“2019 dia masukin (harta kekayaan) Rp1,6 miliar, 2020 dia masukin persis angkanya sama. Jadi lagi kita lihat nih jangan-jangan copas,” ujar Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan di Gedung ACLC, Kavling C1, Jakarta Selatan, Selasa (5/9/2023).

Pahala menduga Sarjono Turin tak jujur dalam melaporkan LHKPN kepada KPK. Ditambah, Pahala menyebut Sarjono tak menyampaikan LHKPN pada 2021. Kemudian di tahun 2022 Sarjono melaporkan namun dirasa Pahala ada yang kurang.

“2021 dia enggak masukin (laporan), 2022 dia masukin tapi kurang surat kuasa anak. Minggu lalu kita sudah dapat surat kuasanya dan sudah tayang, (di laman elhkpn.kpk.go.id) hartanya Rp2 miliar,” kata Pahala.

Dari LHKPN terbaru yang dilaporkan Sarjono, menurut Pahala ada yang aneh soal pemilikan tanah seluas 77 meter namun harganya hanya Rp2 jutaan di Tangerang. Selain itu, ada juga tanah seluas 123 meter seharga Rp4 juta.

“Nah yang ditanya kok ada 77 meter tapi harganya Rp 2 jutaan. Itu beliau naruh pembelian tanah di Tangerang tahun 2008. Jadi dia tanah Rp2 juta berapa, dan tidak pernah diupdate sama sekali berapa NJOP nya, berapa nilai wajarnya,” kata Pahala.

Menurut Pahala, ada kemungkinan pihaknya akan memanggil dan memeriksa langsung Sarjono di KPK untuk klarifikasi berkaitan hal tersebut.

“Baru kita cek dulu di dalam. Nanti akan kita putuskan juga apakah akan kita undang untuk klarifikasi untuk jelasin ini kenapa ini nilainya segini,” kata Pahala.

Rincian LHKPN Sarjono

Dikutip dari laman elhkpn.kpk.go.id yang diakses pada Selasa (5/9/2023), Sarjono tercatat memiliki harta sebesar Rp2.107.555.082. Harta itu dia laporkan pada Maret 2023 untuk tahun periodik 2022.

Sarjono tercatat melaporkan memiliki 14 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Jambi, Tangerang, dan Bogor senilai Rp1.061.791.000.

Berikut rinciannya:

Tanah Seluas 410 m2 di Jambi Rp15 juta
Tanah Seluas 354 m2 di Jambi Rp12 juta
Tanah Seluas 123 m2 di Tangerang Rp4 juta
Tanah Seluas 77 m2 di Tangerang Rp2.079.000
Tanah Seluas 202 m2 di Tangerang Rp9.696.000
Tanah Seluas 100 m2 di Tangerang Rp4.800.000
Tanah Seluas 192 m2 di Tangerang Rp9.216.000
Tanah Seluas 432 m2 di Jambi Rp30 juta
Tanah dan Bangunan Seluas 500 m2/300 m2 di Tangerang Rp400 juta
Tanah dan Bangunan Seluas 130 m2/100 m2 di Jambi Rp40 juta
Tanah Seluas 600 m2 di Bogor Rp125 juta
Tanah Seluas 600 m2 di Bogor Rp125 juta 125.000.000
Tanah Seluas 650 m2 di Bogor Rp135 juta
Tanah Seluas 700 m2 di Bogor Rp150 juta

Sementara alat transportasi Sarjono melaporkan memiliki tiga mobil dan dua motor senilai Rp895 juta. Harta bergerak lainnya senilai Rp10.800.000. Kas dan setara kas sebesar Rp139.964.082. Jadi total harta yang dia laporkan senilai Rp2.107.555.082.

PinterPolitik.com

[dropcap]M[/dropcap]a’ruf Amin, pria berusia 75 tahun menjadi perbincangan media massa dan media sosial. Sebelumnya, namanya memang telah mencuat untuk mendampingi Jokowi pada Pilpres 2019, namun tidak begitu santer dibicarakan. Munculnya inisial M pun membuat publik lebih mengaitkannya dengan Mahfud MD. Namun, ternyata inisial M itu bukanlah Mahfud.

Tapi akhirnya, ribut-ribut soal cawapres telah usai dan Joko Widodo secara resmi telah memilih kandidat calon wakil presiden untuk siap mengikuti kontestasi politik 2019, kendati kandidat yang dipilihnya mengagetkan banyak pihak.

Ma’ruf Amin dipilih karena dianggap sebagai tokoh bangsa yang memiliki pengalaman mumpuni. Berbagai jabatan penting pernah diemban oleh Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini. Ma’ruf juga dianggap menjadi keterwakilan kelompok Islam sehingga dapat membentuk  pasangan nasionalis-religius bersama Jokowi.

Meski memiliki keunggulan, sang kiai ternyata memiliki catatan gelap di masa lalu. Isu ini mulai dibeberkan di media sosial sebagai kampanye negatif kepada Ketua MUI tersebut.

Mencari Pemimpin Berintegritas

Politik memang selalu memberi efek mengejutkan. Tidak ada yang menduga nama Ma’ruf Amin akan jadi cawapres Jokowi. Konon, ada tekanan internal terutama dari ketua Umum PDIP Megawati untuk memilih Ma’ruf Amin dibandingkan Mahfud MD.

Jokowi tampak tak memiliki kans politik, dia memang tersandera oleh partai-partai koalisi, misalnya ancaman dari kader NU di tingkat elit yang mengatakan mereka akan berpaling dari Jokowi, jika memilih Mahfud MD.

Menguatnya sentimen gerakan Islam konservatif sejak Pilkada DKI, boleh dibilang menjadi faktor utama Jokowi dan partai koalisinya memilih Ma’ruf Amin. Jokowi tampak masih trauma, melihat gerakan politik yang begitu besar yang ketika muncul menyerang kawannya Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Terlepas dari itu, Ma’ruf memang adalah sosok berpengalaman dalam bidangnya. Jika ditelusuri, Ma’ruf Amin punya sejumlah catatan positif, misalnya, menjadi guru, pendakwah, dosen, hingga anggota DPR. Dia juga pernah menjabat sebagi Ketua NU Jakarta (1966-1970) hingga Ketua Umum MUI.

Namun, faktanya, Ma’ruf juga dianggap memiliki catatan buruk, dia disebutkan pernah terlibat dalam kasus investasi bodong antara PT GTIS dan MUI. Dalam konteks ini dapat dibilang integritas Maruf Amin masih perlu dipertanyakan. Apalagi latar belakangnya yang tidak memiliki pengalaman ekonomi membuat banyak pihak ragu.

Hal ini misalnya muncul dari kalangan pengusaha yang kaget ketika Maruf Amin dipilih sebagai cawapres Jokowi. Ini terkesan Jokowi mengabaikan aspek ekonomi. Pasalnya ekonomi Indonesia sedang diterpa masalah yang rumit, misalnya pelemehan kurs rupiah, kinerja ekspor yang loyo, daya beli masyarakat hingga sentimen ekonomi global. Itu sebab, Jokowi diharapkan memilih pasangan yang dapat menemaminya untuk mengurusi masalah ekonomi di atas.

Tapi koq MUI pernah kebobolan investasi bodong GTIS? https://t.co/zvm77i17ER

— takviri (@Takviri) August 9, 2018

Padahal, integritas adalah hal yang penting dalam kepemimpinan. Filsuf kenamaan Konfusius telah mengingatkan hal ini. Menurutnya, kekuatan negara amat bergantung pada integritas pemimpinnya. Pemimpin politik harus dikelilingi oleh orang-orang yang memiliki integritas dan kharisma.

Tentu integritas yang lemah dapat membuat para pengusaha resah. Karena, jika salah menerapakan kebijakan dapat membuat pengusaha mengalami kerugian. Jika pengusaha mengalami kerugian tentu ini berefek pada kecilnya kesempatan kerja dan tentu saja akan  berpotensi mencipatkan problem sosial lain. Dalam konteks ini, integritas seorang pemimpin perlu diperlukan sehingga problem-problem kenegaraan dapat diatasi dengan mudah.

Lantas, apakah pemilihan Ma’ruf Amin sebagai cawapres Jokowi adalah langkah tepat? Apakah benar dia tak memiliki integritas yang kuat?

Skandal Maruf Amin?

Sebuah berita lawas yang muncul di beberapa media terkemuka pada tahun 2014 memang mengejutkan. Dalam berita itu dua nama petinggi Majelis Ulama Indonesia (MUI) muncul sebagai topik utama pembahasan yakni Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Maruf Amin dan Ketua MUI, Amidhan Shaberah. Keduanya dituding terlibat dalam kasus investasi bodong PT Golden Traders Indonesia Syariah (GTIS).

Kini, berita lawas itu tiba-tiba dibicarakan kembali oleh masyarakat. Meski dianggap sebagai kiai yang dihormati, tampak bahwa ia tidak kebal dari kampanye negatif.

Alkisah, Kepolisian Polda Daerah (Polda) Metro Jaya, menahan dan menetapkan Direktur GTIS, Azzidin sebagai tersangka. Namun, nasabah yang menjadi korban kasus itu mendesak kepolisian untuk menetapakan dua petinggi MUI itu sebagai tersangka pula.

Pasalnya, menurut kuasa hukum nasabah, Sugito Atmo Prawiro, Azzidin sebenarnya hanya berperan sebagai pelaksana operasional harian GTIS, di belakangnya ada dua petinggi MUI yang berperan sebagai penentu kebijakan oleh karena itu keduanya harus bertanggung jawab.

GTIS adalah perusahaan yang berdiri pada Maret 2010 dan menawarkan produk jual beli emas dalam bentuk investasi. Pendirinya merupakan sejumlah WN Malaysia. Perusahaan ini menjalankan dua skema, pertama dengan jaminan memegang fisik emas dan return 1,5 persen per bulan sesuai masa kontrak. Kedua, sistem non-jaminan emas fisik dengan return 4-5 persen per bulan.

Nah, hubungan MUI dengan perusahaan ini adalah dengan menerbitkan sertifikasi halal atas skema investasi GTIS. Dengan mendapatkan sertifikasi halal itu pula masyarakat kemudian menjadi tertarik untuk menyimpan dana di GTIS.

Para nasabah meminta pihak berwenang untuk menempatkan dua petinggi MUI sebagai tersangka karena keduanya juga terlibat dalam iklan untuk perusahaan ini, misalnya dengan testimoni bahwa produk investasi GTIS adalah halal dan sesuai dengan hukum syariah.

Bukti keterlibatan lainya adalah dalam akta notaris pendirian GTIS juga tertulis bahwa MUI merupakan salah satu pendiri GTIS melalui Yayasan Dana Dakwah Pembangunan dengan kepemilihan saham sebesar 10 persen. Sementara bukti lainnya adanya aliran dana yang masuk ke yayasan ini. Diperkirakan, nasabah mengalami kerugian hingga triliunan rupiah.

Meski demikian tudingan itu sempat dibantah oleh Ma’ruf Amin saat ditanya oleh Kontan pada tahun 2014. Ia mengaku bahwa waktu itu ia tak memberi izin tapi hanya menyatakan GTIS beroperasi secara syariah. Hingga kini kasus ini masih berjalan di tempat dan tersangka Azzidin telah dibebaskan oleh pihak berwenang.

Integritas Maruf Amin?

Perlukah mempertanyakan integritas Ma’ruf Amin? Rasanya tidak, jika melihat dari latar belakang pengalamannya tentu mempertanyakan itu adalah hal yang keliru. Tapi melihat dari polemik di atas, tidak salah pula jika sedikit menyoal integritas Ma’ruf Amin misalnya apakah dia adalah tokoh yang bersih dan tak memiliki kasus apapun?

Tentu, integritas bagi seorang pemimpin merupakan hal penting. Becker dalam “Integrity in Organization: Beyond Honesty and Conscienstiousness” pernah memberikan definisi singkat, yakni komitmen dalam tindakan dengan seperangkat prinsip dan nilai yang dapat dibenarkan secara moral.

Iya umat dibohongin pakai fatwa MUI, ternyata investasinya bodong itulah GTIS ? https://t.co/KmeDM818y4

— Mohamad Guntur Romli (@GunRomli) November 22, 2016

Artinya, jika benar Ma’ruf terlibat dalam kasus ini, maka sebenarnya integritasnya perlu dipertimbangkan oleh Presiden Jokowi. Tapi, dari situasi politik di atas tampak memang yang menjadi pertimbangan utama adalah bagaimana Jokowi dapat mendulang suara dari kalangan Islam di Indonesia. Apalagi, selama ini Jokowi memang terkenal lihai dalam melakukan praktik populisme. Tentu, dalam konteks ini Ma’ruf hanyalah menjadi orang yang terpaksa dipiilih Jokowi karena keadaan politik yang mendesak.

Tapi dalam kontestasi politik elektoral, orang selalu saja mencari cara untuk mendeskreditkan lawannya. Tak menutup kemungkinan, kasus ini dikemudian hari akan kembali mencuat, dan digunakan untuk menyerang Ma’ruf Amin. Tapi, itu tergantung bagaimana setiap insan politik Indonesia menyikapi hal ini. Yang jelas, kita berdoa agar kontestasi Pilpres 2019 berjalan dengan aman dan lancar. (A34).

PinterPolitik.com

[dropcap]R[/dropcap]ibut-ribut soal cawapres tampaknya akan berakhir ketika muncul dua nama yang akan mendampingi Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Kedua nama kandidat cawapres itu adalah Mahfud MD dan Sandiaga Uno.

Kendati demikian, kedua nama itupun menuai protes dari berbagai kalangan, dari kubu Partai Demokrat (PD) misalnya tampak tak menerima Prabowo memilih Sandiaga Uno, sementara di kalangan PBNU pun berpotensi pecah lantaran nama kandidat cawapres yang mereka usung tidak muncul sebagai pilihan Jokowi.

Bahkan, belakangan yang muncul dari Ketua Umum PBNU, Said Aqil yang mengatakan Mahfud MD selama ini bukanlah kader NU. Namun dirinya tak mengeluarkan pernyataan yang benar-benar bermasalah. Sementara, pendapat yang lebih mengandung polemik datang dari Robikin Emhas yang bilang, jika cawapres Jokowi tidak berasal dari kader NU, maka warga Nahdliyin tidak memiliki tanggung jawab moral untuk menyukseskannya.

Pernyataan Emhas, seakan memberi sinyal, bahwa NU siap untuk terlibat dalam Pilpres 2019, meskipun aturan organisasi tersebut tidak berkata demikian. Tentu, secara politik dukungan mereka cenderung lebih besar ke Muhamin Iskandar (PKB) ketimbang Mahfud MD.

Pendapat ini berbeda dengan putri Presiden RI ke-4, Abdurrahman Wahid, Yenny Wahid, yang menilai bahwa kalangan akar rumput NU sangat gembira jika Mahfud MD dapat mendampingi Jokowi di Pilpres 2019. Dia bahkan menegaskan ke-NU-an Mahfud tidak perlu lagi diragukan.

Dari dua pendapat di atas, dapat dilihat bahwa ada perbedaan pendapat antara kader NU di level elite dan akar rumput. Artinya, situasi ini berpotensi memecah belah kader-kader NU dalam konteks Pilpres 2019. Mungkin saja, sebagian kader NU kecewa ketika nama Muhaimin Iskandar tidak muncul sebagai cawapres Jokowi.

Seperti diketahui, Muhaimin Iskandar selama ini getol untuk mengkampanyekan dirinya agar dapat dipilih Joko Widodo.Mantan aktivis PMII ini sebelumnya telah mendeklarasikan JOIN (Jokowi-Cak Imin) dan beberapa kali kerap mengeluarkan pernyataan yang penuh percaya diri, seakan Jokowi sudah pasti memilihnya sebagai kandidat cawapres.

Tapi sayang, usaha Cak Imin tampak kandas, kandidat cawapres Jokowi lebih mengarah pada Mahfud MD. Memang, Mahfud memiliki track record yang jauh lebih matang dibandingkan Cak Imin, dia juga dianggap sebagai salah satu tokoh yang bersih sehingga dapat meminimalisir potensi isu miring yang dapat mengurangi kemenangan Joko Widodo.

Sementara, Cak Imin tentu tidak, dia memiliki catatan buruk selama menjabat sebagai menteri Tenaga Kerja dan Trasmigrasi (Menakertrans) dan disinyalir pernah menerima duit panas.

Dari segi elektabilitas pun, berbagai survei menunjukan sosok Cak Imin kurang diminati masyarakat Indonesia, tak salah jika elektabilitasnya selalu jeblok dibandingkan kandidat lain. Dia kandangnya sendiri, popularitasnya bahkan kalah dibandingkan AHY sebagai pemain baru dalam kancah politik nasional.

Saya RT. Pokoknya orang2 yang baik harus dimunculkan. TGB boleh juga. Ada jg yg lain: Sri Mulyani, Cak Imin, Susi, Gatot, Moeldoko, Airlangga, dan lain2. Semua bagus, kita dukung, biar parpol mengusung dan rakyat memilih. https://t.co/PUv5FYfY4a

— Mahfud MD (@mohmahfudmd) March 25, 2018

Memang, agak ahistoris ketika para elit NU memisahkan Mahfud MD dengan NU. Berdasarkan catatan, Mahfud pernah memegang jabatan inti dalam tubuh NU. Dia pernah menjabat Ketua Dewan Kehormatan Pimpinan Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama sejak 2012 hingga sekarang.

Dia juga pernah menjadi Dewan Ahli Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum (LPBH) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Tahun 2015 hingga 2020, sekaligus pendiri PMII di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta pada 1995. PMII selama ini merupakan organisasi yang secara politik dekat dengan PKB.

Lantas, apakah elit-elit PBNU akan tetap ngotot untuk mencalonkan Cak Imin atau kandidat lain yang berasal kader tulen NU?  Jika iya, apakah ada potensi terjadi perpecahan di tubuh NU dan PKB dalam merespons Pilpres 2019?

Perpecahan dalam tubuh NU memang pernah terjadi dan itu disebabkan oleh ulah Cak Imin untuk dapat menjadi orang nomor satu di PKB. Meskipun, NU dan PKB itu adalah dua organisasi berbeda tapi secara politik, saluran politik mereka diwakili oleh partai berlambang bola dunia itu.

Konflik Cak Imin Gus Dur

Konflik antara Cak Imin dan Gus Dur pernah terjadi pada 2008. Konflik itu dipicu ketika Cak Imin berupaya untuk melengserkan posisi Gus Dur sebagai ketua umum PKB hingga akhirnya terjadi perpecahan di tubuh PKB.

Bukti niat Cak Imin untuk melengserkan Gus Dur dapat dilihat ketika majalah Gatra menerbitkan sebuah dokumen yang berisi rencana penggulingan Gus Dur yang ingin dilakukan oleh gerbong Cak Imin. Sejak itu pula, hubungan antara Cak Imin dan keluarga Gus Dur makin tak menentu, terutama dalam konteks politik.

Faktanya, Gus Dur pernah mengirimkan surat kepada Cak Imin pada tanggal 3 November 2008 yang meminta kepada Cak Imin untuk tidak menggunakan atribut Gus Dur sebagai simbol kampanye politik. Tindakan Cak Imin ketika itu memang banyak membuat pendukung Gus Dur kecewa, terutama anak-anak Gus Dur.

Saya RT. Pokoknya orang2 yang baik harus dimunculkan. TGB boleh juga. Ada jg yg lain: Sri Mulyani, Cak Imin, Susi, Gatot, Moeldoko, Airlangga, dan lain2. Semua bagus, kita dukung, biar parpol mengusung dan rakyat memilih. https://t.co/PUv5FYfY4a

— Mahfud MD (@mohmahfudmd) March 25, 2018

Hal itu dapat dilihat ketika Cak Imin membuat sebuh konsep tentang Sudurisme (Soekarno dan Gus Dur), yang bertujuan untuk menyatukan kalangan nasionalis dan Islam. Tapi, gagasan itu tampaknya tak dapat mendamaikan konflik yang terjadi. Bahkan, mendapat penolakan dari anak-anak Gus Dur.

Oleh sebab itu, tak heran jika Yenny Wahid seperti yang disebutkan di atas lebih condong kepada Mahfud daripada Cak Imin. Selain itu, tentu pengikut Gus Dur yang berada di tubuh PKB lebih memilih untuk bersepakat dengan Yenny. Hal ini mungkin juga dipengaruhi oleh hubungan baik antara Gus Dur dan Mahfud.

Jika dilihat hubungan keduanya, Mahfud memang dianggap oleh Gus Dur sebagai sosok yang cerdas. Hal itu dapat dilihat ketika tawaran Gus Dur kepada Mahfud untuk menjadi Menteri Pertahanan di saat Gus Dur menjadi Presiden.

Tapi, potensi terjadinya pecah dalam tubuh partai ini kembali terjadi jika melihat beberapa isu yang muncul belakangan ini terkait dukungan untuk Mahfud MD.

Potensi Terbelah

Beda pendapat dalam tubuh partai adalah hal lazim, apalagi dalam sebuah sistem negara demokrasi. Tapi, dalam konteks ini apakah Cak Imin, sebagai ketua partai dan dibesarkan dalam lingkungan NU rela mendukung Mahfud? Jika dilihat latar belakang keduanya, harusnya tak perlu ada konflik, apalagi mereka sama-sama merupakan tokoh yang dibesarkan oleh kultur NU.

Tapi ini semua tergantung Cak Imin, maklum dirinya pasti kecewa dengan Jokowi, yang selama ini seperti memberikan harapan kepadanya untuk berduet. Jika Cak Imin tak setuju, tentu potensi terbelah dukungan dalam tubuh partai ini akan terjadi. Hal itu mungkin saja, karena pendiri partai seperti Gus Dur saja dilawan apalagi hanya Mahfud MD. Alhasil, yang perlu dilakukan kedua belah pihak adalah melakukan komunikasi untuk meredam konflik supaya tak menjadi panjang.

Komunikasi memang penting, menurut Joyce Hocker dalam buku “Interpersonal Conflict”  bahwa konflik bisa diselesaikan dengan komunikasi antara kedua belah pihak, karena seringkali konflik itu disebabkan oleh perbedaan pendapat dan salah paham.  Dalam konteks ini, Cak Imin kemungkinan memiliki perbedaan pendapat Mahfud.

Bagi capres manapun maka yg paling diuntungkan adalah yg bisa menggandeng PKB di Pilpres 2019

Dukungan PKB sgt signifikan capres mana yg akan menang: Jokowi atau Prabowo https://t.co/SudvJ9FreV

— Mas Piyu ?? (@mas_piyuu) July 22, 2018

Secara spesifik, Greg Fealy dari National University of Australia, pernah menyebutkan bahwa NU belakangan menjadi semakin partisan. NU dan PKB menjadi semakin dekat pasca Pemilu 2014 karena Cak Imin dan PKB disebutkan dapat mengamankan pendanaan bagi aktivitas sosial dan agama NU. Oleh karena itu, aspirasi politik NU dapat dikatakan tergantung pada aspirasi PKB dan Cak Imin.

Maka, bisa saja ketika PBNU meributkan nama Mahfud MD sebagai kader NU, ada pengaruh dari aspirasi Cak Imin. Historinya yang panjang dengan Mahfud dan Gus Dur menjadi latar belakang kondisi tersebut.

Akhirnya, semoga NU tidak terbelah. Peran Cak Imin dalam menyikapi cawapres Jokowi menjadi krusial. Sikapnya amat ditunggu untuk melihat kemana NU berlabuh. Apalagi, kader NU yang lain, Ma’ruf Amin yang kini dipilih Jokowi. (A34)

PinterPolitik.com

[dropcap]M[/dropcap]ungkin, bulan ini adalah bulan yang paling penting jika berbicara mengenai Pilpres 2019. Bagaimana tidak, dinamika politik makin alot sekaligus menimbulkan tafsiran yang rumit. Masing-masing parpol tampak ngotot mencalonkan kandidatnya. Tentu, inilah efek positif dari demokratisasi yang selama ini dipercaya sebagai sistem yang terbaik  dari sistem politik yang pernah ada.

Salah satu parpol yang gencar untuk mencalonkan kandidat cawapresnya adalah Partai Keadian Sejahtera (PKS). Partai Ikhwanul Muslimin Indonesia ini justru memberikan penekanan politik terhadap mitra politiknya, misalnya dengan ancaman pecah kongsi dengan Gerindra apabila kandidat cawapresnya tidak dipilih untuk mendampingi Prabowo Subianto.

Tapi, Prabowo tampak masih ragu dan berpikir dua kali. Mitra politik Prabowo yang lain, misalnya Partai Amanat Nasional (PAN) pun tampak menolak keras tawaran politik yang dilakukan PKS. Partai yang didirikan Amien Rais ini hingga kini masih menunjukkan sikap politik oportunis. Mereka seperti ingin mencari ruang politik yang memiliki porsi menang lebih besar.

PAN, tak ingin Prabowo memilih Salim Segaf Aljufri, tak ingin pula Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Partai ini bersikeras agar Zulkifli Hasan (Zulhas) dapat mendampingi Prabowo sebagai cawapres, atau sekalian memilih Ustaz Abdul Somad (UAS) sebagai jalan tengah dari perselisihan antara ketiga partai (PAN, PKS, PD).

Setidaknya, hal itulah yang dapat dilihat secara umum dalam beberapa hari terakhir. Jika permintaan itu tak tercapai, tak menutup kemungkinan PAN akan meningkalkan teman-teman lawasnya untuk bergabung dengan poros Jokowi. Indikasi itu dapat dilihat ketika Zulhas melakukan manuver politik dengan bertemu Presiden Jokowi pada Selasa malam (7/8) kemarin.

Tapi apakah ini hanya gimik politik yang dilakukan Zulhas atau tidak, yang jelas ada potensi untuk partai ini hengkang dari poros Prabowo jika tak ada jalan tengah. Tapi di lain pihak, Amien Rais sebagai pentolan partai itu, tampak mempertahankan arah politik PAN untuk tetap berpihak kepada poros Prabowo.

Memang, rasanya seperti menjilat ludah sendiri jika tetiba partai yang identik dengan kalangan Muhammadiyah ini memilih bergabung dengan Jokowi pada Pilpres 2019. Tentu, yang merasa malu itu adalah Amien Rais sendiri.

Kendati, ada dua kemungkinan yang dapat dipetik dari manuver politik PAN dalam beberapa hari ini. Pertama, mungkin apa yang dilakukan Zulhas dan Amien adalah sebuah kesengajaan, –dalam arti strategi politik untuk mengamankan kepentingan PAN. Misalnya, Zulhas sengaja bertemu dengan Jokowi untuk menunjukan partai itu dapat saja berubah haluan jika permintaannya tak dapat diakomodir oleh poros Prabowo.

Ketua Umum Partai @Gerindra Prabowo Subianto @prabowo dan Ketum @Official_PAN Zulkifli Hasan @ZUL_Hasan melakukan pertemuan untuk membahas formasi capres-cawpares 2019.https://t.co/ZUiwaelp3l

— Berita PAN (@BeritaPAN) June 25, 2018

Sementara, Amien Rais tetap bersikap lunak, membuat harapan dengan Prabowo sehingga ruang terhadap lobi-lobi politik partai itu terbuka lebar dan tercapai. Dalam konteks ini, PAN seperti menjalankan politik dua kaki.

Kemungkinan kedua, dari situasi politik macam ini. Dan melihat lagak Zulhas yang bertemu Jokowi, partai ini berpotensi mengalami dualisme kepemimpinan. Bukan tidak mungkin. Pasalnya, Amien Rais tetap bersikukuh untuk merapat ke kubu Prabowo, sementara Zulhas tampak tidak demikian.

Konflik Internal PAN

Dalam sejarahnya, PAN pertama kali mengikuti Pemilu pada 1999. Kala itu PAN mengantongi 7,12 persen suara, namun pada 2004, perolehan suara PAN turun menjadi 6,44 persen, sementara saat berada di bawah kepemimpinan Sutrisno Bachir (SB) perolehan suara jeblok menjadi 6,01 persen.

Memang, perjalanan partai ini juga tidak berjalan mulus, pertentangan seperti Amien Rais dan Zulhas di atas -jika memang benar terjadi-sebenarnya menyerupai konflik internal yang terjadi antara Amien Rais dan Sutrisno Bachir jelang pemilu 2009. Ketika itu konflik berkecamuk antara kedua elit partai itu.

SB, pada saat itu tidak setuju PAN berkoalisi dengan Demokrat untuk mencalonkan SBY –Boediono. Ia lebih memilih partai berlambang matahari biru berkoalisi dengan Gerindra untuk mendukung Prabowo. Dukungan PAN kepada SBY pun berlanjut tanpa tanda tangan SB.

Padahal, ketika itu SB merupakan ketua umum PAN yang menggantikan Amien Rais. Keberpihakan PAN yang tidak mengikuti instruksi ketua partai, tentu membuat SB kecewa. Alhasil, konflik internal partai pun terjadi, 13 dewan pengurus wilayah mendesak untuk mempercepat kongres partai untuk mencari nakhoda baru untuk menggantikan SB.

Pada tahun yang sama,sempat terjadi juga gerakan dari sekelompok anggota partai yang tidak puas dengan dinamika politik internal PAN karena merasa kepentingan mereka tidak terakomodasi, sehingga muncul inisiatif untuk mendirikan partai tandingan yakni Partai Matahari Bangsa (PMB) di bawah pimpinan Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Imam Addaruqutni.

Gerindra Tak Permasalahkan Pertemuan Zulhas dengan Jokowi https://t.co/o9O4fBTx0C

— Fadli Zon (@fadlizon) August 8, 2018

Partai ini didirikan 16 Desember 2006 dan berhasil lolos verifikasi KPU untuk berkontestasi pada Pemilu 2009. Partai ini juga kerap disebut sebagai tempat orang-orang terbuang atau bekas kader PAN. Tapi, memang ada perbedaan mencolok antara PAN dan PMB jika dilihat dari asas partainya. Secara ideologi PAN lebih terbuka dan lebih akomodatif, sementara PMB berasaskan Islam.

Kasus yang terjadi dengan PAN ini sebenarnya adalah fenomena lazim dan terjadi juga pada partai-partai lain di Indonesia, misalnya konflik di tubuh PKB antara Gus Dur dengan Muhaimain Iskandar (Cak Imin) atau PPP antara Djan Faridz dan Romahurmuzy.

PAN – Organizatioan Behavior

Tentu saja, fenomena seperti ini merupakan bentuk ketidakpuasan atau kehilangan kepercayaan antara individu yang satu dengan yang lain. Hal itulah yang barangkali menyebabkan konflik itu terjadi. Secara teori, konflik menurut Stephen P. Robbins dalam “Organizational Behavior”  adalah ketidaksesuaian antara dua pendapat yang berpengaruh atas pihak-pihak yang terlibat baik itu positif maupun negatif.

Gerakan politik seperti PMB di atas juga dapat muncul akibat hilangnya kepercayaan, frustasi hingga memunculkan gerakan massa. Ini sejalan dengan teorema yang dipaparkan Eric Hoffner dalam “The True Believer: Thoughts on the Nature of Mass Movement”. Bahwa orang-orang akan menuntut perubahan jika kehilangan kepercayaan pada sebuah institusi.

Dengan begitu, jika PAN tetap ngotot untuk mengikuti ambisi Amien Rais untuk mendukung Prabowo, sementara Zulhas tetap bersiteguh untuk mendukung Jokowi, maka bukan tidak mungkin bahwa Zulhas akan menciptakan barisan baru untuk menghadapi Amien Rais. Tentu, Zulhas yang lebih memilih Jokowi yang memiliki kans lebih besar untuk terpilih pada Pilpres 2019, jika merujuk hasil survei.

Selain itu, para kader PAN tentu ingin melakukan perubahan, mereka tak ingin bernasib sama dengan Pilpres 2014. Namun, jika Amien tetap bersikuh mendukung Prabowo dan kemudian kalah pada Pilpres 2019, tidak menutup kemungkinan bahwa partai ini akan terbelah karena kredibilitas terhadap Amien Rais makin terperosok.

Besok Cawapres Prabowo Diumumkan, Kamis Malam Deklarasi! https://t.co/Mu4UU9j5NH

— Fadli Zon (@fadlizon) August 8, 2018

Amien Rais selama ini memang tampak seperti memunculkan fenomena personal party mengikuti jejak Demokrat, PDIP, dan Nasdem. Personal party adalah istilah yang digunakan oleh Norberto Bobbio yang merujuk pada partai kanan tengah, Forza Italia (FI). Personal party adalah partai yang dicipatkan oleh satu orang dan untuk kepentingan orang tersebut.

Zulkifli Hasan tentu tak akan menerima ini, meski keduanya memiliki hubungan keluarga. Akhirnya, pertemuan dirinya dengan Jokowi pada kemarin juga memberikan kesan apakah partai ini akan tetap mengikuti gerak Zulkifli Hasan atau tetap mengekor pada Amien Rais. Lantas, jika sudah begini, apakah akan terjadi dualisme kepemimpinan? Semoga saja tidak! (A34).

PinterPolitik.com

[dropcap]K[/dropcap]andidat calon Presiden Prabowo Subianto tampak tak kehabisan akal untuk menciptakan gimmick politik. Berbagai upaya selama ini telah ditempuh untuk mengakomodasi kepentingan politiknya jelang Pilpres 2019. Mulai dari pertemuan dengan pentolan FPI, Rizieq Shibab di Mekkah, hingga merilis video yang berisi kritikan terhadap pemerintah.

Ia bahkan tanpa tedeng aling-aling di atas mimbar pidato, pernah bilang: Indonesia akan bubar 2030, mengutip novel fiksi, Ghost Fleet. Tentu apa yang dilakukan merupakan sebuah provokasi politik yang ditujukan untuk mencari simpati. Dari lagaknya, tampak dia sudah tak tangan lagi untuk berkuasa.

Marcus Mietzner dalam “Reinventing Asian Populism: Jokowi’s Rise, Democracy and Political Contestation in Indonesia” pernah bilang, praktik politik yang dilakukan Prabowo pada Pilpres 2014 lebih mengikuti jejak populisme klasik dengan melakukan serangan terhadap perusahaan-perusahaan asing, sehingga memunculkan citra politik anti-asing.

Lantas, apakah itu membuat dia terpilih pada Pilpres 2014? Tidak juga. Tapi jangan salah, kali ini Prabowo tampak melakukan hal berbeda, namun memiliki tujuan sama yakni berupaya meningkatkan elektabilitas politik di mata rakyat. Hal yang dilakukannya pun terbilang sensitif dengan berbalas-balas unggahan foto dengan mantan istrinya hingga memicu isu rujuk alias bersatu kembali dengan mantan istri.

Isu rujuk antara Prabowo Subiantodan Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soehartomemang muncul dalam satu pekan terakhir ini. Sebelumnya, isu ini pernah muncul dalam Pilpres 2014. Hal ini berawal ketika Titiek mengunggah foto bersama Prabowo dalam rangka hari ASI sedunia.

Tak lama berselang, Prabowo pun kemudian membalas postingan itu dengan mengunggah foto keluarga saat dirinya masih bersama Titiek. Berbagai komentar pun muncul, mulai dari yang bertendensi negatif hingga politis.

Prabowo dan Titiek menikah pada Mei 1983 dan dikaruniai seorang putra bernama Didit Prabowo.Meski demikian, bahtera pernikahan ini ternyata harus kandas. Tak jelas, apa alasan mereka berpisah.

Jika dilihat dari relasi keluarga, dapat dibilang Prabowo memiliki akses yang begitu dekat dengan kekuasaan. Prabowo adalah anak dari Soemitro Djojohadikoesoemo, sementara Titiek merupakan anak keempat mantan Presiden Soeharto.

Tak salah, berapa pandangan mengatakan Prabowo merupakan salah satu generasi oligarki di Indonesia yang masih aktif dalam perpolitikan. Sementara, Titiek juga demikian, sebelumnya dirinya aktif di Partai Golkar bersama beberapa keluarganya, namun kemudian memilih hijrah ke Partai Berkarya, besutan Tomy.

Prabowo-Family Man?

Nah, melihat dari pengalaman politik dan sejarah keduanya, tentu aksi balas –membalas foto di instagram juga mengandung aspek politik. Tidak menutup kemungkinan, apa yang ingin disampaikan oleh Titiek dan Prabowo bertujuan untuk membentuk sebuah citra politik, terutama menyangkut konsep family manyang sangat penting bagi pemilih Indonesia.

Konsep family man secara umum dapat diartikan sebagai seorang lelaki yang mengutamakan kepentingan keluarga dalam hidupnya, termasuk memiliki waktu luang bersama keluarga. Tentunya, jika dibandingkan dengan Jokowi, Prabowo tidak memiliki kesan seperti ini. Jokowi dalam banyak kesempatan, baik itu secara formal maupun tidak, dirinya kerap ditemani sang istri, sementara Prabowo tidak.

Pak Prabowo Subianto bersama kakak saya, Mbak Tutut #Lebaran1435H pic.twitter.com/muIOrnJPNL

— Titiek Soeharto (@TitiekSoeharto) August 1, 2014

Jokowi juga seringkali mengunggah foto ketika dia berkumpul bersama keluarga dan bermain bersama anak-cucunya.  Dengan begitu, konsep Family Man lebih melekat pada Jokowi ketimbang Prabowo. Entah, hal itu juga merupakan sebuah pencitraan politik Jokowi, yang jelas rakyat dapat menangkap kesan positif dari aksi-aski Jokowi seperti itu.

Secara budaya, konsep family man memang penting bagi orang Indonesia. Konsep ini telah mengakar dan terkadang menjadi sebuah patokan subjektif untuk menilai kemampuan seorang lelaki dalam bersikap sebagai pemimpin. Faktanya, dalam banyak komentar terkait foto Prabowo dan Titiek, adanetizen yang menulis Prabowo memimpin keluarga saja tak becus apalagi ingin memimpin negara. Komentar itu wajar saja dikeluarkan oleh netizen.

Pentingnya pandangan family man di mata rakyat Indonesia, secara politik tentu menyudutkan Prabowo. Belum lagi, ditambah dengan pandangan negatif lain, seperti tuduhan penculikan aktivis HAM serta narasi-narasi politik yang kadang diucapakan dan menjadi polemik, misalnya tentang prediksi Indonesia akan bubar.

A post shared by Prabowo Subianto (@prabowo) on Aug 3, 2018 at 7:36pm PDT

Dengan begitu, apa yang dilakukan Prabowo dan Titiek, tentunya ingin berupaya untuk menutupi kekurangan itu secara politik. Hal ini juga diperkuat oleh komentar pengamat politik dari Indo Barometer, M Qodari, bahwa apa yang dilakukan Prabowo dan Titiek ini sebagai bagian dari komoditas politik atau ritual politik lima tahunan.

Dengan kata lain, apa yang dilakukan Prabowo adalah ingin menutupi kekurangannya dalam konteks family man. Dengan begitu, segala hal yang berpotensi menjadi serangan-serangan politiknya dapat diminimalisir.

Citra family man ini sendiri lazim terjadi di berbagai belahan dunia. Lewis L. Gould dari University of Texas at Austin misalnya menyoroti bagaimana Presiden AS Theodore Roosevelt memainkan citra tersebut. Roosevelt disebutkan sebagai presiden pertama yang menggunakan daya tarik keluarga untuk kepentingan politiknya.

Personal Branding

Bicara soal personal branding, sebenarnya Prabowo telah melakukan teknik ini berulang kali, pertemuannya dengan Rizieq Shibab di Mekah juga dapat dibilang sebagai upaya untuk menggaet suara dari kalangan pemilih Islam di Indonesia. Terutama bagi kelompok Islam yang garis ideologi diwakili oleh Rizieq Shibab.

Kendati, praktik yang dilakukan Prabowo dan Titiek dalam teori komunikasi dapat merujuk pada satu teori umum yakni personal branding. Menurut Dewi Haroen dalam buku Personal Branding mengatakan personal branding merupakan proses pembentukan persepsi masyarakat terhadap aspek yang dimiliki seseorang misalnya melalui kepribadian atau kemampuan untuk menimbulkan perspektif positif dari masyarakat.

Sementara, Walter Lippmann sebagaimana dikutip oleh Anang Anaz Azha berjudul “Pencitraan Politik Elektoral”  memberi defenisi singkat dan sederhana tentang sebuah pencitraan yakni segala sesuatu yang muncul di benak seseorang danpencitraan tidak selamanya sesuai dengan benak realitas. Namun, menurut Lippmann faktor utama untuk mempengaruhi seseorang kandidat untuk menang dalam perhelatan politik elektoral adalah citra.

Pemilu 2014 : – Titiek Soeharto Hadiri Acara Debat Prabowo Vs Jokowi http://t.co/5IE49qZOiU

— Titiek Soeharto (@TitiekSoeharto) June 10, 2014

Berdasar teori ini, tentu citra adalah barang mahal, semakin bagus citra politik di mata rakyat, semakin terbuka peluang untuk menang dalam kontestasi politik. Oleh sebab itu, dengan menggunakan kedua teori di atas, dapatlah dimengerti bahwa aksi balas-membalas foto antara Prabowo dan Titiek merupakan upaya pembentukan citra positif.

Secara khusus, hal itu dilakukan untuk meningkatkan elektabilitas Prabowo. Maklum, hingga saat ini berbagai lembaga survei masih menempatkan Prabowo dengan nilai terendah jika disandingkan dengan rivalnya Joko Widodo.

Upaya pembentukan citra sebagai family man kiranya dapat menjadisolusi Prabowo untuk menghalangi tudingan miring yang selama ini dialamatkan kepadanya sekaligus memperbesar elektabilitas politik Prabowo. Pendeknya, kesimpulan yang dapat ditarik dari fenomena ini adalah Prabowo sedang terjebak secara politik. Perlu strategi baru yang lebih segar supaya kekalahan pada 2014 tidak terulang lagi.

Apa yang dilakukan Prabowo untuk lebih dekat dengan kelompok Islam adalah langkah yang tepat, tapi tampaknya di sisi lain Jokowi juga berusaha mengimbangi strategi itu dengan mendekatkan diri dengan kelompok Islam. Tapi, dalam konteks family man Prabowo jelas kalah total.

Yang jelas, percayalah masih ada kejutan-kejutan politik selanjutnya, yang bertujuan untuk memperbesar peluang menang Prabowo pada Pilpres 2019. Kita tunggu saja, apa kejutan-kejutan itu. (A34)

PinterPolitik.com

[dropcap]K[/dropcap]emiskinan dan negara adalah dua hal yang berkelindan. Negara menjadi sebuah entitas yang bertanggung jawab atas segala problem hajat hidup orang banyak. Tak salah, jika sebuah negara yang jatuh miskin entah itu karena perang, pertarungan politik, atau tata kelola pemerintahan yang buruk selalu jadi perhatian dalam sejarah politik dunia.

Bukan hanya itu, jika mengerucut, misalnya dalam konstestasi politik elektoral, kemiskinan juga merupakan isu yang seksi dan kerap mendapat perhatian pada momen-momen tertentu saja. Setidaknya, hal itulah yang saat ini sedang terjadi di Indonesia jelang Pilpres 2019.

Sebenarnya, jika ditarik ke belakang, isu ekonomi misalnya kemiskinan telah lama digunakan sebagai bahan kampanye politik Prabowo Subianto ketika bertarung pada Pilpres 2014. Sekarang, isu ini kembali muncul dalam semaraknya pesta demokrasi yang tak lama lagi akan digelar.

Bedanya, kali ini Prabowo seperti mendapat kawan politik baru yang turut menyerang pemerintahan Joko Widodo melalui angka kemiskinan yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Sayangnya, serangan itu kemudian ditampik oleh kelompok elite pro pemerintah sehingga menjadi polemik yang berlarut-larut.

Soal Data Kemiskinan, Fadli: Sudahlah, Pemerintah Jangan Manipulasi Angka https://t.co/WaS9QJBT6M

— Fadli Zon (@fadlizon) August 3, 2018

Perdebatan soal data kemiskinan yang santer dibicarakan dalam satu pekan terakhir lebih banyak mengandung dimensi politik ketimbang masalah ekonomi itu sendiri. Kemiskinan dalam konteks ini sudah tidak lagi bermakna sebagai masalah ekonomi semata tapi lebih pada ihwal politik dan hasrat untuk menjatuhkan lawan.

Bahkan, ada hal yang sebenarnya lalai dari perhatian elit politik, yakni soal ketimpangan antara si kaya dan miskin. Data yang dirilis oleh BPS pun memperlihatkan bahwa ketimpangan hanya turun tipis. Padahal, ketimpangan adalah problem yang sebetulnya harus lebih diperhatikan ketimbang data mengenai angka kemiskinan.

Karena meskipun kemiskinan itu turun tetapi ketimpangan ekonomi makin tinggi tentu menjadi polemik baru. Padahal, tujuan dari bernegara adalah untuk mencapai keadilan ekonomi atau mereduksi ketimpangan hingga batas maksimum.

Rezim Infrastruktur

Rezim infrastruktur Jokowi sebenarnya ditujukan untuk itu –mengurangi ketimpangan ekonomi antara kota dan desa. Hal itulah yang telah memaksa Jokowi melakukan pemberian intensif misalnya dengan bantuan dana desa, atau membangun infrastruktur sehingga tercipta konektivitas demi menunjang pendistribusian modal dan merangsang ekonomi pedesaan.

Tapi, perdebatan soal kemiskinan yang terjadi satu pekan terakhir ini, kadung menjadi bising-bising politik para elit. Alhasil, kesan yang timbul adalah pragmatisme elit terutama kubu oposisi untuk sekedar menciptakan mosi tidak percaya.

Sebelumnya, Prabowo sebagai pentolan kubu oposisi yang menjadi lawan berat Jokowi telah melakukan hal serupa melalui sebuah video pendek yang tersebar di jejaring maya. Prabowo tampak tak kehabisan tenaga, berpidato dari mimbar ke mimbar yang tujuannya untuk mencari simpati politik. Narasi-narasi anti asing yang kerap diucapkan sekaligus menjadi komoditas politik untuk menyerang rival politiknya.

Lantas, apa sebenarnya yang membuat Prabowo dan kawan-kawan politiknya kerap menyerang Jokowi melalui isu-isu ekonomi?

Terdapat satu variabel yang mungkin dapat memberikan jawaban mengenai pertanyaannya di atas, yakni semakin hilangnya ruang untuk menjadikan isu politik identitas seperti yang terjadi di Pilkada DKI dalam kontestasi Pilpres 2019 nanti. Hal ini terjadi karena Jokowi makin mendekatkan diri dengan kelompok-kelompok Islam.

Dalam statistik, kemiskinan bukan hanya angka-angka, tetapi juga politik. Dengan mengutak-atik metodologi dan alat ukur, politik statistik bisa menjadi senjata untuk menciptakan “gelembung citra” yang diperlukan oleh penguasa untuk meraih popularitas. @bps_statistics https://t.co/lyeGyuwD0q

— Partai Gerindra (@Gerindra) August 1, 2018

Tentu, menjadi lebih dekat dengan kelompok Islam, dapat menjadikan Jokowi makin kebal dengan segala serangan politik oposisi terutama menyangkut isu-isu miring seperti komunisme.

Pengangkatan politisi Islam konservatif seperti Ali Mochtar Ngabalin sebagai staf Presiden adalah salah satu contoh, bahwa Jokowi tidak hanya ingin menjaga bentengnya dari serangan musuh tapi sekaligus ingin menunjukan keberpihakannya kepada kelompok Islam konservatif.

Hal ini tentu saja membuat kubu oposisi mencari cara baru karena serangan politik yang bertendensi identitas makin hari makin tidak laku. Dan akhirnya problem ekonomilah yang menjadi pilihan untuk menggoreng hal sepele menjadi bertele-bertele.

Apalagi, konon kelompok Prabowo ini sedang terdesak dan berpotensi pecah kongsi dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Pasalnya, partai sempalan Ikhwanul Muslimin di Indonesia ini tetap ngotot untuk mencalonkan kandidat wakil presidennya. Jika hal ini terjadi, tentu Prabowo makin kehilangan pendukung dari kelompok Islam.

Akhirnya, tak ada pilihan lain, selain narasi-narasi nasionalisme dan kegagalan ekonomi yang menjadi dalih politik untuk menyarang Joko Widodo. Isu ini memang tidak hanya seksi tapi sekaligus mendapatkan ruang dan momentumnya sebab kondisi ekonomi Indonesia memang sedang tidak stabil, terutama nilai tukar rupiah yang tetap melemah, defisit neraca perdagangan, kenaikan harga bensin hingga telur ayam di pasaran.

Kendati demikian, Jokowi tampak tak peduli dengan fenomena tersebut, ia tampak gencar meneruskan pembangunan infrastruktur sebagai janji-janji politik yang harus dipenuhi, meski harus berutang kepada lembaga keuangan internasional untuk menjaga stabilitas ekonomi.

Kali ini, kubu oposisi makin mendapat isu baru yang dapat digoreng dan berpotensi menjatuhkan kredibilitas politik Jokowi, isu ini adalah masalah kemiskinan yang menurut Prabowo dalam lima tahun terakhir Indonesia malah tambah miskin kurang lebih 50 persen.

Kritikan Prabowo tentu tidak berdasar jika kita merujuk pada data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Faktanya, kemiskinan justru menurun 9,82 persen berdasarkan data Maret lalu. Pada titik ini, konteks politik terlihat lebih terasa ketimbang ekonomi itu sendiri, itu sebab tidak keliru jika dikatakan bahwa apa yang dilakukan Prabowo dan konco politiknya, lebih mengarah pada mosi tidak percaya, alih-alih bermain data.

Mosi Tidak Percaya

Dalam konteks politik, apa yang dilakukan Prabowo dengan menyerang sisi lemahnya Jokowi melalui problem kemiskinan dapat menyerupai sebuah propaganda politik. Tentu, efek yang muncul dari serangan itu bertujuan untuk mengakomodasi segala kepentingan politik Prabowo. Fenomena ini menyerupai teori propaganda yang dicetus oleh Harold Laswell dalam “Propaganda Technique in the World War”  yang menyebutkan propaganda merupakan suatu konotasi yang negatif karena isinya manipulatif dan mencuci otak.

Dalam definisi yang lebih umum, propaganda adalah suatu pesan yang bertujuan untuk mempengaruhi pendapat dan kelakuan masyarakat atau sekelompok orang.  Jika bersandar pada teori Laswell, yang dilakukan Prabowo dengan mengkritisi masalah kemiskinan dapat dianggap sebagai bagian dari upaya manipulatif.

Kenapa demikian? Karena pendapat Prabowo mengenai kemiskinan tidak berdasarkan data yang tersedia melalui BPS. Alhasil, tujuannya hanya untuk mempengaruhi pikiran publik: bahwa selama lima tahun Jokowi berkuasa masalah kemiskinan semakin menjadi-jadi dan tak kunjung alami perbaikan signifikan.

Praktik seperti ini tergolong lazim di dalam politik. Politisi-politisi kerap melakukan klaim-klaim numerik untuk menguatkan posisinya atau untuk menyerang posisi lawannya.

Dengan demikian, apa yang dilakukan Prabowo dan kawan politiknya boleh dibilang hanya untuk menciptakan mosi tidak percaya di kalangan masyarakat. Tujuannya adalah untuk mencari simpati politik. Tentu, masih ada kejutan-kejutan lain yang ditunggu menjelang Pilpres 2019.

Selama kejutan itu masuk akal, tentu rakyat akan menerimanya dan menjadi bahan pertimbangan, tapi jika kejutan itu adalah hal yang tidak masuk akal, tentu rakyat bakal semakin muak. Lantas, kita tunggu saja, apa strategi oposisi selanjutnya sehingga mampu mengambil hati rakyat Indonesia. (A36)

PinterPolitik.com

[dropcap]H[/dropcap]arga telur ayam di pasaran beberapa waktu lalu sempat naik tajam, sebentar lagi masyarakat mungkin bakal mendengar dalih-dalih pemerintah yang mengatakan: rakyat jangan panik, kondisi ekonomi kita berjalan baik. Sudah barang tentu, para elit politik yang berkuasa akan mengatakan demikian, jika tidak, kredibilitas politik akan tercoreng. Apalagi ini musim politik. Perkara ekonomi adalah isu yang sensitif, bukan begitu?

Sebelumnya, dalam beberapa bulan terakhir ini, Anda dapat mengamati beberapa fenomena ekonomi yang sebenaranya tidak pro terhadap rakyat, misalnya kenaikan harga bensin jenis Pertamax, melonjaknya komoditas impor dan serangan produk-produk Tiongkok ke pasar Indonesia akibat perang dagang Amerika Serikat–Tiongkok.

Fenomena lainnya adalah merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dolar, dan membengkaknya nilai utang negara terhadap bank-bank pendonor. Soal hutang, memang tidak masalah, sejauh pemerintah kita memiliki kemampuan untuk melunasinya dalam tempo waktu yang ditentukan. Tapi sejauh mana Indonesia punya kemampuan untuk membayar? Tentu perlu untuk didiskusikan lebih lanjut.

Kalau emak-emak demo masalah tingginya harga telur, itu berarti kampret ada kemajuan. Sebelumnya mahasiswa yang demo harga cabe naik…

Kampret sudah mulai belajar memposisikan siapa pendemo yang benar. Perlu diapresiasi..

— Denny siregar (@Dennysiregar7) July 19, 2018

Tapi yang jelas, kali ini ada kabar buruk yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat yakni kenaikan harga telur ayam di pasaran. Padahal, telur termasuk bahan pangan favorit karena tergolong murah dan mudah didapatkan. Harga telur sempat melonjak di pasar Jakarta dari 22.000 per kilogram menjadi 28.000 beberapa waktu lalu.

Kenaikan itu pun telah memicu respons beragam di media massa. Ada yang bilang, kenaikan harga telur tidak terlepas dari faktor tingkat produktivitas yang menurun.

Sementara menurut Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, kenaikan harga telur bisa saja dipicu oleh adanya aksi spekulan di pasaran. Aksi spekulan yang dimaksud adalah terdapat kemungkinan para distributor atau pihak perantara mengambil keuntungan secara tidak wajar sehingga menyebabkan harga menjadi mahal.

Kenaikan harga telur ayam ini memang sedikit mengganjal, jika alasannya kelangkaan (scarcity) tentu tidak, faktanya Menteri Pertanian Andi Arman Sulaiman berpendapat bahwa stok telur di Indonesia hingga Desember 2018 mengalami surplus sebesar 2.402 ton dengan rincian perkiraan kebutuhan produksi sebanyak 1.732.952 ton, sementara perkiraan kebutuhan  1.730.550 ton.

Jika terjadi surplus, lantas apa faktor pendorong kenaikan harga telur ayam?

Tampak, ada tiga kemungkinan, pertama akibat meroketnya nilai dolar sehingga cost impor terhadap bahan baku pakan ternak mengalami kenaikan. Sejauh ini Indonesia memang masih tergantung pada impor bahan baku pakan ayam sekitar 35 persen, bahan baku tersebut ialah bungkil kedelai, tepung, daging dan tulang, kompenen impor ini mencapai 75 persen dari total cost.

Kedua, perkataan menteri perdagangan ada benarnya, yakni kemungkinan adanya permainan spekulan yang sengaja ingin mendapatkan keuntungan lebih. Sementara, kemungkinan ketiga mungkin ada sekelompok orang yang tidak suka terhadap Jokowi dan ingin mencoreng nama baiknya melalui upaya-upaya spekulasi seperti ini.

Untuk lebih jauh berbicara terkait spekulan, perlu untuk diketahui ada tiga korporasi besar internasional yang memproduksi bahan baku pakan ternak untuk Indonesia. Pertama adalah PT Japfa Comfeed. Perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan pakan ternak terbesar di Indonesia, pertama kali beroperasi  pada 1971 dengan nama PT Java Pelletizing Factory. CEO perusahan ini bernama Handojo, pada 2014 dia memiliki kekayaan senilai 555 juta dolar AS, dan merupakan orang terkaya ke-49 di Indonesia menurut majalah Forbes.

Kedua adalah Charoen Pokphand, merupakan perusahaan pakan ternak terbesar di dunia. CEO perusahaan ini adalah Dhanin Chearavanont. Ia merupakan orang pertama terkaya di Thailand dan menempati posisi ke-81 daftar orang terkaya  di dunia pada 2015 menurut majalah Forbes.

Seminggu belakangan ini rakyat dikejutkan dengan melambungnya harga telur ayam di pasar. Melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap Dollar AS ternyata memberikan pengaruh terhadap kenaikan harga telur. Sebab, sejak Maret 2018, bahan baku pangan berasal dari ternak impor. pic.twitter.com/A2jsVn150r

— Partai Gerindra (@Gerindra) July 17, 2018

Ketiga adalah perusahaan PT Cargill yang didirikan pada 1974 di Bogor, Jawa Barat. Ini merupakan perusahaan asal Amerika Serikat (AS) yang memproduksi lebih dari 100 macam produk pakan ternak dan unggas. CEO dari perusahaan ini adalah Dave MacLenana, seorang pebisnis asal Amerika.

Tapi apakah dapat dibilang perusahaan ini melakuan praktek kartel sehingga harga telur ayam di pasar meroket? Melihat dari jaringan bisnisnya yang besar kemungkinan tersebut selalu ada, meskipun perlu dibuktikan lebih lanjut.

Dalam dunia perternakan Indonesia, praktek kartel memang pernah terjadi pada 2016 silam, ketika 12 perusahaan dinyatakan terbukti melakukan kartel oleh Komisi Pengawas Persaiangan Usaha (KPPU). Dua di antara 12 perusahaan tersebut adalah PT Japfa Comfeed dan Charoen Pokphand. 12 perusahaan tersebut diputus bersalah karena terbukti bersepakat melakukan afkir dini induk ayam (parent stock) atau pembunuhan massal terhadap ayam dengan tujuan mengurangi stock agar harga ayam di pasaran menjadi mahal.

Kredibilitas Politik

Lantas dengan melihat fenomena ini siapakah yang harus disalahkan? Tentu adalah para menteri kabinet kerja Jokowi, terutama Menteri Pertanian Andi Arman Sulaiman dan Perdagangan Enggartiasto Lukita. Jika dilihat secara khusus, Enggar merupakan politisi Golkar yang hijrah ke Nasdem.

Fenomena kartel di atas dan kenaikan harga telur ayam di pasaran saat ini dapat menjadi inidikasi bahwa kementerian tersebut tidak cukup piawai dalam mengantisipasi lonjakan harga serta aksi para spekulan di pasaran. Tentu fenomena ini sekaligus merupakan pukulan bagi kredibilitas politik Jokowi. Berdasarkan kondisi tersebut, kinerja kedua menteri tersebut menjadi dalam tanda tanya besar.

Presiden Jokowi tampak tak bisa bersembunyi dari fenomena ini, meski secara politik Jokowi memang kuat, tapi gejolak ekonomi saat ini telah memicu perhatian rakyat untuk melihat kinerja bapak yang pernah terkenal dengan gaya blusukan ini.

Gejolak ekonomi yang bertubi-tubi juga tampak seperti sebuah kesengajaan. Tidak heran oposisi selalu menyerangnya dengan problem-problem ekonomi.

Kementan menyiapkan 100 ton telur ayam untuk di kirim ke 50 titik. Empat puluh tiga titik pasar & 7 perumahan di Jabodetabek, sbgai upaya stabilisasi harga dan pasokan telur ayam.

Mentan @Amran_Sulaiman1 berharap persoalan harga telur ayam ras akn selesai dlm sepekan ke depan. pic.twitter.com/2cEcgiu0EN

— Kementerian Pertanian RI (@kementan) July 19, 2018

Kondisi ekonomi saat ini memang memicu kecurigaan. Dolar yang tak kunjung turun juga patut membuat kita bertanya-tanya apakah ini betul-betul merupakan sebuah upaya dari sekelompok orang untuk menurunkan elektabilitas Jokowi? Atau bahkan ingin menjatuhkannya dari kursi kekuasaan.

Fenomena seperti ini setidaknya pernah ditulis ole David DeGraw dalam “The Financial Coup d’Etat: Consolidation of America’s Economic Elite” . Maksud dari tulisan ini disebutkan bahwa sebuah rezim berkuasa dapat saja dilengserkan secara finansial, atau yang lebih dikenal dengan nama kudeta finansial.

Kudeta finansial selama ini erat kaitannya dengan operasi intelijen untuk menjatuhkan rezim yang sedang berkuasa. Kudeta jenis ini, konon pernah terjadi Indonesia terhadap Presiden Soeharto. Hal tersebut pernah diungkapkan oleh penasehat ekonomi Soeharto bahwa IMF berada di di balik kejatuhan Soeharto. Hal ini juga dibenarkan oleh Michael Camdemsus yang kala itu menjabat sebagai direktur IMF.

Bagaimana menurut sahabat tentang kondisi ekonomi kita saat ini? Apakah sesuai dengan klaim manis Pemerintah tentang angka kemiskinan yang telah menurun? pic.twitter.com/VIWtmXlJQ2

— Partai Gerindra (@Gerindra) July 19, 2018

Memang, sejauh ini tidak ada bukti atau indikasi bahwa isu telur ini akan dibawa jauh ke kudeta. Akan tetapi, isu finansial dalam butir-butir telur ini bisa mencederai kredibilitas Jokowi jelang Pilpres 2019.

Melihat sekelumit problem ekonomi saat ini, bukan tidak mungkin jika terdapat kemungkinan adanya konspirasi politik untuk menjatuhkan Jokowi. Dalam politik orang-orang selalu mencari cara untuk menjatuhkan lawan politiknya. Apalagi, mengingat posisi Jokowi yang kuat sebagai kandidat Pilpres 2019 tentu para rival politiknya bakal mencari segala cara.

Isu spekulan yang dihembuskan oleh Mendag bisa saja benar. Bukan sembarang spekulan, tetapi bisa saja ada orang yang memang tidak suka dengan kebijakan Jokowi. Apalagi, melihat praktik politik Jokowi yang kekiri-kirian tentu membuat ketakutan banyak pihak, terutama korporasi besar.

Dan, mungkin saja salah satu upaya kudeta tersebut dilakukan dengan membuat harga barang-barang di pasaran naik, sehingga rakyat mulai merasa tidak lagi percaya dengan sang Presiden. Tentu, menarik untuk ditunggu, apa yang terjadi dikemudian hari. (A34)

PinterPolitik.com

[dropcap]H[/dropcap]alo guys, ini era pasca reformasi, semua bebas bicara, bebas berorganisasi, bebas pula melakukan kritik terhadap siapapun, termasuk kepada Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto. Tapi ingat, selama kritikan berada dalam batas wajar, tentu tidak masalah. Akan tetapi, jika kritikan tersebut merupakan sebuah bentuk penghinaan, percayalah, Tommy akan menyeret siapapun ke pengadilan terdekat.

Di era demokrasi ini pula, Tommy muncul dengan partai barunya yakni Partai Berkarya. Memang dalam beberapa bulan terakhir, banyak media mengulas kemunculan partai ini sebagai salah satu partai baru di Indonesia. Tapi, sekilas melihat seragam berwana kuning dan lambang beringin sebagai identitas partai tersebut mengingatkan kita pada Partai Golongan Karya (Golkar) sebagai partai yang berkuasa pada era Orde Baru.

Selama 32 tahun berkuasa, partai ini tentu banyak melakukan berbagai manuver politik untuk tetap mempertahankan kekuasaannya. Tentu ada juga hal-hal positif yang dilakukan, misalnya pembangunan infrastruktur. Tapi, ada pula stigma buruk yang hingga kini melekat pada rezim ini, yakni terpusatnya kekuasaan ekonomi dan politik pada segelintir orang atau yang seringkali disebut dengan oligarki.

Tapi, dalam kasus ini para oligarki tidak lagi menggunakan Golkar sebagai alat perjuangan politik. Kini mereka tampil dengan partai baru yang dikenal dengan Partai Berkarya.

Kata oligarki, tentu tidak asing lagi di telinga, kata ini seringkali melekat pada sekelompok kecil orang yang memiliki kendali atas sebuah kekuasaan, baik itu secara ekonomi maupun politik. Secara asal muasalnya, oligarki berasal dari bahasa Yunani, yakni oligarkhia, yang berarti sebuah bentuk pemerintahan yang secara efektif dipegang oleh sekelompok kecil elit masyarakat.

Dalam konteks politik, terutama di negara-negara berkembang, oligarki tumbuh subur sebagai sebuah entitas politik yang memiliki koneksi yang luas dan kekuatan modal yang fantastis. Melalui dua variabel itu, –modal dan koneksi- para oligark dengan mudah mampu menciptakan kekuatan politik tersendiri.

Gelombang demokrasi 1998 yang terjadi di Indonesia, memang membawa beberapa perubahan penting, yakni munculnya kebebasan pers, kebebasan berkumpul dan berserikat, serta munculnya beragam partai politik dari berbagai spektrum ideologi (multiparty system). Tapi gerakan ini tak mampu memutuskan mata rantai para oligark yang kadung mengakar dalam struktur politik di Indonesia.

Setidaknya, fenomena tersebut dapat dibuktikan melalui kemunculan kembali Partai Berkarya besutan Tommy. Partai tersebut baru saja mendapat angin segar ketika dinyatakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai salah satu partai yang lolos verifikasi dan siap bertarung dalam kontestasi politik 2019.

Tak hanya Tommy, seluruh putra-putri Presiden Soeharto kini bergabung dengan partai yang berlogo beringin ini, misalnya Sigit Harjojudanto, Siti Hardiyanti Indra Rukmana (Tutut), Bambang Trihatmodjo, Siti Hediati Harijadi (Titiek) dan Siti Hutami Endang Adiningsih (Mamiek). Dari lima nama tersebut, tiga orang di antaranya maju sebagai calon legislatif (caleg) yakni Tommy, Titiek dan menantu Titiek, Muhammad Ali Reza.

Fenomena tersebut tak bisa dimunafikan, bahwa para oligarkdi Indonesia masih kuat, tapi pertanyaan kemudian adalah apa dampak buruk jika para oligarki ini tetap eksis, apakah munculnya generasi oligarkis ini akan merusak sistem demokrasi di Indonesia? Kalau iya, bagaimana cara mereka merusaknya?

Tentu, dampak buruknya adalah demokrasi yang makin dikungkungi oleh segelintir elit. Hal demikian terjadi karena sistem demokrasi memberikan ruang kepada siapapun untuk berpatisipasi mendapatkan legitimasi politik dari mayoritas, termasuk para oligark.

Kendali atas modal dan relasi politik, tentu membuka peluang kepada kelompok ini untuk berkuasa, dan bukan tidak mungkin bahwa kemungkinan mereka untuk terpilih akan semakin besar, mengingat maraknya pragmatisme politik yang berkembang di kalangan masyarakat Indonesia.

kebangkitan PKI itu fiksi. kebangkitan keluarga cendana itu nyata

— Buya Eson (@emerson_yuntho) February 21, 2018

Pragmatisme politik yang dimaksud adalah rakyat makin tak peduli siapa itu para oligark, yang terpenting adalah bagaimana mereka dapat mengambil keuntungan dari partai tersebut, entah itu partai baru atau pun lama. Apalagi melihat karakter parpol di Indonesia yang tidak jelas berada pada spektrum ideologi politik tertentu.

Fatalnya, dalam sistem politik yang didominasi oleh para oligarkis demokrasi sebagai alat perjuangan politik akar rumput tertutup, digantikan oleh dominasi elit politik yang notabene merupakan para generasi oligarkis.

Oligarki and Demokrasi

Secara akademik, fenomena ini telah memunculkan apa yang disebut oleh Yuki Fukuoka sebagai “demokrasi oligarki”. Dalam“Oligarchy and Democracy in Post-Suharto Indonesia” Yuki Fukuoka mengatakan demokrasi oligarki adalah suatu tatanan demokrasi dimana pertarungan politik didominasi oleh koalisi kepentingan yang predatoris serta mendorong peminggiran kekuatan masyarakat sipil.

Munculnya Partai Berkarya yang didominasi oleh keluarga Seoharto tentu membuka kemungkinan bahwa kekuatan dinasti politik di Indonesia akan makin terkonsolidasi dan efeknya adalah kekuatan sipil akan semakin tergerus atau mengekor pada kelompok oligarki ini.

Soeharto bikin fondasi untuk kekayaan keluarganya dengan menciptakan sistem patron. Anak-anaknya, memfungsikan kedekatan dgn Presiden dalam jadi calo untuk pembelian dan penjualan dari produk minyak, plastik, senjata, bagian pesawat terbang, petrokimia yang dimiliki pemerintah.

— Iman Brotoseno (@imanbr) February 20, 2018

Memang sukar untuk menghapus sebuah dinasti politik, tidak hanya di Indonesia, negara seperti Filipina dan India pun tak lepas dari dominasi kelompok ini. Di Filipina keluarga mantan Presiden Ferdinand Marcos yang berkuasa selama 20 tahun hingga kini masih bercokol di tampuk kekuasaan. Meski Ferdinand dilengeserkan melalui people’s power pada 1986 namun faktanya anak cucunya hingga kini masih memiliki pengaruh politik yang kuat.

Sementara di India, siapa yang tak kenal dengandinasti politik Nehru-Gandhi. Dinasti ini berawal dari Perdana Menteri pertama India,Pandit Jawaharlal Nehru dan hingga kini anak cucunya masih aktif dalam perpolitikan India. Tentu, pengaruh keluarga dan kekuataan ekonomi yang dimiliki merupakan basis utama, sehingga keluarga ini masih tetap eksis dalam kekuasaan.

Di Indonesia, apa yang dilakukan Partai Berkarya tentu merupakan upaya Cendana untuk kembali bercokol dalam kekuasaan. Tampaknya, Tommy dan keluarga menyadari jalan satu-satunya untuk kembali menggapai kekuasaan hanya melalui politik. Tapi, jika ditelaah lebih dalam, apa yang dilakukan oleh Partai Berkarya ini kesannya berlebihan, misalnya dengan masuknya seluruh anggota keluarga ke dalam partai. Tentu, hal tersebut akan menjadi buah bibir di kalangan masyarakat.

Apalagi, sejauh ini sebagian masyarakat Indonesia masih memiliki stigma buruk terhadap rezim Orde Baru, terutama mengenai praktik-praktik pelanggaran HAM. Tentu, hal ini akan mempengaruhi elektabilitas partai. Keputusan Tommy untuk maju sebagai calon legislatif dari dapil Papua juga memicu sejumlah pertanyaan. Misalnya, apakah Tomy memilih di Papua lantaran benar-benar ingin membangun Papua atau sekedar ingin mencari popularitas politik.

Yang juga penting diperhatikan adalah, kemana keluarga Cendana akan berlabuh di 2019 nanti. Sejauh ini, nampak ada dua kutub utama yaitu kubu petahana yang digawangi Joko Widodo (Jokowi) dan kubu oposisi yang kemungkinan masih dimotori Prabowo Subianto.

Berlabuhnya Cendana ke salah satu kubu tentu dapat menjadi darah baru bagi siapapun yang mereka pilih. Sebagaimana disebut sebelumnya, sebagai oligark, partai ini memiliki kekuatan modal dan koneksi yang mumpuni. Bukan tidak mungkin mereka dapat menjadi penentu kemenangan kubu yang dipilih.

?

0hhh… ternyata bebas tak
bersyarat utk mendaftar…!

?????????

Partai Berkarya Daftarkan Bacaleg, Tommy Soeharto
Maju Dapil Papua https://t.co/SbMSvI61eN

— Kumbang #MiskinkanKoruptor (@BHD_58) July 17, 2018

Jika mengikuti jalur yang sudah ada, Prabowo mungkin jadi yang paling rasional dipilih oleh Berkarya dan Cendana. Bagaimanapun, Prabowo memang memiliki kedekatan khusus dengan keluarga tersebut karena dibesarkan oleh Soeharto. Secara khusus, ia juga pernah menjadi suami Titiek, pentolan utama Berkarya yang juga putri Soeharto. Meski telah berpisah, keduanya sempat terlihat mesra kala Prabowo bertarung di Pilpres 2014.

Pilihan tersebut tampak paling mungkin juga karena Tommy belakangan banyak melontarkan kritik pada pemerintahan Jokowi. Ia kerap membanding-bandingkan pemerintahan tersebut dengan kepemimpinan ayahnya. Di mata Tommy, ayahnya lebih piawai memimpin ketimbang mantan Wali Kota Solo tersebut.

Meski begitu, tetap tidak ada yang tidak mungkin. Beberapa waktu lalu misalnya, Tutut pernah melontarkan dukungannya kepada Jokowi. Meski tidak eksplisit, mantan Menteri Sosial tersebut mengaku mendukung siapapun yang bekerja demi bangsa saat ditanya soal kepemimpinan Jokowi. Hal ini membuat peluang merapatnya Berkarya dan Cendana ke Jokowi masih tetap ada.

Terlepas dari segala kontroversinya, siapa tahu, apa yang dilakukan Tommy saat ini adalah untuk menebus dosa bapaknya, atau ingin melanjutkan perjuangan bapaknya yang masih tertunda. Ya, siapa tahu.

Yang jelas, dinasti politik memang sukar untuk dihilangkan, tapi yang perlu rakyat lakukan saat ini adalah rakyat harus berfungsi sebagai anjing penjaga, sehingga kontrol rakyat atas para perilaku elit politik makin kuat, dengan begitu elit tak bisa berbuat seenaknya.

Terakhir, semoga Tommy dan keluarga, betul-betul punya niat yang baik untuk mengubah bangsa ini. (A34)

PinterPolitik.com

[dropcap]T[/dropcap]ak heran bagi khalayak Indonesia ketika mendengar banyak atlet Indonesia yang berprestasi tidak mendapatkan perhatian serius oleh pemerintah. Banyak dari para atlet tersebut yang akhirnya banting setir mencari profesi lain untuk tetap bisa bertahan hidup. Jika tak percaya, banyak artikel yang telah mengulas soal itu.

Dua di antara atlet tersebut adalah Amin Ikhsan dan Anang Maruf. Amin Ikhsan adalah mantan atlet senam yang pernah menduduki peringkat 7 kejuaraan dunia tahun 2003 di Tokyo. Karena kesulitan ekonomi, Ikhsan terpaksa harus menjual barang-barang rongsongkan, bahkan rumahnya menjadi korban penggusuran di Bandung pada tahun 2015 silam.

Sementara, Anang Maruf merupakan mantan pemain tim nasional Indonesia (timnas) dan pernah meraih medali perak di SEA Games 1998. Tapi sayang, kini dirinya juga telah berganti profesi menjadi seorang pengendara ojek online.

Selama ini, atlet memang seringkali disoroti media atau pemerintah ketika mereka sukses meraih juara dalam suatu perhelatan olahraga,baik itu di tingkat Asia maupun dunia.

Sorotan–sorotan itu jika tidak dibesar-besarkan di media sosial, mungkin kita juga tak tahu apakah ada perhatian serius dari pemerintah atau tidak. Sesuatu di negara ini memang perlu dibesarkan-besarkan terlebih dahulu barulah ada perhatian khusus dari pemerintah.

Nah, akhir-akhir ini sorotan publik tertuju kepada pelari asal Indonesia yang berhasil meraih juara dalam lomba lari 100 meter. Tentu ini merupakan kabar baik. Dan kabar baik ini datang dari Finlandia Utara. Hari itu, sorak-sorai di stadion Tampere menggema, para penonton bertepuk tangan. Lalu Muhamad Zohri, pelari asal Lombok, berhasil meraih kemenangan lomba lari 100 meter.

Selamat kepada pelari U-20 asal Indonesia, Lalu Muhammad Zohri, yang telah berhasil menyabet medali emas nomor 100 meter pada Kejuaraan Dunia Junior.

Kami bangga padamu Zohri!

— Dr.H.Moeldoko (@Dr_Moeldoko) July 12, 2018

Dalam video berdurasi hampir 7 menit yang terbesar di linimasa media sosial, Zohri tampak ceria bercampur bingung. Dia berlari seperti mencari sesuatu, belakangan diketahui yang dia cari adalah Sang Saka Merah Putih.

Tak lama kemudian, dia akhirnya mendapat ajakan berfoto dari dua pelari asal Amerika Serikat (AS). Kedua pelari itu memegang bendera negaranya, tapi Zohri tidak. Dalam video tersebut juga tak nampak batang hidung tim-tim asal Indonesia yang berdiri berdekatan dengan Zohri.

Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Finlandia mengkonfirmasi hal tersebut dan menyatakan Indonesia tak memiliki akses untuk masuk ke dalam arena ketika itu. Tapi kritikan kadung bertebaran di media sosial.

Elit Politik dan Zohri

Dunia linimasa Indonesia sontak berisi berbagai pujian, tapi tidak sedikit juga yang melontarkan kritik terhadap orang-orang yang menggiring keberhasilan Zohri ke dalam ranah politik. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah contohnya. Partai keturunan Ikhwanul Muslimin ini dalam akun resminya (Facebook) menempelkan logo partai ke dalam foto Zohri. Zohri pun menanggapinya secara negatif.

Menpora Imam Nahwari pun demikian, di sela-sela jumpa pers di kantor Kemenpora, melalui sambungan telepon dia berbicara dengan sang juara asal Lombok itu di depan media massa. Apa yang dilakukan Menpora tentu ingin bersikap reaktif kepada publik sekaligus menunjukan bahwa pemerintah juga memiliki perhatian kepada sang juara.

Beberapa hari kemudian Zohri diajak bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor. Keduanya berjalan mengitari halaman Istana Bogor sambil diliput para awak media. Tampak sebuah kesengajaan, Presiden membiarkan para awak media meliput pertemuan tersebut.

Indonesia memang tidak masuk Piala Dunia, tapi ditengah hiruk pikuk itu ada anak bangsa yang membanggakan karena meraih gelar Juara dalam Kejuaraan Dunia Atletik U-20.

Merah Putih Berkibar! Sujud Syukur! Indonesia Bangga!

Terimakasih Muhammad Zohri. https://t.co/6Q1vM1vZan

— DPP PKS (@PKSejahtera) July 12, 2018

Sebelum itu, atas keberhasilan Zohri, Presiden melalui Kementerian PUPR ingin melalukan renovasi rumah milik Zohri, namun niat pemerintah ditolak. Meski begitu, Zohri akhirnya diberikan rumah oleh negara sebagai bentuk apresiasi.

Aksi para politisi “mengerubungi” Zohri ini tergolong ironi. Mengapa mereka baru muncul saat Zohri berhasil menyabet medali? Dimana mereka saat ia masih di masa persiapan dengan fasilitas minim?

Ironi lain muncul karena politisi selama ini tidak pernah hadir untuk atlet seperti Ikhsan dan Anang sebagaimana disebut di atas. Tampak, mereka seperti hanya ingin mencari panggung dengan menumpang panggung milik Zohri saat ia sukses.

Indonesia memang tidak seperti Jerman. Pemerintah Jerman konsisten dalam membangun berbagai fasilitas olahraga, tunjangan kesejahteraan hingga pembinaan yang ketat dari negara untuk mengawali karir seorang olahragawan.

Di Prancis baru baru ini, Presiden Emanuel Macron mengeluarkan kebijakan yang pro terhadap dunia olahraga sebagai bentuk apresiasi terhadap para atlet. Tak tanggung-tanggung, beberapa nama stasiun di Prancis digantikan dengan nama pemain-pemain yang berhasil mengantarkan Prancis menjadi juara Piala Dunia 2018.

Tentu, ini adalah apresiasi yang tidak berlebihan. Para atlet adalah pahlawan negara, mereka perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Tapi, apakah nasib Zohri akan seperti atlet Indonesia lain? Tentu tidak. Kini, atlet berprestasi telah mendapatkan dana pensiun oleh negara. Tentu, ini merupakan langkah yang maju. Tapi soal berapa besar dana pensiun itu Anda dapat cari tahu sendiri. Yang jelas, kebijakan tersebut belum lama dikeluarkan oleh Kemenpora.

Jokowi dan Opini Publik

Dalam konteks politik, Zohri memang serba salah, kemenangannya di tahun politik membuat elit-elit politik di Indonesia turut mencari muka, termasuk Presiden Joko Widodo yang terlihat ngebet ingin mencari simpati politik dari publik.

Mungkin bagi Jokowi, Zohri seperti bola, harus dijemput, kalau tidak lawan politik akan mengambil opportunity ini, dan itu memang telah dilakukan, semisal PKS di atas. Sejak dulu Jokowi memang pandai memanfaatkan situasi, terutama mencari perhatian kawula muda.

Jelang Pilpres 2019 memang terdapat banyak ruang politik bagi Jokowi untuk meningkatkan popularitasinya. Misalnya adalah perayaan terakbar Asian Games 2018. Perhelatan ini rencanya diadakan di Jakarta dan Palembang pada Agustus- September mendatang.

Presiden bahkan melibatkan para artis, musisi dan vlogger untuk mempromosikan ajang ini. Mereka kebanyakan merupakan anak muda. Selama ini Jokowi memang ingin terkesan melakukan pembentukan opini bahwa dirinya dekat dengan anak muda. Dan nantinya keberhasilan Asian Games tentu merupakan keberhasilan Jokowi secara politik.

Jokowi memang telah lama mencuri hati anak muda. Gayanya dengan jaket kulit dan motor chopper beberapa waktu silam adalah buktinya. Gaya kampanye dengan menggunakan kemeja kotak-kotak pada Pemilu 2014 tampak tidak lagi digunakan.

Ini berbeda dengan Prabowo Subianto yang lebih menyerang kelemahan Jokowi dari sisi ekonomi. Tapi, apa yang dilakukan kedua kandidat Presiden itu sebenarnya sama saja yakni ingin membentuk opini publik demi tujuan politik.

Dalam dunia politik, tujuan akhir dari praktik pembentukan opini adalah untuk mendapatkan simpati atau suara rakyat. Maklum, suara rakyat adalah suara Tuhan (vox populi vox dei).

Semoga Muhammad Zohri, Juara Lari 100 Meter Dunia Tidak Menjadi LUMBUNG PENCITRAAN Para POLITIKUS yg Mulai Redup krn Prestasinya Pada JEBLOK.
Terimakasih Kepada PB PASI dan Bob Hasan, yg Telah Menjamin dan Berusaha Sampai Keluarnya Visa sdr Zohri. Gelar Itu Milik Anda Juga…

— tengkuzulkarnain (@ustadtengkuzul) July 13, 2018

Machiaveli pernah berkata bahwa orang-orang bijaksana tidak akan mengabaikan opini publik, misalnya seperti pendistribusian jabatan atau kenaikan jabatan. Selain Machiaveli, Rosseau juga pernah mengatakan bahwa opini publik adalah ratu dunia, karena opini publik tidak dapat ditaklukan oleh raja-raja di zaman otoriter pada abad ke-17 dan 18, kecuali jika sang ratu dunia itu mau dibeli sehingga menjadi budak dari sang raja.

Tentu, ini persis seperti apa yang dilakukan Jokowi selama ini, dia menyadari bahwa dalam politik demokrasi opini publik adalah ratu dunia, dan tak bisa ditaklukan oleh siapapun.  Dengan demikian, pembentukan opini perlu dilakukan semaksimal mungkin supaya kekuasaan dapat terjaga.

Fenomena Zohri di atas, tentu merupakan bagian dari praktik pembentukan opini. Hal tersebut disimpulkan dari serentetan fenomena yang mirip, misalnya kedekatannya dengan anak muda. Apalagi suara anak muda dengan rentan umur 17-34 tak bisa dipandang sebelah mana dalam perhelatan Pilpres 2019. Menurut lembaga survei Saiful Mujani Research Consulting (SMRC) saat ini sekitar 34,4 persen dari total pemilih ada di rentan usia tersebut. Artinya, upaya untuk mencuri hati anak muda bakal terus digencarkan oleh elit-elit politik Indonesia.

Tentu, selain Zohri masih ada lagi, tapi ini belum tampak. Kita tunggu saja, pastinya fenomena seperti ini bakal terulang lagi di tahun politik ini. (A34)

PinterPolitik.com

[dropcap]J[/dropcap]akarta adalah salah satu kota terbesar di Asia yang tidak memiliki Mass Rapid Transit (MRT). Sebagai salah satu jenis transportasi umum, MRT diyakini mampu mengurangi problem kemacetan di Jakarta selama ini. Jakarta memang memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi. Terpusatnya modal di Jakarta, telah membuat banyak orang di Indonesia untuk datang mengadu nasib di kota yang dulu dikenal dengan nama Batavia ini.

Terpusatnya modal dan segala hal di Jakarta sekaligus telah memicu istilah Jakarta-sentris. Jakarta-sentris adalah peninggalan Hindia Belanda, dan hingga kini elite-elite politik di Indonesia masih saja menjadikan Jakarta sebagai Ibukota negara yang penuh dengan problematika, terutama masalah kemacetan.

Pembangunan MRT adalah bagian dari solusi negara untuk mengurangi problematika tersebut. Tapi, tak banyak orang yang berpikir bahwa proyek ini sekaligus menjadi agenda politik Jokowi.

Lantas, pernahkah masyarakat bertanya-tanya, apa yang membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) tetap gencar dalam pembangunan proyek Mass Rapid Train (MRT)? Padahal merosotnya nilai rupiah terhadap dolar tentu membebani alokasi anggaran untuk proyek yang menelan sekitar 1,5 miliar dolar AS tersebut. Misalnya saja, impor bor dari Jepang yang dipasok oleh perusahaan Japan Tunnel System Corporation (JTSC).

Selain bor, pemerintah juga mengimpor batu alam andesit yang digunakan untuk jalur pedestrian di stasiun MRT koridor Jalan Jenderal Sudirman hingga Jalan MH Thamrin. Ini belum ditambah dengan jumlah impor tenaga kerja untuk mengerjakan proyek tersebut.

MRT Jakarta tahap pertama (Lebak Bulus-HI), Insya Allah beroperasi bulan Maret 2019. Tapi, waktu Asian Games 2018, bagian atas rampung -Jkw pic.twitter.com/rPEbY8lpZe

— Joko Widodo (@jokowi) February 23, 2017

Secara keseluruhan, besarnya porsi impor Indonesia dapat dilihat dari kondisi neraca perdagangan per Januari-Mei 2018 yang tercatat mengalami defisit sebesar 2,83 miliar dolar. Alih-alih menunjukan langkah antisipatif, pemerintah malah tampak tidak mempermasalahkan gejolak tersebut.

Data menunjukkan, impor yang begitu masif ternyata tak berbanding lurus dengan penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Tercatat, serapan tenaga kerja pada tahun 2015 sebesar 7,72 juta jiwa atau sekitar 6,39 persen. Tahun 2016 sebesar 7,71 persen atau turun 0,01 jiwa, sementara pada 2017 sektor ini hanya menyerap 7,16 juta jiwa. Artinya dalam periode 2015-2017 tenaga kerja di sektor konstruksi menyusut 0,56 juta orang.

Lantas, apa yang membuat pemerintah tak begitu peduli terkait fenomena ekonomi saat ini?

Ada tiga kemungkinan, pertama karena sudut pandang yang terbentuk bahwa gejolak ekonomi saat ini merupakan akibat dari instabilitas ekonomi global sehingga pemerintah tak perlu ribut-ribut atau dengan kata lain meyerahkan saja situasi ini pada mekanisme pasar.

Kedua, bisa saja ada kesengajaan bahwa dolar dibiarkan saja terus menguat. Kalau begini siapa yang diuntungkan? Tentu adalah para pemodal-pemodal besar yang memiliki simpanan dalam bentuk dolar (valas). Semakin besar nilai dolar, profitabilitas yang didapat otomatis akan semakin fantastis.

Kemungkinan ketiga adalah pemerintah enggan membicarakan situasi ekonomi, karena tentu akan berpengaruh pada kredibilitas politik Jokowi jelang Pilpres 2019 sehingga wacana tentang kemerosotan ekonomi setidaknya perlu diredam terlebih dahulu.

Proyek Politik

Nah, soal kredilibilitas politik Jokowi tentu ada hubungan dengan pengerjaan proyek MRT. Proyek ini dipegang oleh seorang yang bernama William Sabandar sejak 2016. William diangkat menjadi Direktur Utama PT MRT menggantikan Dono Boestani yang telah menjabat sejak 2013.

William Sabandar diangkat oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), namun menurut Ahok pengangkatan William adalah permintaan Komisaris PT MRT. Belum diketahui seberapa dekat hubungan Ahok dengan William Sabandar.

Namun yang jelas, pengangkatan William tak terlepas dari prestasinya ketika memimpin proyek rekonstruksi di Nias, Aceh pasca bencana Tsunami. Proyek MRT memang sudah lama direncanakan bahkan sebelum Jokowi menjadi orang nomor satu di Jakarta, namun dengan bantuan pendonor seperti Japan International Cooperation Agency (JICA), Jokowi berhasil memulai proyek tersebut pada Mei 2013 silam.

Dalam teori ekonomi Big Push yang dicetuskan oleh Paul Rosenstein-Rodan, memang diperlukan sebuah “dorongan kuat” untuk mencegah hambatan pembangunan ekonomi. Dorongan kuat ini bisa berupa investasi dan atau program-program yang tepat sasaran.

Ide pembangunan MRT memang telah gencar dilakukan oleh Fauzi Bowo sejak menjadi Gubernur DKI Jakarta, namun jika ditelisik ke belakang ide transportasi massal ini pertama kali dicetuskan oleh mantan Presiden RI, BJ. Habibie sejak 1986. Kala itu Habibie menjabat sebagai Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.

Beberapa studi yang pernah dilakukan Habibe terkait ide proyek transportasi massal ini adalah: Jakarta Urban Transport Program (1986-1987), Integrated Transport System Improvement by Railway and Feeder Service (1988-1989), Transport Network Planning and Regulation (1989-1992), dan Jakarta Mass Transit System Study (1989-1992). Studi-studi ini kemudian dilanjutkan oleh Sutiyoso selama menjabat sebagai Gubernur hingga kemudian dieksekusi oleh Joko Widodo.

Bersama Presiden @jokowi melihat progres berikutnya, MRT. Peletakan batu pd okt 2013 saat ini sdh dlm progres 55%
Foto : Biro Pers Istana pic.twitter.com/2C3in9CzMW

— Ahok Basuki TPurnama (@basuki_btp) September 30, 2016

Dari sisi ini, MRT dapat dianggap sebagai big push yang diperlukan untuk meningkatkan proses pembangunan ekonomi. Akan tetapi, sulit untuk tidak melihat bahwa ada muatan politik di balik proyek ini.

Jokowi tampak betul-betul memanfaatkan proyek ini untuk mendulang suara politik pada Pilpres 2019, pasalnya sejauh ini Jokowi telah melakukan enam kali kunjungan sejak proyek ini dipimpin oleh William Sabandar. Menurut William, dalam setiap kunjungan Jokowi selalu melontarkan pertanyaan yang sama: apakah proyek ini akan selesai tepat waktu?

Berdasarkan jadwal, mega proyek ini akan rampung pada 31 Maret 2019 atau 27 hari sebelum pemilihan legislatif dan Presiden. Tentu, jika ditelaah lebih dalam, permintaan Jokowi untuk segera menyelesaikan proyek MRT tidak terlepas dari momen politik 2019 nanti.

Pada Maret 2018 silam, Jokowi juga pernah mengajak mitra politiknya, yakni ketua umum partai Nasdem untuk meninjau langsung perkembangan proyek ini. Hal ini mengisyaratkan bahwa Jokowi ingin melibatkan partai-partai pendukungnya sehingga kesan yang muncul adalah partai-partai politik pro pemerintah juga memiliki andil dalam proyek tersebut. Tentunya, ajakan Jokowi sekaligus akan meningkatkan elektabilitas Nasdem di mata publik sehingga menguntungkan Jokowi pada Pilpres 2019.

Sebelum itu, Ahok juga pernah menggunakan proyek MRT sebagai bahan kampanye politik dalam Pilkada DKI. Dalam akun Instagram, Ahok pernah menulis: Rute Lebak Bulus-Bundaran HI tidak sampai 30 menit. Antar kereta lima menit. Anda jadi punya waktu lebih berada di rumah bersama keluarga”.

Dimensi politik dalam proyek ini sekaligus mengkonfirmasi bahwa Jokowi tentu akan mati-matian mempercepat pengerjaan proyek tersebut meskipun ongkos yang dibayar makin mahal. Proyek ini juga disebut-sebut telah membuat pedang kaki lima yang berjualan di sekitar lokasi proyek terpaksa harus mencari lokasi baru.

Semakin ditunda, proyek infrastruktur semakin mahal. Manfaat MRT akan segera kita rasakan -Jkw pic.twitter.com/Af3oeVYFQw

— Joko Widodo (@jokowi) September 21, 2015

Politik blusukan yang dilakukan oleh Jokowi selama ini memang berhasil mendapatkan hati masyarakat. Rakyat telah terbius dengan retorika khas Jawa yang lemah lembut, pahadal faktanya banyak juga kebijakan Jokowi yang tidak pro terhadap rakyat miskin.

Jika diperhatikan, pemerintah saat ini tidak lagi begitu intens untuk membicarakan masalah ekonomi. Tentu, ini karena problem ekonomi saat ini ditakutkan akan mempengaruhi elektabilitas Jokowi jelang Pilpres 2019.

Oleh karena itu, dari sisi politik, sangat wajar jika Jokowi mendorong agar MRT selesai tepat waktu. Mantan Wali Kota Solo ini akan semakin kuat statusnya sebagai “Bapak Infrastruktur” melalui proyek tersebut. Dengan begitu, jalannya menuju periode kedua menjadi lebih lapang. (A34)