dari ruang kelas, melainkan dari jempol jutaan orang.

Namun Cupin juga menangkap sesuatu yang ganjil di tengah keramaian itu. Di era Orde Lama dan Orde Baru, suara semacam ini nyaris mustahil terdengar seluas sekarang, sebab kanal informasi hanya dipegang segelintir kutub kekuasaan.

Hari ini justru sebaliknya, sebab setiap orang memegang cerminnya sendiri berupa layar telepon di genggaman. Cermin tunggal milik negara telah pecah menjadi jutaan keping yang memantulkan sudut yang berbeda-beda.

Di titik inilah Cupin berhenti dan bertanya pada dirinya sendiri. Benarkah pola kambing hitam terhadap komunis, Tionghoa, dan LGBTQ+ itu satu dan sama, ataukah ada perbedaan mendasar yang luput dari perbincangan ramai tadi?

Cermin Lama, Wajah Kambing Hitam

Untuk menjawab keingintahuannya, Cupin menelusuri khazanah pemikiran sosial, dan ia menemukan sebuah nama yang seolah menjelaskan segalanya. Sosiolog Inggris Stanley Cohen, dalam bukunya Folk Devils and Moral Panics yang terbit pada 1972, memperkenalkan gagasan tentang moral panic atau kepanikan moral.

Cohen menjelaskan bagaimana masyarakat sesekali mengubah sebuah kelompok yang ambigu menjadi folk devil, yakni sosok iblis rakyat yang dianggap menjelmakan ancaman terhadap nilai bersama. Cupin membaca bahwa mekanismenya mengikuti tahapan yang khas dan berulang.

Mula-mula sebuah kelompok ditandai sebagai ancaman, lalu media menerjemahkannya dalam simbol sederhana yang mudah dicerna publik. Kecemasan pun menanjak, otoritas merespons dengan kebijakan baru, dan kepanikan mereda sementara perubahan yang ditinggalkannya bertahan.

Yang paling menggugah Cupin adalah satu pengamatan Cohen yang tajam. Kepanikan moral, tulis Cohen, sesungguhnya berbicara lebih sedikit tentang kelompok yang dituduh dan lebih banyak tentang kecemasan serta peta kekuasaan di dalam masyarakat itu sendiri.

Cupin lalu menemukan bahwa gagasan ini dikembangkan lebih jauh oleh Erich Goode dan Nachman Ben-Yehuda. Keduanya menambahkan syarat penting, yaitu adanya konsensus publik dan proporsionalitas, sebab tidak setiap kekhawatiran otomatis menjadi kepanikan moral yang utuh.

Cupin menyadari bahwa pola ini bukan milik Indonesia semata. Di Amerika Serikat pada era 1950-an, Senator Joseph McCarthy meniupkan “ancaman merah” komunisme yang menyeret banyak warga tak bersalah ke pusaran tuduhan.

Di Rusia pada dekade terakhir, kelompok LGBTQ+ kerap dibingkai melalui narasi yang serupa oleh kanal media yang terkendali. Sementara di Hongaria, isu identitas dan migrasi acap dijadikan penanda batas antara “kita” dan “mereka” oleh kekuatan yang mendominasi ruang media.

Dari perbandingan itu, Cupin menangkap satu benang merah yang menarik. Variabel penentu ternyata bukan sekadar ada atau tidaknya kambing hitam, melainkan seberapa terpusat atau terpecah kanal media yang menyebarkan citranya.

Untuk memahami sisi kanal ini, Cupin beralih kepada sosiolog Manuel Castells. Dalam trilogi The Information Age dan kemudian Communication Power yang terbit pada 2009, Castells menjelaskan bahwa masyarakat kini tersusun atas jejaring yang ditopang teknologi informasi.

Menurut Castells, kekuasaan komunikasi tidak lagi bersumber dari penguasaan satu corong siaran tunggal. Kekuasaan itu kini terletak pada posisi seseorang di dalam jejaring, sebuah pergeseran yang oleh Cupin diberi nama Efek Cermin Retak.

Cupin membayangkannya begini. Pada era analog, wajah “musuh” tampak seragam dari sudut mana pun karena masyarakat hanya punya satu cermin, tetapi kini cermin itu pecah dan setiap keping memantulkan wajah yang berbeda.

Namun, Cupin belum puas, sebab ia teringat pada karya Castells yang lain berjudul Networks of Outrage and Hope pada 2012. Di sana Castells justru menunjukkan bahwa jejaring digital memampukan sanggahan kolektif, sehingga setiap tuduhan kini nyaris selalu lahir bersama pembelaannya.

Cupin pun kembali termenung di depan cerminnya yang retak. Jika mekanika kambing hitam sudah setua sejarah, apakah nasib komunis, Tionghoa, dan LGBTQ+ benar-benar akan sama, ataukah zaman cermin retak ini justru mengubah segalanya?

Zaman Pelangi, Nasib yang Bercabang

Cupin akhirnya sampai pada inti pertanyaannya, dan ia mulai membedah nasib ketiga kelompok itu satu per satu. Pada era komunisme, narasi mengalir satu arah dari pusat kekuasaan menuju khalayak yang nyaris tak memiliki saluran balik sama sekali.

Wajah komunis dilukiskan seragam melalui radio, koran, dan layar yang terbatas, tanpa ruang untuk sanggahan yang berarti. Cermin saat itu tunggal dan utuh, sehingga pantulan yang ditampilkan negara diterima nyaris tanpa tandingan.

Nasib etnis Tionghoa pada Orde Baru, dalam pengamatan Cupin, berada pada posisi peralihan. Kanal media masih terkonsentrasi, tetapi stigma sosial telah bercampur dengan realitas ekonomi yang membuat gambarannya lebih rumit daripada sekadar hitam dan putih.

Meski begitu, ruang untuk membela diri secara publik tetap sangat sempit pada masa itu. Cermin belum retak, ia baru mulai menampakkan garis-garis halus yang samar.

Di sinilah Cupin melihat perbedaan yang paling menentukan pada wacana LGBTQ+ hari ini. Setiap narasi yang dilepas ke ruang publik langsung berhadapan dengan sanggahan, reinterpretasi, dan negosiasi ulang dari jutaan simpul jejaring.

Cupin menyaksikan sendiri bagaimana sebuah unggahan segera dibalas oleh unggahan lain dari sudut yang berlawanan. Konsensus tunggal, syarat utama kepanikan moral menurut Cohen, menjadi teramat sulit terbentuk di zaman cermin retak ini.

Akan tetapi, Cupin tidak ingin terburu-buru merayakan keretakan itu sebagai kabar baik semata. Ia teringat temuan bahwa jejaring digital cenderung termodularisasi, yakni terpecah menjadi gugus-gugus yang kohesif ke dalam tetapi minim jembatan penghubung antarkelompok.

Artinya, sanggahan memang lahir, tetapi ia sering hanya bergema di dalam gugusnya sendiri. Cermin retak meredam konsensus, namun ia belum tentu meredam prasangka, sebab setiap keping bisa semakin yakin pada pantulannya masing-masing.

Cupin menutup telepon genggamnya dengan sebuah pemahaman yang lebih jernih daripada saat ia membukanya tadi pagi. Pola menunjuk kambing hitam mungkin memang berulang sepanjang zaman, tetapi kanal dan lanskap medianya telah berubah secara mendasar, sehingga nasib komunis, Tionghoa, dan LGBTQ+ tidak bisa lagi disamakan begitu saja.

Pada akhirnya, di zaman cermin yang retak menjadi jutaan keping, kohesi sebuah bangsa tidak lagi lahir dari keseragaman pantulan, melainkan dari kesediaan bersama menatap wajah yang sama dari banyak sudut yang berbeda, dan barangkali di situlah letak kedewasaan sebuah masyarakat yang tengah belajar mengelola perbedaannya. (A43)

Singapura dan ‘Benalu’ Complex

A43 — Mon, 06 Jul 2026 13:00:00 +0000

Dengarkan artikel ini:

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Prabowo menjamu PM Lawrence Wong dalam Leaders’ Retreat kedua pada 6 Juli 2026. Namun, benarkah Singapura selama ini hidup dari getah tetangganya?

PinterPolitik.com

Cupin duduk di sudut warung kopi langganannya sambil menatap layar telepon yang menyiarkan foto dari Jakarta. Pada 6 Juli 2026, Presiden Prabowo Subianto menjabat tangan Perdana Menteri sekaligus Menteri Keuangan Singapura, Lawrence Wong, dalam Leaders’ Retreat kedua mereka.

Bagi Cupin, ritual tahunan itu terlihat biasa saja di permukaan. Siaran pers kedua kantor kepala pemerintahan berbunyi nyaris sama dengan tahun lalu, yakni deep and enduring ties dan komitmen memperdalam kerja sama.

Namun, Cupin merasa ada arsitektur ekonomi yang bergerak di balik jabat tangan itu. Ia teringat statistik yang selalu diulang, bahwa Singapura menjadi sumber investasi asing langsung terbesar bagi Indonesia selama lebih dari sepuluh tahun, dengan nilai sekitar 17,4 miliar dolar AS pada 2025.

Cupin tahu ada pembacaan yang lebih tajam soal angka itu. Sebagian besar modal tersebut bukan modal Singapura, melainkan modal dunia dan modal Indonesia sendiri yang singgah, dikemas ulang, lalu dipantulkan kembali.

Dalam pembacaan itu, kata Cupin pada dirinya sendiri, Singapura sesungguhnya adalah sebuah cermin. Tetapi cermin hanyalah setengah cerita, sebab pertanyaan yang jarang diajukan bukan milik siapa modal yang dipantulkan.

Pertanyaan yang lebih strategis, menurut Cupin, adalah apa yang sedang dibangun Indonesia agar tidak selamanya bergantung pada pantulan orang lain. Ia menduga jawabannya bukan sekadar koridor industri di Batam, melainkan sebuah mesin kelembagaan yang meniru fungsi inti Singapura.

Cupin lalu teringat istilah lama yang belakangan kembali ramai di ruang publik, yaitu benalu complex. Istilah itu menggambarkan kegelisahan sebuah negara yang khawatir modal di wilayahnya justru dihidupi dan dinikmati pihak lain.

Cupin pun menutup layar teleponnya dengan dua pertanyaan menggantung. Sejak kapan hubungan yang kini dibungkus bahasa manis itu pernah disebut benalu, dan alat apa yang kini dipakai Indonesia untuk menjawab kegelisahan tersebut?

Singapura dan Akar ‘Benalu’ Complex

Cupin membuka catatan lamanya dan menyadari bahwa sebelum dibungkus frasa deep and enduring ties, hubungan ekonomi kedua negara pernah dibaca dengan kosakata jauh lebih tajam. Sejak era kolonial, Singapura tumbuh sebagai entrepot yang menyerap hasil bumi Sumatra dan Kepulauan Riau.

Pola transhipment itu, kata Cupin, membuat nilai tambah dagang Nusantara tercatat sebagai statistik ekspor Singapura, bukan Hindia Belanda maupun Indonesia. Pola itu tidak berhenti setelah kemerdekaan.

Cupin teringat bahwa sepanjang dekade 1970-an hingga 1990-an, penyelundupan kayu, timah, dan hasil tambang dari Riau serta Kalimantan lewat pelabuhan kecil ke Singapura menjadi keluhan berulang Jakarta. Krisis 1997-1998 menambah babak baru, ketika dana talangan bank dan hasil korupsi diperkirakan mengalir deras ke rekening dan properti di sana.

Pola itu, catat Cupin, membuat Presiden ketiga RI, B.J. Habibie, pernah menyebut negeri jiran itu sebagai titik merah kecil yang tidak bersahabat. Dari sinilah, menurut Cupin, kosakata benalu itu mendapatkan bentuknya yang paling emosional.

Cupin memahami mengapa banyak orang menggambarkan Singapura sebagai benalu, yakni tumbuhan yang subur menghisap getah pohon induk tanpa pernah berdiri di atas akarnya sendiri. Pemerintahan Megawati bahkan melarang ekspor pasir laut pada 2003 dan mempertegasnya pada 2007.

Larangan itu, ingat Cupin, muncul setelah pengerukan pasir Kepulauan Riau untuk reklamasi Singapura dituding menenggelamkan Pulau Nipah. Bagi banyak pihak, episode itu adalah bukti paling harfiah dari narasi benalu tersebut.

Cupin lalu mencari kerangka yang bisa menjelaskan pola ini secara jernih, dan ia menemukannya pada pemikiran Douglass North dalam bukunya Institutions, Institutional Change and Economic Performance. North menegaskan bahwa institusi adalah aturan main yang menentukan mengapa sebagian bangsa makmur dan sebagian lain tidak.

Dengan lensa itu, Cupin melihat Singapura kaya bukan semata karena posisi geografis, melainkan karena ia membangun institusi yang membuat modal betah. Salah satunya Temasek Holdings, perusahaan investasi negara yang berdiri sejak 1974 dan memiliki saham pengendali di hampir seluruh raksasa nasionalnya.

Cupin menambahkan lapisan penjelasan dari John Dunning lewat kerangka yang dikenal sebagai OLI Paradigm. Dunning mengajarkan bahwa modal menetap ketika sebuah negara menawarkan keunggulan lokasi sekaligus mampu menginternalisasi nilai, bukan sekadar menjadi tempat transit.

Cupin menyimpulkan bahwa Indonesia selama ini unggul di lokasi, tetapi lemah di internalisasi. Kemarahan struktural terhadap benalu selalu berhenti di podium dan tajuk media, tanpa kendaraan yang cukup besar untuk membalikkan arah pantulan.

Cupin menutup catatannya dengan dua pertanyaan baru. Alat seperti apa yang akhirnya dimiliki Indonesia untuk berhenti menjadi inang, dan bagaimana pemerintahan Prabowo membaca posisi Singapura dalam skema besar ini?

Jawaban Indonesia atas ‘Benalu’ Complex?

Cupin menyadari bahwa yang membedakan hari ini dari masa Habibie bukanlah berhentinya sifat benalu, melainkan lahirnya alat untuk melawannya. Alat itu bernama Danantara, dana kekayaan negara yang diluncurkan pada Februari 2025.

Cupin mencatat bahwa Danantara secara eksplisit dimodelkan pada Temasek. Presiden Prabowo sendiri menyebut fund ini bertujuan meniru keberhasilan perusahaan investasi global tersebut, sehingga langkah ini adalah peminjaman arsitektur, bukan sekadar peminjaman uang.

Skala Danantara, kata Cupin, menjelaskan ambisinya. Fund ini dirancang mengonsolidasikan aset lebih dari seribu badan usaha milik negara, dengan aset kelolaan yang disebut menembus 900 miliar dolar AS, termasuk tujuh BUMN inti seperti Pertamina, PLN, dan Telkom.

Cupin memahami logika di baliknya sebagai upaya menahan getah di dalam negeri. Model pendanaannya khas, yakni dividen BUMN yang sebelumnya masuk kas negara kini diputar kembali sebagai modal investasi.

Cupin lalu melihat bagaimana strategi ini bekerja secara konkret di lapangan. Danantara dan Temasek dilaporkan menjajaki kerja sama energi bersih dan investasi yang lebih luas, termasuk pengembangan surya skala besar di Batam, Bintan, dan Sumatra, dengan potensi nilai proyek hingga sekitar 30 miliar dolar AS.

Dalam skema lama, kata Cupin, Indonesia hanya menjadi penyedia lahan sementara nilai tambahnya dipantulkan keluar. Dalam skema baru, Danantara masuk sebagai pemegang saham dan pelaksana, sehingga sebagian nilai tambah tertahan di dalam negeri.

Cupin mengaitkan langkah ini dengan tradisi negara pembangunan yang ditulis Chalmers Johnson dalam bukunya MITI and the Japanese Miracle. Johnson menunjukkan bagaimana negara Asia Timur memakai lembaga negara untuk mengarahkan modal ke sektor strategis secara sengaja.

Gagasan itu diperkuat, dalam ingatan Cupin, oleh Mariana Mazzucato lewat bukunya The Entrepreneurial State. Mazzucato menegaskan bahwa negara bisa menjadi investor aktif yang berani menanggung risiko awal, bukan sekadar wasit pasar.

Cupin memahami bahwa pemerintahan Prabowo tampaknya membaca Singapura bukan sebagai musuh yang harus dilawan, melainkan sebagai standar yang harus diimbangi. Persepsi ancaman itu bersifat struktural, yaitu kekhawatiran nilai terus dipantulkan keluar, bukan permusuhan personal.

Cupin melihat bahwa justru di sinilah hubungan dengan Singapura menjadi aset yang melampaui angka investasi. Temasek bukan hanya calon ko-investor, tetapi juga rujukan tata kelola paling dekat secara geografis dan kultural.

Cupin juga mencatat pelajaran dari negara lain agar tidak terlena. Ia teringat Khazanah Malaysia yang menjaga aset strategis dengan disiplin, sementara 1MDB di negara yang sama menjadi contoh kegagalan ketika ambisi besar tidak dijaga tata kelola yang kuat.

Cupin menyimpulkan bahwa keberhasilan Danantara pada akhirnya bertumpu pada satu variabel, yaitu institusi. Ukuran aset tidak pernah bisa menggantikan disiplin kelembagaan, sebab modal global hanya betah mengendap pada lembaga yang bisa diprediksi.

Pada akhirnya, Cupin menutup renungannya dengan pandangan yang tenang. Ia menyimpulkan bahwa benalu complex bukanlah takdir yang harus ditakuti selamanya, melainkan tantangan lama yang kini untuk pertama kalinya dijawab dengan membangun kapasitas sendiri, sehingga jabat tangan Prabowo dan Wong di Juli 2026 bisa dibaca sebagai babak ketika Indonesia perlahan berhenti menjadi cermin dan mulai belajar menyalakan cahayanya sendiri. (A43)

Hipdut, no na, Timurnesia: Trisula Nusantara?

A43 — Fri, 03 Jul 2026 19:00:00 +0000

Dengarkan artikel ini:

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Tiga aliran musik baru dari Indonesia kini merajai tangga lagu. Mungkinkah trisula ini diam-diam sedang melawan dominasi musik dunia?

PinterPolitik.com

Cupin sedang memutar tangga lagu digital ketika ia menyadari sesuatu yang ganjil. Tiga jenis bunyi yang selama ini terpisah kini duduk berdampingan di puncak.

Yang pertama adalah hip-dut, persilangan antara hip-hop dan dangdut yang tumbuh dari skena koplo digital. Cupin menyebutnya bahasa massa, sebab genre ini menyatukan pendengar lintas kelas seperti yang jarang bisa dilakukan aliran lain di negeri ini.

Ia teringat trio Tenxi, Naykilla, dan Jemsii yang meledakkan lagu “Garam dan Madu” hingga merajai tangga lagu digital. Ketiganya bukan musisi dangdut tulen, tetapi justru dari tangan generasi muda itulah dangdut menemukan wajah barunya yang segar dan digemari lintas usia.

Yang kedua adalah gelombang girl group, dengan no na sebagai penandanya. Kuartet asal Jakarta, Lombok, dan Bali besutan 88rising itu membawa identitas “Nona” ke panggung yang selama ini dikuasai format Korea.

Yang ketiga, dan menurut Cupin paling mengejutkan, adalah gelombang musik Indonesia Timur. Nama seperti Silet Open Up, Toton Caribo, dan Ecko Show membawa dialek Flores, Kupang, dan Papua dari pesta rakyat menuju arus utama nasional.

Cupin ingat betul momen ketika lagu “Tabola Bale” milik Silet Open Up dinyanyikan di Istana Merdeka pada perayaan kemerdekaan ke-80. Bunyi dari timur yang dahulu dianggap lokal itu kini menggema di jantung protokoler kenegaraan.

Ia juga memperhatikan bahwa ketiga arus ini tumbuh di era yang sama, yakni era ketika platform digital meruntuhkan sekat antara pusat dan daerah. Sebuah lagu dari Ngada atau sebuah tarian dari Kupang kini bisa menjangkau jutaan telinga tanpa harus melewati studio besar di ibu kota.

Baginya, ini bukan tiga tren yang kebetulan naik bersamaan. Ini menyerupai sebuah trisula, tiga ujung tombak yang muncul dari geografi budaya yang berbeda tetapi mengarah ke satu titik.

Cupin lantas termenung memikirkan implikasi yang lebih besar. Jika tiga arus ini benar sebuah trisula, maka pertanyaannya bukan lagi soal selera, melainkan soal kekuatan.

Dua pertanyaan menggantung di benaknya. Apakah masing-masing ujung ini sebenarnya sedang menantang satu kekuatan musik asing yang selama ini mendominasi telinga bangsa? Dan jika benar, aliran apa yang mereka lawan?

Tiga Ujung Trisula dan Hegemon yang Ditantang

Cupin mulai memilah sifat tiap aliran dan menemukan pola yang rapi. Setiap ujung trisula ternyata berhadapan dengan satu hegemon sonik global yang berbeda.

Hip-dut baginya adalah benteng pasar dalam negeri. Genre ini tidak menolak hip-hop global, melainkan menyerapnya lalu menambatkannya pada akar dangdut yang telah mendarah daging.

Cupin teringat gagasan Joseph Nye dalam bukunya Soft Power: The Means to Success in World Politics. Nye menegaskan bahwa daya tarik budaya adalah bentuk kekuasaan, tetapi ia mengingatkan bahwa daya tarik tanpa mekanisme konversi hanya melahirkan kekaguman, bukan pengaruh.

no na, di ujung kedua, bertanding di lapangan yang sama dengan K-pop. Alih-alih meniru mentah-mentah, kelompok ini meminjam tata bahasa format global sambil mengibarkan identitas Nusantara sebagai pembeda di pasar yang oleh media disebut SEA-Pop.

Cupin melihat relevansi tesis Michael Porter dalam karyanya “The Competitive Advantage of Nations”. Porter menjelaskan bahwa keunggulan sebuah bangsa lahir dari faktor yang sulit ditiru pesaing, dan identitas lokal no na adalah faktor semacam itu.

Ujung ketiga, gelombang timur, menurut Cupin justru yang paling tidak tergantikan. Vokal, harmoni, dan ritme dari Flores hingga Papua adalah aset bunyi yang tidak bisa direplikasi oleh pabrik musik Korea maupun Barat.

Silet Open Up, Toton Caribo, dan Ecko Show membawa dialek timur sebagai padanan atas reggaeton dan Afrobeats yang kini menguasai tangga lagu dunia. Cupin menyebutnya kelangkaan yang bernilai, sebab dalam pasar yang kelebihan pasokan produk seragam, justru yang langkalah yang dicari.

Ia mengamati bahwa musik timur memiliki sifat komunal yang khas. Repetisi frasa pendek dan ajakan menari bersama membuatnya mudah menyebar di lintas generasi, sebuah karakter yang justru sulit direkayasa oleh industri.

Ia lalu teringat konsep cultural capital yang dirumuskan Pierre Bourdieu dalam esainya “The Forms of Capital”. Bourdieu menjelaskan bahwa selera dan bentuk seni adalah modal yang dapat dikonversi menjadi modal ekonomi, dan trisula ini adalah stok modal budaya yang belum sepenuhnya dicairkan.

Cupin menyadari bahwa perlawanan ini tidak bersifat menutup pintu. Ketiga ujung menang bukan dengan menghadang genre asing, melainkan dengan menumbuhkan alternatif yang cukup kuat untuk merebut waktu dengar secara sukarela.

Dua pertanyaan baru muncul di kepalanya. Jika trisula ini memang sanggup menandingi para hegemon, bagaimana caranya agar ia menjadi kekuatan ekonomi, bukan sekadar kebanggaan sesaat? Dan pelajaran apa yang bisa dipetik dari negara lain yang lebih dahulu berhasil?

Menempa Trisula Menjadi Kedaulatan

Cupin memahami bahwa sebuah trisula tanpa gagang hanyalah tiga tombak yang tercecer. Peran negara adalah menempa gagang yang menyatukan ketiga ujung itu.

Ia belajar dari empat model dunia. Korea Selatan membuktikan bahwa keterlibatan negara yang koheren melalui subsidi ekspor budaya dan pelatihan sistematis mampu mempercepat penetrasi pasar.

Nigeria menunjukkan hal berbeda melalui Afrobeats. Di sana diaspora dan platform digital menggantikan peran negara sebagai kanal distribusi ke seluruh dunia.

Kolombia dan Puerto Riko menjadikan reggaeton sebagai bahasa lintas negara di Amerika Latin. Cupin mencatat bahwa genre lokal bisa menjadi identitas seluruh kawasan bila dirawat dengan kolaborasi.

Jepang justru menjadi peringatan bagi Cupin. Pasar domestik J-pop yang terlalu nyaman membuat industrinya terkunci di dalam negeri dan berhenti mengekspor.

Dari perbandingan itu, Cupin menyimpulkan bahwa Indonesia memiliki bahan baku ala Nigeria, kedalaman pasar ala Jepang, dan potensi format ala Korea. Yang belum ada hanyalah gagang yang menyatukan ketiganya.

Cupin membayangkan empat pilar gagang tersebut. Pilar pertama adalah royalti melalui penegakan hak cipta digital, dan pilar kedua adalah talenta melalui akademi pelatihan lintas daerah.

Pilar ketiga adalah distribusi dengan mengaktifkan jaringan diaspora Indonesia di berbagai negara. Pilar keempat adalah diplomasi, yakni menjadikan musik sebagai bagian resmi dari agenda politik luar negeri.

Ia menyadari bahwa logika trisula bukanlah penjumlahan, melainkan perkalian. Ketika hip-dut membiayai infrastruktur industri, no na membuka pintu kawasan, dan gelombang timur mengangkat citra premium, ketiganya saling menopang dalam sebuah efek aglomerasi.

Ia melihat logika hilirisasi yang selama ini identik dengan nikel dapat berlaku pula untuk budaya. Alih-alih mengekspor bahan mentah berupa talenta yang lari ke luar negeri atau lagu yang dibajak tanpa royalti, negara dapat mendorong ekspor produk jadi yang bernilai tambah.

Cupin teringat kerangka David Throsby dalam bukunya Economics and Culture. Throsby membedakan nilai budaya dari nilai ekonomi, tetapi menegaskan bahwa keduanya saling memperkuat bila ada kebijakan yang menjembatani.

Bagi Cupin, di sinilah relevansi lama gagasan import substitution yang pernah dirumuskan Raul Prebisch bagi ekonomi kawasan berkembang. Substitusi ini bukan proteksi yang menutup akses, melainkan penumbuhan produk domestik yang cukup kompetitif untuk dipilih orang atas kehendak sendiri.

Cupin menutup renungannya dengan satu keyakinan yang tenang. Trisula sonik ini bukan soal menang atau kalah melawan bunyi dari luar, melainkan soal apakah bangsa ini cukup jeli mengubah kekayaan bunyinya yang tumbuh sendiri menjadi kekuatan ekonomi dan diplomasi yang terukur. Momentum sudah tersedia dan bahan bakunya berlimpah, sehingga yang tersisa hanyalah kemauan untuk menggenggam ketiga ujung itu dalam satu gagang kebijakan yang sabar dan berkelanjutan. (A43)

Tulus, SBY, Jokowi: Seni Bertahan

A43 — Fri, 03 Jul 2026 00:00:00 +0000

Dengarkan artikel ini:

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Setelah empat tahun diam, Tulus rilis “Teh Hijau” tanpa gembar-gembor. Mengapa justru keheningan yang membuatnya makin dinanti?

PinterPolitik.com

Cupin membuka ponselnya pada suatu pagi akhir Juni dan mendapati lini masanya riuh oleh satu nama. Tulus, musisi yang empat tahun tidak merilis karya baru, tiba-tiba mengumumkan lagu berjudul “Teh Hijau”.

Yang membuat Cupin terpaku bukan lagunya, melainkan caranya hadir. Pengumuman itu datang hanya sehari sebelum rilis, tanpa gempuran promosi yang biasanya mengiringi peluncuran seorang bintang.

Satu potong sampul berwarna hijau dan sebaris kalimat teaser sudah cukup menggerakkan publik. Cupin melihat warganet berbondong menyambut, sebagian bahkan menuliskan istilah yang menggelitik, yaitu “sungkem suhu”.

Cupin merenung sejenak tentang paradoks yang ada di hadapannya. Di era ketika algoritma menghukum keheningan dan menuntut kehadiran tanpa henti, Tulus justru melakukan kebalikannya dan tetap menang.

Empat tahun absen ternyata bukan kelemahan bagi sang musisi. Bagi Cupin, keheningan panjang itu tampak seperti kelangkaan yang justru menaikkan nilai sebuah karya.

Ia teringat bahwa fenomena serupa tidak hanya milik dunia musik. Sosok publik mana pun yang bersandar pada persepsi orang banyak menghadapi persoalan yang sama, yakni bagaimana menjaga daya tarik agar tidak lekas pudar.

Cupin membayangkan betapa sulitnya menahan godaan untuk selalu terlihat di era serba cepat ini. Menghilang terlalu lama berisiko dilupakan, sedangkan tampil terus-menerus berisiko kehilangan bobot.

Cupin lalu berpikir bahwa persoalan ini sesungguhnya adalah persoalan klasik tentang kekuasaan dan kharisma. Ia menduga bahwa apa yang dilakukan Tulus punya cerminannya di panggung politik Indonesia.

Ia membayangkan bahwa jalan menjaga pamor ternyata tidak tunggal. Ada figur yang bertahan dengan cara menghilang, dan ada pula yang bertahan justru dengan cara selalu hadir.

Dua pertanyaan menggantung di benak Cupin sebelum ia melangkah lebih jauh. Mengapa keheningan justru bisa menjadi sumber kekuatan bagi sebagian figur? Lalu, apakah cara Tulus merawat pamornya punya padanan di sosok publik lain yang sehari-hari terlihat berlawanan dengannya?

Rutinisasi Kharisma dan Dua Wajah Ketenaran

Cupin menelusuri gagasan sosiolog Jerman, Max Weber, yang jauh hari sudah membedah watak kharisma. Dalam pemikiran Weber, kharisma adalah otoritas yang lahir dari kepercayaan orang banyak pada kualitas luar biasa seorang figur.

Weber mengingatkan bahwa kharisma adalah kekuasaan yang paling memikat sekaligus paling rapuh. Ia menyebut proses pemudaran itu sebagai rutinisasi kharisma, yaitu ketika pesona yang istimewa perlahan luruh menjadi hal yang biasa dan hambar.

Bagi Cupin, di sinilah letak kecerdikan Tulus dalam menahan diri. Sang musisi seolah paham bahwa kharisma harus dirawat dengan disiplin, bukan diumbar sampai kehilangan aura.

Cupin menemukan penjelasan tambahan dari filsuf Georg Simmel dalam bukunya, The Philosophy of Money. Simmel berargumen bahwa nilai tidak lahir dari benda itu sendiri, melainkan dari jarak yang harus ditempuh untuk memperolehnya.

Empat tahun keheningan Tulus, dalam kacamata Cupin, adalah jarak yang membuat satu lagu terasa bagai peristiwa besar. Sesuatu yang selalu tersedia kehilangan pesonanya, sedangkan sesuatu yang langka justru terasa berharga.

Cupin juga teringat gagasan filsuf Prancis, Guy Debord, dalam karyanya, The Society of the Spectacle. Debord menggambarkan masyarakat modern sebagai banjir tontonan yang tidak pernah berhenti mengalir.

Dalam lautan konten yang tak henti itu, justru keheningan yang paling mencolok mata. Cupin menyimpulkan bahwa ketika semua orang berteriak, figur yang memilih diam berubah menjadi tontonan yang paling kuat.

Untuk menguji gagasannya, Cupin mencari sosok yang berdiri di kutub berlawanan dari Tulus. Ia menemukannya pada figur Raffi Ahmad, seorang bintang yang kharismanya justru dibangun dari kehadiran maksimal.

Raffi tampil di banyak layar, banyak acara, dan banyak peran sekaligus. Bagi Cupin, nilai Raffi bukan terletak pada kelangkaan, melainkan pada kehadiran yang nyaris tanpa jeda dan persona yang mudah ditebak.

Cupin menyadari bahwa model Raffi sama sahnya dengan model Tulus, hanya saja bekerja lewat logika yang bertolak belakang. Publik menyukai Raffi justru karena tahu persis sosok yang akan mereka temui setiap kali ia muncul.

Pola semacam ini, dalam pengamatan Cupin, juga hidup di panggung dunia. Aktor Dwayne Johnson yang dijuluki The Rock merawat pamornya lewat rangkaian film beruntun dan kehadiran harian di media sosial dengan persona yang selalu konsisten.

Cupin lalu menimbang bahwa dua kutub ini ibarat dua jenis merek yang berbeda. Kelangkaan barang mewah yang sesekali hadir berhadapan dengan keandalan barang harian yang selalu tersedia dan tepercaya.

Ia merasa kerangka ini terlalu berharga untuk berhenti di dunia hiburan saja. Cupin curiga bahwa pasangan kutub yang serupa bisa ditemukan pada dua sosok besar dalam politik Indonesia.

Dua pertanyaan kembali menggantung sebelum Cupin melanjutkan penelusurannya. Apakah kelangkaan dan ketersediaan itu juga menjelaskan cara para pemimpin politik bertahan? Lalu, siapakah dua sosok yang paling jernih mewakili masing-masing kutub itu di ranah kekuasaan?

Ilustrasi spektrum rutinisasi kharisma. (Sumber: PinterPolitik.com)

Dua Presiden dan Seni Bertahan yang Berbeda

Cupin mengarahkan perhatiannya kepada Susilo Bambang Yudhoyono sebagai wakil dari kutub kelangkaan. Setelah tidak lagi memegang jabatan eksekutif, SBY jarang membanjiri ruang publik dengan pernyataan.

Ketika SBY memilih bersuara, bobotnya terasa besar justru karena kelangkaannya. Cupin melihat bahwa sang figur merawat citra sebagai negarawan yang berada di atas hiruk-pikuk, dengan memilih momen alih-alih memenuhi setiap ruang.

Dalam pandangan Cupin, cara SBY sangat menyerupai cara Tulus menahan diri. Keduanya menjadikan keheningan sebagai semacam tabungan yang bunganya adalah perhatian publik saat mereka akhirnya berbicara.

Cupin teringat pula pada ekonom Sherwin Rosen lewat tulisannya yang termuat dalam jurnal “The American Economic Review” dengan judul “The Economics of Superstars”. Rosen menjelaskan bahwa segelintir bintang mampu menyerap sebagian besar perhatian pasar ketika reputasi mereka telah mapan, sehingga keheningan sekalipun tidak menggeser posisi mereka di puncak.

Di kutub yang berlawanan, Cupin menempatkan Joko Widodo sebagai wakil dari ketersediaan. Kharisma Jokowi sejak awal dibangun di atas kedekatan, dengan citra merakyat dan gaya blusukan yang menuntut kehadiran terus-menerus.

Cupin memahami bahwa model Jokowi tidak bersandar pada jarak, melainkan pada konsistensi persona yang stabil dari waktu ke waktu. Kekuatannya terletak pada keterdugaan, sebab publik tahu persis sosok yang akan mereka temui.

Bagi Cupin, simetri ini terasa rapi dan memikat. Tulus berbanding Raffi, seperti SBY berbanding Jokowi, yaitu dua pasang yang mewakili kutub yang sama di ranah yang berbeda.

Cupin pun menegaskan kepada dirinya sendiri bahwa ini bukan soal kutub mana yang lebih unggul. Kelangkaan cocok bagi figur yang otoritasnya bersandar pada keahlian dan bobot, sedangkan ketersediaan cocok bagi figur yang otoritasnya bersandar pada kedekatan sehari-hari.

Ia mencatat bahwa memaksakan strategi yang keliru justru bisa merusak fondasi seorang figur. Menghilang lama akan menggerus sosok yang mengandalkan kedekatan, sedangkan tampil terlalu sering dapat memicu apa yang Cupin sebut sebagai inflasi kharisma.

Cupin menutup renungannya dengan sebuah kesimpulan yang tenang dan tidak berpihak. Ia menyadari bahwa yang membedakan figur yang bertahan lama dari yang lekas meredup bukanlah besarnya kharisma yang mereka miliki di awal, melainkan kejernihan mereka dalam memilih cara merawatnya.

Empat tahun Tulus memilih diam, SBY memilih momen dengan cermat, dan Jokowi memilih menjaga personanya tetap konsisten, dan ketiganya menempuh jalan berbeda menuju tujuan yang sama, yaitu membuat kehadiran mereka tetap terasa berharga di mata orang banyak. (A43)

Kiri, Kanan, Kulihat Merah Putih

A43 — Tue, 30 Jun 2026 10:00:00 +0000

Dengarkan artikel ini:

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Dari Kabinet hingga koperasi desa, nama bangsa kini melekat di mana-mana. Namun, mengapa harus seragam begitu?

PinterPolitik.com

Cupin sebenarnya hanya ingin membeli minyak goreng. Pagi itu ia melangkah ke koperasi dekat rumah, dan papan namanya berbunyi Koperasi Desa Merah Putih.

Ia tertegun sebentar, lalu tersenyum kecil. Bukan karena harga, melainkan karena nama itu terasa akrab di telinganya belakangan ini.

Di kepala Cupin, frasa “Merah Putih” mulai berdenyut seperti lagu yang sulit dilupakan. Kabinet tempat para menteri bekerja pun bernama Kabinet Merah Putih.

Ketika ia menyalakan televisi sore harinya, layar menayangkan kabar tentang Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang jumlahnya sudah melampaui delapan puluh ribu unit. Cupin manggut-manggut, mencatat dalam hati bahwa angka itu bukan angka yang kecil.

Tidak berhenti di situ, Cupin lalu membaca berita tentang Sekolah Garuda yang lambangnya berwarna merah dan putih. Ia membayangkan anak-anak berseragam, berdiri di bawah panji yang warnanya sama dengan bendera di tiang halaman.

Belum reda rasa penasarannya, muncul kabar lain tentang CNG Merah Putih, bahan bakar gas yang disiapkan sebagai alternatif bagi LPG. Cupin menyadari satu hal sederhana, bahwa warna bangsanya kini melekat pada hampir semua hal yang ia sentuh sehari-hari.

Ke kiri ia melihat koperasi, ke kanan ia melihat sekolah dan energi, semuanya berbalut merah putih. Bagi Cupin, ini bukan lagi kebetulan, melainkan sebuah pola yang dirancang dengan rapi.

Cupin lalu mencoba menghitung dalam hati berapa banyak hal di sekitarnya yang menyandang nama itu. Semakin ia menghitung, semakin ia sadar bahwa daftarnya jauh lebih panjang daripada yang ia kira.

Ia membayangkan seorang warga desa yang menyebut nama koperasi itu setiap hari tanpa pernah merasa sedang berbicara tentang bangsa. Bagi Cupin, di sanalah letak yang menarik, yaitu ketika nama besar menyusup ke dalam percakapan paling sederhana.

Namun, di sela kekagumannya, dua pertanyaan menggantung di benak Cupin. Mengapa sebuah pemerintahan begitu konsisten menyematkan nama bangsa pada program-programnya, dan apakah konsistensi semacam itu memang punya makna yang lebih dalam daripada sekadar penamaan?

Kiri, Kanan, Makna yang Dirancang

Cupin teringat bahwa nama dan tampilan tidak pernah benar-benar netral. Dalam dunia desain, setiap pilihan visual selalu membawa pesan, entah disadari atau tidak.

Ia teringat gagasan Donald Norman dalam buku The Design of Everyday Things, yang menegaskan bahwa benda-benda di sekitar kita dirancang untuk memandu perilaku. Bagi Cupin, sebuah nama yang konsisten bekerja seperti gagang pintu yang memberi tahu tangan ke mana harus mendorong.

Pikiran Cupin lalu melompat pada konsep tentang bagaimana merek membangun kesetiaan. Ia ingat tulisan Marty Neumeier dalam buku The Brand Gap, yang menyatakan bahwa merek yang kuat lahir dari konsistensi, bukan dari kampanye yang sesaat.

Dari sudut pandang itu, Cupin memahami bahwa penamaan Merah Putih bukanlah sekadar label. Ketika program yang berbeda-beda berbagi satu penanda yang sama, publik membacanya sebagai satu kesatuan yang koheren.

Cupin lalu mengingat pemikiran Simon Anholt, penggagas gagasan tentang nation brand, yang berargumen bahwa reputasi sebuah negara dikelola layaknya sebuah merek besar. Ia menulis dalam jurnal “Place Branding and Public Diplomacy” bahwa citra bangsa dibentuk lewat pengalaman yang berulang, bukan lewat slogan semata.

Cupin menyadari bahwa fenomena ini bukan milik Indonesia seorang. Di Amerika Serikat, label Made in America telah lama menjadi penanda yang membangkitkan rasa memiliki di benak konsumen.

Ia juga teringat Korea Selatan, yang membungkus produk budaya dan teknologinya dalam semangat nasional yang terasa di hampir setiap ekspor mereka. Bagi Cupin, ini menunjukkan bahwa banyak negara sengaja menautkan identitas bangsa pada hal-hal yang dipakai warganya setiap hari.

Bahkan, Cupin membayangkan Jepang dengan estetika nasional yang melekat pada produk dan ruang publiknya. Konsistensi semacam itu, pikir Cupin, membuat warga terus-menerus diingatkan tentang siapa mereka tanpa harus diberi tahu secara langsung.

Cupin mulai menangkap benang merahnya, bahwa desain dan penamaan adalah cara halus untuk membentuk persepsi. Yang dirancang bukan sekadar barang atau program, melainkan juga rasa kebersamaan yang menyertainya.

Sampai di titik ini, dua pertanyaan baru muncul di kepala Cupin. Apakah ada nama ilmiah untuk gejala ketika simbol kebangsaan disematkan pada hal-hal rutin, dan apakah negara-negara besar lain melakukannya dengan cara yang sama atau berbeda?

Kiri, Kanan, Bendera yang Berbisik

Cupin akhirnya menemukan istilah yang ia cari, yaitu banal nationalism. Konsep ini diperkenalkan oleh Michael Billig dalam buku Banal Nationalism yang terbit pada tahun 1995.

Billig berargumen bahwa nasionalisme yang paling kuat justru yang paling tidak terlihat. Ia hadir setiap hari, lewat bendera yang menggantung lemas di depan gedung dan kata “kita” yang terselip di halaman koran.

Cupin memahami bahwa nasionalisme tidak selalu berwujud upacara megah atau pidato yang menggebu. Justru karena ia banal dan berulang, simbol kebangsaan bekerja di bawah kesadaran dan terus mengingatkan warga akan bangsanya.

Cupin lalu teringat Inggris, tempat Union Jack tersebar di mana-mana. Bendera itu hadir pada cangkir, kaus, tas belanja, hingga sampul album musik, sehingga rasa kebangsaan terjaga lewat benda sehari-hari.

Di Amerika Serikat, Cupin membayangkan bendera bintang dan garis yang berkibar di halaman rumah, di seragam olahraga, hingga di kemasan produk. Bahkan, pemerintah di sana mengatur agar bendera resmi diproduksi di dalam negeri, sehingga simbol itu sekaligus menjadi pernyataan tentang asal-usul.

Cupin juga teringat Prancis, dengan semboyan kebangsaan yang terpampang di gedung-gedung publiknya. Semua contoh ini menegaskan tesis Billig, bahwa bangsa dipelihara lewat pengulangan yang nyaris tak terasa.

Dari kerangka itu, Cupin membaca ulang program-program Merah Putih di sekelilingnya. Ia melihat bahwa pemerintahan Prabowo tampak memahami prinsip ini dengan baik, yaitu menempatkan simbol bangsa pada titik-titik yang paling sering disentuh rakyat.

Koperasi tempat warga berbelanja, sekolah tempat anak-anak belajar, dan energi yang menyalakan dapur, semuanya menjadi ruang pertemuan antara warga dan bangsanya. Bagi Cupin, ini adalah cara mengubah rutinitas menjadi pengingat yang lembut tentang identitas bersama.

Cupin pun teringat gagasan Benedict Anderson dalam buku Imagined Communities, yang menyatakan bahwa bangsa pada dasarnya adalah komunitas yang dibayangkan. Jika Anderson menjelaskan bagaimana bangsa dibayangkan, maka Billig melengkapinya dengan menjelaskan bagaimana bangsa itu dipelihara setiap hari.

Cupin merenung bahwa pengulangan punya kekuatan yang sering diremehkan. Sesuatu yang dilihat sekali mungkin terlupakan, tetapi sesuatu yang dilihat setiap hari perlahan menjadi bagian dari cara seseorang memandang dunia.

Ia juga menyadari bahwa nama bangsa yang melekat pada sebuah layanan membawa tanggung jawab tersendiri. Ketika warga membaca kualitas layanan itu sebagai cerminan bangsanya, maka konsistensi simbol sekaligus menjadi dorongan untuk menjaga mutu.

Pada akhirnya, Cupin menutup renungannya dengan satu kesimpulan yang tenang. Sebuah bangsa rupanya tidak hanya hidup di tiang bendera dan hari peringatan, tetapi juga di nama-nama yang diucapkan warganya setiap pagi, dan barangkali di situlah letak ketahanannya yang sesungguhnya. (A43)

Inul dan Bangkitnya Sang ‘Anti-Hero’

A43 — Tue, 30 Jun 2026 00:00:00 +0000

Dengarkan artikel ini:

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Inul Daratista menolak tawaran masuk parlemen meski dijanjikan uang miliaran. Mengapa menolak kekuasaan justru membuatnya menang?

PinterPolitik.com

Cupin membaca unggahan itu berulang kali sambil menyeruput kopinya yang mulai dingin. Inul Daratista, pedangdut yang ia kenal sejak era goyang ngebor, menulis bahwa ia berkali-kali dirayu masuk parlemen dan menjadi anggota dewan, tetapi menolaknya dengan tegas.

Yang membuat Cupin termenung bukan penolakannya, melainkan rincian yang disebut Inul. Ia mengaku dijanjikan uang miliaran, dijanjikan mentor, bahkan dijanjikan citranya yang hanya tamatan SD dan SMP akan “dipoles” agar layak panggung politik.

Dalam bahasa Jawa yang menohok, Inul menjawab semua tawaran itu dengan dua kata, yaitu ra sudi. Ia menambahkan kekhawatirannya akan menjadi tumbal dan keengganannya untuk, dalam istilahnya sendiri, memakan uang rakyat.

Cupin tahu betul konteks zaman ini membuat penolakan semacam itu terasa ganjil. Pada periode 2024 sampai 2029, sekitar dua puluh empat artis dilantik menjadi anggota DPR, mulai dari Ahmad Dhani, Once Mekel, hingga Verrell Bramasta yang menjadi salah satu legislator termuda.

Di jalur yang berbeda, Raffi Ahmad bahkan dilantik sebagai Utusan Khusus Presiden dengan tugas membina generasi muda dan pekerja seni. Popularitas, di mata Cupin, seolah telah menjadi tiket yang bisa langsung ditukar dengan kursi kekuasaan.

Maka penolakan Inul tampak seperti seseorang yang menolak menukar koin emas di tengah pasar yang sedang ramai-ramainya bertransaksi. Cupin menggumam, mengapa ada orang yang justru memperoleh simpati dengan menolak sesuatu yang diperebutkan banyak orang.

Reaksi publik atas unggahan itu nyaris seragam, yaitu pujian dan rasa hormat. Inul tidak kehilangan apa pun, bahkan ia seperti memperoleh sesuatu yang sulit dibeli dengan uang.

Cupin teringat bahwa dalam politik, citra adalah aset yang dijaga dengan sangat hati-hati. Banyak tokoh rela mengeluarkan biaya besar hanya untuk membangun persepsi yang baik di mata publik.

Inul justru melakukan sebaliknya dengan menampik tawaran yang akan memolesnya. Tindakan itu, dalam benak Cupin, terasa berlawanan dengan naluri umum para pencari panggung kekuasaan.

Cupin meletakkan cangkirnya dan menyalakan laptop. Dua pertanyaan menggantung di kepalanya sebelum ia mulai menelusuri lebih jauh.

Apakah penolakan Inul benar-benar sebuah anomali, ataukah ia justru strategi yang lebih cerdik daripada mereka yang memilih masuk? Lalu, adakah pola serupa pada selebritas lain, baik di dalam negeri maupun di belahan dunia yang lain?

Inul Ternyata Tidak Sendirian

Cupin mulai menyusun daftar dan menemukan bahwa Inul tidak benar-benar sendirian. Sederet nama publik juga pernah menolak pinangan partai dengan alasan yang beragam.

Aurelie Moeremans, misalnya, mengungkap bahwa ia ditawari penghasilan ratusan juta setiap bulan beserta janji ijazah yang katanya “bisa diatur”. Tompi, penyanyi yang juga seorang dokter, menolak karena melihat besarnya dana kampanye berpotensi mengompromikan pengabdian.

Ada pula Baim Wong yang pernah ditawari maju di pilkada, tetapi menolak karena enggan berurusan dengan uang yang ia khawatirkan tidak bersih. Wendi Cagur dan Jeremy Thomas turut menolak dengan alasan merasa belum memiliki kapabilitas yang memadai.

Cupin menyadari bahwa penolakan ternyata bukan kategori tunggal. Kekuatan sinyal dari setiap penolakan berbeda, bergantung pada apa yang dikorbankan dan bagaimana alasannya disampaikan.

Penolakan Aurelie yang sekaligus membongkar janji ijazah palsu, misalnya, terasa lebih bergema. Ia tidak sekadar menolak, tetapi juga menyingkap mekanisme tawaran yang dianggapnya bermasalah.

Berbeda halnya dengan penolakan yang bermotif menghindari pembongkaran aib masa lalu, yang justru terasa lebih lemah. Sinyalnya melemah karena seolah mengisyaratkan adanya sesuatu yang ingin disembunyikan.

Untuk memahami ini, Cupin teringat pada gagasan sosiolog Prancis, Pierre Bourdieu. Dalam karyanya yang berjudul Distinction, Bourdieu menjelaskan bahwa masyarakat beroperasi melalui berbagai bentuk modal, termasuk modal simbolik berupa prestise dan kehormatan yang diakui orang lain.

Seorang selebritas, pikir Cupin, adalah pemilik modal simbolik dalam jumlah besar. Kekuatan modal itu terletak pada kemampuannya dikonversi menjadi bentuk lain, termasuk modal politik berupa jabatan.

Cupin lalu menelusuri perbandingan di luar negeri dan menemukan pola yang mirip. Di Amerika Serikat, pembawa acara satire Jon Stewart berulang kali didorong masuk politik elektoral, tetapi konsisten menolak.

Justru karena tetap berada di luar gelanggang, suara Stewart dalam isu tunjangan veteran membawa bobot moral yang tidak dimiliki banyak politisi. Di Italia, komedian Beppe Grillo membangun gerakan anti-kasta politik, tetapi kemurniannya tergerus setelah gerakannya melembaga ke dalam kekuasaan.

Ukraina menyajikan kisah sebaliknya melalui Volodymyr Zelensky, aktor yang memerankan presiden lalu sungguh menjadi presiden. Cupin mencatat bahwa konversi penuh seperti itu berhasil memperkuat kepercayaan, tetapi memerlukan kondisi luar biasa berupa perang yang menyatukan persona dan tugas.

Cupin menyandarkan punggungnya, merasa polanya mulai terbaca. Dua pertanyaan baru muncul sebelum ia menutup bagian catatannya.

Mengapa penolakan yang sekilas merugikan justru bisa menjadi sumber kekuatan? Lalu, mengapa masuk ke gelanggang politik bisa menjadi risiko yang melemahkan modal seorang artis?

Mengapa Menolak Menjadi Modal Sang ‘Anti-Hero’

Cupin menemukan jawabannya pada sebuah teori dari persimpangan biologi dan ekonomi. Biolog Israel, Amotz Zahavi, dalam gagasan yang dikenal sebagai handicap principle, menjelaskan bahwa sebuah sinyal hanya dipercaya jika mahal untuk dipalsukan.

Gagasan serupa datang dari ekonom peraih Nobel, Michael Spence, melalui artikelnya yang berjudul “Job Market Signaling”. Intinya, kata-kata itu murah karena siapa pun bisa mengucapkannya, sedangkan tindakan yang merugikan diri sendiri secara nyata adalah bukti yang tak bisa ditiru.

Cupin pun paham mengapa penolakan Inul terasa kredibel. Menolak uang miliaran adalah pengorbanan yang konkret, sehingga ia menjadi jaminan integritas yang tidak bisa dibeli dengan retorika.

Di titik ini, Cupin teringat pada gagasan filsuf politik Pierre Rosanvallon dalam bukunya yang berjudul Counter-Democracy. Rosanvallon berargumen bahwa demokrasi modern tidak hanya hidup melalui pemilu, tetapi juga melalui kewaspadaan warga terhadap kekuasaan.

Dalam kerangka itu, Inul tidak gagal masuk politik, melainkan menempati posisi sebagai warga pengawas. Otoritasnya justru berasal dari keberadaannya di luar lingkaran kekuasaan.

Cupin juga mencatat alasan strategis yang lebih dingin. Penghasilan Inul dari panggung dan bisnisnya bergantung sepenuhnya pada kepercayaan publik, sehingga jabatan politik justru bisa menjadi ancaman.

Masuk ke gelanggang politik berarti membuka diri terhadap serangan pribadi dan asosiasi dengan kekuasaan yang belum tentu populer. Modal simbolik yang stabil bisa terdepresiasi seketika begitu ia ditukar ke pasar yang penuh risiko itu.

Cupin menyadari ada lapisan kultural yang membuat penolakan Inul beresonansi kuat. Belakangan ini publik justru bersimpati pada figur anti-hero, dari Deadpool, dunia serial The Boys, hingga Taylor Swift yang menyanyikan anthem dengan lirik “it’s me, hi, I’m the problem”.

Daya tarik mereka bukan kesempurnaan, melainkan penolakan untuk berpura-pura sempurna. Inul yang menolak “dipoles” berbicara dalam dialek kultural yang sama, sehingga ia menjadi simpatik justru karena menampik pencitraan.

Pada akhirnya, Cupin menutup laptopnya dengan satu kesimpulan yang menenangkan. Para artis yang masuk Senayan dan Istana menjalankan logika lama bahwa popularitas adalah jembatan menuju kuasa, sedangkan Inul memilih jalan yang berbeda dengan menjaga kepercayaan dari luar gelanggang.

Keduanya, dalam pandangan Cupin, adalah bagian dari ekosistem demokrasi yang sehat dan saling melengkapi. Ada yang memilih mengabdi dari dalam dan ada yang memilih menjaga kepercayaan dari luar, dan sistem yang membiarkan kedua jalur itu hidup berdampingan adalah sistem yang percaya diri. (A43)

Di Balik Mekarnya Citra Habibie

A43 — Thu, 25 Jun 2026 10:00:00 +0000

Dengarkan artikel ini:

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Tanggal 25 Juni dikenang sebagai hari lahir Habibie. Citranya kian harum meski telah tiada. Apa rahasia di balik reputasi yang tak pernah layu itu?

PinterPolitik.com

Hari ini Cupin membuka beranda media sosialnya dan menemukan satu nama yang kembali ramai disebut: B.J. Habibie. Tanggal 25 Juni memang hari lahir Presiden ketiga Republik itu, dan seandainya ia masih hidup, usianya genap sembilan puluh tahun.

Yang membuat Cupin terpaku bukan sekadar ucapan ulang tahun. Di tengah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini, nama Habibie justru kerap mengemuka kembali, dikenang dengan nada hangat oleh banyak orang dari berbagai latar belakang.

Cupin memperhatikan, sebagian warganet membandingkan gagasan Habibie tentang teknologi dan kemandirian bangsa dengan agenda pembangunan masa kini. Nama itu seakan menjadi rujukan yang selalu relevan, lintas zaman dan lintas pemerintahan.

Cupin lalu merenung. Dari sekian banyak presiden, mengapa hanya Habibie yang citranya seperti terus mekar, bahkan setelah hampir tujuh tahun ia wafat?

Padahal, Cupin tahu betul, perjalanan Habibie bukan tanpa catatan kritis. Sejak menjadi menteri riset dan teknologi, ia kerap disorot karena proyek industri strategis yang mahal dan dianggap membebani anggaran.

Proyek pesawat nasional dan sejumlah industri berteknologi tinggi menjadi sasaran perdebatan kala itu. Sebagian ekonom menilai langkah tersebut terlalu ambisius bagi negara yang tengah membenahi fondasi ekonominya.

Ketika menjadi wakil presiden lalu naik menjadi presiden pada 1998, beban itu makin berat. Krisis ekonomi yang belum tuntas, pidato pertanggungjawaban yang ditolak MPR, dan lepasnya Timor Timur lewat referendum 1999 menjadi babak yang hingga kini masih diperdebatkan.

Cupin pun mencatat bahwa sebagian kalangan menilai Habibie terlalu dekat dengan struktur kekuasaan Orde Baru yang membesarkannya. Kritik semacam itu sempat ramai pada masa awal Reformasi, ketika tuntutan perubahan begitu menggebu.

Namun, Cupin menyadari satu hal yang ganjil. Daftar kritik itu nyaris tidak pernah mengurangi kehangatan publik terhadap sosoknya, seolah ada lapisan pelindung yang membuat reputasinya kebal terhadap erosi waktu.

Cupin pun teringat bahwa Habibie dikenang bukan terutama sebagai politikus. Ia lebih lekat sebagai Mr. Crack, sang Bapak Teknologi, sekaligus suami setia dalam kisah cinta yang melegenda bersama Ainun.

Di titik ini Cupin menyimpan dua pertanyaan. Apakah cara sebuah bangsa mengenang pemimpinnya bisa diatur sedemikian rupa sehingga sisi politik yang membelah menjadi memudar?

Dan jika benar demikian, apakah pola “pengawetan citra” semacam ini juga terjadi pada pemimpin di negara lain? Cupin memutuskan menelusurinya lebih jauh.

Romansa yang Merawat Citra

Penelusuran Cupin membawanya jauh ke Amerika Serikat, pada sosok Presiden Ronald Reagan dan istrinya, Nancy. Pasangan ini sering disebut sebagai contoh paling murni tentang bagaimana kehangatan personal dapat menopang citra seorang pemimpin.

Cupin membaca bahwa Reagan berasal dari dunia Hollywood sebelum masuk politik. Latar itu membuatnya piawai tampil di depan kamera, sebuah keahlian yang kemudian melahirkan julukan the Great Communicator.

Dalam buku The Greatest Communicator, Dick Wirthlin, sang penasihat strategi, menggambarkan bagaimana pesona dan kehangatan Reagan dirawat secara cermat. Citra suami yang romantis dan optimistis itu menjadi modal politik yang menstabilkan dukungan publik.

Cupin membaca bahwa kesetiaan Ronald dan Nancy kerap ditampilkan ke ruang publik, dari genggaman tangan hingga surat-surat cinta yang penuh kelembutan. Gambaran itu membuat Reagan tampak sebagai pribadi yang hangat, bahkan di tengah tekanan politik yang berat.

Cupin menemukan bahwa kajian akademik pun menaruh perhatian serius pada fenomena ini. Dalam artikel jurnal berjudul “Laughter and Effective Presidential Leadership”, Patrick Stewart dan rekan-rekannya menelaah bagaimana humor dan sinyal nonverbal Reagan membangun persepsi karisma di mata pemilih.

Bagi Cupin, kasus Reagan menarik karena romansa dan pesonanya dipakai saat berkuasa, sebagai instrumen aktif menjaga legitimasi. Ini berbeda dengan Habibie, yang kisah cintanya justru mengemuka setelah ia turun dari panggung kekuasaan.

Cupin lalu menengok contoh yang lebih kelam. Di Argentina, Juan dan Eva Perón menjadikan kisah cinta sebagai mesin ideologi, dengan Evita sebagai tokoh yang merangkul kaum buruh miskin dan memperkuat basis kekuasaan suaminya.

Di Filipina, Cupin menemukan kisah Ferdinand dan Imelda Marcos. Dongeng “ratu kecantikan menikahi politikus karismatik” itu kerap dibaca sebagai glamor yang menutupi sisi kontroversial rezim mereka.

Cupin juga teringat pasangan John dan Jacqueline Kennedy di Amerika Serikat. Citra “Camelot” yang anggun dan penuh gaya itu turut mengabadikan Kennedy sebagai mitos politik yang bertahan lama dalam ingatan publik.

Cupin pun menarik benang merah. Di banyak negara, romansa kerap menjadi senjata untuk meraih atau menyembunyikan sesuatu, sementara pada Habibie ia tampak lebih tulus dan organik.

Maka muncul dua pertanyaan baru di benak Cupin. Jika romansa hanyalah salah satu faktor, konsep apa sebenarnya yang menjelaskan ketahanan citra Habibie?

Dan mengapa, di antara semua presiden Indonesia, justru ia yang paling anggun menua dalam ingatan bangsa? Cupin pun masuk ke lapis analisis yang lebih dalam.

Rahasia di Balik Mekarnya Citra

Cupin menemukan kunci pertama pada pemikiran sosiolog Prancis, Pierre Bourdieu. Dalam gagasannya tentang ragam capital, Bourdieu menjelaskan bahwa reputasi seseorang dapat bertumpu pada beberapa bentuk modal sekaligus, mulai dari modal politik, intelektual, hingga modal simbolik.

Bagi Cupin, di sinilah keistimewaan Habibie. Ia memiliki modal yang terdiversifikasi: kecemerlangan intelektual sebagai insinyur kelas dunia sekaligus modal afektif dari kisah cintanya yang menyentuh.

Ketika modal politiknya tergerus kontroversi, dua modal lainnya tetap utuh dan bahkan kian bersinar. Inilah yang membuat citranya tahan terhadap goncangan, ibarat portofolio yang tidak bergantung pada satu aset tunggal.

Cupin membayangkan modal reputasi itu seperti tabungan yang terus membayar bunga. Kehangatan publik terhadap kisah Habibie dan Ainun seakan menjadi anuitas afektif yang dividennya mengalir stabil dari tahun ke tahun.

Kunci kedua Cupin temukan pada pemikir budaya Jerman, Aleida Assmann. Lewat karyanya Cultural Memory and Western Civilization, Assmann membedakan memori fungsional yang sengaja diaktifkan dari memori arsip yang tersimpan tetapi jarang dibuka.

Cupin pun paham. Secara kolektif, bangsa Indonesia memilih mengaktifkan Habibie sang jenius dan sang kekasih, sembari menempatkan kontroversi politiknya di laci arsip yang jarang disentuh.

Film Habibie & Ainun yang tayang pada 2012 mempercepat proses itu. Ingatan publik bergeser dari ranah politik yang membelah menuju ranah cinta yang menyatukan, sebuah perpindahan yang bisa disebut sublimasi sipil.

Cupin lalu membandingkannya di kandang sendiri. Soekarno dikenang lewat karisma politik, Soeharto lewat pembangunan, sementara keduanya tetap menjadi figur yang penilaiannya beragam karena modal dominannya bersifat politis.

Gus Dur, menurut Cupin, adalah pembanding terdekat karena modal moral dan gagasannya tentang pluralisme. Bedanya, Habibie memadukan dua modal non-politik sekaligus, yakni intelektual dan afektif, sehingga lapisan pelindungnya menjadi rangkap.

Cupin menyadari, pola serupa juga tampak di luar negeri. Mantan Presiden Amerika Serikat, Jimmy Carter, misalnya, dikenang lebih hangat lewat kerja kemanusiaannya yang panjang ketimbang lewat catatan masa jabatannya yang kerap dinilai biasa saja.

Cupin akhirnya merasa menemukan jawaban yang utuh. Modal politik adalah yang paling cepat lapuk karena terus dinilai ulang, sedangkan modal moral, intelektual, dan afektif jauh lebih tahan cuaca dalam ingatan kolektif.

Pada akhirnya, Cupin menutup perenungannya dengan tenang. Mekarnya citra Habibie bukanlah hasil dari kepemimpinan yang sempurna, melainkan buah dari kontribusi tulus yang dipahami semua kalangan, dan itulah pelajaran berharga yang ia tinggalkan bagi siapa pun yang mengabdi untuk bangsa ini. (A43)

Fathimah Azzahra dan Warisan STOVIA

A43 — Wed, 24 Jun 2026 09:30:00 +0000

Dengarkan artikel ini:

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Seorang mahasiswi kedokteran memukau publik di panggung debat nasional. Mengapa cara bicaranya yang tenang justru terasa begitu radikal?

PinterPolitik.com

Cupin sedang menyeruput kopinya yang sudah dingin ketika sebuah potongan video diskusi televisi muncul di lini masanya. Di layar itu, seorang mahasiswi bernama Fathimah Azzahra duduk tenang menghadapi seorang juru bicara partai.

Yang membuat Cupin meletakkan cangkirnya bukan suara yang meninggi, melainkan justru ketenangan yang aneh. Mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia itu menjawab argumen lawan bicaranya dengan terstruktur, seolah sedang membacakan hasil pemeriksaan pasien.

Pujian di media sosial pun mengalir, dan Cupin memperhatikan satu pola yang menarik. Orang-orang tidak memuji keberaniannya, melainkan caranya, dengan sebutan seperti “tenang tetapi berbobot” dan “berisi”.

Topik yang dibahas Fathimah adalah program Makan Bergizi Gratis, salah satu program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ketika lawan bicaranya memuji manfaat ekonomi program itu bagi petani dan pelaku UMKM, Fathimah tidak membantah niat baiknya.

Ia justru melakukan sesuatu yang lebih mendasar, yakni mendiagnosis ulang persoalannya. Lapar, menurut Fathimah, adalah gejala, sedangkan akses pendidikan dan infrastruktur dasar adalah akar persoalan yang sesungguhnya.

Cupin tertegun karena cara bicara itu terasa berbeda dari hiruk-pikuk perdebatan publik yang biasa ia saksikan. Fathimah bukan mahasiswa ilmu politik, melainkan mahasiswi kedokteran yang membawa cara berpikir klinisnya ke meja debat kebijakan.

Cupin pun menelusuri rekam jejak mahasiswi itu dan menemukan profil yang konsisten. Fathimah tercatat sebagai juara riset di bidang hepatologi dan pernah memimpin komunitas neurosains di fakultasnya.

Bagi Cupin, prestasi itu menjelaskan dari mana register bicara yang tenang dan terstruktur tadi berasal. Seseorang yang terbiasa membaca data dan menyusun diagnosis tampaknya membawa kebiasaan itu ke mana pun ia berbicara.

Di forum lain, Cupin menemukan pernyataan Fathimah yang bahkan lebih tajam secara gagasan. Mahasiswi itu menyebut adanya fenomena “kekosongan legislatif”, meski menurutnya gedung parlemen di Senayan itu penuh.

Bagi Cupin, pernyataan itu terdengar seperti sebuah paradoks yang menggelitik, dan dua pertanyaan langsung berkecamuk di benaknya.

Bagaimana mungkin sebuah ruang yang penuh justru bisa disebut kosong? Lalu, apa hubungan paradoks itu dengan cara seorang dokter memandang dunia?

Tatapan Klinis dan Warisan Sebuah Cara Pandang

Cupin lalu menelusuri jejak pemikiran yang bisa menjelaskan apa yang ia saksikan. Ia menemukan bahwa filsuf Prancis, Michel Foucault, dalam bukunya The Birth of the Clinic, pernah memperkenalkan konsep tatapan klinis atau le regard médical.

Menurut Foucault, kedokteran modern lahir bukan sekadar dari alat baru, melainkan dari cara melihat yang baru. Cara melihat itu memisahkan gejala yang tampak di permukaan dari penyakit yang bekerja di kedalaman struktur tubuh.

Cupin merasa lensa itulah yang dibawa Fathimah ke ruang publik. Mahasiswi itu menolak berhenti pada gejala dan menuntut pelacakan hingga ke akar persoalan, persis seperti yang dilatihkan kepada seorang dokter.

Soal “kekosongan legislatif” pun menemukan penjelasannya pada gagasan ilmuwan politik, Hanna Pitkin. Dalam bukunya The Concept of Representation, Pitkin membedakan representasi deskriptif dari representasi substantif.

Representasi deskriptif berbicara tentang siapa yang menduduki kursi, sedangkan representasi substantif berbicara tentang apa yang benar-benar diperjuangkan. Bagi Cupin, “kekosongan” yang dimaksud Fathimah jelas bukan kursi yang kosong, melainkan fungsi memeriksa yang melemah.

Konteks parlemen membantu menjelaskan hal ini, mengingat koalisi pendukung pemerintah pascapemilu 2024 menguasai sekitar 81 persen kursi DPR. Ilmuwan politik William Riker, dalam bukunya The Theory of Political Coalitions, menyebut koalisi besar semacam ini sebagai oversized coalition.

Cupin memahami bahwa koalisi besar adalah pilihan yang sah dan rasional. Presiden Prabowo Subianto sendiri membingkainya sebagai semangat persatuan dan politik gotong royong yang memberi landasan kokoh bagi agenda pembangunan.

Lalu Cupin teringat ekonom Albert Hirschman, yang dalam bukunya Exit, Voice, and Loyalty menjelaskan dinamika ketika suara dari dalam melemah. Energi untuk bersuara itu tidak hilang, melainkan berpindah ke luar, ke ruang publik, ke kampus, dan ke meja diskusi televisi.

Fenomena ini ternyata punya akar internasional yang dalam, seperti yang Cupin temukan pada sosok Rudolf Virchow. Dokter Jerman abad ke-19 yang dijuluki bapak patologi modern itu menyatakan bahwa politik tidak lain adalah kedokteran dalam skala besar.

Cupin juga menemukan jejak yang serupa pada Salvador Allende, dokter yang kemudian menjadi Presiden Chili. Sebelum memimpin negaranya, Allende bahkan menulis sebuah karya yang pada dasarnya merupakan diagnosis atas realitas sosial dan medis bangsanya.

Garis pemikiran kedokteran sosial itu, dari Virchow hingga Allende, membuat Cupin merenung tentang negerinya sendiri. Dua pertanyaan baru pun muncul di kepalanya.

Apakah Indonesia juga memiliki garis silsilah yang serupa? Lalu, mengapa justru para dokter yang kerap tampil sebagai pendiagnosis bangsa?

Republik dan Warisan Ruang Anatomi

Cupin akhirnya menemukan ironi sejarah yang nyaris terlalu rapi untuk dilewatkan. Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, almamater Fathimah, adalah penerus langsung dari STOVIA, sekolah dokter bumiputra pada masa Hindia Belanda.

Di gedung STOVIA itulah, pada 20 Mei 1908, sekelompok mahasiswa kedokteran mendirikan Boedi Oetomo. Organisasi modern pertama itu kemudian dikenang sebagai penanda Kebangkitan Nasional.

Penggagasnya adalah dr. Wahidin Soedirohoesodo, yang berkeliling Jawa menyuarakan pentingnya pendidikan rakyat. Bagi Cupin, gagasan itu sesungguhnya adalah sebuah diagnosis atas keterbelakangan yang membelenggu bangsanya.

Ketuanya, dr. Soetomo, kelak juga mendirikan kelompok studi yang berkembang menjadi organisasi politik. Tradisi ini diteruskan pula oleh dr. Tjipto Mangoenkoesoemo, salah satu pendiri Indische Partij yang berani bersuara lugas menentang ketidakadilan kolonial.

Cupin bertanya kepada dirinya sendiri, mengapa harus para dokter yang memulai semuanya. Jawabannya tidak sepenuhnya kebetulan, sebab STOVIA memang salah satu dari sedikit pintu pendidikan tinggi modern yang terbuka bagi kaum bumiputra.

Lebih dari itu, pelatihan kedokteran menanamkan cara berpikir yang khas pada para tokoh tersebut. Mereka tidak melihat kemiskinan dan keterbelakangan sebagai takdir, melainkan sebagai kondisi yang punya sebab sehingga punya kemungkinan untuk disembuhkan.

Cupin lalu teringat pada satu prinsip dasar dalam dunia kedokteran, yaitu triase. Prinsip itu menuntut penanganan diurutkan berdasarkan tingkat kegawatan, bukan berdasarkan urutan kedatangan atau kerasnya keluhan.

Inilah, menurut Cupin, pertanyaan yang sesungguhnya diajukan Fathimah kepada negara. Jika sumber daya terbatas, manakah persoalan yang paling kritis untuk ditangani lebih dahulu agar penyembuhan berlangsung tepat sasaran.

Cupin pun menyadari sebuah benang merah yang membentang lebih dari satu abad. Ketika Fathimah membawa nalar diagnostiknya ke ruang publik hari ini, ia sebenarnya melanjutkan sebuah tradisi pendirian bangsa.

Garis silsilah Indonesia itu, dari STOVIA, Wahidin, Soetomo, hingga Fakultas Kedokteran UI, terasa paralel dengan garis kedokteran sosial dunia. Cupin melihat keduanya bertemu pada satu titik, yaitu keyakinan bahwa sebuah bangsa dapat diperiksa, didiagnosis, dan diperbaiki.

Maka ketika publik hari ini terpukau oleh ketenangan Fathimah, yang sebenarnya mereka kenali adalah gema dari tradisi yang sangat tua. Republik ini, pada akar harfiahnya, memang lahir dari tangan orang-orang yang terlatih untuk mendiagnosis.

Pada akhirnya, Cupin menutup renungannya dengan sebuah kesadaran yang menenangkan. Munculnya suara-suara diagnostik dari ruang publik bukanlah tanda krisis, melainkan tanda bahwa masyarakat masih sehat dan terus memeriksa dirinya sendiri, dan sebuah republik yang percaya diri, seperti tubuh yang bugar, justru tumbuh semakin kuat ketika ia tidak pernah takut untuk diperiksa. (A43)

Inul, Naykilla, dan Kebangkitan ‘Centil-isme’

A43 — Tue, 23 Jun 2026 10:00:00 +0000

Dengarkan artikel ini:

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Dari gaya dan goyang yang dulu dicekal, “centil” kini jadi identitas yang dirayakan. Apa yang sebenarnya sedang naik?

PinterPolitik.com

Cupin pertama kali mendengar nama Naykilla dari keponakannya yang berusia belasan tahun, yang menyanyikan penggalan “Garam & Madu” tanpa henti sepanjang sore. Lagu itu, kata sang keponakan, sedang membanjiri lini masa dan dipakai jutaan orang sebagai latar video pendek.

Cupin yang semula menganggapnya sekadar lagu musiman pun mulai penasaran. Ia mendapati bahwa Naykilla, penyanyi muda yang menjadi pelopor gaya yang disebut hipdut, telah menjelma menjadi salah satu wajah paling dikenal di kalangan Generasi Z.

Lagu-lagunya beredar bukan hanya di pemutar musik, melainkan juga sebagai pengiring tarian dan komedi singkat di media sosial. Cupin mengamati bagaimana satu lagu kini bisa menyebar lewat jutaan kreasi ulang, jauh melampaui cara lagu populer menyebar pada masa mudanya.

Yang membuat Cupin termenung adalah judul EP debut penyanyi itu, yaitu Centyl. Sebuah kata yang dulu terdengar seperti cibiran kini justru dipajang sebagai identitas dan merek dagang.

Cupin ingat betul bahwa pada masa mudanya, kata “centil” hampir selalu dipakai untuk menyindir. Kata itu ditujukan kepada perempuan yang dianggap terlalu genit, terlalu lincah, atau terlalu berani menonjolkan diri.

Kini keponakannya justru memakai kata yang sama dengan bangga, seakan-akan ia menyandang sebuah lencana. Bagi generasi muda itu, centil bukan lagi aib yang disembunyikan, melainkan gaya yang dirayakan.

Cupin menyadari bahwa di balik viralnya satu lagu, ada sesuatu yang lebih besar sedang bergeser. Nilai sebuah kata, dan ekspresi yang diwakilinya, tampak berubah arah dalam satu generasi.

Sebuah ide muncul di kepala Cupin untuk menyebut pergeseran ini sebagai Centil-isme, yaitu perpindahan status kecentilan dari beban moral menjadi sumber daya budaya yang bernilai. Fenomena ini bukan soal apakah goyang atau gaya itu pantas, melainkan soal siapa yang kini berhak menentukan nilainya.

Cupin lalu teringat nama lain dari masa dua dekade silam, yaitu Inul Daratista. Pada awal 2000-an, goyang Inul justru memicu kecaman keras, fatwa boikot, dan pencekalan di berbagai daerah.

Jarak antara nasib Inul dan nasib Naykilla itulah yang menggelitik rasa ingin tahu Cupin. Ekspresi yang dahulu dianggap mengancam moral kini diterima sebagai tren yang membanggakan.

Lalu, apa sebenarnya yang berubah dalam rentang dua dekade itu, ekspresi tubuhnya atau cara masyarakat menilainya? Dan jika yang berubah adalah cara menilainya, kekuatan apa yang menggerakkan perubahan tersebut?

Silsilah Centil dari Inul hingga Naykilla

Untuk menjawabnya, Cupin menelusuri bahwa kecentilan dalam musik populer Indonesia memiliki silsilah yang panjang. Jauh sebelum Inul, ada Ellya Khadam yang pada akhir 1950-an memperkenalkan gaya panggung khas lewat lagu “Boneka dari India”, lalu Camelia Malik yang menjadikan goyang sebagai bagian sah dari pertunjukan.

Pola itu berlanjut ke era setelah Inul, dengan nama seperti Dewi Perssik hingga gelombang penyanyi era media sosial seperti Ayu Ting Ting dan Via Vallen. Tiap generasi memiliki sosoknya sendiri, dan hampir semuanya adalah perempuan.

Sosiolog Inggris Stanley Cohen, dalam bukunya Folk Devils and Moral Panics, menjelaskan bagaimana masyarakat berkala menunjuk satu sosok sebagai “iblis rakyat”. Sosok itu lalu dibesarkan ancamannya jauh melampaui kenyataan, persis seperti yang dialami Inul pada 2003.

Cupin melihat bahwa Inul kala itu adalah sasaran yang nyaris sempurna bagi panik moral semacam ini. Ia tunggal, perempuan, berasal dari kelas pekerja, dan mudah disorot kamera.

Untuk memahami mengapa nilainya bisa berbalik, Cupin meminjam gagasan sosiolog Prancis Pierre Bourdieu tentang modal kultural dan kuasa untuk memberi legitimasi. Menurut kerangka ini, yang berubah bukanlah gerakannya, melainkan tangan yang berkuasa menilai gerakan tersebut.

Dahulu palu penilaian dipegang oleh tokoh agama dan asosiasi seniman senior. Kini palu itu berpindah ke tangan algoritma, korporasi, dan negara, yang menilai centil dengan ukuran yang sama sekali berbeda.

PinterPolitik menyebut keuntungan dari pergeseran ini sebagai Arbitrase Moral, yaitu selisih nilai sebuah ekspresi antara saat ia dicela dan saat ia kemudian dirayakan. Inul, yang bertahan selama dua dekade, adalah pihak yang memetik selisih nilai itu paling besar.

Cupin juga mencatat satu hal penting, yaitu bahwa beban centil ini tidak pernah dibagi rata. Kata “centil” nyaris tak pernah ditujukan kepada laki-laki, sementara padanan seperti “genit” untuk pria terdengar jauh lebih ringan.

Teoretikus film Laura Mulvey, lewat tulisannya “Visual Pleasure and Narrative Cinema”, memperkenalkan gagasan male gaze. Gagasan ini menjelaskan bagaimana budaya visual cenderung memposisikan perempuan sebagai objek yang dilihat, bukan subjek yang melihat.

Cupin memandang Naykilla sebagai upaya membalik posisi itu. Dengan mengklaim ulang kata centil sebagai mereknya sendiri, penyanyi muda itu seolah merebut kembali kendali atas penilaian yang dahulu ditimpakan dari luar.

Lalu, jika centil kini dirayakan, apakah perempuan pelakunya benar-benar memegang kendali atas nilainya? Dan bisakah pergeseran budaya yang awalnya domestik ini berarti sesuatu bagi posisi Indonesia di mata dunia?

Centil–isme sebagai Daya Tarik Indonesia

Cupin melihat bahwa kebangkitan centil-isme menyimpan dimensi yang melampaui hiburan, yaitu dimensi pengaruh. Ilmuwan politik Joseph Nye, dalam bukunya Soft Power, menjelaskan kemampuan sebuah bangsa memengaruhi pihak lain lewat daya tarik, bukan paksaan.

Dalam logika Nye, sebuah negara yang sibuk menyensor produk budayanya sendiri sebenarnya sedang menyia-nyiakan sumber daya pengaruhnya. Kebangkitan centil-isme, dari sudut ini, adalah kesempatan untuk mengubah aset yang dahulu diabaikan menjadi daya tarik bersama.

Cupin mendapati bahwa Indonesia tidak sendirian dalam menempuh jalan ini. Korea Selatan adalah contoh paling terang, ketika musik populernya yang dahulu kerap disensor justru kemudian didorong menjadi pilar ekspor budaya yang dikenal sebagai Hallyu.

Yang menarik bagi Cupin adalah peran sadar negara di balik keberhasilan itu. Pemerintah Korea tidak sekadar membiarkan budaya populernya tumbuh, melainkan mengarahkannya sebagai strategi citra nasional yang terencana.

Pola serupa juga terlihat di belahan dunia lain, seperti reggaeton dari Puerto Riko. Genre itu sempat dirazia aparat karena dianggap cabul, tetapi kini menjelma menjadi salah satu genre musik Latin terbesar di dunia.

Antropolog Arjun Appadurai, dalam bukunya The Social Life of Things, mengingatkan bahwa nilai sebuah benda tidak melekat secara permanen. Nilai itu ditentukan oleh rezim yang mengaturnya pada suatu waktu, sehingga harga komoditas yang sama bisa bergeser ketika rezimnya berubah.

Cupin menyimpulkan bahwa dangdut dan turunannya kini sedang berpindah rezim nilai. Dari rezim yang menilainya lewat ukuran moral semata, menuju rezim yang melihatnya sebagai aset ekonomi kreatif dan diplomasi budaya.

Momentum Indonesia saat ini, menurut pengamatan Cupin, ditopang oleh pertemuan beberapa kekuatan sekaligus. Selera publik, dukungan industri, dan perhatian negara untuk pertama kalinya tampak menunjuk ke arah yang sama.

Cupin meyakini bahwa perhatian pemerintah terhadap kekayaan budaya ini merupakan pertanda kematangan dalam mengelola identitas bangsa. Mendorong dangdut sebagai warisan dan daya tarik adalah langkah yang menghargai akar budaya rakyat sekaligus membuka peluang ekonomi baru.

Pada akhirnya, kisah dari Inul hingga Naykilla barangkali lebih merupakan cermin daripada sekadar peristiwa musik. Ia menunjukkan bagaimana sebuah bangsa belajar berdamai dengan ekspresinya sendiri, lalu menemukan bahwa di sanalah justru terletak sebagian dari keasliannya.

Yang patut dijaga ke depan adalah agar nilai yang baru ditemukan ini turut dinikmati oleh para pelakunya, terutama penyanyi perempuan yang merintis jalan sejak awal. Sebab kebangkitan centil-isme akan paling bermakna bila ia tidak hanya membanggakan, tetapi juga memberi tempat yang adil bagi mereka yang menghidupkannya. (A43)

Unair, ITB, dan Ilusi Peringkat

A43 — Tue, 23 Jun 2026 04:30:00 +0000

Dengarkan artikel ini:

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Unair menyalip ITB di QS World University Rankings 2027. Namun, benarkah ini soal kampus mana yang lebih unggul?

PinterPolitik.com

Cupin nyaris menumpahkan kopinya pagi itu ketika lini masa X-nya dipenuhi satu kabar yang sama. Universitas Airlangga, kampus dari Surabaya, disebut-sebut menyalip Institut Teknologi Bandung di QS World University Rankings 2027.

Bagi Cupin yang besar dengan keyakinan bahwa ITB selalu berada di atas, berita ini terasa seperti gempa kecil. Angkanya memang tipis, Unair di peringkat 276 dunia dan ITB di 287, tetapi simbolismenya terasa besar.

Setahun sebelumnya posisinya justru terbalik, dengan ITB nyaman di 255 jauh melampaui Unair. Dalam satu siklus, urutan yang dikira abadi itu berubah.

Cupin pun ikut larut dalam tafsir yang paling cepat menyebar. Katanya, pusat keunggulan kampus sedang bergeser dari Bandung ke Surabaya, dari barat ke timur.

Tafsir itu menggoda karena rapi dan mudah dibagikan. Sayangnya, semakin Cupin menelusuri datanya, semakin tafsir itu rontok dengan sendirinya.

Ia menemukan bahwa ITS, kampus teknik kebanggaan Surabaya, justru tidak ikut melonjak. Sebaliknya, UGM di Yogyakarta melompat tajam dari 224 ke 206, padahal sama sekali bukan kampus timur.

Bahkan UI di Depok, sang juara nasional, malah turun tipis dari 189 ke 191. Jika ini benar soal geografi, mengapa polanya justru berantakan seperti ini?

Lalu, jika bukan letak kampus yang menentukan naik turunnya peringkat, lantas apa sebenarnya mesin yang bekerja di baliknya?

Castells, Saxenian, dan Ilusi Peringkat

Jawabannya muncul ketika kita berhenti membaca peringkat sebagai peta wilayah dan mulai membacanya sebagai peta jaringan. Cupin pun menyadari bahwa penjelasan resmi dari kampus-kampus yang naik justru menunjuk pada satu kata yang sama, yaitu keterhubungan.

Rektor Unair menyebut pendorong utama lompatannya adalah indikator International Research Network yang melonjak ke peringkat satu nasional. Penguatan ini ditopang kolaborasi lintas negara, publikasi bersama, joint supervision, hingga kehadiran visiting professor.

Pola yang sama terlihat di kampus lain dari kota yang berbeda. UMY di Yogyakarta mencatat kenaikan terbesar di indikator yang persis sama, sementara UNS di Solo membaik karena penguatan International Faculty.

Tiga kampus, tiga kota, tetapi satu mesin yang serupa. Bukan lokasi yang menentukan, melainkan seberapa terbuka sebuah kampus menautkan diri ke jaringan global.

Sosiolog Spanyol Manuel Castells, dalam karya besarnya The Rise of the Network Society, menawarkan pembedaan yang menjadi kunci di sini. Ia membedakan space of places, dunia yang terikat pada lokasi fisik, dengan space of flows, dunia tempat nilai mengalir lewat simpul-simpul yang saling terhubung.

Tesis Castells sederhana tetapi tajam, bahwa di era jaringan posisi seseorang ditentukan oleh seberapa terhubung ia, bukan di mana ia berada. Universitas adalah contoh paling murni dari logika ini.

Kampus termegah di kota terbesar sekalipun akan terpinggirkan apabila ia tidak menjadi simpul dalam aliran global pengetahuan. Sebaliknya, kampus di kota menengah yang rajin menenun koneksi internasional bisa naik melampauinya.

Ilmuwan AnnaLee Saxenian dari Berkeley menambahkan lapisan kedua lewat bukunya The New Argonauts. Ia memperkenalkan istilah brain circulation, sirkulasi otak, sebagai lawan dari narasi lama brain drain.

Tesis lama meratapi setiap periset yang pergi ke luar negeri sebagai kerugian permanen. Saxenian membuktikan sebaliknya, bahwa talenta yang bersirkulasi dan tetap terhubung justru menjadi jembatan yang mengalirkan pengetahuan dan modal kembali ke negeri asalnya.

Pengalaman Taiwan menjadi bukti paling terang dari tesis ini. Industri semikonduktornya tumbuh justru karena insinyur yang pulang dari Silicon Valley membawa serta pengetahuan dan jejaring investor global.

Tiongkok mengikuti pola serupa dalam skala raksasa, dan hasilnya terlihat di QS 2027 ketika kampusnya mencatat pergerakan naik terbanyak di dunia. Uni Emirat Arab dan Arab Saudi pun melesat lewat strategi internasionalisasi yang sengaja, bukan semata bermodal kekayaan.

Dari sinilah ilusi peringkat itu terbongkar, dan Cupin mulai paham mengapa tafsir awalnya keliru. ITB bukan kampus yang merosot mutunya, sebab di pemeringkatan QS by Subject program seperti Petroleum Engineering miliknya menembus klaster 51 sampai 100 dunia.

Yang membedakannya dari Unair bukanlah kualitas, melainkan derajat keterbukaan jaringan. ITB kuat di dalam, tetapi belum cukup menjadi simpul dalam space of flows global.

Maka membaca tabel sebagai sekadar adu unggul antarkampus adalah salah baca yang nyaman. Jika keterhubungan adalah mesin sebenarnya, mungkinkah ia ditenun dengan sengaja oleh sebuah kebijakan negara?

Dan jika negara memang bisa membangun keterhubungan itu, langkah seperti apa yang sedang ditempuh Indonesia hari ini?

Prabowo dan Jalan Menutup Ilusi Peringkat

Di titik inilah arah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi relevan dan, menariknya, membaca zaman dengan tepat. Yang patut dicermati bukan satu kebijakan tunggal, melainkan sebuah pola yang konsisten membuka simpul Indonesia ke jaringan global.

Dari hulu pendanaan, pada Januari 2026 Presiden menambah dana riset perguruan tinggi sebesar Rp4 triliun setelah mengumpulkan sekitar 1.200 rektor dan guru besar di Istana. Total dana riset pun melonjak dari Rp8 triliun menjadi Rp12 triliun, sebuah kenaikan 50 persen dalam satu kebijakan.

Yang lebih instruktif, dan membuat Cupin mengangguk, adalah langkah diplomasi pendidikan yang ditempuh langsung oleh Presiden. Pada Januari 2026 di Lancaster House, London, Prabowo secara terbuka mengajak Russell Group, konsorsium universitas riset elite Inggris, untuk membuka kampus cabang di Indonesia.

Dibaca lewat kerangka Castells, langkah ini adalah upaya menarik simpul global masuk ke dalam space of flows domestik. Alhasil, posisi Indonesia bergeser dari sekadar pengekspor talenta mentah menjadi tuan rumah jaringan pengetahuan.

Sisi sirkulasi talenta pun ikut diperkuat melalui Kemdiktisaintek dan LPDP. Skema matchmaking menghubungkan periset dalam negeri dengan diaspora ilmuwan Indonesia di luar negeri, bahkan menjadikan kolaborator asing sebagai syarat sejumlah hibah riset internasional.

Lulusan terbaik dikirim untuk dibimbing profesor diaspora di Amerika Serikat, sementara industri yang berinvestasi pada riset disiapkan insentif pajak yang besar. Inilah wujud brain circulation yang dilembagakan menjadi kebijakan, bukan sekadar wacana.

Skala beasiswa pun melonjak signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Penerima LPDP naik dari sekitar 11 ribu orang pada 2019 menjadi 33 ribu pada 2025, dengan target yang terus diperluas.

Kewajiban kontribusi alumni turut diperkuat agar talenta yang bersirkulasi tetap tertaut kembali ke tanah air. Logikanya persis sirkulasi otak, yakni bergerak ke luar untuk kemudian mengalir pulang membawa jaringan global.

Indonesia pun tidak perlu menebak peta jalan, sebab kawasan ini telah penuh kasus yang membuktikannya. Singapura menjadikan dirinya hub talenta yang ekstrem terbuka, Korea Selatan fokus pada simpul unggulan, dan keduanya membuktikan bahwa keterhubungan adalah pilihan kebijakan yang sengaja dirancang.

Pada akhirnya, gegap gempita soal Unair menyalip ITB hanyalah riak di permukaan dari arus yang jauh lebih dalam. Cupin pun menutup ponselnya dengan satu kesadaran, bahwa pelajaran sesungguhnya bukan tentang Surabaya ataupun Bandung, melainkan tentang sebuah abad ketika yang menang bukan yang terbesar, terkaya, atau tertua, melainkan yang paling terhubung.

Maka peringkat sebaiknya dibaca sebagai sinyal yang mengundang perbaikan, bukan vonis yang menutup percakapan. Dan jika keterhubungan memang bisa ditenun dengan sengaja, maka masa depan kampus Indonesia bukanlah takdir yang diwariskan, melainkan jaringan yang sedang kita pilih untuk dibangun bersama. (A43)